...

PROGRAM GOOD GOVERNANCE KABUPATEN BARITO SELATAN

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

PROGRAM GOOD GOVERNANCE KABUPATEN BARITO SELATAN
PROGRAM GOOD GOVERNANCE KABUPATEN
BARITO SELATAN
GAMBARAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN
Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan
Tengah, yang berada di pedalaman Kalimantan. Kabupaten Barito Selatan dibentuk
berdasarkan Undang - Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan dan Buntok Sebagai Ibukota Kabupaten Barito Selatan.
KEADAAN GEOGRAFIS, KLIMATOLOGIS, HIDROLO.GIS, TOPOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS
GEOGRAFIS
Kabupaten Barito Selatan terletak pada
daerah garis katulistiwa yaitu di posisi 1º
20’ Lintang Selatan; 2º 35’ Lintang Selatan;
114º Bujur Timur dan 115º Bujur Barat,
dengan batas-batas wilayah:
•Sebelah
Utara
berbatasan
dengan
Kabupaten Barito Utara
•Sebelah Selatan berbatasan dengan
Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan
•Sebelah Timur berbatasan dengan Barito Timur
•Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.
Kabupaten Barito Selatan memiliki luas wilayah 8.830 km2. Berdasarkan fisiografi wilayah
Kabupaten Barito Selatan terlihat sebagaimana Tabel berikut ini.
No.
Fisiografi Wilayah
Luas (km2)
%
1.
Hutan Belantara
3.773,95
42,74
2.
Rawa-Rawa
2.715,50
30,75
3.
Sungai/Danau/Genangan Air
446,23
5,05
4.
Tanah Lainnya
1.894,32
21,45
8.830,00
100,00
Total
TOPOGRAFIS
Topografi wilayah Kabupaten Barito Selatan dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
Bagian sebelah Utara ke Selatan yang meliputi
Kecamatan Jenamas, Dusun Hilir, Karau Kuala,
Dusun Selatan, dan Dusun Utara merupakan daerah
pantai dan rawa yang brada di daerah aliran sungai
Barito, dengan ketinggian antara 10 – 50 meter dari
permukaan laut dan tingkat kemiringan 0 – 20º.
a.Bagian sebelah Barat yang terdiri Kecamatan
Gunung Bintang Awai terletak pada daerah
perbukitan dan pegunungan, dengan tingkat
ketinggian ≥400 meter dari permukaan laut dan
kemiringan 15º - 25º.
Topografi
Kabupaten Barito Selatan
di atas
permukaan
laut
(m)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
450
400
100
50
10
Utara
50
Timur
Bagian
Barat
Tertinggi
Terendah
KLIMATOLOGIS
Keadaan klimatologis Kabupaten Barito Selatan termasuk daerah dengan temperatur
antara 32º C sampai dengan 36º C. Angin bertiup dari arah barat dan tenggara yang berganti setiap
enam bulan sekali sehingga mempengaruhi dua musim yaitu musim hujan pada bulan Nopember
sampai dengan bulan Mei dan musim kemarau pada bulan Juni sampai dengan bulan September.
Curah hujan rata-rata tahunan mencapai 282mm dengan rata-rata hujan per tahun 10 mm. Frekuensi
hujan tertinggi yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan April dan terendah pada bulan Juli
sampai dengan bulan Oktober.
HIDROLOGIS
Di wilayah Kabupaten Barito Selatan terdapat satu sungai besar yang mengalir dari Utara
ke Selatan dan bermuara di Laut Jawa, yaitu Sungai Barito dengan panjang seluruhnya mencapai 900
km dengan kedalaman rata-rata 6 meter dan lebar rata-rata 500 meter, dengan anak sungai berikut ini:
No.
Nama Anak Sungai
1.
Sungai Jenamas
2.
Rata-Rata (m)
Panjang
(Km)
Lebar
Kedalaman
3
9
7-8
Sungai Kalanis/Napu
165
7
1-10
3.
Sungai Mangkatip
160
8
1-9
4.
Sungai Karau/Bangkuang
120
12
5-6
5.
Sungai Puning
50
30
8
6.
Sungai Ayuh
100
10
6
7.
Sungai Bamanen/Bundar
20
25
8
8.
Sungai Tabuk/Buntok Kota
20
6
6-8
9.
Sungai Telang
10
12
6-8
10.
Sungai Janggi
10
10
4-6
11.
Sungai Bahaur
50
30
8-10
DEMOGRAFIS
Jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan tahun 2005 berjumlah 121.310 jiwa, yang
teridiri dari 51,03 % laki-laki dan 48,97 % perempuan, dengan kepadatan 14 jiwa per Km2.
Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan
Dusun Selatan yang merupakan tempat Ibukota
Kabupaten (Buntok) dan salah satu Kecamatan yang
jumlah Desa/Kelurahannya paling banyak
PERKEMBANGAN EKONOMI DAN SOSIAL
PERKEMBANGAN EKONOMI BARITO SELATAN
Secara Nasional pemulihan ekonomi terus berlangsung dan menguat dengan pola
pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerataan
yang semakin seimbang. Pertumbuhan riil perekonomian/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Barito Selatan tahun 2004 sampai tahun 2005 terlihat adanya peningkatan positif sebesar
18,08% berdasarkan Harga Berlaku atau sebesar
Rp. 882.937,51 juta dan 3,66% berdasarkan Harga Konstan atau sebesar
Rp. 273.381,47 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
Selama periode 2003-2005 sektor pertanian masih memiliki peran yang paling dominan yaitu
rata-rata sebesar 46,12%; disusul oleh sektor Perdagangan, hotel, dan restoran, dan sektor
pengangkutan dan komunikasi masing-masing sebesar 15,27% dan 11,99%.Distribusi pendapatan
dengan menggunakan pendekatan pendapatan menunjukkan tingkat perbedaan antar golongan
(miskin, menengah, atas) dalam kegiatan ekonomi adalah rendah.
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Sampai dengan tahun 2005, di Kabupaten Barito Selatan masih terdapat keluarga Pra-S
dan KS-1 sebanyak 9.196 KK atau 32,12 % dari total keluarga yang tersebar di enam kecamatan. Dan
terjadi penurunan 5,91 % dibanding tahun 2004 yaitu 9.774 KK.
PEMERINTAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 02 tahun 2003 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan telah
ditetapkan organisasi, kewenangan, dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan
tugas kepala daerah untuk memaksimalkan, mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
Jumlah dan jenis Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah,
1
=
Pertanian
2
=
Pertambangan dan Penggalian
3
=
Industri Pengolahan
4
=
Listrik, Gas, dan Air Bersih
5
=
Bangunan
6
=
Perdagangan, Hotel, dan Restoran
7
=
Pengangkutan dan Komunikasi
8
=
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
9
=
Jasa-Jasa
Lembaga Teknis Daerah (Badan/Kantor), Kecamatan,
dan Kelurahan.
Peraturan Daerah tersebut di atas juga menetapkan
pembentukan dan/atau susunan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
Sekretariat Daerah
1.
2.
3.
4.
Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang
Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Tugas
pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Kepala Daearah dalam menyelenggarakan tugastugas umum staf, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah,
pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pelayanan teknis administrasi.
Sementara itu, untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai
fungsi:
Koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten.
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.
Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan, Prasarana dan Sarana Pemerintah Daerah
Kabupaten.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, 2 Asisten Daerah dan 8
Kepala Bagian.
Dinas Daerah
Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah yang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah ini melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk
bidang-bidang tertentu seperti Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Perhubungan,
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan lain-lain. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
sekarang ini mempunyai 13 Dinas.
Lembaga Teknis Daerah
Lembaga Teknis Daerah merupakan Badan/Kantor yang dikepalai oleh seorang
Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu. Kepala Badan/ Kepala
Kantor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui
DASAR HUKUM
Peraturan Perundang – undangan yang mendasari Kesepakatan Bersama ini adalah
Sebagai berikut :
a.
b.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
c.
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ;
d.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ;
e.
Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan
bebas dari Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme ;
f.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ;
g.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
BAB I
PENDAHULUAN
Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan suatu pemikiran
penyelenggaraan kePemerintahan yang berkembang dengan konsepsi adanya
pemberdayaan manusia (enpowering of man) baik pemberdayaan politik maupun ekonomi
serta ditunjang oleh pengembangan institusi yang sehat yang mampu menyediakan jasa
dan barang-barang kebutuhan publik. Sedangkan praktek terbaiknya disebut Good
Governance yang menuntut komitmen, koordinasi, integritas, profesionalisme serta etos
kerja dan moral yang tinggi dari semua pihak yakni Pemerintah dan masyarakat.
Ciri-ciri Tata Pemerintahan yang baik adalah mengikutsertakan semua
masyarakat, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya
supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada
konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang Berkaitan dengan
Good Governance, UNDP kemudian mengajukan sembilan karakteristik yaitu:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Rule Of Law
Transparancy
Responsiveness
Consensus Orientation
Equality
Effektivenees and Effeciency
Accountability
Strategic Vision
Atas dasar uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa wujud Good Governance adalah
penyelenggaraan Pemerintahan negara yang solid, bertanggung jawab serta efisiensi dan efektif,
dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor
swasta dan masyarakat
Inpres Nomor 5 Tahun 2004 ini memerintahkan kepada para Kepala Daerah untuk :
¾ Melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta membantu
KPK ;
¾ Dalam penyelenggara pelaporan,pendaftaran,pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungan ;
¾ Membuat penetapan kinerja dengan pejabat dibawahnya secara berjenjang ;
¾ Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik didalam bentuk jasa maupun peijinan
serta meniadakan pungutan liar ;
¾ Menetapkan lingkup tugasnya sebagai program dan wilayah yang bebas korupsi ;
¾ Melaksanakan pencegahan kebocoran dalam proses pengadaan barang dan jasa ;
¾ Menerapkan kesederhanaan ;
¾ Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya penindakan korupsi ;
¾ Melakukan kerjasama dengan KPK untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap
sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi ;
¾ Menetapkan prinsip-prinsip tata kePemerintahan yang baik ;
¾ Bersama-sama DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran
keuangan negara.
BAB II
METODE PELAKSANAAN
1. Kerangka Berpikir Internal
Pelaksanaan prinsip-prinsip good governance memerlukan suatu perencanaan
strategis mengingat lingkungan ekonomi politik berubah sangat dinamis dan seringkali tidak
dapat diprediksi. Keberhasilan penerapan good governance dipengaruhi oleh tiga unsur utama,
yaitu Pemerintah (state), Masyarakat (society) dan Dunia Usaha (privat) dimana domain terbesar
ada pada Pemerintah.
2. Indikator Keberhasilan Penerapan Good Governance
Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan penerapan good governance ini
Adalah :
a) Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya aparatur;
b) Peningkatan pelayanan publik;
c) Peningkatan Human Development Index (HDI);
d) Peningkatan partisipasi masyarakat;
e) Peningkatan transparansi;
f)
Peningkatan akuntabilitas;
g) Penurunan angka KKN;
h) Peningkatan peluang kesempatan kerja;
i)
Penurunan angka kemiskinan.
3. Lingkup Pelaksanaan
Dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati, maka lingkup
penyempurnaan yang akan dilakukan mencakup :
•
•
•
•
•
•
•
4.
Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah;
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan yang
berlaku;
Pelaksanaan perbaikan sektor pelayanan publik;
Pelaksanaan Peningkatan Pendidikan masyarakat dalam rangka pembentukan
kesadaran;
Anti korupsi dan peniadaan perilaku koruptif;
Peningkatan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat;
Peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Waktu Pelaksanaan
Secara umum pelaksanaan implementasi good governance mengikuti pola yang
telah dijelaskan di atas yaitu melalui penyempurnaan perencanaan strategis, penataan
kelembagaan dan tata kerja, sistem kepegawaian daerah, penerapan manajemen berbasis
kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan kepada rnasyarakat. Namun mengingat
beberapa tahapan tersebut telah dilaksanakan secara terprogram pada Pemerintah
Kabupaten Barito Selatan, maka pelaksanaan ini akan lebih ditujukan pada beberapa
penyempurnaan atau perbaikan (redness) yang saat ini sedang berjalan serta dilaksanakan
secara stimultan dengan memperhatikan hasil kajian awal atas kondisi yang telah ada
dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran yang ada.
5. Unit Kerja Penanggungjawab
Agar dapat terwujudnya efektifitas dalam penerapan tata kelola kePemerintahan yang
baik ini, maka ditetapkan beberapa unit kerja terkait sebagai team work yang secara
langsung bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ini.
No.
Lingkup Kegiatan
Unit Penanggung Jawab
1.
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
Seluruh SKPD
2.
Penerapan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja
Seluruh SKPD
3.
Peningkatan Pelayanan Sektor Publik
Badan/Dinas, Kantor dan
Kecamatan
4.
Peningkatan
Pelaksanaan
Pencegahan
&
Pemberantasan Korupsi pada Proses Pengadaan
Barang dan Jasa
Setda, Setwan,
Badan/Dinas, Kantor dan
Kecamatan
5.
Pengembangan & Pelaksanaan Kemampuan Teknis
Aparatur.
Seluruh SKPD
6.
Peningkatan Kesadaran Anti Korupsi di Jajaran
Aparatur Pemerintah Daerah & Masyarakat.
Setda, Setwan, Banwas
dan Sat Pol PP
7.
Pengembangan Mekanisme & Pengaduan Masyarakat
serta Peningkatan Kapasitas, Kualitas Kinerja
Auditor.
Seluruh SKPD
BAB III
PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH
Keberhasilan penerapan Good Governance memang sangat tergantung dari
komitmen dan mentalitas aparatur jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang secara
umum akan tergambar pada tingkat keberhasilan upaya peningkatan kapasitas Pemerintahan
Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam suatu sistem yang mencakup Penataan Kelembagaan
yang efektif dan efisien, penyempurnaan prosedur kerja dan pelayanan publik serta kebijakan
penataan sumber daya manusia.
1.Penataan Kelembagaan
(Good Governance) diarahkan pada upaya koreksi dan penyempurnaan terhadap
segala kekurangan, baik dari sisi aspek kelembagaan, sistem dan prosedur kerja maupun
sumber daya manusia yang ada. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengambil Langkah
Kebijakan untuk Penataan Kelembagaan akan mengacu ke Revisi Peraturan Pemerintah No. 8
Tahun 2003 sambil melakukan evaluasi komprehensif pada seluruh perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan diharapkan dengan adanya upaya tersebut, minimal Pemerintah
Kabupaten Barito Selatan telah memiliki Good Will dalam membenahi :
¾ Struktur Kelembagaan yang Ramping dan Kaya Fungsi;
¾ Terjalinnya Inter-Koneksi Kerja yang memiliki Nilai Maksimal;
¾ Pola pengembangan aparatur yang mengacu pada Standar Kompetensi Jabatan;
¾ Pelaksanaan WASKAT hasil pembangunan baik fisik maupun Non fisik
Penataan kelembagaan dapat mewujudkan kelembagaan Pemerintah
dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1) Organisasi disusun berasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas
2) Organisasi berbentuk flat atau datar, yang berarti struktur organisasi tidak
perlu terdiri dari banyak tingkatkan atau hirarki.
3) Organisasi ramping atau tidak terlalu banyak pembidangan dengan jumlah
pembidangan secara horisontal ditekan seminimal mungkin sesuai dengan
beban sifat tugasnya.
4) Organisasi bersifat jejaring (networking) karena organisasi seperti inilah yang
mampu melakukan aktivitas organisasi secara cepat dan efisien.
5) Organisasi yang menerapkan Strategis “Leaming Organization” (Organisasi
Pembelajaran).
2. Penataan Sistem dan Prosedur
Untuk melakukan penyederhanaan sistem, prosedur dan tata kerja
penyelenggaraan Pemerintahan agar menjadi semakin tertib, efisien, efektif dan transparan.
Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai penyempurnaan Sistem dan
prosedur kerja meliputi:
a) Penyusunan kajian atas sistem dan prosedur yang saat ini sudah berlaku;
b) Penataan kembali sistem pengelolaan sarana dan prasarana kerja aparatur pada instansi
Pemerintah dengan menyederhanakan prusedur yang mengacu kepada kebutuhan
organisasi
c) Mewajibkan pada seluruh SKPD jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk
menyusun
Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk semua jenis pelayanan;
d) Mengembangkan iklim kompetisi diantara unit-unit kerja dengan memberi imbalan
(reward) memadai bagi yang berprestasi;
e) Memperkuat kedudukan UPTD terutama bagi unit yang langsung memberi pelayanan
kepada masyarakat, dengan pemberian kewenangan yang lebih luas, fasilitas yang
memadai dan kemudahan akses pada decision maker di tingkat puncak.
3. Mewujudkan aparatur yang memiliki kapasitas memadai dalam melaksanakan
program/kegiatan Pemerintah Daerah.
Keberhasilan dan implementasi berbagai program dalam rangka mewujudkan
suatu tata kePemerintahan yang baik mutlak membutuhkan adanya sumber daya
manusia yang memiliki kapasitas yang memadai sebagai “operator” dalam pelaksanaan
berbagai program tersebut
Langkah-langkah kerja nyata dalam bentuk program-program yang mengarah
kepada peningkatan kapasitas aparatur antara lain adalah :
a) Penyusunan Peta Jabatan Analisa Jabatan.
b) Penyusunan Indikator Kinerja untuk Setiap Jabatan.
c) Penyusunan Pola Karier Pegawai.
d) Penyusunan kajian tentang remunerasi Pegawai.
e) Penyusunan Peraturan tentang Penghargaan dan Hukuman.
f)
Diklat dan Bimbingan Teknik.
Peningkatan kinerja aparatur pada saat ini sangat dibutuhkan dalam rangka
mengantisipasi adanya perubahan pada lingkungan, baik lingkungan diluar maupun
lingkungan dalam Pemerintahan itu sendiri langkah-langkah yang akan dilakukan adalah :
1) Evaluasi Kebutuhan Training
2) Perencanaan Training
3) Bimtek dan sertifikasi barang / jasa
4) Manajemen Etika Kerja
4) Manajemen Berbasis Kinerja
Peningkatan kinerja dalam suatu Pemerintah daerah tidak bisa dilakukan tanpa
adanya cara pengelolaan atau manajemen yang baik dapat mendukung upaya-upaya untuk
meningkatkan kinerja.
Penerapan manajemen berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
dilakukan melalui :
a) Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan.
b) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja secara utuh
c) Penetapan Fakta Intergritas
Sebagai tindak nyata dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan
Pemberantasan Korupsi akan ditetapkan suatu Fakta Integritas. Fakta Integritas
merupakan suatu kesepakatan target pencapaian kinerja antara penerima mandat
(amanah) dengan pemberi mandat. Fakta integritas ini juga merupakan suatu
kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan suatu capaian kinerja
tertentu dengan sumber dana tertentu.
Secara umum Fakta Integritas ini menetapkan tentang :
a) Pernyataan dari penerima mandat bahwa dia akan mewujudkan tujuan sesuai
dengan Fakta Integritas yang telah ditetapkan. Pernyataan ini diwujudkan dengan
sebuah tanda tangan kesanggupan;
b) Bagi penerima mandat, fakta integritas tersebut merupakan kontrak kerja yang
berimplikasi hukum yang memiliki resiko terukur;
c) Kesanggupan bagi penerima mandat untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya
secara bersih, transparan dan profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku,
menghindari praktek KKN, berupaya meningkatkan pelayanan publik kepada
masyarakat dan akan mendukung secara maksimal upaya penindakan korupsi.
Untuk lebih jelasnya langkah-langkah tersebut maka disusun dalam bentuk matrik rencana
aksi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah :
Matrik Rencana Aksi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
Rencana
1
Sasaran
Penang
gung
Jawab
Aloka
si
Dana
2
3
4
Jadwal Pelaksanaan
2007
2008
2009
2010
5
6
7
8
Peningkatan Kapasitas
Pemerintah Daerah di Bidang
Kelembagaan.
Penataan Kelembagaan :
Mewujudkan
kelembagaan
yang proporsional, efisien &
efektif
Jumlah SKPD yan terbentuk
berdasarkan kebutuhan
Renstra:
¾Penyusunan kajian
atas
Organisasi dibandingkan
dengan renstra yg telah
disepakati
¾Penyempurnaan organisasi
mengacu pada Revisi PP 8
Tahun 2003
¾Evaluasi dan Penataan
organisasi UPTD
Setda
dan
seluruh
SKPD
PemKa
b
Barsel
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Jumlah satuan kerja jajaran
PemKabBarsel untuk
memiliki SOP bagi seluruh
kegiatannya :
Penyusunankajian atas
sistem dan
prosedurPenyederhanaan
prosedur yang berlaku
Setda
dan
seluruh
SKPD
PemKa
b
Barsel
√
√
√
√
√
√
√
√
Peningkatan Kapasitas
Pemerintah Daerah di Bidang
Ketatalaksanaan.
Penataan Ketatalaksanaan :
Tersedianya SOP yg
sederhana,jelas dan
transparan bagi seluruh
kegiatan pada setiap unit kerja
K
e
t.
9
1
2
4
Tersedianya aparatur yang
memiliki kinerja baik :
Penyusunan peta jabatan
sesuai kebutuhan org. &
anjab
Penyusunan indikator
kinerja
Penyusunan pola karir
pegawai
Penyusunan kajian ttg
remunerasi pegawai
Penyusunan peraturan
ttg penghargaan &
hukuman
Penyusunan Bahan
Manajemen Kerja :
Penerapan Manajemen
Berbasis Kinerja
Pemantapan mekanisme
kapasitas aparatur daerah:
Peningkatan kemampuan
dan pengetahuan aparat.
Peningkatan Kapasitas
Kinerja Aparatur Daerah
5
6
7
8
9
Seluruh
SKPD
PemKab
Barsel
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Terwujud bahan penilaian
dan evaluasi pelaksanaan
tugas :
¾Renstra
¾LAKIP
¾Penetapan Kinerja
¾LPPD
¾LKPJ
Bappeda
dan
Setda serta
seluruh
SKPD
PemKab
Barsel
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Meningkatkan
pengetahuan dan SDM
aparatur :
¾ Melakukan kegiatan
pelatihan/ ujian
sertifikasi pelaksanaan
pengadaan barang/ jasa.
¾ Pembelajaran / Studi
banding ke daerah lain
yang lebih maju
Seluruh
SKPD
PemKab
Barsel
•Badan/Din
as jajaran
PemKab
Barsel
√
√
√
√
√
√
√
√
Peningkatan Kapasitas
Pemerintah Daerah di Bidang
Kinerja SDM Aparatur.
Peningkatan kinerja SDM
aparatur :
Mewujudkan aparatur daerah yg
memiliki kapasitas yg memadai
¾
¾
¾
¾
¾
10
1
2
4
Mewujudkan sistem
pe-ngawasan yg
preventif :
Peningkatan
Profesiona-lisme
Tenaga Pendidik
• Menurunnya jumlah
tenaga pengajar yang
meninggalkan tugas
• Peningkatan SDM
Aparatur
¾Peningkatan kualitas
administrasi
pelayanan melalui
peningkatan SDM.
¾Terlaksananya
Pelatihan / kursus
dan magang
5
6
7
8
9
Diknas
dan
seluruh
SKPD
PemKab
Barsel
√
√
√
√
Dispenda
dan
seluruh
SKPD
PemKab
Barsel
√
√
√
√
√
√
√
√
10
BAB IV
PENERAPAN PENGELOLAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti
dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban Daerah
yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan
keuangan Daerah.
