...

silahkan klik di sini untuk mengakses buku.

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

silahkan klik di sini untuk mengakses buku.
Editor
Marcus Colchester
Sophie Chao
Editor
Marcus Colchester
Sophie Chao
Kata Pengantar
Myrna A. Safitri
BERAGAM JALUR
MENUJU KEADILAN
BERAGAM JALUR
MENUJU KEADILAN
PLURALISME HUKUM DAN HAK-HAK
MASYARAKAT ADAT DI ASIA TENGGARA
Editor
Marcus Colchester
Sophie Chao
Kata Pengantar
Myrna A. Safitri
Beragam jalur menuju keadilan: Pluralisme hukum dan hak-hak masyarakat
adat di Asia Tenggara / Editor: Marcus Colchester & Sophie Chao. –Ed.1.
–Jakarta: Epistema Institute, AIPP, FPP, RRI, RECOFTC, 2012
xxiv, 202 hlm. : ill. : 21x14,8 cm.
ISBN 978-602-19461-2-1
Beragam jalur menuju keadilan:
Pluralisme hukum dan hak-hak masyarakat adat di Asia Tenggara
Hak cipta © Epistema Institute, AIPP, FPP, RRI, RECOFTC, 2012
Editor:
Marcus Colchester & Sophie Chao
Kontributor:
Ramy Bulan, Jennifer Corpuz, Amity Doolittle, Devasish Roy, Myrna Safitri,
Gam Shimray, Prasert Trakansuphakon, Emil Ola Kleden
Pracetak:
Epistema
Penerbit:
Epistema Institute
Jl. Jati Mulya IV No. 23, Jakarta 12540
Telepon: 021-78832167, Faksimile: 021-7823957
E-mail: [email protected], Website: http://www. epistema.or.id
Bekerja sama dengan
Asia Indigenous People Pact (AIPP)
Forest Peoples Programme (FPP)
The Center for People and Forests (RECOFTC)
Rights and Resources Institute (RRI)
Isi dari buku ini dapat diperbanyak dan didistribusikan untuk keperluan
nonkomersial dengan terlebih dulu melakukan pemberitahuan kepada
para pemegang hak cipta, dan dengan menyebutkan tulisan yang dipakai
sebagai sumber referensi serta mencantumkan penulisnya.
iv
DAFTAR ISI
Ucapan Terima Kasih……………………………………..…………......
Kata Pengantar: Negara dan pluralisme hukum - Kebijakan
pluralisme hukum di Indonesia pada masa kolonial
dan masa kini
Myrna A Safitri……………………………………………………..............
1. Beragam jalur menuju keadilan: Pluralisme hukum
dan hak-hak masyarakat adat di Asia Tenggara; Sebuah
Awalan
Marcus Colchester………………………………………………………........
2. Pluralisme hukum di Sarawak: Sebuah pendekatan
terhadap hukum adat dalam Konstitusi Federal
dengan menggunakan konsep yang dikembangkan
oleh masyarakat adat sendiri
Ramy Bulan………………………………………………......……...............
3. Pluralisme hukum: Pengalaman Filipina
Jennifer Corpuz………………………….………………………................
4. Hak-hak masyarakat asli atas tanah adat di Sabah,
Malaysia 1881-2010
Amity Doolittle…………..………………………………….……...............
