...

Ahli Waris Pengganti Perspektif Madzhab Nasional

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Ahli Waris Pengganti Perspektif Madzhab Nasional
AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KEWARISAN ISLAM
PERSPEKTIF MADZHAB NASIONAL
Oleh : Shobirin, S.H.I*
A. PENDAHULUAN
Masalah yang terus muncul dalam kehidupan sosial adalah jika terjadi suatu
penyelarasan relasi antara teori hukum dan perubahan sosial (modernisasipembangunan). Hukum yang diasumsikan tidak akan mengalami perubahan
ternyata juga menuntut adanya adaptabilitas hukum ketika ia menghadapi
perubahan sosial. Bahkan, karena dampak yang ditimbulkan oleh perubahan sosial
begitu hebat, hal itu menyebabkan hukum menjadi teralienasi. Akibatnya, muncul
kebutuhan baru akan suatu filsafat hukum yang mampu merespon perubahan sosial.
Ya, perubahan sosial tidak bisa dihindarkan dari kehidupan yang nyata,
seperti asumsi dan pandangan sebagian muslim bahwa hukum Islam adalah sesuatu
yang sakral dan eternal. Sehingga muncul asumsi bahwa perubahan sosial harus
menyesuaikan dengan hukum Islam, bukan sebaliknya, perubahan sosial
mempengaruhi penetapan hukum. Sebuah fenomena yang menjadikan munculnya
penilaian bahwa hukum Islam adalah hukum yang memiliki validitas abadi.1
Untuk menyikapi sakralitas dan keabadian hukum Islam, maka dilakukan
penangguhan terlebih dahulu sifat hubungan yang seolah-olah transendent, antara
Islam (sebagai agama) dengan formalisasi hukum Islam, yang selama ini dikenal
sebagai syari‟ah. Oleh Abdullah Ahmed an-Na‟im, syari‟ah bukanlah Islam itu
sendiri, melainkan ia hanyalah interpretasi terhadap nash yang pada dasarnya
dipahami dalam konteks historis tertentu,2 atau istilah Sahal Mahfud, merupakan
sebuah refleksi dari hukum Islam.
Fenomena tersebut terjadi pada hukum kewarisan Islam di Indonesia yang
mengalami perdebatan diantara “Madzhab Nasional”, sebutan istilah dari Hasbi
ash-Shiddieqy yang kemudian dilakukan perubahan oleh Hazairin menjadi
“Madzhab Indonesia”, suatu konsep yang jelas mengantisipasi ide Fiqh Indonesia
*Hakim Pengadilan Agama Kotabumi. Makalah ini dipresentasikan dalam acara diskusi Wilayah III (PA.
Kotabumi, PA. Liwa, PA. Blambangan Umpu) di Pengadilan Agama Krui, tanggal 19 April 2011.
1
Lihat uraian ini pada J.N.D. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, terj. Machnun Husein,
(Surabaya: Amarpress, 1991). Hal. 1-16
2
Abdullah Ahmed an-Na‟im, Dekonstruksi Syari‟ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan
Hubungan Internasional dalam Islam, (Yogyakarta: LKIS, 1994), hal. xxi
1
sebagaimana yang pernah ditawarkan oleh Hasbi ash-Shidieqy.3 Dengan meminjam
dari hasil penelitian Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, SH. MH,4 Hakim PTA
Pontianak, ada beberapa hal dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
khususnya tentang ahli waris pengganti yang kurang jelas pengaturannya dan dapat
menimbulkan penafsiran yang berbeda. Di antara sumber perdebatan yang terjadi
antara lain tentang :
Apakah penggantian ahli waris bersifat tentatif atau imperatif.
Apakah ahli waris pengganti hanya berlaku bagi ahli waris garis ke bawah atau
juga berlaku bagi ahli waris garis menyamping.
Apakah ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak,
atau secara relatif.
Dalam makalah ini, penulis lebih menarik pembahasan yang ditawarkan oleh
Firdaus Muhammad A. tersebut yang sebelumnya pernah dilakukan sebuah
penelitian pada Hakim Kalimantan Barat. Dengan alasan, wacana tentang ahli
waris pengganti sejak diundangkannya KHI pada tanggal 22 Juli 1991 hingga
sekarang selalu berkutat pada perbedaan sebagaimana tersebut di atas. Tidak hanya
itu, bahkan beliau memberikan solusi pemecahannya untuk meminimalisir
terjadinya multi-interpretasi jika nantinya KHI diperlukan harus dirubah.
B. PENGERTIAN AHLI WARIS PENGGANTI
Istilah ahli waris pengganti dalam bahasa Belanda disebut dengan
plaatsvervulling. Penggantian tempat dalam hukum waris disebut dengan
penggantian ahli waris, yaitu meninggal dunianya seseorang dengan meninggalkan
cucu yang orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu. Cucu ini menggantikan
posisi orangtuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek
atau neneknya.
Besarnya bagian yang seharusnya diterima oleh cucu adalah sejumlah bagian
yang seharusnya diterima orangtuanya jika mereka masih hidup. Istilah
3
Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta: Tintamas, 1982), hal. 5-6, sebagaimana yang
dikutip oleh Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, (Jakarta: INIS,
1998), hal. 76, dalam Muhsun Fuad, Hukum Islam Indonesia; dari Nalar Partisipatoris Hingga
Emansipatoris, (Yogyakarta: LKIS, 2005), hal. 78
4
Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan,SH. MH. (Hakim PTA Pontianak), Silang Pendapat Tentang Ahli
Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya.
