...

11. Petunjuk Teknis TTG - Bapermades Prov Jateng

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

11. Petunjuk Teknis TTG - Bapermades Prov Jateng
PETUNJUK TEKNIS
KEGIATAN PEMASYARAKATAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA ( TTG ) DI PEDESAAN
TAHUN 2016
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang :
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 80
ayat (4) menyebutkan bahwa Prioritas Program, kegiatan dan kebutuhan
pembangunan desa yang didanai dari APBDes dirumuskan berdasarkan
kebutuhan
masyarakat
diantaranya
untuk
pengembangan
dan
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi. Teknologi
Tepat Guna merupakan teknologi yang digunakan oleh masyarakat sesuai
dengan
kebutuhannya
masyarakat,
guna
memberikan
mengatasi
kemudahan
permasalahan-permasalahan
kepada
masyarakat,
dapat
dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat secara mudah serta dapat
menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan
lingkungan.
Dalam RPJMN 2014 – 2019 peningkatan kapasitas masyarakat desa
dalam pemanfaatan dan pengembangan TTG juga menjadi prioritas
pembangunan desa. Demikian pula dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 – 2018. Namun upaya-upaya meningkatkan produktivitas
masyarakat perdesaan melek TTG yang ramah lingkungan sampai saat ini
masih banyak mengalami kendala dan permasalahan antara lain : 1)
Pengembang
TTG
sangat
banyak
di
masyarakat
tapi
kurang
tersosialisasikan dengan baik 2) TTG yang dikembangkan kurang mampu
menjawab kebutuhan usaha mikro kecil 3) Pemilihan dan pengembangan
TTG masih kurang 4) Kualitas TTG belum terjamin (dilihat kondisi spesifik
dengan kondisi sosial budaya, kondisi spesifik wilayah, kecocokan dengan
kapasitas produksi.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
merencanakan
dan
perlu
memberikan
Bantuan
Keuangan
Kepada
Pemerintahan Desa melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah) Provinsi Jawa Tengah, untuk memfasilitasi kegiatan pemanfaatan
TTG sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) perdesa untuk 58
desa.
2
B. Pengertian :
1. Yang dimaksud Pemasyarakatan adalah upaya menyebarluaskan,
mengenalkan,
membudayakan
atau
menginformasikan
suatu
pengetahuan, wawasan, ilmu berupa konsep, teori, kajian-kajian
kepada masyarakat
2. Pemanfaatan adalah usaha mendayagunakan kekuatan, potensi dan
kekayaan yang ada pada masyarakat, utamanya sumberdaya lokal, baik
berupa SDA dan SDM dan Teknologi Tepat Guna.
3. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah Teknologi
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjawab permasalahan,
tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan
mudah menghasilkasn nilai tambah baik dari aspek ekonomi maupun
lingkungan.
4. Posyantek adalah lembaga pada tingkat Kecamatan yang berfungsi
memberikan pelayanan teknis, informasi berbagai jenis teknologi tepat
guna yang dibutuhkan oleh masyarakat, lembaga maupun organisasi.
5. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Bidang Teknologi Tepat
Guna yang selanjutnya disingkat Bantuan Keuangan TTG adalah
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada
Pemerintah Desa yang berujud uang untuk kegiatan Pemasyarakatan
dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
6. Pendamping Desa yang selanjutnya disingkat PD adalah Petugas yang
diangkat dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang
bertugas
mendampingi
Desa
dalam
melaksanakan
Program
dan
Kegiatannya.
C. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 65);
3
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Lembaran
Negara
Tambahan
Republik
Lembaran
Indonesia
Negara
Tahun
Republik
2014
Indonesia
Nomor
Nomor
123,
5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);
6. Peraturan
Menteri
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal
dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di
Provinsi
Jawa
Tengah,
sebagaimana
diubah
dengan
Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturtan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di
Provinsi Jawa Tengah.
8. Nomor DPA. 1.22.01.00.21.01.5.2 Bantuan Kegiatan Pemasyarakatan
dan Pemanfaatan TTG di Pedesaan Tahun 2016.