vii
ix
1
33
69
83
5. Penegasan hak-hak atas tanah adat di Chittagong Hill
Tracts, Bangladesh: Berbagai tantangan bagi pluralisme
hukum dan pluralisme yuridis
Devasish Roy….…………………………………………………................. 117
v
Beragam jalur menuju keadilan
6. Masyarakat adat dan proyek pembangunan di Merauke:
Medan ketegangan antara berbagai sistem hukum
Emil Ola Kleden…………………………………………………................. 143
7. Menjamin kepastian hak melalui pluralisme hukum:
Pengelolaan lahan komunal di kalangan Masyarakat
Adat Karen di Thailand
Prasert Trakansuphakon…................................................................. 155
Daftar pustaka …..…...…………………………………………................ 187
Tentang para penulis.......................................................................... 199
vi
UCAPAN TERIMA KASIH
N
askah ini merupakan hasil kerja sama banyak pihak. Kami
ingin mengucapkan terima kasih secara khusus pada Yam
Malla, James Bampton, Panisara Panupitak, dan Ganga Dahal dari
the Centre for People and Forests (RECOFTC) yang telah memberi
kesempatan bagi kami untuk bekerja sama dalam program yang
terkait dengan penerbitan buku ini. Kami juga mengucapkan
terima kasih kepada Naomi Basik, Nayna Jhaveri, Arvind Khare,
dan Augusta Molnar dari the Rights and Resources Group yang
telah memberikan dukungan dana. Bersama-sama dengan para
penulis yang terlibat dalam penulisan buku ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak lain yang
telah membantu mengembangkan gagasan penulisan buku ini
selama lokakarya yang diselenggarakan di Bangkok pada bulan
September 2010. Para peserta lokakarya tersebut adalah Rival
G. Ahmad, Andiko, Dahniar Andriani, James Bampton, Toon De
Bruyn, Ramy Bulan, Johanna Cunningham, Ganga Dahal, Amity
Doolittle, Christian Erni, Taqwaddin Husein, Nayna Jhaveri, Seng
Maly, Bediona Philipus, Anchalee Phonklieng, Kittisak Rattanakrajangsri, Raja Devasish Roy, Chandra Roy, Myrna Safitri, Gam
Shimray, Rukka Sombolinggi, Somying Soontornwong, Suon
Sopheap, Jennifer Corpuz, Prasert Trakansuphakon, dan Yurdi
Yasmi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Professor
Philip Lewes dari Oxford University yang bersedia meninjau
bagian pendahuluan dari buku ini.
Marcus Colchester dan Sophie Chao
Editor
vii
KATA PENGANTAR
Negara dan pluralisme hukum:
Kebijakan pluralisme hukum di Indonesia
pada masa kolonial dan masa kini
Myrna A. Safitri1
Pendahuluan
uku ini menjabarkan pengalaman berbagai negara di
Asia dalam mengkonstruksikan relasi hukum negara dan
hukum rakyat. Membacanya akan membuat kita menyadari
bahwa persoalan pluralisme hukum bukan milik eksklusif
Indonesia. Perspektif komparatif terhadap pluralisme hukum
yang dipaparkan melalui sejumlah artikel dalam buku ini pada
ujungnya membawa kita pada pertanyaan: Seberapa jauh
upaya-upaya membangun kesadaran adanya sistem normatif
yang beragam di aras legislasi dan peradilan pada akhirnya
mampu melindungi hak-hak masyarakat hukum adat?
Secara sederhana, pluralisme hukum acap dipahami sebagai
situasi di mana arena sosial tidak hanya diisi oleh hukum negara,
tetapi juga dipenuhi dengan berbagai sistem normatif yang dapat
menimbulkan harmoni sekaligus ketegangan. Di Indonesia, apa
yang telah dikonseptualisasikan mengenai pluralisme hukum
ini mendukung kebutuhan kelompok masyarakat hukum adat
dan para pendampingnya untuk melindungi hak-hak mereka
yang terancam oleh negara. Dipelopori oleh Perkumpulan
untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis
(HuMa) dan mitra-mitranya, sejak awal tahun 2000 kalangan
pendamping hukum rakyat marak memanfaatkan konsep
B
Direktur Eksekutif Epistema Institute, pendiri dan anggota Perkumpulan HuMa,
([email protected]).
1
ix
Myrna A. Safitri
pluralisme hukum ini sebagai alat advokasi. Advokasi ini
dilandasi asumsi bahwa praktik penerapan dan penegakan
hukum oleh institusi negara telah menafikan perlindungan hakhak masyarakat yang beroleh legitimasinya dari sistem normatif
nonnegara, terutama adat.
Lebih sepuluh tahun berselang, sejumlah legislasi di daerah
muncul untuk memberikan pengakuan terhadap masyarakat
hukum adat dan wilayah adatnya. Demikian pula, masa ini
menandai kebangkitan institusi adat di berbagai wilayah.
