...

SKRIPSI KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

SKRIPSI KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI
SKRIPSI
KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI FORENSIK DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBUNYA
(Tinjauan Yuridis Putusan No. 147/Pid.B/2013/PN.Pwt.)
SKRIPSI
Disusun oleh:
SHELLANIKA ARI ASTUTI
E1A110005
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS HUKUM
PURWOKERTO
2014
i
ii
SURAT PERNYATAAN
Dengan ini saya,
Nama
: SHELLANIKA ARI ASTUTI
NIM
: E1A110005
Judul SkripsI
: KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI
FORENSIK
DALAM
TINDAK
PIDANA
PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBUNYA (Tinjauan
Yuridis Putusan No. 147/Pid.B/2013/PN.Pwt.)
Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah betul-betul hasil karya
sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun dibuatkan oleh orang
lain.
Dan apabila terbukti saya melakukan Pelanggaran sebagaimana tersebut di atas,
maka saya bersedia dikenakan sanksi apapun dari fakultas.
Purwokerto, 12 November 2014
Shellanika Ari Astuti
NIM. E1A110005
iii
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulilah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
setelah melalui proses yang panjang, suka duka dan jatuh bangun, akhirnya skripsi
dengan judul: “KEKUATAN PEMBUKTIAN
KETERANGAN
AHLI
FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH
IBUNYA (Tinjauan Yuridis Putusan No. 147/Pid.B/2013/PN.Pwt.)” telah
terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto.
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segenap rasa hormat
dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1.
Dr. Angkasa, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Jenderal Soedirman dan juga Dosen Pembimbing Akademik atas motivasi
dan nasihat-nasihat dalam berproses dari awal di Fakultas Hukum;
2.
Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I atas
segala ilmu dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis, sehingga
penulis selalu terpacu untuk bangkit dan berpikir lebih baik;
3.
Pranoto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II atas segala ilmu,
nasihat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis selama ini
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
4.
Handri Wirastuti Sawitri, S.H, M.H., selaku dosen penguji atas segala saran
dan masukan yang diberikan kepada penulis;
iv
5.
Seluruh dosen, staf, dan karyawan Civitas Akademika Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman;
6.
Mama Ratna dan Papa Pramono, yang selalu memberi semangat pada
anaknya hingga detik ini. Mas Billy, Tante Dewi, Om Bayu, Eyang uti dan
seluruh keluarga yang selalu mendoakan hingga skripsi ini selesai;
8.
Teman-teman perjuangan 2010 yang setia menemani dari awal di Fakultas
Hukum hingga hari kelulusan saya.
Akhir kata, skripsi ini hanyalah hasil karya manusia yang memiliki banyak
kekurangan, adanya kritik dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga
skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lain yang membutuhkan.
Amin.
Purwokerto, 12 November 2014
Penulis,
SHELLANIKA ARI ASTUTI
v
KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI FORENSIK DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLE IBUNYA
(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 147/PID.B/2013/PN.PWT)
Oleh :
Shellanika Ari Astuti
E1A110005
ABSTRAK
Pemanfaatan ilmu kedokteran forensik dalam penegakan hukum dan
keadilan membutuhkan dokter sebagai saksi ahli medis di pengadilan. Saksi ahli
pada dasarnya adalah orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan
keterampilan khusus sebagai dasar dalam memberikan keahlian yang disebabkan
penjahat. Kewajiban dokter untuk membuat penjelasan ahli diatur dalam kitab
hukum dalam kejahatan dan di hadapan etika medis. Tenaga medis dokter sebagai
saksi ahli dapat diminta oleh jaksa atau pengacara tersangka atas persetujuan
hakim . Dokter dapat sebagai saksi fakta (dokter yang merawat) atau sebagai saksi
pendapat (saksi ahli independen), tergantung pada informasi yang dibutuhkan di
pengadilan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa keterangan ahli
forensik diperlukan dalam Tindak Pidana Nomor : 147/Pid.B/2013/PN.Pwt, dan
untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli forensik
dalam Putusan Tindak Pidana Nomor : 147/Pid.B/2013/PN.Pwt. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatanYuridis Normatif yaitu dengan cara menelaah
bahan pustaka (data sekunder) yang ada. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif yaitu mengolah dan menafsirkan
berdasarkan pada putusan maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan
penelitian.
Penelitian yang dilakukan dari Putusan Nomor: 147/Pid.B/2013/PN. Pwt
diperoleh hasil sebagai berikut: Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik
Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor :
147/Pid.B/2013/Pn.Pwt) yaitu, Ahli dihadirkan di persidangan adalah untuk
mengetahui penyebab utama kematian korban, memperkirakan saat kematian
korban dan memperkirakan cara kematian korban. Kekuatan alat bukti keterangan
ahli dalam tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibunya merupakan alat bukti
yang sah dan bersifat bebas.
Kata Kunci :Keterangan Ahli Forensi
vi
ABSTRACT
The utilization of forensic medical science in law enforcement and justice
requires a medical doctor as an expert medical witness in court. An expert witness
is basically a person who has knowledge, experience and special skill as a basis
in providing expertise which is caused a criminal. The obligation of the doctor to
make expert explanation is arranged in the book of the law in the crime and in
medical ethics. The presence of the doctor as an expert witness can be requested
by the prosecutor or the lawyer of the suspect upon approval the judge. Doctors
can be as a witness of fact (the treating doctor) or as a witness of opinion (the
independent expert witness), depending on the information needed at the court.
This study aims to determine why a forensic expert testimony is required in
Verdict No. 147/Pid.B/2013/PN.Pwt, and to know how the strength of evidence in
a forensic expert testimony Verdict No. 147/Pid.B/2013/PN.Pwt. This study used a
normative juridical approach to examine available library materials (secondary
data). The method used in this study is qualitative normative that the process and
the interpretation is based on a decision or regulation relating to research.
Research conducted on the verdict No.147/Pid.B/2013/PN.Pwt. obtained
the following results: Strength of Evidence Specification Expert Forensic Crime
Murder In Baby By Her mother (Judicial Review Verdict No.
147/Pid.B/2013/PN.Pwt), are: Expert presented at trial was to determine the main
cause of death of the victim, victim's estimated time of death and estimate the time
ematian victims. The strength of the evidence expert testimony in criminal acts of
infanticide by the mother is the legal evidence and is free.
Keywords: Forensic expert testimony
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ……………………………………………………….…. i
HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………………... ii
LEMBAR PERNYATAAN …………………………………………….…….. iii
PRAKATA ……………………………………………………………….……. iv
ABSTRAK ………………………………………………………………….…. vi
ABSTRACT ……………………………………………………………………. vii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………. viii
BAB I.
PENDAHULUAN……………………………………………….…… 1
A. Latar Belakang Masalah ………..…….………..…………....….… 1
B. Perumusan Masalah …………………………………....……….… 7
C. Tujuan Penelitian …………………………………………..……... 8
D. Kegunaan Penelitian …………………………………….……...... 8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA ………………………………….…………. 9
A. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana ………….…………. 9
1. Hukum Acara Pidana Secara Umum ……………….…….….. 9
2. Tujuan Hukum Acara Pidana …………………………........... 11
B. Asas Hukum Acara Pidana ………………………………...……. 15
C. Pembuktian ……………………………………………….……... 25
viii
1. Pengertian Pembuktian …………………………………….... 26
2. Alat – alat Bukti Menurut KUHAP ……………………...….. 31
3. Teori Pembuktian …………………………….…………...…. 49
D. Alat Bukti Keterangan Ahli Forensik ……………………...……. 52
1. Keterangan Ahli Forensik ……………………………............ 52
2. Visum et Repertum ………………….………………………. 56
a. Tujuan Visum et Repertum …………………..………...... 56
b. Nilai
Kekuatan dan
Kedudukan
Hukum Visum et
Repertum ………………………………………………... 57
E. Tindak Pidana Pembunuhan ………………………………….…. 58
BAB III METODE PENELITIAN ……………………………………........... 61
A. Metode Pendekatan …………………….………………………............ 61
B. Spesifikasi Penelitian …………………….………………….…............. 62
C. Sumber Data …………………….……………………………..……..... 63
D. Metode Pengambilan Bahan Hukum ……………….…………..…….... 64
E. Penyajian Data ……………….………………………………….....…... 64
F. Metode Analisis Data …………………………….……………….….... 64
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ………………..…… 65
A. Hasil Penelitian …………………………………….……..…...…. 65
1. Duduk Perkara …………………………….…………………. 65
2. Surat Dakwaan …………………………………….…..…….. 67
3. Pembuktian ……………………………………….……..….... 67
ix
4. Tuntutan Pidana …………………………….……………..… 76
5. Putusan Pengadilan ……………………………….……..…... 77
a. Pertimbangan Hukum Hakim ………………….……..…. 77
b. Amar Putusan ……………………………..……………... 84
B. Pembahasan ………………………………..…………………..… 85
1. Keterangan ahli kedokteran forensik diperlukan dalam Putusan
No. 147/Pid.B/2013/PN.Pwt. ………………………………… 86
2. Kekuatan alat bukti keterangan ahli kedokteran forensik dalam
pembuktian tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibunya pada
Putusan No. 147/Pid.B/2013/PN.Pwt. ………………….…... 102
BAB V PENUTUP …………………………………………..…………….... 115
A. Simpulan ……………………………..…………………….…... 116
B. Saran ……………………………………………………………. 116
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………... 117
x
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hukum merupakan kumpulan peraturan – peraturan yang harus ditaati
oleh semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti
kerugian atau mendapat pidana jika melanggar atau mengabaikan peraturan –
peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup dalam masyarakat itu
yang tertib dan adil. Konsepsi yang mewujudkan bahwa Indonesia adalah Negara
hukum pada dasarnya mempunyai sendi – sendi yang bersifat universal. Seperti
pengakuan dan perlindungan hak asasi, legalitas dari tindakan Negara atau
pemerintah dalam arti aparatur Negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum, dan terjaminnya peradilan bebas.
Pemeriksaan suatu perkara pidana didalam suatu proses peradilan pada
hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiile
waarheid) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai
usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti
yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan
pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan
perkara tersebut.
2
Hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan
hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisi petunjuk dan uraian tentang
delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk
tentang pidana. Sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana Negara
melalui alatnya melakukan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.
Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses
pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.
Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang –undang
“tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa,
terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat
dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP,
terdakwa dinyatakan “bersalah”. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman, oleh
karena itu, hakim harus hati – hati, cermat dan matang menilai dan
mempertimbangkan nilai pembuktian.
Pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya adalah usaha untuk
membuktikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pembuktian diartikan
sebagai:
Memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti, sedangkan kata
pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan cara membuktikan, usaha
menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang
pengadilan.1
M. Yahya Harahap berpendapat:
1
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2004, Kamus Besar
bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 133.
3
Pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan usaha
mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum,
terdakwa, atau penasihat hukum, semua terkait pada ketentuan tata cara
dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh
leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam
mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undangundang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang
dianggapnya di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.2
Berkaitan dengan pembuktian maka saksi adalah orang yang mengetahui
tentang suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat
sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
Keterangan saksi merupakan alat bukti di persidangan dan berguna dalam
mengungkap duduk perkara suatu peristiwa pidana yang nantinya akan
dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan
terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahan terdakwa.
Dalam proses persidangan dikenal adanya beberapa macam saksi,
misalnya dilihat dari pihak yang mengajukan dikenal sebutan: “saksi a
charge” atau saksi yang memberatkan dan “saksi a decharge” atau saksi
yang meringankan, dan dilihat dari posisi dalam peristiwa tindak pidana
dikenal sebutan : “saksi korban” atau saksi yang mengalami, “saksi
melihat” dan “saksi mendengar”. Jika keterangan tersebut berupa
pendapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tentang hal
yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna
kepentingan pemeriksaan, maka hal tersebut dimasukkan sebagai alat
bukti “keterangan ahli”.3
Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang
seorang ahli nyatakan dibidang pengadilan. Jadi, keterangan tersebut diketahui
bahwa yang dimaksut dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah
dipelajari (dimiliki) seseorang. Sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu
2
M. Yahya Harahap, Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan kembali) Edisi ke2, jakarta, Sinar Grafika, 2000. hlm.
253.
3
AL. Wisnubroto, Praktek Peradilan Pidana Proses persidangan Perkara Pidana, Galaxy
Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 8.
4
tulisan, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari, dan sebagainya termasuk
pengertian ilmu pengetahuan (wetenschap) menurut pengertian pasal 343 Ned.
Sv. Tersebut. Oleh karena itu, sebagai ahli seseorang dapat didengar
keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim
orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.4
Keterangan ahli salah satunya diatur dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP
yang merumuskan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli
kedokteran kehakiman, dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli
demi keadilan. Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi Pasal tersebut tanpa
alasan yang sah dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 221 KUHP, sedangkan
mengenai keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang
memiliki keahlian khusus tentang hal yangdiperlukan untuk membuat terang
suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Dari segi yuridis, setiap dokter adalah ahli, baik dokter itu ahli ilmu
kedokteran kehakiman ataupun bukan, Oleh sebab itu setiap dokter dapat dimintai
bantuannya untuk membantu membuat terang perkara pidana oleh pihak yang
berwenang. Akan tetapi supaya dapat diperoleh suatu bantuan yang maksimal,
permintaan bantuan itu perlu diajukan pada dokter yang memiliki keahlian yang
sesuai dengan objek yang akan diperiksa, yaitu:
1. Untuk objek korban mati, sebaiknya diminta kepada ahli ilmu kedokteran
kehakiman;
4
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi kedua, Sinar Grafika, 2008, hlm. 273.
5
2. Untuk objek korban hidup yang menderita luka-luka sebaiknya dimintakan
kepada dokter ahli bedah;
3. Untuk objek korban hidup akibat tindakan pidana seksual sebaiknya
dimintakan kepada dokter ahli kandungan;
4. Untuk objek yang berkatan dengan gigi (untuk kepentingan identifikasi)
sebaiknya dimintakan bantuan kepada dokter gigi;
5. Untuk objek terdakwa yang menderita/diduga menderita penyakit jiwa
sebaiknya dimintakan kepada dokter ahli jiwa.5
Salah satu bentuk tindak pidana yakni pembunuhan yang diatur dalam
Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah :
“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam,
karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas
tahun.”
Pada tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338
memuat unsur-unsur sebagai berikut :
1. Barangsiapa : ada orang tertentu yang melakukan;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain.6
Sedangkan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya diatur
dalam Pasal 341 KUHP yang rumusannya adalah :
“seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada
saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas
nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun”.
Pada tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 341,
memuat unsur-unsur sebagai berikut:
1. Seorang ibu;
5
http://jurnal.fk.unand.ac.id, Rika Susanti, Peran Dokter sebagai Saksi Ahli Di Persidangan,
2013, hlm. 1, Diakses pada hari Rabu, 7 Mei 2014 pukul 09.20.
6
Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafindo, 2000, hlm.22.
6
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama
sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak.
Dalam persidangan, hakim akan mengungkap semua fakta - fakta dengan
menghadirkan alat – alat bukti sah menurut undang-undang yaitu Pasal 184
KUHAP sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
Keterangan saksi;
Keterangan ahli;
Surat;
Petunjuk;
Keterangan terdakwa.
Alat - alat bukti ini sangat perlu, oleh karena itu hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang –
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah
yang bersalah melakukan. Merupakan kewajiban pula bahwa kedua alat bukti itu
adalah mampu membangkitkan keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu tidak lain
daripada dua hal :
1. Bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi;
2. Bahwa pelaku tindak pidana adalah tersangka sebagaimana didakwakan dan
bukan orang lain.
Melihat pentingnya alat bukti keterangan ahli kedokteran forensik dalam
mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan, maka penulis tertarik meneliti
kekuatan pembuktian keterangan ahli forensik dalam mengungkap tindak pidana
7
pembunuhan bayi oleh ibunya yang dilakukan oleh pelaku Astri Wahyuni binti
Suhandi dalam putusannya Nomor. 147/Pid.B/2013/PN.PWT yang telah terbukti
bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru
dilahirkan dengan keterangan dr. Suripto yang menerangkan bahwa kematian bayi
tersebut terjadi setelah dilahirkan karena masih mengeluarkan darah dan terdapat
tinja dilubang dubur dan kepala bayi masih utuh dan keras sehingga terdakwa
dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
Dari latarbelakang tersebut penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan
menuangkan dalam skripsi yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Keterangan
Ahli Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya
(Tinjauan Yuridis Putusan No : 147/Pid.B/2013/ PN.Pwt.”
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Mengapa keterangan ahli forensik diperlukan dalam Tindak PidanaNomor:
147/Pid.B/2013/PN.Pwt.?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli forensik dalam Putusan
Tindak Pidana Nomor : 147/Pid.B/2013/PN.Pwt.?
8
C. Tujuan Penelitian
1. Ingin mengetahui mengapa keterangan ahli forensikdiperlukan dalam Tindak
PidanaNomor : 147/Pid.B/2013/PN.Pwt.?
2. Ingin mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli forensik
dalam Putusan Tindak Pidana Nomor : 147/Pid.B/2013/PN.Pwt.
D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran sekaligus sebagai bahan informasi, dokumentasi kepada kalangan
akademisi dan juga masyarakat luas tentang kekuatan pembuktian keterangan
ahli sebagai alat bukti dalam proses persidangan.
2. Kegunaan Praktis
Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum maupun
masyarakat luas supaya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap
kajian – kajian ilmiah, tentang sejauh mana KUHAP dilaksanakan terkait
dengan proses pembuktian khusus mengenai alat bukti keterangan ahli dalam
praktek di pengadilan.
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Hukum Acara Pidana
1. Hukum Acara Pidana Secara Umum
Hukum acara pidana sering dianggap sebagai ilmu hukum yang
sempit yang menjadi bagian dari ilmu pengetahuan hukum positif. Bahkan
ada suatu pendapat bahwa hukum acara pidana tidak dapat dipelajari
sebagaimana lazimnya sebagai ilmu karena berkedudukan sebagai hukum
pelengkap terhadap hukum pidana materiil, sedangkan hukum pidana itu
sendiri sekedar hukum sanksi belaka karena berfungsi mempertahankan
norma yang berada di luar hukum pidana atau hukum yang tidak berdiri
sendiri.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, tidak dijelaskan apakah Hukum Acara Pidana itu,
hanya saja memberikan definisi-definisi beberapa bagian hukum acara
pidana seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan
pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan,
penahanan, dan lain-lain (penjelasan pasal 1 KUHAP).
Dalam konsideran Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana yang dinyatakan bahwa oleh karena itu perlu
10
mengadakan undang – undang tentang acara pidana untuk melaksanakan
peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan
Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka
yang ada dalam proses pidana. Berarti Kitab Undang – Undang Hukum
Acara Pidana merupakan hukum acara pidana yang sempit.
Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas hukum pidana
substantif (materil) maupun hukum pidana (formal) disebut hukum acara
pidana, yang berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif
(materil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara
pidana.
Menurut Simon, Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana
formal untuk membedakannya dengan hukum pidana materiil.
