...

this PDF file - Ar-Raniry, International Journal of Islamic

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

this PDF file - Ar-Raniry, International Journal of Islamic
HADIS-HADIS HUKUM YANG KONTRA
PEMBARUAN AL-QUR’AN:
Tinjauan Pola Pemahaman Mu’abbad dan Mu’aqqat
Ali Abubakar
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
email: [email protected]
Abstrak: Artikel ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana
pola pemahaman ulama terhadap hadis-hadis yang tampak kontra
dengan semangat
al-Qur‟an dan bagaimana alternatif pola
pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut sehingga produk fikih yang
dihasilkan serasi dengan semangat
al-Qur‟an? Ini dilakukan
mengingat ada ketidaksinkronan antara sebagian teks-teks hadis
hukum dengan semangat umum al-Qur‟an. Penelitian ini
menggunakan kerangka teori yang mengatagorikan hadis menjadi dua,
yaitu mu‟abbad (berlaku universal dan abadi) dan mu‟aqqat (berlaku
hanya untuk masa dan kondisi tertentu). Kesimpulannya, ulama
mazhab cenderung memahami hadis-hadis yang tampak bertentangan
dengan al-Qur‟an hadis-hadis tasyrīʻiyyah dengan pola pemahaman
lafẓiyyah; menganggapnya sebagai hadis-hadis mu‟abbad yang
berlaku universal, lintas waktu dan tempat, dan berlaku ketat. Dengan
pendekatan asbāb al-nuzūl dan asbāb al-wurūd al-ḥadīts dalam
makna yang luas—sejarah sosial hukum Islam, ditemukan bahwa
hadis-hadis yang tampak bertentangan dengan al-Qur‟an tersebut
harus dipahami berlaku berbatas waktu atau pada masa Nabi
Muhammad hidup di Semenanjung Arabia abad ke-7 Masehi. Dengan
demikian, hadis-hadis tersebut dikategorikan kepada hadis-hadis
mu‟aqqat, yang berlaku temporal; hanya pada masa, kondisi sosial
masyarakat pada atau yang sama dengan di Semenanjung Arabia
pada abad ke-7 Masehi.
Keywords: mu‟abbad, mu‟aqqat, semangat al-Qur‟an, hadis.
A. Pendahuluan
Penelitian ini ingin mencari pola pemahaman terhadap
Hadis-hadis hukum yang tampaknya bertolak belakang dengan
tema-tema pembaruan al-Qur‟an. Ini dilatarbelakangi oleh
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014
(www.journalarraniry.com)| 347
Ali Abubakar: Hadis-Hadis Hukum yang Kontra Pembaharuan Alqur’an
keberadaan beberapa hadis yang dijadikan sandaran dalam fikih
dalam masalah yang tergolong sangat penting, misalnya
larangan kewarisan antaragama, keutamaan kepemimpinan
kaum Quraisy, keutamaan anak laki-laki dibanding perempuan,
kisas (kafir yang membunuh Muslim dikisas, tetapi tidak
sebaliknya), dan hukuman mati bagi murtad. Hadis-hadis ini
dikatakan kontra dengan pembaruan
al-Qur‟an karena
tampaknya di antara semangat universal al-Qur‟an adalah
persamaan derajat antarmanusia/egalitarianisme (misalnya QS.
49:11-11-13 dan 30:22) dan kebebasan beragama (misalnya QS.
2:256 dan 109:1-6).
Pola pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut menjadi
sangat penting untuk dikaji karena masalah fikih yang menjadi
turunannya semakin lama semakin menjadi sumber kritikan para
peneliti, baik Muslim maupun nonmuslim, seiring dengan
perkembangan baru pemikiran tentang kebebasan umat
beragama, Hak Asasi Manusia (HAM), dan tuntutan kesetaraan
gender dan kesederajatan manusia. Ini tidak berarti bahwa fikih
harus disesuaikan dengan setiap perkembangan pemikiran baru,
tetapi karena memang banyak di antara pemikiran-pemikiran
baru tersebut sebetulnya adalah juga semangat universal alQur‟an, namun selama ini tidak terangkat ke permukaan.
Di satu sisi, al-Qur‟an—diwahyukan melalui Nabi
Muhammad saw—berfungsi sebagai pembaru semua agama,
ajaran, dan tradisi praislam dan fungsi pembaru ini berlaku
sampai akhir zaman. Karena itu, ajaran al-Qur‟an lebih banyak
yang bersifat umum agar dapat berlaku lintas zaman dan tempat.
Di sisi lain, al-Qur‟an hadir di tengah-tengah masyarakat
Semenanjung Arabia abad ke-7 Masehi yang memiliki kultur,
budaya, agama, ajaran, dan bahasa khas masyarakat waktu itu.
Karena itu bahasa al-Qur‟an juga merupakan respon terhadap
persoalan-persoalan kemasyarakatan Arab waktu itu.
Keberadaan Nabi Muhammad di sini adalah untuk menjelaskan
al-Qur‟an tersebut yang kemudian terekam dalam banyak hadis.
Namun demikian, karena Hadis-hadis merupakan reportase para
Sahabat terhadap segala bentuk tingkah laku, lingkungan, dan
perkataan Nabi, tanpa membedakan aneka fungsinya (pribadi,
manusia biasa, orang Arab, kepala negara, dan rasul), maka
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014
348 | (www.journalarraniry.com)
Ali Abubakar: Hadis-Hadis Hukum yang Kontra Pembaharuan Alqur’an
Hadis juga merupakan representasi dari sosio-kultural
masyarakat Arab waktu itu.
