...

akreditasi institusi perguruan tinggi buku ii standar dan prosedur

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

akreditasi institusi perguruan tinggi buku ii standar dan prosedur
AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI BUKU II STANDAR DAN PROSEDUR AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2007
DAFTAR ISI halaman DAFTAR ISI ________________________________________________________ i BAB I. PENDAHULUAN _____________________________________________ 1 BAB II. STANDAR AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI___________ 3 Standar 1. Kepemimpinan_________________________________________ 4 Standar 2. Kemahasiswaan _______________________________________ 5 Standar 3. Sumberdaya Manusia ___________________________________ 5 Standar 4. Kurikulum_____________________________________________ 6 Standar 5. Sarana dan Prasarana___________________________________ 7 Standar 6. Pendanaan ___________________________________________ 8 Standar 7. Tatapamong __________________________________________ 9 Standar 8. Sistem Pengelolaan____________________________________ 10 Standar 9. Sistem Pembelajaran___________________________________ 10 Standar 10. Suasana Akademik ___________________________________ 11 Standar 11. Sistem Informasi _____________________________________ 12 Standar 12. Sistem Penjaminan Mutu Internal ________________________ 13 Standar 13. Lulusan ____________________________________________ 14 Standar 14. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat _____________ 15 Standar 15. Program studi _______________________________________ 17 BAB III. PROSEDUR AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI________ 19
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007 i BAB I PENDAHULUAN Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. Ada juga pengumpulan data oleh badan pemerintah bagi tujuan tertentu, dan survei untuk menentukan peringkat (ranking) perguruan tinggi. Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakekat pengelolaan perguruan tinggi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (judgments of informed experts). Bukti­bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh institusi perguruan tinggi yang akan diakreditasi yang diverifikasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi. Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya BAN­PT untuk menilai dan menentukan status kualitas institusi perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi institusi perguruan tinggi adalah sebagai berikut : 1. Memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN­ PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar. 2. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi 3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, urulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan. Mutu institusi perguruan tinggi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan institusi perguruan tinggi yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi perguruan tinggi. Penilaian mutu dalam rangka akreditasi institusi perguruan tinggi harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah­langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007 1 Sebagai arahan yang komprehensif, BAN­PT telah mengembangkan seperangkat instrumen dan pedoman akreditasi institusi perguruan tinggi yang dituangkan dalam enam buku, yaitu: BUKU I – NASKAH AKADEMIK AKREDITASI INSTITUSI PERGURAN TINGGI BUKU II – STANDAR DAN PROSEDUR AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI BUKU III – PEDOMAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI dan LAMPIRAN FORMAT PORTOFOLIO AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI BUKU IV – PEDOMAN ASESMEN LAPANG AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI BUKU V – PEDOMAN PENILAIAN PORTOFOLIO AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI BUKU VI – MATRIKS PENILAIAN PORTOFOLIO AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI Naskah ini merupakan Buku II, yaitu mengenai Standar dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruang Tinggi. Buku ini terdiri atas tiga bab, yaitu: Bab I. Pendahuluan. Bab II. Standar Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, dan Bab III. Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. Diharapkan Buku II ini dapat memberikan arahan yang jelas mengenai standar yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian serta langkah­langkah dalam rangka akreditasi institusi perguruan tinggi.
