...

METODOLOGI PENEMUAN HUKUM ISLAM

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

METODOLOGI PENEMUAN HUKUM ISLAM
METODOLOGI PENEMUAN HUKUM ISLAM
Munawir Haris
(Jurusan Dakwah STAIN Sorong, Papua Barat
Email: [email protected])
Abstract: Continuous dialogue between Islamic law and its context of
space and time necessitates the emergence of various methods of invention of
Islamic law. This paper aims to map the diversity of the methods under
some categorizations. The authors found that, at least, there are three models
of methods of Islamic law invention, namely linguistic interpretation,
causation, and adjustment. All are so strong in their trend of textual
understanding of Islamic law that they potentially bring out epistemological
problem, such as the law construction which is too idealistic so that it be not
applicable, or vice versa. In that context, Safi offers a method of law
invention called “integrated” model which is discovery-oriented blending of
textual (normative-textual) and contextual analysis (social-empirical), so
that Islamic law does not lose its relevance in the context contemporary
society today.
Abstrak: Dialog berkelanjutan antara hukum Islam dengan konteks
ruang dan waktunya meniscayakan munculnya aneka metode penemuan
hukum Islam. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan keragaman metode
itu dengan melakukan kategorisasi-kategorisasi. Penulis menemukan
bahwa, paling tidak, terdapat tiga model metode penemuan hukum Islam,
yaitu interpretasi linguistik, kausasi, dan penyelarasan. Tiga metode itu
sangat kuat kecenderungan tekstualitasnya sehingga berpotensi
memunculkan problem epistemologik di kalangan umat Islam, seperti
adanya konstruksi hukum yang terlalu idealis dan tidak aplikatif, atau
sebaliknya. Dalam konteks itu, tawaran Safi tentang metode penemuan
hukum “terpadu” sangat menarik untuk dicermati sebagai suatu model
penemuan hukum yang berorientasi pada perpaduan antara analisis teks
(normatif-tekstual) dan konteks (sosial-empiris), sehingga hukum Islam
tidak kehilangan relevansinya dalam konteks masyarakat kontemporer
dewasa ini.
Keywords: metode penemuan hukum, ruang dan waktu, normatif-tekstual,
sosial-kontekstual, relevansi hukum.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
1
Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”
HUKUM Islam, disamping sarat dengan muatan sosiologis, tidak
dapat dipungkiri pula memiliki dimensi teologis. Penempatan
cara pandang yang keliru terhadap dimensi teologis yang
dikandungnya mengakibatkan anggapan bahwa fiqh merupakan
aturan yang sakral, harus diterima apa adanya (take for granted),
bahkan dalam keadaan tertentu, orang akan merasa takut
melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan fiqh yang ada. Logika
tersebut secara psikologis sudah terbebani oleh nilai-nilai
kesakralan fiqh. Diperlukan satu kajian yang mampu
mengantarkan kepada cara pandang yang benar mengenai aspek
teologis dalam fiqh. Artinya metode hukum Islam harus
ditemukan dengan sumber yang otentik, bebas dari bias-bias
yang mengitarinya.
Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan,
totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat
Islam dalam keseluruhan aspeknya.1 Pengertian tersebut
menunjukkan bahwa hukum Islam adalah pondasi yang
ditetapkan Allah atas seluruh aktifitas umat Islam. Menurut para
ahli U╣ūl fiqh, hukum Islam merupakan instruksi-wacana (khi╢āb)
Allah kepada para hamba-Nya. Sebagai khi╢āb, manusia “hanya”
bertugas mengenali dan menemukannya melalui tanda-tanda
yang diberikan Allah. Dengan kata lain, hukum sharī’ah
merupakan man-discovered law dan bukan man-made law.2 Hal ini,
tampak dalam ungkapan Coulson, Tuhan yang merencanakan,
namun manusia yang memformulasikannya.3 Dengan demikian
dapat dipahami, bahwa hukum tidak selalu merupakan barang
siap pakai, melainkan harus dicari dan ditemukan. Oleh karena
itu, penemuan hukum merupakan suatu hal yang inheren dalam
setiap sistem hukum, termasuk hukum Islam.4
1Josept
Schacht, An Introduction to Islamic Law (London: Oxford
University Press, 1971), 1.
2Syamsul Anwar, “Epistemologi Hukum Islam”, dalam Syamsul Anwar,
Metodologi Hukum Islam (Kumpulan makalah tidak diterbitkan), 113.
3Noel J. Coulson, Konflik dalam Yurisprudensi Islam, ter. Fuad (Yogyakarta:
Navila, 2001), 2.
4Baca, Syamsul Anwar, “Teori Konformitas dalam Metode Penemuan
Hukum Islam al-Gazali” dalam Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi, ed.
M. Amin Abdullah, dkk (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 273.
2
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”
Di sisi lain, keharusan menemukan hukum sangat terkait
dengan adanya perubahan dan perkembangan peradaban
manusia. Seringkali didapati banyak peristiwa yang tidak
terespon secara jelas dalam teks yang merupakan dialog Allah
dengan manusia. Hal ini sesuai dengan ungkapan para pakar ahli
hukum Islam, Al-Nu╣ū╣ Mutanāhiyah wa Al-Waqā’i’ Gayr
Mutanāhiyah.5 Dengan demikian, ijtihad yang merupakan prinsip
gerak (the principle of movement) dalam struktur Islam harus
dilakukan untuk menemukan konstruksi hukum atas realitas
yang muncul.6 Hal tersebut kemudian mendorong para ahli
hukum Islam untuk mencari dan merumuskan metode-metode
penemuan hukum. Aneka metode hasil rumusan para pakar
tersebut, kemudian dijadikan pegangan dan acuan untuk mencari
rumusan hukum terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di
masyarakat.