D. Tujuan Umum:
a. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif
masyarakat;
b. Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha;
c. Meningkatkan produktifitas dan mutu produksi
4
d. Menunjang pengembangan wilayah dan atau masyarakat melalui
peningkatan SDM dan pemanfaatan SDA secara bertanggung jawab
menuju keunggulan kompetitif.
e. Mendorong tumbuhnyan inovasi di bidang teknologi tepat guna.
Tujuan Khusus;
a. Untuk mengintrodusir berbagai jenis/spesifikasi dan informasi TTG.
b. Meningkatkan knowledge dan skill masyarakat serta budaya TTG.
c. Meningkatkan potensi lokal yang berwawasan lingkungan.
d. Meningkatkan penguatan kapasitas institusi teknologi.
II.
KEBIJAKAN KEGIATAN
A. Kebijakan Bantuan Keuangan
1. Bantuan stimulan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa
untuk
Peningkatan
Ketahanan
Masyarakat
Desa
melalui
pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna.
2. Usulan kegiatan bantuan keuangan merupakan hasil identifikasi
potensi dan kesepakatan kelompok masyarakat bersama Kepala Desa
yang dituangkan dalam bentuk RPJMDes, dan RKPDes.
3. Bantuan keuangan ditransfer 100% langsung ke Kas Pemerintah
Desa masuk pada APBDes.
4. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai kewenangan wajib
melakukan
fasilitasi
dan
verifikasi
perencanaan
kegiatan
berdasarkan musyawarah kelompok; pendampingan dalam rangka
penumbuhan keswadayaan; pengendalian; pemantauan; pengawasan
dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa.
B. Pelaksanaan Kegiatan
1. Kegiatan bantuan keuangan dilaksanakan secara partisipatif oleh
kelompok usaha produktif berdasarkan hasil musyawarah kelompok,
tetapi tidak diperkenankan dalam bentuk usaha simpan pinjam atau
usaha dagang (mengambil margin laba).
2. Kegiatan harus sesuai dengan action plan (perencanaan kegiatan)
yang
telah
disetujui
dan
tidak
diperkenankan
mengalihkan
tempat/lokasi kegiatan atau mengubah jenis kegiatan.
3. Keanggotaannya
meliputi
seluruh
warga
tidak
mampu
dan
melibatkan sebagian masyarakat yang berkemampuan/tidak miskin.
5
4. Jenis kegiatan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan utama
masyarakat dan ada nilai tambah ekonomi dengan mengutamakan
penggunaan teknologi tepat guna.
5. Masyarakat diwajibkan untuk menyediakan swadaya gotong royong
baik dalam bentuk dana/material/tenaga kerja dan pendukung
lainnya sesuai dengan kemampuan.
6. Perencanaan
kegiatan
disampaikan
secara
berjenjang
setelah
diverifikasi oleh pendamping desa, Camat dan Kepala Badan/Kantor
yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten dan telah
diterima
oleh
BAPERMADES
Provinsi
Jawa
Tengah
selambat-
lambatnya pada minggu ke-IV bulan April Tahun 2015 untuk proses
penyaluran ke Rekening Pemerintah Desa.
7. Dana
bantuan
keuangan
yang
telah
masuk
pada
Rekening
Pemerintah Desa, dapat segera dicairkan oleh Kepala Desa dan
Bendahara Desa setelah ada permohonan pencairan dari kelompok
masyarakat kepada Pemerintah Desa.
8. Pelaksanaan kegiatan dimulai sejak pencairan dana dan kelompok
usaha produktif wajib mengembangkan kegiatan usahanya untuk
kesejahteraan bersama.
9. Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan oleh kelompok
masyarakat dengan dikoordinir secara berjenjang oleh Badan/Kantor
yang membidangi pemberdayaan masyarakat di kabupaten untuk
selanjutnya
disampaikan
kepada
Gubernur
melalui
Kepala
Bapermades Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Biro
Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi
Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah paling lambat
minggu ke-I bulan November Tahun 2016.
C. Alokasi dan Lokasi Bantuan
1. Bantuan keuangan dialokasikan untuk kegiatan pembelian peralatan
TTG dengan jumlah total bantuan sebesar Rp. 870.000.000,- (Delapan
ratus tujuh puluh juta rupiah).