2
penggantian tempat ini hanya dikenal dalam hukum barat (BW) dan hukum adat
namun tidak dikenal dalam hukum Islam.
Menurut Raihan A. Rasyid5, istilah ahli waris pengganti dibedakan antara
orang yang disebut “ahli waris pengganti” dan “pengganti ahli waris”. Menurutnya,
ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena
keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai
ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu
laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.
Sedangkan pengganti ahli waris adalah orang yang sejak semula bukan ahli
waris tetapi karena keadaan tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin menerima
warisan namun tetap dalam status bukan sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris
meninggalkan anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang
tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Keberadaan cucu disini sebagai
pengganti ahli waris.
Apa yang disebut dengan plaatsvervulling dalam KUHPerdata, wasiat
wajibah dalam undang-undang Mesir dan pasal 185 KHI oleh Raihan A.Rasyid
dinamakan pengganti ahli waris, bukan ahli waris pengganti. Namun demikian,
apapun sebutannya, yang pasti dalam KHI digunakan sebutan ahli waris pengganti.
Dalam kitab Faraid klasik yang termuat dalam kitab fiqih, telah mengenal
ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris yang di gantikan
kedudukannya oleh anak keturunannya. Namun istilah yang digunakan bukan ahli
waris pengganti, Apapun istilahnya pada hakekatnya sama, namun tidak mutlak.
Menurutnya, yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris Pengganti hanya
keturunan dari anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris, yakni
hanya cucu laki-laki dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki (Ibnul-Ibni
dan Bintul-Ibni) yang dapat menerima warisan dari kakeknya, itu pun bagiannya
telah ditentukan secara pasti baik sebagai ashobah maupun dzawil-furudl. Contoh,
bintu ibnin jika menerima bersama seorang anak perempuan maka mendapat
bagian 1/6. sedangkan cucu laki-laki maupun cucu perempuan dari keturunan anak
perempuan (Ibnul-Binti dan Bintul-Binti) tidak dapat menerima bagian warisan
dari kakek/neneknya karena termasuk dzawul Arham.
5
Mimbar Hukum No.23, Tahun VI, 1995, h.54
3
C. KONSEP AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SISTEM HUKUM
Konsep ini mengetengahkan beberapa pandangan yang berbeda dari berbagai
kalangan baik akademisi, praktisi dan ulama yang pro dan kontra tentang ahli waris
pengganti sebagai bagian kewarisan yang sah menurut hukum. Misalnya perdebatan
dikalangan peserta Rakernas tahun 2009 di Palembang, diawali dengan presentasi
Habiburrahman (Hakim Agung MA) yang mengritik pemikiran Hazairin bahwa
Hazairin sebagai anak hukum adat yang menginduk kepada Van Vollenhoven dan
Snouck Hourgronje. Di bukunya, Hazairin mengaku sebagai mujtahid tetapi tulisantulisannya tidak mencerminkan layaknya mujtahid.6 Oleh karenanya, Hazairin
dianggap tidak layak untuk menafsirkan ketentuan ahli waris pengganti berdasarkan
hukum adat.
Kemudian menuai respon beragam oleh peserta salah satunya seperti
Mukhsin Asyrof, KPTA Palembang mengungkapkan ketentuan ahli waris pengganti
meskipun tidak disebutkan dalam fiqih sebagaimana wasiat wajibah namun ini
dimaksudkan untuk memberikan keadilan kepada para ahli waris. Sementara K.H.
Azhar Basyir yang memimpin rapat penyusunan KHI menyebutkan bahwa pasal ahli
waris pengganti ini disahkan melalui kesepakatan para ulama.
Ahli Waris Pengganti Perspektif Hazairin.
Konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin7 merupakan hasil
pemikirannya dalam menafsirkan kata mawali yang ada dalam al-Qur‟an surah anNisa‟ ayat 33 :
Terjemahannya, “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu
bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orangorang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada
mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”
Secara bebas Hazairin menerangkan bahwa teks Ayat 33 Surah an-Nisa
mengandung makna bahwa Allah mengadakan mawali8 untuk si fulan dari harta
peninggalan orangtua dan keluarga dekat (serta allazina „aqadat aymanukum) dan
6
http://www.pa-lubukbasung.net
Hazairin, Hukum Kewarisan Bilaterral Menurut Al-Qur‟an dan Hadits, (Jakarta: Tintamas, 1982), hal.16
8
Mawali adalah orang-orang yang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara
mereka dengan pewaris, disebabkan karena orang yang menjadi penghubung tersebut telah mati lebih
dahulu dari pewaris, yang mana ia seharusnya menerima warisan kalau ia masih hidup.