Hukum pidana materiil atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan
uraian tentang delik, peraturan tentang syarat - syarat dapatnya
dipidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat
dipidana, dan aturan tentang pemidanaan : mengatur pada siapa
dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum
pidana formal mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya
melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.7
Pembahasan dan pembicaraan mengenai hukum acara pidana tidak
dapat dilepaskan hubungannya dengan hukum pidana, karena itu keduanya
mempunyai hubungan yang sangat erat dan sangat terkait.
Dalam hukum pidana terdapat dua macam hukum pidana yaitu:
a. Hukum pidana materiil yang brisi petunjuk dan uraian tentang delik
peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya sesuatu perbuatan,
7
Mohammad Taufik Makarao, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Jakarta,
Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 1
11
petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang
pemidanaan dan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu
dapat dijatuhkan.
b. Hukum pidana formal yang mengatur bagaimana Negara melalui alatalatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan
pidana.8
Hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai ketentuan yang
memuat tata cara dan suatu proses perkara pidana, mengatur hak dan
kewajiban bagi mereka yang bersangkut paut dalam proses perkara serta
mengatur pelaksanaan peradilan menurut Undang – Undang. Akan tetapi
hukum acara pidana di samping memuat ketentuan demikian juga memuat
ketentuan
susunan
kekuasaan
kehakiman
dan
penyelenggaraan
pelaksanaan putusan pemidanaan yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Tujuan Hukum Acara Pidana
Pada umumnya antara pengertian tujuan hukum acara pidana
dengan pengertian tugas hukum acara pidana dengan begitu saja
dicampuradukkan, karena sulitnya menempatkan posisi kedamaian,
kebenaran, dan keadilan dalam hukum. Hukum yang mengatur tatanan
beracara perkara pidana itu tujuannya diarahkan pada posisi untuk
mencapai kedamaian, adapun penyelenggaran beracara perkara pidana
oleh pelaksana dengan tugas mencari dan menemukan fakta menurut
kebenaran dan selanjutnya mengajukan tuntutan hukum yang tepat untuk
8
Op Cit, Andi Hamzah. 2008. hlm. 4.
12
mendapatkan penerapan hukum dengan keputusan dan pelaksanaannya
berdasarkan keadilan.
Setiap peraturan hukum yang dibentuk pasti memiliki suatu tujuan
tertentu yang hendak dicapai. Hukum dan undang – undang yang tidak
memiliki tujuan akan tidak memiliki nilai kegunaan. Semakin realistis
suatu tujuan yang hendak dicapai maka semakin bernilai dan dekat pula
tujuan itu diperoleh oleh anggota masyarakat pencari keadilan.
Dari pengertian secara umum, tujuan hukum acara pidana adalah
untuk mencari kebenaran material atau substansial truth dan perlindungan
hak – hak asasi manusia atau protection of human right. Dari uraian
tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum acara pidana dapat
dilihat 2 (dua) segi yaitu :
1. Segi teoritis yaitu untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat;
2. Segi praktis yaitu untuk mendapatkan suatu kenyataan yang berhasil
mengurangi keresahan dalam masyarakat berupa aksi sosial yang
bersifat rasional dan konstruktif didasarkan kebenaran hukum dan
keadilan hukum.
Pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh menteri
Kehakiman pada Tahun 1982 memberikan penjelasan tentang tujuan
Hukum Acara Pidana sebagai berikut :
Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan
mendapatkan atau setidak – tidaknya mendekati kebenaran
materiil, ialah kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu
13
perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana
secara jujur dan tetap dengan tujuan untuk mencari siapakah
pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran
hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari
pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak
pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat
dipersalahkan.9
Andi Hamzah berpendapat :
Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan
kebenaran material itu hanya merupakan tujuan antara artinya dan
tujuan akhir yaitu menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia,
dalam hal ini, mencapai suatu masyarakat tertib, tentram, damai,
adil, dan sejahtera (tata tentram kerta raharja).10
Van Bemmelen juga mengemukakan 3 (tiga) fungsi hukum acara
pidana yaitu sebagai berikut :
a. Mencari dan menemukan kebenaran;
b. Pemberian keputusan oleh hakim;
c. Pelaksanaan keputusan.11
Dari ketiga fungsi diatas, yang paling penting karena menjadi
tumpuan kedua fungsi berikutnya, ialah “mencari kebenaran”. Setelah
menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti
itulah hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan
tepat), yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Karena fungsi yang
pertama itu sangat penting, maka definisi hukum acara pidana yang tidak
menyebutkan itu sebagai suatu kekurangan.
9
10
Ibid, hlm. 7.
Andi Hamzah, pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002,
hlm. 19.
11
Ibid, hlm. 8.
14
Dalam perkembangan keilmuan ternyata hukum acara pidana tidak
sekedar menemukan kebenaran dan keadilan hukum, akan tetapi
kemampuannya harus sampai kepada segala aspek yang terkandung dalam
nilai – nilai kebenaran dan keadilan yang bersangkutan. Aspek – aspek
kebenaran dan keadilan tersebut harus menyentuh hukum untuk
kemanusiaan atau hukum yang berperikemanusiaan, sebagai suatu
perkembangan hukum acara pidana yang mudah diucapkan, tetapi tidak
mudah untuk dilaksanakan dengan baik.
Tujuan hukum acara pidana pada hakekatnya memang mencari
kebenaran. Penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, dan hakim yang
dalam hal penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara, senantiasa
harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan hal yang sungguh –
sungguh terjadi. Untuk itu dibutuhkan petugas – petugas yang selain
berpengalaman luas, berpendirian yang teguh dan kuat dalam menghindari
dan menolak godaan.
Hukum acara pidana sebenarnya menemukan agar para hakim
dapat berusaha menembus kearah ditemukannya kebenaran dan perbuatan
yang disangka telah dilakukan oleh orang. Dengan demikian hukum acara
pidana mengemban misi mencari kebenaran materiil tentang pelaku tindak
pidana untuk memperoleh imbalan atas perbuatannya serta membebaskan
mereka yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya tidak dikenakan
atas dirinya. Oleh karena itu, maka penegak hukum melalui polisi, jaksa,
15
hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus
berdasarkan kebenaran dan berdasarkan peristiwa yang sungguh –
sungguh terjadi.
A. Asas asas Hukum Acara Pidana
Yang dimaksud asas dalam hukum acara pidana adalah dasar patokan
hukum yang melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan hukum. Asas asas dalam hukum acara pidana akan menjadi pedoman bagi semua orang
termasuk di dalamnya aparat penegak hukum, serta orang – orang yang tengah
berkepentingan dengan hukum acara pidana.
Makna asas – asas hukum itu sendiri merupakan ungkapan hukum
yang berfungsi umum. Pada sebagian berasal dari kesadaran hukum serta
keyakinan kesusilaan atau tehnis kelompok manusia dari sebagian yang lain
berasal dari dasar pemikiran dibalik peraturan undang – undang serta
yurisprudensi. Rumusan pengertian asas hukum yang demikian itu
konsekuensinya adalah kedudukan asas itu menjadi unsur pokok dan dasar
yang penting dari peraturan hukum.
Asas – asas yang penting tercantum dalam hukum acara pidana
tersebut adalah :
1. Peradilan cepat, Sederhana, dan Biaya ringan.
16
Asas ini bukan merupakan hal baru dengan lahirnya KUHAP, dari
dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata – kata lebih
konkrit dari pada yang dipakai di dalam KUHAP.
Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut di
dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang – Undang No.
14 tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang – Undang No. 48 Tahun
2009 tentang Undang – Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Hal ini diatur dalam penjelasan umum butir 3 e KUHAP yang
merumuskan bahwa :
“Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya
ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak yang harus diterapkan
secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan ( speedy and fair
principle )”.
Dalam KUHAP dapat diketahui adanya beberapa ketentuan
sebagai penjabaran dari asas peradilan cepat yaitu Pasal 50 KUHAP yang
merumuskan :
a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik
dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan
oleh penuntut umum;
c. Terdakwa berhak segera diadili oleh peradilan.
Pasal – pasal lain yang berkaitan dengan hal ini adalah Pasal 102 ayat (1),
Pasal 106, Pasal 107 ayat (3), dan Pasal 140 ayat (1) KUHAP.
Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama
sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia.
17
Begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang terdapat
dalam undang – undang tersebut.
Asas ini menghendaki adanya suatu peradilan yang efisien dan
efektif sehingga tidak memberi penderitaan yang berkepanjangan kepada
tersangka atau terdakwa agar kepastian hukum lebih terjamin.
Tentang asas sederhana dan biaya ringan pun dijabarkan dalam
KUHAP sebagaimana dalam Pasal 98 KUHAP yang dirumuskan sebagai
berikut :
(1) “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam
suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri
menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim ketua
sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk
menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada
perkara pidana itu”.
(2) “Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya
dapat diajukan selambat – lambatnya sebelum penuntut umum
mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak
hadir permintaan diajukan selambat – lambatnya sebelum
hakim menjatuhkan putusan”.
2. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence).
Asas ini terdapat dalam Pasal 8 Undang - Undang No. 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum
butir 3 huruf c KUHAP yang menyatakan :
“Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut,
dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap
tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang
menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap
(presumption of innocence)”
18
Menurut M. Yahya Harahap 12, asas praduga tak bersalah ditinjau
dari segi teknis penyidikan dinamakan “Prinsip Akusator”. Prinsip
akusator menempatkan kedudukan tersangka / terdakwa dalam setiap
tingkat pemeriksaan :
a. Adalah subyek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu
tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan
dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan
martabat harga diri.
b. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator
adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan oleh
tersangka / teerdakwa. Kearah itulah pemeriksaan ditujukan.
Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, dengan
sendirinya memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk
mempergunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan.
Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara – cara
pemeriksaan yang inkuisitoir, yang menempatkan tersangka / terdakwa
dalam setiap pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan
sewenang – wenang. Prinsip
inkuisitoir inilah yang dulu dijadikan
landasan pemeriksaan dalam periode HIR. HIR sama sekali tidak memberi
hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka / terdakwa untuk membela
12
Mohammad Taufik makarao, Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek,
Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 3-4.
19
diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Sebab sejak semula
aparat penegak hukum :
a. Sudah apriori menganggap tersangka / terdakwa bersalah;
b. Seolah – olah si tersangka sudah divonis sejak pertama dia diperiksa
dihadapan pejabat penyidik;
c. Tersangka / terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek
pemeriksaan tanpa memperhatikan hak – hak asasi kemanusiaannya
dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta
kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam praktek
penegakan hukum, seseorang yang benar – benar tidak bersalah
terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara.
3. Asas Oportunitas.
Bertolak belakang dengan asas legalitas adalah asas oportunitas
yang berarti : “sekalipun seorang tersangka telah terang cukup bersalah
menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar akan dapat
dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan
ke sidang pengadilan oleh penuntut umum”. Kasus perkara itu di
“deponer”
(di
kesampingkan) oleh pihak kejaksaan atas dasar
pertimbangan “demi kepentingan umum”. Kejaksaan berpendapat, akan
lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa
di
muka
sidang
pengadilan.
Dengan
demikian,
perkaranya
dikesampingkan saja (dideponer). Cara penyampingan yang seperti inilah
20
yang disebut asas oportunitas. Pasal 8 Undang – Undang Pokok Kejaksaan
Nomor 16 Tahun 2004, yang memberi wewenang kepada Kejaksaan
Agung untuk mendeponer / menyampingkan suatu perkara berdasar alasan
“demi kepentingan umum”. Hal ini dipertegas lagi oleh penjelasan Pasal
77 KUHAP, yang merumuskan bahwa :
“Yang dimaksud penghentian penuntutan tidak termasuk
penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi
wewenang Jaksa Agung”
Seperti juga dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP memberi
penjelasan sebagai berikut :
“Dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum dalam
penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk
kepentingan Negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan
pribadi”.
Asas oportunitas adalah hak yang dimiliki oleh penuntut umum
untuk tidak menuntut ke pengadilan atas seseorang. Di Indonesia
wewenang ini hanya diberikan kepada kejaksaan.
Menurut A.Z Abidin Farid memberi perumusan tentang asas
oportunitas sebagai berikut :
“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut
umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa
syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi
kepentingan umum”.13
Dalam hubungan dengan hak penuntutan dikenal dua asas, yaitu
yang disebut asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas dalam
13
A. Z. Abidin, Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia, 2001, hlm. 12.
21
hukum acara pidana tidak dicampuradukkan dengan pengertian asas
legalitas dalam hukum pidana (materiil) yang biasa disebut asas Nullum
Delictum Nulla Poena Lege Poenali yang tercantum dalam Pasal 1 ayat
(1) KUHP. Kelihatannya asas hukum pidana ini akan dipertahankan terus
dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional
mendatang.
Menurut asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut
seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan
merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang
yang melakukan delik tidak dituntut.
Asas legalitas dan asas oportunitas ada dalam HUKAP, namun
titik beratnya cenderung lebih mengutamakan asas legalitas. Sedangkan
asas
oportunitas
hanyalah
merupakan
pengecualian
yang
dapat
dipergunakan secara terbatas sekali. Dan mungkin dalam sejarah
penegakan hukum yang akan datang, bangsa kita akan semakin
memahami betapa adilnya mempergunakan asas legalitas secara mutlak
dan menyeluruh, tanpa diskriminasi atas alasan kepentingan umum.
4. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum.
Pasal yang mengatur tentang asas ini adalah Pasal 153 ayat (3) dan
(4) KUHAP yang merumuskan :
“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua membuka sidang dan
menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai
kesusilaan atau terdakwanya anak – anak”, ayat (3).
22
“tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3)
mengakibatkan batalnya putusan demi hukum”, ayat (4).
Sebenarnya hakim dapat menetapkan apakah suatu sidang
dinyatakan seluruhnya atau sebagian tertutup untuk umum. Pertimbangan
tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Hakim melakukan itu
berdasarkan jabatannya atau atas permintaan penuntut umum dan
terdakwa. Saksi pun dapat mengajukan permohonan agar sidang tertutup
untuk umum dengan alasan demi nama baik keluarga.
Walaupun sidang dinyatakan tertutup untuk umum, namun
keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
Bahkan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok
Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 dan KUHAP Pasal 195 dengan tegas
merumuskan bahwa :
“Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum
apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.
5. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum.
Asas ini menegaskan bahwa sebagai Negara Hukum maka
dihadapan hukum semua orang adalah sama dan sederajat. Asas ini diatur
dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam penjelasan umum butir 3 a. Pasal 5
ayat (1) merumuskan :
“Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan
tidak mengadakan pembedaan perlakuan”.
23
Sedangkan penjelasan umum butir 3 a KUHAP merumuskan
bahwa :
“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda –
bedakan orang”.
6. Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap.
Ini berarti pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa
dilakukan oleh hakim karena jabatan ini diangkat hakim – hakim yang
tetap oleh kepala Negara yang diatur dalam Pasal 31Undang – Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
7. Tersangka / Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum.
KUHAP Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 diatur Bantuan Hukum,
dimana tersangka / terdakwa mendapat kebebasan yang sampai luas. Asas
bantuan hukum bagi tersangka / terdakwa ini telah menjadi ketentuan
universal di Negara – Negara demokrasi dan beradab. Kebebasan itu
antara lain sebagai berikut :
a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau
ditahan;
b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;
c. Penasihahat hukum dapat menghubungi tersangka / terdakwa pada
semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu;
24
d. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar
oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang
menyangkut keamanan Negara;
e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum
guna kepentingan pembelaan;
f. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka
/ terdakwa.
Pembatasan – pembatasan hanya dikenakan apabila penasihat
hukum menyalahgunakan hak – haknya tersebut. Kebebasan – kebebasan
dan kelonggaran – kelonggaran tersebut hanya dari segi yuridis semata,
bukan dari segi politis, social dan ekonomi, sehingga dengan adanya
hambatan – hambatan tersebut pelaksanaan bantuan hukum yang merata
agak sulit dilaksanakan.
8. Asas Akusator dan Inkisitor.
Asas akusator berarti menempatkan kedudukan terdakwa dalam
kesejajaran yang memeriksa. Dalam hal ini terdakwa tidak dipandang
sebagai objek seperti dalam asas inkisitoir. Hal ini terbukti dengan adanya
hak memperoleh bantuan hukum sejak awal pemeriksaan di tingkat
penyidikan.
Asas akusator ini berhubungan dengan asas – asas hukum acara
pidana. Salah satu contoh yaitu adanya kebebasan untuk mendapatkan
25
bantuan hukum menunjukkan bahwa KUHAP telah menganut asas
akusatoir ini.
Sebagaimana kita ketahui, asas inkisitor berarti tersangka
dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh HIR (Her
Herzine Indonesich Reglement) untuk pemeriksaan pendahuluan.
Asas
ini
merupakan
kebalikan
dari
asas
akusator
yang
menempatkan posisi tersangka sejajar dengan pejabat penyidik dan
penuntut umum di depan hukum.
9. Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan.
Pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara
langsung artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Ini berbeda
dengan acara perdata dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya.
Pemeriksaan hakim juga dilaksanakan secara lisan artinya bukan tertulis
antara hakim dan terdakwa. Ketentuan mengenai hal ini di atas dalam
Pasal – Pasal 154, 155 dan seterusnya dalam KUHAP.
Hukum acara pidana khusus, seperti Undang – Undang Nomor 11
(PNPS) Tahun 1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi, dan
Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dikenal pemeriksaan pengadilan secara in absentia atau
tanpa hadirnya terdakwa.
B. Pembuktian
26
1. Pengertian Pembuktian
Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam
sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan – ketentuan yang berisi
penggarisan dan pedoman tentang cara – cara yang dibenarkan undang –
undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
Pengertian dari pembuktian sebenarnya tidak akan dapat
ditemukan dalam suatu Pasalpun yang memberikan pengaturannya baik
dalam KUHAP maupun di dalam ketentuan hukum lainnya. Menurut
Yahya Harahap yang dimaksud pembuktian adalah :
“Merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman
tentang cara – cara yang dibenarkan undang – undang
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
Pembuktian juga merupakan kesatuan yang mengatur alat – alat
bukti yang dibenarkan undang – undang dan yang boleh
dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan” 14
Hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang pengadilan
senantiasa berusaha untuk membuktikan :
a.
b.
c.
d.
Apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana;
Apakah betul peristiwa merupakan suatu tindak pidana;
Apakah sebab – sebabnya peristiwa itu terjadi, dan
Apakah orangnya telah bersalah berbuat peristiwa itu.15
Pembuktian merupakan salah satu proses yang sangat esensial
dalam upaya penemuan kebenaran materiil suatu perkara pidana, sehingga
dalam proses pembuktian perkara di pengadilan diperlukan alat bukti dan
14
M. Yahya Harahap,Op Cit, hlm. 252.
R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Serta Komentar –
Komentarnya, Bogor, CV Politeia, 1996, hlm. 109.
15
27
barang bukti yang benar – benar dapat membuat terang suatu tindak
pidana yang disangkakannya.
Untuk menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang
selengkap – lengkapnya dari suatu peristiwa sehingga akan membuat
terang tindak pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya, maka masalah
pembuktian menduduki tempat yang sangat penting.