2. Lokasi desa penerima bantuan keuangan sejumlah 58 desa pada 55
Kecamatan di 28 kabupaten di Jawa Tengah masing-masing sebesar
Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per 1 (satu) Desa.
6
III. Penyaluran, Pelaksanaan, Mekanisme Pencairan Bantuan, Penatausahaan
dan
Pertanggungjawaban,
Mekanisme
Kegiatan
Pemasyarakatan
dan
pemanfaatan TTG di Tingkat Desa :
1. Penyaluran
Bantuan
Keuangan
kepada
Pemerintah
Desa
sebesar
Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditransfer melalui Rekening
Desa.
2. Penerima bantuan keuangan TTG adalah kelompok masyarakat yang
sudah ada
( UP2K-PKK, Kelompok Tani, Kelompok Usaha
yang
memerlukan TTG, Wartekdes/Warung Teknologi Desa).
3. Pelaksanaan Bantuan Keuangan TTG digunakan untuk :
a. Peningkatan
pengembangan
usaha
ekonomi
produktif
berbasis
Teknologi Tepat Guna yang dikelola Kelompok Masyarakat (Pokmas).
b. Pengadaan Alat Teknologi Tepat Guna
sesuai dengan kebutuhan
Masyarakat.
c. Pembelian/pengadaan peralatan TTG oleh Kelompok masyarakat
(Pokmas) yang bersangkutan..
4. Mekanisme Penyusunan Kegiatan :
a. Kelompok masyarakat (Pokmas) bersama Aparat Desa melakukan
musyawarah untuk menggali potensi dan menyusun usulan kegiatan
yang dituangkan dalam bentuk perencanaan kegiatan, memuat: latar
belakang, tujuan, manfaat, lokasi, jenis dan volume kegiatan,
pembiayaan, pengorganisasian/susunan kepanitiaan dan waktu
pelaksanaan.
b. Prioritas kegiatan untuk Pemasyarakatan dan penerapan
diusulkan dan menjadi tanggungjawab kelompok masyarakat.
TTG,
c. Perencanaan kegiatan dilampiri :
1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dukungan swadaya
masyarakat;
2) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan kelompok
Masyarakat/Panitia Pelaksana Kegiatan.
3) Berita Acara hasil musyawarah dan daftar hadir musyawarah
kelompok;
4) Surat pernyataan kesanggupan dari ketua kelompok untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan usaha yang
telah di verifikasi secara berjenjang (bermaterai cukup);
5. Mekanisme Pengajuan Perencanaan Kegiatan
a. Surat Permohonan perencanaan kegiatan dari kelompok masyarakat
diketahui oleh Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat;
7
b. Camat merekomendasikan perencanaan kegiatan dari desa setelah
diverifikasi dan direkap untuk disampaikan kepada Bupati u.p.
Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat
di Kabupaten .
c. Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat
desa merekomendasikan usulan perencanaan usaha dari desa
melalui kecamatan setelah diverifikasi oleh Tim pengkaji perencanaan
usaha tingkat kabupaten, selanjutnya direkap untuk disampaikan
kepada Gubernur u.p. Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah.
d. BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah bersama SKPD terkait tingkat
Provinsi selaku Tim koordinasi mela
e. kukan verifikasi administrasi terhadap perencanaan usaha dari
masing-masing desa yang telah mendapatkan rekomendasi teknis
dari kabupaten dan direkap, untuk disampaikan kepada Gubernur
Jawa Tengah Up. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa
Tengah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
6. Mekanisme Pencairan
A. Tingkat Desa
a. Berdasarkan pemberitahuan dari BAPERMADES Provinsi Jawa
Tengah, Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan
Bantuan Keuangan kepada Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala
Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah dengan distempel
basah rangkap 6 (enam), dilampiri:
1) Kwitansi rangkap 6 (enam) dengan tanda tangan Kepala Desa
dan Bendahara Desa berstempel basah, terdiri dari 1 (satu)
kwitansi asli bermeterai cukup dan 5 (lima) kwitansi tanpa
materai;
2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) rangkap 6 (enam) dengan
tandatangan Ketua Kelompok dan disetujui Kepala Desa
bersetempel basah;
3) Surat Pernyataan Kesanggupan Kelompok Masyarakat
(Pokmas)/Panitia Pelaksana Kegiatan dengan tanda tangan
Ketua Kelompok/Panitia dan disetujui Kepala Desa,
berstempel basah rangkap 6 (enam), terdiri dari 1 (satu) asli
bermaterai cukup dan 5 (lima) tanpa materai;
4) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk
menyalurkan/menyerahkan dana bantuan keuangan TTG
kepada Kelompok Masyarakat sesuai dengan perencanaan
usaha, berstempel basah rangkap 6 (enam), terdiri dari 1
(satu) asli bermaterai cukup dan 5 (lima) tanpa materai;
5) Foto copy buku rekening Kas Desa yang masih aktif pada PT.