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007 2 BAB II STANDAR AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh institusi perguruan tinggi. Suatu standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program­programnya. Eligibilitas Asesmen kinerja perguruan tinggi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi perguruan tinggi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin penyelenggaraan perguruan tinggi dari pejabat yang berwewenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen­dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi; nilai­nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan perguruan tinggi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program; sistem jaminan mutu; serta memiliki minimal “75%” program studi yang masih berstatus terakreditasi. Yang dihitung dalam persentase tersebut untuk universitas, institut, dan sekolah tinggi adalah program sarjana, sedangkan untuk akademi dan politeknik adalah program Diploma Tiga. Standar akreditasi institusi perguruan tinggi mencakup komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusi dan efektivitas pendidikan yang terdiri atas 15 standar seperti berikut. Standar 1. Kepemimpinan Standar 2. Kemahasiswaan Standar 3. Sumber daya manusia Standar 4. Kurikulum Standar 5. Prasarana dan Sarana Standar 6. Pendanaan
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007 3 Standar 7. Tata pamong (governance) Standar 8. Sistem pengelolaan Standar 9. Sistem pembelajaran Standar 10. Suasana akademik Standar 11. Sistem informasi Standar 12. Sistem jaminan mutu Standar 13. Lulusan Standar 14. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Standar 15. Program studi Deskripsi masing­masing stadar beserta rincian elemen­elemen yang dinilai itu adalah sebagai berikut. Standar 1. Kepemimpinan 1.1. Deskripsi Standar Kepemimpinan Kepemimpinan perguruan tinggi merupakan aspek yang dinilai berdasarkan merit dalam bidang akademik. Kepemimpinan yang baik ditingkat institusi harus dapat menumbuhkan kepemimpinan yang baik pula pada unit­unit di bawahnya. Sebagai suatu aspek yang bersifat komprehensif maka kepemimpinan institusi yang baik dinilai dari kemampuan menumbuhkan konsensus dan pemahaman di setiap unit dalam institusi sehingga semua upaya dan langkah pengembangan didasari oleh visi dan misi institusi, kesadaran terhadap mutu serta mengacu pada harapan­harapan pemangku kepentingan (stakeholders). Keberhasilan pengembangan kepemimpinan yang baik didalam suatu institusi juga direfleksikan dari tumbuhnya suatu suasana akademik yang menjamin kebebasan akademik, komunikasi, koordinasi, dan interaksi yang efektif serta mengimplementasikan praktek­praktek baik (good practices) yang berkembang dalam institusi. 1.2. Elemen Penilaian a. Perguruan tinggi menerapkan mekanisme pemilihan pemimpin yang berdasarkan kepatutan dan kepantasan b. Perguruan tinggi melaksanakan rencana strategis perguruan tinggi yang mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi, yang tercermin dalam bentuk program­program yang terintegrasi pada semua unit kerja. c. Perguruan tinggi melakukan sosialissasi tentang rencana strategis yang telah dikembangkan kepada komunitas institusi. d. Perguruan tinggi memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang efektif
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007 4 Standar 2. Kemahasiswaan 2.1. Deskripsi Standar Kemahasiswaan Mahasiswa adalah kelompok internal stakeholder yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Mahasiswa juga merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik dan kepribadian sebagai calon­calon SDM atau pemimpin yang berkualitas dimasa datang. Perguruan tinggi harus memfasilitasi mahasiswa agar bisa mengembangkan segala potensi yang dimiliki melalui berbagai kegiatan. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus mampu menyiapkan layanan yang berkualitas untuk pengembangan minat dan bakat dalam bidang seni budaya, olah raga, kepekaan sosial dan kemasyarakatan, pelestarian lingkungan hidup serta kreativitas lainnya. Perguruan tinggi juga harus mampu mengembangkan nilai­ nilai profesionalisme agar mahasiswa dapat beradaptasi secara cepat saat memasuki dunia profesi. 2.2. Elemen Penilaian a. Perguruan tinggi memilki unit­unit pelayanan mahasiswa yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan b. Perguruan tinggi menyediakan unit­unit layanan yang dimanfaatkan oleh mahasiswa. c. Perguruan tinggi memilki kode etik mahasiswa dan melakukan sosialisasi. d. Perguruan tinggi meningkatkan partisipasi dan prestasi mahasiswa dalam kegiatan ilmiah mahasiswa dan dalam bidang minat dan bakat di tingkat lokal/ nasional/ regional/ global. e. Partisipasi dan prestasi mahasiswa 1) Prestasi dalam kegiatan ilmiah nasional atau internasional (selama 3 tahun terakhir) 2) Prestasi dalam bidang minat dan bakat (olahraga, seni dan lain­lain) ditingkat nasional atau internasional (selama 3 tahun terakhir) f. Perguruan tinggi melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan aktivitas kemahasiswaan. Standar 3. Sumberdaya Manusia 3.1. Deskripsi Standar Sumberdaya Manusia Sumberdaya manusia perguruan tinggi adalah dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tri darma perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus dapat mengelola dan menempatkan sumberdaya manusia sebagai komponen utama untuk mensukseskan program perguruan tinggi dalam rangka mencapai
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007 5 visi dan misinya. Perguruan tinggi harus mempunyai sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. 3.2. Elemen Penilaian a. Perguruan tinggi memiliki sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup sub­sub sistem perencanaan, rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan karir, penghargaan dan sanksi, remunerasi, pemberhentian pegawai, yang transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi, keadilan, dan kesejahteraan. b. Kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen 1) Rasio dosen tetap dan mahasiswa 2) Dosen tetap berpendidikan minimal magister 3) Dosen tetap bergelar doktor untuk universitas, institut dan sekolah tinggi, sedangkan untuk politeknik dan akademi, dosen tetap bersertifikasi keahlian sesuai bidangnya 4) Untuk universitas, institut dan sekolah tinggi, jumlah guru besar tetap, sedangkan untuk politeknik dan akademi, jumlah lektor kepala c. Perguruan tinggi melakukan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia. d. Perguruan tinggi memiliki Kode Etik dosen dan tenaga kependidikan. e. Perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan. Standar 4. Kurikulum 4.1. Deskripsi Standar Kurikulum Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Kegiatan pembelajaran mahasiswa adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan perkuliahan (tatap muka atau jarak jauh), praktikum atau praktek, seminar, dan tugas­tugas perkuliahan lainnya. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan dan mengikuti perkembangan Ipteks. Oleh karena itu, kurikulum harus selalu dikembangkan atau dimutakhirkan secara periodik untuk menyesuaikannya dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan.