Tulisan ini berupaya mendeskripsikan beberapa point
penting, yakni: Pertama, sekilas gambaran metode penemuan
hukum. Kedua, jenis metode penemuan hukum Islam. Ketiga,
metode penemuan hukum Islam; sebuah tawaran positif dari
seorang cendikiwan Islam dalam bidang hukum, yakni Safi.
Keempat, kesimpulan; suatu refleksi dari metode yang ditawarkan
oleh Safi dalam dunia Islam. Rekonstruksi metode penemuan
hukum dalam konteks Islam menjadi penting hukum Islam dari
masa ke masa pada dasarnya seringkali bertolak dari adanya gap
antara konstruksi hukum dengan aplikasinya di lapangan.
Sekilas Gambaran Metode Penemuan Hukum
Metode penemuan hukum merupakan suatu proses
individualisasi dan kongkretisasi peraturan-peraturan umum
dengan mengaitkannya kepada peristiwa-peristiwa atau kasuskasus tertentu. Dengan demikian, penemuan hukum bersifat
klinis, tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan apa hukum
atas suatu kasus tertentu tersebut? Penemuan hukum
5Syamsul
Anwar, “Argumen A Fortiori dalam Metode Penemuan
Hukum Islam” dalam Syamsul Anwar, Metodologi Hukum Islam (Kumpulan
makalah tidak diterbitkan), 45.
6Muhammad Iqbal, Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam, ter. Osman
Raliby (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 204.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
3
Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”
(rechtsvinding) memiliki perbedaan dengan penelitian hukum
(rechtsonderzoek).7 Penelitian hukum berusaha menyelidiki hukum
sebagai suatu fenomena sosial dengan mempelajari hubungannya
dengan fenomena sosial lainnya, baik sebagai variabel
independen yang mempengaruhi masyarakat, maupun sebagai
variabel dependen yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan
masyarakat. Di samping itu, penelitian hukum juga melakukan
penyelidikan normatif terhadap hukum untuk melakukan
inventarisasi peraturan hukum, menemukan asas-asasnya
(doktrin hukum), meneliti taraf sinkronisasi dan sistematisasi
hukum serta menemukan hukum untuk menyelesaikan suatu
perkara in concreto. Dengan demikian, penemuan hukum
(rechtsvinding) hanyalah sebagian dari penelitian hukum
(rechtsonderzoek).8
Metode penemuan hukum tidak hanya dikenal dalam
konstelasi hukum Islam, tetapi dalam hukum Barat pun jauh
lebih maju. Akan tetapi, para ahli hukum Barat lebih menyukai
penggunaan istilah pembentukan hukum dari pada istilah
penemuan hukum. Dalam hukum Barat, seorang hakim yang
bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal perundangundangan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk
menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Hakim memiliki
kekuatan pembentuk hukum, namun kedudukan hakim
bukanlah pemegang kekuasaan legislatif. Oleh sebab itu,
keputusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang
berlaku seperti peraturan umum lainnya. Dengan demikian,
keputusan hakim hanya berlaku kepada pihak-pihak yang
bersangkutan saja.9
Dalam dunia Islam, dari sekian banyak pola pemikiran Islam
yang bercorak pembaruan tentu berimplikasi pada aspek hukum
Islam, baik secara metodologis maupun wacana. Oleh karena itu,
metode pembaruan hukum Islam bukanlah sebuah metode yang
terlepas dari pembaruan pemikiran. Hal tersebut perlu pelacakan
yang cermat karena tidak semua tokoh mempunyai perhatian
7Syamsul
8Ibid.
Anwar, “Teori…, 274.
9Baca, C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia
(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 65.
4
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”
yang khusus terhadap hukum Islam. Terlebih lagi, bila ditarik ke
dalam wilayah hukum keluarga muslim khususnya, dibutuhkan
upaya penyesuaian, bahkan modifikasi terhadap teori-teori
pemikiran yang ditawarkan para tokoh yang berkaitan dengan
hukum Islam.
Dalam sejarah perkembangan hukum Islam di dunia Sunni,
Al-Risālah karya Al-Shafi‘i dianggap buku rintisan pertama
tentang U╣ūl fiqh. Penulisannya bercorak teologis deduktif yang
kemudian diikuti oleh para ahli ushul mazhab mutakallimun
(Shafi‘iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Mu‘tazilah). Setelah kurang
lebih lima abad (dari abad ke-2 H. sampai 7 H.) baru mengalami
perbaikan dengan munculnya Al-Shā╢ibī (w.1388 M.) yang
menambahkan teori Maqāshīd al-Sharī’ah yang mengacu pada
maksud Allah yang paling mendasar sebagai pembuat hukum.
Enam abad kemudian sumbangan Al-Shā╢ibī direvitalisasikan lagi
oleh para pembaharu U╣ūl fiqh, seperti Muhammad Abduh (w.
1905 M.), Rashid Ri╨a (w. 1935 M.), Abdul Wahab Khallaf (w.
1956 M.), Allal al-Fasi (w. 1973 M.) dan Hasan Turabi. Karena
tidak menawarkan teori baru, kecuali merevitalisasi prinsip
ma╣la╪ah (kebaikan) yang ditawarkan Al-Shā╢ibī melalui teori
maqā╣īd-nya, Weil B. Hallaq mengkategorikan para pembaharu di
bidang ushul tersebut ke dalam kelompok pembaharu penganut
utilitarianisme.
Sementara itu, pertanyaan tentang bagaimanakah teks suci
dapat dipahami dan kemudian dijalankan dalam konteks dunia
modern yang tentunya tidak lagi sama dengan konteks zaman
Nabi belumn terjawab. Pernyataan semacam itu, menurut
sebagian pakar seperti Muhammad Iqbal, Mahmud Muhammad
Taha, Abdullah Ahmed An-Naim, Muhammad Said Ashmawi,
Fazlur Rahman, dan Muhammad Syahrur, sama sekali tidak
dapat diselesaikan dengan berpijak pada prinsip ma╣la╪ah klasik
di atas. Mereka beranggapan prinsip ma╣la╪ah tidak lagi memadai
untuk membuat hukum Islam tetap relevan di dunia modern.