Membuktikan sesuatu berarti :
a. Menunjukkan hal – hal yang dapat di tangkap oleh panca indra;
b. Mengutarakan hal – hal tersebut;
c. Berpikir secara logika.
Dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah kejadian – kejadian
konkrit dan bukan suatu yang abstrak. Hakim meskipun tidak melihat
dengan
mata
kepala
sendiri
kejadian
sesungguhnya,
dapat
menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi sehingga
memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.
Kegiatan pembuktian diharapkan memperoleh kebenaran secara
hukum, karena kebenaran yang mutlak sukar ditemukan dalam proses
untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta – fakta yang
diperoleh melalui ukuran yang layak melalui pikiran yang logis terhadap
fakta – fakta yang terang dalam hubungan dengan perkara pidana.
Sedangkan tujuan pembuktian adalah untuk mencari dan
mendapatkan kebenaran materiil, bukan untuk mencari kesalahan
28
seseorang. Oleh Karena itu para hakim harus hati – hati, cermat dan
matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.
Menurut soesilo, tujuan pembuktian adalah untuk mencari dan
menetapkan kebenaran – kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukan
semata – mata untuk mencari kesalahan seseorang. Walaupun didalam
prakteknya kepastian yang absolut tidak akan tercapai, akan tetapi dengan
pembuktian serta keputusan dengan menggunakan bukti – bukti yang ada,
akan tercapai kebenaran yang patut dan dipercaya, jangan sampai orang
yang tidak bersalah mendapat hukuman.
Sejarah hukum acara pidana menunjukkan, bahwa ada beberapa
system untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. System
pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat.
Dalam hukum acara pidana ada beberapa system pembuktian yaitu ;
a. System pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (convection
in time).
Sistem pembuktian convection in time menentukan salah
tidaknya
seseorang terdakwa, semata-mata
ditentukan dengan
penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan
keterbuktian kesalahan terdakwa, dari mana hakim menarik dan
menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini.
Keyakinan dapat diambil dari dan disimpulkan hakim dengan alat-alat
bukti yang diperiksanya di dalam sidang pengadilan. Sistem ini
29
mengandung kelemahan yaitu dapat saja menjatuhkan hukum pada
seseorang terdakwa semata - mata atas “dasar keyakinan” belaka
tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.
b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas dasar keyakinan
logis (Conviction raisonance).
Dalam sistem inipun dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap
memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang
terdakwa, akan tetapi dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan
hakim “dibatasi”. Jika di dalam convictionin time peran keyakinan
hakim leluasa tanpa batas maka dalam sistem convition raisonance
keyakinan hukum harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas.
Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang
mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim
harus mempunyai dasar – dasar alasan yang logis dan benar-benar
dapat diterima oleh akal.
c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif.
Pembuktian menurut undang-undang secara positif keyakinan tidak
diambil bagian dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan
hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan dalam menentukan salah
atau tidaknya terdakwa, sistem ini berpedoman pada prinsip
pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang.
30
d. Pembuktian
menurut
undang-undang
secara
negatif
(Negatief
wettelijke stelse).
Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan
teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif
dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time.
Menurut Hamzah16 mengatakan bahwa :
“ Ketentuan hakim acara pidana Indonesia mengikuti
ataumenganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang
secara negatif (Negatief Wettelijke). Hal tersebut dapat
disimpulkan dari Pasal 183 HUHAP, Pasal 194 ayat (1) HIR
dan Pasal 6 ayat ( 2 ) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
Nomor 48 Tahun 2009” .
Ketentuan hukum acara pidana Indonesia mengikuti prinsip
dari teori pembuktian: “Negatief Wettelijke Bewijs Theori” seperti
yang dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) HIR, Pasal 6 ayat (2)
Undang-Undang
Nomor
48
Tahun
2009
tentang
Kekuasaan
Kehakiman, dan Pasal 183 KUHAP.
Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat Undang-Undang
telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat
dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem
pembuktian menurut Undang- Undang secara negatif, demi tegaknya
keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.
16
Andi Hamzah, 2002, Op. Cit. hlm. 262.
31
KUHP menganut sistem pembuktian Negatief Wetterlijk, hal
ini dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut :
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang benar benar bersalah melakukannya”.
2. Alat – alat Bukti Menurut KUHAP
Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif”
alat bukti yang sah menurut undang – undang. Diluar alat bukti itu tidak
dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua
sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan
terbatas hanya diperboloehkan mempergunakan alat – alat bukti itu saja.
Mereka tidak leluasa menggunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar
alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai
alat bukti dan dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya
terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di
luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak
mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian yang mengikat.
Adapun alat bukti yang sah menurut undang – undang sesuai
dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP, adalah :
a.
b.
c.
d.
Keterangan saksi;
Keterangan ahli;
Surat;
Petunjuk dan
32
e. Keterangan terdakwa.
A. Keterangan Saksi
Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP yang dimaksud dengan
saksi adalah “Orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan dan peradilan tentang suatu perkara pidana
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri”. Mengenai
keterangan saksi sebagai alat bukti telah diatur dalam Pasal 185 ayat
(1) KUHAP ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
Sedangkan pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1
butir 27 KUHAP yang merumuskan bahwa :
“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara
pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu
peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia
alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya
itu”.
Kesaksian yang didengar dari orang lain atau biasa disebut
“testimonium deauditu” bukan merupakan keterangan saksi. Begitu
pula pendapat maupun rekaman yang diperoleh dari hasil pemikiran
saja bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP).
Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau
hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam
membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan
33
berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai
sebagai alat bukti.
Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi
2 (dua) syarat yaitu :
1). Syarat formil
Yang dimaksud syarat formil adalah bahwa keterangan saksi
dianggap sah apabila diberikan di bawah sumpah yang terdapat
dalam Pasal 160 ayat ( 3 ) KUHAP.
2). Syarat materiil
Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah bahwa materi (isi)
kesaksian dari seorang saksi itu harus mengenai hal – hal yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan
menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu yang terdapat dalam
Pasal 1 butir 27 KUHAP.
Untuk menjadi saksi dimuka sidang adalah merupakan
kewajiban dari setiap orang oleh karena itu jika seseorang menolak
memberikan keterangan setelah dipanggil secara patut (panggilan ke
3) maka ia dapat dihadirkan secara paksa ke sidang pengadilan.
Pasal 159 ayat 2 KUHAP merumuskan bahwa :
“ Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan
sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk
menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim
34
ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut
dihadapkan ke persidangan “.
Sebagaimana selalu dilakukan bahwa menjadi saksi di sidang
pengadilan adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang, sehingga
bagi mereka yang dengan sengaja atau karena kealpaannya tidak
menjadi saksi di persidangan diancam pidana sebagaimana yang
terdapat dalam Pasal 224 KUHP yang merumuskan :
“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa
menurut undang – undang dengan sengaja tidak memenuhi
kewajiban berdasarkan undang
– undang yang harus
dipenuhinya, diancam :
1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama
sembilan bulan ;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama
enam bulan.
Namun
ada
beberapa
golongan orang yang dapat
mengundurkan sebagai saksi atau dengan kata lain mempunyai hak
tolak sebagai saksi di muka sidang pengadilan sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 168 dan Pasal 170 KUHAP, golongan mana
adalah sebagai berikut :
Pasal 168 KUHAP merumuskan :
“Kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini, maka
tidak
dapat
didengar
keterangannya
dan
dapat
mengundurkan diri sebagai saksi”:
a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus
keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa
atau yang bersama – sama sebagai terdakwa .
b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai
terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak juga mereka yang
35
mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak – anak
saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
c. Suami atau istri terdakwa, meskipun sudah bercerai atau
yang bersama – sama sebagi terdakwa.
Pasal 170 KUHAP merumuskan :
(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau
jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta
dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi, yaitu tentang hal
yang dipercayakan kepada mereka.
(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk
permintaan tersebut.
Dilihat dari sifatnya maka saksi dapat dibagi menjadi 2 ( dua ) yaitu:
1). Saksi A Charge (saksi yang memberatkan terdakwa);
2). Saksi A de Charge (saksi yang menguntungkan terdakwa).
Baik penuntut umum ataupun penasehat hukum dapat saling
mengajukan saksi – saksi baik saksi yang sudah tercantum dalam BAP
penyidikan maupun yang tidak. Proses pemanggilan bagi saksi A de
Charge dilakukan sendiri oleh penasihat hukum yang sebelumnya
dimintakan ijin terlebih dahulu kepada ketua majelis pemeriksa
perkara.
Nilai kekuatan pembuktian yang melihat pada alat bukti
keterangan saksi :
a. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas.
Pada alat bukti kesaksian tidak melekat pembuktian yang
sempurna (volledig bewijskracht) dan juga tidak melekat di
36
dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan
menentukan (besliessende wewijs kracht). Tegasnya alat bukti
kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian
bebas. Oleh karena itu alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang
sah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan.
Atau dengan singkat dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai
alat bukti yang sah adalah alat bukti yang bersifat bebas dan tidak
sempurna serta tidak menentukan atau tidak mengikat.
b. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.
Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang
tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim
bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung
pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak.
Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap
keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran
yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima atau
menyingkirkannya.
Dalam hal ini, hakim dapat mempergunakan kebebasan menilai
kekuatan
pembuktian
kesaksian,
harus
benar
–
benar
bertanggungjawab. Jangan sampai kebebasan penilaian itu menjurus
37
kepada kesewenang – wenangan tanpa moralitas dan kejujuran yang
tinggi.
B. Keterangan Ahli
Pengertian umum dari keterangan ahli tercantum dalam Pasal 1
butir 28 KUHAP yang merumuskan sebagai berikut :
“Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan
untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan
pemeriksaan”.
Adapun Pasal 186 KUHAP juga merumuskan tentang pengertian
keterangan ahli yaitu sebagai berikut :
“Keterangan ahli ialah
disidang pengadilan”.
apa yang seorang ahli nyatakan
Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu
pemeriksan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam
suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia
menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada
waktu pemeriksaan, maka di sidang diminta untuk memberikan
keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan
tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji
dihadapan hakim. Jadi dengan demikian keterangan ahli diberikan
setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim dan juga
keterangan ahli itu diperlukan untuk membuat terang suatu perkara
pidana guna kepentingan pemeriksaan baik itu pemeriksaan yang
38
dilakukan oleh penyidik maupun pemeriksaan yang dilakukan di
pengadilan.
Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai
kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan
demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya
dengan nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli.
Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada
alat bukti keterangan ahli :
1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau vrij
bewijskracht “.
Didalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian
yang sermpurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim.
Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak
ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan
ahli dimaksud.
2. Disamping itu sesuai dengan prinsip minimum pembuktian
yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri
sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain,
tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa.
Apalagi jika Pasal 183 KUHAP di hubungkan dengan ketentuan
Pasal 185 ayat ( 2 ) KUHAP, yang menegaskan, seorang saksi saja
tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini
39
pun, berlaku untuk alat bukti keterangan ahli, bahwa keterangan
seorang ahli saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.
Oleh karena itu agar keterangan ahli dapat dianggap cukup
membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti
lain.
1) Syarat Sahnya Keterangan Ahli
Suatu keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti
yang sah dengan melihat ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP.
Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b
KUHAP dan Pasal 186 KUHAP. Berdasarkan ketentuan dalam
pasal – pasal tersebut, maka dapat dijelaskan lebih lanjut
bahwa keterangan ahli harus merupakan keterangan yang
diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus,
tentang suatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana
yang sedang diperiksa. Sedangkan keterangan yang diberikan
seorang ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang
suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana
yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti
yang sah menurut undang – undang.
Tata cara dan bentuk keterangan ahli yang diberikan
atau diminta di sidang pengadilan menurut M. Yahya Harahap
adalah :
40
a. Apabila dianggap perlu dan dikehendaki baik oleh ketua
sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan
penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, dapat
meminta pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan
di sidang pengadilan.
b. Keterangan ahli menurut tata cara ini berbentuk keterangan
lisan dan secara langsung diberikan dalam pemeriksaan di
sidang pengadilan.
c. Bentuk keterangan lisan secara langsung dicatat dalam
berita acara pemeriksaan.
d. Dan untuk itu ahli yang memberikan keterangan lebih
dahulu mengucap sumpah sebelum memberi keterangan.
e. Dengan dipenuhinya tata cara dan bentuk keterangan yang
demikian, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat
bukti yang sah menurut undang – undang dan sekaligus
keterangan ahli yang seperti ini mempunyai kekuatan
pembuktian.17
Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang
sah di dalam pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, dapat dicatat
bahwa adanya kemajuan dalam pembaharuan hukum, bahwa
sejalan dengan perkembangan teknologi, maka keterangan ahli
memegang peranan penting dalam penyelesaian kasus pidana.
Masih kurangnya pengetahuan hakim dan penegak hukum
lainnya dan arena minimnya alat bukti yang berkaitan dengan
kemajuan
teknologi
informasi
menjadikan
sangat
dibutuhkannya seorang ahli yang biasa meneliti kebenaran dari
alat bukti tersebut dan hal ini sangatlah membantu proses
persidangan. Edmon Makarim dalam hal ini berpendapat
sebagai berikut :
17
M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 297
41
Disinilah, peran seorang ahli dalam memberikan suatu
penjelasan di depan pengadilan, bahwa data elektronik (hasil
kemajuan teknologi informasi) adalah sah dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Standarisasi system
tersebutlah yang menjadi sandaran berfikir bagi setiap
argumentasi yang muncul di pengadilan. Pertama kali seorang
ahli akan mengecek apakah suatu system computer tersebut
dapat dipercaya (trustworthy). Jika sebuah system dinyatakan
sebagai dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diajukan
sebagai alat bukti / barang bukti yang memiliki kekuatan
pembuktian yang sama dengan alat bukti lain yang ada di
dalam Pasal 184 KUHAP.18
2) Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli
Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak tidak
mempunyai nilai kekuatan yang mengikat dan menentukan.
Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli
sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat
pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai
kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan
ahli :
a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau vrij
bewijskrachf.
Di dalam dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian
hakim hakim bebas menilai dan tidak terikat kepadanya.
Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima
kebenaran keterangan ahli dimaksud. Hakim dalam
menggunakan wewenang kebenaran dalam penilaian
pembuktian, harus benar – benar bertanggungjawab, atas
landasan moral dan kebenaran sejati demi tegaknya hukum
serta kepastian hukum.
18
Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004,
Hlm. 435.
42
b. Berlakunya prinsip minimum pembuktian pada keterangan
ahli.
Bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup
membuktikan kesalahan terdakwa, oleh Karena itu
keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktian
kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain.19
C. Surat
Menurut kamus Bahasa Indonesia , surat adalah “ kertas yang
tertulis (dengan berbagai isi maksudnya) “. Selanjutnya beberapa
ahli memberikan definisi surat sebagai berikut :
a. Menurut Sudikno Mertokusumo :
”Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda – tanda
bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau
untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan
dipergunakan sebagai pembuktian” ;
b. Menurut Asser - Anema yang dikutip oleh Andi Hamzah :
”Surat – surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda
– tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk
mengeluarkan pikiran.20”
Hendaknya dibedakan antara surat sebagai alat bukti dengan
surat sebagai barang bukti (stukken van overtuiging). Surat sebagai
barang bukti adalah surat yang dipergunakan atau hasil dari kejahatan
(corpus delieti). Sedangkan surat sebagai alat bukti, secara rinci telah
diatur dalam Pasal 187 KUHAP.
19
Ibid. hlm. 436
http: // raja1987.blogspot.com/2010/03/tinjauan-umum-pembuktian-pidana.html., Diakses pada hari
kamis, 15 Mei 2014 pukul 09.20.
20
43
Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai
sebagai alat bukti yang sah menurut undang – undang ialah :
1. surat yang dibuat atas sumpah jabatan ;
2. atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.
Jadi surat yang dimaksud pada Pasal 187 KUHAP adalah surat
yang dibuat oleh pejabat resmi yang berbentuk berita acara, akte, surat
keterangan atau surat lain yang mempunyai hubungan dengan perkara
yang sedang diadili. Sebagai syarat mutlak dalam menentukan suatu
surat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah ialah bahwa surat –
surat itu harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan
sumpah. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti
surat, ditinjau dari segi teori dan dihubungkan dengan beberapa prinsip
pembuktian yang diatur dalam KUHAP adalah sebagai berikut :
1. Ditinjau dari segi formal.
Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada
Pasal 187 huruf a, b dan c adalah alat bukti “sempurna”. Sebab
bentuk surat – surat yang di sebut di dalamnya dibuat secara resmi
menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang –
undangan.
Dengan
dipenuhinya
ketentuan
formal
dalam
pembuatannya serta dibuat dan berisi, keterangan resmi dari
seorang pejabat yang berwenang, dan pembuatan serta keterangan
yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan maka
44
ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut Pasal
187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang bernilai
sempurna. Oleh karena itu alat bukti surat resmi mempunyai nilai
“pembuktian formal yang sempurna”.
2. Ditinjau dari segi materiil.
Dari sudut materiil, semua bentuk alat bukti surat yang
disebut dalam Pasal 187 KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai
kekuatan mengikat. Pada diri alat bukti surat itu tidak melekat
kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian
alat bukti surat, sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian
keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama – sama
mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Tanpa
mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut
pada Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP sifat kesempurnaan formal
tersebut tidak dengan sendirinya mengandung nilai kekuatan
pembuktian
yang
mengikat. Hakim bebas untuk menilai
kekuatan pembuktiannya, dan
hakim
dapat
mempergunakan
atau menyingkirkannya.
Supaya alat bukti
surat
menurut Pasal 187 KUHAP
mempunyai kekuatan mengikat maka harus memenuhi ketentuan Pasal
185 ayat (4) KUHAP yang menjelaskan bahwa alat bukti surat harus
bersesuaian dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, dan
45
keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian pada alat bukti surat
termasuk alat bukti yang lainnya mempunyai kekuatan pembuktian
yang bebas, artinya hakim tidak terikat untuk menggunakan alat bukti
surat sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan.
D. Petunjuk
Alat bukti petunjuk dapat ditemukan dalam Pasal 188 KUHAP
yang terdiri dari ayat (1), (2), dan (3). Menurut Pasal 188 ayat (1)
KUHAP yang diartikan Petunjuk adalah :
“Perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik
antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak
pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu
tindak pidana dan siapa pelakunya “.
Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP merumuskan bahwa petunjuk
hanyalah dapat diperoleh dari :
a. Keterangan saksi;
b. Surat;
c. Keterangan terdakwa.
Syarat – syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti
haruslah :
a. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi;
b. Keadaan – keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain
dengan kejahatan yang terjadi;
c. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa
maupun saksi di persidangan.
46
Dengan demikian alat bukti petunjuk baru dapat digunakan sebagai alat
bukti jika petunjuk tersebut mempunyai persesuaian dengan keterangan
saksi, surat dan keterangan terdakwa. Jika petunjuk tidak memiliki
persesuaian dengan ketiga alat bukti tersebut tidak bisa dipergunakan
sebagai alat bukti.