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007 6 Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan tercapainya komptensi lulusan dalam setiap program akademik pada tingkat program studi. Dalam hal kebutuhan yang dianggap perlu maka perguruan tinggi dapat menetapkan penyertaan komponen kurikulum tertentu menjadi bagian dari struktur kurikulum yang disusun oleh masing­masing program studi. Perguruan tinggi harus mampu menciptakan sistem tata pamong yang dapat mendorong pemutakhiran kurikulum ditingkat program studi sesuai dengan perkembangan Ipteks yang dinamis. Sistem penjaminan mutu di tingkat perguruan tinggi harus pula mengikutsertakan pemantauan pelaksanaan serta evaluasi hasil­hasil yang dicapai sebagai cerminan dari adanya peningkatan mutu berkelanjutan dalam penyelenggaraan program­program akademik perguruan tinggi tersebut. Peranan institusi perguruan tinggi yang menaungi program studi tersebut adalah memfasilitasi dan memberdayakan program studi dalam mengembangkan kurikulum yang mengikuti perkembangan Ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan. 4.2. Elemen Penilaian a. Perguruan tinggi memiliki kebijakan, peraturan, pedoman atau buku panduan yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan berkesinambungan. b. Perguruan tinggi memiliki komitmenn untuk mengalokasikan anggaran dan mempersiapkan sumberdaya yang dapat digunakan oleh program studi untuk merencanakan melaksanakan, mengembangkan, memutakhirkan kurikulum. c. Perguruan tinggi memiliki bukti berupa data dan laporan yang menunjukkan bahwa program studi telah merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan memutakhirkan kurikulum. Standar 5. Sarana dan Prasarana 5.1. Deskripsi Standar Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana adalah unsur penunjang dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, yang mencakup bangunan, perabotan, peralatan (perangkat keras dan lunak), dan sistem pengamanan aset dan kampus. Sesuai dengan visi, misi atau mandatnya maka suatu perguruan tinggi membutuhkan pengembangan suatu sistem pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendataan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, serta pemutahiran semua sarana dan prasarana. Perguruan tinggi harus memiliki panduan khusus mengenai kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk sistem klasifikasi, inventarisasi dan informasi keberadaannya. Perguruan tinggi harus memiliki sistem pengelolaan yang menjamin adanya akses yang lebih luas terutama bagi mahasiswa dan dosen melalui penerapan
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007 7 model­model resource sharing. Bentuk kepemilikan lain seperti sewa, pinjam atau hibah harus dinyatakan dalam surat kesepakatan antara perguruan tinggi dan pihak terkait dengan kepastian hukum yang jelas. 5.2. Elemen Penilaian a. Perguruan tinggi memiliki sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi, mencakup sistem inventarisasi yang lengkap. Sistem pengelolaan tersebut mencakup pula pola pelaporan secara berkala dari unit pelaksana kepada pihak manajemen serta dapat dipergunakan sebagai informasi bagi para pengguna (mahasiswa dan dosen). b. Perguruan tinggi memiliki kebijakan, pedoman, panduan, dan peraturan yang jelas tentang keamanan dan keselamatan penggunaan sarana dan prasarana di tingkat institusi. Bukti pelaksanaan dari kebijakan tersebut harus dapat dilacak dari peraturan yang lebih rinci dan aplikatif serta laporan berkala di tingkat laboratorium/studio/perpustakaan dan tempat­tempat lain di mana kegiatan dilaksanakan. c. Perguruan tinggi mempunyai dokumen kepemilikan, hibah, sewa, atau pinjam melalui kesepakatan atau perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara perguruan tinggi dan pihak terkait. Standar 6. Pendanaan 6.1. Deskripsi Standar Pendanaan Perguruan tinggi harus mampu menjamin pendanaan yang memadai untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta peningkatan mutunya secara berkelanjutan. Usaha­usaha penggalangan dana oleh suatu perguruan tinggi harus mengacu pada visi dan misi perguruan tinggi tersebut, karakter perguruan tinggi sebagai badan hukum nirlaba serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang­undangan yang berlaku. Akuntabilitas serta transparansi harus pula menjiwai sistem­sistem pengelolaan dana yang diberlakukan, tanpa meninggalkan kaidah­kaidah akuntansi yang benar termasuk sistem audit internal atau publik yang ditetapkan oleh pengelola perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang baik harus dapat menunjukkan sistem pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel. Pelaporan periodik yang akuntabel dan transparan harus dapat menjamin terselenggaranya program akademik yang bermutu secara berkelanjutan, minimum selama lima tahun ke depan. 6.2. Elemen Penilaian a. Perguruan tinggi memiliki laporan audit keuangan yang memuat keandalan sumber pendanaan dan pemanfaatannya.