Weil B. Hallaq menamakan kelompok ini dengan aliran
liberalisme keagamaan karena cenderung berdiri pada paradigma
yang terlepas dari pada paradigma klasik.10
10A. Khudori Sholeh (ed), Pemikiran Islam Kontemporer (Yogyakarta,
Jendela, 2003), 5.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
5
Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”
Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu
kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari
munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak
masing-masing sesuai dengan latar belakang sosiokultural dan
politik di mana mazhab hukum itu tumbuh dan berkembang. 11
Perkembangan yang dinamis dan kreatif ini setidaknya didorong
oleh tiga faktor utama: Pertama, dorongan keagamaan. Islam
merupakan sumber norma dan nilai normatif yang mengatur
seluruh aspek kehidupan kaum muslimin, maka kebutuhan
untuk membumikan norma, dan nilai atau pun mengintegrasikan
dalam kehidupan kaum muslim, selalu muncul ke permukaan.
Demikian halnya dengan hukum Islam itu sendiri, dimana ia
merupakan kebutuhan pokok masyarakat muslim. Kedua, dengan
meluasnya domain politik Islam pada masa khalifah ‘Umar,
maka terjadi pergeseran-pergeseran sosial yang pada gilirannya
menimbulkan sejumlah besar problem baru yang berhubungan
dengan hukum Islam. Ketiga, independensi para pakar hukum
Islam dari kekuasaan politik. Kemandirian ini telah
menyebabkan mereka mampu mengembangkan pemikiran
hukum, tanpa mendapat rintangan, selaras dengan pemahaman
mereka masing-masing.
Menurut Hasbi Al-Shiddiqiey, dalam paradigma U╣ūl fiqh
klasik terdapat paling tidak lima prinsip yang memungkinkan
hukum Islam bisa berkembang mengikuti zaman. Prinsif
tersebut adalah: 1) Prinsip Ijma‘; 2) Prinsip Qiyas; 3) Prinsip
Ma╣la╪ah Mursalah; 4) Prinsip memelihara Urf ; dan 5) Prinsif
berubahnya hukum dengan berubahnya masa. Kelima prinsip
tersebut dengan jelas memperlihatkan betapa fleksibelnya
hukum Islam. Dengan berlalunya waktu dan tempat,
perkembangan hukum Islam yang dinamis dan kreatif pada masa
awalnya kemudian menjelma ke dalam bentuk mazhab-mazhab
yang masyhur di kalangan masyarkat Islam sendiri.
Dengan terjadinya kristalisasi pada mazhab-mazhab tersebut,
hak untuk berijtihad mulai dibatasi dan pada gilirannya
dinyatakan tertutup oleh para ulama yang fanatik dengan guru
mereka sebelumnya. Akibatnya, terjadi semacam konsensus
11Ibid.
6
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”
bahwa tidak seorang pun yang boleh mengklaim memiliki
kualifikasi untuk melaksanakan ijtihad mutlak. Jadi secara
teoritis, ijtihad memang tidak dinyatakan tertutup, tetapi
kualifikasinya yang diformat sedemikian rumit.12
Jenis Metode Penemuan Hukum Islam
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum Islam
merupakan sapaan (khi╢āb) Allah. Posisi manusia hanya bisa
mencari dan menemukannya. Hal tersebut kemudian
mendorong pada perkembangan metode-metode penemuan
hukum Islam. Dalam sejarah, dikenal banyak metode penemuan
hukum. Medode-metode paling tidak dapat diklasifikasikan
menjadi tiga model, yaitu metode interpretasi linguistik, metode
kausasi, dan metode penyelarasan.13 Berikut penjelasan
selengkapnya.
Metode pertama, yakni metode interpretasi linguistik
merupakan metode penemuan hukum yang beroperasi dengan
melakukan interpretasi terhadap teks-teks al-Qur’an dan hadis.
Dengan demikian, metode linguistik digunakan terkait dengan
kasus-kasus yang sudah ada teks hukumnya, namun teks hukum
tersebut masih kabur (tidak jelas), karena di dalamnya terdapat
ayat-ayat hukum yang mutashābih. Pola kajian yang digunakan
dalam metode intepretasi linguistik menghasilkan empat
taksonomi pernyataan hukum dari teks-teks hukum, yaitu:
Pertama, dari segi tingkat kejelasannya. Kedua, dari segi polapola penunjukkan kepada hukum yang dimaksudkan. Ketiga,
dari segi luasan maupun sempitnya cakupan pernyataan hukum.
Keempat, dari segi bentuk-bentuk formula taklif dalam
pernyataan. 14
Dalam taksonomi pertama, metode interpretasi linguistik
meneropong pada tingkat kejelasan sebuah teks. Dari hal ini,
kemudian berimplikasi pada munculnya dua kategori baru, yaitu
teks pernyataan hukum yang jelas dan teks pernyataan hukum
yang tidak jelas. Teks pernyataan hukum yang jelas dapat
12Taufiq
Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas
Pemikiran Hukum Fazlur Rahman (Bandung: Mizan, 1989), 33-5.
13Syamsul Anwar, “Teori …, 275.