Menurut ketentuan Pasal 183 ayat (3) KUHAP bahwa
penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap
keadaan tertentu dilaksanakan oleh hakim dengan arif dan bijaksana.
Setelah
hakim
melakukan
pemeriksaan
dengan
cermat
dan
keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
Alat bikti petunjuk mempunyai sifat kekuatan pembuktian
yang bebas yakni :
a. Hakim tidak terikat pada kebenaran persesuaian yang diwujudkan
oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan
menggunakannya sebagai upaya pembuktian.
b. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan
kesalahan terdakwa. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai
kekuatan pembuktian yang cukup, harus
didukung
dengan
sekurang – kurangnya satu alat buktiyang lain.
E. Keterangan Terdakwa
Alat bukti terdakwa didapati pada urutan terakhir dari alat –
47
alat bukti yang ada dan uraiannya terdapat pada Pasal 189 ayat (1)
KUHAP yang merumuskan sebagai barikut :
“ keterangan terdakwa ialah yang terdakwa nyatakan di sidang
tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri
atau alami sendiri “.
Didalam Pasal 295 HIR, tentang pengakuan terdakwa berarti
disini terdakwa telah mengaku bahwa ia yang melakukan tindak
pidana yang didakwakan dan terdakwa mengaku bahwa ia bersalah.
Menurut Andi Hamzah keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak
perlu sama atau berbentuk pengakuan, semua keterangan terdakwa
hendaknya didengar apakah itu berupa penyangkalan ataupun
pengakuan sebagai dari perbuatan atau keadaan.
Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan
karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat :
a. Terdakwa mengaku bahwa ia yang melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya.
b. Terdakwa mengakui bahwa dia yang bersalah.
Pada pengakuan terasa mengandung suatu pernyataan tentang
sesuatu yang dilakukan seseorang sedangkan pada keterangan
pengertiannya
lebih bersifat suatu penjelasan akan sesuatu yang
akan dilakukan seseorang.
48
Untuk menentukan bahwa keterangan terdakwa dapat dinilai
sebagai alat bukti yang sah menurut undang – undang diperlukan
beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain :
1. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan ;
2. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia
alami sendiri.
Sebagai asas ke dua ini, agar keterangan terdakwa dapat dinilai
sebagai alat bukti, keterangan itu harus memuat pernyataan atau
penjelasan tentang :
a. Perbuatan yang dilakukan terdakwa ;
b. Apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa ;
c. Atau apa yang dialami sendiri oleh terdakwa.
3. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti bagi dirinya
sendiri.
Pasal 189 ayat (3) KUHAP merumuskan :
“Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap
dirinya sendiri”.
Semua
yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang
kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat digunakan sebagai
alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara
pidana terdakwanya terdiri dari beberapa orang, masing - masing
49
keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang
mengikat pada diri sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya.
Pasal 189 ayat ( 4 ) KUHAP merumuskan :
“ keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan
bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan
kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang
lain “.
Ketentuan tadi merupakan penegasan prinsip batas minimum
pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.
Pasal 183 KUHAP menentukan asas pembuktian bahwa
untuk
menjatuhkan
kesalahannya
pidana
harus dapat
terhadap
seorang
terdakwa,
dibuktikan dengan sekurang
–
kurangnya dua alat bukti yang sah.
3. Teori pembuktian
Dalam menilai kekuatan pembuktian alat – alat bukti yang ada
dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Sistem / teori sistem
pembuktian dalam hukum acara pidana dibedakan menjadi 4 macam yaitu:
1. Sistem / tori pembuktian berdasarkan undang – undang secara positif
(Positive Wettelijk Bewijstheorie).
Pembuktian yang didasarkan kepada alat – alat pembuktian
sebagaimana yang disebutkan dalam undang – undang, disebut sistem
atau teori pembuktian berdasar undang – undang secara positif
50
(Positive Wettelijk Bewijstheorie). Dikatakan secara positif, karena
hanya didasarkan kepada undang – undang saja, artinya jika telah
terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat – alat bukti yang disebut
oleh undang – undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama
sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (formele
bewijstheorie).
2. Sistem / teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu
(Conviction Intime).
Teori ini artinya yaitu teori pembuktian menurut keyakinan
hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya
sendiri. Dengan sistem ini pemidanaan tanpa didasarkan kepada alat –
alat bukti dalam undang – undang.
Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar,
sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat
hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim
dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah
melakukan apa yang di dakwakan. Sistem ini disebut juga conviction
intime.
3. Sistem / teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan
yang logis (Laconviction Raisonnee).
Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah
berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar –
51
dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusive) yang
logis, yang berlandaskan kepada peraturan – peraturan pembuktian
tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem
atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim
bebas untuk menyebut alasan – alasan keyakinannya (vrije
bewijsteorie).21
4. Sistem / teori pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif
(negatief wettelijk).
Disebut wettlijk oleh karena kesalahan terdakwa harus
dibuktikan dari adanya alat- alat bukti yang sah menurut undang –
undang. Sedangkan disebut negatif karena adanya alat – alat bukti
tertentu yang ditentukan oleh undang – undang itu saja belum
mewajibkan (hakim boleh tidak percaya) hakim untuk menyatakan
telah terbukti. Untuk itu masih disyaratkan adanya keyakinan hakim.
Dengan kata lain penilain kekuatan bukti dari alat – alat bukti yang
telah diajukan dalam persidangan itu sepenuhnya diserahkan kepada
hakim.
Adapun sestem pembuktian menurut undang – undang yang
negatif terjelma dalam Pasal 183 KUHAP yang dirumuskan sebagai
berikut :
21
Andi Hamzah, Op. Cit.,hlm. 251-253.
52
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang,
kecuali apabila sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya“.
C. Alat Bukti Keterangan Ahli Forensik
1. Keterangan Ahli Forensik
Salah satu alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 ayat (1)
huruf b KUHAP adalah alat bukti keterangan ahli sebagai alat bukti yang
sah. Pengertian keterangan ahli berdasarkan KUHAP diatur pada Pasal 1
angka 28 yang merumuskan sebagai berikut :
“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seoramg
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan
pemeriksaan”.
Pasal 133 KUHAP merumuskan tentang keterangan ahli
kedokteran yang berperan dalam membantu penyidikan atas suatu
peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang berakibat korban
luka, keracunan ataupun mati, yaitu ;
(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang
korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena
peristiwa keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau
dokter dan atau ahli lainnya.
(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan secra tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas
untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan
bedah mayat.
(3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter
pada rumah sakit harus diperlikan secra baik dengan penuh
penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat
53
identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan yang dilakukan
pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.
Berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) KUHAP tersebut maka
dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa seorang ahli yang dapat diminta
keterangannya adalah :
a. Ahli kedokteran forensik
b. Dokter
c. Dan ahli lainnya
Keterangan dari seorang ahli dapat disampaikan melalui dua cara
yaitu sebagai berikut :
1. Secara langsung / lisan
Dalam hal ini ahli dipanggil menghadap penyidik untuk
memberi keterangan “langsung” di hadapan pemeriksaan penyidik,
sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya.
a. Sifat yang diberi menurut “pengetahuan”. Keterangan saksi berupa
apa yang ia lihat, ia dengar atau ia alami sendiri dengan menyebut
alasan pengetahuannya. Sedang sifat keterangan ahli, semata-mata
didasarkan pada “pengetahuan” yang khusus dimiliki sesuai
dengan bidang keahliannya.
b. Sebelum dilakukan pemeriksaan mengucap “sumpah” atau “janji”.
c. Ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang dimana
apabila harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya mewajibkannya
menyimpan rahasia.22
2. Secara tertulis
22
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan
Penuntutan) Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 146.
54
Hasil pemeriksaan ataupun pendapat dari seorang ahli tersebut
dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Hal ini diatur dalam
penjelasan Pasal 186 KUHAP yang merumuskan :
“Keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu
pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang
dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat
sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.
Keterangan ahli yang diminta secara resmi dan disampaikan
dalam bentuk tertulis mempunyai nilai kekuatan pembuktian
sebagai alat bukti surat.”
Hal ini didasarkan pada Pasal 187 huruf c KUHAP yang merumuskan:
“surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat
berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu
keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, jelas bahwa
KUHAP membedakan keterangan seorang ahli yang disampaikan di
persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 187 huruf c
KUHAP) dan keterangan seorang ahli yang disampaikan secara
tertulis diluar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat (Pasal 187
huruf c KUHAP).
Salah satu ahli yang keterangannya dapat dijadikan sebagai alat
bukti adalah mereka yang berprofesi sebagai dokter. Tugas dokter
sehari – hari dalam rangka membantu aparat penegak hukum
pekerjaan terbanyak yang harus dilakukan adalah memeriksa dan bila
perlu merawat orang yang telah mengalami kekerasan, disamping
memeriksa mayat dan melakukan otopsi. Pasal yang mengatur tentang
55
kewajiban dokter untuk member keterangan kepada yang berwajib
adalah Pasal 179 KUHAP yang merumuskan :
(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli
kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib
memberikan keterangan ahli demi keadilan.
(2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga
bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, derngan
ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji
akan memberikan keterangan yang sebaik – baiknya dan
yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang
keahliannya.
Selanjutnya barang – barang yang diperiksa oleh dokter, baik
itu orang hidup, jenazah, organ tubuh, atau benda yang didapatkan dari
dalam tubuh adalah merupakan barang bukti. Kedudukannya tidak
berbeda seperti benda bukti lainnya yang didapat dari tempat kejadian
atau tempat lain yang disita oleh penyidik. Hal ini sesuai dengan
ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHAP yang merumuskan :
Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh
atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau
sebagai hasil dari tindak pidana;
b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk
melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang – halangi
penyidikan tindak pidana;
d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan
tindak pidana;
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan
tindak pidana yang dilakukan.
Fungsi dari barang – barang bukti dapat untuk menambah keyakinan
hakim tentang tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa. Di dalam
56
sidang nanti, benda – benda tersebut oleh hakim akan ditujukan kepada
terdakwa dan bila perlu saksi – saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 181
KUHAP.
2. Visum et Repertum
a. Tujuan Visum et repertum
Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik
memberikan
keterangan
medis
mengenai
keadaan
korban
pembunuhan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau
tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar
terjadi suatu tindak pidana pembunuhan.
Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan
secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang
disebut dengan visum et repertum. Menurut pengertiannya, visum et
repertum diartikan sebagai:
Laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas
permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap
segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan
barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima
jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaikbaiknya.23
Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka dapat dijelaskan
bahwa keterangan ahli yang diminta secara resmi dan disampaikan
23
H.M. Soedjatmiko, Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
Malang, 2001, hlm. 1.
57
dalam bentuk tertulis mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai
alat bukti surat sebagai hasil pemeriksaan medis disebut visem et
repertum.
Tugas seorang dokter dalam bidang ilmu kehakiman adalah
membantu para petugas Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dalam
mengungkap suatu perkara pidana yang berhubungan dengan
perusakan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, sehingga bekerjanya
harus obyektif dengan mengumpulkan kenyataan – kenyataan dan
menghubungkan satu sama lain secara logis untuk kemudian
mengambil kesimpulan. Maka olehkarenanya pada waktu memberi
laporan dalam “pemberitaan” visum et repertum itu harus sesungguh –
sungguhnya dan seobyektif- obyektifnya tentang apa yang dilihat dan
ditemukan pada waktu pemeriksaan, dan dengan demikian visum et
repertum merupakan kesaksian tertulis.
b. Nilai Kekuatan dan Kedudukan Hukum Visum et Repertum
Visum et Repertum sebagai pengganti sepenuhnya dari barang
bukti yang diperiksa, maka pada hakekatnya visum et repertum
mempunyai kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya. Oleh
karena itum visum et repertum mempunyai kekuatan pembuktian yang
sah. Dengan kata lain visum et repertum adalah alat bukti surat yang
58
sah, yang dapat meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan
kepada terdakwa terhadap perbuatannya.
Visum et repertum mempunyai kekuatan sebagai alat bukti
sebab yang dimuat dalam pemberitaannya merupakan kesaksian
tertulis tentang semua hal atau keadaan yang dilihat dan ditemukan
pada waktu melakukan pemeriksaan, jadi sama halnya dengan
seseorang yang melihat dan menyaksikan sendiri. Sedangkan
kesimpulan dalam visum et repertum dibuat untuk memudahkan hakim
atau jaksa untuk mengetahui tentang apa yang diperiksa. Kesimpulan
harus dibuat dengan logis agar dapat diterima oleh hakim atau jaksa,
tetapi jika kesimpulannya tidak logis maka hakim atau jaksa dapat
menolak hasil visum et repertum serta menentukan jalan sendiri.
D. Tindak Pidana Pembunuha
1. Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya
Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada
manusia yang secara umum disebut “pembunuhan”. Pembunuhan dalam
sejarah
kehidupan
manusia
telah
terjadi
sejak
dahulukala
dan
pengaturannya atau hukumnyapun telah ditentukan
Tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya diatur
dalam Pasal 341 KUHP yang rumusannya adalah :
59
“seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak,
pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan
sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh
anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
Pasal ini mengancam hukuman penjara selama – lamanya 7 tahun.
Yang terkena pasal ini adalah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang
dengan sengaja (tidak direncanakan lebih dulu) membunuh anaknya pada
waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena
takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan
“membunuh biasa anak” atau “maker mati anak (kinderdoodslag)”.
Pasal 342 KUHP memuat perbuatan yang wujudnya sama dengan
yang dimuat dalam pasal 341 dengan perbedaan bahwa dalam pasal 342
perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan
sebelum anak dilahirkan. Tindak pidana ini dinamakan pembunuhan anak
berencana (kindermord) dan diancam dengan maksimum hukuman
Sembilan tahun penjara.
Perlu dicatat bahwa tidak diperlukan, apakah si ibu mempunyai
suami atau tidak. Cukup apabila si ibu ada alasan untuk merahasiakan
kelahiran si anak. Demikian juga, tidak diperlukan terhadap siapa
kelahiran ini harus dirahasiakan.
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya
Pada tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal
341, memuat unsur-unsur sebagai berikut:
60
1. Seorang ibu;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa
lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah
melahirkan anak.
Unsur - unsur terpenting dalam pembunuhan anak adalah :
1. Pembunuhan anak itu harus dilakukan oleh ibunya sendiri. Apakah si
ibu itu mempunyai suami atau tidak, hal ini tidak menjadi soal.
2. Pembunuhan anak ini harus terdorong oleh rasa ketakutan akan
diketahui melahirkan anak itu.
Biasanya anak yang didapat itu karena hasil hubungan kelamin
yang tidak sah atau berzinah. Apabila unsur – unsur ini tidak ada, maka
perbuatan ini dikenakan sebagai pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).
Perasaan takut itu begitu menekan dan meliputi seluruh pikiran si
ibu itu, sampai pada mengalahkan rasa cinta sebagai ibu terhadap
anaknya. Faktor inilah yang menggerakkan pembuat undang – undang
untuk menetapkan ancaman hukuman yang lebih ringan daripada
pembunuhan biasa.
61
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normatif, dimana dalam konsep pendekatan ini hukum akan
pandangan sebagai kaidah-kaidah hukum yang konsisten dalam peraturan
perundang – undangan, yang bersifat otonom dan menyampaikan faktor – faktor
diluar hukum. Ronny Hanitijo memberikan pengertian mengenai pendekatan
yuridis normatif sebagai berikut :
Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan
konsepsi legistis positivis. Konsep ini memandang hukum sebagai norma
– norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga dan pejabat
yang berwenang, selain itu konsepsi ini juga memandang hukum sebagai
system normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari
kehidupan masyarakat dan menganggap norma lain itu bukan sebagai
norma hukum.24
Soerjono Soekanto, di pihak lain mengemukakan pendapatnya mengenai
penelitian hukum normatif sebagai berikut :
Penelitian hukum normatif (disamping adanya penelitian hukum
sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer) adalah
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau
data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan
tersebut mencangkup :
1. Penelitian terhadap asas – asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
24
Ronny Hanitijo Soemitro.1990.Metodologi Penelitian dan Jurimetri.Ghalia Indonesia.
Jakarta. Hlm. 13-14.
62
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum.25
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini
dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar peraturan perundang – undangan
yang ada dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang bertujuan untuk
mengetahui suatu aturan hukum. Prinsip – prinsip hukum yang berkaitan dengan
kekuatan alat bukti keterangan ahli kedokteran forensik dalam pembuktian
perkara tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibunya pada putusan No.
147/Pid.B/2013/PN.PWT. penggunaan pendekatan ini di atas didasarkan pada
asumsi bahwa hukum dalam penelitian ini dikonsepsikan sebagai putusan –
putusan lembaga - lembaga atau institusi yang berwenang yang tersistem dalam
kegiatan upaya penyidikan yang berorientasi pada penemuan hukum konkreto
yang bersumber pada putusan – putusan pengadilan.
B. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah bersifat perskriptif. Karena
Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang
bersifat perskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu
hukum mempelajari tujuan hukum, nilai – nilai keadilan, validitas aturan hukum,
konsep – konsep hukum dan norma – norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu
25
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2000. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan
Singkat. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 13-14
63
hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan – ketentuan, rambu – rambu
dalam melaksanakan aturan hukum.26
C. Sumber Data
1. Data Sekunder
Pada penelitian normatif bahan pustakamerupakan data dasar, dimana
dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan primer, bahan sekunder,
dan bahan hukum tersier yang merupakan data sekunder. Data sekunder
dibagi menjadi 3 ( tiga ) bagian, yaitu :
a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan
perundang – undangan serta dokumen resmi lain sesuai dengan pokok
masalah yang diajukan.
b. Bahan
hukum
sekunder,
adalah
berupa
Putusan
Nomor
:
147/Pid.B/2013/PN. Pwt.
c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk
atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain – lain.
2. Data Primer
Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.
Bahan hukum primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku
warga masyarakat, melalui penelitian.
26
hlm. 91
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2005,
64
D. Metode Pengambilan Bahan Hukum
Bahan hukum sekunder, diperoleh melalui studi pustaka terhadap
peraturan perundang – undangan, buku – buku, literatur – literatur, artikel –
artikel, doktrin – doktrin, dokumen – dokumen yang berhubungan dengan materi
penelitian, dan Putusan Nomor : 147 / Pid.B / 2013 / PN. Pwt. Yang bertujuan
untuk memperoleh gambaran tentang kekuatan alat bukti keterangan ahli forensik
dalam tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibunya pada Putusan Nomor :147 /
Pid.B / 2013 / PN. Pwt.tersebut.
E. Penyajian Data
Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun
secara sistematis. Maksudnya bahwa data – data yang diperoleh akan
dihubungkan sedemikian rupa dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang
diteliti sehingga tercipta satu kesatuan yang utuh.
F. Metode Analisis Data
Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode
normatif kualitatif, yaitu penyusunan secara kualitatif untuk mencapai kejelasan
masalah yang akan dibahas dengan tidak menggunakan rumus maupun kuantitatif
atau dengan cara menjabarkan dan menafsirkan data yang diperoleh berdasarkan
norma atau kaidah, teori, pengertian hukum dan doktrin yang terdapat dalam ilmu
hukum khususnya dalam hukum acara pidana.
