...

MENTERI NEGARA AGRARIA/ - Kementerian Agraria dan Tata

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

MENTERI NEGARA AGRARIA/ - Kementerian Agraria dan Tata
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PERATURAN METERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 1999
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS
TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pemberian hak atas tanah
berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 perlu diatur mengenai tata cara
pemberian dan pembatalan hak atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan;
b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional;
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tntang Peraturan dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3318);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan da Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran
Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3643);
6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan
Pertanahan Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembubaran
Kabinet Pembangunan VII dan Pembentukan Kabinet Reformasi
Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan kewenangan
Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah
Negara.
:
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN
MENTERI
NEGARA
AGRARIA/KEPALA
BADAN
PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN.
BAB I
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
-2KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Hak atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria, dan Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 16
Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
2. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasi negara sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok
Agraria.
3. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegangnya.
4. Tanah Hak adalah Tanah yang telah dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
5. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah
susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang
membebaninya.
6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan
rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau
bagian bangunan di atasnya.
7. Pemohon atau subjek hak adalah perorangan atau badan hukum yang pendiriannya sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak
atas tanah Negara, termasuk pemberian hak diatas Hak Pengelolaan.
9. Perpanjangan hak adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak atas tanah
tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut, yang permohonannya
dapat diajukan sebelum jangka waktu berlakunya hak atas tanah yang bersangkutan
berakhir.
10. Pembaharuan hak adalah pemberian hak atas tanah yang sama kepada pemegang hak
yang sama yang dapat diajukan setelah jangka waktu berlakuknya hak yang
berasngkutan berakhir.
11. uang pemasukan adalah uang yang harus dibayar oleh setiap penerima hak atas tanah
negara sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pengakuan (recognitie) atas hak
menguasai Negara.
12. Panitria Pemeriksa Tanah adalah Panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksa tanah
dalam rangka penyelesaian permohonan untuk memperoleh Hak Milik, Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara termasuk Hak Pengelolaan.
13. Perubahan Hak adalah penetapan Pemerintah mengenai penegasan bahwa sebidang
tanah yang semula dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah tertentu, atas permohonan
pemegang haknya, menjadi tanah Negara dan sekaligus memberikan tanah tersebut
kepadanya dengan hak atas tanah jenis lainnya.
14. pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas
tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacad
hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana tata ruang yang sudah ditetapkan dan
disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Kantor Wilayah Baan Pertanahan Nasional adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional
di tingkat Propinsi, yang selanjutnya disebut Kantor wilayah.
17. Kantor Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional di tingkat Kabupaten/Kota.
18. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan.
Pasal 2
(1) Pemberian hak meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai
atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
(2) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan
keputusan pemberian hak secara individual atau kolektif atau secara umum.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
-3-
Pasal 3
(1) Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak
Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri.
(2) Pemberian dan pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dapat
melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor
Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk.
(3) Keputusan pemberian dan penolakan hak atas tanah dibuat sesuai contoh Lampiran 1.
(4) Permohonan Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak
Pegelolaan dibuat sesuai contoh Lampiran 2.
Pasal 4
(1) Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon
dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah Hak Pengelolaan. Pemohon harus
terlebih dahulu memperoleh penunjukan berupa perjanjian penggunaan tanah dari
Pemegang Hak Pengelolaan.
(3) Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan. Harus lebih dahulu
dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(4) Tanah- tanh tertentu yang diperlukan untuk konservasi yang ditetapkan oleh menteri
tidak dapat dimohon dengan sesuatu hak atas tanah.
Pasal 5
(1) Dalam rangka pemberian hak atas tanah atau Hak Pengelolaan. Dilakukan pemeriksaan
tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah atau Tim Penelitian Tanah atau Petugas yang
ditunjuk.
(2) Susunan anggota dan tugas Panitia Pemeriksa Tanah dan Tim Penelitian Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
BAB II
TATA CARA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH SECARA INDIVIDUAL ATAU KOLEKTIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
(1) Pemberian hak secara individual merupakan pemberian hak atas sebidang tanah kepada
seseorang atau sebuah badan hukum tertentu atau kepada beberapa orang atau badan
hukum secara bersama sebagai penerima hak bersama yang dilakukan dengan satu
penetapan pemberian hak.
(2) Pemberian hak secara kolektif merupakan pemberian hak atas beberapa bidang tanah
masing- masing kepada seseorang atau sebuah badan hukum atau kepada beberapa
orang atau badan hukum sebagai penerima hak, yang dilakukan dengan satu penetapan
pemberian hak.
Pasal 7
Dalam hal pemberian hak atas tanah secara individual atau kolektif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, sepanjang mengenai Hak Milik yang dipunyai badan hukum keagamaan,
badan hukum sosial dan badan hukum lain yang ditunjuk oleh pemerintah, Hak Guna Usaha,
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
-4Hak Pakai tanah pertanian diatas tanah Negara dan hak- hak lainnya yang menurut sifatnya
harus memerlukan izin peralihan hak, dalam penerbitan keputusan pemberian haknya harus
mencantumkan persyaratan izin peralihan hak dan mencatatnya dalam sertipikat.
Bagian Kedua
Pemberian Hak Milik
Paragraf I
Syarat-syarat Permohonan Hak Milik
Pasal 8
(1) Hak Milik dapat diberikan kepada :
a. Warga Negara Indonesia;
b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
1) Bank Pemerintah;
2) Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
(2) Pemberian Hak Milik untuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
hanya dapat diberikan atas tanah-tanah tertentu yang benar-benar berkaitan langsung
dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pasal 9
(1) Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis.
(2) Permohonan Hak Milk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. Keterangan mengenai pemohon:
a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan
pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih
menjadi tanggungannya;
b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau eraturan pendiriannya,
tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang
tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yurisis dan data fisik:
a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertpikat, girik, surat kapling,
surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah
yang yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta
pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi
sebutkan tanggal dan nomornya);
c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian)
d. Rencana penggunaan tanah;
e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);
3. Lain-lain:
Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh
pemohon, ternasuk bidang tanah yang dimohon;
Keterangan lain yang dianggap perlu.
Pasal 10
Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan:
1. Mengenai pemohon:
a. Jika perorangan: foto copy surat bukjti identitas, surat bukti kewarganegaraan
Republik Indonesia;
b. Juka badan hukum : foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat
keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
-52. Mengenai tanahnya:
a. Data yuridis: sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan
pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT,
akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah
lainnya;
b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;
c. Surat lain yang dianggap perlu.
3. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang
telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh
Lampiran 3.
Paragraf 2
Tata Cara Pemberian Hak Milik
Pasal 11
Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada
Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang
bersangkutan.
Pasal 12
Selah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan:
1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lmpiran 4.
3. Mmberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lmpiran 5.
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk
menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6.
Pasal 13
(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data
fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan
memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau
diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan
memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk
melakukan pengukuran.
(3) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:
a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa
permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis
dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam
Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering Rapport), sesuai contoh Lampiran 7.
b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum
terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau
c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah
Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9.
(4) Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Knator Pertanahan
memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.
(5) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor
Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan
pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian
Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala
Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang
dimohon atau keputusan penolakan yang disdertai dengan alasan penolakannya.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
-6(6) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor
Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada
Kepala Kantor Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai contoh Lampiran
10.
Pasal 14
(1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Kepala Kantor Wilayah memerintahkan
kepada Kepala Bidang Hak-hak Atas Tanah untuk:
1. Mencatat dalm formulir isian sesuai contoh Lampiran 11.
2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum
lengkap segera meminta Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk
melengkapinya.
(2) Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik
atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor
Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan memeriksa kelayakan
permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(3) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor
Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan
pendapat Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan
pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai
dengan alasan penolakannya.
(4) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor
Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah
menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepada Menteri disertai pendapat dan
pertimbangannya. Sesuai contoh Lampiran 12.
Pasal 15
(1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (4), Menteri memrintahkankepada Pejabat yang
ditunjuk untuk:
1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 13.
2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum
lengkap segera meminta Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan untuk
melengkapinya.
(2) Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang
dimohon dengan mempertimbangkan pendapat dan Pertimbangan Kepala Kantor
Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dean selanjutnya memeriksa
kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Menteri menerbitkan keputusan
pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai
dengan alasan penolakannya.
Pasal 16
Keputusan pemberian Hak Milik atau kepuusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) disampaikan kepada pemohon
melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut
kepada yang berhak.
Bagian Ketiga
Pemberian Hak Guna Usaha
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
-7Paragraf 1
Syarat-syarat Permohonan Hak Guna Usaha
Pasal 17
Hak Guna Usaha dapat diberikan kepada:
a. Warga Negara Indonesia.
b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Pasal 18
(1) Permohonan Hak Guna Usaha diajukan secara tertulis.