Latar belakang pemikiran yang mendasari pengelolaan keuangan daerah secara efektif
melalui tata kelola Pemerintahan yang baik yang memiliki 3 (tiga) pilar utama yaitu :
a. Tranparansi
b. Akuntabilitas
c. Partisipatif
Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar,
maka harus sesuai dengan prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti
secara tertib dan taat
azas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka
penyusunan anggaran baik “pendapatan” maupun “belanja” juga harus mengacu pada
aturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja
harus mendasari pada ”Value of Money” artinya mempunyai tujuan nilai ekonomis
yaitu dengan meminimalkan biaya atas sumber daya yang diperlukan untuk
melaksanakan suatu kegiatan yang berkualitas.
1) Efisien :
dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang
ditetapkan dengan skala waktu yang dapat dipertanggungjawabkan.
2) Efektif :
bahwa pengeluaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang telah ditetapkan
serta dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan.
Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam mewujudkan pengelolaan
anggaran yang benar, yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Berpedoman pada aturan hukum
Transparansi
Akuntabilitas
Partisipasi Masyarakat
Keadilan dan Pengikutsertaan
Pendelegasian Pelayanan
Efektifitas dan Efisien
Berkelanjutan
Pelaksanaan dan Penatausahaan keuangan Daerah
Pertanggungjawaban keuangan Daerah
Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa
(1) Laporan Realisasi Anggaran
(2) Neraca
(3) Laporan Arus Kas dan
(4) Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu
diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Untuk lebih jelasnya langkah-langkah tersebut maka disusun dalam bentuk matrik rencana aksi
Penerapan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja :
Matrik Rencana Aksi Penerapan Pengelolaan Anggaran
Berbasis Kinerja.
2009
2010
K
e
t
.
7
8
9
Jadwal Pelaksanaan
Rencana
Sasaran
Penanggung
Jawab
1
2
3
¾ Menyusun Pedoman
anggaran
BerbasisKinerja.
¾ Sosialisasi /Bintek
Anggaran Berbasis
Kinerja.
¾ Menyajikan Dokumen
Perencanaan Daerah.
¾ Melaksanakan
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi.
¾ Menyusun Anggaran
Berbasis Kinerja.
¾ Melaksanakan
Anggaran Berbasis
Kinerja.
¾ Melaksanakan
Akuntabilitas
¾ Melaksanakan
Pemeriksaan Reguler.
¾Tersusunnya Pedoman
Anggaran Berbasis Knerja.
¾Semua Pengelola Keuangan
Daerah Memahami dan
Mengerti tentang Anggaran
Berbasis Kinerja.
¾Tersedianya Dokumen
Perencanaan Daerah.
¾Meningkatkan Pendapatan
dan Penerimaan Daerah.
¾Tersusunnya APBD
Berbasis Kinerja.
¾Terciptanya Disipin dan
Tertib Administrasi.
¾Tersusunnya Laporan
Keuangan Daerah yang
Akuntabel dan Transparan.
¾Terwujudnya Pelaksanaan
Anggaran Berbasis Kinerja
sesuai dengan Ketentuan,
Efektif dan Efisien.
Bappeda
Setda,
Bappeda
Bappeda
Dispenda
Setda,
Bappeda
SKPD
Setda
BPK, BPKP,
Banwas
Alokasi
Dana
2007
2008
4
5
6
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN SEKTOR PUBLIK
Salah satu tugas pokok Pemerintah yang terpenting adalah memberikan Pelayanan Publik/
Umum kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawabnya dalam pemenuhan kebutuhan
dasar setiap warga negara atas layanan administrasi, barang dan jasa yang karena sifat dan
jenisnya tidak boleh atau tidak dapat disediakan oleh pasar atau mekanisme jual beli pada
umumnya.
Ada beberapa alasan mengapa perhatian Pemerintah terhadap arti pentingnya pelayanan publik
relatif terbatas, antara lain :
a)
Instansi Pemerintah umumnya menyelenggarakan kegiatan yang bersifat monopolistik
hingga tidak ada iklim kompetisi didalamnya;
b) Dalam menjalankan kegiatannya aparatur lebih mengandalkan kewenangan daripada
kebutuhan konsumen;
c)
Sering terjebak pada pandangan “Etic” yakni mengutamakan pandangan mereka sendiri
daripada “Emic” yaitu pandangan dari mereka yang menerima jasa layanan Pemerintah
(masyarakat);
d) Peran Pemerintah yang sering berupaya menekan adanya social control dari masyarakat.
Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, perbaikan sektor pelayanan
publik terutama difokuskan pada kependudukan dan catatan sipil, pelayanan perizinan,
kesejahteraan sosial dan kesehatan yang dinilai merupakan kebutuhan mendasar
masyarakat.
1. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
1.
2.
3.
4.
Untuk mencapai tujuan, sasaran dan perubahan yang diinginkan dalam
meningkatkan kinerja adalah :
Tercapainya Pelayanan Kinerja Pembuatan, Penerbitan produk KK, KTP dan Akta-akta;
Tersedianya Fasilitas Dana, Sarana dan Prasarana yang memadai (modern);
Tersedianya SDM dalam upaya meningkatkan kemampuan, keterampilan dengan
mengikuti pendidikan, pelatihan teknis bagi aparatur dan;
Terwujudnya Peningkatan Kualitas, Kuantitas Pelayanan yang lebih baik meliputi unsur
kesederhanaan, Kejelasan dan Kepastian, Keamanan, Keterbukaan efisien, Ekonomis
serta tepat waktu dalam Pelayanan Prima.
A.
a)
b)
c)
d)
Tujuan
Mewujudkan hasil dokumen kebijakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
berkualitas yang didukung SDM Aparatur yang memadai, adalah :
Meningkatkan Kesadaran dari Aparatur Kependudukan dan Catatan Sipil.
Mewujudkan Proses Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan, evaluasi hasil
Pendaftaran Penduduk secara Partisipatif dengan mengikutsertakan produkproduk Pelayanan yang Profesional untuk dapat meningkatkan Kesejahteraan
dalam bentuk Pelayanan Prima bagi Masyarakat di bidang Data Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
Mewujudkan hasil laporan, evaluasi, data , Informasi yang akurat di bidang
kependudukan dan
Catatan sipil
yang
sistematis, akurat dapat diakses, valid dan dapat
dipertanggungjawabkan.
B. Sasaran
a. Meningkatkan Kualitas, Kuantitas Aparatur Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Barito Selatan dalam menjalankan tugas, sesuai dengan Tupoksi dalam
Penyusunan Data mengenai Pendaftaran maupun Pencatatan Penduduk.
b. Mewujudkan Produk–produk Pelayanan yang Profesional untuk dapat meningkatkan
Kesejahteraan dalam bentuk Pelayanan Prima bagi Masyarakat.
2. Peningkatan Sistem Manajemen Administrasi Perizinan
Mengingat fungsinya yang sangat strategis sebagai penyumbang PAD, maka
kedudukan UPTD Perizinan lebih diperkuat kedudukannya melalui Peraturan Bupati
Barito Selatan.
a)
b)
c)
d)
Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh guna perbaikan sistem administrasi
tersebut antara lain :
Menyusun dan menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) satu pintu;
Membentuk loket-loket pelayanan sesuai jenis perizinan;
Membentuk layanan informasi (costumer service);
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi guna otomatisasi pelayanan.
3. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
Dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, hal yang sangat mendasar
Yang memerlukan penanganan secara secara khusus seiring perkembangan masyarakat
adalah :
a.
b.
c.
d.
Bencana Alam
Fakir Miskin
Komunitas Adat Terpencil ( KAT )
Penyandang Cacat
A. Peningkatan Kemampuan, Kesadaran, Kemauan, dan Wawasan Masyarakat dalam
Pembangunan Kesehatan.
Untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan diperlukan indikator-indikator, antara
lain :
¾ Indikator masukan dan proses, terdiri atas indikator :
1. Pelayanan kesehatan
2. Sumber daya kesehatan
3. Manajemen kesehatan
4. Kontribusi sektor terkait
¾ Antara, terdiri atas indikator :
1. Keadaan lingkungan
2. Perilaku hidup masyarakat
3. Akses dan mutu pelayanan kesehatan
¾ Indikator hasil akhir, ttor Derajat Kesehatan yang meliputi :
1. Mortalitas
2. Status Gizi
3. Morbilitas satu tolok ukur pelaksanaan Good Governance yang baik adalah tingkat
kesejahteraan masyarakat yang baik pula Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlunya
peningkatan taraf kesehatan masyarakat Kabupaten Barito Selatan melalui beberapa
program kesehatan yang telah disepakati secara Nasional.
• Program Upaya Kesehatan
Adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat (UKM)
dan upaya kesehatan perorangan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna
menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Program
upaya kesehatan mencakup upaya-upaya : Promosi kesehatan; pemeliharaan kesehatan;
pemberantasan Penyakit menular; kesehatan jiwa; pengendalian penyakot tidak menular;
penyehatan lingkungan; penyediaan sanitasi dasar; perbaikan gizi masyarakat;
pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan; pengamanan penggunaan zat aditif.
b..
Program Pembiayaan Kesehatan
Tujuan dari program ini adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dengan
jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaat secara berhasil guna
dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
c. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tujuan dari program sumber daya manusia kesehatan adalah tersedianya tenaga
kesehatan yang bermutu secara mencukupi, terdistribusinya secara adil, serta
termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna.
d. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program ini bertujuan tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman,
bermutu dan bermanfaat, serta terjangkau oleh masyarakat.
e. Program Pemberdayaan Masyarakat
Tujuan program pemberdayaan masyarakat adalah terselenggaranya upaya
pelayanan, advokasi, dan pengawasan sosial oleh perorangan, kelompok dan masyarakat
di bidang kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna.
f. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Salah satu indikator dari program pemberdayaan masyarakat adalah pelaksanaan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh individu, keluarga, dan masyarakat
ada beberapa indikator yang harus diamati, diantaranya adalah :
1)
2)
3)
4)
5)
Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
Balita diberikan ASI
Tidak merokok
Makan gizi seimbang
Mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan
B. Pengembangan dan Pelaksanaan Kemampuan Teknis Aparatur Kesehatan
Kabupaten Barito Selatan
Tujuan Khusus yang ingin dicapai dari Pengembangan dan Pelaksanaan Kemampuan
Teknis Aparatur Kesehatan Kabupaten Barito selatan adalah :
1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan keterampilan teknis tenaga kesehatan di
puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten
2. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kesehatan sesuai Bidang Tugasnya masing masing.
3. Meningkatnya Kinerja Tenaga Kesehatan yang bertugas di Puskesmas maupun
Dinas Kesehatan kabupaten
4. Meningkatnya kualitas pelayanan/praktek tenaga kesehatan.
C. Pelayanan Kesehatan di RS
Kegiatan pokok dalam upaya peningkatan kulitas pelayanan di RS meliputi :
1. Perbaikan sarana dan Prasarana RS.
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana RS
3. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk miskin.
4. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
5. Indikator yang ditetapkan dalam upaya mengukur keberhasilan pelayanan program
ini adalah :
a) Pemanfaatan tempat tidur yang efektif dengan Bed Occimpancy Rate ( BOR) /
mencapai Standar yaitu sebesar antara 60 – 85 % pada akhir 2009
b) Tingkat Efisiensi penggunaan tempat tidur atau Turn Over Interval (TOI) mencapai
Standar yaitu anatara 1-3 hari. Pada akhir 2009
c) Rata-rata lama pasien dirawat di RS, yaitu Average Length Of Stay (ALOS) mencapai Stan
yaitu 6 – 9hari. Hal ini menunjukan mutu pelayanan di RS
d) Peningkatan kunjungan baru pesien yang di rawat di RS.
Untuk lebih jelasnya langkah-langkah tersebut maka disusun dalam bentuk matrik rencana aksi
Peningkatan Pelayanan Sektor Publik :
Matrik Rencana Aksi Peningkatan Pelayanan Sektor Publik
Jadwal Pelaksanaan
Aloka
si
Dana
2007
2008
2009
2010
K
e
t.
4
5
6
7
8
9
Rencana
Sasaran
Penanggung
Jawab
1
2
3
¾Peningkatan
mutu
pelayanan
KK,
KTP,
Akta-Akta
dan
Data
Penduduk.
¾Pemberian Akta Miskin.
¾Peningkatan
Sistem
Manajemen
Pelayanan
Publik.
Ktr.
DUKCAPIL
Kab. Barsel
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
¾Pembinaan dan
peningkatan kualitas
administrasi dan SDM
• Peningkatan
Sistem
Manajemen Administrasi
perizinan
Dispen dan
seluruh SKPD
Pemkab
Barsel
√
√
√
√
¾Peningkatan
sarana
prasarana fisik UPTD
¾Tersedianya sarana dan
prasarana fisik UPTD
Dispen dan
seluruh SKPD
Pemkab
Barsel
√
√
√
√
Peningkatan Pelayanan di
Bidang Kependudukan &
Catatan Sipil :
¾Pengadaan sarana
Pelayanan Pendaftaran,
Pelayanan Pencatat dan
Data Penduduk.
¾Subsidi pemberian Akta
untuk yang miskin
sebagaimana daftar JPS
BKKBN.
¾Pembinaan dan
Peningkatan Kualitas
Administrasi dan SDM.
¾Peningkatan Pelayanan
diBidang Pelayanan
perizinan :
1
2
3
¾Peningkatan
kinerja
SDM aparatur.
¾Mewujudkan
aparatur
daerah
yg
memiliki
kapasitas yg memadai
¾Tersedianya apaaratur yang
memiliki kinerja baik.
¾Penyusunan peta jabatan
sesuai kebutuhan org. &
anjab
Setda dan
seluruh
SKPD
Pemkab
Barsel
¾Korban Tanah Longsor.
¾Korban Bencana
Alam.
¾Pendataan rumah
keluarga miskin.
¾Penyerahan bahan
bangunan untuk
keluarga miskin.
¾Pra Persiapan.
¾Persiapan.
¾Pembinaan.
¾Terminasi.
¾Bina Purma.
¾Kaki Palsu.
¾Alat Bantu Dengar.
¾Kursi Roda.
¾Kruk.
¾Usaha ekonomis
produktif.
¾Diklat Ketrampilan.
¾Tangan Palsu.
Dinas
KESOS
Dinas
KESOS
Dinas
KESOS
Dinas
KESOS
4
5
6
7
8
√
√
√
√
√
√
√
√
Peningkatan Pelayanan di
Bidang Kesejahteraan
Sosial.
¾Relokasi dan Bantuan
Pangan bagi Korban
Bencana Alam.
¾Pendataan Rumah
Keluarga Miskin dan
Pemberian Bantuan.
¾Pemukiman kembali
masyarakat terasing/
komunitas adat
terpencil.
¾Bantuan sosial untuk
penyandang cacat.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
9
1
2
3
4
5
¾Peningkatan
kemampuan,
kesadaran,
kemauan, dan
wawasan
masyarakat dalam
pembangunan
kesehatan
¾Penyuluhan NAPZA
¾ Persentase rumah
tangga sehat
¾ Persentase bayi
yang mendapat
ASI Eklusif
¾ Persentase desa
dg garam
beryodium baik
¾ Persentase
posyandu purnama
dan mandiri
¾ Persentase
pengguna NAPZA
Dinkes dan
Camat/Lurah
Dinkes dan
PKK
Dinkes, PKK,
Diknas dll
Dinkes dan
PKK
Dinkes dan
Diknas
√
√
√
√
√
¾Peningkatan
kapasitas
¾Penambahan
jaringan distribusi
¾Peningkatan
kualitas pelayanan
¾ Peningkatan
sarana air bersih :
¾ Optimalisasi
kapasitas
terpasang
¾ Optimalisasi
peningkatan
kualitas pelayanan
menuju pelayanan
prima
¾ Meningkatkan
pelayanan prima
PDAM
PDAM
PDAM
√
√
√
6
7
8
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Peningkatan Pelayanan
diBidang Kesehatan.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
9
BAB VI
PENINGKATAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI PADA PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, yang terdiri dari 13 Dinas, 6 Badan, 2
Sekretariat dan 7 Kantor, yang selanjutnya bertugas untuk mengelola keuangan tersebut
dengan sebutan pengguna anggaran (Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja) sesuai dengan
rincian kegiatan yang akan dilaksanakan. Proses Pengadaan barang/jasa wajib berpedoman
kepada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan
Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan Keputusan Menteri terkait. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
tetap konsisten melaksanakan ketentuan diatas, namun kenyataannya masih belum dapat
menerapkan ketentuan dimaksud secara maksimal.