Keaktifan para pendamping hukum rakyat, menguatnya
gerakan masyarakat adat, otonomi daerah dan berkembangnya
diskursus pluralisme hukum di kalangan akademisi dan aktivis
-- secara bersama-sama atau tidak -- menyumbang pada
situasi ini. Namun, kita perlu mengetahui bagaimana negara
di sepanjang sejarahnya menyusun kebijakan hukum terhadap
situasi hukum yang pluralistik ini.
Tulisan ini mendiskusikan masalah tersebut dengan
mendiskusikan tiga pokok bahasan. Memulai bagian pertama,
saya mendiskusikan pandangan konseptual terhadap pluralisme
hukum. Kedua adalah bagian yang menjelaskan kebijakan hukum
kolonial Hindia Belanda terkait dengan relasi antara hukum
serta kebijakan hukum khusus untuk penguasaan negara dan
rakyat pribumi atas tanah. Bagian ketiga menjelaskan bagaimana
hukum nasional mengkonstruksikan pluralisme hukum seperti
yang terwujud dalam legislasi agraria nasional dan dalam
legislasi daerah dengan latar sosial-politik desentralisasi dan
otonomi khusus.
Mengkonseptualisasi pluralisme hukum
Marc Galanter, pada tahun 1981, menulis artikelnya yang
tersohor berjudul ‘Justice in many rooms: Court, private
ordering, and indigenous law’ dalam Journal of Legal Pluralism
19/1981. Mendukung John Griffiths,2 Galanter menyangkal
2
x
Griffiths, J. 1986. “What is legal pluralism?” Journal of Legal Pluralism 24.
Kata pengantar
paradigma sentralisme hukum yang memandang keadilan
hanya dapat diproduksi atau paling tidak didistribusikan oleh
negara melalui perangkat hukum dan institusinya. Sentralime
hukum memercayai keadilan menyebar secara sentrifugal
dari negara dengan perangkat norma dan institusinya ini.
Tesis sentrifugalitas keadilan ini mengasumsikan bahwa
lapangan sosial adalah arena hampa norma. Namun, dikatakan
oleh Galanter, lapangan sosial sejatinya tersusun atas lapislapis arena normatif yang semi otonom, saling berkait.3 Di
arena inilah, yang dalam bahasa Sally Falk Moore dinyatakan
sebagai bidang sosial semi-otonom (semi-autonomous social
field), hukum dalam berbagai sistem normatif itu diproduksi,
dilaksanakan dan ditegakkan.4
Konsisten dengan konsep di atas, pluralisme hukum
hakikatnya adalah situasi yang berlangsung di manapun.
Mengawali tulisannya yang kritis mengenai pluralisme hukum,
Brian Z. Tamanaha mengatakan: Legal pluralism is everywhere.5
Di setiap arena sosial kita dapat menemukan keragaman sistem
normatif. Namun, apa yang menjadikan pluralisme hukum
penting dikaji menurut Tamanaha bukanlah semata karena
keragaman sistem normatif itu, melainkan karena fakta dan
potensinya untuk saling berkompetisi hingga menciptakan
ketidakpastian. Situasi ketidakpastian inilah yang dimanfaatkan
oleh berbagai pihak untuk meraih keuntungan dengan
menjadikan kelompok lain yang mempunyai basis klaim pada
sistem normatif yang berbeda tersingkirkan.6
Tamanaha mengangkat persoalan ketidakpastian hukum
sebagai argumen mengapa kita perlu mengkaji pluralisme
3
Galanter, M. 1981, “Justice in many rooms: Court, private ordering, and
indigenous law”. Journal of Legal Pluralism 19: 27.
4
Moore, S.F. 1978/2000. Law as process: An anthropological approach (New
Introduction). Hamburg: LIT, hlm. 54-81.
5
Tamanaha, B. Z. 2008. “Understanding legal pluralism: Past to present, local to
global”. Sydney Law Review 30: 375-411.
6
Ibid, hlm. 375.
xi
Myrna A. Safitri
hukum. Ini mencerminkan pandangan seorang yuris, yang
memandang bahwa kepastian hukum menjadi cita-cita
ideal. Saya berpendapat bahwa pokok soalnya bukan pada
ketidakpastian itu, melainkan adanya relasi kekuasaan yang
asimetris pada eksponen berbagai sistem hukum. Para aktor dan
relasi kuasa yang semacam inilah yang menyebabkan dominasi
suatu sistem hukum pada sistem lainnya dimungkinkan terjadi.