(2) Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud oada ayat (1) memuat:
1. Keterangan mengenai pemohon:
a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan
pekerjannya;
b. Apabila badan hukum: nama badan hukum, tempat kedudukan, akta atau
peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:
a. Dasar penguasaanya, dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan, akta
pelepasan bekas tanah milik adat dan surat bukti perolehan tanah lainnya;
b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika sudah ada surat ukur sebukan tanggal dan
nomornya);
c. Jenis usaha (pertanian, perikanan atau peternakan).
(3) Lain-lain:
a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah yang dimiliki,
termasuk bidang tanah yang dimohon;
b. Keterangan lain yang dianggap perlu.
Pasal 19
Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilampiri
dengan:
a. Foto copy identitas permohonan atau akta pendirian perusahaan yang telah memperoleh
pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum;
b. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang.
c. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat izin pencadangan
tanah sesuai dengan Rencana tata ruang Wilayah;
d. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari
instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti
perolehan tanah lainnya;
e. Persetujuan penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing
(PMA) atau surat persetujuan dari Presiden bagi Penanaman Modal Asing tertentu atau
surat persetujuan prinsip dari Departemen Teknis bagi non Penanaman Modal Dalam
Negeri atau Penanaman Modal Asing;
f. Surat ukur apabila ada.
Paragraf 2
Tata Cara Pemberian Hak Guna Usaha
Pasal 20
(1) Permohonan Hak Guna Usaha diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor wilayah,
dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi
letak tanah yang bersangkutan.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
-8(2) Apabila tanah yang dimohon terletak dalam lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota, maka
tembusan permohonan disampaikan kepada masing-masing Kepala Kantor Pertanahan
yang bersangkutan.
Pasal 21
Setelah berkas permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1) diterima, Kepala Kantor Wilayah:
1. memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
2. mencatat pada formulir isian sesuai contoh Lampiran 14.
3. memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk
menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
4. memerintahkan kepada para Kepala Bidang terkait untuk melengkapi bahan-bahan yang
diperlukan.
Pasal 22
(1) Kepala Kantor Wilayah meneliti keleengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik
permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan
memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau
diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Dalam hal data yuridis dan data fisiknya belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah
memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.
(3) Selanjutnya memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Tanah B atau Petugas yang
ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan tanah.
(4) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Wilayah
memerintahkan kepada Kepala Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk
mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran.
(5) Hasil pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan tanah B dituangkan dalam Risalah
Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 15 dan hasil pemeriksaan tanah oleh
petugas yang ditunjuk ditiuangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering
Rappot) sepanjang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil
keputusan, sesuai contoh Lampiran 16.
(6) Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna usaha telah dilimpahkan kepada Kepala
Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah
mempertimbangkan pendapat Panitia Pemeriksaantanah B atau Petugas yang ditunjuk
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor wilayah menerbitkan
keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon atau keputusan
penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.
(7) Dalam keputusan pemberian Hak Guna Usaha tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor
Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah yang
bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Menteri, disertai
pendapat dan pertimbangannya, sesuai contoh Lampiran 12.
Pasal 23
(1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), Menteri memerintahkan kepada pejabat
yang ditunjuk untuk:
1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 13.
2. memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum
lengkap segera meminta Kepala Kantor wilayah yang bersangkutan untuk
melengkapinya.
(2) Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang
dimohon dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) dan selanjutnya memeriksa kelayakan
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
-9permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(3) Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), Menteri menerbitkan keputusan
pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang
disertai dengan alasan penolakannya.
Paragraf 3
Tata Cara Perpanjangan Jangka Waktu Dan Pembaharuan Hak Guna Usaha
Pasal 24
Hak Guna Usaha dapat diperpanjang jangka waktunya atau diperbaharui haknya.
Pasal 25
Permohonan perpanjangangan jangka waktu Hak Guna Usaha diajukan oleh pemegang hak
dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak tersebut.
Pasal 26
Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha atau perpanjangannya berakhir kepada pemegang
hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha diatas tanah yang sama.
Pasal 27
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 berlaku mutatis
mutandis untuk permohonan perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Guna
Usaha.
Pasal 28
(1) Permohonan perpanjangan jang waktu Hak Guna Usaha dikabulkan oleh pejabat yang
berwenang untuk seluruh atau sebagian tanah hak Guna Usaha, apabila:
a. Tanah tersebut masih dipergunakan dan diusahakan dengan baik untuk keperluan
sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak yang bersangkutan dan
masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
b. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.
c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Guna Usaha.
(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu hak Guna Usaha dikabulkan oleh pejabat yang
berwenang apabila kepada pemohon telah diberikan persetujuan untuk perpanjangan
hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1996 dan pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak yang
bersangkutan.
Pasal 29
(1) Keputusan mengenai penolakan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, memuat penetapan mengenai penguasaan
tanah yang bersangkutan dan tanaman, bangunan serta benda lain yang ada diatas
tanah tersebut.
(2) Kecuali apabila ditentukan lain didalam keputusan mengenai penolakan perpanjangan
jangka waktu Hak Guna Usaha, bekas pemegang hak wajib tetap menjaga tanah yang
bersangkutan sebelum ditetapkan penerima atau pengguna tanah berikutnya dan
kepadanya diperintahkan untuk menyerahkan tanah tersebut kepada penerima hak atau
pengguna tanah berikutnya.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 10 (3) Dalam hal penolakan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 tidak berdasarkan alasan diterlantarkannya tanah yang
bersangkutan, kepada bekas pemegang hak atas tanah diberikan penggantian berupa
uang untuk penyerahan tanah yang bersangkutan dan tanaman yang diatasnya.
(4) Apabila bangunan dan benda-benda lain yang ada diatas tanah tersebut menurut
keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dibongkar, kepada bekas pemegang hak diberikan ganti
rugi berupa uang untuk bangunan atau benda terbut.
(5) Penggantian dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dibebankan
kepada penerima hak atau pengguna tanah berikutnya, atau dalam hal tanah bekas Hak
Guna Usaha tersebut diperuntukan bagi kepentingan umum penggantian atau ganti rugi
dimaksud dibebankan kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang
bersangkuta.
(6) Jumlah penggantian dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan
berdasarkan kesepakatan antara bekas pemegang hak dengan penerima hak atau
pengguna tanah berikutnya.
(7) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai jumlah
penggantian dan ganti rugi tersebut ditetapkan oleh menteri dengan mempertimbangkan
hasil penaksiran yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk olehnya.
Pasal 30
(1) Keputusan mengenai perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha muali berlaku sejak
berakhirnya hak yang bersangkutan.
(2) Pembaharuan Hak Guna Usaha mulai berlaku sejak didaftarkannya keputusan
Pemberian Hak Guna Usaha di Kantor Pertanahan.
Pasal 31
Keputusan pemberian, perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha atau keputusan
penolakan pemberian, perpanjangan, atau pembaharuan Hak Guna Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 27 disampaikan kepada
pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan
tersebut kepada yang berhak.
Bagian Keempat
Pemberian Hak Guna Bangunan
Paragraf 1
Syarat-syarat permohonan Hak Guna Bangunan
Pasal 32
(1) Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada:
a. Warga Negara Indonesia
b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia.
Pasal 33
(1) Permohonan Hak Guna Bangunan diajukan secara tertulis.
(2) Permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. Keterangan mengenai pemohon:
a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan
pekerjannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih
menjadi tanggungannya;
b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan
pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 11 2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:
a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling,
surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah
yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta
pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi
sebutkan tanggal dan nomornya);
c. Jenis tanah (pertanian, non pertanian);
d. Rencana penggunaan tanah;
e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);
3. Lain-lain :
a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah yang dimiliki
oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;
b. Keterangan lain yang dianggap perlu.
Pasal 34
Permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilampiri
dengan:
1. Non fasilitas Penanaman Modal:
a. Mengenai pemohon:
1
Jika perorangan: foto copy surat bukjti identitas, surat bukti kewarganegaraan
Republik Indonesia;
2
Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan
surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
b. Mengenai tanahnya:
1.
Data yuridis: sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan
pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah,
PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti
perolehan tanah lainnya;
2.
Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada.
3.
Surat lain yang dianggap perlu.
c. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah
yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai
contoh lampiran 3.