1. Konsistensi dalam penerapan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006
Guna mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil langkah-langkah strategis
sebagai berikut :
a) Melakukan sosialisasi dan pengawasan preventif terhadap pelaksanaan
pengadaan barang/jasa;
b) Pemberian motivasi kepada pelaksana tugas/panitia melalui insentif/honor yang
memadai;
c) Penerapan Fakta Integritas yang didasarkan pada suatu Peraturan Kepala Daerah
sebagai landasan hukum.
2. Terbatasnya Aparatur Yang Memiliki Sertifikasi Keahlian
Akibat yang ditimbulkan dari kondisi ini adalah masih adanya ketergantungan
kepada instansi teknis khususnya dalam pengadaan barang/jasa bidang konstruksi
fisik/bangunan. Untuk mengatasinya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengambil
kebijakan untuk menyelenggarakan Bimtek dan sertifikasi dengan menjalin kerjasama
dengan pihak berkompeten seperti LAN
Adapun langkah-langkah yang diambil guna mengatasinya adalah :
a) Menganggarkan pembiayaan pelaksanaan sertifikasi dalam APBD;
b) Menunjuk salah satu Instansi Teknis terkait sebagai leading sector pelaksanaannya;
c) Mengikutsertakan aparatur (secara terbatas sesuai kondisi keuangan) dalam mengikuti
Bimtek/Pelatihan di Pusat;
d) Melakukan pemantauan terhadap kinerja dari pegawai atau aparatur yang telah diberikan
pendidikan dan pelatihan.
Untuk lebih jelasnya langkah-langkah tersebut maka disusun dalam bentuk matrik rencana
aksi Peningkatan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Proses
Pengadaan Barang dan Jasa :
Matrik Rencana Aksi Peningkatan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Pada Proses Pengadaan Barag dan Jasa
Jadwal Pelaksanaan
Rencana
Sasaran
Penanggung
Jawab
Alokasi
Dana
2007
2008
2009
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
¾Melaksanakan
sosialisasi dan
pengawasan terhadap
pelaksanaan
pengadaan barang dan
jasa.
¾Memberikan
tunjangan/honor
panitia yang memadai
sesuai dengan proyek
yang dilelang.
¾Melakukan bimbingan
teknis terhadap SKPD
yang melakukan
kegiatan konstruksi.
¾Menerapkan ketentuan
pelelangan didasarkan
pada prinsip efektif,
efisien dan transparan.
¾Menugaskan pegawai
untuk mengikuti
Pelatihan/Bintek
Pengadaan Barang
dan Jasa.
¾ Terlaksananya
pengadaan barang dan
jasa yang bertanggung
jawab.
¾ Mengantisipasi
kebocoran dana.
¾ Pelaksanaan
kegiatan
pengadaan barang dan
jasa yang bertanggung
jawab.
¾ Meniadakan
penyimpanganpenyimpangan dalam
pengadaan barang dan
jasa.
¾ Peningkatan
kemampuan dan
pengetahuan aparat.
Seluruh
SKPD Kab.
Barsel
Seluruh
SKPD Kab.
Barsel
Seluruh
SKPD Kab.
Barsel
Seluruh
SKPD Kab.
Barsel
Seluruh
SKPD Kab.
Barsel
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
K
e
t.
9
1
2
3
4
5
6
7
8
Penerapan Pakta Integritas
1. Menerapkan Keppres 80
Tahun 2003 dan perubahanperubahannya :
Perpres No.61 Tahun 2004 ;
Perpres No. 32 Tahun 2005 ;
Perpres No. 70 Tahun 2005 ;
Perpres No. 80 Tahun 2005
-
Surat edaran Menteri/ Gubernur
/ Bupati/ Kepala Instansi untuk
melaksanakan / menerapkan
Kepres 80 Tahun 2003 dan semua
perubahannya.
Serta Diktum ke enam Inpres No.
5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.
Seluruh
SKPD
Kab.
Barsel
√
√
√
√
√
√
√
√
2. Panitia ditetapkan dengan
memiliki persyaratan :
- Memiliki integritas moral,
disiplin dan tanggungjawab.
- Memahami seluruh pekerjaan.
- Memahami pekerjaan tertentu.
- Memahami isi dokumen dan
prosedur pengadaan.
- Tidak mempunyai hubungan
keluarga dengan penyedia jasa.
- Memiliki sertifikat keahlian
pengadaan barang/jasa
Pemerintah atau memiliki tanda
bukti mengikuti pelatihan
pengadaan barang / jasa
Pemerintah.
- DP3 2 tahun berakhir BAIK.
- Berlatar belakang teknis sesuai
dengan bidangnya (jabatan/tugas
pokok)
- Sertifikasi
- Curiculum Vitae / bio data
- Sertifikasi keahlian.
Seluruh
SKPD
Kab.
Barsel
√
√
√
√
3. Pengguna Jasa dan Panitia
Pengadaan wajib menanda
tangani Pakta Integritas
sebelum pelaksanaan proses
pengadaan
• Pengisian formulir 1.b
(tertanggal sebelum lelang)
Seluruh
SKPD
Kab.
Barsel
-
√
√
√
√
9
1
2
3
4. Penyedia jasa
menandatangani Pakta
Integritas pada saat
pendaftaran lelang
• Pengisisan formulir 1.b
(tertanggal pada saat
mendaftar)
5. Melakukan pelaksanaan
evaluasi pelelangan
dengan Kepmen
Kimpraswil No.
257/KPTS/M/2004.
tentang Standard
Pedoman Pelaksanaan
Jasa Kontruksi.
• Surat edaran/intruksi
Menteri/Gubernur/Bupati/
Kepala instansi untuk
melaksanakan Kepmen No.
257/KPTS/M/2004
4
5
6
7
8
Seluruh
SKPD Kab.
Barsel
√
√
√
√
Seluruh
SKPD Kab.
Barsel
√
√
√
√
BAB VII
PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN
KEMAMPUAN TEKNIS APARATUR
Sebagai penyelenggara dituntut untuk mampu dalam menjalankan tugas dan
fungsinya untuk melayani maupun membangun dan mengendalikan kehidupan sosial, ekonomi,
politik, masyarakat sehingga perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) aparatur yang
handal, bersih, berwibawa, bebas KKN, bertanggung jawab dan mampu menjawab semua
tantangan jaman yang selalu berubah.
A. Meningkatkan Kapasitas Kinerja Aparatur Daerah
Untuk mewujudkan program ini diambil kebijakan melakukan studi pembelajaran/studi
banding ke daerah lain yang telah maju yang memiliki kemiripan secara umum, khususnya dari
aspek penataan struktur kelembagaan serta efisiensi pembiayaan; hasil tersebut diharapkan
dapat diterapkan pada jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
B. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
Pengelolaan SDM aparatur diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan, baik melalui pelatihan maupun kursus atau magang pada daerah lain yang telah
maju. Hal ini didasari pemahaman bahwa petugas pelayanan adalah front line terdepan dalam
menciptakan image dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi.
Untuk kebijakan ini akan ditempuh langkah-langkah utama sebagai berikut :
a) Mengikutsertakan aparatur pelayanan pada pelatihan/Bimtek Pelayanan publik didalam
maupun luar daerah;
b) Membentuk tim penyuluhan/sosialisasi UPTD;
c) Menyediakan insentif bagi petugas pelayanan;
d) Penerapan konsepsi reward and punishment yang pantas.
C. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.
Upaya untuk pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur dilakukan dengan
agenda utama yang meliputi : Penataan jumlah dan komposisi pegawai sesuai dengan
struktur kelembagaan, relokasi dan distribusi pegawai yang merata dan proporsional,
penempatan pegawai pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya. Dalam upaya
untuk mencapai sasaran tersebut diatas, langkah-langkah yang akan dilaksanakan
meliputi :
a) Penyusunan formasi pegawai yang meliputi : penyusunan bezetting pegawai,
pengolahan formasi menurut golongan ruang, penyusunan daftar kebutuhan PNS
menurut jabatan, penyusunan jabatan struktural dan fungsional yang diduduki oleh PNS,
pengolahan daftar kebutuhan tenaga kesehatan, pengolahan daftar kebutuhan tenaga
guru, pengolahan daftar jumlah PNS yang berhenti, pensiun dan meninggal dunia serta
jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun.
b) Penyusunan standar kompetensi jabatan dan peta jabatan.
c) Penyusunan Pola Karier Pegawai, yang terdiri dari tahapan pengadaan pegawai,
orientasi tugas, pelatihan pra tugas, penempatan, penugasan dalam pematangan
profesi dan pematangan profesi.
d) Sistem Informasi Kepegawaian yaitu penyusunan data yang dapat diolah dan disajikan
secara cepat, akurat dan mutakhir yang memuat data perorangan PNS untuk
memudahkan dalam pengambilan keputusan atau kebijaksanaan dibidang kepegawaian.
Untuk lebih jelasnya langkah-langkah tersebut maka disusun dalam bentuk matrik
rencana aksi Pengembangan dan Pelaksanaan Kemampuan Teknis Aparatur :
Matrik Rencana Aksi Pengembangan dan Pelaksanaan Kemampuan
Teknis Aparatur
Rencana
1
Jadwal Pelaksanaan
Penanggun
g Jawab
Alokasi
Dana
2007
2008
2009
2010
2
3
4
5
6
7
8
• Surat Edaran
Bupati kepada
Kepala
Dinas/Badan/Ka
ntor/ Unit
Satuan Kerja.
• Akurasi data
dari bermacam
jenis Diklat.
• Tersedianya
jenis pelatihan
sesuai dengan
kebutuhan GG.
• Terlaksananya
fasilitas
pelatihan.
• Berapa %
pemanfaatan
pelatihan yang
telah dilatih
Seluruh
SKPD
Pemkab
Barsel
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Sasaran
Ket.
Peningkatan
Kemampuan Teknis
Aparatur
¾ Membuat surat edaran
kepada masing-masing
instansi Kabupaten
Barito Selatan tentang
proses pelatihan yang
dibutuhkan oleh
Kabupaten Barito
Selatan.
o Menginventarisir jenis
pelatihan Teknis
Aparatur yang
dibutuhkan pada unit
kerja untuk GG
o Menentukan pelatihan
yang diperioritaskan.
o Pelaksanaan Pelatihan.
o Evaluasi terhadap
kemampuan pelatihan
9
BAB VIII
PENINGKATAN KESADARAN ANTI KORUPSI DI JAJARAN APARATUR
Pemerintah DAERAH DAN MASYARAKAT
1.Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Kesadaran Anti Korupsi
Kampanye anti korupsi dimaksudkan untuk mengajak seluruh komponen
masyarakat secara bersama – sama memerangi masalah korupsi yang menjadi musuh
bersama Pemerintah telah menetapkan langkah – langkah tersebut dengan menerbitkan
rambu – rambu aturan berupa :
™ Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan
bebas dari KKN ;
™ Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
™ Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang – undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ;
™ Keppres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
™ Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
™ Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah .
Beberapa langkah dan kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan Sosialisasi Penyuluhan
Hukum anti korupsi ini antara lain :
a) Pembentukan Tim Fasilitator
b)
Melakukan Bimtek tentang Strategi Pemberantasan KKN
c)
Kerjasama dan peningkatan partisipasi media massa
d)
e)
f)
g)
Peningkatan Kerjasama antara Pemda dengan Penegak Hukum
Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan antara Pemda dengan Penegak Hukum
Pendidikan anti Korupsi kepada masyarakat dan aparatur Pemerintahan
Penerapan azas transparansi secara optimal
2. Peningkatan kesadaran Anti KKN
Peningkatan kesadaran anti KKN di lingkungan aparat Pemerintah Kabupaten
Barito Selatan dimaksudkan agar timbul pemahaman pada diri setiap aparat tentang
pentingnya meningkatkan etos kerja serta kinerjanya untuk mengubah perilaku, sikap,
dan moral agar terbentuk aparatur negara yang profesional, bermoral dan bertanggung
jawab serta disiplin dalam melaksanakan tugasnya.
3. Penanganan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Inpres 5 Tahun 2004 menyebutkan bahwa para Bupati / Walikota
diharapkan memberikan bantuan kepada KPK untuk penyelenggaraan pelaporan,
pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di lingkungan masing – masing.
Untuk lebih jelasnya langkah-langkah tersebut maka disusun dalam bentuk
matrik rencana aksi Peningkatan Kesadaran Anti Korupsi di Jajaran Aparatur
Pemerintah dan Masyarakat :
Matrik Rencana Aksi Peningkatan Kesadaran Anti Korupsi di Jajaran
Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
Rencana
Sasaran
Penanggung
Jawab
1
2
3
1. Pemberian mobilitas
public melalui pendidikan
dalam peningkatan
kesadaran anti korupsi
dan perilaku koruptif.
2. Pembinaan akses
untuk informasi.
3. Adanya pertukaran
informasi masalah
korupsi.
4. Meningkatnya
jumlah masyarakat dan
ormas yang terlibat
secara aktif dalam
kampanye pemberantasan
korupsi.
5. Masyarakat menjadi
lebih berani dan kritis
menyikapi perilaku
korupsi.
6. Monitoring dan
evaluasi kegiatan
BANWAS dan
Seluruh SKPD
Kab. Barsel.
Jadwal Pelaksanaan
Alokas
i Dana
2007
2008
2009
2010
K
e
t.
4
5
6
7
8
9
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Meningkatkan Kesadaran
dan Partisifasi
Masyarakat tentang
Pemberantasan Korupsi
1. Indentifikasi bentuk
sosialisasi dan media
kepada masyarakat dan
para pegawai.
2. Mengerjakan materi
dan sosialisasi baik
melalaui web site
,apupun seminar.
3. Menyusun jadwal
usulan sosialisasi.
4. Menyusun program
pendidikan untuk calon
pendidik (TOT).
5. Mengindentifikasi
peningkatan
kualitas
layanan informasi melalui
media elektronik
(wibsite).
6. Pembahasan
kemajuan pelaksanaan
kegiatan.
1
2
3
1. Sosialisasi Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN)
Jumlah yang ikut
sosialisasi
2.Slogan-slogan/ tulisan Anti
Korupsi di media cetak :
4
5
6
7
8
Seluruh SKPD
Kab. Barsel
√
√
√
√
Jumlah slogan/
tulisan
Seluruh SKPD
Kab. Barsel
√
√
√
√
3.Iklan Layanan Masyarakat
Anti Korupsi melalui media
elektronik :
• TVRI Kalimantan Tengah
• Radio Swasta
Jumlah Iklan
Layanan
Masyarakat
Seluruh SKPD
Kab. Barsel
√
√
√
√
4. Tatap muka / pengarahan
bagi PNS pada Dinas/ Badan
/ Unit Satuan Kerja
Kabupaten Barito Selatan.
a. Apel pagi / apel siang
b. Pertemuan
c. Rapat Staf
d. Apel pengibaran bendera
Jumlah
pertemuan
Seluruh SKPD
Kab. Barsel
√
√
√
√
5. Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) melalui TOT, Work
Shop, Seminar, dan lain-lain
Jumlah terdidik
Seluruh SKPD
Kab. Barsel
√
√
√
√
6.Tayangan melalui internet /
website Pemerintah
Kabupaten Barito Selatan
WWW. …………. go.id
Operasionalnya
website
Seluruh SKPD
Kab. Barsel
√
√
√
√
Pencegahan Korupsi
9
BAB IX
PENGEMBANGAN MEKANISME DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN KAPASITAS, KUALITAS KINERJA AUDITOR
1. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam konteks mengontrol atau mengawasi jalannya
Pemerintahan dapat dilakukan pada saat perencanaan maupun pelaksanaan. Salah satu
bentuk pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya Pemerintahan adalah meminta
informasi kepada penyelenggara pembangunan, terutama yang rnenyangkut kepentingan
publik antara lain melalui pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
suatu kebijakan atau program dan lain-lain perumusan keputusan/kebijakan publik yang
berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
melalui institusi yang secara teknis menangani yaitu Badan Pengawasan Kabupaten Barito
Selatan merencanakan menyusun Pedoman Penyampaian Pengaduan Kasus TPK dan
Pedoman Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Masyarakat.