Dominasi yang saya maksud di sini berlangsung pada berbagai
bentuk: diskursus, kebijakan, dan aksi. Tentu, tidak dapat
dihindari bahwa ketika kita percaya ada dominasi dengan
berbagai bentuknya itu, kita perlu menyadari bahwa dominasi
itu dimungkinkan ketika ada relasi kekuasaan yang asimetris
antara berbagai eksponen sistem normatif tersebut.
Dalam situasi kekinian, pada banyak bidang kehidupan,
negara adalah eksponen terkuat. Dengan demikan, maka kita
perlu melihat bagaimana hukum negara ini mengatasi sistemsistem normatif lainnya. Saya sepakat bahwa kajian pluralisme
hukum memandang penting keberadaan berbagai sistem
normatif di luar negara. Namun, saya juga berpendapat bahwa
pluralisme hukum bukan kajian mengenai satu sistem hukum
nonnegara. Jika kita hanya mengkaji hukum adat atau hukum
agama semata, maka itu bukan kajian pluralisme hukum. Kajian
pluralisme hukum adalah kajian mengenai relasi berbagai
sistem hukum. Termasuk dalam kajian ini adalah implikasinya
pada terjadinya integrasi dan konflik antara sistem-sistem
hukum.
Ketika integrasi hukum nonnegara ke dalam hukum negara
terjadi melalui sejumlah kondisi pengakuan negara terhadap
hukum-hukum di luarnya, maka apa yang disebut John Griffiths
sebagai pluralisme hukum yang lemah (weak legal pluralism)
terjadi.7 Dengan konsep ini, maka bagian-bagian selanjutnya
dalam tulisan ini membahas bagaimana institusi negara di masa
kolonial dan di masa kini di Indonesia menyusun kebijakannya
7
Griffiths, J. 1986: 6-8.
xii
Kata pengantar
terhadap situasi hukum yang pluralistik, seberapa jauh
pluralisme hukum yang lemah dapat ditemukan.
Dualisme hukum tanah di masa kolonial: Membaca kembali
perdebatan Mazhab Leiden dan Utrecht tentang Deklarasi
Domein
Persoalan dan kebutuhan akan pluralisme hukum biasanya
muncul ketika ada anasir norma asing yang masuk ke dalam
kehidupan suatu masyarakat. Keadaan ini menyebabkan sistem
hukum masyarakat itu harus berhadapan, dan tidak jarang
berkontestasi, dengan anasir norma asing tersebut. Selanjutnya,
hal ini mengakibatkan munculnya rasa keterancaman kolektif
terhadap identitas dan kedaulatan, yang salah satunya dicirikan
dari keberadaan dan kemampuan sistem hukum masyarakat
tersebut untuk mengatur diri dan wilayahnya. Di berbagai
negara Asia, Afrika dan Amerika Latin, anasir normatif asing
itu adalah hukum-hukum kolonial yang diterapkan oleh
negara-negara penjajah di wilayah koloninya. Hukum-hukum
kolonial itu berhadapan dengan hukum-hukum lokal. Di sinilah
dualisme hukum yang perlu dibaca sebagai persinggungan dua
sistem normatif yang berbeda mulai muncul dan dirasakan
menimbulkan persoalan kompleksitas dalam tata hukum di
negara koloni.
Di Hindia Belanda, kebijakan menata hukum di wilayah
koloni secara sistematik dilakukan pada tahun 1840-1860.
Wignjosoebroto menyatakan bahwa kebijakan yang dikenal
dengan sebutan de bewuste rechtspolitiek berefek ganda:
membatasi kekuasaan dan kewenangan raja dan aparat eksekutif
atas wilayah jajahan dan mengupayakan perlindungan hukum
bagi seluruh penduduk.8 Inilah untuk pertama kalinya prinsip
negara hukum diterapkan di Hindia Belanda. Pemberlakukan
Konstitusi Hindia Belanda (Regerings Reglement, RR) pada tahun
8
Wignjoseobroto, S. 1995. Dari hukum kolonial ke hukum nasional: Dinamika
sosial-politik dalam perkembangan hukum di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, hlm. 19-20.
xiii
Myrna A. Safitri
1840 adalah penanda dimulainya era pelaksanaaan kebijakan
(negara) hukum secara sistematik di Hindia Belanda. Pasal 75
RR memberikan justifikasi pada berlakunya dualisme hukum,
terutama di ranah perdata. Penduduk pribumi dan kelompok
Timur Asing menjalankan hukumnya sendiri (hukum adat dan
agama), demikian pula golongan penduduk Eropa (hukum Barat).
