...

menteri negara pendayagunaan aparatur negara

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

menteri negara pendayagunaan aparatur negara
MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/04/M.PAN/03/2008
TENTANG
KODE ETIK
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu
unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka
mewujudkan kepemerintahan yang baik;
b.
bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang
baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan
auditor yang profesional;
c.
bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh
APIP yang berkualitas dan auditor yang profesional
diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP;
d.
bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c perlu
ditetapkan Kode Etik APIP dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara.
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara;
3. Undang-........
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara;
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara;
5.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
6.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
8.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/03.1/M.PAN/3/2007 tanggal 30 Maret 2007
tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah Tahun 2007-2009.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN
MENTERI
NEGARA
PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA TENTANG KODE ETIK APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
PERTAMA
:
Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
KEDUA
:
Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada diktum PERTAMA wajib dipergunakan sebagai
acuan untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis
sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang
optimal dalam pelaksanaan audit;
KETIGA
:
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan seperlunya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 2008
LAMPIRAN PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008
Tanggal : 31 Maret 2008
KODE ETIK
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
A. LATAR BELAKANG
Hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaat
bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja
organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh
keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme
auditor yang bersangkutan.
Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut
disiplin dari auditor APIP yang melebihi tuntutan peraturan perundang-undangan
berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam
pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing
auditor.
Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan auditor diberi peringatan,
diberhentikan dari tugas audit dan atau organisasi.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi
auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam
mengevaluasi perilaku auditor APIP.
Tujuan Kode Etik adalah:
1. mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP;
2. memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang
lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
3. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip
kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat
terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan
audit.
Kode Etik APIP ini diberlakukan bagi:
1. Auditor;
2. PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan
pemantauan tindak lanjutnya.
C. KOMPONEN
Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen:
1. Prinsip-prinsip perilaku auditor.
2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor.
D. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU
Auditor wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini:
1. Integritas
Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani,
bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna
memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
2. Obyektivitas
Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam
mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor
APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak
dipengaruhi oleh kepentingan sendiri
atau orang lain dalam mengambil
keputusan.
3. Kerahasiaan
Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan
tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Kompetensi
Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan
yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
E. ATURAN PERILAKU
Auditor wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini:
1. Integritas
a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan
bersungguh-sungguh;
b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan
organisasi dalam melaksanakan tugas;
c. mengikuti
perkembangan
peraturan
perundang-undangan
dan
mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan dan profesi yang berlaku;
d. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
e. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakantindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
f. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam
pelaksanaan audit;
g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.
2. Obyektivitas
a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak
diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang
diaudit;
b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin
mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau
yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
c. menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun
pertimbangan profesionalnya.
3. Kerahasiaan
a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh
dalam audit;
b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan
pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kompetensi
a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil
pekerjaan;
c. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak
pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.
sesuai
dengan
F. PELANGGARAN
Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik tidak dapat diberi toleransi meskipun
dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, atau
diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
Auditor tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain
melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.
Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh auditor kepada
pimpinan organisasi.
Pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik ditangani oleh
Badan Kehormatan Profesi, yang terdiri dari pimpinan APIP dengan anggota yang
berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggota Badan Kehormatan
Profesi diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan APIP.
G. PENGECUALIAN
Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang auditor
dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu. Permohonan
pengecualian atas penerapan Kode Etik tersebut harus dilakukan secara tertulis
sebelum auditor terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud.
Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh pimpinan
APIP.
H. SANKSI ATAS PELANGGARAN
Auditor APIP yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh
pimpinan APIP atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi. Bentuk-bentuk
sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa :
a. teguran tertulis;
b. usulan pemberhentian dari tim audit;
c. tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu.
Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Fly UP