...

Perwakilan Khusus Sekjen PBB menghimbau

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Perwakilan Khusus Sekjen PBB menghimbau
Jakarta
Perwakilan Khusus Sekjen PBB menghimbau Indonesia untuk
membangun mekanisme yang kuat untuk menghapuskan
kekerasan terhadap anak
SIARAN MEDIA
26 Februari 2015 | Jakarta, Indonesia – Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB
dalam hal Kekerasan Terhadap Anak, Marta Santos Pais, hari ini menyampaikan
penghargaan kepada Pemerintah Indonesia yang telah menyertakan upaya mengatasi
kekerasan terhadap anak di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019.
“Kekerasan terhadap anak adalah fenomena global. Ini terjadi di semua negara di seluruh
lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia. Kekerasan terhadap anak sering kali
tersembunyi, dan di banyak kasus dibenarkan,” Ibu Santos Pais mengatakan.
“Tapi saya ingin memperjelas satu hal,” tambahnya. “Kekerasan terhadap anak tidak pernah
bisa dibenarkan dan semua kekerasan terhadap anak bisa dihindari secara efektif. Dengan
kemauan politik yang kuat, mobilisasi yang luas, dan tindakan yang tegas, kekerasan
terhadap anak bisa diakhiri.”
Dalam kunjungannya selama seminggu di Jakarta, Ibu Santos Pais mendorong Pemerintah
untuk membangun mekanisme yang kuat untuk memastikan implementasi tujuan-tujuan
RPJMN yang efektif dan sistem akuntabilitas dan pengawasan yang jelas, serta
mengalokasikan anggaran yang memadai di semua sektor dalam upaya mencegah dan
menangani kekerasan terhadap anak di Indonesia.
Dia juga menyatakan harapannya bahwa Indonesia akan berada di garis depan gerakan
menghapus kekerasan terhadap anak, yang akan menjadi bagian penting dalam
Sustainable Development Goals (SDG) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Draf
SDG menyertakan beberapa target yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan terhadap
anak perempuan dan laki-laki, termasuk praktek-praktek yang membahayakan anak seperti
perkawinan usia anak dan mutilasi alat kelamin perempuan.
“Saya ingin mengundang Indonesia untuk mengambil posisi pemimpin dan menjadi menara
suardi kawasan ini dalam membentuk kebijakan dan agenda keseluruhan untuk mengakhiri
kekerasan terhadap anak,” ujarnya.
Untuk mencapai tujuan ini, Ibu Santos Pais merekomendasikan penyelesaian dari Strategi
dan Rencana Aksi Nasional tentang kekerasan terhadap anak, dengan menggarisbawahi
bahwa 90 negara di dunia telah memiliki strategi dan rencana aksi tentang hal ini. Bagian
penting dari kesuksesan langkah ini adalah dengan melibatkan orang muda atau anak-anak
dalam pengembangan dan implementasinya.
Lebih lanjut, dia menyambut langkah Indonesia yang telah melarang segala bentuk
kekerasan terhadap anak termasuk di institusi, di masyarakat, dan di sekolah. Namun, ia
menyayangkan bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara jelas
melarang hukuman fisik di dalam rumah tangga. Ia mendorong Pemerintah untuk
UN Information Centre in Jakarta | Gedung Menara Thamrin, Lantai 3A Jalan M.H. Thamrin, Kav. 3
+62 21 3983 1011, fax: +62 21 3983 1014, [email protected], www.unic-jakarta.org, @UNIC_Jakarta
bergabung dengan 45 negara yang telah memiliki undang-undang yang secara
komprehensif melarang kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun.
Mengacu pada pelajaran yang didapatkan dari negara lain, Ibu Santos Pais menekankan
pentingnya memulai pembahasan terbuka di masyarakat tentang dampak negatif dari
kekerasan terhadap anak.