Masalah-masalah yang sekarang terjadi di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang
mengakibatkan belum optimalnya penanganan pengaduan antara lain :
a)
Belum terbentuknya tim terpadu penanganan pengaduan
b)
Belum tersusunnya Juklak dan Juknis penanganan pengaduan
c)
Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengajuan pengaduan
Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan guna mengantisipasi permasalahan
diatas antara lain :
a) Membentuk gugus tugas penanganan pengaduan masyarakat secara lintas sektoral;
b) Menyusun Pedoman/Buku Juklak/Juknis penanganan pengaduan;
c) Sosialisasi eksternal pada masyarakat;
d) Menyusun media dan mekanisme standar prosedur pengaduan;
e) Mengupayakan penggunaan teknologi informasi berupa e-mail pengaduan.
2. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Auditor
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan menyediakan dana yang cukup untuk bisa
mengirim para Auditor/pemeriksa agar dapat mengikuti Diklat-diklat Peningkatan SDM, guna
mendukung pelaksanaan tugas para Auditor/ pemeriksa dengan baik, hal ini sekaligus sebagai
peningkatan kapasitas bagi Auditor/pemeriksa dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara
dan abdi masyarakat.
Untuk lebih jelasnya langkah-langkah tersebut maka disusun dalam bentuk matrik
rencana aksi Pengembangan Mekanisme dan Pengaduan Masyarakat Serta Peningkatan
Kapasitas, Kualitas Kinerja Auditor :
Matrik Rencana Aksi Pengembangan Mekanisme dan Pengaduan Masyarakat
Serta Peningkatan Kapasitas, Kualitas Kinerja Auditor.
Rencana
Sasaran
Penanggung
Jawab
1
2
3
Aloka
si
Dana
2007
2008
2009
2010
K
e
t.
4
5
6
7
8
9
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Jadwal Pelaksanaan
1. Pengembangan
Mekanisme dan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat dan
Peningkatan
Kapasitas, Kualitas
Kinerja Auditor.
Menyiapkan Juklak
Teknis Tentang
Pedoman Pengaduan
Masyarakat dari
Menpan, diterbitkan
oleh Bupati Barito
Selatan.
Menyusun Sosialisasi
Pegawai Penelaah
Pengaduan
Masyarakat.
Menyusun Program
Pendidikan dan
Auditor.
Menyusun Protap
tentang Tindak Lanjut
Pengaduan
Masyarakat.
oTersedianya Juklak
Teknis Tentang
Pedoman Pengaduan
Masyarakat yang
diterbitkan Bupati Barito
Selatan.
oTersedianya Jadwal
Sosialisasi dan Data
Inventarisasi Pegawai
Penelaah Pengaduan
Masyarakat.
oTersusunnya Program
Pendidikan Bagi
Auditor.
oTersedianya Protap
tentang Tindak Lanjut
Pengaduan Masyarakat.
√
√
√
√
1
2
3
4
5
6
7
8
A.Penatausahaan Pengaduan
Masyarakat.
1. Pencatatan
a. Data Surat Pengaduan,meliputi :
Nomor agenda
Tanggal agenda
Tanggal surat pengaduan
Kategori surat
Perihal
b. IdentitasPelapor, meliputi :
Nama
Alamat
Kabupaten/Kota
Provinsi
Pekerjaan
Kategori Pelapor
√
√
√
√
c.
d.
-
√
√
√
√
2.TindakLanjutPengaduan
Masyarakat.
¾ Merumuskan inti masalah yang
diadukan
¾ Menghubungkan materi
pengaduan dengan peraturan
yang relevan.
¾ Memeriksa dokumen dan atau
informasi yang pernah ada
dalam kaitannya dengan materi
pengaduan yang baru diterima.
Merumuskan rencana penanganan
atau langkah-langkah yang
diperlukan seperti : Klarifikasi,
Konfirmasi,
Penelitian atau Pemeriksaan,
Investigasi untuk membuktikan
kebenaran pengaduan.
Pemantauan tindaklanjut
pengaduan.
Pelaporan.
Identitas Terlapor, meliputi
Nama
NIP/NRP
Alamat
Jabatan
Instansi Terlapor
Kategori Instansi
Lokasi Kasus, meliputi :
Kabupaten/Kota
Provinsi
9
1
2
2.Penelaahan dan Pengelompokan Kode
Jenis Masalah, meliputi :
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
Penyalahgunaan Wewenang
Pelayanan Masyarakat
Korupsi/Pungli
Kepegawaian/Ketenagakerjaan
Pertanahan/Perumahan
Hukum/Peradilan dan HAM
Kewaspadaan Nasional
Tatalaksana Pemerintahan/ Birokrasi
Lingkungan Hidup, dan
Lain-lain.
3.Penyaluran
a. Banwasda Kabupaten Barito Selatan
b. Kejaksaan Negeri
c. Bupati
4. Pengarsipan Penyimpanan Dokumen
berdasarkan klasifikasi jenis
masalah.
B. Proses Pembuktian PengaduaMasyarakat
Konfirmasi, meliputi :
a. Mengidentifikasi Terlapor.
Melakukan komunikasi kepada pimpina
instansi pelapor
3
4
5
6
7
8
√
√
√
√
1
2
c.
d.
C.
Mencari informasi tambahan dari sumber
lain.
Pengumpulan bukti awal.
Penelitian / Pemeriksaan, meliputi :
a. Menyusun Tim Pemeriksa.
b. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan.
c. Menyusun Metode Pemeriksaan.
d. Menentukan Waktu, Lokasi Pemeriksaan.
e. Menentukan Pihak-pihak lain yang perlu
dimintai
f. Merumuskan HasilPenelitian/Pemeriksaan.
g. Perlindungan Hukum Kepada Pelapor
dan/ atau Terlapor.
D. Tindaklanjut dan Pemantauan.
1. Terhadap Pelapor
a. Apabila hasil pemeriksaan benar,kepala Pelapor
disampaikan terima kasih.
b. Apabila hasil pemeriksaan tidak benar, kepada
Pelapor dijelaskan.
2. Terhadap Terlapor
a. Apabila hasil pemerik-saan tidak benar, segera diambil
tindakan pengembalian nama baik Terlapor.
3
4
5
6
7
8
√
√
√
√
9
1
2
3
4
5
6
7
b.Apabila hasil pemeriksaan benar,
segera mengambil tindakan berupa:
1)Tindakan administratif
2)Tindakan tuntutan perbendaharaan
dan tuntutan ganti rugi (TPTGR)
3)Tindakan gugatan perdata
4)Tindakan pengaduan perbuatan
pidana
5)Tindakan penyempur-naan
manajemen instansi yang
bersangkutan.
E. Pemantauan
1. Secara langsung
a. Pemutahiran Data
b. Rapat Koordinasi Teknis
c. Kunjungan ke Lapangan Teknis.
2.Secara tidak langsung
a. Melalui Komunikasi Elektronik
Melalui Surat
√
√
8
9
Fly UP