14Ibid.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
7
Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”
dibedakan menjadi ẓāhir, nā╣╣, mufassar dan mu╪kam. Sedangkan
teks pernyataan hukum yang tidak jelas dapat dibedakan menjadi
khāfī, mushkil, mujmāl dan mutashābih. Perbedaan mendasar dari
kategori yang jelas (wa╨ih) dan tidak jelas (mubham) adalah bila
yang terakhir dalam mencapai kejelasan membutuhkan qarīnah
(petanda) eksternal maka yang pertama dapat dijelaskan dengan
menganalisis teks itu sendiri. Tingkat kejelasan dalam masingmasing dan antar kategori-kategori itu berkaitan dengan luasnya
analisis tekstual (atau eksplikasi) yang dibutuhkan. Berikut tabel
dari implikasi penjelasan di atas:
Kategori pernyataan hukum yang jelas menurut mazhab
Hanafi adalah seperti tertera dalam tabel berikut:15
Tipe
Ẓâhir
Nâ╣╣
Mufassar
Muḥkam
Definisi
Teks yang
maknanya dapat
dipahami tanpa
petanda (qarînah)
eksternal meskipun
makna yang diacu
bukan makna yang
dimaksud
Teks yang
maknanya dapat
dipahami tanpa
qarînah eksternal.
Makna teks adalah
makna yang
dimaksud
Teks yang
maknanya sangat
jelas sehingga tidak
membutuhkan
penjelasan lebih
lanjut
Teks yang
maknanya sangat
jelas sehingga tidak
Contoh
Sesungguhnya
jual beli itu sama
dengan riba,
namun Allah
menghalalkan
jual beli dan
mengharamkan
riba (Qs. [2]:
275).
Kejelasan
Makna zahir teks
itu bahwa
transaksi
komersial
dibolehkan,
kecuali jual beli
yang mengandung
riba
Makna nâ╣╣ teks
itu adalah tidak
adanya persamaan
antara transaksi
komersial dan
riba.
Perempuan yang
berzina dan lakilaki yang berzina
maka deralah
tiap-tiap dari
keduanya 100
kali (Qs. [24]: 2)
Allah maha
mengetahui
segala sesuatu
Jumlah deraan
yang dikenakan
kepada keduanya
sangat jelas
Suatu teks yang
jelas yang
mengungkapkan
15Louay
Safi, Ancangan Metodologi Alternatif, Sebuah Refleksi Perbandingan
Metode Penelitian Islam dan Barat, ter. Imam Khoiri (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 2001), 53.
8
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”
Tipe
Definisi
membutuhkan
penjelasan lain dan
tidak dapat
dihapuskan
(nasakh)
Contoh
(Qs. [33]: 40)
Kejelasan
suatu kebenaran
umum yang tidak
dapat dihapuskan
Kategori pernyataan hukum yang tidak jelas menurut
mazhab Hanafi adalah seperti tertera dalam tabel berikut:16
Tipe
Definisi
Contoh
Kejelasan
Khâfî
Teks, sekalipun
maknanya secara
umum cukup
jelas, namun
membutuhkan
penjelasan
karena acuan
maknanya yang
spesifik
(1) Laki-laki dan
perempuan yang
mencuri
potonglah
tangan keduanya
(Qs. [5]: 38)
(2) Tidak ada
bagian waris bagi
pembunuh
(hadis)
Mushkil
Teks di mana
maknanya tidak
dapat diperoleh
dari ungkapanungkapannya
tanpa qarinah
eksternal
Mujmal
Teks yang
maknanya tidak
dapat diperoleh
dari
ungkapannya,
dan bagi mereka
yang
Perempuanperempuan yang
ditalak
hendaklah
menahan diri
selama tiga kali
qurû’ (Qs. [2]:
228)
Sesungguhnya
salat itu adalah
kewajiban yang
ditentukan
waktunya atas
orang-orang
yang beriman
Terdapat
ambiguitas
apakah orang
yang mencuri
uang melalui
penipuan
termasuk pencuri
dalam contoh 1.
dan apakah
pembunuh
dalam contoh 2
termasuk mereka
yang membunuh
secara tidak
sengaja.
Istilah qurû’
adalah
homonim,
mustarak dapat
bermakna
periode
menstruasi atau
masa suci.
Terma ‘salat’
adalah mujmal
yang harus
dijelaskan
dengan mencari
teks-teks penjelas
16Ibid.,
54.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
9
Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”
Tipe
Definisi
memahaminya
tidak menjumpai
qarînah linguistik
atau eksistensial.
Teks yang
maknanya tidak
dapat diperoleh
baik dari
ungkapannya
maupun dari
qarînah-qarînah
eksternal.
Kejelasan
maknanya
membutuhkan
eksplikasi
Mutashâbih
Contoh
Kejelasan
(Qs. [4]: 103)
Tangan Allah
berada di atas
tangan-tangan
mereka (Qs. [48]:
10).
Terma “tangan”
tidak dapat
dipahami dari
makna literalnya,
karena
bertentangan
dengan prinsip
fundamental ayat
“tidak ada
sesuatu –pun
yang
menyerupaiNya”. (Qs. [42]:
11)
Taksonomi kedua, metode linguistik menyelidiki pada segi
pola-pola penunjukkan kepada hukum yang dimaksudkan.
Penyelidikan ini kemudian memunculkan empat kategori
penunjukan makna (al-dalālah), yaitu: penunjukkan secara
ekspresif (dalalah al-ibarah), penunjukkan secara indikatif (dalālah
al-ishārah), penunjukkan secara tekstual (dalālah al-nā╣╣), dan
penunjukkan secara implisit (dalālah al-iqtidā’).
Kategori Penunjukan Makna (al-dalālah) menurut Hanafi:17
Klasifikasi
‘Ibârah
(ekspresif)
17Ibid.,
10
Definisi
Contoh
Makna
yang
diperoleh
dari
ungkapan
dan
dimaksudkan
oleh tanda makna literal
Artikel 374 kode
penal Mesir
menyatakan
“perempuan
yang telah
menikah yang
menjalani
hukuman karena
zina akan dijatuhi
hukuman penjara
Referensi
(dalâlah)
Perempuan yang
telah
menikah
yang
berzina
dapat
dijatuhi
hukam dua tahun
penjara. Suami
dapat
menghentikan
eksekusi
hukuman.