“Misalnya di Swedia – yang merupakan negara pertama yang melarang kekerasan terhadap
anak di tahun 1979 – perundang-undangan yang baru disertai dengan diskusi yang intensif
tentang bagaimana perilaku kekerasan terhadap anak bisa dihindari. Lebih jauh lagi,
keluarga membutuhkan dukungan untuk mengetahui bagaimana membesarkan anak
dengan baik tanpa menggunakan kekerasan,” ujarnya.
Saat ini tidak ada data nasional yang memberikan gambaran seberapa parahnya kekerasan
terhadap anak di Indonesia. Namun studi yang telah ada menunjukkan bahwa kekerasan
adalah realitas yang tersembunyi yang dialami oleh banyak sekali dari seluruh anak
Indonesia yang berjumlah 80 juta orang.
Menurut Global School-based Student Health Survey (GSHS), atau survei kesehatan global
berbasis sekolah, di tahun 2007 sekitar 40 persen murid berusia 13-15 tahun di Indonesia
melaporkan telah diserang secara fisik selama 12 bulan terakhir di sekolah mereka. Ini
adalah salah satu angka yang tertinggi di Indonesia. Setengah dari anak-anak yang disurvei
melaporkan telah mengalami perundungan (bully) di sekolah, sementara 56 persen anak
laki-laki dan 29 persen anak perempuan di institusi – termasuk panti asuhan, pusat
rehabilitasi, pesantren dan asrama serta tempat tahanan anak-anak – melaporkan telah
mengalami kekerasan fisik. Namun hanya sedikit dari anak-anak yang menjadi korban
kekerasan di Indonesia mendapatkan bantuan profesional.
Selama kunjungannya ke Indonesia yang dimulai hari Senin, Ibu Marta Santos Pais telah
bertemu dengan anggota DPR Ledia Hanifa dan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional Andrinof Chaniago. Dia juga berpartisipasi dalam diskusi tentang kekerasan
terhadap anak bersama perwakilan dari BAPPENAS. Dia juga berbicara di Universitas
Indonesia dan bertemu dengan beberapa organisasi kemasyarakatan serta organisasi
orang muda. Pada hari Jumat dia akan berpartisipasi dalam dialog bersama ASEAN
Commission on the Rights of Women and Children (Komisi ASEAN tentang Hak
Perempuan dan Anak)
Tentang Marta Santos Pais
Marta Santos Pais ditunjuk menjadi Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal dalam hal Kekerasan
terhadap Anak pada bulan September 2009. Dengan lebih dari 30 tahun pengalaman di bidang hak
asasi manusia, dan keterlibatan di Persatuan Bangsa-Bangsa serta proses antar-pemerintahan, dia
memajukan tindakan pencegahan dan mengakhiri semua bentuk kekerasan terhadap anak di sistem
peradilan, rumah tangga, tempat rawatan alternatif, sekolah serta masyarakat. Sebelum
pengangkatannya ke posisi Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal dalam hal Kekerasan Terhadap
Anak, Marta Santos Pais adalah direktur UNICEF Innocenti Research Centre sejak 2001. Dia
bergabung dengan UNICEF pada tahun 1997 sebagai Direktur Evaluasi, Kebijakan dan
Perencanaan. Sebelumnya dia adalah Rapporteur dari Komite Hak-hak Anak dan Wakil Ketua
Komite Koordinasi Kebijakan Anak di Dewan Eropa.
Untuk informasi lebih lanjut: www.srsg.violenceagainstchildren.org atau
facebook.com/martasantospaispage atau twitter.com/srsgvac
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Michael Klaus, UNICEF Indonesia, + 62 8111 669033, [email protected]
Devi Asmarani, UNICEF Indonesia, + 62 816 716913, [email protected]
UN Information Centre in Jakarta | Gedung Menara Thamrin, Lantai 3A Jalan M.H. Thamrin, Kav. 3
+62 21 3983 1011, fax: +62 21 3983 1014, [email protected], www.unic-jakarta.org, @UNIC_Jakarta
Fly UP