2. Fasilitas Penanaman Modal:
a. Foto copy identitas permohonan atau akta pendirian perusahaan yang telah
memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum;
b. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang.
c. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat izin pencadangan
tanah sesuai dengan Rencana tata ruang Wilayah;
d. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan
dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat
bukti perolehan tanah lainnya;
e. Persetujuan penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing
(PMA) atau surat persetujuan dari Presiden bagi Penanaman Modal Asing tertentu
atau surat persetujuan prinsip dari Departemen Teknis bagi non Penanaman Modal
Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing;
f. Surat ukur apabila ada.
Paragraf 2
Tata Cara Pemberian Hak Guna Bangunan
Pasal 35
Permohonan Hak Guna Bagunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), diajukan
kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah
yang bersangkutan.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 12 -
Pasal 36
Setelah berkas pemohon diterima, Kepala Kantor Pertanahan:
1. memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
2. mencatat pada formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.
3. memberitahukan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian sesuai contoh
Lampiran 5. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya untuk
menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6.
Pasal 37
(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti keleengkapan dan kebenaran data yuridis dan data
fisik permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau
diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan
memerintahkan Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk
mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran.
(3) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:
a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa
permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar, peningkatan, perpanjangan
atau pembaharuan hak atas tanah dan terhadap tanah yang data yuridis atau data
fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah
Pemeriksaan Tanah (kojnstatering rapport), sesuai contoh Lampiran 7; atau
b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum
terdaftar yang dituangkan dalam Berita Acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau
c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah selain
yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan
dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9.
(4) Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Knator Pertanahan
memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.
(5) Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan telah dilimpahkan kepada Kepala
Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah
mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk
atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak Guna
Bangunan atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan
alasan penolakannya.
(6) Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan tidak dilimpahkan kepada Kepala
Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor
Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada
Kepala Kantor Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai contoh Lampiran
10.
Pasal 38
(1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6), Kepala Kantor Wilayah memerintahkan
kepada Kepala Bidang Hak-hak Atas Tanah untuk:
1. Mencatat dalm formulir isian sesuai contoh Lampiran 11.
2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum
lengkap segera meminta Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk
melengkapinya.
(2) Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik
atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor
Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan memeriksa kelayakan
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 13 permohonan Hak Guna Banguna tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses
lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan telah dilimpahkan kepada Kepala
Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah
mempertimbangkan pendapat Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud Pasal
37 ayat (6), Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna
Bangunan atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan
alasan penolakannya.
(4) Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan tidak dilimpahkan kepada Kepala
Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah
menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepada Menteri disertai pendapat dan
pertimbangannya. Sesuai contoh Lampiran 12.
Pasal 39
(1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam 38 ayat (4), Menteri memerintahkan kepada Pejabat yang
ditunjuk untuk:
1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 13.
2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum
lengkap segera meminta Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan untuk
melengkapinya.
(2) Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang
dimohon dengan mempertimbangkan pendapat dan Pertimbangan Kepala Kantor
Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dan selanjutnya memeriksa
kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), Menteri menerbitkan keputusan
pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan
yang disertai dengan alasan penolakannya.
Paragraf 3
Tata Cara Perpanjangan Jangka waktu Dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan
Pasal 40
Hak Guna Bangunan dapat diperpanjang jangka waktunya atau diperbaharui haknya.
Pasal 41
Permohonan perpanjangangan jangka waktu Hak Guna Bangunan diajukan oleh pemegang
hak dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak tersebut.
Pasal 42
Sesudah jangka waktu Hak Guna Bangunan atau perpanjangannya berakhir kepada
pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Bangunan diatas tanah yang sama.
Pasal 43
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 berlaku mutatis
mutandis untuk permohonan perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Guna
Bangunan.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 14 Pasal 44
(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan yang tanahnya
dipergunakan untuk bangunan rumah tinggal dikabulkan oleh pejabat yang berwenang
apabila:
a. Tanah tersebut masih dipergunakan untuk rumah tinggal sesuai dengan maksud
pemberian hak yang bersangkutan atau telah dipergunakan pemegang hak untuk
keperluan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk kawasan yang
bersangkutan.
b. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.
c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Guna Bangunan.
(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan yang tanahnya
dipergunakan untuk keperluan lain daripada untuk bangunan tempat tinggal dikabulkan
oleh pejabat yang berwenang apabila:
a. Tanah yang bersangkutan dipergunakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah yang berlaku pada saat permohonan perpanjangan, atau masih
dipergunakan sesuai dengan maksud pemberian hak tersebut atau Rencana Tata
ruang Wilayah yang berlaku sebelum saat permohonan perpanjangan, akan tetapi
pemegang hak sanggup untuk menyesuaikan penggunaan tanah tersebut dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku;
b. Syarat-syarat pemberian hak masih dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.
c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Guna Bangunan.
Pasal 45
Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan dikabulkan oleh pejabat yang
berwenang apabila kepada pemohon telah diberikan persetujuan untuk perpanjangan hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1996 dan pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak yang
bersangkutan
Pasal 46
(1) Keputusan mengenai penolakan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, memuat penetapan mengenai penguasaan
tanah yang bersangkutan dan bangunan serta benda lain yang ada diatas tanah
tersebut.
(2) Kecuali apabila ditentukan lain di dalam keputusan mengenai penolakan perpanjangan
jangka waktu Hak Guna Bangunan, bekas pemegang hak wajib tetap menjaga tanah
yang bersangkutan sebelum ditetapkan penerima hak atau pengguna tanah berikutnya
dan kepadanya diperintahkan untuk menyerahkan tanah tersebut kepada penerima hak
atau pengguna tanah berikutnya.
(3) Dalam hal penolakan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 tidak berdasarkan alasan diterlantarkannya tanah yang
bersangkutan, kepada bekas pemegang hak atas tanah diberikan penggantian berupa
uang untuk penyerahan tanah yang bersangkutan dan bangunan diatasnya.
(4) Apabila bangunan dan benda-benda lain yang ada diatas tanah tersebut menurut
keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dibongkar, kepada bekas pemegang hak diberikan ganti
rugi berupa uang untuk bangunan atau benda terbut.
(5) Penggantian dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dibebankan
kepada penerima hak atau pengguna tanah berikutnya, atau dalam hal tanah bekas Hak
Guna Bangunan tersebut diperuntukan bagi kepentingan umum penggantian atau ganti
rugi termaksud dibebankan kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang
bersangkutan.
(6) Jumlah penggantian dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan
berdasarkan kesepakatan antara bekas pemegang hak dengan penerima hak atau
pengguna tanah berikutnya.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 15 (7) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai jumlah
penggantian dan ganti rugi tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan
hasil penaksiran yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk olehnya.
Pasal 47
(1) Keputusan mengenai perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan mulai berlaku
sejak berakhirnya hak yang bersangkutan.
(2) Pembaharuan Hak Guna Bangunan mulai berlaku sejak didaftarkannya keputusan
Pemberian Hak Guna Usaha di Kantor Pertanahan.
Pasal 48
Keputusan pemberian, perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan atau
keputusan penolakan pemberian, perpanjangan, atau pembaharuan Hak Guna Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5), Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (3)
dan Pasal 43 disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain
yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak.
Bagian Kelima
Pemberian Hak Pakai
Paragraf 1
Syarat-syarat Permohonan Hak Pakai
Pasal 49
Hak Pakai dapat diberikan kepada:
a. Warga Negara Indonesia
b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
c. Instansi Pemerintah
d. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia.
e. Badan Hukumasing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
Pasal 50
(1) Permohonan Hak Pakai diajukan secara tertulis.
(2) Permohonan Hak Pakai sebagaimana dimaksud oada ayat (1) memuat:
1. Keterangan mengenai pemohon:
a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan
pekerjannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih
menjadi tanggungannya ;
b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan
pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:
a. Dasar penguasaan atau alas haknya berupa sertipikat, girik, surat kapling, suratsurat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang
telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan
hak dan surat-surat bukti pelepasan lainnya;
b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi
sebukan tanggal dan nomornya);
c. Jenis usaha (pertanian, perikanan atau peternakan);
d. Rencana penggunaan tanah;
e. Status tanahmya (tanah hak atau tanah negara)
3. Lain-lain:
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 16 a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah yang dimiliki
oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;
b. Keterangan lain yang dianggap perlu.
Pasal 51
(1) Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilampiri
dengan:
1. Hak Pakai dengan jangka waktu:
a. Mengenai Pemohon:
1) jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan
dan keterangan domisili;
2) jika badan hukum: foto copy akta atau peraturan pendiriannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Mengenai tanahnya:
1) Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak
dan pelunasan tanah yang telah dibeli dari pemerintah; akta PPAT, akta
pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat bukti perolehan tanah lainnya;
2) Data fisik: Suarat Ukur, Gambar Situasi apabila ada;
3) Surat lain yang dianggap perlu.
c.
Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanahtanah yang telah dimiliki termasuk bidang tanah yang dimohon sesuai Lampiran
3.
2. Hak Pakai selama dipergunakan:
a.
Mengenai Pemohon:
jika pemohon instansi pemerintah atau Badan hukum Indonesia: foto copy akta
atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
jika pemohon Badan Hukum asing: foto copy surat persetujuan bidang usaha
dari instansi terkait;
jika pemohon Kedutaan Asing: foto copy surat rekomendasi dari Departemen
Luar Negeri.
b. Mengenai tanahnya:
1) Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak
dan pelunasan tanah yang telah dibeli dari pemerintah; akta PPAT, akta
pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat bukti perolehan tanah lainnya;
2) Data fisik: Suarat Ukur, Gambar Situasi apabila ada;
3) Surat lain yang dianggap perlu.
(2) Dalam hal pemohon Hak Pakai orang asing, juga dipersyaratkan :
a. Bagi orang asing penetap: foto copy surat izin tanggal tetap;
b. Bagi orang asing lainnya: foto copy surat izin kunjungan atau izin keimigrasian
lainnya yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan.
(3) Dalam hal pemohon Instansi Pemerintah namun bukti perolehan tanahnya tidak dapat
diketemukan, dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyebutkan bahwa secara fisik
tanahnya dikuasai, tanah tersebut sudah tercatat dalam daftar inventaris dan tidak ada
permasalahan atau sengketa dengan pihak lain.
Paragraf 2
Tata Cara Pemberian Hak Pakai
Pasal 52
Permohonan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1). Diajukan kepada
Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang
bersangkutan.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 17 Pasal 53
Selah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan:
1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lmpiran 4.
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lmpiran 5.
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk
menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6.
Pasal 54
(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data
fisik permohonan Hak Pakai atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau
diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan
memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk
melakukan pengukuran.
(3) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:
a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa
permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar, peningkatan, perpanjangan
atau pembaharuan hak atas tanah dan terhadap tanah yang data yuridis dan data
fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah
Pemeriksaan Tanah (konstatering Rapport), sesuai contoh Lampiran 7.
b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum
terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh Lampiran 8.
c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah
Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9.
(4) Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan
memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.
(5) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor
Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan
pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian
Tanah atau Panitia Pemeriksaan Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala
Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian Hak Pakai atas tanah yang
dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.
(6) Dalam hal keputusan pemberian Hak Pakai tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor
Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Kepala Kantor Pertanahan
yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor
Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai contoh Lampiran 10.
Pasal 55
(1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6), Kepala Kantor Wilayah memerintahkan
kepada Kepala Bidang Hak-hak Atas Tanah untuk:
1. Mencatat dalm formulir isian sesuai contoh Lampiran 11.
2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum
lengkap segera meminta Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk
melengkapinya.
(2) Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik
atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor
Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) dan memeriksa kelayakan
permohonan Hak Pakai tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih
lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 18 (3) Dalam hal keputusan pemberian Hak Pakai telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor
Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan
pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat (6), Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pemberian Hak Pakai
atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan
penolakannya.
(4) Dalam hal keputusan pemberian Hak Pakai tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor
Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah
menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepada Menteri disertai pendapat dan
pertimbangannya. Sesuai contoh Lampiran 12.
Pasal 56
(1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), Menteri memrintahkan kepada Pejabat
yang ditunjuk untuk:
1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 13.
2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum
lengkap segera meminta Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan untuk
melengkapinya.
(2) Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang
dimohon dengan memperhatikan pendapat dan Pertimbangan Kepala Kantor Wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dan selanjutnya memeriksa kelayakan
permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(3) Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), Menteri menerbitkan keputusan
pemberian Hak Pakai atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai
dengan alasan penolakannya.
Paragraf 3
Tata Cara Perpanjangan Jangka waktu Dan Pembaharuan Hak Pakai
Pasal 57
Hak Guna Pakai dapat diperpanjang jangka waktunya atau diperbaharui haknya.
Pasal 58
Permohonan perpanjangangan jangka waktu Hak Pakai diajukan oleh pemegang hak dalam
tenggang waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak tersebut.
Pasal 59
Sesudah jangka waktu Hak Pakai atau perpanjangannya berakhir kepada pemegang hak
dapat diberikan pembaharuan Hak Pakai diatas tanah yang sama.
Pasal 60
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 56 berlaku mutatis
mutandis untuk permohonan perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Pakai.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 19 Pasal 61
(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai yang tanahnya dipergunakan untuk
bangunan rumah tinggal dikabulkan oleh pejabat yang berwenang apabila:
a. Tanah tersebut masih dipergunakan untuk rumah tinggal sesuai dengan maksud
pemberian hak yang bersangkutan atau telah dipergunakan pemegang hak untuk
keperluan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk kawasan yang
bersangkutan;
b. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;
c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Pakai.
(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai yang tanahnya dipergunakan untuk
keperluan lain dari pada untuk bangunan tempat tinggal dikabulkan oleh pejabat yang
berwenang apabila:
a. tanah yang bersangkutan dipergunakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah yang berlaku pada saat permohonan perpanjangan, atau masih
dipergunakan sesuai dengan maksud pemberian hak tersebut atau Rencana Tata
ruang Wilayah yang berlaku sebelum saat permohonan perpanjangan, akan tetapi
pemegang hak sanggup untuk menyesuaikan penggunaan tanah tersebut dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku;
b. Syarat-syarat pemberian hak masih dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;
c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Pakai.
Pasal 62
Permohonan perpanjangan jangka
berwenang apabila kepada pemohon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1996 dan pemegang hak masih
bersangkutan
waktu Hak Pakai dikabulkan oleh pejabat yang
telah diberikan persetujuan untuk perpanjangan hak
49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
memenuhi syarat sebagai pemegang hak yang
Pasal 63
(1) Keputusan mengenai penolakan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60, memuat penetapan mengenai penguasaan tanah yang
bersangkutan dan bangunan serta benda lain yang ada diatas tanah tersebut.
(2) Kecuali apabila ditentukan lain di dalam keputusan mengenai penolakan perpanjangan
jangka waktu Hak Pakai, bekas pemegang hak wajib tetap menjaga tanah yang
bersangkutan sebelum ditetapkan penerima hak atau pengguna tanah berikutnya dan
kepadanya diperintahkan untuk menyerahkan tanah tersebut kepada penerima hak atau
pengguna tanah berikutnya.
(3) Dalam hal penolakan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 tidak berdasarkan alasan diterlantarkannya tanah yang bersangkutan,
kepada bekas pemegang hak atas tanah diberikan penggantian berupa uang untuk
penyerahan tanah yang bersangkutan dan bangunan diatasnya.
(4) Apabila bangunan dan benda-benda lain yang ada diatas tanah tersebut menurut
keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dibongkar, kepada bekas pemegang hak diberikan ganti rugi berupa
uang untuk bangunan atau benda tersebut.
(5) Penggantian dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dibebankan
kepada penerima hak atau pengguna tanah berikutnya, atau dalam hal tanah bekas Hak
pakai tersebut diperuntukan bagi kepentingan umum penggantian atau ganti rugi
termaksud dibebankan kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang
bersangkutan.
(6) Jumlah penggantian dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan
berdasarkan kesepakatan antara bekas pemegang hak dengan penerima hak atau
pengguna tanah berikutnya.
(7) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai jumlah
penggantian dan ganti rugi tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan
hasil penaksiran yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk olehnya.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 20 Pasal 64
(1) Keputusan mengenai perpanjangan jangka waktu Hak Pakai mulai berlaku sejak
berakhirnya hak yang bersangkutan.
(2) Pembaharuan Pakai mulai berlaku sejak didaftarkannya keputusan Pemberian Hak Guna
Usaha di Kantor Pertanahan.
Pasal 65
Keputusan pemberian, perpanjangan atau pembaharuan Hak Pakai atau keputusan
penolakan pemberian, perpanjangan, atau pembaharuan Hak Pakai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (5), Pasal 55 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 60 disampaikan
kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya
keputusan tersebut kepada yang berhak.
Pasal 66
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 65, tidak berlaku
bagi Hak Pakai selama dipergunakan.
BAB III
TATA CARA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Syarat-syarat Permohonan Hak Pengelolaan
Pasal 67
(1) Hak Pengelolan dapat diberikan kepada :
a. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;
b. Badan Usaha Milik Negara;
c. Badan Usaha Milik Daerah;
d. PT. Persero;
e. Badan Otorita;
f. Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah.
(2) Badan-badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Hak
Pengelolaan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan
pengelolan tanah.
