...

Korupsi dan Kehutanan : Titik Kritis Penyebab Korupsi di Sektor

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Korupsi dan Kehutanan : Titik Kritis Penyebab Korupsi di Sektor
Korupsi dan Kehutanan :
Titik Kritis Penyebab Korupsi di Sektor Kehutanan
Agus Affianto
Staf Pengajar Fakultas Kehutanan UGM – Direktur Eksekutif Indonesian Forestry and
Governance Institute (IFGI)
+62 81226999944
Email: [email protected] ; [email protected]
Disampaikan dalam seminar “Korupsi dan Kehutanan”, kerjasama antara Pusat Kajian Anti
(PuKAT) Korupsi Fakultas Hukum UGM dan United Nations Office on Drugs and Crime.
Maret 2011
perilaku pejabat publik yang secara tidak wajar dan tidak legal
memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya,
dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan
kepada mereka.
penyalahgunaan
kewenangan,
kesempatan,
atau sarana
perbuatan
melawan
hukum
KORUPSI
merugikan
keuangan negara
atau
perekonomian
negara
memperkaya
diri sendiri,
orang lain, atau
korporasi
FOREST COVER CHANGE 1990-2010
1990
250
2000
2010
China: +50 m ha
150
SE Asia: -33 m ha
100
50
di
a
bo
am
C
In
do
ne
si
a
La
o
PD
R
M
al
ay
si
a
M
ya
nm
ar
Ph
ili
pp
in
es
Th
ai
la
nd
Vi
et
N
am
0
C
hi
na
Area (million ha)
200
Wood production
250
150
100
50
0
19
67
19
72
19
77
19
82
19
87
19
92
19
97
20
02
20
07
Millions CUM .
200
Indonesia
Malaysia
Thailand
Philippines
Vietnam
Myanmar
Lao PDR
Cambodia
China
Produsen kayu tropis utama
(1000 m3)
Deforestasi & degradasi hutan
Tahun
Luas Hutan
(000 ha)
Sumber data
1950
162.290 Potret Keadaan Hutan Indonesia (FWI, 1997)
1980
119.700,5 Potret Keadaan Hutan Indonesia (FWI, 1997)
1985
118.545 FRA (FAO, 1990)
1990
99.409 FRA (FAO, 2010)
2000
97.857 FRA (FAO, 2010)
2010
94.432 FRA (FAO, 2010)
180.000,00
162.290,00
160.000,00
140.000,00
119.700,50 118.545,00
120.000,00
99.409,00 97.857,00 94.432,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
Penyebab Utama:
 Illegal Logging
 Alih Fungsi Kawasan
 Penerbitan Lisensi (IUPHHK)
yang tidak sesuai aturan
40.000,00
20.000,00
1950
1985
1990
2000
Luas Hutan ( 000 ha)
2005
2010
Korupsi ?
Sumber kayu
Legal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HPH/IUPHHK (ijin dari Kemenhut);
HTI/IUPHHK-HTI di hutan produksi (ijin dari Kemenhut);
IPK HTI dengan stok tebangan < 20 m³ (ijin tebangan oleh
Pemprov mewakili pemerintah pusat);
IPK Kebun (ijin tebangan oleh Pemprov mewakili pemerintah
pusat);
Hutan rakyat (di luar kawasan hutan);
Ijin Bupati untuk pelaksanaan penebangan di luar batas
kawasan hutan, untuk industri dan/atau masyarakat adat;
Hutan kemasyarakatan (HKm) (ijin hutan rakyat di hutan
produksi di keluarkan oleh Kemenhut);
HPH kecil (ijin 5000 ha kayu hutan alam berlaku untuk 25
tahun, dikeluarkan oleh Bupati antara 27 Januari 1999 dan 8
Juni 2002) jika potensi kayunya masih ada;
KDTI (dikeluarkan oleh Kemenhut kepada Masyarakat Adat
Pesisir, Krui, Lampung Barat);
Konsesi Kopermas yang disahkan oleh Menteri Kehutanan
dan atau dikeluarkan antara 27 Januari 1999 dan 8 Juni 2002;
Illegal
• Kawasan Konservasi
dan Hutan Lindung
• Ijin Bupati di dalam
kawasan hutan
(misalnya IPKTM,
HPHH, IPPK) yang
diterbitkan setelah 8
Juni 2002
• IPK HTI dengan stok
tebangan >20m3;
• Konsensi Kopermas
yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah
setelah Desember
2004
Sumber: Adinugroho, 2009
Titik Kritis Potensi Korupsi di Kehutanan
Belum
memadainya
peta kawasan
hutan, batas
kawasan
belum jelas
Pelanggaran
kriteria
pemberian
ijin
Perencanaan tataguna
kawasan, Tata batas
Alokasi Konsesi, Alih
Fungsi
Rantai Pemberian Ijin / Pengaturan
Tebangan
diluar blok,
LHC fiktif, Cuci
Mangkok
PUNGLI, SAKB
tdk dimatikan
Pembalakan (Perencanaan,
Pemanenan)
Pengangkutan
Pengolahan
Penjualan
Rantai PUHH (P.55, P.51, P.38/2009)
Pengurangan/
Penunggakan
PSDH/DR
Laporan Hasil
Produksi Fiktif
Sumber: TI yang disesuaikan
SAKO tdk
sesuai jenis,
PUNGLI
Kayu tanpa
SKAU, LMKB
tdk sesuai
Pelaporan
Kewajiban Finansial
(Pajak, PSDH, DR)
Upaya Pencegahan
• Penyediaan peta kawasan hutan yang mudah
diakses
• Tata batas kawasan yang jelas dan temu gelang
• Penguatan kelembagaan dan Kapasitas SDM
dalam proses perijininan kawasan dan PUHH
• Penyiapan sistem PUHH Online (timber tracking)
• Law Enforcement dengan sanksi hukum yg tegas
Fly UP