62.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”
Klasifikasi
Definisi
Ishârah
(Indikatif)
Makna yang
diinferensikan
dari ungkapan
sekalipun tidak
diungkapkan
atau
dimaksudkan
secara eksplisit
Nâ╣╣
(tekstual)
Makna yang
diperoleh dari
kontekstur tapi
tidak dari
ungkapan teks
Iqtiḍâ’
(implisit)
Makna yang
diperoleh dari
teks tetapi hanya
setelah
memasukkan
terma-terma
tertentu yang
meskipun
diasumsikan oleh
tanda, namun ia
diabaikan
Referensi
(dalâlah)
maksimal selama Perbuatan zina
dua tahun. Suami yang dilakukan
dapat
isteri adalah
membatalkan
suatu tindak
eksekusi
kejahatan
hukuman dengan terhadap suami,
menyetujui
bukan terhadap
melanjutkan
masyarakat.
hubungan
Hanya suami
perkawinan
yang berhak
menghentikan
pelaksanaan
hukuman
Suami dapat
menghentikan
permulaan
berbagai
tindakan hukum
yang dikenakan
terhadap
isterinya yang
berzina, karena
seseorang yang
dapat mencegah
pelaksanaannya
juga dapat
mencegah
prosedur
utamanya
Umatku
Umatku
diampuni karena diampuni
melakukan
dosanya yang
perbuatan sebab terkait dengan
kekeliruan, lupa kekeliruan …..
dan di bawah
paksaan (hadis)
Tanyalah kota
Tanyalah
negeri yang kami (penduduk)
berada di sana
kota….
dan kafilah yang
kami datang
bersamanya (Qs.
[12]: 82)
Contoh
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
11
Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”
Taksonomi ketiga merupakan penyelidikan metode linguistik
dari segi luas-sempitnya cakupan pernyataan hukum. Dari hal ini
kemudian ditemukan pernyataan hukum yang bersifat ‘āmm dan
khā╣╣, muṭlaq dan muqayyad, haqīqi dan majāzī, serta mushtarak.
Secara singkat, istilah-istilah tersebut mempunyai pengertianpengertian tersendiri, yakni: kata yang bersifat ‘amm merupakan
kata yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan
mencangkup apa saja yang bisa diterapkan kepadanya. 18
Sedangkan khā╣╣ merupakan implikasi berlawanan dari ‘āmm.
Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kata yang
bersifat āmm merupakan kata yang belum spesifik, sedangkan
kata yang bersifat khā╣╣ merupakan kata yang spesifik.
Sedangkan mu╢laq merupakan kata yang tidak terkualifikasi atau
pun terbatas penerapannya, sedangkan muqayyad merupakan kata
yang terkualifikasi.19 Mu╢laq juga dapat didefinisikan sebagai kata
yang menunjukkan pada hakekat kata itu apa adanya tanpa
memandang jumlah atau pun sifatnya, sedangkan muqayyad
merupakan kata yang menunjukkan pada hakikat kata tersebut
dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu. 20
Adapun majāzī merupakan lafaz yang berbentuk homonim yang
mencangkup apa yang diistilahkan sebagai kepalsuan atau
ketidakrealistisan. Sebaliknya, haqīqi merupakan lafaz yang
maknanya dapat diketahui dari harfiyah-nya.21 Sedangkan
mushtarak merupakan kata yang menunjukkan pada lebih dari
satu makna.22
Taksonomi keempat adalah penyelidikan metode linguistik
yang ditilik dari segi bentuk-bentuk formula taklif dalam
pernyataan. Dari penyelidikan ini ditemukan adanya kategori
perintah (amr) dan larangan (nahi). Perintah (amr) dapat
18Wa╪bah
al-Zuhaylī, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, cet.ke-1 (Damaskus: Dār alFikr, 1986), 243-244. Lihat juga, Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Uṣūl al-Fiqh, cet.
ke-12 (Kuwait: Dār al-Qalam, 1976), 181.
19Muhammad Hashim Kamali, Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Usul
al-Fiqh), ter. Noorhaidi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 144-5.
20Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, ter. Saefullah Ma’sum (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1999), 255-256.
21Muhammad Hashim Kamali, Prinsip …, 148.
22Ibid., 152.; Wa╪bah al-Zuhaylī, Uṣūl …, 283.
12
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”
didefinisikan sebagai permintaan lisan untuk melakukan sesuatu
yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada
orang yang kedudukannya lebih rendah.23 Menurut pendapat
jumhur, perintah itu sendiri, apabila tidak disertai dengan
petunjuk-petunjuk atau kejelasan yang memberinya makna
khusus, menyatakan kewajiban atau hanya permintaan yang
tegas. Tetapi hal tersebut dapat berubah apabila ada petunjukpetunjuk lain yang dapat menarik perintah kepada mubah, sunah
bahkan variasi makna lainnya.24
Metode kedua, yakni metode kausasi merupakan metode
penemuan
hukum
yang
penting
karena
berupaya
mengkonstruksi hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ada teks
hukumnya. Metode kausasi berupaya untuk menyelidiki pondasi
yang menjadi dasar tegaknya hukum Islam. Dalam hal ini,
metode kausasi ini kemudian dikategorikan menjadi dua model,
yaitu yang mendasari adanya hukum pada ‘illat, dan yang
mendasari adanya hukum pada maqā╣id al-sharī’ah. Metode
kausasi berusaha melakukan penggalian causa legis dari hukum
kasus pararel untuk diterapkan kepada kasus serupa yang baru.