Pasal 68
(2) Permohonan Hak Pengelolaan diajukan secara tertulis.
(3) Permohonan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. Keterangan mengenai pemohon:
Nama badan hukum, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yurisis dan data fisik:
a. Bukti pemilikan dan bukti perolehan tanah berupa sertpikat, penunjukan atau
penyerahan dari pemerintah, pelepasan kawasan hutan dari instansi yang
berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau bukti perolehan tanah
lainnya;
b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi
sebutkan tanggal dan nomornya);
c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian);
d. Rencana penggunaan tanah;
e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);
3. Lain-lain:
a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki
oleh pemohon, ternasuk bidang tanah yang dimohon;
b. Keterangan lain yang dianggap perlu.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 21 -
Pasal 69
Permohonan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilampiri
dengan:
a. Foto copy identitas permohonan atau surat keputusan pembentukannya atau akta
pendirian perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang;
c. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat izin pencadangan
tanah sesuai dengan Rencana tata ruang Wilayah;
d. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa sertifikat, penunjukan atau
penyerahan dari pemerintah pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang,
akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
e. Surat persetujuan atau rekomendasi dari instansi terkait apabila diperlukan;
f. Surat ukur apabila ada.
g. Surat pernyataan atau bukti bahwa seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah.
Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Hak Pengelolaan
Pasal 70
Permohonan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan
kepada Menteri melalui Kepala Kantor wilayah Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi
letak tanah yang bersangkutan.
Pasal 71
Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan :
1. memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
2. mencatat pada formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.
3. memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian sesuai contoh
lLampiran 5.
4. memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk
menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sesuai contoh Lampiran 6.
Pasal 72
(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data
fisik permohonan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan
memeriksa kelayakan permohonan tersebut untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya. Kepala Kantor Pertanahan
memrintahkan kepada kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk
mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran.
(3) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:
a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa
permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar, sepanjang data yuridis dan
data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah
Pemeriksaan Tanah (konstatering Rapport), sesuai contoh Lampiran 7; atau
b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum
terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau
c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah selain
yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan
dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 22 (4) Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan
memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.
(5) Setelah permohonan telah memenuhi syarat. Kepala Kantor Pertanahan yang
bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor
Wilayah disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai contoh Lampiran 10.
Pasal 73
(1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5), Kepala Kantor Wilayah memerintahkan
kepada Kepala Bidang Hak-hak Atas Tanah untuk:
1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 11.
2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum
lengkap segera meminta Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk
melengkapinya.
(2) Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik
atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor
Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) dan memeriksa kelayakan
permohonan Hak Pengelolaan tersebut untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Setelah permohonan telah memenuhi syarat. Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan
menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Menteri disertai pendapat dan
pertimbangannya. Sesuai contoh Lampiran 12.
Pasal 74
(1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Menteri memerintahkan kepada Pejabat
yang ditunjuk untuk:
1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 13.
2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum
lengkap segera meminta Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan untuk
melengkapinya.
(2) Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang
dimohon dengan memperhatikan pendapat dan Pertimbangan Kepala Kantor Wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dan selanjutnya memeriksa kelayakan
permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(3) Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), Menteri menerbitkan keputusan
pemberian Hak Pengelolaan atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang
disertai dengan alasan penolakannya.
Pasal 75
Keputusan pemberian atau penolakan pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 ayat (3) disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan
cara lain yang menjamin sesampainya keputusan tersebut kepada yang berhak.
BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH SECARA UMUM
Bagian Kesatu
Umum
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 23 Pasal 76
(1) pemberian hak secara umum ditetapkan oleh Menteri.
(2) Pemberian hak secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pemberian hak atas sebidang tanah yang memenuhi kriteria tertentu kepada penerima
hak yang memenuhi kriteria tertentu yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian
hak.
Bagian Kadua
Syarat Dan Tata Cara Pemberian Hak Secara Umum
Paragraf 1
Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal
Pasal 77
Hak Milik atas tanah umtuk rumah tinggal diberikan kepada Warga Negara Indonesia untuk
Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang dipergunakan untuk rumah tinggal baik yang
mesih berlaku maupun yang sudah berakhir jangka waktunya.
Pasal 78
Permohonan Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal diajukan secara tertulis kepada
Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan
sesuai contoh Lampiran 17.
Pasal 79
Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 memuat :
1. keterangan mengenai oemohon : nama, tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan
keterangan mengenai bidang-bidang tanah yang telah dipunyai.
2. keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik: sertipikat, letak,
batas-batas dan luasnya (sebutkan tanggal dan nomor surat ukurnya).
3. keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki termasuk
bidang tanah yang dimohon.
Pasal 80
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilampiri dengan :
a. bukti identitas pemohon;
b. sertipikat tanah yang bersangkutan;
c. bukti penggunaan tanah untuk rumah tinggal berupa:
1) foto copy ijin Mendirikan Bangunan yang mencamtumkan bahwa bangunan tersebut
digunakan untuk rumah tinggal, atau
2) surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahansetempat bahwa bangunan tersebut
digunakan untuk rumah tinggal, apabila Izin mendirikan Bangunan tersebut belum
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
3) foto copy SPPT PBB tahun berjalan atau terakhir;
4) surat pernyataan dari pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanahtanah yang dimiliki termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai dengan contoh
Lampiran 3.
Pasal 81
Setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
Kantor Pertanahan :
1. memeriksa dan meneliti kelengkapan permohonan;
2. mencatat pada formulir isian sesuai contoh Lampiran 18.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
diterima, Kepala
SJDI HUKUM
- 24 3. memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian sesuai contoh
Lampiran 19.
Pasal 82
Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan Hak
Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan memeriksa kelayakan
permohonan tersebut dapt atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 83
(1) Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan berkas permohonan telah cukup untuk
mengambil keputusan, apabila tanahnya melebihi luas yang tidak terkena uang
pemasukan sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku, kepala
Kantor Pertanahan mengeluarkan surat pemberitahuan penetapan uang pemasukan
kepada Negara sesuai contoh Lampiran 20.
(2) Setelah uang pemasukan dan biaya pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilunasi, Kepala Kantor Pertanahan:
a. Menegaskan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau bekas Hak Guna Bangunan
atau bekas Hak Pakai tersebut menjadi tanah Negara serta mendaftar dan
mencatatnya dalam buku tanah, sertipikat dan daftar umum lainnya.
b. Selanjutnya memberikan dan mendaftarnya menjadi Hak Milik serta mencatatnya
dalam buku tanah, seripikat dan daftar umum lainnya;
c. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
harus mencantumkan keputusan pemberian hak secara umum sebagai dasar
pemberian haknya;
d. Menerbitkan seripikat Hak Milik.
Paragraf 2
Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli
Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah
Pasal 84
Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal dapat diberikan kepada Pegawai negeri, untuk
rumah dan tanah yang dimaksudklan untuk rumah tinggal yang telah dibeli dan dibayar lunas
oleh Pegawai Negeri dan Pemerintah.
Pasal 85
Pemohon Hak Milik atas rumah dan tanah untuk rumah tinggal atau tanah yang
dimaksudkan untkuk rumah tinggal atau tanah yang dimaksudkan untuk rumah tinggal
diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi
letak tanah yang bersangkutan sesuai contoh Lampiran 21.
Pasal 86
Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 memuat :
1. keterangan mengenai oemohon : nama, tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan
keterangan mengenai bidang-bidang tanah yang telah dipunyai.
2. keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:
a. sertipikat;
b. dasar penguasaannya atau perolehan rumah dan tanah atau tanah yang
dimaksudkan untuk rumah tinggal;
c. letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasinya sebutkan
tanggal dan nomor surat ukurnya);
d. Keterangan lain yang dianggap perlu.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 25 -
Pasal 87
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilampiri dengan :
a. Untuk tanahnya yang diatasnya berdiri rumah Negara Golongan III:
1) bukti identitas pemohon;
2) Sertipikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah yang bersangkutan;
3) Surat tanda bukti pelunasan harga rumah dan tanah yang dikeluarkan oleh istansi
yang berwenang;
4) Surat keputusan instansi yang berwenang bahwa rumah yang bersangkutan sudah
menjadi milik permohonan;
5) Surat pelepasan hak atas tanah dari instansi yang bersangkutan kepada pemohon;
6) Surat pernyataan dari pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanahtanah yang dimiliki termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh Lampiran 3.
b. Untuk tanah lainnya
1) Foto copy bukti identitas pemohon;
2) Surat tanda bukti pelunasan harga tanah yang bersangkutan;
3) Surat pelepasan hak atas tanah dari instansi yang bersangkutan kepada pemohon;
4) Surat pernyataan dari pemohon megenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah
yang dimiliki termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh Lampiran 3;
5) Bukti lain bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dibeli oleh Pegawai Negerio yang
bersangkutan dari Pemerintah.