Karena itu, bisa jadi ada hadis yang sebetulnya tidak
merepresentasikan semangat al-Qur‟an, tetapi lebih membawa
muatan pengaruh tradisi dan situasi masyarakat masa Nabi
hidup dan kemudian dipahami para ulama sebagai bagian dari
perintah kenabian Muhammad. Dari sisi validitas penuturan
(sanad), bisa jadi hadis-hadis tersebut tidak ada persoalan atau
sahih, tetapi dari sisi kesahihan makna matan masih harus
dipertanyakan terutama jika tampak bertentangan dengan
semangat al-Qur‟an. Jadi, memang ada persoalan akademis
pemahaman terhadap Hadis-hadis yang tampak kontra dengan
semangat al-Qur‟an sehingga sebagian produk fikih tampak
tidak serasi dengan al-Qur‟an dan semangat zaman. Dua
pertanyaan inti di sini adalah bagaimana pola pemahaman ulama
terhadap hadis-hadis yang tampak kontra dengan semangat alQur‟an dan bagaimana alternatif pola pemahaman terhadap
hadis-hadis tersebut sehingga produk fikih yang dihasilkan
serasi dengan semangat al-Qur‟an?
B. Kerangka Teori
Pribadi Muhammad saw. terbagi menjadi bidang
“manusia” dan “rasul”. Perkataan dan perbuatannya dalam
kehidupan sehari-hari, tidaklah mengikat secara hukum. Namun
demikian, dalam kapasitasnya sebagai rasul, perkataan dan
perbuatannya diyakini dituntun oleh Allah dan menggambarkan
kehendak Allah, dan karena itu sifatnya mengikat. Dari tataran
inilah muncul konsep sunnah tasyriʻiyah dan sunnah nontasyriʻiyah.
Secara lebih rinci, kategori-kategori Hadis tersebut telah
disusun oleh, antara lain, Ibnu Qutaibah (213-276 H/890 M)1
Imam al-Qarafi2 (w. 684 H/1285 M),3 Syah Waliyullah al-
1
Ibnu Qutaybah, Ta‟wīl Mukhtalif al-Ḥadīts (Beirut: Dar al-fikr, 1995),
hlm. 181-184.
2
Menurut Quraish Shihab, Imam al-Qarafi (w. 684 H/1285 M), ulama
mazhab Maliki, adalah orang pertama yang memilah-milah ucapan dan sikap
Nabi Muhammad saw. Kata Pengantar Buku Muhammad al-Ghazali, Studi
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014
(www.journalarraniry.com) |
349
Ali Abubakar: Hadis-Hadis Hukum yang Kontra Pembaharuan Alqur’an
Dahlawi (1703-1762),4 Sayyid Ahmad Khan (1817-1898),5
Rasyid Rida (1865-1935),6 Ibnu Asyur 1296-1393 H/1879-1973
M,7 dan Mahmud Syaltut (1893-1963).8
Pemikiran para tokoh ini menunjukkan benang merah
yang jelas yakni pemilahan-pemilahan tersebut mengarah
kepada pembedaan antara hadis yang berkonsekuensi hukum
yang harus ditaati dan berlaku umum dengan hadis yang tidak
memiliki konsekuensi hukum. Tulisan-tulisan mereka juga
menunjukkan sebetulnya ada sunnah yang berlaku sepanjang
masa, lintas waktu dan tempat dan ada sunnah yang hanya
berlaku hanya pada saat Nabi masih hidup atau, paling lama,
sampai masa Sahabat. Setelah masa itu, sunnah-sunnah kategori
ini tidak lagi dipakai karena sudah berada dalam ruang dan
waktu berbeda; hanya semangatnya yang tetap dipertahankan.
Kategori pertama dapat disebut mu‟abbad (religius, ibadah,
tidak berkembang), sedangkan yang kedua disebut mu‟aqqat
(berkembang dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman).
C. Contoh Hadis Kontra Pembaruan al-Qur’an dan
Pemahamannya terhadapnya
1. Keutamaan Orang Quraisy sebagai Pemimpin
Hadis populer tentang superioritas orang Quraisy
diriwayatkan oleh imam hadis ternama, al-Bukhari dan
Muslim: “Manusia mengikuti orang-orang Quraisy dalam
masalah ini: muslimnya mereka mengikuti muslimnya
(Quraisy) dan kafirnya mereka mengikuti kafirnya
Kritis atas Hadis Nabi saw Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual, terj.
Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 9-10.
3
Al-Qarafi, al-Furūq (Beirut: „Alam al-Kutub, t.th), hlm. 206-209.
4
Al-Dahlawy, Hujjat Allāh al-Bālighah, jilid I (Beirut: Dar al-Ma‟rifah,
t.th), hlm. 82-98, dan 223-224.
5
Brown, Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern, terj. Jaziar
Radianti dan Entin Sriani Muslim (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 88.
6
Rasyid Rida, Tafsīr al-Qur‟ān al-Ḥakīm, juz IX, cet. II (Kairo: Dar alManar, 1366 H/1947 M), hlm. 303-307.
7
Al-Tahir Ibn „Asyur, Maqāṣid asy-Syarī‟ah al-Islāmiyyah (Kairo: Dar
as-Salam, 2005), hlm. 60 dan 190
8
Syaltut, al-Islām „Aqīdah wa Syarī‟ah (t.tp.: Dar al-Qalam, 1966),
hlm. 509-510.
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014
350 | (www.journalarraniry.com)
Ali Abubakar: Hadis-Hadis Hukum yang Kontra Pembaharuan Alqur’an
(Quraisy).”9 Muslim juga meriwayatkan hadis ini dari Jabir
bin ʻAbdullah: “manusia mengikuti orang-orang Quraisy
dalam kebaikan dan keburukan.” 10
Teks hadis yang populer di tengah umat Islam sampai
sekarang diambil dari riwayat Imam Ahmad: Pemimpin itu
dari kalangan orang-orang Quraisy. Mereka punya hak atas
kalian; demikian pula sebaliknya. Jika diminta kasih
sayang, mereka akan memberikannya; jika memutuskan
perkara, mereka akan berlaku adil; jika berjanji mereka
akan tepati. Barangsiapa yang tidak melakukan hal itu di
antara mereka, maka ia akan menerima laknat Allah, para
malaikat, dan seluruh manusia (HR. Ahmad, hadis 12433).