7
4
bahwa untuk itu berikanlah kepada mawali itu (hak yang menjadi) bagiannya. Fulan
dianggap sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan kata walidan dan aqrabun
yang menjadi pewaris. Apabila yang menjadi pewaris adalah orangtua (ayah atau
ibu), ahli waris adalah anak dan atau mawali anak, demikian menurut Hazairin. Jika
anak-anak itu masih hidup, tentu merekalah yang secara serta merta mengambil
warisan berdasarkan Ayat 11 Surah an-Nisa.9
Ketentuan ini oleh Hazairin sesuai dengan sistem kewarisan yang
dikehendaki dalam Islam yang menganut azas bilateral.10 Berbeda dengan Bangsa
Arab
yang
menganut
azas
patrilineal11
akibat
interaksi
budaya
yang
mempengaruhinya. Dengan demikian, konteks Indonesia lebih tepat dengan sistem
kewarisan Islam berdasarkan asas bilateral, seperti umumnya yang telah berjalan di
masyarakat Jawa dan sekitarnya.
Ada dua syarat yang harus dipenuhi mawali tampil sebagai ahli waris, yaitu:
1) orang yang menghubungkan antara mawali dengan pewaris harus telah meninggal
lebih dahulu, dan 2) antara mawali dengan pewaris terdapat hubungan darah. Dengan
adanya syarat hubungan darah ini, maka bagi janda dan duda tidak mempunyai
mawali. Mawali-mawali tersebut meliputi :
a. Mawali untuk anak, baik laki-laki maupun perempuan
b. Mawali untuk saudara, baik laki-laki maupun perempuan
c. Mawali untuk ibu, dan
d. Mawali untuk ayah
Ahli Waris Pengganti Perspektif KUHPerdata
. Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian
(plaatsvervulling) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah
lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 s/d 848 KUH Perdata.
Ahli waris pengganti dalam KUHPerdata menduduki kedudukan orang tuanya secara
mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan
warisan beralih kepadanya.
9
Idlo (International Development Law Organization) dan Harian Serambi, volume 67
Bilateral merupakan bentuk kekerabatan yang menentukan garis nasab melalui jalur bapak dan ibu.
Hal ini sesuai dengan al-Qur‟an surat al-Nisa‟ ayat 7.
11
Patrilineal merupakan bentuk kekerabatan yang menarik garis nasab hanya melalui jalur bapak
atau laki-laki.
10
5
Dalam KUHPerdata dikenal tiga macam penggantian (representatie)
yaitu12 :
a) Penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas.
b) Penggantian dalam garis ke samping.
c) Penggantian dalam garis ke samping menyimpang.
Ahli Waris Pengganti Perspektif UU Mesir
Dalam Undang-undang Mesir13 dikatakan, bahwa jika mayat tidak memberikan
suatu wasiat kepada keturunan dari anak laki-lakinya yang telah mati pada saat
masih hidup atau mati bersamanya meskipun secara hukum, warisan dari
peninggalannya seperti bagian yang berhak diterima oleh si anak laki-laki ini, maka
diwajibkanlah wasiat wajibah untuk keturunan dari anak laki-laki ini pada harta
peninggalan ayahnya sesuai ketentuan anak laki-laki ini dalam batas-batas sepertiga.
Wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah
meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan
disebabkan kedudukannya sebagai zawil arham atau terhijab oleh ahli waris lain.14
Menurut pandangan ini, cucu pewaris yang mendapatkan bagian warisan dari
ayahnya yang meninggal lebih dahulu dari kakeknya berdasarkan ketentuan wasiat
wajibah bukan ahli waris pengganti yang menduduki posisi ayahnya sebagai ahli
waris sebagaimana tersebut di atas. Oleh karenanya bagiannya tidak lebih dari
sepertiga dari harta peninggalan.
Ketentuan
wasiat wajibah ini
dengan
mempertimbangkan mengingat cucu pewaris adalah termasuk kerabat dekat
(aqrabuun) dan tidak terjadi gesekan yang mengakibatkan putusnya tali silaturrahim
antar keluarga. Pendapat ini memahami sebagaimana dalam al-Qur‟an surat alBaqarah ayat 180.15
Prinsip ini sebagaimana yang dipahami dalam konsep kewarisan Islam di
Indonesia selama ini yang cenderung mengikuti madzhab jumhur ulama fiqh seperti
as-Syafi‟i dan al-Maliki. Menurutnya, bagian waris hanya dapat dibagikan kepada
12
R.Soebekti, loc cit., M.Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Pedoman Ilmu
Jaya, 1992, h.125-126.
13
Undang-undang Mesir No. 71 tahun 1365 H dan tahun 1946 M, lihat Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah,
(Jakarta: Pena pundi Aksara 2007), terj. Nor Hasanudin…
14
Ahmad Zahari, Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi‟I, Hazairin dan KHI, Pontianak: Romeo
Grafika, 2006, h.98.
15
SQ. al-Baqarah : 180 Terjemahnya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan
karib kerabatnya secara ma'ruf…”
6
dzawil furudh dan ashobah, selain itu, jika keduanya tidak ada, maka diserahkan
harta peninggalan tersebut kepada baitul mal. Dengan asumsi bahwa, harta yang
diserahkan ke baitul mal lebih manfaat karena untuk kepentingan umum dan oranng
banyak dari pada diserahkan kepada kerabat (dzawul arham) keluarga pewaris yang
bersifat individu.
Ahli Waris Pengganti Perspektif KHI
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli
waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan
ini tercantum dalam Pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :
a) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut
dalam Pasal 173.
b) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang
sederajat dengan yang diganti.
