...

keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi
KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP. 220/MEN/X/2004
TENTANG
SYARAT-SYARAT
PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
KEPADA PERUSAHAAN LAIN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 65 ayat (5) Undang-undang Nomor 13
tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai perubahan dan/atau
penambahan syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
kepada perusahaan lain;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya
Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari
Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951
Nomor 4 ).
2. Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M tahun 2001 tentang
Pembentukan Kabinet Gotong Royong.
Memperhatikan :
1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional
tanggal 23 April 2004;
2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 19
Mei 2004;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN
SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN.
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1.
2.
3.
Perusahaan yang selanjutnya disebut perusahaan pemberi pekerjaan adalah :
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan,
milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara
yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain.
Perusahaan penerima pemborongan pekerjaan adalah perusahaan lain yang menerima
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan penerima pemborongan
pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
.
Pasal 2
1.
2.
Syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT, tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menteri dapat menetapkan ketentuan PKWT khusus untuk sektor usaha dan atau
pekerjaan tertentu.
.
Pasal 3
1.
2.
3.
4.
Dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan akan menyerahkan sebagian pelaksanakan
pekerjaan kepada perusahaan pemborong pekerjaan harus diserahkan kepada
perusahaan yang berbadan hukum.
Ketentuan mengenai berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecuali
bagi :
a. perusahaan pemborong pekerjaan yang bergerak di bidang pengadaan barang;
b. perusahaan pemborong pekerjaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan
dan perbaikan serta jasa konsultansi yang dalam melaksanakan pekerjaan
tersebut mempekerjakan pekerja/buruh kurang dari 10 (sepuluh) orang.
Apabila perusahaan pemborong pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan
menyerahkan lagi sebagian pekerjaan yang diterima dari perusahaan pemberi pekerjaan,
maka penyerahan tersebut dapat diberikan kepada perusahaan pemborong pekerjaan
yang bukan berbadan hukum
Dalam hal perusahaan pemborong pekerjaan yang bukan berbadan hukum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak
pekerja/buruh dalam hubungan kerja maka perusahaan yang berbadan hukum
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban
tersebut.
Pasal 4
1.
2.
3.
Dalam hal di satu daerah tidak terdapat perusahaan pemborong pekerjaan yang berbadan
hukum atau terdapat perusahaan pemborong pekerjaan berbadan hukum tetapi tidak
memenuhi kualifikasi untuk dapat melaksanakan sebagian pekerjaan dari perusahaan
pemberi pekerjaan, maka penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dapat diserahkan
pada perusahaan pemborong pekerjaan yang bukan berbadan hukum.
Perusahaan penerima pemborongan pekerjaan yang bukan berbadan hukum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab memenuhi hak-hak pekerja/buruh yang terjadi
dalam hubungan kerja antara perusahaan yang bukan berbadan hukum tersebut dengan
pekerjaan/buruhnya
Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dituangkan dalam perjanjian
pemborongan pekerjaan antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan
pemborong pekerjaan.
Pasal 5
Setiap perjanjian pemborongan pekerjaan wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya
hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
Pasal 6
1.
2.
3.
Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan pemborong pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan
pelaksanaan pekerjaan ;
b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan
dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan
agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;
c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan
tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan alur kegiatan kerja perusahaan pemberi pekerjaan.
d. tidak menghambat proses produksi secara langsung artinya kegiatan tersebut
adalah merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh
perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan
sebagaimana biasanya.
Perusahaan pemberi pekerjaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanan
pekerjaannya kepada perusahaan pemborong pekerjaan wajib membuat alur kegiatan
proses pelaksanaan pekerjaan.
Berdasarkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) perusahaan pemberi pekerjaan menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang utama dan
penunjang berdasarkan ketentuan ayat (1) serta melaporkan kepada instansi yang
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
.
Pasal 7
1.
2.
Perusahaan pemberi pekerjaan yang telah menyerahkan pelaksanaan sebagian pekerjaan
kepada perusahaan pemborong pekerjaan sebelum ditetapkan Keputusan Menteri ini tetap
melaksanakan perjanjian penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan
pemborongan pekerjaan sebagaimana telah diperjanjikan sampai berakhirnya perjanjian
pemborongan pekerjaan tersebut.
Dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berakhir, maka selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
Pasal 8
Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Fly UP