Pasal 88
Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan :
1. memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik;
2. mencatat pada formulir isian sesuai contoh Lampiran 22.
3. memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian sesuai contoh
Lampiran 23.
4. memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi data yuridis atau data fisik apabila
masih diperlukan.
5. membertahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk
menyelesaikan permohonan tersebut dengan menyebut rinciannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai contoh Lampiran 6.
Pasal 89
Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan memeriksa kelayakan
permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 90
(1) Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Knator Pertanahan
memberitahukan kepada:
a. Kepala Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah untuk melengkapi data yuridis;
b. Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk melengkapi data fisik.
(2) Setelah data yuridis dan data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap, Kepala
Kantor Pertanahan:
a. Menerbitkan Keputusan Konfirmasi Pemberian Hak Milik sesuai contoh Lampiran 24;
b. Mendaftar Hak Milik tersebut dengan mencantumkan keputusan pemberian hak
secara umum sebagai dasar pemberian haknya jo.
Keputusan Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada hurf a:
c. Menerbitkan seripikat Hak Milik.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 26 Pasal 91
(1) Dalam hal bidang tanah yang dimohon telah terdaftar serta data yuridis dan data fisiknya
belum cukup untuk mengambil keputusan, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan
kepada :
a. Kepala Seksi pengurusan Hak-Hak Atas Tanah untuk melengkapi data yuridis;
b. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk melengkapi data fisik.
(2) Apabila pemohon tersebut telah memenuhi syarat, selanjutnya Kepala Kantor
Pertanahan:
a. Menegaskan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau bekas Hak Guna Bangunan
atau bekas Hak Pakai tersebut menjadi tanah Negara serta mendaftar dan
mencatatnya dalam buku tanah, sertipikat dan daftar umum lainnya;
b. Selanjutnya memberikan dan mendaftarkannya menjadi Hak Milik serta mencatatnya
dalam buku tanah, sertipikat dan daftar umum lainnya;
c. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
harus mencantumkan keputusan pemberian hak secara umum sebagai dasar
pemberian haknya;
d. Menerbitkan seripikat Hak Milik.
Pasal 92
(1) Dalam hal bidang tanah yang dimohon telah terdaftar serta data yuridis dan data fisiknya
sudah lengkap. Kepala Kantor Pertanahan meneliti kebenaran berkas permohonan serta
memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Apabila berkas permohonan tersebut telah cukup untuk mengambil keputusan. Kepala
kantor Pertanahan:
a. Menegaskan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau bekas Hak Guna Bangunan
atau bekas Hak Pakai tersebut menjadi tanah Negara serta mendaftar dan
mencatatnya dalam buku tanah, sertipikat dan daftar umum lainnya.
b. Selanjutnya memberikan dan mendaftarnya menjadi Hak Milik serta mencatatnya
dalam buku tanah, seripikat dan daftar umum lainnya;
c. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
harus mencantumkan keputusan pemberian hak secara umum sebagai dasar
pemberian haknya;
d. Menerbitkan seripikat Hak Milik.
Paragraf 3
Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan
Atau Hak Pakai Dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai
Pasal 93
Pemberian hak secara umum untuk perubahan hak atas tanah diberikan kepada:
a. Warga Negara Indonesia
b. Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia.
c. Badan Hukum Indonesia.
d. Badan Hukum Asing yang berkedudukan di Indonesia.
Pasal 94
(1) Permohonan perubahan hak diajukan secara tertulis.
(2) Permohonan perubahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. Keterangan mengenai pemohon:
a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan
pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih
menjadi tanggungannya;
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 27 b.
Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan
pendiriannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yurisis dan data fisik:
a. Dasar penguasaan atau alas haknya berupa sertpikat, putusan pengadilan,akta
PPAT, akta pelepasan hak, danrisalah lelang;
b. letak, batas-batas dan luasnya (sebutkan tanggal dan nomor Surat Ukur);
c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian)
d. Rencana penggunaan tanah.
3. Lain-lain:
a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki
oleh pemohon, ternasuk bidang tanah yang dimohon;
b. Keterangan lain yang dianggap perlu.
Pasal 95
Permohonan perubahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dilampiri
dengan:
1. Mengenai pemohon:
a. Jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan;
b. Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengenai tanahnya:
(1) Sertipikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang dimohon perubahan haknya, atau
bukti pemilikan tanah yang bersangkutan dalam hal Hak Milik yang belum terdaftar;
(2) Kutipan Risalah tentang yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang apabila hak
yang bersangkutan dimenangkann oleh badan hukum dalam suatu pelelangan
umum;
(3) Surat persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan apabila hak atas tanah tersebut
dibebani Hak Tanggungan;
(4) Akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan atau surat perolehan tanah
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang
dimiliki termasuk bidang tanah yang dimohon sesuai Lampiran 3
Pasal 96
Permohonan perunahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) diajukan
kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang
bersangkutan, sesuai contoh Lampiran 25.
Pasal 97
Dalam hal hak atas tanah yang dimohon sudah terdaftar, setelah berkas permohonan
diterima, Kepala Kantor Petanahan:
1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas pemohonan;
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 26.
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 27.
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk
menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 28.
Pasal 98
(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan
tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 28 -
(2) Setelah berkas permohonan telah cukup untuk mengambil keputusan, Kepala Kantor
Pertanahan:
a. menegaskan Hak Milik atau Hak Guna Bangunan tersebut menjadi tanah negara
serta mendaftar dan mencatatnya dalam buku tanah, sertipikat dan daftar umum
lainnya;
b. selanjutnya memberikan dan mendaftarnya menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak
Pakai serta mencatatnya dalam buku tanah, seripikat dan daftar umum lainnya;
c. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
harus mencantumkan keputusan pemberian hak secara umum sebagai dasar
pemberian haknya;
d. Menerbitkan seripikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.
Pasal 99
Untuk perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98 ayat (2) pemohon wajib membiayai uang pemasukan kepada negara dengan
memperhitungkan uang pemasukan yang sudah dibayar kepada Negara untuk memperoleh
Han Guna Bangunan yang bersangkutan.
Pasal 100
Dalam hal tanah yang dimohon belum terdaftar, setelah berkas permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) diterima Kepala Kantor Pertanahan:
1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik;
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 26.
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 27.
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk
menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 28.
Pasal 101
(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data
fisik permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan memeriksa
kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal data yuridis dan data fisik telah lengkap serta telah cukup alasan untuk
dikabulkan. Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada para Kepala Seksi yang
terkait untuk menyelesaikan proses pembuktian hak yang belum terdaftar tersebut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Sepanjang tidak ada pihak lain yang berkeberatan dan telah cukup untuk mengambil
keputusan, Kepala Kantor Pertanahan mendaftar Hak Milik atas tanah yang dimohon
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Selanjutnya Kepala antor Pertanahan:
a. Menegaskan Hak Milik tersebut menjadi tanah negaran sewrta mendaftar dan
mencatatnya dalam buku tanah, sertipikat dan daftar umum lainnya;
b. Selanjutnya memberikan dan mendaftarnya menjadi Hak Guna Bangunan serta
mencatatnya dalam buku tanah, sertipikat dan daftar umum lainnya;
c. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, harus
mencantumkan keputusan pemberian hak secara umum sebagai dasar pemberian
haknya;
d. Menerbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 29 Pasal 102
Dalam hal Hak Milik yang dimohon perubahan haknya dimenangkan oleh badan hukum
melalui pelelangan umum, permohonan pendaftaran perubahan Hak Milik tersebut diajukan
oleh badan hukum yang bersangkutan bersamaan dengan permohonan pendaftaran
peralihan haknya dan kedua permohonan tersebut diselesaikan sekaligus dengan mendaftar
perubahan hak tersebut terlebih dahulu dan kemudian mendaftar peralihan haknya, dengan
ketentuan bahwa untuk Hak Milik yang belum terdaftar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 dan Pasal 101 berlaku mutatis mutandis.
BAB V
KEWAJIBAN PENERIMAAN HAK ATAS TANAH
Pasal 103
(1) Setiap penerimaan hak atas tanah harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
a. Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan uang pemasukan kepada
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Memelihara tanda-tanda batas;
c. Menggunakan tanah secara optimal;
Mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan tanah;
Menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup;
Kewajiban yang tercantum dalam seripikatnya.
d. Dalam hal penerimaan hak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri dapat membatalkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VI
TATA CARA PEMBATALAN HAK ATAS TANAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 104
(1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertipikat hak
atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.