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007 8 b. Perguruan tinggi memiliki bukti mengenai proporsi dana yang dialokasikan untuk pengembangan program akademik dibandingkan dengan investasi pada aspek fisik, sarana dan prasarana. c. Perguruan tinggi harus mempunyai sistem montoring dan evaluasi pendanaan secara internal yang akuntabel dengan terhadap semua unit kerja dengan persetujuan dari pimpinan yang berwenang. d. Perguruan tinggi memiliki mekanisme penetapan biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa serta laporan proses pengambilan keputusan. e. Perguruan tinggi mampu memperoleh dukungan dana untuk program akademik dari luar institusi. Standar 7. Tatapamong 7.1. Deskripsi Standar Tatapamong Tatapamong (governance) mencakup sistem, struktur organisasi dan mekanisme yang menjamin pengelolaan institusi dengan transparan dan akuntabel. Tatapamong dikembangkan berdasarkan nilai­nilai moral, etik, integritas yang dianut serta norma­norma akademik. Perguruan tinggi dapat membentuk lembaga­lembaga tertentu yang dianggap penting untuk menciptakan suatu tata pamong yang baik, seperti adanya dewan penyantun, senat akademik atau senat perguruan tinggi, majelis guru besar serta lembaga­lembaga lain pada tataran pelaksana (eksekutif). Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal maka tatapamong yang baik harus dapat menciptakan hubungan saling menghormati antara Institusi dengan lembaga­lembaga pemerintah, kelompok­kelompok masyarakat serta institusi lain. 7.2. Elemen Penilaian a. Perguruan tinggi telah memiliki unit tatapamong dalam bentuk dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan institusi serta peraturan yang berlaku lengkap dengan fungsi dan wewenang yang jelas. b. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi yang dirumuskan melalui pendekatan yang sistemik dan sistematik dengan mengintegrasikan kepentingan seluruh stakeholders, dipublikasikan dengan baik sehingga semua sivitas akademika dapat dengan mudah meng­ aksesnya. c. Perguruan tinggi mengembangkan SOP yang memberikan gambaran jelas tentang mekanisme untuk melakukan perencanaan, pengembangan serta implementasi kebijakan­ kebijakan perguruan tinggi bagi setiap unit tatapamong.