65
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Dari
hasil
penelitian
tentang
Putusan
Perkara
Nomor
:
147/Pid.B/2013/PN.PWT., pada pengadilan Negeri Purwokerto diperoleh hasil
sebagai berikut :
1. Duduk Perkara
Terdakwa ATI binti SHI, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2013
sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak – tidaknya dalam Tahun 2013 bertempat
di Kalen (sungai kecil / saluran air) di Desa Babakan Rt. 03 Rw. 02 Gr
Karanggandul Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, dengan
sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak
beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah
melahirkan anak, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Bahwa berawal dari terdakwa yang berpacaran dengan saksi RKI bin
TGH, dan pada bulan Desember 2012 terdakwa dan saksi RKI bin TGH
melakukan hubungan layaknya suami istri. Terdakwa pada bulan Januari 2013
tidak menstruasi atau hamil. Selama kehamilannya terdakwa tidak pernah
menceritakan kepada saksi SHI selaku orang tua terdakwa maupun kepada
saksi FTA yaitu kakak kandung terdakwa, terdakwa merahasiakan
kehamilannya dan hanya memberitahukan kepada saksi RKI.
66
Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 02.00 WIB
terdakwa merasa perutnya mulas, kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi,
lalu terdakwa jongkok sambil ngeden (mengeluarkan secara paksa) beberapa
kali namun tidak keluar – keluar, kemudian terdakwa berdiri dan tiba – tiba
bayi berjenis kelamin laki – laki keluar dari vagina terdakwa dan terjatuh
dalam posisi tengkurap. Kemudian terdakwa duduk jongkok untuk memeriksa
bayi berjenis kelamin laki – laki tersebut, pada saat berjongkok lalu keluar ari
– ari dari vagina terdakwa, selanjutnya terdakwa memegang – megang bayi
berjenis kelamin laki – laki apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia
karena bayi berjenis kelamin laki – laki tidak bergerak dan tidak menangis.
Atas kejadian tersebut timbul niat terdakwa untuk membuang bayi berjenis
kelamin laki – laki tersebut ke kalen (sungai kecil / saluran air) hingga bayi
tersebut terbawa arus air sungai.Kemudian terdakwa kembali lagi ke kamar
mandi, setelah itu terdakwa masuk ke kamar tidur terdakwa.
Sekitar pukul 09.00 WIB pada saat saksi SMT sedang mencuci muka
di kalen (sungai kecil / saluran air) di Desa Babakan Rt. 03 Rw. 02 Gr.
Karanggandul Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, tiba – tiba
melihat ada seperti boneka, lalu saksi memberitahu kepada saksi SLK dan
warga sekitar. Selanjutnya bayi berjenis kelamin laki – laki tersebut di bawa
ke Puskesmas Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas untuk
dilakukan Visum.
67
Berdasarkan dari Visum Et Repertum Puskesmas Karanglewas No. 335
/ VIII / 2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Suripto
yang pada kesimpulannya antara lain disebutkan : Kepala tidak terdapat luka,
bibir tampak kebiruan, mata tertutup, kulit berwarna putih, panjang tali pusat
15 cm, luka tali pusat teratur, masih ada perdarahan tali pusat, pada bagian
punggung terdapat luka lecet, bagian perut tidak ada luka, ada lebam mayat,
tangan dan kaki tidak ada luka, terdapat tinja dilubang dubur, dan ada kaku
mayat, kesimpulan telah diperiksa jenasah bayi laki – laki yang diduga
meninggal akibat henti nafas karena sumbatan jalan nafas.
Visum et Repertum tersebut dibuat atas kekuatan sumpah jabatan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP sehingga mempunyai nilai
pembuktian, oleh karena iu merupakan salah satu alat bukti sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.
2. Surat Dakwaan
Berdasarkan surat dakwaan penuntut Umum tertanggal 11 Desember
2013 dengan dakwaan tunggal dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal
341 KUHP.
3. Pembuktian
Pembuktian dilakukan dengan menghadirkan dan memeriksa untuk
mendapatkan keterangan dari para saksi, terdakwa, ahli, mendapat petunjuk
68
dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah diperoleh serta alat
bukti surat berupa Visum et Repertum.
Pada kasus tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibunya, berdasarkan
hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap alat – alat bukti yang berupa
keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan Visum et
Repertum maka dapat dianalisis peristiwa pembunuhan tersebut sebagai
berikut :
a. Keterangan Saksi
Dalam persidangan telah diperiksa beberapa orang saksi yang telah
disumpah, yang memberi keterangan tentang tindak pidana yang
didakwakan terhadap terdakwa. Adapun saksi – saksi tersebut dalah
sebagai berikut :
1) Saksi SMT
Menerangkan :
Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00
WIB saki menemukan bayi jenis kelamin laki – laki dalam keadaan
meninggal dunia di kalen (sungai kecil / saluran air) Desa Babakan Rt.
03 Rw. 02 Gr. Karanggandul Kecamatan Karanglewas Kabupaten
Banyumas. Pada saat itu, SMT hendak mencuci muka dan membasahi
rambut, karena tempat tersebut sering digunakan untuk mencuci
sepeda motor oleh warga sekitar karena airnya jernih, kemudian saksi
melihat ke sebelah selatan terlihat ada benda seperti boneka kemudian
didekati, ternyata adalah bayi berjenis kelamin laki – laki yang masih
ada tali pusatnya, kemudian saksi memberitahu warga sekitar.
2) Saksi SLK
Menerangkan :
69
Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00
WIB saki menemukan bayi jenis kelamin laki – laki dalam keadaan
meninggal dunia di kalen (sungai kecil / saluran air) Desa Babakan Rt.
03 Rw. 02 Gr. Karanggandul Kecamatan Karanglewas Kabupaten
Banyumas. Saksi pada saat itu main kerumah teman, kemudian datang
saksi SMT dan menyampaikan bahwa dirinya menemukan bayi yang
sudah meninggal dunia di kalen (sungai kecil / saluran air) Desa
Babakan Rt. 03 Rw. 02 Gr. Karanggandul Kecamatan Karanglewas
Kabupaten Banyumas.
saksi diajak oleh saksi SMT untuk melihat bayi tersebut dan
ternyata benar ada bayi berjenis kelamin laki – laki di kalen (sungai
kecil / saluran air) Desa Babakan Rt. 03 Rw. 02 Gr. Karanggandul
Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Dan saksi tidak
mengetahui orang tua bayi tersebut.
3) Saksi Septi Fitriana Kusuma Ningsih
Menyatakan :
Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00
WIB saki menemukan bayi jenis kelamin laki – laki dalam keadaan
meninggal dunia di kalen (sungai kecil / saluran air) Desa Babakan Rt.
03 Rw. 02 Gr. Karanggandul Kecamatan Karanglewas Kabupaten
Banyumas. Saksi adalah bidan di Desa Babakan sejak bulan Agustus
2013 hingga sekarang.
Saksi pada saat itu berangkat sebagai bidan desa, sekitar pukul
09.00 WIB, saksi mendapat informasi ada penemuan bayi berjenis
kelamin laki – laki di kalen (sungai kecil / saluran air) Desa Babakan
Rt. 03 Rw. 02 Gr. Karanggandul Kecamatan Karanglewas Kabupaten
Banyumas sudah dalam keadaan meninggal dunia, kemudian saksi
pergi kelokasi tersebut dan ternyata benar terdapat bayi yang sudah
meninggal dunia dengan kondisi bayi terendam air yang dalamnya 15
cm, dengan kepala posisi disebelah utara dan kaki di sebelah selatan,
dengan kondisi kulit warna putih, rambut hitam, tanpa plasenta / ari –
ari.
Saksi mengangkat bayi tersebut kemudian dibawa ke
Puskesmas Kecamatan karanglewas kabupaten Banyumas untuk
dibersihkan dari kotoran dan selanjutnya dilakukan Visum oleh dokter
Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.
70
4) Saksi AGS
Menerangkan :
Saksi mengetahui terdakwa teman dekat atau pacar saksi RKI.
Saksi pernah membeli Handphone merk Nokia Type 1600 casing
warna hitam tanpa carger dan tanpa box milik saksi RKI seharga Rp.
50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Setelah saksi membeli handphone
tersebut, saksi membuka file Handphone tersebut dengan tujuan
menghapus file – file di dalam handphone tersebut. Ternyata ada
folder pesan singkat , lalu saksi membaca ada pesan terkirim dari
Handphone tersebut yang isinya yaitu “Ayah.. memang nggak kasihan
sama bunda, perutnya sudah mulai besar nih, dedenya nendang –
nendang nih..” dan setelah saya baca kemudian saya hapus.
5) Saksi SHI
Menerangkan :
Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi. Pada hari Selasa
tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 WIB saki menemukan
bayi jenis kelamin laki – laki dalam keadaan meninggal dunia di kalen
(sungai kecil / saluran air) Desa Babakan Rt. 03 Rw. 02 Gr.
Karanggandul Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.
Saksi tidak mengetahui kalau terdakwa telah melahirkan,
karena selama ini saksi juga tidak mengetahui bila terdakwa sedang
hamil, padahal selama ini terdakwa masih tinggal serumah dengan
saksi. Saksi sebelumnya pernah menanyakan kepada terdakwa tentang
kecurigaan saksi bahwa terdakwa hamil, karena saksi mendengar
pembicaraan tetangga yang curiga bila terdakwa hamil, dan pada saat
itu terdakwa tidak mengaku kalau sedang hamil, kemudian saksi
percaya dengan pengakuan terdakwa. Saksi pernah mengajak terdakwa
untuk periksa ke Puskesmas, namun terdakwa menolak dengan alasan
bahwa dirinya tidak hamil.
Saksi mengetahui jika terdakwa mempunyai teman dekat atau
pacar yaitu RKI anaknya saksi TGH sudah setahun lebih. Saksi baru
mengetahui kalau terdakwa telah melahirkan dan membuang bayinya
71
yaitu dari pengakuan terdakwa sendiri setelah diproses di kepolisian
Karanglewas.
6) Saksi FTA
Menerangkan :
Terdakwa adalah adik kandung saksi. Pada hari Selasa tanggal
13 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 WIB saksi menemukan bayi jenis
kelamin laki – laki dalam keadaan meninggal dunia di kalen (sungai
kecil / saluran air) Desa Babakan Rt. 03 Rw. 02 Gr. Karanggandul
Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.
Saksi tidak mengetahui kalau terdakwa telah melahirkan,
karena selama ini saksi juga tidak mengetahui bila terdakwa sedang
hamil, padahal selama ini terdakwa masih tinggal serumah dengan
saksi.Pada bulan April 2013 saksi sebelumnya pernah menanyakan
kepada terdakwa tentang kecurigaan tetangga bila terdakwa hamil, dan
pada saat itu terdakwa tidak mengaku kalau sedang hamil, kemudian
saksi percaya kepada pengakuan terdakwa.
Saksi mengetahui kalau terdakwa mempunyai teman dekat atau
pacar yaitu saksi RKI anaknya saksi TGH sudah setahun lebih.Saksi
RKI sering datang kerumah, dan saksi sering bertemu dan biasanya
mereka bertemu diruang tamu.Saksi baru mengetahui kalau terdakwa
telah melahirkan dan membuang bayinya yaitu dari pengakuan
terdakwa sendiri setelah diproses di kepolisian Karanglewas.
7) Saksi TGH
Menerangkan :
Saksi adalah ayah kandung saksi RKI. Pada hari Sabtu bulan
Agustus 2013 saksi mendengar informasi atau pembicaraan
masyarakat ditemukan bayi jenis kelamin laki – laki dalam keadaan
meninggal dunia di kalen (sungai kecil / saluran air)Desa Babakan Rt.
03 Rw. 02 Gr. Karanggandul Kecamatan Karanglewas Kabupaten
Banyumas. Saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2012 sebagai teman
dekat atau pacar anak saya yaitu RKI. Sekitar 4 (empat) bulan yang
lalu pada saat saksi sedang di Sulawesi, saksi RKI menelpon saksi dan
72
bercerita bahwa pacarnya yaitu terdakwa sedang hamil sekitar 2 (dua)
bulan, kemudian saksi memberi saran untuk menemui PS, maksudnya
untuk mencari solusi.
b. Keterangan Terdakwa
Terdakwa pada waktu pemeriksaan di depan persidangan, pada
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
Saksi sekarang adalah suami dari terdakwa, karena saksi menikah
dengan terdakwa setelah kasus ini diproes di Kepolisian. Pada hari Selasa
tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 WIB saki menemukan bayi
jenis kelamin laki – laki dalam keadaan meninggal dunia di kalen (sungai
kecil / saluran air) Desa Babakan Rt. 03 Rw. 02 Gr. Karanggandul
Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Saksi mengenal terdakwa
sejak tahun 2012 sebagai teman dekat atau pacar saksi.
Sekitar 4 (empat) bulan yang lalu pada saat saksi menelpon saksi
TGH yaitu orang tua saksi yang sedang berada di Sulawesi dan saksi
menceritakan bahwa pacarnya yaitu terdakwa sedang hamil sekitar 2 (dua)
bulan, kemudian saksi memberi saran untuk menghubungi PS, maksudnya
supaya mencari solusinya namun saksi tidak kesana.
Saksi mengetahui bahwa terdakwa telah membuang bayi jenis
kelamin laki – laki dalam keadaan meninggal dunia di kalen (sungai kecil
/ saluran air) Desa Babakan Rt. 03 Rw. 02 Gr. Karanggandul Kecamatan
Karanglewas Kabupaten Banyumas, karena terdakwa memberitahu saksi.
Saksi pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan terdakwa
yaitu dari awal pertengahan tahun 2012 dan saksi melakukan hubungan
layaknya pasangan suami isteri kurang lebih satu bulan sekali. Terahir
saksi melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri yaitu pada
bulan Desember 2012.
Pada bulan Februari 2013 terdakwa menceritakan kepada saksi
kalau terdakwa sedang hamil atau sedah telat menstruasi. Saksi melihat
perut terdakwa dari hari ke hari semakin besar dan pada bulan April 2013
saksi yakin kalau terdakwa telah mengandung anak saksi. Pada hari Senin
tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi datang kerumah
terdakwa, karena terdakwa sering mengeluh sakit dibagian perutnya, lalu
saksi mengajak terdakwa untuk jalan – jalan dan mencari bidan untuk
memeriksa kandungan dan karena tidak mempunyai uang akhirnya tidak
73
jadi untuk memeriksakan kandungan, lalu saksi mengajak terdakwa
pulang kerumah. Dan saksi menunggu terdakwa sampai jam 22.30 WIB
lalu saksi pulang kerumah.
Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus sekitar pukul 08.30 WIB,
terdakwa memberitahu saksi kalau telah melahirkan dan bayinya dibuang
di kalen (sungai kecil / saluran air) Desa Babakan Rt. 03 Rw. 02 Gr.
Karanggandul Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas belakang
rumah. Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang
berwajib karena saksi takut dan kasihan terhadap terdakwa.
c. Keterangan Ahli
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh dr. Suripto dalam
Visum et Repertum Puskesmas Karanglewas No. 350/VIII/2013, tanggal
24 Agustus 2013 menerangkan :
Saksi adalah dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap bayi
berjenis kelamin laki – laki yang ditemukan di kalen (sungai kecil /
saluran air) Desa Babakan Rt. 03 Rw. 02 Gr. Karanggandul Kecamatan
Karanglewas Kabupaten Banyumas yang kemudian dari hasil pemeriksaan
saksi dituangkan dalam Visum et Repertum yang telah diserahkan ke pihak
Kepolisian.
Benar Visum et Repertum Puskesmas karanglewas No. 350 / VIII /
2013, tanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Suripto, dari
hasil pemeriksaan ditemukan kepala tidak terdapat luka, bibir tampak
kebiruan, mata tertutup, kulit berwarna putih, panjang tali pusat 15 cm,
luka tali pusat teratur, masih ada pendarahan tali pusat, pada bagian
punggung terdapat luka lecet, bagian perut tidak ada luka, ada lebam
mayat, tangan dan kaki tidak ada luka, terdapat tinja di lubang dubur, dan
ada kaku mayat, kesimpulan telah diperiksa jenazah bayi laki – laki yang
diduga meninggal akibat henti nafas karena sumbatan jalan nafas. Adalah
benar hasil pemeriksaan saksi terhadap bayi berjenis kelamin laki – laki
tersebut.
Saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi tersebut
kepala tidak terdapat luka, bibir tampak kebiruan, mata tertutup, kulit
berwarna putih, panjang tali pusat 15 cm, luka tali pusat teratur, masih ada
74
pendarahan tali pusat, artinya pada saat dipotong saksi duga menggunakan
benda tajam dan masih ada darah artinya menunjukkan luka tersebut
merupakan luka baru, pada bagian punggung terdapat luka lecet artinya
luka tersebut diduga terjadi adanya gesekan dengan benda lain, bagian
perut tidak ada luka, ada lebam mayat, tangan dan kaki tidak ada luka,
terdapat tinja dilubang dubur, dan ada kaku mayat. Kesimpulan dari
pemeriksaan tersebut diduga meninggal akibat henti nafas karena
sumbatan jalan nafas, jadi diduga pada saat dilahirkan menurut saksi, bayi
tersebut masih hidup dan meninggalnya setelah dilahirkan, karena melihat
ciri tubuhnya masih segar.
Tanda – tanda bayi yang meninggal di dalam kandungan yaitu,
kepala bayi melembek karena terjadi pengempukan kerangka tulang
kepala dan otak yang mencair, terjadi pembekuan darah kalau diiris darah
tidak akan mengalir, badan kemerah – merahan, melekuk dan pecah, kulit
tanpa keriput karena sudah tidak ada aliran makanan ke plasenta, tidak ada
lebam mayat, tidak mengeluarkan tinja, bayi bisa keluar sepontan dan juga
bisa tidak lahir sepontan karena dilihat dari usia kandungan atau
kematangan kandungan. Tanda – tanda bayi meninggal setelah di lahirkan
yaitu kepala keras atau utuh, ada kaku mayat karena sudah tidak ada
metabolism dan kaku mayat mulai berkembang dua jam setelah kematian
dan sluruh tubuh akan kaku total skitar 10-12 jam, ada lebam karena
lebam mayat terjadi 30 menit serelah kematian, dan tali plasenta masih
mengeluarkan darah bila diiris.
Bayi yang saksi periksa adalah bayi yang meninggal sesaat setelah
dilahirkan karena ada lebam mayat, darah segar masih mengalir pada saat
tali plasenta diiris, ada tinja didubur, kulit badan masih segar karena tidak
terjadi pengeriputan, dan bayi tersebut meninggal kurang dari 6 jam
karena belum ada kaku mayat. Bayi yang saksi periksa meninggal karena
tersumbat jalan nafas karena bayi yang baru lahir masih dalam keadaan
kritis sehingga harus memerlukan penanganan yang intensif misal suhu
badan yang dingin harus dimasukkan incubator dan jika saat lahir tidak
menangis, bayi harus dirangsang agar menangis biar tidak tersumbat jalan
nafasnya karena akan mengakibatkan kematian pada bayi. Bayi yang
meninggal dalam kandungan tidak mungkin mengeluarkan darah pada saat
tali plasenta diiris dan tidak mungkin mengeluarkan tinja. Saksi melihat
bayi yang saksi periksa, bayi itu dilahirkan dalam usia kandungan yang
sudah matang atau sudah waktunya untuk dilahirkan. Untuk memastikan
penyebab meninggalnya bayi tersebut harus dilakukan otopsi, tetapi saksi
yakin jika bayi tersebut meninggal setelah dilahirkan karena masih
mengeluarkan darah dan terdapat tinja di dubur dan kepala bayi masih
utuh atau keras.