Beberapa buku menyebutkan bahwa hadis ini dijadikan
rujukan oleh Abu Bakar Siddiq untuk menengahi debat
kaum Muhajirin dan Ansar dalam penentuan pengganti
Muhammad beberapa saat ia wafat. Pada peristiwa itu kaum
Ansar telah mengangkat Saʻd bin „Ubadah (w.15 H/636/637
M) sebagai khalifah. Atas dasar hadis itu, kaum Ansar
mengalah dan akhirnya sepakat dan memilih Abu Bakar
sebagai khalifah, pengganti Muhammad. Karena itulah, para
ulama mazhab fikih tampaknya juga menerima kesahihan
hadis ini, apalagi sudah menjadi ijmak tatkala dipraktikkan
oleh Abū Bakar Siddiq.11 Dalam Radd al-Muḥtār bahkan
disebutkan, dengan keberadaan hadis ini batallah pernyataan
bahwa kepemimpinan boleh diserahkan kepada selain orang
Quraisy dalam kondisi darurat. 12
Senada dengan itu, pemikir politik Islam, al-Mawardī
menyatakan, tidak ada nas yang dapat dipertentangkan atau
pendapat yang berbeda dengan teks hadis tersebut (wa laysa
9
Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Manaqib (hadis 3495) dan Ṣaḥīḥ Muslim,
juz XII, hlm. 199.
10
Ṣaḥīḥ Muslim, juz XII, hlm. 200.
11
Lihat misalnya al-Syarbaynī, Mughnī al-Muḥtāj ilā Maʻrifah Maʻānī
Alfāẓ al-Minhāj (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 168.
12
Ibn „Ᾱbidīn, Radd al-Muḥtār „alā al-Durr al-Mukhtār, juz IV (Beirut:
Dār al-Fikr, 2000), hlm. 205.
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014
(www.journalarraniry.com) |
351
Ali Abubakar: Hadis-Hadis Hukum yang Kontra Pembaharuan Alqur’an
maʻa hādhā al-naṣṣ al-musallam syubhatun li munāziʻin fīhi
wa lā qawlun limukhālifin lahu).13
Jika dilihat dari sisi semangat pembaruan yang dibawa
al-Qur‟an, jelas sekali bahwa hadis ini tidak dapat diterima.
Ini karena, seperti telah dikemukakan sebelumnya, menurut
al-Qur‟an, pembeda atau keunggulan antara satu kaum
dengan kaum lainnya hanyalah tingkat ketakwaannya, bukan
faktor keturunan, ras, atau warna kulit (QS. 49:11-13 dan
30:22). Ide utama al-Qur‟an dalam hal ini adalah
egalitarianisme yang menyatakan bahwa kedudukan manusia
adalah sederajat.
Karena itu, Nabi Muhammad tidak mungkin
mengemukakan petuah diskriminatif itu. Bisa jadi hadis ini
muncul benar-benar tidak lama setelah wafat Rasul sebagai
legitimasi keabsahan orang Quraisy menggantikan posisi
Muhammad, atau bisa jadi muncul lebih belakangan ketika
marak pemalsuan hadis yang paralel dengan ingar bingarnya
masalah perpecahan politik di kalangan umat Islam. Yang
jelas, dapat dipastikan bahwa hadis ini sangat kuat
dipengaruhi oleh tradisi adat Arab yang memberlakukan
sistem kasta dalam masyarakat; orang Quraisy adalah
kabilah/bani terbesar dan paling berpengaruh di
Semenanjung Arabia. Sekiranya hadis ini benar-benar
pernah diungkapkan Nabi, tentu harus dipahami dalam
posisinya sebagai pemimpin politik (praktis), bukan sebagai
pemimpin agama (bukan wahyu).
2. Pengertian kalālah dan walad
Kata kalālah dimuat pada QS. 4:12 dan 176. Dalam
ayat ke-12 disebutkan: Jika seseorang mati, baik laki-laki
maupun perempuan dalam keadaan kalālah tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara
perempuan, maka bagi masing-masing dari kedua jenis
saudara itu seperenam harta.14 …
13
Al-Mawardī, Kitāb al-Ahkām al-Ṣulṭāniyyah wa al-Wilāyah alDīniyyah, cet. I (Kuwait: Dār Ibnu Qutaybah, 1409 H/1989 M), hlm. 6.
14
Dapat dikatakan, semua terjemahan al-Qur‟an ke bahasa Indonesia
langsung menerjemahkan kata “kalālah” dengan “yang tidak meninggalkan
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014
352 | (www.journalarraniry.com)
Ali Abubakar: Hadis-Hadis Hukum yang Kontra Pembaharuan Alqur’an
Dalam ayat 176 dikemukakan: …Allah memberi fatwa
kepadamu tentang kalālah (yaitu): jika seorang meninggal
dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai
saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang
perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya,
dan saudaranya yang laki-laki memusakai (seluruh harta
saudara perempuan),…
Al-Tabari mendeskripsikan diskusi luas para Sahabat
Nabi tentang pengertian kata kalālah ini.15 Sebagian besar
Sahabat memaknai kata ini dengan seseorang yang tidak
meninggalkan anak laki-laki (keturunan laki-laki atau alwalad) dan ayah (al-wālid); yang berbeda hanya Ibnu
ʻAbbas yang memaknainya sebagai orang yang tidak
mempunyai anak. 16 Pada awalnya ʻUmar bin Khattab juga
sependapat dengan Ibnu ʻAbbas, tetapi kemudian mengubah
pendapatnya karena dikritik oleh Sahabat yang lain. ʻUmar
pernah menanyakan arti kalālah ini langsung kepada Rasul
sampai beberapa kali, tetapi tidak pernah dijawab secara
tegas. Menurut Rasul, redaksi QS. 4:176 itu sudah
ayah dan tidak meninggalkan anak,” juga tambahan kata “seibu saja” di dalam
kurung kurawal setelah kata “saudara laki-laki” dan “saudara perempuan.”