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007 9 d. Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada stakeholders sebagai bentuk akuntabilitas publik Standar 8. Sistem Pengelolaan 8.1. Deskripsi Standar Sistem Pengelolaan Untuk mengelola program reguler maupun program­program pengembangan, perguruan tinggi memerlukan sistem pengelolaan dari tingkat institusi sampai tingkat fakultas/jurusan/program studi mencakup pembagian fungsi dan wewenang yang jelas dan sistematis dalam alur kerja, SOP serta tanggung jawab setiap unit tatapamong. Perguruan tinggi harus pula memiliki unit kerja yang melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja unit­unit tatpamong perguruan tinggi. Suatu sistem pengelolaan yang baik harus memiliki prasarana dan sarana agar unit­unit tersebut dapat melakukan layanan yang efektif dan efisien. Hasil monitoring dan evaluasi harus dipublikasikan kepada seluruh stakeholders untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. 8.2. Elemen Penilaian a. Perguruan tinggi memiliki rancangan dan analisa jabatan, job description, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk menggambarkan terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit­unit kerja. b. Perguruan tinggi memiliki proses manajemen yang memungkinkan unit­unit kerja menjalankan seluruh fungsi­fungsi manajemen. c. Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja. Standar 9. Sistem Pembelajaran 9.1. Deskripsi Standar Sistem Pembelajaran Perguruan tinggi harus mengembangkan sistem dan proses pembelajaran yang mencerminkan strategi untuk mencapai tujuan. melaksanakan misi dan mewujudkan visinya. Sistem pembelajaran tersebut harus dengan mudah dapat ditemukan didalam pedoman akademik sebagai acuan bagi semua unit pelaksana pembelajaran dan memuat kebijakan, peraturan, kode etik, norma dan nilai­nilai akademik. Perguruan tinggi harus senantiasa melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pembelajaran yang menjamin terjadinya pemutahiran semua komponen­komponennya. Dalam menjamin proses dan mutu pembelajaran, perguruan tinggi harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem pembelajaran secara berkala. Perguruan tinggi juga harus menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana pembelajaran yang
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007 10 dapat diakses serta dimanfaatkan untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan­kegiatan pembelajran. 9.2. Elemen Penilaian a. Perguruan tinggi mengembangkan sistem pembelajaran sesuai dengan visi, misi dan tujuan institusi serta dipublikasikan di dalam pedoman akademik serta dijadikan acuan oleh semua unit pelaksana pembelajaran. b. Perguruan tinggi memiliki unit atau lembaga yang mempunyai fungsi mengkaji dan mengembangkan sistem dan mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi. c. Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpusat dan dapat diakses serta dimanfaatkan untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan­kegiatan pembelajaran. d. Kondisi fisik dan layanan perpustakaan di tingkat institusi memperhatikan aspek­aspek berikut: ukuran ruangan yang memadai, kondisi ruangan yang memenuhi syarat keamanan (alat pemadam kebakaran), kesehatan dan kenyamanan (suhu, pencahayaan, sirkulasi udara), d.peralatan bantu bagi pengunjung (mesin photo­copy, alat pencari katalog buku), jenis dan bahan putaka lengkap (buku teks bahasa Indonesia dan bahasa asing, jurnal luar dan dalam negeri, e­journals, bahan audio video), layanan antar perpustakaan, layanan e­library dengan perputakaan di fakultas/jurusan/prodi, rasio buku dengan jumlah mahasiswa memadai (1:10 sampai 1:20), rasio buku teks terbitan 5 tahun terakhir dibandingkan dengan total jumlah buku, waktu layanan perpustakaan menacapai 8 – 10 jam sehari, program pemeliharaan perpustakaan secara berkala (fumigasi, kebersihan), dan ruang diskusi untuk kelompok belajar mahasiswa. e. Memiliki ruang diskusi untuk kelompok belajar mahasiswa. f. Sistem Pembelajaran menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang objektif, adil dan akuntabel dicerminkan dari adanya evaluasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti. Standar 10. Suasana Akademik 10.1. Deskripsi Standar Suasana Akademik Suasana Akademik adalah kondisi yang dapat menumbuhkembangkan semangat peningkatan mutu akademik, interaksi di antara dosen dan mahasiswa, kuantitas dan kualitas kegiatan akademik, mendorong pengembangan profesionalisme,
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007 11 kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik serta penghormatan kepada kebenaran dan semangat belajar yang tidak kunjung padam. Suasana akademik harus dapat diamati dalam berbagai kegiatan akademik yang diprakarsai sendiri oleh dosen maupun mahasiswa. Prakarsa tersebut didorong dan difasilitasi oleh institusi berupa program­program yang kongkrit. 10.2. Elemen Penilaian a. Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan program institusi yang mendorong pengembangan suasana akademik dalam bentuk pemberian penghargaan bagi dosen dan mahasiswa. b. Perguruan tinggi melaksanakan program institusi yang terjadwal untuk meraih keunggulan akademik di dalam dan di luar kampus yang meningkatkan gairah dan suasana akademik. 1) Pelaksanaan program institusi yang terjadwal, berupa penyediaan dana oleh institusi, untuk meraih unggulan akademik didalam dan di luar kampus. 2) Pelaksanaan program institusi yang terjadwal, berupa penyelenggaraan seminar, lokakarya, simposium, demonstrasi/pameran, dan lomba karya ilmiah dosen dan mahasiswa. 3) Pelaksanaan program institusi yang terjadwal, berupa keikutsertaan dalam forum ilmiah di tingkat nasional dan internasional. Standar 11. Sistem Informasi 11.1. Deskripsi Standar Sistem Infromasi Perguruan tinggi harus memiliki sistem informasi yang disiapkan untuk mendukung pengelolaan dan peningkatan mutu program akademik. Sistem informasi dalam suatu perguruan tinggi minimal terdiri atas pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengambilan kembali data (retrieval), presentasi data dan informasi serta komunikasi dengan pihak berkepentingan yang dibangun secara terpusat di tingkat perguruan tinggi dan atau terdistribusi pada unit­unit terkait. Data dan informasi yang dikelola oleh perguruan tinggi dapat meliputi akademik, kemahasiswaan, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, administrasi dan keuangan serta data lain yang dianggap perlu untuk kepentingan berbagai pihak. Dalam berbagai hal, perguruan tinggi harus dapat memanfaatkan sistem informasi yang dimilikinya untuk memelihara komunikasi dan koordinasi internal serta kerjasama dengan institusi lain, pemerintah, alumni, perusahan/industri atau masyarakat luas.