75
d. Barang Bukti
Barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan pada saat
pemeriksaan di pengadilan adalah sebagai berikut :
2) 1 (satu) potong kaos warna abu – abu tua bagian depan dan belakang
bertuliskan WOLES;
3) 1 (satu) potong celana pendek warna ungu bunga - bunga samping kiri
lipatan jahitan tertulis KEEP AWAY FROM FIRE;
4) 1 (satu) buah dalaman orange garis – garis samping kanan dan kiri
gambar bunga – bunga;
5) 1 (satu) buah HandPhone Nokia 1600 warna hitam pinggir warna
coklat tua.
Barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah
menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat
pembuktian. Ketua Sidang / Majelis Hakim pun telah memperlihatkan
barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi – saksi oleh yang
bersangkutan telah membenarkan.
e. Petunjuk
Berdasarkan alat bukti keterangan saksi – saksi, keterangan
terdakwa dan alat bukti surat berupa Visum et Repertum, didapat petunjuk
sebagai berikut :
a) Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan,
kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang
satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,
menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa
pelakunya. Selanjutnya dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP petunjuk
tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan
keterangan terdakwa.
b) Berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa
dengan didukung oleh alat bukti surat berupa Visum et repertum serta
keterangan terdakwa ATI binti SHI yang saling berkaitan antara satu
dengan lainnya telah memberikan petunjuk bahwa telah terjadi tindak
pidana seorang ibu dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya yang
dilahirkan Karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak.
76
c) Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP petunjuk tersebut
menjadi salah satu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184
ayat (1) huruf d KUHAP.
4. Tuntutan Pidana
Penuntut umum yang pada pokoknya meminta tuntutan pidananya
tertanggal 11 Desember 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan bahwa terdakwa ATI binti SHI terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghilangkan jiwa
anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan,
karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, sebagaimana
diatur dan diancam dalam Pasal 341 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ATI binti SHI selama 1
(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama waktu terdakwa
menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada
dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
a. 1 (satu) potong kaos warna abu – abu tua bagian depan dan belakang
bertuliskan WOLES;
b. 1 (satu) potong celana pendek warna ungu kembunga - bunga samping
kiri lipatan jahitan tertulis KEEP AWAY FROM FIRE;
c. 1 (satu) buah dalaman orange garis – garis samping kanan dan kiri
gambar bunga – bunga;
d. 1 (satu) buah HandPhone Nokia 1600 warna hitam pinggir warna
coklat tua.
77
5. Putusan Pengadilan
a. Pertimbangan Hukum Hakim
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap
dalam persidangan, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat
dakwaan yang pembuktiannya lebih mengaruh kepada fakta di
persidangan, yaitu Pasal 341 KUHP yang unsur
– unsurnya adalah
sebagai berikut :
1. Seorang ibu;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa
lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah
melahirkan anak.
Ad. 1. Unsur Seorang Ibu :
Bahwa rumusan SEORANG IBU adalah mengacu
kepada seorang perempuan yang mempunyai anak, baik anak
tersebut lahir dalam ikatan perkawinan maupun diluar
perkawinan;
Dalam ketentuan pidana seorang ibu sebagai obyek
hukum adalah untuk menunjukkan tentang subyek atau pelaku
tindak pidana. Bahwa setiap ibu yang merupakan sebyek dalam
hukum pidana merupakan pelaku tindak pidana, dan dapat
78
dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan –
perbuatan yang dilakukan (yang didakwakan kepadanya).
Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah orang yang
bernama ATI dengan semua identitas sesuai termuat dalam
surat
dakwaan,
dan
terdakwa
membenarkan
identitas
sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum
tersebut sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang
yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan;
Bahwa selama persidangan, terdakwa dalam keadaan
sehat dan tidak ada alasan yang mendukung pembuktian bahwa
terdakwa dalam melakukan perbuatan / tindak pidana dalam
keadaan sakit ingatan atau kurang sehat akal sehingga
terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut mampu
mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan
alasan pemaaf atau pembenar sehingga terdakwa sebagai
seorang ibu adalah merupakan subyek hukum yang mampu
mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan
demikian unsure “seorang ibu” telah terpenuhi.
Ad. 2. Unsur Denagan Sengaja :
Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” dalam praktek
dan doktrin diartikan bahwa pelaku sebagai menghendaki dan
mengetahui. Bahwa menurut teori hukum bentuk kesengajaan
79
dapat dibagi 3 (tiga) yaitu : kesengajaan dengan maksud,
kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan
sadar kemungkinan;
Bahwa dengan demikian terhadap unsur “dengan
sengaja” dapat didefinisikan bahwa pelaku mengetahui dan
sadar atas apa yang telah diperbuatnya, atau tindakan terdakwa
tersebut dilakukan memang disadari dan dikehendaki oleh
terdakwa;
Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan
keterangan terdakwa maka dapat diketahui bahwa pada hari
Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi
RKI datang kerumah terdakwa, karena terdakwa saat itu sering
mengeluh sakit dibagian perutnya, lalu saksi RKI yang
mengetahui terdakwa sedang hamil mengajak terdakwa untuk
jalan – jalan, lalu ketika hari sudah petang, saksi mengajak
terdakwa pulang kerumah.
Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul
02.00 WIB terdakwa merasa perutnya mulas kemudian
terdakwa pergi kekamar mandi dan saat itu terdakwa
melahirkan bayinya di dalam kamar mandi, tanpa pertolongan
orang lain saat terdakwa sedang proses melahirkan. Kemudian
terdakwa meletakkan bayi yang dilahirkan ke saluran air di
80
belakang rumah terdakwa karena terdakwa takut jika ketahuan
orang lain dirinya melahirkan anak tanpa adanya suami.
Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul
08.30 WIB, terdakwa memberitahu saksi jika saksi telah
melahirkan dan bayinya dibuang di kalen (sungai kecil /
saluran air) Desa Babakan Rt. 03 Rw. 02 Gr. Karanggandul
Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas belakang
rumah terdakwa.
Saksi FTA dan saksi SHI menerangkan mereka tidak
mengetahui kehamilan terdakwa meskipun mereka adalah
keluarga terdakwa karena terdakwa tidak pernah memberitahu
kepada saksi, dan saksi SHI sebagai ayah terdakwa sering tidak
berada dirumah. Dari keterangan terdakwa dan keterangan
saksi – saksi maka dapat diketahui bahwa terdakwa bermaksud
untuk merahasiakan kehamilannya kecuali terhadap saksi RKI
yang merupakan pacar terdakwa.
Dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa
dapat diketahui bahwa terdakwa mengetahui dirinya sedang
hamil karena terdakwa pernah melakukan hubungan kelamin
dengan pacarnya yang bernama RKI. Dan terdakwa bermaksud
menutupi kehamilannya karena saat itu terdakwa belum
menikah. Karena terdakwa menutupi kehamilannya maka
81
terdakwa tidak berusaha untuk pergi ke puskesmas atau bidan
ketika mendekati waktu untuk melahirkan, padahal terdakwa
tidak pernah mempunyai pengalaman menangani persalinan
secara normal.
Bahwa dipersidangan didengar keterangan ahli yaitu
dokter SURIPTO yang menerangkan bahwa dari jenazah bayi
yang diperiksanya diketahui bahwa kematian bayi tersebut
adalah setelah bayi dilahirkan dan bayi tersebut meninggal
karena diduga ada sumbatan jalan nafas karena bayi yang baru
lahir memerlukan penanganan yang intensif dan jika saat
melahirkan tidak menangis bayi harus dirangsang agar tidak
tersumbat jalan nafasnya.
Bahwa tindakan terdakwa untuk tidak memberitahukan
kehamilannya
kepada
keluarganya
dan terdakwa
tidak
berusaha untuk melalui proses persalinan di bidan atau
puskesmas, merupakan tindakan yang membahayakan baik
bagi bayi maupun terdakwa sendiri karena dalam proses
persalinan mengeluarkan cukup banyak darah dan bayi yang
dilahirkan perlu penanganan yang insentif. Bahwa terdakwa
tidak mempunyai keahlian maupun pengalaman persalinan
sehingga tindakan terdakwa untuk menangani persalinan
seorang diri dapat membahayakan nyawa bayinya dan hal ini
82
dapat diketahui dari keterangan terdakwa saat dirinya
melahirkan maka bayi tersebut tidak menangis, padahal
menurut
keterangan
dokter
SURIPTO
berdasarkan
pemeriksaan terhadap jenazah bayi terdakwa saat lahir dalam
keadaan hidup, tetapi penyebab kematian diduga karena ada
penyumbatan saluran pernafasan yang tidak akan terjadi kalau
saat lahir ditangani secara intensif oleh tenaga medis;
Bahwa dari fakta dan pertimbangan dapat diketahui
bahwa terdakwa mengetahui dirinya sudah mendekati waktu
untuk melahirkan tetapi terdakwa tidak meminta tolong kepada
dokter atau bidan untuk menolong kelahiran bayinya sehingga
dapat
diketahui
bahwa
terdakwa
bermaksud
untuk
menyembunyikan kehamilannya dan demikian maka unsur
dengan “sengaja telah terpenuhi”.
Ad. 3. Unsur
Menghilangkan
Jiwa
Anaknya
Pada
Ketika
Dilahirkan Atau Tidak Berapa Lama Sesudah Dilahirkan,
Karena Takut Ketahuan Bahwa Ia Sudah Melahirkan
Anak :
Bahwa
berdasarkian
keterangan
saksi
–
saksi,
keterangan terdakwa dikaitkan dengan visum et repertum dan
barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal
13 Agustus sekitar jam 02.00 WIB terdakwa melahirkan
83
seorang bayi yang proses persalinanya dilakukan oleh
terdakwa sendiri.
Bahwa keterangan saksi – saksi dan keterangan
terdakwa terkait dengan kematian bayi terdakwa adalah
bersesuaian dengan visum et repertum dari Puskesmas
Karanglewas No. 350/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang
ditandatangani oleh dr. SURIPTO dari hasil pemeriksaan
ditemukan kepala tidak terdapat luka, bibir tampak kebiruan,
mata tertutup, kulit berwarna putih, panjang tali pusat 15cm,
luka tali pusat teratur, masih ada pendarahan tali pusat, pada
bagian punggung terdapat luka lecet, bagian perut tidak ada
luka, ada lebam mayat, tangan dan kaki tidak ada luka, terdapat
tinja di lubang dubur, dan ada kaku mayat, kesimpulan telah
diperiksa jenazah bayi laki – laki yang diduga meninggal
akibat henti nafas karena sumbatan jalan nafas;
Bahwa dari fakta – fakta hukum dapat diketahui bahwa
terdakwa saat mengetahui bayinya lahir dan belum dengar ada
suara tangisannya terdakwa tidak berusaha minta pertolongan
bantuan medis tetapi malah membuang bayinya di sungai kecil
blakang rumahnya dengan maksud supaya tidak ada orang lain
yang mengetahui bahwa terdakwa telah melahirkan anak
karena terdakwa belum mempunyai suami sehingga dengan
84
demikian maka unsur “menghilangkan jiwa anaknya pada
ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah
dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah
melahirkan anak” telah terpenuhi.
b. Amar Putusan
Dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana seorang ibu
dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya yang dilahirkan karena
takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, maka Majelis Hakim
dengan menginat Pasal 341 KUHP, menjatuhkan putusan yang amar
putusannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa ATI Binti SHI terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “seorang ibu dengan
sengaja menghilangkan jiwa anaknya yang dilahirkan karena
takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATI Binti Suhandi tersebut
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
85
a. 1 (satu) potong kaos warna abu – abu tua bagian depan dan
belakang bertuliskan WOLES;
b. 1 (satu) potong celana pendek warna ungu gambar bunga – bunga
samping kiri lipatan jahitan terdapat tulisan KEEP AWAY FROM
FIRE;
c. 1 (satu) buah dalaman orange garis – garis samping kanan dan kiri
gambar kembang – kembang;
d. 1 (satu) buah Handphone Nokia 1600 warna hitam samping warna
coklat tua “dikembalika kepada terdakwa”.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).
B. Pembahasan
Dalam upaya penegakan hukum, selain kesadaran akan hak dan
kewajiban, juga
tidak kurang pentingnya
akan kesadaran penggunaan
kewenangan – kewenangan aparat penegak hukum, karena penyalahgunaan
kewenangan – kewenangan tersebut selain sangat memalukan dan dapat
merugikan keuangan Negara juga dapat mengakibatkan timbulnya kekhawatiran
atau ketakutan jika berhadapan dengan aparat penegak hukum
Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah
menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya
tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh penuntut
86
umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri.
Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum
terhadap terdakwa terbukti atau tidak.
1. Keterangan ahli kedokteran forensik diperlukan dalam Putusan No.
147/Pid.B/ 2013/PN.Pwt.
Pasal 184
ayat
(1)
KUHAP
telah
menentukan
secara
“limitatif” alat bukti yang sah menurut undang – undang. Diluar alat bukti itu
tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan
terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat – alat bukti itu saja.
Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar
alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat
bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas
kepada alat – alat bukti itu saja.
Adapun alat bukti yang sah menurut undang – undang sesuai dengan
apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat ( 1 ) KUHAP, adalah :
a.
b.
c.
d.
e.
Keterangan saksi,
Keterangan ahli,
Surat,
Petunjuk dan
Keterangan terdakwa.
Permasalahan mengenai kualifikasi ahli yang diperlukan dalam proses
pembuktian perkara pidana, baik ditingkat penyidikan maupun persidangan
bukanlah masalah praktis belaka, persyaratan dan standar keahlian yang
87
menjadi acuan pihak penuntut umum maupun terdakwa dalam memilih ahli
dan pertentangan pendapat ahli, dapat ditelaah lebih lanjut untuk menganalisis
masalah tentang siapa sebenarnya ahli yang dimaksudkan oleh KUHAP.
Demikan halnya dengan masalah pertentangan pendapat ahli yang akan
berkaitan dengan sikap penyidik maupun hakim dalam memilih keterangan
ahli untuk kepentingan pembuktian.
Didalam memperoleh bukti – bukti yang diperlukan guna kepentingan
pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan
pada suatu masalah atau hal – hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan
sendiri dikarenakan masalah tersebut berada diluar kemampuan atau
keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting
diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap – lengkapnya
bagi para penegak hukum tersebut.
Menurut ketentuan hukum acara pidana Indonesia, mengenai
permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan di dalam KUHAP.
Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada
Pasal 120 ayat (1), yang merumuskan :
Dalam hal penyidik mengganggap perlu, ia dapat meminta pendapat
orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap
pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang
merumuskan :
88
Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang
timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat
memintaketerangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan
baru oleh yang berkepentingan.
Berdasarkan Pasal 180 ayat (1) KUHAP tersebut diatas, maka dapat
dijelaskan bahwa apabila pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan masih
terdapat keragu – raguan terhadap sebab luka atau sebab kematian, meskipun
sudah ada visum et repertum, tetap ada kemungkinan untuk menghadirkan
kesaksian dokter secara lisan. Handoko Tjondroputranto dalam hal ini
berpendapat bahwa :
Selalu ada kemungkinan untuk memanggil dokter pembuat visum et
repertum
itu
ke
muka
sidang
pengadilan
untuk
mempertanggungjawabkan pendapatnya dan dengan demikian ada 2
(dua) bentuk dalam memberikan kesaksian ahli yaitu tertulis maupun
yang tidak tertulis. Yang tertulis tersebut visum et repertum,
sedangkan yang tidak tertulis secara lisan di persidangan dengan
sumpah menurut keahlianya. Menghadirkan dokter ke muka sidang
selain karena terhadap keragu – raguan terhadap sebab luka atau sebab
kematian, dapat juga karena suatu hal, sehingga keterangan ahli baik
tertulis maupun lisan belum dapat diberikan pada waktu pemeriksaan
oleh penyidik atau menuntut umum.27
Seorang ahli memberi keterangan bukan mengenai segala hal yang
dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal – hal yang
menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara
yang sedang diperiksa. A. Karim Nasution menyatakan :
Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya
atau pengetahuannya sebagaimana pada keterangan saksi. Apa yang
diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataandan fakta. Sedangkan
27
Handoko Tjondroputranto. 2001. Kedudukan Dan Peran Ahli Lain Dalam Rangka
Pembuatan Visum Et Repertum. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm 25.
89
keterangan ahli adalah suatu penghargaan dan kenyataan dan / atau
kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahliannya.Apabila
keterangan ahli diberikan pada tingkat penyidikan, maka sebelum
memberikan keterangan, ahli harus mengucapkan sumpah atau janji
terlebih dahulu28.
Salah satu ahli yang memiliki peran penting dalam mengungkap kasus
tindak pidana pembunuhan adalah ahli kedokteran forensik. Keterangan dari
ahli kedokteran forensik dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti
berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan
mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda
– tanda telah dilakukannya suatu pembunuhan.
Pasal 133 KUHAP merumuskan tentang keterangan ahli kedokteran
yang berperan dalam membantu penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga
merupakan tindak pidana yang berakibat korban luka, keracunan ataupun
mati, yaitu :
(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang
korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa
yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan
keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau
ahli lainnya.
(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas
untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan
bedah mayat.
(3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada
rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan
terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat,
dilakukan dengan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki
atau bagian lain badan mayat.
28
A. Karim Nasution .Studi Tentang Peranan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Penanganan
Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta . 2008.Hlm. 7.
90
Berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) KUHAP tersebut maka
dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa seorang ahli yang dapat diminta
keterangannya adalah :
a. Ahli kedokteran forensik
b. Dokter
c. Dan ahli lainnya.
M. Yahya harahap dalam hal pengertian ahli sebagaimana dirumuskan
dalam Pasal 133 KUHAP, mengemukakan pendapatnya bahwa :
Biasanya yang dimaksud ahli kedokteran kehakiman ialah ahli
forensik, pasal itu tidak membatasi hanya ahli kedokteran kehakiman
saja, tapi meliputi ahli lainnya.Pengertian ahli lainnya sangat luas
meliputi segala jenis keahlian yang dibutuhkan dalam suatu perkara
tertentu29.
Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP tersebut, Djoko
Prakoso dan I KetutMurtika memberikan penjelasan bahwa :
Dalam hal ini orang yang menderita luka, jenazah, organ tubuh, atau
benda lain yang didapat dari tubuh merupakan barang atau benda yang
mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Sedangkan
maksud penyitaan adalah untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan di dalam sidang pengadilan nanti30.