Apa yang dilakukan hakim atau ahli hukum di sini adalah binā’ alhukm ‘ala al-‘illah (pendasaran hukum kepada causa legis). Apabila
tidak ada kasus paralel, maka pendasaran hukum kepada causa
legis tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu penemuan hukum
dapat dilakukan dengan pendasaran hukum kepada causa finalis
hukum, yaitu maqāṣid al-sharī’ah. Dengan kata lain, dilakukan ta’līl
al-a╪kām bi maqāsid al-sharī’ah.25
Model pertama, yaitu yang mendasari adanya hukum pada
‘illat biasanya juga disebut dengan qiyas (analogi). Qiyas seringkali
didefinisikan dengan menerangkan hukum sesuatu yang tidak
ada nāṣ-nya dengan sesuatu hukum yang ada nash-nya, dengan
asumsi adanya persamaan ‘illat.26 Dalam hal ini, qiyas memiliki
empat unsur pokok yaitu: (1) kasus baru (far’) yang
membutuhkan solusi hukum; (2) kasus asli (a╣l) yang ada dalam
sumber-sumber asli al-Qur’an, sunah dan konsensus; (3) alasan,
23Wa╪bah
al-Zuhaylī, Uṣūl …, 218.
Hashim Kamali, Prinsip …, 180.
25Syamsul Anwar, “Argumen …, 45.
26Abdul Wahab Khalaf, Ilmu …,52.
24Muhammad
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
13
Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”
ratio legis (‘llah), sifat umum yang ada pada kasus baru dan kasus
asli; dan (4) norma hukum (hukm) yang dinisbatkan kepada kasus
baru dan karena kesamaan antara dua kasus, yang ditransfer dari
kasus lama ke kasus baru.27
Model kedua, yaitu yang mendasari adanya hukum pada
maqā╣id al-sharī’ah. Model ini bermaksud mencapai, menjamin,
dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia.28 Untuk
memenuhi harapan tersebut, kemudian disusun prioritas yang
berbeda namun saling melengkapai, yaitu: al-darūriyyāt, al-hājiyāt
dan al-ta╪sīniyāt. Al-darūriyyāt merupakan aspek kepentingan
primer yang ketiadaannya dapat merusak kehidupan manusia.
Paling tidak ada lima aspek kepentingan yang harus dilindungi,
yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.29 Adapun al-hājiyāt
merupakan kebutuhan sekunder, yaitu sesuatu yang dibutuhkan
oleh manusia untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang
termasuk dalam aspek al-darūriyyāt. Sedangkan al-ta╪sīniyāt
merupakan kebutuhan tertier yaitu sesuatu yang kehadirannya
bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat memperindah
proses perwujudan kepentingan al-darūriyyāt dan al-hājiyāt.30
Metode ketiga, penyelarasan, yakni metode yang berupaya
menyelaraskan berbagai dalil hukum yang mungkin secara ╬ahir
bertentangan satu sama lain. Untuk itu, dalam metode
penyelarasan kemudian dikembangkan teori nasakh dan tarjīḥ.
Secara sederhana, nasakh merupakan penghapusan atau
penggantian suatu ketentuan sharī’ah oleh ketentuan yang lain
dengan syarat bahwa yang disebut terakhir muncul belakangan
dan kedua ketentuan itu ditetapkan secara terpisah.31 Adapun
tarjih merupakan metode yang digunakan bila muncul dua na╣╣
yang secara ╬ahir yang saling bertentangan.32
27Wael
B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Usul Fiqh
Mazhab Sunni, ter. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2001), 123.
28Yudian W. Aswin, “Maqāṣīd al-Sharī’ah sebagai Doktrin dan Metode”,
Jurnal Al-Jami’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. No. 58, tahun 1995, 98.
29Wa╪bah al-Zuhaylī, Uṣūl…, 1020.
30Yudian W. Aswin, Maqāṣīd …, 99-100.
31Muhammad Hashim Kamali, Prinsip…, 193.
32Lebih lanjut mengenai metode ini, lihat, Abdul Wahab Khalaf, ‘Ilm
Uṣūl…, 229-32.
14
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”
Metode Penemuan Hukum Islam: Sebuah Catatan
Dari penjelasan di atas, ditemukan tiga model metode
penemuan hukum Islam, yaitu: metode intepretasi linguistik,
kausasi, dan penyelarasan. Tiga model ini merupakan metode
yang selama ini digunakan oleh para pemikir untuk menemukan
konstruksi hukum terhadap suatu kasus yang ada. Tiga model itu
memberi petunjuk bahwa hukum dalam Islam hanya dapat dicari
dan diderivasi dari teks-teks, yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah. Jadi,
kecendrungan tekstualitasnya sangat kuat.
Kecendrungan ini dapat dilacak dari konstruksi hukum Islam
yang menganggap bahwa hukum tidaklah dibuat, tetapi
ditemukan. Menurut Coulson, Tuhan yang merencanakan,
namun manusia yang memformulasikannya.33 Konstruksi ini
merupakan implikasi dari paradigma bahwa hukum Islam
merupakan bentuk sapaan (khītāb) Tuhan kepada hamba-Nya.
Dengan adanya pernyataan tersebut, persoalan hukum Islam
akan memiliki problem serius, yaitu bahwa hukum Islam
seringkali berupaya menciptakan law in book dan menafikan law in
action.34 Akibatnya, pada tataran empiris, sebuah teori yang
diidealkan seringkali tidak berfungsi atau pun gagal pada tingkat
aplikasinya. Hal inilah yang mendorong Coulson menjelaskan
adanya konflik dan ketegangan yang bersumber dari teori dan
praktek dalam hukum Islam.35 Walaupun rumusan Coulson
mendapatkan kritik begitu tajam dari Muslehuddin,36 namun
dalam kenyataannya, konflik antara idealisme dan realisme
hukum Islam dapat dirasakan dengan nyata di hadapan kita.