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007 12 Berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat maka perguruan tinggi harus mampu melakukan pengelolaan yang profesional serta pemutahiran terhadap piranti keras dan lunak, sumber daya manusia serta organisasi pengelola untuk menjamin pertumbuhan sistem informasi yang telah dibangun tersebut. Perguruan tinggi juga harus menjamin akses bagi mahasiswa, staf dan sivitas akademika lainnya untuk memanfaatkan keberadaan sistem informasi tersebut melalui peraturan­peraturan yang transparan. 11.2. Elemen Penilaian a. Perguruan tinggi memiliki blue print yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi termasuk sistem yang mengatur aliran data, otorisasi akses data, dan sistem disaster recovery. b. Perguruan tinggi memiliki sistem pendukung pengambilan keputusan (decision support system) membantu pimpinan dalam melakukan perencanaan dan analisa evaluasi diri dengan lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih obyektif. c. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan perguruan tinggi, aset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, dosen dan tenaga pendukung. d. Perguruan tinggi memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber­sumber informasi ilmiah e. Perguruan tinggi memiliki kapasitas internet dengan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai. Standar 12. Sistem Penjaminan Mutu Internal 12.1. Deskripsi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan perguruan tinggi secara berkelanjutan, setiap perguruan tinggi harus memiliki sistem penjaminan mutu sebagai bagian dari sistem pengelolaan dan proses pelaksanaan program­program akademik. Sistem penjaminan mutu dibentuk ditingkat institusi dan dapat pula dikembangkan di tingkat fakultas/jurusan, sesuai dengan kebutuhan. Sistem penjaminan mutu internal pada suatu perguruan tinngi tercermin pada adanya pengorganisasian, dan manual mutu yang memuat pernyataan mutu sebagai komitmen institusi, kebijakan mutu, prosedur mutu instruksi kerja mutu. Perguruan tinggi harus menetapkan sasaran mutu yang harus dicapai oleh unit­unit kerja sesuai dengan kapasitas dan kinerja masing­masing. Perguruan tinggi juga harus memiliki mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan serta pengembangan sistem penjaminan mutu untuk
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007 13 menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan di tingkat nasional maupun internasional. Pelaksana monitoring dan evaluasi terhadap proses peningkatan mutu berkelanjutan dapat berkoordinasi dengan pelaksana audit internal, jika ada, untuk memberikan masukan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan perbaikan yang efektif. Perguruan tinggi harus memiliki sistem rekaman data dan informasi yang baik mengenai proses serta hasil pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Rekaman data dan informasi yang baik dimaksudkan untuk memungkinkan pelacakan kembali data dan informasi yang diperlukan serta memberikan peringatan dini kepada pihak yang melakukan tindakan perbaikan. Hasil­hasil seluruh sistem penjaminan mutu yang terdokumentasi dengan baik hendaknya digunakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program penjaminan mutu eksternal termasuk program untuk memperoleh akreditasi. 12.2. Elemen Penilaian a. Perguruan tinggi menjalankan sistem penjaminan mutu yang didukung dengan adanya bukti­bukti berupa manual mutu, dan pelaksanaannya. 1) Keberadaan Manual Mutu 2) Implementasi penjaminan mutu b. Perguruan tinggi menetapkan sasaran mutu, memonitor dan mengevaluasi pencapaiannya, minimal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. c. Perguruan tinggi merekrut calon mahasiswa yang bermutu. d. Perguruan tinggi memiliki daya tarik institusi bagi calon mahasiswa dari berbagai daerah di indonesia dan luar negeri. e. Perguruan tinggi memiliki rekaman data yang diolah menjadi informasi untuk memungkinkan pelacakan kembali data dan informasi yang diperlukan serta memberikan peringatan dini kepada pihak yang melakukan tindakan perbaikan. f. Perguruan tinggi memiliki komitmen institusi untuk menyediakan dana yang menjamin upaya peningkatan mutu internal serta akreditasi, secara terus menerus. Standar 13. Lulusan 13.1. Deskripsi Standar Lulusan Lulusan merupakan salah satu output langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Lulusan ini harus memiliki kompetensi akademik maupun soft skills sebagaimana dinyatakan oleh sasaran mutu serta dibuktikan oleh kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesinya. Perguruan tinggi berperan penting dalam melakukan analisis data akademik seluruh
