...

PERATURAN PENGUASA PERANG

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PERATURAN PENGUASA PERANG
www.hukumonline.com
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1961
TENTANG
BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG TERTINGGI DI DAERAHDAERAH TERTENTU BERHUBUNG DENGAN PERUBAHAN TINGKATAN KEADAAN BAHAYA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI,
Menimbang:
a.
bahwa berhubung dengan adanya perubahan tingkatan keadaan bahaya di beberapa daerah,
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 1960, maka perlu menentukan
berlakunya beberapa peraturan dan tindakan Penguasa Perang Tertinggi di daerah-daerah itu, dengan
maksud untuk menghindari adanya kehampaan hukum dalam masa peralihan perubahan tingkatan
keadaan bahaya yang tersebut di atas;
b.
bahwa berhubung dengan kedudukan peraturan dan tindakan itu, maka ketentuan yang dimaksudkan di
atas, perlu ditetapkan oleh Penguasa Perang Tertinggi yang melakukan penguasaan keadaan darurat sipil
pusat, penguasaan keadaan darurat militer pusat dan penguasaan keadaan perang pusat untuk daerahdaerah yang bersangkutan;
Mengingat:
1.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 1960 berhubungan dengan Nomor 3 Tahun
1960 dan Nomor 315 Tahun 1959;
2.
Pasal 22 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 35 ayat (3), (4) dan (5) ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139 - Tambahan
Lembaran-Negara Nomor 1908) tentang keadaan Bahaya, sebagaimana telah diubah kemudian dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 52 Tahun 1960 (Lembaran Negara
Tahun 1960 Nomor 170 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 21) yang masing- masing telah menjadi
Undang-undang karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961. Nomor 3
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN TENTANG BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG
TERTINGGI DI DAERAH-DAERAH TERTENTU BERHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN TINGKATAN
KEADAAN BAHAYA.
Pasal 1
Peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang hanya berlaku di daerah-daerah yang
berlangsung dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, yang tersebut di bawah ini:
Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 13) tentang
1/3
www.hukumonline.com
Tanaman tebu rakyat untuk pabrik-pabrik gula dalam tahun giling 1961, dan semua ketentuan pelaksanaannya,
dipertahankan berlakunya di Daerah Istimewa Yogyakarta, daerah-daerah tingkat II Bojonegoro, Tuban,
Lamongan, Pemekasan, Sampang, Sumenep dan Bangkalan untuk selama enam bulan, mulai pada tanggal 1
April 1961 sampai dengan tanggal 30 September 1961.
Pasal 2
Peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang hanya berlaku di daerah-daerah yang
berlangsung dalam keadaan perang, yang tersebut di bawah ini:
1.
Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 2 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 64Tambahan Lembaran Negara Nomor 1995) tentang Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan
Angkatan Udara dalam keadaan perang;
2.
Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 Tahun 1960 (Lembaran- Negara Tahun 1960 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2014) tentang Pencegahan pemogokan dan/atau penutupan (lock
out) di perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan yang vital. dan semua ketentuan
pelaksanaannya, dipertahankan berlakunya di Daerah tingkat I Riau dan Daerah tingkat II (Kabupaten)
Surabaya untuk selama enam bulan, mulai pada tanggal 1 April 1961 sampai dengan tanggal 30
September 1961.
Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1961.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 23 Maret 1961
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENGUASA
PERANG TERTINGGI,
Ttd.
SUKARNO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 23 Maret 1961
SEKRETARIS NEGARA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 30
2/3
www.hukumonline.com
PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
NOMOR 9 TAHUN 1961
TENTANG
BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG TERTINGGI DI DAERAHDAERAH TERTENTU BERHUBUNG DENGAN PERUBAHAN TINGKATAN KEADAAN BAHAYA
PENJELASAN UMUM
Berhubung dengan adanya perubahan tingkatan keadaan bahaya dibeberapa daerah sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 353 tahun 1960, yang mulai berlaku nanti pada tanggal 1
April 1961, maka perlu menentukan berlakunya beberapa peraturan dan tindakan Penguasa Perang Tertinggi di
Daerah-daerah itu yang pada tanggal 31 Maret 1961 masih berlaku, dengan maksud untuk menghindari adanya
kehampaan hukum dalam masa peralihan perubahan tingkatan keadaan yang tersebut di atas. Peraturan dan
tindakan-tindakan tersebut dikeluarkan atas dasar kewenangan Presiden sebagai Penguasa Darurat Sipil
Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat, yang memakai penamaan umum "Penguasa
Perang Tertinggi"
tergantung dari pada tingkatan keadaan bahaya yang berlangsung disuatu daerah dan kewenangan yang
diberikan oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Keadaan Bahaya, sehingga
sudah selayaknya apabila Presiden selaku Peguasa Darurat Sipil Pusat/ Penguasa Darurat Militer Pusat
Penguasa Perang Pusat atau penamaan umumnya "Penguasa Perang Tertinggi" sendiri yang menentukan
tentang berlakunya peraturan/ tindakan Penguasa Perang Tertinggi tersebut yang masih berlaku pada tanggal
31 Maret 1961:
1.
Kedudukan peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang berlaku untuk Daerah-daerah yang
berlangsung dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, bagi daerah yang pada tanggal 1 April
1961, diturunkan tingkatan keadaan bahayanya dari keadaan darurat militer menjadi keadaan darurat
sipil.
2.
Kedudukan peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang hanya berlaku untuk daerah-daerah yang
berlangsung dalam keadaan perang bagi daerah yang pada tanggal 1 April 1961, diturunkan tingkatan
keadaan bahayanya dari keadaan perang menjadi keadaan darurat militer.
ad1. Peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang berlaku untuk daerah-daerah yang
berlangsung dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang. Bagi daerah-daerah yang
diturunkan keadaan bahayanya dari keadaan darurat militer menjadi keadaan darurat sipil, yaitu di
Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah-daerah tingkat II Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Pamekasan,
Sampang, Sumenep dan Bangkalan, dipertahankan berlakunya untuk selama enam bulan mulai
tanggal 1 April 1961 sampai dengan tanggal 30 September 1961 (berdasarkan pasal 22 ayat (3),
(4) dan (5) ketentuan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Keadaan Bahaya);
ad2. Peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang hanya berlaku untuk daerah-daerah dalam
keadaan perang, bagi daerah-daerah yang diturunkan keadaan bahayanya dari keadaan perang
menjadi keadaan darurat militer, yaitu Daerah tingkat I Riau dan Daerah tingkat II (Kabupaten)
Surabaya dipertahankan berlakunya untuk selama enam bulan, mulai pada tanggal 1 April 1961
sampai dengan tanggal 30 September 1961 (berdasarkan pasal 35 ayat (3), (4) dan (5) ketentuan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Keadaan Bahaya).
Selanjutnya tidak memerlukan penjelasan pasal demi pasal.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2165
3/3
Fly UP