...

Perjanjian Emas - Kabupaten Malang

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Perjanjian Emas - Kabupaten Malang
PERJANJIAN KERJASAMA
antara
JOHNS HOPKINS PROGRAM FOR INTERNATIONAL EDUCATION IN
GYNECOLOGY AND OBSTETRICS (JHPIEGO)
dengan
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
tentang
PELAKSANAAN PROGRAM PENYELAMATAN IBU DAN BAYI BARU
LAHIR
(EXPANDING MATERNAL AND NEONATAL SURVIVAL - EMAS)
NOMOR : 196/JHPIEGO/IX/2012
NOMOR : 193/18/421.022/2012
Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan September tahun dua ribu dua belas,
bertempat di Malang yang bertandatangan di bawah ini:--------------------------------------------------
1.
ANNE HYRE, CNM, MSN, MPN
: Country Director Jhpiego sebagai Chief of
Party Program Expanding Maternal and
Neonatal Survival (EMAS), yang di danai
oleh United State Agency For International
Development
(USAID),
berkedudukan
di
Jakarta, Gedung Tempo Scan Tower 21st
Floor, Jalan HR Rasuna Said Kav. 3-4
Kuningan,
Jakarta
12950,
selanjutnya
disebut PIHAK KESATU;----------------------------------------2.
H. RENDRA KRESNA
: Bupati Malang, yang berkedudukan di Jalan
Merdeka Timur Nomor 3 Malang, dalam hal
ini
bertindak
untuk
dan
Pemerintah
Kabupaten
selanjutnya
disebut
atas
nama
Malang
yang
sebagai
PIHAK
KEDUA;------------------------------PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama
dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK :------------------------------------------------------------
Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan dalam hal-hal sebagai berikut :---------------------1. Program EMAS adalah Program bantuan teknis Pemerintah Amerika kepada
Pemerintah Indonesia melalui pendanaan United State Agency for International
Development (USAID) di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia.--------------------------------2. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan,
terutama untuk kesehatan ibu dan anak, Pemerintah telah menetapkan kebijakan
tentang peningkatan pelayanan kesehatan terutama maternal dan neonatal yang
salah satu tujuannya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka
Kematian Bayi (AKB).
3. PIHAK KESATU sebagai koordinator yang dalam hal ini mewakili 5 (lima) Lembaga
Nirlaba, terdiri dari Jhipego afiliasi Johns Hopkins University USA, Majelis
Pelayanan Kesehatan Umum Muhammadiyah, Lembaga Kesehatan Yayasan Budi
Kemuliaan, Save the Children, dan Research Triangle Institute (RTI) International. -------------------------------4. PIHAK KESATU adalah lembaga yang melaksanakan bantuan dari United State
Agency for International Development (USAID), dan USAID juga telah mengadakan
Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Indonesia Nomor : AID-497-A-11-00014
melalui Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS), yang merupakan
program 5 (lima) tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2016 untuk mendukung
Pemerintah Indonesia dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka
Kematian Bayi (AKB). --------------------5. Dalam melaksanakan program tersebut PIHAK KESATU telah melakukan
koordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk mengembangkan model dalam upaya
mencegah kematian maternal dan neonatal, melalui pengembangan kemitraan
dalam melaksanakan sosialisasi, pembinaan kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat serta pengembangan penguatan jejaring sistem rujukan antara
Puskesmas, Klinik Swasta, Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Umum Daerah. ----------------------------------------------------------------------6. PIHAK KESATU, dalam melaksanakan kegiatan penguatan jejaring sistem rujukan
antara Puskesmas, Klinik Swasta, Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Umum
Daerah, akan memberikan Bantuan Teknis kepada PIHAK KEDUA. -------------------------------------------Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------Pasal 1
KETENTUAN UMUM
Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud Program Expanding Maternal and
Neonatal Survival (EMAS) adalah program yang bertujuan untuk mendukung
percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).--------------------------------------------
Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN
(1)
Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mendukung kelancaran pelaksanaan
program EMAS dalam upaya kontribusi Pemerintah Kabupaten Malang dalam
menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) secara
nasional.--------------------------
(2)
Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk peningkatan:-----------------------------------------------a. Kualitas pelayanan gawat darurat maternal dan neonatal di Puskesmas, Klinik
Swasta, Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Umum Daerah;-----------------------b. Efisiensi dan efektivitas sistem rujukan antara Puskesmas, Klinik Swasta,
Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Umum Daerah; ---------------------------------------------c.