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007 14 program studi yang menggambarkan kinerja perguruan tinggi secara keseluruhan untuk menilai karakteristik, profil dan pemetaan lulusan. Perguruan tinggi harus berupaya membantu lulusan mendapat pekerjaan dan meningkatkan interaksi antara lulusan dan institusi. Perguruan tinggi harus mempunyai mekanisme yang menjamin pemanfaatan hasil evaluasi dan pelacakan lulusan di tingkat institusi untuk pengembangan jurusan/program studi. 13.2. Elemen Penilaian a. Perguruan tinggi memiliki angka efisiensi edukasi yang ideal. b. Masa tunggu lulusan untuk bekerja relatif singkat. c. Perguruan tinggi memiliki upaya­upaya dalam melakukan pelacakan lulusan secara periodik. d. Perguruan tinggi memiliki mekanisme yang menjamin evaluasi hasil pelacakan lulusan digunakan sebagai umpan balik bagi institusi dalam menentukan kebijakan akademik e. Perguruan tinggi memberikan layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan Standar 14. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 14.1. Deskripsi Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan tinggi mendorong lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan peran dan fungsinya dalam memfasilitasi dan memberdayakan dosen untuk melakukan penelitian inovatif yang mempertimbangkan kearifan lokal serta pengabdian masyarakat yang tepat sasaran. Perguruan tinggi melakukan diseminasi dan promosi hasil­hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta upaya untuk pemerolehan hak atas kekayaan intelektual yang dilakukan lembaga, dosen, dan mahasiswa. Perguruan tinggi melakukan upaya­upaya memperoleh dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk kerjasama mutual benefit dengan berbagai institusi atau lembaga serta berbagai hibah kompetisi. Perguruan tinggi memiliki data dan informasi tentang publikasi karya ilmiah, hak paten, karya inovatif serta hasil­hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan lembaga, dosen, dan mahasiswa. 14.2 Elemen Penilaian a. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berisi ketentuan tentang prosedur standar perencanaan serta implementasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007 15 a. Pedoman pengelolaan penelitian yang dikembangkan oleh institusi dan dipublikasikan, mencakup beberapa aspek berikut. 1) Kebijakan dasar penelitian yang meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi, penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intektual 2) Rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan, peraturan pengusulan proposal dan pelaksanaan penelitian, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian 3) Monitoring dan evaluasi untuk penjaminan mutu penelitian 4) Pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat dan industri b. Pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan oleh institusi dan dipublikasikan, mencakup beberapa aspek berikut. 1) Kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang meliputi antara lain: visi dan misi, pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, paten dan hak atas kekayaan intektual. 2) Rencana dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup agenda tahunan, peraturan pengusulan proposal dan pelaksanaan, keterlibatan mahasiswa. 3) Monitoring dan evaluasi untuk penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat. 4) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh masyarakat dan industri. c. Publikasi hasil­hasil penelitian *) 1) Dipublikasikan dalam jurnal yang memiliki reputasi dan prosiding ilmiah internasional. 2) Dipublikasikan dalam jurnal dan prosiding ilmiah nasional terakreditasi. d. Pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penelitian. e. Penghargaan karya inovatif dosen dan/ mahasiswa dalam 5 tahun terakhir. f. Jumlah dosen yang menulis buku ajar yang diterbitkan selama 5 tahun terakhir b. Perguruan tinggi memfasilitasi agar karya­karya ilmiah dosen memperoleh paten/hak cipta c. Perguruan tinggi memacu dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat per tahun