Dari segi bahasa, kata kalālah merupakan turunan dari kata kalla yang berarti
“penat, lelah, letih, lesu, dan tumpul.” Pengertian ini menggambarkan
ketidakoptimisan jalan hidup, sehingga “pedang yang tumpul,” dalam bahasa
Arab, diungkapkan dengan kalla al-sayf, dan orang yang tidak memiliki anak
disebut kalla al-rajul. Dari sinilah kata kalālah diartikan dengan punah. Kata
kalla juga menunjukkan sesuatu yang melingkar; yang tidak berujung ke atas
dan ke bawah, seperti mahkota (iklīl). Ia berbentuk melingkar. Dari arti inilah
kemudian turun kata kalālah yang berarti seseorang yang meninggal (hanya)
“dikelilingi” oleh saudara-saudaranya atau diartikan tidak memiliki anak dan
ayah. Lihat Abdul Aziz Dahlan, dkk (editor), Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 3,
hlm. 869 dan Ibnu Manẓūr, Lisān al-„Arab, jilid 11 (t.tp.: Dār al-Maʻārif, t.t.),
hlm. 590.
15
Penjelasan lebih jauh mengenai hal ini, terutama kaitan kalālah
dengan kewarisan, dapat ditemukan dalam buku Al Yasa Abubakar, Ahli
Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin
dan Penalaran Fikih Mazhab (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 93-98.
16
Al-Ṭabarī, Tafsīr al-Ṭabarī Jāmiʻ al-Bayān „an Ta‟wīl al-Qur‟ān, juz
VI, hlm. 475-484.
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014
(www.journalarraniry.com) |
353
Ali Abubakar: Hadis-Hadis Hukum yang Kontra Pembaharuan Alqur’an
memadai:17 “Cukuplah bagimu ayat yang diturunkan pada
musim panas di akhir surat an-Nisa .”18
Yang penting dikemukakan di sini adalah alasan yang
dikemukakan Abu Bakar yang memaknainya sebagai punah
ke bawah dan ke atas adalah karena makna itulah yang
berlaku (istiʻmal) di kalangan masyarakat Arab. 19 AlTabari menambahkan, setelah mengalami mimpi tentang
kalālah, Abu Bakar Siddiq (573-634) berkata, “Jika hal yang
saya ketahui ini benar, maka itu dari Allah. Tetapi jika salah,
berarti itu dari saya dan setan. Sesungguhnya kalālah adalah
orang yang mati sedangkan ia tidak meninggalkan ayah dan
anak.”20 Di sini tampak bahwa Abu Bakar memahami arti
tersurat definisi kalālah al-Qur‟an—seseorang yang tidak
memiliki
anak—menggunakan
adat
Arab,
yang
memaknainya dengan orang yang tidak memiliki keturunan
dan leluhur.
Kesulitan menerima “definisi” kalālah
yang
dikemukakan al-Qur‟an tampaknya adalah karena ada hadishadis kewarisan yang
berisi ketentuan bahwa bapak
menghijab saudara, sehingga tidak mungkin menempatkan
adanya bapak dalam kalālah. Namun demikian, dalam
catatan para ulama, QS. 4: 176 adalah termasuk ayat-ayat
yang terakhir turun. Ini disebut dalam pernyataan al-Barra‟
dalam riwayat Jama‟ah. Dalam teks Bukhari (hadis 4364)
disebut: al-Barra‟ ra. berkata, “surat terakhir yang
diturunkan lengkap adalah al-Barā‟ah (at-Taubah),
17
Al-Jaṣṣāṣ, Aḥkām al-Qur‟ān (Beirut: Dār Ihya‟ al-Turāth al-„Arabī,
1412 H/1992 M), hlm. 17-18; Al Yasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian
Darah, hlm. 94.
18
Mālik bin Anas, Mawsūʻah Syurūḥ al-Muwaṭṭa‟; Abū ʻUmar Yūsuf
bin ʻAbdullāh bin ʻAbd al-Bar, al-Tamhīd wa al-Istidhkār; Abū Bakar
Muḥammad bin ʻAbdullāh ibn al-„Arabi al-Mālikī, al-Qabasu, juz 20, tahkik
oleh ʻAbdullāh bin ʻAbd al-Muhṣin al-Tarakī (Kairo: Markaz Hijr li alBuḥuth wa Dirāsat al-„Arabiyyah al-Islāmiyyah, 2005 M/1426 H), Kitāb alFarā‟iḍ (hadis 1467); Ṣaḥīḥ Muslim, juz. XI, hlm. 56-57; Sunan Ibnu Mājah,
Kitāb al-Farā‟iḍ (hadis 2726); dan Musnad Aḥmad (hadis 174).
19
Al-Jaṣṣāṣ, Aḥkām al-Qur‟ān juz II, hlm. 82.
20
Al-Ṭabarī, Tafsīr al-Ṭabarī Jāmiʻ al-Bayān „an Ta‟wīl al-Qur‟ān,
hlm. 449.
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014
354 | (www.journalarraniry.com)
Ali Abubakar: Hadis-Hadis Hukum yang Kontra Pembaharuan Alqur’an
sedangkan ayat terakhir turun adalah penutup surat anNisa.”