Bank Jateng rangkap 6 (enam);
8
6) Foto copy KTP Kepala Desa, Bendahara Desa, yang masih
berlaku masing-masing rangkap 6 (enam).
b. Seluruh berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
disampaikan kepada Camat untuk diverifikasi dan mendapatkan
rekomendasi.
B. Tingkat Kecamatan
a. Camat melakukan verifikasi berkas pencairan dari Kepala Desa.
b. Setelah berkas permohonan pencairan dinyatakan lengkap dan
sesuai, Camat membuat:
1) Rekomendasi pencairan kepada Kepala Badan/Kantor yang
membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten.
2) Rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan.
c. Seluruh berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf
b. angka 1) dan 2) disampaikan kepada Kepala Badan/Kantor
yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten
untuk diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi.
C. Tingkat Kabupaten
a. Kepala
Badan/Kantor
yang
membidangi
pemberdayaan
masyarakat di Kabupaten melakukan verifikasi berkas pencairan
berdasarkan rekomendasi Camat.
b. Setelah berkas permohonan pencairan dinyatakan lengkap dan
sesuai, Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan
masyarakat di Kabupaten membuat:
1) Rekomendasi pencairan kepada Gubernur u.p. Kepala Biro
Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, rangkap 6 (enam)
berstempel basah.
2) Rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan rangkap 6
(enam) berstempel basah.
c. Berkas permohonan pencairan yang telah diverifikasi beserta
Surat Rekomendasi Pencairan dan Rekapitulasi Nomor Rekening
Penerima Bantuan Keuangan TTG disampaikan kepada Kepala
BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah.
D. Tingkat Provinsi
a. Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah melakukan
verifikasi berkas pencairan berdasarkan rekomendasi Kepala
Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di
Kabupaten.
9
b. Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah membuat
rekomendasi pencairan kepada Gubernur u.p. Kepala Biro
Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah setelah berkas pencairan
dinyatakan lengkap dan sesuai, dengan dilampiri :
1) Rekomendasi dari Kepala Badan/Kantor yang membidangi
pemberdayaan masyarakat di Kabupaten, asli rangkap 4
(empat) berstempel basah.
2) Rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan rangkap 4
(empat) berstempel basah.
3) Kwitansi rangkap 4 (empat) lembar dengan tanda tangan
Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah, dengan
rincian 1 (satu) kwitansi asli bermeterai cukup dan 3 (tiga)
kwitansi tanpa materai;
4) Rencana Anggaran Biaya (RAB) rangkap 4 (empat) dengan
tandatangan Kepala Desa berstempel basah;
5) Surat Pernyataan Kesanggupan Kelompok Masyarakat
(Pokmas) dengan tanda tangan Ketua Kelompok dan
disetujui Kepala Desa, berstempel basah rangkap 4 (empat),
terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 3 (tiga) tanpa
materai;
6) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk
menyalurkan/menyerahkan dana bantuan keuangan TTG
kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) sesuai dengan
perencanaan usaha, berstempel basah rangkap 4 (empat),
terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 3 (tiga) tanpa
materai;
7) Fotocopy buku rekening kas desa yang masih aktif pada
rekening PT. Bank Jateng rangkap 4 (empat);
8) Fotocopy KTP Kepala Desa, Bendahara Desa dan Ketua
Pokmas yang masih berlaku, masing-masing rangkap 4
(empat).
E. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban.