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007 16 Standar 15. Program studi 15.1. Deskripsi Standar Program Studi Perguruan tinggi memiliki pedoman pembukaan dan penutupan program studi yang mencakup studi kelayakan yang mengacu statuta dan anggaran dasar, renstra, ketentuan/peraturan perundang­undangan yang berlaku serta prosedur yang jelas. Perguruan tinggi mendorong program studi untuk mencapai pengakuan publik dalam bentuk pencapaian akreditasi nasional maupun internasional. 15.2. Elemen Penilaian a. Perguruan tinggi memiliki pedoman pembukaan dan penutupan program studi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dan dapat diakses dengan mudah. b. Perguruan tinggi memiliki data dan informasi mutakhir tentang peringkat serta masa berlaku akreditasi nasional/ internasional dari semua program studi. c. Jumlah program studi sarjana (untuk universitas, institut, dan sekolah tinggi) dan program diploma III (untuk akademi dan politeknik) terakreditasi A
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007 17 BAB III. PROSEDUR AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi institusi perguruan tinggi dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang memahami hakekat penyelenggaraan perguruan tinggi. Tim asesor dimaksud terdiri atas pakar­ pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan perguruan tiggi. Semua perguruan tinggi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN­PT terhadap perguruan tinggi negeri dan swasta yang dapat berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut. 1. BAN­PT memberitahu perguruan tinggi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi institusi. 2. Perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada BAN­PT untuk diakreditasi dengan melampirkan persyaratan eligibilitas yaitu: a. SK Pendirian Institusi PT b. AD/ART atau Statuta. c. Renstra/RIP/RJP d. Sistem Penjaminan Mutu dan laporan hasil evaluasi­diri institusi. e. Laporan monitoring dan evaluasi institusi. f. Informasi tentang izin operasional program studi. g. Informasi tentang alokasi dana untuk penjaminan mutu. h. Informasi tentang jumlah seluruh program studi dan jumlah program studi yang masih nterakteditasi. 3. BAN­PT mengkaji permohonan dan laporan hasil evaluasi­diri berdasarkan persyaratan awal (elijibilitas). 4. Jika telah memenuhi persyaratan awal, BAN­PT mengirimkan instrumen akreditasi kepada institusi terkait setelah rangkuman hasil evaluasi­diri dinilai memenuhi syarat.
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007 19 5. Perguruan tinggi menyusun portofolio sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Penyusunan Portofolio Institusi Perguruan Tinggi. 6. Perguruan tinggi mengirimkan portofolio tersebut beserta lampiran­ lampirannya kepada BAN­PT. 7. BAN­PT memverifikasi kelengkapan portofolio tersebut. 8. BAN­PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas tiga sampai tujuh orang pakar sejawat yang memahami pengelolaan perguruan tinggi. 9. Setiap asesor secara mandiri menilai portofolio (asesmen kecukupan) selama satu bulan di tempat masing­masing. 10. BAN­PT mengundang tim asesor untuk mendiskusikan dan menyepakati hasil penilaian dokumen. Hasil kesepakatan digunakan sebagai bahan asesmen lapang. 11. Tim asesor melakukan asesmen lapang ke lokasi perguruan tinggi selama 3 atau 5 hari. 12. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapang kepada BAN­PT paling lama seminggu setelah asesmen lapang. 13. BAN­PT memvalidasi laporan tim asesor. 14. BAN­PT menetapkan hasil akreditasi pergutuan tinggi. 15. BAN­PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada pergutuan tinggi yang bersangkutan. BAN­PT menerima dan menanggapi keluhan atau pengaduan dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses maupun hasil penilaian. Prosedur akreditasi perguruan tinggi tersebut digambarkan pada Bagan 1.2.
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007 20 BAN­PT • Mengembangkan perangkat instrumen • Mngumumkan pelaksanaan AIPT • Mengkaji usul dan persyaratannya • Menyetujui usul • Pengiriman instrumen akreditasi kepada perguruan tinggi • Verifikasi dokumen akreditasi perguruan tinggi • Menunjuk tim asesor Mengundang tim asesor untuk menyepakati hasil penilaian mandiri Pengamatan • Verifikasi laporan asesmen lapang. • Melaporkan hasil verifikasi kepada Sidang Pleno BAN­ PT PERGURUAN TINGGI TIM ASESOR • Memenuhi syarat kelayakan • Menyampaikan usul akreditasi • Menyusunan portofolio • Menyampaikan dokumen akreditasi kepada BAN­PT • Menilai dokumen akreditasi secara mandiri • Menyusun dan menyampaikan laporan penilaian mandiri kepada BAN­ PT • Menyepakati hasil asesmen lapang kelompok asesor Asesmen lapang dan penyusunan/penyampaian laporan asesmen lapang kelompok kepada BAN­PT • Menetapkan Keputusan Akreditasi. • Mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat terkait • Menyampaikan sertifikasi akreditasi kepada perguruan tinggi Bagan 1.2. Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007 21 
Fly UP