Dilihat dari tujuannya, pembaharuan hukum kewarisan tersebut dimaksudkan
untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa. Dalam kaitannya dengan
hal ini, Soepomo dalam bukunya bahkan mengatakan bahwa munculnya institusi
pergantian tempat didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam
keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan
turunannya. Jika seorang anak meninggal sedang orangtuanya masih hidup, anakanak dari orang yang meninggal dunia tersebut akan menggantikan kedudukan
bapaknya sebagai ahli waris harta benda kakeknya.
Namun demikian, KHI juga memberi batasan bahwa harta yang didapat oleh
sang cucu bukanlah keseluruhan dari harta yang seharusnya didapat sang ayah,
melainkan hanya 1/3 bagiannya saja. Hal ini dapat dipahami dari pasal 185 ayat (2)
dengan mengungkapkan „tidak boleh melebihi‟. Yang secara tidak langsung telah
memberi batasan bagian yang diterima. Walaupun demikian, dalam pembaharuan
yang terjadi di beberapa Negara muslim lainnya seperti Mesir, Tunisia dan Pakistan,
dalam konteks ini sang cucu bisa berlaku menghabiskan seluruh warisan ayahnya
yang beralih kepadanya karena sang ayah sudah meninggal dunia terlebih dahulu.16
16
Ibid.
7
Secara tegas dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama17 tentang azas ahli waris langsung dan azas ahli waris Pengganti.
1) Ahli waris langsung (eigen hoofed) adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal
174 KHI.
2) Ahli waris Pengganti (plaatvervulling) adalah ahli waris yang diatur
berdasarkan pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris
yang disebutkan pada pasal 174 KHI. Diantara ahli waris pengganti yang disebutkan
dalam Buku II adalah :
a) Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya.
b) Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah dan seibu)
mewarisi bagian yang digantikannya.
c) Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing
berbagi sama.
d) Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing
berbagi sama.
e) Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah
apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ayah.
f)
Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu
apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ibu. Selain yang tersebut di atas tidak
termasuk ahli waris pengganti.18
Seiring dengan perkembangannya azas persamaan hak dan kedudukan (equal
rightand equal status) maka ketentuan pasal 185 KHI. yang menegaskan: “Ahli
Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat
digantikan oleh anaknya”, kalimat „anaknya‟ tersebut dapat dipahami bahwa baik
keturunan dari anak laki-laki maupun anak perempuan yang telah meninggal lebih
dahulu dari orang tuanya mempunyai kedudukan yang sama.
Dari rumusan bunyi pasal 185 yang mengatur tentang ahli waris pengganti
timbul beberapa permasalahan yang mengundang silang pendapat, antara lain
mengenai:
a. Apakah penggantian ahli waris bersifat tentatif atau imperatif.
17
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, BUKU II, Edisi revisi 2010,
Mahkamah Agung RI 2010, hlm. 164
18
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,…hal.167-168
8
b. Apakah jangkaun garis hukum penggantian ahli waris hanya berlaku untuk ahli
waris garis lurus ke bawah atau juga berlaku untuk ahli waris garis menyamping.
c. Apakah ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak
atau secara relatif.
D. ANALISIS DAN PEMECAHANNYA19
a. Sifat Penggantian Ahli Waris.
Rumusan pasal 185 ayat (1) yang menggunakan kalimat “dapat digantikan”
memunculkan ketidakpastian tampilnya ahli waris pengganti. Kata “dapat”
mengandung pengertian yang bersifat fakultatif atau tentatif sehingga bisa
ditafsirkan ada ahli waris yang mungkin dapat digantikan dan ada yang mungkin
tidak dapat digantikan.20
Terhadap sifat tentatif-nya pasal 185 ini menurut Raihan A.Rasyid21 justeru
merupakan pengaturan yang tepat sekali, sebab tujuan dimasukkannya
penggatian ahli waris dalam KHI karena melihat kenyataan dalam beberapa
kasus, adanya rasa kasihan terhadap cucu pewaris. Artinya penerapan ketentuan
penggantian ahli waris ini bersifat kasuistis, sehingga fungsi hakim sangat
menentukan dalam menetapkan dapat digantikan atau tidak dapat digantikannya
ahli waris.
Pendapat Raihan ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh sistem kewarisan
Jumhur yang cenderung berbentuk patrilineal sehingga penggantian waris ini
semata-mata dipandang sebagai jalan keluar atas rasa belas kasihan kepada cucu
yang ditinggal mati orang tuanya lebih dahulu dari pewaris, bukan didasarkan
atas statusnya sebagai anggota kerabat.
Pendapat Raihan ini mendapat kritik dari Ahmad Zahari22 yang mengatakan
bahwa pendapat seperti itu sebagai bentuk diskriminatif dan tidak adil. Selain itu
jika penentuan penggantian ahli waris digantungkan kepada pertimbangan
hakim, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sifat tentatifnya pasal
185 menurut Ahmad Zahari, harus dimaknai bukan digantungkan kepada
19
Penulis mengutip dari hasil penelitian dan telah ditulis oleh Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, SH.
