...

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ATAS

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ATAS
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN,
PEMBAYARAN,
SERTA
PELUNASAN
PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA
KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN
DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA
KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH
PABEAN KE KAWASAN BEBAS
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ATAS PEMBERITAHUAN
PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBTT)
1. Pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean mengajukan permohonan
persetujuan atas Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi
Tertentu (PPBTT) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha
terdaftar.
2. Permohonan dilakukan dengan menyampaikan PPBTT dalam rangkap 5
(lima) dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan.
3. Permohonan persetujuan PPBTT untuk pengeluaran Barang Kena Pajak dari
Kawasan Bebas yang dalam jangka waktu tertentu akan dimasukkan kembali
ke Kawasan Bebas wajib dilampiri dengan Surat Persetujuan Keterangan Asal
Barang dari Badan Pengusahaan Kawasan yang menyatakan bahwa barang
tersebut bukan barang yang berasal dari luar Daerah Pabean.
4. Permohonan persetujuan PPBTT untuk pemasukan Barang Kena Pajak dari
tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang dalam jangka
waktu tertentu akan dikeluarkan kembali dari Kawasan Bebas, tidak perlu
dilampiri dengan Surat Persetujuan Keterangan Asal Barang dari Badan
Pengusahaan Kawasan. Surat Persetujuan Keterangan Asal Barang tersebut
wajib dilampirkan pada saat Barang Kena Pajak akan dikeluarkan dari
Kawasan Bebas.
5. PPBTT dilampiri dengan:
a. Copy lembar depan, lembar yang menerangkan tujuan transaksi, dan
lembar tanda tangan, atau copy dokumen lain yang menyatakan bahwa
pengeluaran/pemasukan barang tersebut adalah dalam rangka kegiatan
produksi atau pengerjaan infrastruktur atau keperluan perbaikan, atau
pengujian atau peragaan atau demonstrasi;
b. Invoice, dalam hal
pengeluaran/pemasukan barang tersebut harus
diterbitkan invoice; dan
c. Foto terbaru barang tersebut dalam ukuran 4R.
6. Berdasarkan permohonan dari Pengusaha, Kepala Kantor Pelayanan Pajak
melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. meneliti pengisian formulir PPBTT dan dokumen pelengkap yang
dipersyaratkan;
b. apabila pengisian dan dokumen pelengkap telah sesuai dengan yang
dipersyaratkan maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan
persetujuan pada PPBTT paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan
diterima;
c. apabila pengisian dan dokumen pelengkap belum sesuai dengan yang
dipersyaratkan maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirim
pemberitahuan kepada Pengusaha paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
permohonan diterima;
d. memberikan persetujuan pada setiap lembar PPBTT; dan
www.djpp.depkumham.go.id
-2-
e. mengarsip lembar ke-5 PPBTT sebagai dasar untuk melakukan
pengawasan atas transaksi pengeluaran/pemasukan barang dari Kawasan
Bebas yang dilakukan oleh Pengusaha.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
www.djpp.depkumham.go.id
Fly UP