...

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 179/KMK.010/2003
TENTANG
KEPEMILIKAN SAHAM DAN PERMODALAN PERUSAHAAN EFEK
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka menciptakan Pasar Modal yang wajar,
teratur dan efisien serta mampu bersaing dalam era perdagangan
bebas, diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja
Perusahaan Efek antara lain kualitas pelayanan, kualitas sumber
daya manusia, ketaatan terhadap peraturan dan kualitas sistem
back office;
b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Efek, perlu
memperkuat kondisi keuangan dan kemampuan operasional
Perusahaan Efek melalui peningkatan modal disetor Perusahaan
Efek;
c. bahwa peningkatan modal disetor Perusahaan Efek dimaksud
sejalan dengan General Principles International Organization
of Securities Commission (IOSCO), yang menyatakan bahwa
harus ada peningkatan secara terus menerus tentang persyaratan
untuk menjadi perusahaan efek yang memperhatikan prinsip
kehati-hatian, seperti struktur permodalan awal dan
pemeliharaannya sehubungan dengan perkembangan potensi
resiko yang ditanggung oleh perusahaan efek;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan
Keputusan Menteri Keuangan tentang Kepemilikan Saham dan
Permodalan Perusahaan Efek;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
3. Peraturan ...
-2-
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN
MENTERI
KEUANGAN
TENTANG
KEPEMILIKAN SAHAM DAN PERMODALAN PERUSAHAAN
EFEK.
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemodal Asing adalah orang perseorangan warga negara asing
atau badan hukum asing.
2. Pemodal Dalam Negeri adalah orang perseorangan warga
negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3. Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah adalah kegiatan
menerima pembukaan rekening Efek nasabah, melakukan
mutasi rekening Efek nasabah dan menyimpan rekening Efek
nasabah.
Pasal 2
(1) Saham Perusahaan Efek patungan dapat dimiliki oleh badan
hukum asing yang bergerak di bidang keuangan selain sekuritas
maksimal 85% (delapan puluh lima perseratus) dari modal
disetor.
(2) Saham Perusahaan Efek patungan dapat dimiliki oleh badan
hukum asing yang bergerak di bidang sekuritas yang telah
memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator Pasar
Modal di negara asalnya maksimal 99% (sembilan puluh
sembilan perseratus) dari modal disetor.
Pasal 3 ...
-3-
Pasal 3
(1) Dalam hal Perusahaan Efek nasional atau patungan melakukan
Penawaran Umum, maka saham Perusahaan Efek tersebut
dapat dimiliki seluruhnya oleh Pemodal Dalam Negeri atau
Pemodal Asing.
(2) Pemodal Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
pula Pemodal Asing yang tidak bergerak di bidang keuangan.
Pasal 4
(1) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin
Emisi Efek wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar
Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara
Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek
nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar
Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
(3) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara
Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek
nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(4) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer
Investasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(5) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin
Emisi Efek dan Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor
paling sedikit sebesar Rp 55.000.000.000,00 (lima puluh lima
miliar rupiah).
(6) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara
Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek
nasabah dan Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor
paling sedikit sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima
miliar rupiah).
Pasal 5
(1) Bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai
Penjamin Emisi Efek yang telah memperoleh izin usaha dari
Bapepam sebelum diberlakukannya Keputusan Menteri
Keuangan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan
ketentuan sebagai berikut:
a.paling ...
-4-
a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib
memiliki modal disetor paling sedikit sebesar
Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib
memiliki modal disetor paling sedikit sebesar
Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2) Bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai
Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening
Efek nasabah yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam
sebelum diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan ini,
wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib
memiliki modal disetor paling sedikit sebesar
Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib
memiliki modal disetor paling sedikit sebesar
Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
(3) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer
Investasi yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam
sebelum diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan ini,
wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4), dengan ketentuan sebagai berikut:
a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib
memiliki modal disetor paling sedikit sebesar
Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib
memiliki modal disetor paling sedikit sebesar
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(4) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin
Emisi Efek dan Manajer Investasi yang telah memperoleh izin
usaha dari Bapepam sebelum diberlakukannya Keputusan
Menteri Keuangan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib
memiliki modal disetor paling sedikit sebesar
Rp 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);
b. paling ...
-5-
b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib
memiliki modal disetor paling sedikit sebesar
Rp 55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah)
(5) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara
Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek
nasabah dan Manajer Investasi yang telah memperoleh izin
usaha dari Bapepam sebelum diberlakukannya Keputusan
Menteri Keuangan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib
memiliki modal disetor paling sedikit sebesar
Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib
memiliki modal disetor paling sedikit sebesar
Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
Pasal 6
Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, maka
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.010/2001
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 7
Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN
KOEMORO WARSITO, S.H.
NIP 060041898
ttd
BOEDIONO
-6-
Fly UP