Upaya untuk menjaga serta mencegah adanya kekeliruan dengan
benda lain, atau tertukar dengan benda – benda lain yang tidak ada
hubungannya dengan perkara yang bersangkutan, maka benda sitaan harus
disegel seperti yang disyaratkan dalam Pasal 130 KUHAP yaitu :
29
30
M. Yahya Harahap. Op. Cit. 2001. Hlm 207
Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Op. Cit 2002.hlm 116.
91
(1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut
jenis masing – masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal
penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain – lainnya
yang kemudian diberi cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.
(2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi
catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label
yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.
Fungsi dari barang – barang bukti dapat untuk menambah keyakinan
hakim tentang tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa. Di dalam
sidang nanti, benda – benda tersebut oleh hakim akan ditujukan kepada
terdakwa dan bila perlu kepada saksi – saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal
181 KUHAP :
(1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti
dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang
– undang ini.
(2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada
saksi.
(3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang
membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa
atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal ini.
Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa barang bukti yang
diperiksa oleh ahli kedokteran forensik adalah mayat yang diduga atau
diketahui merupakan akibat dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini
keterangan atau kejelasan yang harus diberikan oleh dokter adalah tentang
identitas mayat, memperkirakan saat kematian, menentukan sebab kematian,
dan menentukan atau memperkirakan cara kematian.
Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan
keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu
92
pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana, A. Karim Nasution
menyatakan :
Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang
mungkin jauh lebih luas daripada orang lain, namun pengetahuan dan
pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya. Maka oleh sebab
itulah selalu ada kemungkinan bahwa ada soal – soal yang tidak dapat
dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan
pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka persidangan sehingga ia
perlu diberi pertolongan oleh orang – orang yang memiliki suatu
pengetahuan tertentu. Agar tugas – tugas menurut hukum acara pidana
dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya, maka oleh undang –
undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam
keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang – orang
yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut 31.
Berdasarkan ketentuan dalam pasal – pasal KUHAP dan pendapat
beberapa ahli tersebut di atas dikaitkan dengan penelitian ini, maka dapat
diketahui bahwa keterangan ahli kedokteran forensik sangat diperlukan dalam
membuat jelas atau terang perkara tindak pidana pembunuhan bayi oleh
ibunya
sebagaimana
diputuskan
dalam
Putusan
Pengadilan
Negeri
Purwokerto No.147/Pid.B/2013/ PN.PWT., yang didasarkan pada keterangan
ahli kedokteran forensik dr Suripto guna:
a. Mengetahui identitas mayat
Dalam hal ini dokter dengan metode identifikasi harus dapat
menentukan secara pasti identitas korban, walaupun hasil dari penentuan
tersebut tidak tertutup kemungkinan berbeda dengan identitas menurut
pihak penyidik. Dengan dapat ditentukannya identitas secara ilmiah, pihak
31
A. Karim Nasution. Op. Cit. 2008.hlm. 6.
93
penyidik akan dapat membuat suatu daftar tersangka, yang akan berguna
di dalam penyidikan. Hal tersebut berpijak pada kenyataan bahwa
kebanyakan dari korban telah mengenal siapa pelakunya (ada korelasi
antara korban dengan pelaku). Apabila sebab kematian dapat ditentukan
sedangkan identitas tidak dapat diketahui, hal ini akan menyulitkan bagi
pihak penyidik, tidak jarang penyidikkan akan menemukan jalan buntu.
b. Mengetahui tentang perkirakan saat kematian
Dalam kepustakaan ilmu kedokteran forensik dikenal suatu metode
untuk menentuka saat kematian dalam kasus kejahatan yang disebut
Metode Tri Klasik atau The Classic Triad yang meliputi tiga metode
sebagai berikt32 :
1. Lebam Mayat
Lebam mayat ialah timbulnya warna ungu kebiru – biruan pada
bagian tubuh sebelah bawah. Jika mayat dalam keadaan terlentang,
tanda – tanda tersebut terlihat pada bagian punggung. Lebam mayat
timbul
karena
terhentinya
peredaran
darah,
sehingga
terjadi
pengendapan butir – butir darah ke bagian tubuh yang letaknya lebih
rendah. Saat timbulnya lebam mayat adalah sekitar tiga puluh menit
setelah kematian yakni setelah otak tidak menunjukkan aktivitasnya
lagi.33
32
33
Musa Perdana Kusuma, Bab – Bab tentang Kedokteran Forensik, 2003, Jakarta, hlm. 54.
Ibid. hlm 54
94
2. Kaku Mayat
Kaku mayat yakni suatu keadaan di mana otot – otot tubuh
telah mengkerut atau telah menjadi kaku. Kaku mayat mula – mula
timbul pada otot rahang, kemudian menyebar ke otot – otot tubuh
bagian bawah, yakni leher, bahu, lengan, jari, kaki, pinggang, perut
dan sebagainya. Kaku mayat mulai berkembang dua jam setelah
kematian dan seluruh tubuh akan menjadi kaku total sekitar 10 – 12
jam setelah kematian. Cepat lambatnya kaku mayat dipengaruhi oleh
jenis kelamin, umur, keadaan fisik, struktur dan aktifitas otak
menjelang kematian serta suhu udara sekeliling.34
3. Suhu Tubuh
Secara toritis angka rata – rata penurunan suhu mayat adalah
1,5 derajat setiap jam. Angka tersebut mrupakan angka rata – rata pada
umumnya. Namun dalam praktek angka rata – rata penurunan suhu
tersebut dipengaruhi oleh suhu udara sekeliling.35
Dari pemeriksaan mayat yang cermat tentang lebam mayat, kaku
mayat, suhu tubuh, luka, dan perubahan lainnya maka dokter dapat
memperkirakan saat kematian.
Adapun manfaat dari perkiraan saat kematian tersebut adalah
untuk membantu pihak penyidik dalam mempersempit daftar tersangka
34
35
Ibid. hlm 55
Ibid. hlm 60
95
dari daftar semula yang dibuat atas dasar penentuan identitas korban, yaitu
dengan mempelajari alibi dari para tersangka tersebut. Dengan demikian
penyidikan akan dipersempit dan lebih terarah.
Dari kasus pembunuhan bayi oleh ibunya, prediksi kematian
diperkirakan bayi laki – laki tersebut belum lama meninggal. Karena dari
hasil pemeriksaan terhadap jenazah bayi tersebut, kepala tidak terdapat
luka, bibir tampak kebiruan, mata tertutup, kulit berwarna putih dan masih
segar karena tidak terjadi pengeriputan, panjang tali pusat 15cm, luka tali
pusat teratur, masih ada pendarahan tali pusat, artinya pada saat dipotong
diduga menggunakan benda tajam dan masih ada darah artinya
menunjukkan luka tersebut adalah luka baru, pada bagian punggung
terdapat luka lecet artinya lecet tersebut diduga terjadi adanya gesekan
dengan benda lain, bagian perut tidak ada luka, ada lebam mayat, tangan
dan kaki tidak ada luka, terdapat tinja di lubang dubur, dan ada kaku
mayat, artinya dilihat dari lebam mayat dan kaku mayat sehingga diduga
korban belum lama meninggal atau meninggal kurang dari 12 jam dari
pemeriksaan, serta kurang dari 6 jam stelah jenazah ditemukan.
c. Menentukan sebab kematian
Menentukan sebab kematian adalah bahwa sebab kematian hanya
dapat ditentukan melalui pembedahan mayat (otopsi), dengan atau tanpa
disertai pemeriksaan tambahan (pemeriksaan laboratorium : toksikologi,
patologi, anatomi, dan sebagainya). Bagi pihak penyidik sebab kematian
96
sangat
berguna
didalam
menentukan
antara
lain
senjata
yang
dipergunakan oleh pelaku, racun yang dipakai, dikaitkan dengan kelainan
atau perubahan yang ditemukan pada diri korban. Bila korban tewas akibat
penembakan, maka pihak penyidik akan dapat mempersempit lagi daftar
tersangka pelaku kejahatan yang dihasilkan dari perkiraan saat kematian.
Bila korban tewas akibat tusukan benda tajam, maka pihak penyidik akan
dapat mencari dengan tepat benda tajam yang bagaimana yang dapat
dijadikan sebagai barang bukti.
Visum Et repertum dari Dr. Suripto memberikan penjelasan bahwa
kematian bayi laki – laki diperkirakan akibat henti nafas karena sumbatan
jalan nafas. Diduga pada saat dilahirkan bayi tersebut masih hidup dan
meninggalnya setelah dilahirkan karena melihat ciri –ciri tubuhnya masih
segar.
Tanda – tanda bayi meninggal setelah di lahirkan yaitu kepala
keras atau utuh, ada kaku mayat karena sudah tidak ada metabolisme,
kaku mayat terjadi sejak 2 jam setelah kamatian dan kaku total sekitar 10
– 12 jam, ada lebam mayat yaitu sekitar tiga puluh menit setelah kematian,
dan tali plasenta masih mengeluarkan darah bila diiris.
Sedangkan tanda – tanda bayi yang meninggal di dalam
kandungan yaitu, kepala bayi melembek karena terjadi pengempukan
kerangka tulang kepala dan otak yang mencair, terjadi pembekuan darah
jika plasenta diiris darah tidak akan mengalir, badan kemerah – merahan,
97
melekuk dan pecah, kulit tanpa keriput karena sudah tidak ada aliran
makanan ke plasenta, tidak ada lebam mayat, tidak mengeluarkan tinja,
bayi bisa keluar sepontan dan juga bisa tidak lahir sepontan karena dilihat
dari usia kandungan atau kematangan kandungan.
d. Menentukan atau memperkirakan cara kematian
Penentuan atau perkiraan cara kematian akan membantu penyidik
dalam menentukan langkah yang harus dilakukan. Bila cara kematian
korban adalah wajar, yaitu karena penyakit, maka pihak penyidik akan
dapat dengan segera menghentikan penyidikan. Bila kematiannya ternyata
tidak wajar, misalnya karena pembunuhan, maka pihak penyidik dapat
pula menentukan langkah yang harus dilakukan. Demikain halnya bila
kasus yang dihadapi adalah kasus bunuh diri atau kasus kecelakaan.
Demikian juga Visum et Reperetum dari Dr. Suripto dalam
pemeriksaan di persidangan memberikan keterangan bahwa bayi yang
baru lahir masih dalam keadaan kritis sehingga harus memerlukan
penanganan yang intensif misal suhu badan yang dingin harus dimasukkan
incubator dan jika saat lahir tidak menangis, bayi harus dirangsang agar
menangis dan tidak tersumbat jalan nafasnya karena akan mengakibatkan
kematian pada bayi.
Walaupun dokter tidak boleh memastikan cara kematian secara
jelas didalam Visum et repertum (oleh karena tidak melihat proses
kejadian melainkan memberikan suatu penilaian tentang hasil akhir dari
98
suatu proses), dokter harus dapat menjelaskan hal tersebut secara tersirat
di dalam kesimpulan Visum et Repertum yang dibuatnya. Dengan
menyatakan sebab kematian misalnya karena penyakit jantung serta tidak
ditemukannya tanda – tanda kekerasan, ini mengarahkan penyidik kepada
kematian yang wajar non diskriminal. Dengan menuliskan bahwa pada
korban didapatkan tanda – tanda mati lemas, adanya bekas jerat pada leher
serta tidak diremukan tanda – tanda kekerasan pada mayat yang
tergantung, sebenarnya dokter megarahkan penyidik pada kasus bunuh
diri. Dengan menyatakan bahwa pada korban didapatkan luka tembak
masuk pada belakang kepala atau punggung, hal ini mengarahkan
penyidik pada kasus pembunuhan.
Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli untuk membuat terang
adanya tindak pidana adalah untuk menjelaskan tentang bukti – bukti yang
ada. Keterangan ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal
184 ayat (1) KUHAP. Berbeda dengan HIR yang dulu tidak mencantumkan
keterangan ahli sebagai barang bukti.
Edmon Makarim dalam hal ini berpendapat sebagai berikut :
Disinilah, peran seorang ahli dalam memberikan suatu penjelasan di
depan pengadilan, bahwa data elektronik (hasil kemajuan teknologi
informasi) adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum. Standarisasi system tersebutlah yang menjadi sandaran
berfikir bagi setiap argumentasi yang muncul di pengadilan. Pertama
kali seorang ahli akan mengecek apakah suatu system computer
tersebut dapat dipercaya. Jika sebuah system dinyatakan dapat
dipertanggungjawabkan dan dapat diajukan sebagai alat bukti / barang
99
bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat
bukti lain yang ada di dalam Pasal 184 KUHAP. 36
Pemeriksaan
sidang
pengadilan
dalam
Putusan
Nomor
147/Pid.B/2013/PN.PWT memanggil ahli di bidang kedokteran forensik.
Pemanggilan tersebut didasarkan pada keahlian ahli yang bersangkutan
dibidang kedokteran. Kasus pembunuhan yang menyangkut tubuh manusia
sangat memerlukan bantuan dokter ahli forensik untuk mengidentifikasi
korban.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pada perkara Nomor
147/Pid.B/2013/PN.PWT diketahui bahwa terdahwa ATI melakukan tindak
pembunuhan bayi oleh ibunya yang mengakibatkan korban meninggal dunia,
dimana diperlukan keterangan ahli guna menentukan sebab kematian si
korban. Penyebab kematian si korban diakibatkan oleh beberapa faktor, oleh
karena itu, ahli kedokteran forensik dihadirkan dipersidangan dalam perkara
pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa ATI guna menjernihkan duduk
persoalan yang ada. Persoalan yang timbul dipersidangan adalah mengenai
penyebab utama kematian korban. Korban yang mati akibat pembunuhan
dapat disebabkan oleh trauma tajam atau trauma tumpul, pendarahan hebat,
bahkan kehabisan oksigen.
Dokter forensik yang dihadirkan di persidangan dalam
Putusan
Nomor 147/Pid.B/2013/PN.PWT memberikan keterangan secara langsung
36
hlm. 435.
Edman Makarim. Kompilasi Hukum telematika.PT Raja Grafindo Persada.Jakarta.2004,
100
dan lisan. Keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut digolongkan sebagai
alat bukti yang sah sebagai alat bukti keterangan ahli.
Alasan utama seorang ahli dihadirkan di persidangan adalah untuk
mengetahui penyebab utama kematian korban. Pada saat korban dibunuh,
belum tentu korban tersebut meninggal karena benda tajam, bisa Saja karena
kehabisan oksigen atau banyak mengeluarkan darah, sehingga butuh
keterangan ahli agar bisa bemar – benar dipastikan apa penyebab utama
kematian korban. Sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP.
Alasan lain diajukan oleh ahli yaitu karena :
1. Didalam visum et repertum yang diajukan ke persidangan sebagai alat
bukti surat terkadang kurang jelas, dengan dihadirkannya ahli maka akan
lebih memperjelas apa yang dimaksud dalam visum et repertum tersebut.
Masih terkait dengan pasal 180 KUHAP, kehadiran seorang ahli untuk
memberikan keterangan secara langsung dan lisan di muka sidang akan
lebih memperjelas hakim dalam mengetahui secara pasti penyebab utama
kematian korban.
2. Ahli sangat dibutuhkan karena jaksa penuntut umum, penasihat hukum,
maupun hakim, memiliki pengetahuan yang terbatas. Adakalanya
pemeriksaan perkara pidana terkait dengan bidang ilmu lain yang tidak
dikuasai oleh penegak hukum.
3. Keterangan ahli berguna untuk meyakinkan hakim serta terdakwa dan
penasihat hukum yang mendampinginya ketika alat bukti yang diajukan
101
kurang optimal. Ahli sangat diperlukan untuk menjaga obyektivitas dalam
persidangan.
Ahli
akan
berpihak
pada
kebenaran
sebagaimana
pengetahuan yang dimilikinya. Ahli dianggap sebagai pihak yang netral
sehingga dapat memberikan pendapat yang jernih dan tidak tergantung
dengan asumsi dakwaan yang diajukan penuntut umum.
Keterangan ahli kedokteran forensik tersebut dipergunakan oleh hakim
sebagai
alat
bukti
yang
sah.
Berdasarkan
Putusan
Nomor
147/Pid.B/2013/PN.PWT mengenai keterangan ahli berdasarkan KUHAP dan
pendapat beberapa ahli sebagaimana dijelaskan di atas, dikaitkan dengan
kasus dalam penelitian ini yaitu tindak pidana pembunuhan bayi oleh
ibunya
sebagaimana
Purwokerto
Nomor.
diputuskan
dalam
Putusan
147/Pid.B/2010/PN.PWT.,
Pengadilan
yang
Negeri
menghadirkan
keterangan ahli kedokteran forensik yaitu dokter Suripto yang pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut :
a. Benar bahwa ahli pernah diperiksa dan dimintai keterangan di kepolisian
dalam perkara tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibunya sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 341 KUHP.
b. Benar bahwa ahli mengerti dimintai pendapatnya sebagai ahli bidang
medis dalam perkara tindak pembunuhan bayi oleh ibunya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 341 KUHP.
c. Benar bahwa ahli menerima dan memeriksa mayat bayi berjenis kelamin
laki – laki tersebut.
102
d. Benar bahwa ahli diberitahu telah ditemukan mayat bayi berjenis kelamin
laki – laki di kalen (sungai kecil / saluran air) kemudian ahli melakukan
pemeriksaan terhadap mayat tersebut.
e. Pemeriksaan dilakukan diseluruh tubuh jenazah bayi tersebut.
f. Pada hasil pemeriksaan ditemukan :
1. Kepala tidak terdapat luka,
2. Bibir tampak kebiruan,
3. Mata tertutup,
4. Kulit berwarna putih segar karena tidak terjadi pengeriputan,
5. Panjang tali pusat 15 cm,
6. Luka tali pusat teratur,
7. Masih ada pendarahan tali pusat,
8. Pada bagian punggung terdapat luka lecet,
9. Bagian perut tidak ada luka tidak ada lebam mayat,
10. Tangan dan kaki tidak ada luka,
11. Terdapat tinja di lubang dubur, dan
12. Belum ada kaku mayat
2. Kekuatan alat bukti keterangan ahli kedokteran forensik dalam
pembuktian tindak pidanapembunuhan bayi oleh ibunya pada putusan
No 147/Pid.B/2013/PN.PWT.
Pasal 1 angka 28 KUHAP merumuskan devinisi mengenai keterangan
ahli sebagai berikut :
“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.
Suatu keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah
dengan melihat ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, dikaitkan dengan
103
ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP dan Pasal 186 KUHAP,
berdasarkan ketentuan dalam pasal – pasal tersebut, maka keterangan ahli
harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai
keahlian khusus, tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara
pidana yang sedang diperiksa. Sedangkan keterangan yang diberikan seorang
ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada
hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai
nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang – undang.
Majelis hakim yang hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan
dalam putusan yang akan dijatuhkan, harus menguji kebenaran itu dengan alat
bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap
alat bukti yang ditemukan. Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran
yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat – alat bukti yang
telah ditentukan undang – undang secara limitatif sebagaimana yang disebut
dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, agar dapat mencari kebenaran sejati.