Metode penemuan hukum yang sangat tekstual, tidak lahir
secara kebetulan saja. Sebaliknya, hal tersebut muncul sebagai
33Noel
J. Coulson, Konflik …, 2.
Anwar, ada lima karakteristik epistemik kajian fiqh, salah
satunya adalah pemusatan pada studi hukum Islam sebagai law in book, tidak
mencangkup law in action. Lihat juga, Syamsul Anwar, “Paradigma Fikih
Kontemporer: Mencari Arah Baru Telaah Hukum Islam”, dalam Syamsul
Anwar, Metodologi Hukum Islam (Kumpulan makalah tidak diterbitkan), 9.
35J. Coulson, Konflik …, 71-94.
36Lihat, Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran
Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, ter. Yudian Wahyudi Asmin
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 166-78.
34Menurut
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
15
Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”
karakter dari satu epistemologi, bahkan pandangan hidup
(weltanschauung) tertentu. Dominasi nalar bayani sangat tampak
dalam spektrum sejarah pemikiran hukum Islam. Walaupun
beberapa ulama telah mencoba melakukan terobosan dengan
merumuskan paradigma baru, namun sangat jelas, masih adanya
nuansa tekstualitas yang sangat kental dan sulit ditinggalkan.
Mahmud Muhammad Taha misalnya, berusaha merumuskan
metode yang menggabungkan nalar bayānī dan ‘irfānī,37 namun
tetap saja dominasi teks masih begitu kentara. Fazlur Rahman
dan Syahrur pun demikian, berpendapat hukum Islam nampak
masih memusatkan pada analisis normatif-tekstual.38
Untuk menjembatani adanya ketimpangan antara tekstualitas
dengan dimensi sosial empiris, dan untuk menyelesaikan krisis
epistemik kajian fiqh yang terasa menafikan law in action, maka
harus dicarikan metode penemuan hukum yang lebih tepat dan
memadai. Sebuah konstruksi metode penemuan hukum yang
tidak hanya menekankan pada analisis normatif-tekstual dan
meniadakan analisis sosial-empiris. Adanya kecenderungan
untuk tidak terlalu berlebihan pada analisis sosial-empiris dan
menafikan analisis normatif-tekstual.
Tawaran yang perlu mendapatkan perhatian datang dari
Louay Safi, metode penemuan hukum “terpadu”. Metode ini
menggabungkan analisis normatif-tekstual dengan sosial-empiris.
Kerangka dasar metode itu berpijak pada dua prosedur, yakni
inferensi tekstual dan inferensi historis. Adapun langkah
prosedur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pertama, prosedur inferensi tekstual. Prosedur ini
dimaksudkan aturan dan konsep dari wahyu secara sistematis.
Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam prosedur ini
adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi seluruh pernyataan baik dari al-Qur’an
maupun Nabi yang relevan dengan pertanyaan yang sedang
37Agus
Moh. Najib, “Kecendrungan ‘Irfani dalam Hukum Islam:
Pemikiran Mahmud Muhammad Taha” dalam M. Amin Abdullah dkk,
Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press,
2000), 314.
38Mengenai analisis terhadap pemikiran Rahman dan Syahrur, lihat,
Wael B. Hallaq, Sejarah…, 357-88.
16
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”
dibahas. Identifikasi itu bukanlah suatu prosedur mekanik
semata, tetapi mencakup pula analisis dan pendalaman
terhadap pemakaian linguistik.
2. Memahami makna pernyataan al-Qur’an yang relevan, secara
individual dan dalam kaitannya dengan yang lain. Dalam hal
ini, pernyataan al-Qur’an tidak dapat dipahami semata-mata
dengan menganalisis penggunaan leksikal terhadap termaterma individual. Setiap pernyataan itu harus ditempatkan
dalam tiga konteks yang saling terkait: konteks tekstual,
konteks wacana dan konteks eksistensi.
3. Berkaitan dengan ta’līl terhadap teks, yaitu causa efficien yang
menjadi dasar adanya perintah atau petunjuk,
mengidentifikasi sifat umum yang dimiliki oleh objek yang
berbeda-beda, yang menjustifikasi acuan penggunaan terma
yang sama. Pengidentifikasian ‘illat suatu aturan merupakan
langkah pertama dalam upaya menemukan prinsip-prinsip
universal yang mengatur berbagai pernyataan sharī’ah.
4. Membawa kesatuan dan keteraturan ke dalam berbagai
aturan dan prinsip yang diderivasikan dari teks wahyu. Ini
berarti bahwa berbagai aturan perlu dibangun ke dalam suatu
sistem yang komprehensif dan konsisten secara internal
melalui proses abstraksi yang terus menerus, kemudian ia
dimasukkan ke dalam serangkaian aturan lain yang memiliki
tingkat abstraksi yang lebih tinggi.39
Kedua, prosedur inferensi historis. Prosedur ini dilakukan
melalui empat langkah, berikut adalah tahapan-tahapannya:
a) Menganalisis aksi individu yang termasuk ke dalam
fenomena sosial yang sedang dibahas sehingga diketahui tiga
faktor determinan, yaitu tujuan, motif, dan aturan. Tujuan
merupakan seluruh obyek yang dikemukakan aktor untuk
diwujudkan; motif adalah dorongan psikologis aktor atau
motivasi untuk berbuat dari komitmen kepada suatu prinsip
moral atau dari kepentingan diri; aturan merupakan
prosedur teknis yang harus diikuti aktor untuk mencapai
tujuan perbuatannya. Klasifikasi berbagai mode atau tipe aksi
berdasarkan pada kesamaan atau perbuatan komponen. Aksi
39Louay
Safi, Ancangan …, 217-23.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
17
Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”
yang mempunyai tujuan sama, membentuk suatu kelompok
yang homogen, sementara aksi yang memiliki tujuan berbeda
membagi populasi dalam kelompok heterogen.
b) Upaya-upaya untuk megindentifikasi aturan-aturan universal
yang membangun interaksi antara berbagai kelompok yang
diidentifikasi dalam langkah kedua. Untuk itu, maka polapola kerjasama dan konflik, dominasi dan submisi,
pertumbuhan dan kemuduran, harus dikaji secara komparatif
melampaui batasan waktu dan geografis.