MH, (Hakim PTA Pontianak),” Silang Pendapat Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi
Hukum Islam Dan Pemecahannya”.
http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2445&Itemid=54
20
Mimbar Hukum, No.23 Tahun VI 1995 h.57. 10 Ibid. h.59-60
21
Ibid, hal. 59-60
22
Ahmad Zahari, Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi‟I, Hazairin dan KHI, Pontianak: Romeo
Grafika, 2006, h..
9
pertimbangan hakim, melainkan digantungkan kepada kehendak ahli waris
pengganti, apakah ia akan menempatkan posisi yang telah disediakan atau tidak.
Lanjut Raihan, Pemberian hak kepada ahli waris pengganti merupakan
kebijakan yang sangat baik dan sejalan dengan misi Islam sebagai rahmatan lil
„alamin. Menurutnya, pemberian hak kepada ahli waris pengganti ini
merupakan penggambaran atas fenomena ketidakadilan yang terjadi di
masyarakat, sehingga sepantasnya apabila cucu diberikan bagian dari harta
warisan kakek atau neneknya.
Pandangan Raihan di atas ada benarnya, namun kiranya tidak tepat jika
pemberian hak kewarisan kepada ahli waris pegganti semata-mata didasarkan
atas rasa belas kasihan karena faktor ekonomi. Jika pemberian hak mewaris itu
didasarkan oleh faktor ekonomi tentu al-Qur‟an membatasi pemberian hak
kewarisan hanya kepada ahli waris yang ekonominya lemah, sedangkan ahli
waris yang ekonominya kuat tidak perlu diberikan hak, namaun pada
kenyataannya al-Qur‟an menetapkan tidak demikian.
Al-Qur‟an dalam menetapkan hak kewarisan tidak hanya terbatas kepada ahli
waris yang miskin saja, melainkan juga kepada ahli waris yang kaya. Meskipun
orang tua pewaris kaya raya, sementara anak-anak pewaris sangat miskin, alQur‟an telah menetapkan hak bagi orang tua pewaris. Demikian juga sebaliknya,
meskipun anak-anak pewaris kaya raya sedangkan orang tuanya sangat miskin,
Al-Quran tetap memberikan hak kepada anak-anak pewaris.
Ini membuktikan bahwa Al-Qur‟an dalam menetapkan pemberian hak
kewarisan kepada seseorang bukan digantungkan kepada kondisi ekonomi,
melainkan didasarkan kepada kedudukannya sebagai anggota kerabat. Adapun
faktor ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Raihan, hal itu hanyalah
menjadi penguat perlunya memberikan hak kepada ahli waris pengganti.
Persoalan lain akibat sifat tentaifnya aturan ahli waris pengganti adalah dapat
menimbulkan ketidakkonstannya kedudukan ahli waris pengganti ketika
mempunyai dua kedudukan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki yang ditinggal
mati ayahnya bisa mempunyai dua kedudukan sekaligus yaitu sebagai ahli waris
ashabah dan sebagai ahli waris pengganti. Apabila cucu tersebut diberikan
kebebasan untuk memilih, sudah tentu akan memilih kedudukan yang lebih
menguntungkan.
10
Sebagai contoh misalnya, seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki mewarisi
bersama delapan orang anak perempuan. Jika cucu menempati kedudukan ahli
waris pengganti dan diberikan kedudukan sama seperti anak laki-laki, maka
bagian yang diterima 2/10 (asal masalah 2+8=10), sedangkan jika diberi bagian
tidak boleh melebihi bagian bibinya, maka bagian yang diterima akan lebih kecil
yakni paling banyak 1/9 (asal masalah 1+8=9).
Bagian cucu akan menjadi
lebih besar apabila cucu menempati
kedudukaannya selaku ashabah yaitu mendapat bagian 1/3, sedang yang 2/3
untuk delapan anak perempuan selaku zawil furudl. Apabila cucu diberikan
kebebasan untuk memilih sudah barang tentu cucu akan memilih menempati
kedudukannya sebagai ashabah.
Kebolehan untuk memilih seperti ini tentu dirasa tidak adil oleh anak
perempuan, sebab kalau saja saudaranya (anak laki-laki pewaris) tidak
meninggal lebih dahulu, maka mereka bersama-sama menduduki kedudukan
ashabah bil ghair sehingga bagian anak laki-laki hanya 2/10 dan anak
perempuan 1/10.
Menempatkan cucu sebagai ashabah dengan menerima bagian 1/3 tentu
dirasa tidak adil, sebab bagian yang diterima jauh lebih besar dari bagian
ayahnya jika masih hidup yakni 2/10. Oleh karena itu hak opsi yang
dikemukakan oleh Ahmad Zahari bahwa ahli waris pengganti boleh memilih
antara menempatkan atau tidak menempatkan dirinya sebagai ahli waris
pengganti dapat menimbulkan ketidakadilan di samping mengakibatkan adanya
ketidakpastian hukum.
Adanya opsi dalam satu tatanan hukum akan menghilangkan sifat
keuniversalan sebuah aturan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam
membuat suatu aturan harus selalu diupayakan dapat diberlakukan secara
konstan dalam kondisi dan situasi papun untuk mewujudkan kepastian hukum.