Dihubungkan dengan hadis sebelumnya, belum dapat
dipastikan apakah ayat itu turun sebelum atau sesudah haji
wadak, tetapi dapat dikatakan bahwa QS. 4:176 turun
menjelang akhir masa kerasulan Muhammad saw. 21 Dengan
demikian, hadis-hadis kewarisan, termasuk hijab bapak
terhadap saudara, adalah reportase yang muncul sebelum
ayat ini turun. Karena itu, bisa jadi, hadis tersebut di-nasakh
oleh QS. 4:176, tetapi hal ini perlu penelitian lebih lanjut.
ʻUmar bin Khattab memang menyatakan bahwa kalālah
adalah masalah yang belum selesai. Ketika ia menjadi
khalifah, kepenasaranannya terhadap kalālah ini diungkap
lagi di depan umum. Dalam riwayat Ibnu Majah disebut:
ʻUmar bin Khattab berdiri sambil berpidato pada hari
Jumat atau menyampaikan khutbah Jumat. Ia membaca
hamdalah, lalu berkata, “Demi Allah, tidak ada hal yang
lebih penting yang aku tinggalkan dan aku perhatikan selain
masalah kalālah. Aku telah bertanya kepada Rasulullah
saw. tentang masalah ini, sampai dia menusukkan jarinya di
perutku atau di dadaku, lalu bersabda: Wahai ʻUmar!
Cukup bagimu ayat sayf yang diturunkan di akhir surat anNisa.22
Diskusi tentang kalālah ini juga bertalian dengan
pengertian anak (walad).
Sudah dikemukakan bahwa
mayoritas Sahabat Nabi menafsirkan al-walad dalam QS.
4:176 sebagai anak laki-laki, tidak mencakup anak
perempuan. Untuk ini, paling tidak ada dua sebab; pertama,
hadis-hadis yang berisi ketentuan bahwa saudara mewarisi
bersama anak perempuan atau ibu.
Kedua, tradisi
patrilinialisme Arab yang menarik garis keturunan melalui
laki-laki. Ibnu „Arabi mengungkapkan bahwa hakikat alwalad adalah asalnya, yaitu sulbi (sumsum) seorang lakilaki; baik langsung (dunyā) maupun tidak langsung (baʻīd),
21
Al Yasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian, hlm. 117. Ini berbeda
dengan ayat kalālah dalam QS. 4:12 yang turun setelah perang Uhud.
22
Sunan Ibnu Mājah (hadis 2726), juga al-Muwaṭṭa‟ Mālik (hadis
1467).
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014
(www.journalarraniry.com) |
355
Ali Abubakar: Hadis-Hadis Hukum yang Kontra Pembaharuan Alqur’an
karena itu hanya mencakup keturunan laki-laki.23 Rasyid
Rida menguatkan ini dengan merujuk kepada syair Arab:
‫بنوان بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال األابعد‬
Artinya: Keturunan kita adalah anak dari anak lelaki kita
dan anak perempuan kita; sedang anak dari anak
perempuan tersebut adalah keturunan dari lelaki lain.24
Penafsiran menggunakan tradisi Arab ini melahirkan
kesepakatan pendapat bahwa hanya keturunan anak laki-laki
saja yang dapat mewarisi sekiranya tidak ada anak kandung.
Penafsiran ini tampak berbeda dengan kehendak al-Qur‟an
yang cenderung menyamakan kedudukan laki-laki dan
perempuan (walaupun bagian warisan yang diterima tidak
sama). Dari uraian di atas tampak bahwa adat Arab masih
berpengaruh kuat dalam penafsiran al-Qur‟an; biasnya masih
demikian kuat, sehingga semangat “kesetaraan gender” yang
diajukan al-Qur‟an tidak tampak dalam penafsiran Sahabat
dan—pembukuan
dan sistematisasinya dalam—fikih
klasik.
3. Kewarisan Muslim dengan non-Muslim.
Hadis terkait dengan ini diriwayatkan oleh jamaah ahli
hadis, kecuali al-Nasa‟i, dari Usamah bin Zaid: Orang
Muslim tidak boleh memberi warisan kepada orang kafir
dan orang kafir tidak boleh memberikan warisan kepada
orang Muslim.25 Atas dasar hadis ini, mazhab empat sepakat
bahwa perbedaan agama menjadi penghalang (māniʻ)
kewarisan.26 Pendapat berbeda dikemukakan oleh Muadz bin
Jabal, Muʻawiyah (dari kalangan Sahabat), Saʻid ibn
Musayyab, dan Masruq (dari kalangan Tabi‟in); mereka
membolehkan seorang Muslim menerima warisan dari kafir,
tetapi tidak sebaliknya. Mereka berdalil pada kebolehan
23
Ibnu „Arabī, Aḥkām al-Qur‟ān, juz I (Beirut: Dār al-Kutub al„Ilmiyyah, t.t.), hlm. 433-434.
24
Rasyīd Riḍā, Tafsīr al-Qur‟ān al-Ḥakīm, hlm. 405.
25
Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (hadis 6764) dan Ṣaḥīḥ Muslim, juz XI, hlm. 52.
26
Wahbah al-Zuḥailī, Mawsūʻah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā alMuʻāṣirah, juz VI (Damaskus: Dār al-Fikri, 2010), hlm. 262.
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014
356 | (www.journalarraniry.com)
Ali Abubakar: Hadis-Hadis Hukum yang Kontra Pembaharuan Alqur’an
seorang laki-laki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab, tetapi
tidak sebaliknya. 27
Larangan pewarisan antara agama ini berkembang ke
masalah harta peninggalan orang murtad. Imam Malik dan
Syafiʻi menyatakan, harta warisan orang murtad diberikan
kepada kaum Muslimin; karib kerabatnya tidak boleh
mewarisinya. Alasannya adalah keumuman hadis di atas dan
pendapat Zaid bin Tsabit. Ini berbeda dengan Abu Hanifah
yang berpendapat bahwa harta peninggalan itu dapat diambil
oleh ahli warisnya yang Muslim. Di samping merujuk ke
pendapat Ibnu Masʻud dan ʻAli bin Abi Talib, Abu Hanifah
mengkhususkan hadis tersebut dengan kias: kaum kerabat
lebih berhak daripada kaum Muslimin karena kedekatannya
dengan si murtad ada dua yaitu keislaman dan kekerabatan,
sedangkan dengan kaum Muslimin hanya kedekatan agama
saja.28
Ketidakbolehan saling mewarisi antar umat beragama
ini juga didasarkan oleh para ulama ke QS. 11: 45.29 Ketika
Nabi Nuh dan kaumnya menyelamatkan diri dari “tsunami,”
anaknya tidak mau ikut di dalam bahtera sehingga ia mati
tenggelam (QS. 11:40-43). Nabi Nuh berdoa kepada Tuhan:
Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, ….