Namun, perlu disadari bahwa kepentingan kaum liberal
sangat mendominasi kebijakan hukum Hindia Belanda itu.
Pembatasan kekuasaan negara dan adanya kepastian hukum
yang sama bagi seluruh penduduk menjadi cita-cita kaum liberal
di negeri Belanda dan berimbas ke negara jajahan ini. Demi
tujuan kepastian hukum inilah maka kalangan liberal mendorong
kodifikasi bahkan unifikasi hukum.9 Tentu saja banyak persoalan
muncul terhadap ide unifikasi ini. Bagaimanakah unifikasi bisa
berlangsung di tengah fakta beragamnya hukum yang berlaku
di Hindia Belanda saat itu?
KONSTRUKSI DUALISME HUKUM PADA MASA KOLONIAL
HUKUM
ADAT
si
ka
ifi
un
HUKUM
AGAMA
HUKUM KOLONIAL
Ide unifikasi sepintas terlihat hanya sebagai upaya untuk
menyederhanakan hukum di wilayah jajahan. Lebih jauh dari
itu, ide ini mengandung maksud menerapkan hukum kolonial
9
Ibid, hlm, 37-59.
xiv
Kata pengantar
yang lebih luas pada seluruh penduduk koloni. Upaya dominasi
hukum Barat terhadap hukum lokal tampak nyata dalam upaya
ini. Dalam hal penguasaan tanah, gagasan ini terlihat pada upaya
untuk menafsirkan Deklarasi Domein (Domeinverklaring).
Deklarasi Domein yang tertuang dalam Pasal 1 Keputusan
Agraria (Agrarisch Besluit, S. 1870:118) menyatakan negara
sebagai pemilik (pemegang domain terhadap) tanah-tanah
yang tidak dapat dibuktikan haknya oleh penduduk. Dengan
ketentuan ini, terbentuklah dua kategori penguasaan tanah,
yakni tanah negara bebas (vrije domeinen) dan tanah negara
tidak bebas (onvrije domeinen). Tanah yang tidak terdapat hakhak penduduk di atasnya dinamakan sebagai tanah negara
bebas dan tanah-tanah dengan hak-hak penduduk di atasnya
disebut tanah negara tidak bebas.
Deklarasi Domein ini menimbulkan perdebatan sengit di
negeri Belanda perihal ruang lingkup tafsir terhadap domain
negara itu, khususnya untuk kategori onvrije domeinen.
Apakah yang dimaksud dengan domain negara meliputi tanahtanah yang tidak dimanfaatkan oleh penduduk pribumi atau
meliputi pula tanah-tanah yang dimanfaatkan, meskipun tidak
intensif? Dalam hal yang pertama, tafsir domain negara itu
adalah sempit; sebaliknya pada situasi kedua, domain negara
ditafsirkan secara luas. Konsekuensinya, ketika domain negara
ditafsirkan secara sempit, maka hak-hak penduduk pribumi
(dikenal dengan beschkkingsrecht, kemudian disamaartikan
oleh banyak kepustakaan hukum agraria Indonesia sebagai hak
ulayat) menjadi luas. Sebaliknya, ketika tafsir luas terhadap
domain negara yang digunakan, maka domain negara itu akan
mengenai pula hak-hak ulayat penduduk pribumi.10
10
Penjelasan lebih rinci lihat Termorshuizen-Arts-M. 2010. “Rakyat Indonesia dan
tanahnya: Perkembangan Doktrin Domein di masa kolonial dan pengaruhnya dalam
hukum agrarian Indonesia.” Dalam Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono (ed.),
Hukum agraria dan masyarakat di Indonesia: Studi tentang tanah, kekayaan alam
dan ruang di masa kolonial dan desentralisasi. Jakarta: HuMa-Van Vollenhoven
Institute dan KITLV-Jakarta, hlm. 33-74.
xv
Myrna A. Safitri
Di tengah ketidakjelasan ruang lingkup penafsiran terhadap
Deklarasi Domein itu, kebijakan pemberlakuannya diperluas.