Tata kelola yang baik dalam sektor kesehatan agar tercipta iklim yang saling
berkontribusi secara timbal balik antara kualitas fasilitas pelayanan dan sistem
rujukan;---------------------------------------------------------------------------------------------------
d. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk meningkatkan
efisiensi sistem rujukan dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan
Fasilitas Kesehatan lainnya yang terfokus pada penurunan Angka Kematian
Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). -------------------------------------------------------------------------------Pasal 3
FOKUS KEGIATAN
Fokus kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan dan sistem rujukan maternal dan neonatal di wilayah PIHAK
KEDUA melalui pendekatan berlandaskan bukti (evidence based) berupa
pengembangan model pelayanan kesehatan dan sistem rujukan kasus resiko tinggi dari
fasilitas kesehatan di wilayah Puskesmas, Puskesmas dengan Pelayanan Obstetrik
Neonatal Emergensi Dasar (PONED), Klinik Swasta, Rumah Sakit Swasta, dan Rumah
Sakit Umum Daerah dengan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif
(PONEK).-------------------------------------------------Pasal 4
RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi: --------------------------------------------------------1. Fasilitasi Pembentukan Tim Koordinasi Program EMAS, yang terdiri dari Tim
Pengarah dan Kelompok Kerja (POKJA) Tingkat Kabupaten Malang;------------------------------------2. Fasilitasi Peningkatan kualitas pelayanan gawat darurat maternal dan neonatal di
Rumah Sakit Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
dan PUSKESMAS Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED),
termasuk peningkatan akuntabilitas layanan kesehatan maternal dan neonatal
serta pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk rujukan; -------------------------------------3. Penguatan efisiensi dan efektivitas sistem rujukan di antara Puskemas, Klinik
Swasta, dan Rumah Sakit melalui pengembangan Pilot Program Sistem Rujukan
di tingkat Kabupaten Malang hingga siap menjadi mentor Kabupaten/Kota lain,
sebagai upaya replikasi jaringan sistem rujukan. Pengembangan sistem rujukan
ini termasuk peningkatan akuntabilitas dan pemanfaatan Teknologi, Informasi
dan Komunikasi (TIK);
4. Mengembangkan pola koordinasi yang efektif antara Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) terkait dan Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk pencapaian
tujuan bersama menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian
Bayi (AKB);------------------5. Menyepakati, mengkolaborasi dan memformulasikan Rencana Aksi antara
program EMAS dengan Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
Pemerintah Kabupaten Malang yang sama-sama bertujuan menurunkan Angka
Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); ------------------------------------------------------------------------------------6. Koordinasi dan Kolaborasi di Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur dan
Kabupaten Malang antara Program EMAS dengan program sejenis diluar EMAS
guna mempercepat pencapaian penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan
Angka Kematian Bayi (AKB); --------------------------------------------------------------------------------------------------7. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;-----------------------------8. Monitoring dan evaluasi Program dan pengembangannya secara terpadu, dan
berkesinambungan melalui Pelembagaan Program EMAS. -----------------------------------Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:------------------------------------------------------------------------a. Memperoleh kemudahan dalam melaksanakan proses pelaksanaan bantuan
teknis Program EMAS, -------------------------------------------------------------------------------------------b. Mengakses data-data yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Program
EMAS di tingkat Kabupaten; -----------------------------------------------------------------------------------c. Menerima informasi tambahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program
EMAS oleh KEDUA BELAH PIHAK baik secara lisan maupun secara tertulis.-------------------(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban: ---------------------------------------------------------------a. Memberikan materi program yang ada dalam setiap pelaksanaan kegiatan;---------------
b. Memberikan masukkan terhadap upaya-upaya yang terkait dengan penurunan
AKI/AKB;-----------------------------------------------------------------------------------------------------c. Memberikan seluruh metode alih pengetahuan (transfer of knowledge) kepada
PIHAK KEDUA sesuai yang dibutuhkan dan berdasarkan hasil diskusi bersama;--------------d. Memberikan dokumentasi kegiatan atau publikasipengalaman terbaik tentang
upaya penurunan AKI/AKB di Kabupaten kepada PIHAK KEDUA; -----------------------------------e. Memfasilitasi penguatan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal
melalui peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola klinik;------------------------------------------f. Memfasilitasi penguatan sistem jaringan rujukan melalui pengembangan
penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK);-------------------------------------------------------g. Mempromosikan kepada masyarakat dalam penggunaan pelayanan rujukan dan
pemanfaatan jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin dan rentan;---------h. Menyampaikan laporan secara berkala terhadap seluruh kegiatan yang telah
dilakukan kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.----------------------(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak :-------------------------------------------------------------------------a. Menerima materi program yang ada dalam setiap pelaksanaan kegiatan;-----------------b. Menerima masukkan terhadap upaya-upaya yang terkait dengan penurunan
AKI/AKB;
c. Mendapatkan alih pengetahuan (transfer of knowledge) dari PIHAK KESATU