(QS. 11:45), tetapi Allah menjawab, “Hai Nuh,
sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu … (QS.
11:45), juga …Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan
kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang
yang beriman… (QS. 4:141).
Tampaknya larangan kewarisan antar agama ini terkait
dengan sejarah kewarisan sendiri yang awalnya adalah
antarkelompok. Pada permulaan berkembangnya Islam,
kaum Muslimin saling mewarisi karena rasa persaudaraan
27
Ibnu Rusyd, Syarḥ Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, jilid
IV, cet. I (Kairo: Dār al-Salām, 1416 H/1995 M), hlm. 2075.
28
Ibnu Rusyd, Syarḥ Bidāyah al-Mujtahid, jilid IV, hlm. 2076. Dalam
hal ini tampaknya Abu Hanifah menganggap berbeda status kafir dengan
murtad. Murtad dianggap belum kafir sepenuhnya, atau, paling kurang, pernah
menjadi Islam, sehingga ahli warisnya dinilai masih satu agama dengannya.
29
Rasyīd Riḍā, Tafsīr al-Qur‟ān al-Ḥakīm, hlm. 407.
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014
(www.journalarraniry.com) |
357
Ali Abubakar: Hadis-Hadis Hukum yang Kontra Pembaharuan Alqur’an
yang dibangun Nabi, misalnya antara kaum Muhajirin
dengan kaum Ansar. Setelah Islam menjadi agama yang kuat
dan mantap, ketentuan kewarisan karena hijrah dan
persaudaraan dihapuskan (nasakh) dengan hukum pewarisan
karena hubungan nasab dan perkawinan, 30 salah satunya
adalah sabda Nabi riwayat muttafaq „alayh: tidak ada lagi
kewajiban hijrah setelah penaklukan kota Makkah. 31
Jadi, awalnya pewarisan juga disebabkan alasan
“praksis” dan “politis” seperti yang juga dilakukan oleh
orang Arab pra Islam yang saling mewarisi karena janji setia
(muḥālafah), di samping karena kerabat garis laki-laki. Pada
waktu itu, karena pengaruh kesukuan Arab, kelompok
adalah sebuah identitas yang terikat kuat dan lebih sering
berbeda dengan atau menjadi musuh kelompok lain. Dalam
kondisi seperti ini, wajarlah muncul hadis larangan
kewarisan antarumat beragama. Tetapi ketika identitas
“eksklusif” Arab tersebut sudah lebur ke dalam keharusan
inklusifitas yang dibawa al-Qur‟an sebagai tuntutan keadilan
yang universal, larangan kewarisan antaragama menjadi
teralienasi.
Menurut penulis, masalah kewarisan bukanlah masalah
teologis atau berada dalam ranah akidah atau ibadah,
walaupun pengaturannya demikian rinci di dalam al-Qur‟an
dan hadis. Jadi ini bukan masalah agree in disagreement
(setuju untuk tidak setuju), tetapi lebih kepada ajaran yang
agree in agreement (setuju untuk saling setuju) karena
sifatnya yang humanis (perikemanusiaan); sama halnya
dengan kejujuran, kasih sayang, dan keberpihakan kepada
orang-orang yang lemah. Semua agama mengajarkan saling
memberi dan menyantuni sebagai sebuah kebajikan, karena
itu ia menjadi ajaran universal yang dibawa oleh al-Qur‟an.
Kalau Nabi Muhammad dapat menerima berbagai hadiah
dari non-Muslim untuk kepentingan hubungan diplomatis,
30
ʻAlī al-Ṣābūnī, Pembagian Waris menurut Islam, terj. A.M.
Basamallah, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 18.
31
Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syukur, Ilmu Waris al-Faraid
Deskripsi Berdasar Hukum Praksis dan Terapan (Surabaya: Pustaka Hikmah
Perdana, 2005), hlm. 17.
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014
358 | (www.journalarraniry.com)
Ali Abubakar: Hadis-Hadis Hukum yang Kontra Pembaharuan Alqur’an
tentu tidak logis apabila seorang Muslim tidak memberikan
warisan kepada anaknya yang non-Muslim, atau sebaliknya,
padahal mereka terikat dengan nasab dan tanggungjawab
nafkah.
Sifat politis hadis larangan kewarisan antarumat
beragama akan tampak lebih jelas jika didekati dari sudut
pandang kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada
anaknya dan kewajiban anak memelihara orangtuanya.
Untuk kasus ini, al-Qur‟an tidak membedakan perlakuan
karena perbedaan agama. Tidak ada aturan al-Qur‟an yang
menyebut bahwa orang tua Muslim tidak wajib memberikan
nafkah kepada anaknya yang non-Muslim dan sebaliknya.
Tentang kewajiban memelihara, tentu termasuk memberi
nafkah, orangtua, dapat dirujuk ke QS. 17:23 dan QS. 31:14,
sedangkan untuk perintah memberikan nafkah kepada anak
dapat dirujuk, misalnya, QS. 4:9: Dan hendaklah takut
kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan
di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka…. Ayat ini
merupakan kelanjutan dari masalah pemeliharaan anak
yatim dan perkawinan (ayat 1-6) dan pembagian warisan (78). Setelah itu, ayat 10-12 kembali menjelaskan tentang
pembagian harta warisan.