c) Aturan-aturan universal yang diperoleh dalam tahap
selanjutnya perlu disistematisasikan dalam suatu bentuk yang
tidak berbeda dari bentuk yang digunakan dalam derivasi
tekstual. Sistematisasi ini dimaksudkan untuk menghilangkan
inkonsistensi internal di dalam sistem aturan, baik ang
diperoleh dari derivasi historis maupun wahyu.40 Aturanaturan inferensi tekstual dan inferensi historis menunjukkan
pada pola-pola general inferensi ilmiah yang digunakan
dalam dua pendekatan itu. Dari dua model inferensi itu lalu
merujuk pada pola inferensi terpadu. Pola general inferensi
terpadu dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 Analisis teks atau fenomena ke dalam komponenkomponen dasarnya, yaitu pernyataan atau aksi.
 Pengelompokan pernyataan atau aksi yang sama di bawah
satu kategori
 Mengidentifikasi aturan-aturan yang menyatukan
berbagai kategori.
 Identifikasi aturan-aturan dan tujuan-tujuan general yang
membangun interaksi atau inter-relasi berbagai kategori.
 Sistematisasi aturan-aturan yang diperoleh dari prosedurprosedur sebelumnya (menghilangkan kontradiksi).41
Dengan tawarannya mengenai model penemuan hukum
terpadu ini, Safi tampaknya berusaha menyejajarkan pentingnya
telaah normatif-tekstual dengan telaah sosial-empiris. Dengan
demikian, konstruksi hukum yang muncul lebih mampu
diaplikasikan dalam ranah realitas.
40Ibid.,
41Ibid.,
18
223-7.
227.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”
Catatan Akhir
Hukum merupakan sesuatu yang harus dicari sekaligus
ditemukan kembali, demi asas manfaat dalam kehidupan
beragama manusia. Hukum Islam merupakan “pemberian” dari
Allah yang harus dilestarikan dalam formulasi baru sesuai
dengan konteks zaman dan tempat di mana masyarakat
berinterkasi. Tawaran Safi tentang metode penemuan hukum
“terpadu” sangat menarik untuk dicermati. Akan tetapi, tawaran
tersebut tidak menutup kemungkinan muncul model-model lain
yang lebih baik lagi. Dengan demikian, Tawaran Safi, bisa
menjadi model sebuah penemuan hukum yang berorientasi pada
perpaduan antara analisis teks (normatif-tekstual) dan konteks
(sosial-empiris). Sebuah model yang membuat hukum Islam
tidak kehilangan relevansinya dalam konteks masyarakat
kontemporer dewasa ini. Umat Islam, tentu tidak mau dikatakan
hukumnya (baca: sharī‘ah) tidak mampu menjawab tantangan
zaman. Oleh sebab itu, perlu adanya kreasi yang terus menurus
dari para akademisi dan cendikiawan muslim yang peduli dengan
agamanya. Wa al-Lāh a‘lam bi al-shawāb.●
Daftar Pustaka
Anwar, Syamsul. 2000. “Teori Konformitas dalam Metode
Penemuan Hukum Islam al-Gazali” dalam M. Amin
Abdullah dkk, Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi.
Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
___________. “Argumen A Fostiori dalam Metode Penemuan
Hukum Islam” dalam Syamsul Anwar, Metodologi Hukum
Islam (Kumpulan makalah tidak diterbitkan).
___________.”Epistemologi Hukum Islam”, dalam Syamsul
Anwar, Metodologi Hukum Islam (Kumpulan makalah tidak
diterbitkan).
___________. “Paradigma Fikih Kontemporer: Mencari Arah
Baru Telaah Hukum Islam”, dalam Syamsul Anwar,
Metodologi Hukum Islam (Kumpulan makalah tidak
diterbitkan).
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
19
Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”
Aswin, Yudian W. 1995. Maqasid al-Sharī’ah sebagai Doktrin dan
Metode, dalam Jurnal Al-Jami’ah IAIN Sunan Kalijaga.
Yogyakarta. No. 58.
Coulson, Noel J. 2001. Konflik dalam Yurisprudensi Islam, ter.
Fuad. Yogyakarta: Navila.
Hallaq, Wael B. 2001. Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk
U╣ūl Fiqh Mazhab Sunni, ter. E. Kusnadiningrat dan Abdul
Haris bin Wahid. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Iqbal, Muhammad. 1983. Pembangunan Kembali Alam pikiran Islam,
ter. Osman Raliby. Jakarta: Bulan Bintang.
Kamali, Muhammad Hashim. 1996. Prinsip dan Teori-Teori Hukum
Islam (U╣ūl al-Fiqh), ter. Noorhaidi. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Kansil, C.S.T. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum
Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Khalaf, Abdul Wahab. 1976. Ilmu U╣ūl Fiqh, cet. ke-12. Kuwait:
Dār al-Qalam.
Muslehuddin, Muhammad. 1997. Filsafat Hukum Islam dan
Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam,
ter. Yudian Wahyudi Asmin. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Najib, Agus Moh. 2000. “Kecendrungan Irfani dalam Hukum
Islam: Pemikiran Mahmud Muhammad Taha” dalam M.
Amin Abdullah, dkk. Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi.
Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
Safi, Louay. 2001. Ancangan Metodologi Alternatif: Sebuah Refleksi
Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat, ter. Imam
Khoiri. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Schacht, Josept. 1971. An Introduction to Islamic Law. London:
Oxford University Press.
Zahrah, Muhammad Abu. 1999. Ushul Fiqh, ter. Saefullah
Ma’sum. Jakarta: Pustaka Firdaus.
al-Zuhayli, Wahbah. 1986. U╣ūl al-Fiqh al- Islāmi, cet.ke-1.
Damaskus: Dār al-Fikr.
20
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
Fly UP