sesuai yang dibutuhkan dan berdasarkan hasil diskusi bersama;-----------------------------------d. Mendapatkan dokumentasi kegiatan atau publikasipengalaman terbaik tentang
upaya penurunan AKI/AKB di Kabupaten dari PIHAK KESATU; -------------------------------------e. Mendapatkan penguatan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal
melalui peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola klinik;------------------------------------------f. Mendapatkan penguatan sistem jaringan rujukan melalui pengembangan
penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK);-------------------------------------------------------g. Menerima laporan secara berkala terhadap seluruh kegiatan yang telah
dilakukan kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.----------------------(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban : ----------------------------------------------------------------a. Memberikan kemudahan dalam melaksanakan proses pelaksanaan bantuan
teknis Program EMAS, ----------------------------------------------------------------------------------------
b. Memberikan akses data-data yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan
Program EMAS di tingkat Kabupaten; -----------------------------------------------------------c. Memberikan informasi tambahan yang berkaitan dengan pelaksanaan
program EMAS oleh KEDUA BELAH PIHAK baik secara lisan maupun
secara tertulis.-------d. Memfasilitasi kelancaran proses kegiatan yang telah disepakati bersama
dengan PIHAK KESATU; -------------------------------------------------------------------------------------e. Mengkoordinasikan dan mensinergikan Program EMAS dengan Program lain
yang sejenis untuk efektivitas pencapaian tujuan;----------------------------------------------------f. Memfasilitasi kegiatan replikasi penguatan sistem rujukan di Kabupaten
Malang dan Kabupaten lainnya dalam bentuk mentoring (pembimbingan) dan
fasilitas percontohan;--------------------------------------------------------------------------------------------g. Memantau dan mengevaluasi bantuan teknis yang diberikan PIHAK KESATU
untuk keberlanjutan program termasuk penyebarluasan pembelajaran dan
praktek terbaik;
h. Mengintegrasikan Program EMAS kedalam program atau kegiatan strategis
di bidang Kesehatan.------------------------------------------------------------------------------------Pasal 6
PEMBIAYAAN
(1) Biaya bantuan teknis bagi Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Swasta dan
Puskesmas yang terpilih dalam pelaksanaan Program EMAS dibebankan kepada
PIHAK KESATU;--------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Biaya program dan kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak diluar bantuan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada PIHAK KEDUA;-------------------------------------Pasal 7
PELAKSANAAN
(1) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menunjuk Provincial
Team Leader EMAS Jawa Timur.----------------------------------------------------------------------------------(2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menunjuk Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Malang.-------------Pasal 8
JANGKA WAKTU
Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah sampai dengan akhir September 2016,
dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.---------------------------------------------------
Pasal 9
FORCE MAJEURE
(1) Force Majeure, meliputi keadaan–keadaan :---------------------------------------------------------a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadiankejadian lain di luar kemampuan manusia; ---------------------------------------------------------------------------
b. Huru-hara seperti kerusakan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan
oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk
mengatasinya.-----(2) Dalam hal terjadinya Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak
yang terkena Force Majeure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara
tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya
Force Majeure.--(3) Dalam hal Force Majeure terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang
sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan
kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang terkena dampak
Force Majeure tersebut dapat mengajukan pemutusan Perjanjian Kerjasama. ---------------------------------------
(4) Dalam hal dilaksanakan pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak
lainnya dengan dalih apapun juga. ------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana : ----------------------------------------------------------------------
a. Telah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan; dan ----------------------------------------------------
b. Salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan dari Perjanjian Kerjasama ini. -----------------
Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan
mufakat.
Pasal 12
BEA METERAI DAN PAJAK
Biaya meterai dan pajak sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini, menjadi
beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU. ---------------------------------------------------------------
Pasal 13
PENUTUP
(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya
pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK. ----------------------------------------------------------(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur
kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam
Perjanjian Tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian Kerjasama ini. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(3) Hal-hal yang bersifat teknis operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
ini dapat diatur lebih lanjut oleh SKPD teknis sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.---------
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2
(dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang
sama sedangkan 1 (satu) sebagai arsip. ------------------------------------------------------------------------------
PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU
H. RENDRA KRESNA
ANNE HYRE, CNM, MSN, MPN
Fly UP