1. Pertanggungjawaban bantuan keuangan meliputi:
a. Laporan penggunaan bantuan keuangan setidak-tidaknya
memuat informasi tentang :
1)
Pendahuluan
2)
Nama kegiatan
3)
Maksud dan tujuan
4)
Susunan
Kegeiatan.
5)
Realisasi kegiatan dan anggaran biaya
6)
Waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan.
pengurus
Pokmas/Panitia
Pelaksana
10
7)
Hasil /Out come kegiatan
8)
Dokumentasi kegiatan ( rapat,
kegiatan, dan foto alat yang dibeli ).
9)
Lain-lain/Penutup.
foto pelaksanaan
b. Surat pernyataan tanggungjawab dari kelompok masyarakat
(Pokmas) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan TTG
yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal
kegiatan (RAB).
c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Desa penerima bantuan Keuangan TTG menyampaikan
pertanggungjawaban sebagaimana angka 1 huruf a. dan b.
dengan dikoordinir oleh Badan/Kantor yang membidangi
pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten kepada Gubernur
melalui Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah dengan
tembusan Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah
dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA
Provinsi Jawa Tengah paling lambat bulan November 2016,
kecuali yang mengalami perubahan anggaran.
3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c.
disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan
selaku obyek pemeriksaan.
4. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan dibuat
dan dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan
dan kabupaten .
IV.
MONITORING DAN SUMBER BIAYA.
A. Monitoring Dan Evaluasi
1. Monitoring
sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna,
tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi dilakukan
secara berjenjang oleh tim provinsi, kabupaten dan kecamatan;
2. Waktu monitoring dilaksanakan secara berkala/insidentil baik
pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan;
3. Pengendalian
kegiatan
dilaksanakan
melalui
pendekatan
administrasi maupun peninjauan lapangan;
4. Pengendalian
kegiatan
juga
dilaksanakan
oleh
kabupaten,
kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat guna mengetahui
perkembangan pelaksanaan kegiatan dan kemanfaatan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
11
B. SUMBER BIAYA
Sumber biaya Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bidang
Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG dan Tahun 2016 berasal dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2016.
V. Penutup.
Kegiatan Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
(TTG) tahun 2016 akan berhasil apabila ada keterlibatan semua pihak dari
jajaran Pemerintahan disemua Tingkatan, Lembaga Kemasyarakatan yang
tumbuh di desa maupun anggota masyarakat itu sendiri.
Demikian
Petunjuk
Teknis
Kegiatan
Pemasyarakatan
dan
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk dapat digunakan sebagai
Petunjuk Pelaksanaan kegiatan, dengan harapan akan dapat dicapai
dengan hasil yang optimal tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat
manfaat dan tepat administrasi.
Semarang,
Januari 2016
12
a.
Surat
Permohonan
pencairan
dana
dari
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat a.n. Bupati.
b. Rencana Kegiatan/penggunaan Dana/RAB
c. Kwitansi rangkap 6 lembar
d. Pernyataan Kepala Desa untuk bertanggung Jawab (bermeterai).
e. Foto Copy KTP Kepala Desa & Bendahara
f. Foto Copy Rekening Desa.
g. Surat
Keputusan
Kepala
Desa tentang Pembentukan Tim
Pelaksana Kegiatan (TPK).
h. Rekomendasi Camat
i. Rekomendasi Bupati
j. Lembar pengesahan RKO yang telah diverifikasi
4. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban :
13
Tatacara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Provinsi Jawa Tengah
memuat informasi tentang :
a.
Pendahuluan.
b.
Maksud dan Tujuan
c.
Pelaksanaan
d.
Realisasi Anggaran / Biaya dilampiri bukti kwitansi
Pembayaran
e.
Realisasai Kegiatan
f.
Berita acara Pengambilan Uang
g.
Dokumentasi
h.
Penutup/Lain-lain
Maksud, Tujuan, Pembentukan KPMD, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan
Peran KPMD, Langkah-Langkah Kegiatan KPMD serta Hubungan Kerja :
Maksud :
Yang dimaksud Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, disingkat KPMD
adalah Anggota Masyarakat Desa yang memiliki Pengetahuan, Kemauan
dan Kemampuan untuk menggerakkan Masyarakat Berpartisipasi dalam
Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Partisipatif.
14
Fly UP