Dilihat dari konteksnya, ayat tentang nafkah hadir
bersama dengan ayat-ayat kewarisan. Ini dapat menjadi
indikator bahwa pewarisan harta kepada keluarga dan
kerabat adalah bagian dari pemberian nafkah; tidak
memberikan warisan kepada anak (non-Islam sekalipun)
adalah tindakan tidak adil kepada anak yatim.
Melihat contoh-contoh di atas, tampak bahwa sebagian
hadis dan pendapat Sahabat sampai ke ulama mazhab
(penafsiran terhadap al-Qur‟an dan Hadis) masih mengacu
ke adat Arab atau tidak dalam semangat universal al-Qur‟an.
Atas dasar itu, dalam praktiknya, keberadaan hadis sebagai
penafsir al-Qur‟an sebetulnya mengacu ke dua arah:
semangat universal al-Qur‟an dan adat Arab Jahiliah.
Kategori ini sekaligus menjadi ukuran kemakbulan hadis;
hadis yang mengacu kepada semangat universal al-Qur‟an
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014
(www.journalarraniry.com) |
359
Ali Abubakar: Hadis-Hadis Hukum yang Kontra Pembaharuan Alqur’an
adalah hadis-hadis yang makbul, dalam pengertian dapat
diterima dan diamalkan. Sedangkan hadis-hadis yang
mengarah ke penguatan adat Arab Jahiliah yang tidak
sinkron dengan semangat universal al-Qur‟an adalah hadis
yang tidak boleh dijadikan pedoman atau mardūd.
Ringkasnya, al-Qur‟an hadir sebagai pembaru terakhir
terhadap agama, kepercayaan, falsafah hidup, moral, dan adat
istiadat pada masyarakat sebelum kehadirannya atau pada masa
yang dihadapinya. Dekonstruksi dan rekonstruksi yang
dilakukan al-Qur‟an berjalan secara bertahap atau evolutif;
disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi
masyarakat Arab abad ke-7 Masehi. Namun demikian, semangat
moral yang dibawa al-Qur‟an sebenarnya berkarakter
revolusioner. Karena itu, penting sekali menghubungkan—
meminjam istilah Fazlur Rahman—ratio-legis (inti atau yang
menjelaskan mengapa ada sebuah hukum dinyatakan) dengan
quasi-legal
(pernyataan yang legal atau perwujudan
hukumnya). Selain itu, karena semangatnya yang revolusioner
tetapi perwujudannya evolutif, bisa jadi ada praktik atau
penafsiran terhadap al-Qur‟an, termasuk sebagian hadis Nabi,
masih mengambil semangat zaman masyarakat Arabia abad ke-7
Masehi sehingga tampak kontra dengan semangat al-Qur‟an
atau banyak hadis lain yang membawa semangat umum alQur‟an.
Karena itu, dalam banyak kasus, hadis-hadis Nabi harus
dimaknai hanya berlaku untuk tempat atau waktu tertentu, yaitu
masyarakat Arab masa Nabi. Keputusan-keputusan atau praktik
hukum yang dilakukan Muhammad saw.—dengan berbagai
kapasitas yang dimilikinya—dapat dikategorikan kepada (1)
berlaku universal dan abadi (mu‟abbad), dan (2) berlaku untuk
masa tertentu (mu‟aqqat). Ini tidak berarti bahwa hadis-hadis
kategori kedua tidak sahih; persoalannya lebih kepada apakah
hadis-hadis tersebut wajib diamalkan atau tidak pada masa
sekarang dalam kerangka semangat al-Qur‟an dan fungsi
kenabian Muhammad sendiri.
D. Kesimpulan
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014
360 | (www.journalarraniry.com)
Ali Abubakar: Hadis-Hadis Hukum yang Kontra Pembaharuan Alqur’an
Ditilik dari kerangka teori yang dikemukakan di atas,
tampak bahwa ulama mazhab cenderung memahami hadis-hadis
rajam sebagai hadis sebagai hadis-hadis yang bernilai
tasyrīʻiyyah
dengan
pola
pemahaman
lafẓiyyah;
menganggapnya sebagai hadis-hadis mu‟abbad yang berlaku
universal, lintas waktu dan tempat, dan berlaku ketat.
Kesimpulannya, hadis-hadis yang tampak bertentangan dengan
nilai-nilai atau semangat universal al-Qur‟an tetap memiliki
otoritas dan berlaku sebagai dalil hukum. Pemahaman ini
cenderung menafikan hubungan hadis dengan ayat-ayat alQur‟an dan tidak melihat kepada konteks sosio-historis masa
Nabi hidup.
Upaya pemahaman alternatif terhadap hadis-hadis yang
kontra pembaruan al-Qur‟an dapat dilakukan dengan melihat
aspek-aspek sosio-historis hadis-hadis tersebut dan kaitannya
dengan al-Qur‟an sehingga ia harus dipahami berlaku berbatas
temporal atau waktu (mu‟aqqat), tidak eternal (mu‟abbad).
Dengan demikian, hadis-hadis yang kontra pembaruan alQur‟an berlaku temporal; hanya pada masa, kondisi sosial
masyarakat pada atau yang sama dengan di Semenanjung
Arabia pada abad ke-7 Masehi.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdul Aziz Dahlan (ed.), dkk., Ensiklopedi Hukum Islam,
Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
Abu Daud, Sunan Abī Dāwud, Beirut: Dar Ibn Hazmen, 1418
H/1997 M.
Al Yasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian
Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan
Penalaran Fikih Mazhab, Jakarta: INIS, 1998.
Ali al-Sabuni, Muhammad., Pembagian Waris menurut Islam,
terj. A.M. Basamalah, Jakarta: Gema Insani, 1995.
Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syukur, Ilmu Waris al-Faraidl.
Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005.
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014
(www.journalarraniry.com) |
361
Ali Abubakar: Hadis-Hadis Hukum yang Kontra Pembaharuan Alqur’an
Bukhari, al-, al-Jāmi‟ al-Ṣāḥih,
Salafiyyah, 1400 H.
Kairo: al-Matba‟ah as-
Dahlawī, Syah Waliyullāh al-, Hujjatullāh al-Bālighah, Beirut:
Dār al-Jīl, 2005.
Daniel W Brown, Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam
Modern, terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim,
Bandung: Mizan, 2000.
Darimi, al-, Sunan al-Dārimī, juz I, Riyad: Dar al-Mughni li
an-Nasyr wa at-Tawzi‟, 1421 H/2000 M.
Fatchur Rahman, Ilmu Waris, cet. III, Bandung: Al-Ma`arif,
1994.
Fazlur Rahman, Membuka Pintu Ijtihad, terj. Anas Mahyuddin,
Jakarta: Pustaka, 1983.
Ibn „Asyur, al-Tahir, Maqāṣid asy-Syarī‟ah al-Islāmiyyah,
Kairo: Dar as-Salam, 2005.
Ibnu „Arabī, Abū Bakr Muḥammad bin ʻAbdullāh, Aḥkām alQur‟ān, Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, t.t.
Ibnu „Asyūr, Muḥammad al-Ṭāhir, Maqāṣid al-Syarīʻah alIslāmiyyah, Kairo: Dār al-Salām, t.t.
Ibnu „Ᾱbidīn, Radd al-Muḥtār „alā al-Durr al-Mukhtār, juz IV,
Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
Ibnu Majah, Sunan Ibn Mājah, di-tahqiq oleh Muhammad Fuad
Abdul Baqi, t.tp.: Dar al-Ihya‟ al-Kutub al-„Arabiyyah,
t.th.
Ibnu Manẓūr, Lisān al-„Arab, t.tp.: Dār al-Maʻārif, t.t.
Ibnu Qutaybah, Ta‟wīl Mukhtalif al-ḥadis, Beirut: Dar al-fikr,
1995.
Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd
al-Qurṭubī al-Andalusī, Syarḥ Bidāyah al-Mujtahid wa
Nihāyah al-Muqtaṣid, jilid IV, cet. I, Kairo: Dār al-Salām,
1416 H/1995 M.
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014
362 | (www.journalarraniry.com)
Ali Abubakar: Hadis-Hadis Hukum yang Kontra Pembaharuan Alqur’an
Jaṣṣāṣ, Abū Bakr Aḥmad bin ʻAlī al-Rāzī al-, Aḥkām alQur‟ān, Beirut: Dār Ihya‟ al-Turāth al-„Arabī, 1412
H/1992 M.
Malik bin Anas, al-Muwaṭṭa‟, riwayat Yahya bin Yahya alLaysi al-Andalusi, cet. II, Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami,
1417 H/1997 M.
Mālik bin Anas, Mawsūʻah Syurūḥ al-Muwaṭṭa‟; Abū ʻUmar
Yūsuf bin ʻAbdullāh bin ʻAbd al-Bar, al-Tamhīd wa alIstidzkār; Abū Bakar Muḥammad bin ʻAbdullāh ibn al„Arabi al-Mālikī, al-Qabasu, juz 20, tahkik oleh Tarakī,
Kairo: Markaz Hijr li al-Buḥuth wa Dirāsat al-„Arabiyyah
al-Islāmiyyah, 2005 M/1426 H).
Māwardī, Abū Ḥasan ʻAlī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-, Kitāb
al-Ahkām al-Ṣulṭāniyyah wa al-Wilāyah al-Dīniyyah, cet.
I, Kuwait: Dār Ibnu Qutaibah, 1409 H/1989 M.
Muhammad al-Ghazali, Studi Kritis atas Hadis Nabi saw
Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual, terj.
Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1991.
Nasa‟i, an-,
Sunan an-Nasā‟ī, ta‟liq oleh Muhammad
Nasiruddin al-Albani, cet. I, Riyad: Maktabah al-Ma‟arif li
an-Nasyr wa Tawzi‟, t.t.
Nawawi, al-, Ṣāḥiḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī, cet. I, Kairo:
Matba‟ah al-Misriyyah, 1347 H/1929 M.
Qarafī, al-, al-Furūq, Beirut: „Ᾱlām al-Kutub, t.t.
Rasyīd Riḍā, Muḥammad, Tafsīr al-Qur‟ān al-Ḥakīm, cet. II,
Kairo: Dār al-Manār, 1366 H/1947 M.
Syaltūt, Maḥmūd, al-Islām „Aqīdah wa Syarīʻah, t.tp.: Dār alQalam, 1966.
Syarbaynī, Syams al-Dīn Muḥammad al-Khatīb al-, Mughnī alMuḥtāj ilā Maʻrifah Maʻānī Alfāẓ al-Minhāj, Beirut: Dār
al-Fikr, t.t.
Ṭabarī, Abū Jaʻfar Muḥammad bin Jarīr al-, Tafsīr al-Ṭabarī
Jāmiʻ al-Bayān „an Ta‟wīl al-Qur‟ān, t.tp.: Dār Hijr, t.t.
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014
(www.journalarraniry.com) |
363
Ali Abubakar: Hadis-Hadis Hukum yang Kontra Pembaharuan Alqur’an
Tirmizi, al-, al-Jāmi‟ al-Ṣāḥiḥ wa Huwa Sunan al-Tirmidzī, ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir, Muhammad Fuad
Abdul Baqi, dan Ibrahim Utwah Awd, cet. II. Mesir:
Mustafa al-Babi al-Halabi wa Syurakahu, 1388 H/1968 M.
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014
364 | (www.journalarraniry.com)
Fly UP