Satu-satunya cara untuk mengatasi problem tentang kedudukan ahli waris
pengganti ini adalah dengan memberlakukan penggantian ahli waris secara
imperatif yakni setiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris
harus digantikan oleh anak-anaknya. Mereka tidak diberi peluang untuk memilih
kedudukan mana yang menguntungkan, sebab jika diberikan peluang untuk itu,
maka pasti akan ada ahli waris lain yang dirugikan. Adapun cara yang ditempuh
untuk merubah sifat tentatifnya pasal 185 ayat (1) adalah dengan menghilangkan
11
kata “dapat“ sehingga berbunyi: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari
pada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang
tersebut dalam pasal 173”. Dengan merubah bunyi pasal tersebut, maka tidak
ada lagi opsi untuk memilih bagian yang menguntungkan dan tidak ada lagi
penentuan ahli waris pengganti digantungkan kepada pertimbangan hakim.
Dengan demikian, maka sifat diskrimainatif, ketidakadilan dan ketidakpastian
hukum dapat teratasi. Sebelum dilakukannya perubahan atas bunyi pasal 185
KHI, kiranya Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan mengenai
petunjuk penerapan pasal 185 ayat (1) dengan memberlakukannya secara
imperatif.
b. Jangkauan Garis Hukum Penggantian Ahli Waris.
Permasalahan lain berkaitan dengan ahli waris pengganti adalah apakah
penggantian ahli waris hanya berlaku bagi ahli waris garis lurus ke bawah atau
juga berlaku untuk ahli waris garis menyamping.
Terhadap masalah ini, Raihan23 berpendapat bahwa penggantian ahli waris
hanya diberlakukan dalam garis lurus ke bawah, itupun jika ahli warisnya hanya
antara anak dan cucu. Raihan menambahkan, pemberlakuan yang lebih luas ke
garis menyamping dapat diberlakukan dengan syarat mendapat persetujuan dari
ahli waris lain yang akan berkurang bagiannya.
Pendapat berbeda dikemukakan oleh Idris Djakfar dan Taufiq Yahya.24
Menurut mereka, jangkauan penggantian ahli waris meliputi seluruh garis
hukum, baik garis ke bawah maupun menyamping. Sebagaimana telah
dimaklumi bahwa sistem kewarisan KHI berbetuk bilateral, maka sebagai
konsekuensinya tidak ada pembedaan kedudukan antara laki-laki dan
perempuan sampai garis hukum manapun. Oleh karena itu jika KHI konsisten
menghapuskan diskriminasi tersebut, maka mau tidak mau jangkauan
penggantian ahli waris ini harus meliputi seluruh garis hukum.
Apabila KHI memandang adanya ketidak-adilan yang dirasakan oleh cucu
dari anak perempuan yang menurut Jumhur tidak mendapat bagian karena
berstatus zawil arham, atau oleh cucu perempuan dari anak laki-laki karena
terhijab oleh anak laki-laki, tentunya KHI juga harus memandang adanya
23
24
Mimbar Hukum, Op cit. h.63
Ahmad Zahari, Op cit.h 114.
12
ketidakadilan terhadap sepupu (anak perempuan paman) yang tidak dapat
menerima bagian akibat adanya anak laki-laki paman. Mereka merupakan
orang-orang yang sama-sama tidak bernasib baik dilahirkan sebagai perempuan.
Mengenai jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris ini, sebenarnya
telah terakomodir dalam bunyi pasal 185 ayat (1) yang menyatakan: “Ahli waris
yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat
digantikan oleh anaknya”. Apabila dicermati bunyi pasal tersebut, polemik
tentang hal ini tidak perlu terjadi karena secara harfiah sudah memberikan
makna bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh garis
hukum baik ke bawah maupun menyamping. Pemahaman demikian, dapat
diperoleh dengan menyimak dua kata kunci yang ada pada pasal tersebut yaitu
kata “ahli waris” dan kata “anaknya”.
Dari segi bahasa kata ahli waris merupakan lafal “nakirah“ yang mencakup
seluruh ahli waris tidak terbatas kepada ahli waris tertentu. Dengan demikian,
maka kata anaknya memberi pengerian anak dari semua ahli waris baik dari
garis ke bawah maupun menyamping.
Apabila dalam suatu ketentuan hukum tidak ditemukan adanya pembatasan
atas keumumannya, maka keumuman itu yang diberlakukan. Dengan
berpedoman kepada keumuman lafal tersebut, maka cucu, maupun sepupu
meskipun sampai jauh mereka dapat menjadi ahli waris pengganti.
Kesimpulan ini didukung oleh tidak dikenalnya zawil arham dalam KHI.
Dengan tidak dikenalnya zawil arham memberi petunjuk bahwa semua kerabat
pewaris dapat tampil sebagai ahli waris melalui penggantian ahli waris
sepanjang tidak terhijab oleh ahli waris yang lebih utama. Oleh karena itu anakanak saudara laki-laki maupun anak-anak saudara perempuan baik laki-laki atau
perempuan serta anak-anak paman baik laki-laki maupun perempuan dapat
menjadi ahli waris pengganti.
c. Kedudukan Ahli waris Pengganti dan Bagiannya.