Kebenaran yang diwujudkan dalam putusan harus berdasarkan pada hasil
perolehan dan penjabaran yang dibenarkan system pembuktian, dan tidak
diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim. Alat bukti yang
dihadirkan di persidangan harus saling bersesuaian satu sama lain, tidak boleh
saling berdiri sendiri.
Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan menurut Pasal
183 KUHAP :
104
“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali
apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana
didasarkan pada hasil pemeriksaan alat – alat bukti yang dikemukakan pada
proses persidangan. Pada putusan Nomor 147/Pid.B/2013/PN.PWT, terdapat
beberapa alat bukti yang diajukan di persidangan, diantara alat bukti
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan juga keterangan terdakwa. Cara
yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah
meminta bantuan dokter sebagai ahli. Keterangan ahli sangat diperhatikan
dalam mempertimbangkan putusan hakim, sehingga menempati kedudukan
yang layak sebagai alat bukti dan mempunyai peranan dalam pengambilan
keputusan oleh hakim.
Hakim dalam mempertimbangkan keterangan dari seorang ahli yang
diharapkan
keputusannya,
dipersidangan
apakah
akan
harus
dapat
menggunakan
mempertanggungjawabkan
keterangan
ahli
sebagai
pendapatnya sendiri yang kemudian dipergunakan dalam pertimbangan
putusan, ataukah menolak keterangan seorang ahli karena tidak sesuai dengan
pendapatnya. Hakim tidak bisa menolak atau menerima keterangan seorang
ahli semata – mata tanpa landasan yang jelas.
Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur KUHAP, terutama pada
tahap penyidikkan pemeriksaan ahli tidaklah semutlak pemeriksaan saksi –
105
saksi. Mereka dipanggil dan diperiksa apabila penyidik “menganggap perlu”
untuk memeriksanya (Pasal 120 ayat (1) KUHAP). Maksud dan tujuan
pemeriksaan ahli, agar peristiwa pidana yang terjadi bisa terungkap lebih
terang pemeriksaan ahli akan menjadi mutlak manakala jaksa memberikan
petunjuk kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan ahli.
Keterangan ahli menurut Pasal 186 KUHAP ialah dari seorang ahli
nyatakan dalam sidang pengadilan. Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP
disebutkan :
“Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan
oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu
bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia
menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal ini tidak diberikan pada
waktu pemeriksaan, maka di sidang diminta untuk memberikan
keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan
tersebut diberikan setelah ia mengucap sumpah atau janji di hadapan
hakim”
Alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan
pembuktian yang mengikat dan menentukan. Nilai kekuatan pembuktian
keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat
pada alat bukti keterangan saksi ataupun terdakwa. Oleh karena itu, nilai
kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli harus
didukung oleh alat bukti yang lain. Edmon Makarim dalam hal ini
berpendapat bahwa :
Pada alat bukti keterangan ahli berlaku juga prinsip minimum
pembuktian, yaitu bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup
membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena itu keterangan ahli
106
dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai
dengan alat bukti lain.37
Leden marpuang di lain pihak memberikan pendapatnya bahwa :
Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, maka KUHAP memakai system
negatif, yakni bukti minimal dan adanya keyakinan hakim. Bukti
minimal tersebut adalah sekurang – kurangnya “dua alat bukti yang
sah”. Pengertian “dua alat bukti yang sah” dapat terdiri atas dua orang
saksi atau satu orang saksi dan satu surat, atau satu orang saksi dan
keterangan ahli, atau keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan
sebaliknya.38
Menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah maka sejalan
dengan perkembangan teknologi, maka keterangan ahli memegang peranan
penting dalam penyelesaian kasus pidana. Antara lain mengenai Tindak
Pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibunya. Minimnya alat bukti
yang berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi menjadikan sangat
dibutuhkannya seorang ahli yang bisa meneliti kebenaran dari alat bukti
tersebut dan hal ini sangatlah membantu proses persidangan.
Keterangan ahli mempunyai peranan penting untuk membuat terang
suatu perkara pidana yang sedang dalam proses pemeriksaan, sebagaimana
dikatakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara sebagai berikut ;
Keterangan ahli menjadi semakin penting perannya terutama dalam
perkara – perkara pidana dimana jumlah saksinya tidak mencukupi
atau keterangan saksi – saksi yang ada sangat meragukan39.
37
Ibid. hlm. 436.
Leden marpaung. 2009. Proses penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan
Penyidikan). Sinar grafika. Jakarta. Hlm. 28
39
Abdul Hakim Garuda Nusantara.Studi Kasus Hukujm Acara Pidana.Djambatan, Jakarta,
2006, hlm. 39.
38
107
Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai
kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai
kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan
pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu,
nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli :
a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau vrij bewijskracht.
Didalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas
menilai dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim
untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Hakim dalam
mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus
benar – benar bertanggungjawab, atas landasan moral dan kebenaran sejati
demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.
b. Berlakunya prinsip minimum pembuktian pada keterangan ahli.
Bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan
terdakwa, oleh karena itu keterangan ahli dapat dianggap cukup
membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain.40
Keterangan
ahli
dalam
Putusan
Pidana
Nomor
147/Pid.B/2013/PN.PWT memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (vrij
Bewijs Kracht). Dalam keterangan ahli tidak melekat nilai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan menentukan, sehingga penggunaan
keterangan ahli terserah pada penilaian hukum hakim dalam persidangan.
Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli.
Dalam persidangan terdapat dua orang keterangan ahli, yang satu
keterangan ahli berbentuk laporan dan yang satu lagi berupa keterangan ahli
di sidang pengadilan sebagai mana terdapat dlm putusan Nomor
40
Ibid. hlm. 436
108
147/Pid.B/2013/PN.PWT. Pada sidang kasus pembunuhan terdakwa ATI,
penyidik telah meminta keterangan seorang ahli yang dituangkan dalam
bentuk laporan, namun pada persidangan, hakim juga mendengar langsung
keterangan
dari
ahli
di
muka
sidang.
Putusan
Nomor
147/Pid.B/2013/PN.PWT didalamnya menyebutkan mengenai isi dari
keterangan ahli, yaitu menjelaskan mengenai penyebab kematian korban.
Hakim dapat memilih dan menyebutnya sebagai alat bukti keterangan
ahli atau dapat pula menyebutnya sebagai alat bukti surat. Keduanya sama –
sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Hakim bebas untuk
membenarkan atau menolaknya. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai
pembuktian, apabila ahli tersebut di hadapan hakim harus bersumpah terlebih
dahulu sebelum memberikan keterangan. Keterangan ahli tersebut hanya
bersifat menguatkan keyakinan hakim.
Selaku ahli, ia mewajibkan untuk datang di persidangan, mengucap
sumpah, dan memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang
keahliannya. Ahli tidak boleh menolak untuk disumpah di hadapan hakim.
Menurut M. Yahya Harahap :
Terhadap seorang ahli yang menolak mengucap sumpah atau janji
tanpa alasan yang sah, dapat dikenakan “sandera” sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 161 KUHAP. Jadi, penyanderaan yang berlaku
terhadap saksi yang menolak mengucap sumpah tanpa alasan yang
sah, dapat diterapkan terhadap ahli yang menolak mengucapkan
sumpah atau janji tanpa alasan yang sah.41
41
M. Yahya Harahap. Op. Cit. hlm. 230
109
Hal yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan
– kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya.
Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat
seorang
hakim
untuk
memakainya
apabila
bertentangan
dengan
keyakinannya.
Pada prinsipnya, alat bukti keterangan ahli sama dengan alat bukti
saksi yaitu harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Salah satu
dalam KUHAP yang menjelaskan tentang syarat ahli adalah Pasal 179
KUHAP.
1. Syarat formil
Mereka yang memberikan keterangan sebagai ahli sebelum
memberikan keterangannya harus mengucap sumpah atau janji.
2. Syarat materiil
Ahli yang memberikan keterangannya sebagai ahli harus
memberikan keterangan yang sebaik – baiknya dan sebenar –
benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
Pasal ini menjelaskan yang membedakan ahli dengan saksi hanyalah
pada syarat materiil saja yaitu untuk menjadi saksi syarat materiil yang harus
dipenuhi adalah seorang saksi memberikan keterangan tentang suatu perkara
sesuai yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri yang dirumusukan
dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP sedangkan syarat materiil bagi seorang ahli
yaitu memberikan keterangan dengan sebaik – baiknya dan sebenar –
110
benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya, hal ini dirumuskan
dalam Pasal 179 KUHAP.
Andi Hamzah dalam hal keterangan ahli, berpendapat sebagai berikut:
Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan
yang telah dipelajari, tentang suatu apa yang dimintai
pertimbangannya. Jadi dari keterangan tersebut diketahui bahwa yang
dimaksud dengan keahlian adalah ilmu pengetahuan yang telah
dipelajari (dimiliki) seseorang.42
Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula
dibedakan dengan tegas. Kadang – kadang seorang ahli merangkap pula
sebagai saksi. KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengungkapkan
sumpah sebagaimana ditentukan pada Pasal 160 ayat (3) KUHAP tersebut
merumuskan :
Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau
janji menurut cara agamanya masing – masing, bahwa ia akan
memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang
sebenarnya.
Sedangkan pada Pasal 161 ayat (1) KUHAP merumuskan :
Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk
bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat
(3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan,
sedang ia dengar surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan
sandera di tempat rumah tahanan Negara paling lama empat belas hari.
Seorang
ahli
yang
dimintai
keterangannya
tersebut
harus
mengucapkan sumpah atau janji. Pada Pasal 161 ayat (2) KUHAP dirumuskan
sebagai berikut :
42
Andi Hamzah, 2001,Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 268
111
Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan
saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucap janji, maka
keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat
menguatkan keyakinan hakim.
Fungsi keterangan ahli di persidangan merupakan alat bukti bagi
hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan
sebagai pendapatnya sendiri atau tidak, apabila hakim setuju dengan pendapat
ahli tersebut sebagai hal yang benar tentang sebab kematian si korban, maka
hakim mengambil alih sebab itu sebagai pendapatnya sendiri, sehingga ia
yakin tentang sebab kematian si korban.
Keterangan ahli kedokteran forensik yang dihadirkan di persidangan
dalam putusan Nomor 147/Pid.B/2013/PN.PWT mempunyai kekuatan
pembuktian karena merupakan alat bukti yang sah dan bersesuaian dengan
alat bukti lain yaitu alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan
terdakwa. Sehingga hakim dapat menerimanya dan mempergunakannya
sebagai pendapatnya sendiri yang kemudian dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yakni
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan terhadap terdakwa ATI.
Pada kasus pembunuhan bayi oleh ibunya sebagaimana diputuskan
dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 147/Pid.B/2013/PN.PWT.,
berdasarkan pembuktian bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana
tersebut adalah benar, maka kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian.
Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHAP dalam hal ini merumuskan bahwa :
112
Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus
dengan sungguh – sungguh memperhatikan :
a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHAP dan
pendapat para ahli di atas, maka apabila alat bukti keterangan ahli
diasumsikan sama dengan keterangan saksi, maka dalam hal inilah perlu ada
kesesuaian atau saling bersesuaian antara alat bukti keterangan ahli dengan
alat bukti yang lain, yaitu keterangan terdakwa.
Berdasarkan keterangan ahli dan keterangan terdakwa tersebut di atas,
tampak jelas bahwa antara alat bukti keterangan ahli dengan alat bukti
keterangan terdakwa tersebut saling bersesuaian yaitu :
a. Keterangan ahli memperkirakan bahwa kematian diduga kurang dari 12
jam dari pemeriksaan dan kurang dari 6 jam setelah jenazah ditemukan
karena sudah ada lebam mayat. Pemeriksaan dari kepala tidak terdapat
luka, bibir tampak kebiruan, mata tertutup, kulit berwarna putih dan masih
segar karena tidak terjadi pengeriputan, panjang tali pusat 15cm, luka tali
pusat teratur, masih ada pendarahan tali pusat, artinya pada saat dipotong
diduga menggunakan benda tajam dan masih ada darah artinya
menunjukkan luka tersebut adalah luka baru, pada bagian punggung
terdapat luka lecet artinya lecet tersebut diduga terjadi adanya gesekan
dengan benda lain, bagian perut tidak ada luka, tangan dan kaki tidak ada
113
luka, terdapat tinja di lubang dubur, dan ada kaku mayat, artinya diduga
korban belum lama meninggal atau meninggal kurang dari 6 jam.
b. Keterangan ahli menjelaskan bahwa kematian korban diperkirakan akibat
henti nafas karena sumbatan jalan nafas. Diduga pada saat dilahirkan bayi
tersebut masih hidup dan meninggalnya setelah dilahirkan karena melihat
ciri –ciri tubuhnya masih segar. Hal ini bersesuaian dengan pengakuan
terdakwa bahwa benar pada saat bayi dilahirkan, terdakwa langsung
membuang bayi tersebut karena terdakwa menganggap bayi tersebut
sudah mati karena tidak menangis dan terdakwa takut ketahuan telah
melahirkan seorang bayi.
c. Keterangan ahli menjelaskan bahwa kematian bayi berjenis kelamin laki –
laki akibat tidak adanya pertolongan yang intensif sesaat setelah bayi
dilahirkan, Karena bayi yang baru lahir masih dalam keadaan kritis
sehingga harus memerlukan penanganan yang intensif misal suhu badan
yang dingin harus dimasukkan incubator dan jika saat lahir tidak
menangis, bayi harus dirangsang agar menangis dan tidak tersumbat jalan
nafasnya karena akan mengakibatkan kematian pada bayi. Hal ini
bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa ketika
bayi telah dilahirkan, terdakwa melihat apakah bayi telah meninggal atau
masih hidup, karena bayi tersebut tidak bergerak dan tidak menangis maka
terdakwa membuang bayi laki – laki tersebut ke kalen (saluran air / sungai
kecil).
114
Berdasarkan kesesuaian antara keterangan ahli kedokteran forensik
dengan keterangan terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli
yang diberikan di bawah sumpah dan disampaikan di muka persidangan serta
bersesuaian dengan keterangan terdakwa, sehingga berdasarkan ketentuan
pasal 186 KUHAP telah mempunyai nilai pembuktian sehingga menjadi salah
satu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b
KUHAP.
115
BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kekuatan
pembuktian keterangan ahli forensik dalam tindak pidana pembunuhan bayi oleh
ibunya
sebagaimana
dalam
Keputusan
Pengadilan
Negeri
No.147/Pid.B/2013/PN.PWT., maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Diperlukannya keterangan ahli kedokteran forensik dalam Putusan adalah
untuk :
a. Memperkirakan saat kematian, yaitu kematian diperkirakan kurang dari 12
jam dari pemeriksaan, serta kurang dari 6 jam setelah jenazah ditemukan.
b. Menentukan sebab kematian, yaitu diperkirakan akibat tersumbat jalan
nafas.
c. Menentukan atau memperkirakan cara kematian, yaitu membiarkan bayi
laki – laki yang telah dilahirkan karena bayi yang baru dilahirkan masih
dalam keadaan kritis sehingga memerlukan penanganan yang intensif.
2. Kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam tindak pidana pembunuhan bayi
oleh ibunya dalam putusan Nomor 147/Pid.B/2013/PN.PWT adalah :
a. Merupakan alat bukti yang sah, karena memenuhi syarat formil dan syarat
materiil.
116
b. Alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, tidak mengikat seseorang hakim
untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Dan
hakim bebas untuk mempergunakan sebagai alat bukti keterangan ahli
sebagaimana diatur dalam Pasal 186 KUHAP untuk dasar pertimbangan
hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1
(satu) tahun 2 (dua) bulan terhadap terdakwa ATI. Keterangan ahli yang
disampaikan di persidangan hanya memperkuat keyakinan hakim
c. Keterangan ahli bernilai sama dengan alat bukti yang sah dalam Pasal 184
KUHAP.
d. Keterangan ahli diberikan oleh ahli yang mempunyai keahlian khusus
tentang suatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang
diperiksa.
B. Saran
Dalam upaya melakukan pembuktian pada perkara tindak pidana
pembunuhan bayi oleh ibunya sebaiknya hakim dalam menjatuhkan pidana
memberikan sanksi semaksimal mungkin sesuai dengan yang ditetapkan Undang
– undang. Agar adanya efek jera pada seorang ibu yang membunuh bayinya
karena takut ketahuan orang lain. Sehingga tindak pidana ini tidak terjadi lagi.
117
DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Abidin, A. Z., 2001, Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia.
Hamzah, Andi, 2001, Hukum Acara Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.
___________, 2002, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia
Indonesia, Jakarta.
____________, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi kedua, Sinar Grfika,
Jakarta.
Harahap, M. Yahya, 2000, Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP
(Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan
kembali) Edisi ke2, Sinar Grafika, Jakarta.
______________, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
(Penyidikan dan Penuntutan) Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
Makarao, Mohammad Taufik, 2004, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan
Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Makarao, Mohammad Taufik, Suhasril, 2008, Hukum Acara Pidana Dalam Teori
Dan Praktek Edisi kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Makarim, Edman, 2004, Kompilasi Hukum Telematika, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
Marpaung, Leden. 2009. Proses penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan
Penyidikan). Sinar grafika. Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Perdana Media
Group, Jakarta.
118
______________, 2000, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar
Grafindo, Jakarta.
Nasution, A. Karim. 2008. Studi Tentang Peranan Alat Bukti Keterangan Ahli
Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pusat Litbang
Kejaksaan Agung RI, Jakarta.
Nusantara, Abdul Hakim Garuda, 2006, Studi Kasus Hukum Acara Pidana,
Djambatan, Jakarta.
Perdana Kusuma, Musa, 2003, Bab – Bab tentang Kedokteran Forensik, Balai
Aksara, Jakarta.
Prakoso, Djokodan I ketutMurtika, 2002, Dasar – Dasar Kedokteran Kehakiman.
Rineka Cipta. Jakarta.
Soedjatmiko, H.M., 2001, Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran
Universitas Brawijaya Malang.
Soesilo, R., 2006, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Serta
Komentar – Komentarnya, CV Politeia. Bogor.
Soekanto, Soerjonodan Sri Mamudji, 2000, Penelitian Hukum Normatif : Suatu
Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2004,
Kamus Besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Tjondroputranto, Handoko. 2001. Kedudukan Dan Peran Ahli Lain Dalam
Rangka Pembuatan Visum Et Repertum. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Wisnubroto, AL. 2002, Praktek Peradilan Pidana Proses persidangan Perkara
Pidana. Galaxy Puspa Mega, Jakarta.
119
B. PeraturanPerundang – Undangan
Indonesia, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang –
Undang Hukum Pidana (KUHP).
________, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang –
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
________, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pokok
Kejaksaan
________, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.
C. Sumber lain
http://jurnal.fk.unand.ac.id, Rika Susanti, Peran Dokter Sebagai Saksi Ahli Di
Persidangan, 2013, hlm. 1, Diakses pada hari Rabu, 7 Mei 2014 pukul
09.20.
http:
//
raja1987.blogspot.com/2010/03/tinjauan-umum-pembuktianpidana.html., Diakses pada hari kamis, 15 Mei 2014 pukul 09.20.
Fly UP