(2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena
terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau
sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 105
(1) Pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan keputusan Menteri.
(2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat
melimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk.
Bagian Kadua
Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacad Hukum Administratif
Pasal 106
(1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif dalam
penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh
Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.
(2) Permohonan pembatalanhak dapat diajukan atau langsung kepada Menteri atau Pejabat
yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 30 -
Pasal 107
Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:
a. Kesalahan prosedur;
b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
c. Kesalahan subjek hak;
d. Kesalahan objek hak;
e. Kesalahan jenis hak;
f. Kesalahan perhitungan luas;
g. Terdapat tumpang tindis hak atas tanah;
h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif.
Paragraf 1
Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacad Hukum Administratif Yang Diterbidkan
Karena Pemohonan
Pasal 108
(1) Permohonan pembatalan hak atas tanah diajukan secara tertulis.
(2) Permohonan pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. Keterangan mengenai pemohon:
a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan
pekerjaannya;
b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan
pendiriannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yurisis dan data fisik:
a. Nomor/jenis hak atas tanah;
b. letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan
tanggal dan nomor Surat Ukur);
c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian).
3. Lain-lain:
Alasan permohonan pembatalan;
Keterangan lain yang dianggap perlu.
Pasal 109
Alasan pembatalan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dilampiri dengan:
1. Mengenai pemohon:
a. Jika perorangan: foto copy surat identitas, surat bukti kewarganegaraan;
b. Jika badan hukum: foto copy akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. mengenai tanahnya Nomor/jenis hak atas tanah;
a. foto copy surat keputusan dan atau sertipikat;
b. surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan.
Pasal 110
Permohonan pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1),
diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi
letak tanah yang bersangkutan.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 31 Pasal 111
(1) Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan:
1. Memeriksa dan meneliti data yuridis dan data fisik
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 29.
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran
30.
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi data yuridis dan data fisik
apabila masih diperlukan.
(2) Satu permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku
untuk satu atau beberapa hak atas tanah tertentu yang letaknya dalam satu
Kabupaten.Kota.
Pasal 112
(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data
fisik permohonan pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108
ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut sebelum diproses lebih lanjut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal keputusan pembatalan hak telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) Kepala Kantor Pertanahan
menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepada Kepala Kantor Wiolayah disertai
dengan pendapat dan pertimbangannya, sesuai contoh Lampiran 31.
Pasal 113
(1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah
memerintahkan kepada kepala Bidang Hak Atas Tanah untuk:
1. mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 32
2. memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum
lengkap segera meminta Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk
melengkapinya.
(2) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data
fisik atas tanah yang dimohon pembatalannya beserta pendapat dan pertimbangan
Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) dan memeriksa
kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dalam hal keputusan pembatalan telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah menerbitkan
keputusan pembatalan ahak atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang
disertai dengan alasan penolakannya.
Pasal 114
Dalam hal keputusan pembatalan hak tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), Kepala Kantor Pertanahan
menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepada menteri disertai pendapat dan
pertimbangannya, sesuai contoh Lampiran 33.
Pasal 115
(1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Menteri memerintahkan kepada kepala Bidang
Hak Atas Tanah untuk:
1. mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 34.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 32 2. memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum
lengkap segera meminta Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk
melengkapinya.
(2) Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang
dimohon pembatalannya beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan
sebagaimana dalam Pasal 114 dan selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan
tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(3) Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan kepala Kantor Pertanahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Menteri menerbitkan keputusan pembatalan
hak atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan disertai dengan alasan
penolakannya.
Pasal 116
(1) Dalam hal permohonan pembatalan hak atas tanah diajukan langhsung kepada Menteri,
setelah menerima berkas permohonan Menteri memerintahkan kepada Pejabat yang
ditunjuk untuk:
1. memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum
lengkap segera meminta kepada pemohon untuk melengkapinya;
2. mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 34.
(2) Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik serta kelayakan
permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(3) Apabila data yuridis dan data fisik permohonan pembatalan dianggap kurang memenuhi
syarat, menterio dapat memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk mengadakan
penelitian atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengadakan penelitian atau memerintahkan
kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan untuk meneliti kembali
data yuridis dan data fisik dan melaporkan hasilnya kepada Menteri.
(4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan
untuk memutuskan dapat atau tidaknyadikabulkan permohonan pembatalan tersebut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Selanjutnya Menteri memutuskan permohonan tersebut dengan menerbitkan keputusan
pembatalan hak atau keputusan penolakan disertai dengan alasan penolakannya.
Pasal 117
Terhadap permohonan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif yang
diajukan langsung kepada Kepala Kantor wilayah diberlakukan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 116.
Pasal 118
Keputusan pembatalan hak atau keputusan penolakan pembatalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 113 ayat (3), Pasal 115 ayat (3), Pasal 116 ayat (5) dan Pasal 117 disampaikan
kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya
keputusan tersebut kepada yang berhak.
Paragraf 2
Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacad Hukum Administratif Yang Diterbitkan
Tanpa Permohonan
Pasal 119
Pembatalan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dilaksanakan
apabila diketahui adanya cacad hukum administratif dalam proses penerbitan keputusan
pemberian hak atau sertipikatnya tanpa adanya permohonan.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 33 Pasal 120
(1) Kepala Kantor Pertanahan mengadakan penelitian data yuridis dan data fisik terhadap
keputusan pemberian dan/atau sertipikat yang diketahui cacad hukum administratif
dalam penerbitannya.
(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala
Kantor Wilayah atau kepada Menteri untuk diusulkan pembatalannya disertai dengan
pendapat dan pertimbangannya.
Pasal 121
(1) Dalam hal keputusan pembatalannya merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah,
setelah hasil penelitian yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) diterima. Kepala kantor Wilayah memutuskan dapat
atau tidaknya diterbitkan keputusan pembatalannya atau proses lebih lanjut sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Apabila data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan, Kepala
Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pembatalannya atau keputusan penolakan
disertai dengan alasan penolakannya.
(3) Dalam hal kewenangan pembatalannya merupakan kewenangan
Menteri, hasil
penelitian yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal
120 ayat (2), disampaikan kepada Menteri disertai pendapat dan pertimbangannya.
Pasal 122
(1) Setelah hasil penelitian yang disertai pendapat dan periambangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) yang disertai pendapat dan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) diterima, Menteri mempertimbangkan
pendapat dan pertimbangan dimaksud dan selanjutnya meneliti dapat atau tidaknya
diterbitkan keputusan pembatalannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(2) Apabila telah cukup untuk mengambil keputusan, Menteri menerbitkan keputusan
pembatalannya atau keputusan penolakan disertai dengan alasan penolakannya.
Pasal 123
Keputusan pembatalah hak atau keputusan penolakan pembatalan hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 122 ayat (2) disampaikan kepada pemohon
melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut
kepada yang berhak.
Bagian Ketiga
Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah
Memperolah Kekuatan Hukum Tetap
Pasal 124
(1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan atas permohonan yang
berkepentingan.
(2) Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meliputi
dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau yang pada intinya sama
dengan itu.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 34 Pasal 125
(1) Permohonan pembatalan hak karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan langsung kepada Meteri atau Kepala
Kantor Wilayah atau melalui Kepala Kantor Pertanahan.
(2) Satu permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk satu
atau beberapa hak atas tanah tertentu yang letaknya dalam satu Kabupaten/Kota.
Pasal 126
(1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 memuat :
1. Keterangan mengenai Pemohon:
a. apabila perseorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan
pekerjaannya;
b. apabila badan hukum : nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan
pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Keterangan mengenai tanahnya:
a. nomor/ jenis hak atas tanah;
b. letak tanah, batas-batas dan luas tanah.
3. Alasan permohonan pembatalan dan bukti-bukti lain yang mendukung.
(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 harus dilampiri
dengan:
a. foto copy identitas;
b. foto copy surat keputusan/sertipikat;
c. foto copy akta pendirian badan hukum;
d. foto copy putusan pengadilan dari tingkat pertama sampai dengan putusan terakhir;
e. berita acara eksekusi, apabila perkara perdata atau pidana;
f. atau surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan.
Pasal 127
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 diajukan melalui Kepala
Kantor Pertanahan, setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan:
1. Memeriksa dan memeliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 29.
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan pembatalan sesuai contoh Lampiran 30.
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi data yuridis dan fisik jika masih
diperlukan.
Pasal 128
(1) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis
dan data fisik permohonan pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 125 serta mencocokkan hak atas tanah dengan amar putusan pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) dengan data yuridis yang terakhir
sebelum diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(2) Apabila berkas dianggap telah lengkap tetapi ternyata terdapat perbedaan antara data
yuridis dan data fisik dengan amar putusan pengadilan, Kepala Kantor Pertanahan
menyampaikan berkas permohonan tersebut disertai dengan keterangan mengenai
perbedaan dimaksud kepada Menteri.