Permasalahan kedudukan ahli waris pengganti timbul akibat adanya
pembatasan bagian sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (2) yang
menyatakan: “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli
waris yang sederajat dengan yang diganti”. Yang menjadi permasalahan,
mengapa dalam pasal ini menggunakan kalimat “yang sederajat”, tidak
mencukupkan dengan kalimat “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh
13
melebihi bagian ahli waris yang diganti” dengan menghilangkan kalimat „yang
sederajat‟.
Terjadi perbedaan pendapat dalam memaknai maksud pasal 185 ayat (2).
Ahmad Zahari25 berpendapat makna sederajat itu meliputi tempat, kedudukan
dan hak-hak tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan,
sehingga ahli waris pengganti menempati kedudukan orang tuanya secara
mutlak.
Penggantian tempat artinya menggantikan tempat orang tuanya, dan
penggantian derajat artinya menggantikan derajat laki-laki dengan laki dan
derajat perempuan dengan perempuan, sedangkan penggantian hak artinya
menggantikan hak sesuai dengan hak yang dimiliki orang tuanya.
Jika orang tua yang digantikan itu laki-laki, maka ahli waris pengganti
menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai laki-laki meskipun ahli waris
pengganti itu sendiri perempuan. Sebaliknya jika orang tua yang digantikan itu
perempuan, maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima
hak sebagai perempuan meskipun ahliwaris pengganti itu sendiri laki-laki.
Pendapat Ahmad Zahari ini sama dengan konsep mawalinya Hazairin.
Sedangkan pendapat lain, di antaranya Syaifuddin (Hakim PA Binjai)
menyatakan, yang dimaksud sederajat adalah jihat kekerabatannya sama dan
dihubungkan oleh orang yang sama tanpa membedakan laki-laki dan
perempuan26, misalnya anak sederajat dengan anak, saudara sederajat dengan
saudara dan sebagainya. Dengan penafsiran ini maka bagian ahli waris
pengganti tidak boleh melebihi dari bagian anggota kerabat yang sederajat
jihatnya, seperti cucu laki-laki dari anak laki yang menggantikan kedudukan
ayahnya tidak boleh melebihi bagian bibinya (anak perempuan pewaris) karena
kedudukan bibi sederajat dengan ayahnya. Pendapat demikian sama dengan
pendapat beberapa hakim agama di lingkungan PTA Kalimantan Barat.
Pendapat Syafuddin dan para hakim agama Kalimantan Barat ini dikritik
oleh Ahmad Zahari27 dengan menyatakan bahwa cara seperti itu tidak sesuai
dengan arti
penggantian
yang seharusnya,
bersifat
diskriminatif dan
menimbulkan ketidakpastian hukum.
25
Ahmad Zahiri, Op.Cit. hal. 93
Mimbar Hukum, No.58 Tahun XIII.2002.h.48-51. Hasil Riset Penulis, Tahun 2006.
27
Ahmad Zahari, Op citt.h.92-97.
26
14
Perbedaan pendapat di atas disebabkan perbedaan penggunaan metode
penemuan hukum. Ahmad Zahari cenderung menggunakan metode penafsiran
komparasi (comparatief) dengan membandingkan kepada pendapat Hazairin,
sedangkan Syaifuddin dan para hakim agama Kalimantan Barat menggunakan
metode penafsiran gramatikal dengan melihat susunan kalimatnya.
Kedua penafsiran ini secara ilmiah dapat diterima, tetapi tidak mungkin
keduanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh KHI. Jika tidak ada
penafsiran lain, pastilah hanya satu di antara keduanya yang sesuai.
Apabila mendasarkan kepada kaidah umum bahwa setiap penggantian
mempunyai konsekuensi menggantikan segala sesuatu yang ada pada orang
yang digantikan baik kedudukan, hak maupun kewajibannya, maka pendapat
Ahmad Zahari dipandang lebih logis. Namun apakah demikian yang
dikehendaki oleh KHI, atau barangkali pendapat Syaifuddin dan para hakim
agama Kalimantan Barat yang lebih sesuai. Untuk mengetahui hal tersebut perlu
memperhatikan latar belakang dibuatnya aturan itu, atau dengan kata lain perlu
dilakukan penafsiran historis.
Menurut Yahya Harahap salah seorang yang terlibat langsung dalam
mempersiapkan sekaligus merumuskan KHI menyatakan, bahwa diadakannya
aturan ahli waris pengganti adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan
perikemanusiaan di mana seorang tidak wajar dihukum untuk tidak
mendapatkan warisan dari kakeknya hanya karena orang tuanya telah meninggal
lebih dahulu28. Pendapat tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan oleh
Raihan A.Rasyid sebagaimana telah dikemukakan di atas.
Drs. H. Taufiq, SH. M.Hum mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I
yang juga terlibat dalam penyusunan KHI memberikan penjelasan bahwa pada
saat disusunnya KHI terjadi perdebatan yang hangat antara pihak yang kental
memegangi pendapat Jumhur dengan pihak yang menghendaki perubahan
dengan mengadopsi sebagian pendapat Hazairin.
Dengan adanya perbedaan pendapat itu, maka hasil maksimal yang
diperoleh sebagaimana tertuang dalam KHI.
28
Mimbar Hukum, Op cit. h.48
15
Memperhatikan latar belakang pengaturan ahli waris pengganti di atas,
maka pendapat Syaifuddin dan para hakim agama Kalimantan Barat lebih sesuai
dengan maksud bunyi pasal 185 ayat (2) KHI.
Terlepas dari penafsiran di atas, yang pasti pemberian bagian kepada ahli
waris pengganti dalam KHI merupakan solusi atas ketidakadilan yang selama ini
terjadi akibat pemberlakuan hukum kewarisan yang cenderung patrininealistik.
Sebagai jalan tengah antara pihak yang menghendaki perubahan dengan pihak
yang mempertahankan kemapanan, kiranya wajar jika bagian ahli waris
pengganti (untuk sementara) dibatasi sebesar bagian saudara yang digantikan.
Dengan memperhatikan beberapa segi negatif atas pembatasan seperti itu,
maka seyogyanya penggantian ahli waris itu bersifat mutlak. Artinya ahli waris
pengganti selalu menduduki kedudukan orang yang digantikan dan mendapat
bagian sebesar bagian yang seharusnya diterima apabila ia hidup.
E. PENUTUP
Perbedaan tentang eksistensi ahli waris pengganti selalu muncul dalam setiap
diskusi mengenai hukum kewarisan di Indonesia, sumber permasalahan terletak
pada sifat tentatifnya penggantian ahli waris, kedudukan ahli waris pengganti, dan
jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris. Akibat dari perbedaan sudut
pandang tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum serta dapat
menimbulkan ketidakadilan akibat digunakannya opsi yang menguntungkan.
Sebuah aturan yang ideal adalah apabila ketentuan yang ada tidak mengundang
multi tafsir sehingga kepastian hukum dapat diperoleh dan keadilan dapat terwujud.
Untuk mengatasi permasalahan ini, seyogyanya kententuan tentang ahli waris
pengganti dalam KHI ditinjau kembali dengan merubah beberapa prinsip yang
menjadi sumber perdebatan.
Perubahan dimaksud adalah merubah sifat tentatifnya penggantian ahli waris
menjadi sifat imperatif. Ahli waris pengganti harus didudukan dalam kedudukan
orang tuanya tanpa adanya hak opsi dan diberikan bagian sama dengan yang
digantikan. Selain itu jangkaun penggantian ahli waris harus meliputi garis hukum
ke bawah dan menyamping.
F. DAFTAR PUSTAKA
16
1. Al-Quran al-karim
2. Abdullah Ahmed an-Na‟im, Dekonstruksi Syari‟ah: Wacana Kebebasan Sipil,
Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, (Yogyakarta:
LKIS, 1994).
3. Abu Zahrah, Ushul al-Fiq, Kairo, Dar al-Fikri al-Arabiah, t.t.
4. Abdullah Siddik, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Wijaya, 1980.
5. Ahmad Azhar Basyir, Corak Lokal Dalam Hukum Positif, Sebuah Tinjauan
Filosofis, dalam Cik Hasan Basri, Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat
Indonesia, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1998.
6. Ahmad Zahari, Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, (Syafi‟i, Hazairin dan KHI),
Pontianak, Romeo Grafika, 2006.
7. Ali Parman, Kewarisan dalam Al-Qur‟an, Suatu Kajian Hukum Dengan
Pendekatan Tafsir Tematik, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
8. Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan islam Dalam Lingkungan
Adat Minangkabau, Jakarta, Gunung Agung, 1984.
9. Amir Nurruddin, Ijtihad Umar Ibn al-Khattab, Studi tentang Perubahan Hukum
dalam Islam, Jakarta, Rajawali Press, 1987.
10. Anwar Haryono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, Jakarta, Bulan
Bintang 1968.
11. Bahder Johan Nasution, Sri Warjiati, Hukum Perdata Islam, Bandung, Mandar
Maju 1997.
12. Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996.
13. Departemen Agama RI, Analisa Hukum Islam Bidang Waris, Jakarta, Direktorat
Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999.
14. Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Jakarta, Bulan Bintang, 1979.
15. Hazairin, Hukum Kewarisan Bilaterral Menurut Al-Qur‟an dan Hadits, Jakarta:
Tinta Mas, 1982.
16. Husein Muhammad Makhluf, al-Mawawris fi al-Syari‟ah al-Islamiah, Mesir,
Matbaah al-Madany, 1976.
17. Idlo (International Development Law Organization) dan Harian Serambi,
volume 67
17
18. M.Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Pedoman
Ilmu Jaya, 1992.
19. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum
Islam di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999.
20. Muhammad Ali as-Shabuni, al-Mawarits fi Syari‟atil Islamiah, Saudi Arabia,
al-Jamiah Makkah al Mukarramah, 1979.
21. Muhsun Fuad, Hukum Islam Indonesia; dari Nalar Partisipatoris Hingga
Emansipatoris, (Yogyakarta: LKIS, 2005)
22. R.Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, 1979.
23. ……………. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
24. T.M.Hasby as-Shiddiqie, Fiqhul Mawaris, Jakarta, Bulan Bintang, 1973.
25. Yusuf Musa, Tirkah wa al-Mirats fi al-Islam, Kairo, Dar al-Ma‟rifah, 1960.
26. Mimbar Hukum, Nomor 23, Tahun VI, 1995.
27. Mimbar Hukum, Nomor 58, Tahun XIII, 2002
28. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
18
Fly UP