Pasal 129
(1) Setelah menerima berkas permohonan dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 128 ayat (2), Menteri memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk:
1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 24.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 35 2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum
lengkap segera meminta Kepala Kantor Pertanahan untuk melengkapinya.
(2) Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 124 dan memeriksan kelayakan permohonan
tersebut dapat atau tidaknya amar putusan pengadilan dilaksanakan.
(3) Menteri memutuskan permohonan tersebut dengan menerbitkan keputusan pembatalan
hak atas tanah yang dimohon atau memberitahukan bahwa amar putusan pengadilan
tidak dapat dilaksanakan disertai dengan alasan dan pertimbangannya.
(4) Dalam hal Menteri tidak dapat melaksanakan amar putusan pengadilan, Menteri dapat
mohon fatwa kepada Mahkamah Agung dalam pelaksanaan amar putusan pengadilan
dimaksud.
Pasal 130
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 129 berlaku
mutatis mutandis permohonan pembatalan hak karena melaksanakan putusan pengadilan
merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah.
Pasal 131
(1) Terhadap permohonan pembatalan hak atas tanah yang diajukan langsung kepada
Menteri, setelah berkas permohonan diterima, Menteri memerintahkan kepada Pejabat
yang ditunjuk untuk :
1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum
lengkap segera minta kepada pemohon untuk melengkapinya.
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 34.
(2) Selanjutnya Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dan memeriksa kelayakan
permohonan tersebut dapat atau tidaknya amar putusan pengadilan dilaksanakan.
(3) Apabila terjadi perubahan data yuridis dan/atau data fisik, Menteri dapat memerintahkan
Kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk meneliti perubahan tersebut dan melaporakan
hasilnya untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk menerbitkan keputusan pembatalan
hak atau tidak melaksanakan amar putusan pengadilan.
(4) Menteri memutuskan permohonan tersebut dengan menerbitkan keputusan pembatalan
hak atas tanah yang dimohon atau memberitahukan amar putusan pengadilan tidak
dapat dilaksanakan disertai dengan pertimbangannya.
(5) Dalam hal Menteri tidak dapat melaksanakan amar putusan pengadilan, Menteri dapat
mohon fatwa kepada Mahkamah Agung dalam pelaksanaan amar putusan pengadilan
dimaksud.
Pasal 132
Terhadap permohonan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan amar putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diajukan langsung kepada
Kepala Kantor Wilayah diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131.
Pasal 133
Keputusan pembatalan hak atas tanah atau keputusan tidak melaksanakan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kakuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 129 ayat (3) dan Pasal 132 disampaikan kepada pemohon memalui surat tercatat acat
dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak.
BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERALIHAN HAK ATAS TANAH
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 36 Pasal 134
Izin peralihan hak atas tanah diperlukan hanya untuk peralihan Hak Milik yang dipunyai oleh
badan hukum keagamaan, badan hukum sosial dan badan hukum lain yang ditunjuk oleh
Pemerintah, Hak Guna Usaha, Hak Pakai tanah pertanian di atas tanah Negara dan hak-hak
lain yang di dalam sertipikatnya dicatat memerlukan izin.
Pasal 135
Pemberian izin peralihan hak atas tanah dilakukan oleh Pejabat yang menerbitkan
keputusan pemberian haknya.
Pasal 136
(1) Permohonan izin peralihan hak atas tanah diajukan secara tertulis.
(2) Permohonan izin peralihak hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. Keterangan mengenai Pemohon:
a. apabila perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan
pekerjaannya;
b. apabila badan hukum : nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan
pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:
a. status hak atas tanahnya;
b. letak, batas-bata dan luasnya;
c. jenis tanah (pertanian/ non pertanian);
d. rencana penggunaan tanah.
3. Lain-lain:
a. keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki
termasuk bidang tanah yang dimohon;
b. keterangan lain yang dianggap perlu.
Pasal 137
Permohonan izin peralihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) dilampiri
dengan:
1. Mengenai diri pemohon:
a. perorangan : foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan;
b. badan hukum : foto copy akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengenai tanahnya:
a. data yuridis : sertipikat;
b. surat lain yang diperlukan.
3. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang
dimiliki termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh Lampiran 35.
Pasal 138
Permohonan izin peralihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), diajukan
kepada Pejabat yang menerbitkan keputusan pemberain haknya, sesuai contoh Lampiran
36.
Pasal 139
Setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) diterima,
Pejabat yang berwenang:
1. Memeriksan dan meneliti kelengkapan berkas permohonan.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 37 2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 37.
3. Menberikan tanda terima berkas permohonan sesuai contoh Lampiran 38.
Pasal 140
(1) Pejabat yang berwenang meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan izin
peralihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) dan memeriksa
kelayakan permohonan dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) telah
cukup untuk mengambil keputusan, Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 135 menerbitkan izin peralihan hak atas tanah yang dimohon atau
penolakannya sesuai contoh Lampiran 39.
Pasal 141
Izin peralihan hak atas tanah atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat
(2) disampaikan kepada pemohon memalui surat tercatat atau dengan cara lain yang
menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak
BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN PERPANJANGAN WAKTU PEMBAYARAN UANG
PEMASUKAN
Pasal 142
(1) Dalam hal menerima keputusan pemberian hak atas tanah merasa keberatan atas
jangka waktu pembayaran uang pemasukan kepada Negara, yang bersangkutan dapat
mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran.
(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diajukan sebelum jangka waktu pembayaran uang pemasukan tersebut berakhir.
Pasal 143
Pemberian Perpanjangan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
142 dilakukan oleh Pejabat yang menerbitkan Keputusan pemberian haknya.
Pasal 144
(1) Permohonan Perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan diajukan secara
tertulis.
(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat:
1. Keterangan mengenai pemohon:
a. apabila perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan
pekerjaannya;
b. apabila badan hukum : nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan
pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:
a. nomor surat keputusan pemberian haknya;
b. letak, batas-batas dan luasnya;
c. jenis tanah (pertanian/ non pertanian);
d. alasan memohon perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 38 Pasal 145
Permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
144 ayat (1) dilampiri dengan foto copy keputusan pemberian haknya dan surat pernyataan
bahwa pemohon masih menguasai tanah yang dimohon sesuai contoh Lampiran 40.
Pasal 146
Permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) siajukan kepada Pejabat yang menerbitkan keputusan
pemberian haknya, sesuai contoh Lmpiran 41.
Pasal 147
Setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) diterima,
Pejabat yang berwenang sibagaimana dimaksud dalam Pasal 143:
1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan.
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 42.
3. Memberikan tanda terima berkas permohona sesuai contoh Lampiran 43.
Pasal 148
(1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 meneliti kelengkapan
dan kebenaran berkas permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dan memeriksa kelayakan permohonan
tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(2) Setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) telah
cukup untuk mengambil keputusan, Pejabat yang berwenangn sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 143 menerbitkan keputusan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang
pemasukan sesuai contoh Lampiran 44 atau keputusan penolakan disertai dengan
alasan penolakannya sesuai contoh Lampiran 45.
Pasal 149
Keputusan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan atau keputusan
penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) disampaikan kepada pemohon
melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut
kepada yang berhak.
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 150
Permohonan hak atas tanah yang berasal dari tanah objek P3MB/Prk.5 dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Prp Tahun 1960
tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda jo
Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk/Tahun 1965 tentang
Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan Hukum Yang Ditinggalkan
Direksi/Pengurus.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
- 39 Pasal 151
Sebelum daftar isian atau formulir sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini tersedia,
kegiatan pemberian hak atas tanah dilaksanakan dengan menggunakan daftar isian atau
formulir yang berlaku sebelum berlakunya peraturan ini dengan mengadakan penyesuaian.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 152
Dengan berlakunya peraturan ini:
1. Peraturan-peraturan di bawah inii dinyatakan tidak berlaku lagi:
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai
Tata Cara pemberian Hak Atas Tanah.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara
Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak
Pengelolaan Serta Pendaftarannya.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tata Cara
Pensertipikatan Tanah Bagi Program Dan Proyek Departemen Pertanian.
d. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemberian Perpanjangan Dan Pembaharuan Hak
Guna Bangunan Dalam Kawasan-kawasan Tertentu di Propinsi Riau.
Pasal 153
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
Pada tanggal
:
:
Jakarta
24 Oktober 1999
MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
ttd.
HASAN BASRI DURIN
PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI
SJDI HUKUM
Fly UP