Agrarisch Besluit 1870 hanya berlaku di Pulau Jawa dan
Madura. Namun, melalui sejumlah Peraturan Agraria
(Agrarische Reglementen), berturut-turut Pemerintah Hindia
Belanda memberlakukannya di daerah pesisir Sumatera Barat
pada tahun 1874, di Karesidenan Menado pada tahun 1877,
di bagian tenggara Borneo pada tahun 1888, dan di Sumatera
Selatan yang meliputi Palembang, Bengkulu dan Lampung pada
tahun 1925.11
Meskipun
secara
parsial
terdapat
pernyataan
pemberlakuan Deklarasi Domein pada beberapa wilayah di luar
Jawa dan Madura, Marjanne Termorshuizen-Arts menyatakan
bahwa secara umum Pemerintah Hindia Belanda telah pula
memberlakukan ketentuan mengenai Deklarasi Domein ini
pada seluruh wilayah di luar Pulau Jawa dan Madura, yang
secara langsung ada di bawah kekuasannya.12 Dalam UU
No. 5 tahun 1960 (UU Pokok Agraria, UUPA), ketentuan ini
disebut sebagai Algemene Domeinverklaring (S.1875:119a).
Tidak jelas sebenarnya apa makna ketentuan pemberlakuan
Domeinverklaring secara umum ini terhadap beberapa ketentuan
khusus pemberlakuan Deklarasi ini di wilayah-wilayah yang tadi
disebutkan. Namun, terlepas dari ketidakjelasan itu, kita dapat
menyimpulkan bahwa sejak tahun 1875 Deklarasi Domein
diberlakukan di seluruh teritori Hindia Belanda.
Kembali pada perdebatan mengenai lingkup pemberlakuan
Deklarasi Domein, pada tahun 1912 Pemerintah Hindia Belanda
menunjuk seorang bernama G.J. Nolst Trenité menyusun sebuah
memorandum yang dikenal dengan sebutan Domeinnota. Inilah
yang sebenarnya merupakan dokumen yang memberikan tafsir
resmi Pemerintah Hindia Belanda mengenai Deklarasi Domein.
Domeinnota ini merupakan lampiran dari Peraturan Agraria
11
Ibid, hlm. 44.
12
Ibid hlm. 44.
xvi
Kata pengantar
untuk Pesisir Sumatera Barat. Menariknya, Domeinnota ini
tersembunyi dari pantauan publik. Baru pada tahun 1916-lah
publik mengetahui ihwal dokumen ini.13 Dalam memorandum
yang dibuatnya itu, Nolst Trenité, akademisi dari Universitas
Utrecht, menyampaikan tafsir luas terhadap Deklarasi Domein.
Domain negara menurutnya berlaku pada tanah-tanah yang
tidak dimanfaatkan secara permanen. Dengan kata lain, hakhak penduduk pribumi hanya diakui pada tanah-tanah yang
mereka manfaatkan secara kontinyu dan pada pemukiman
mereka. Jelas saja ini merugikan bagi penduduk pribumi.
Konsep beschikkingsrecht sejatinya meliputi wilayah teritorial
masyarakat hukum adat, yang meliputi segala macam bentuk
pemanfaatan tanah dan kekayaan alam. Tanah-tanah yang
dipandang ‘tidak dimanfaatkan secara berkelanjutan’ adalah
wilayah-wilayah cadangan pangan, perlindungan lingkungan,
cadangan perluasan kelola, dan sebagainya.
Adalah seorang akademisi dari Universitas Leiden, Cornelis
van Vollenhoven, yang mengkritik habis-habisan usul Nolst
Trenité dan koleganya dari Universitas Utrecht. Perdebatan
sengit dari kedua kelompok ini, yang dikenal sebagai perdebatan
antara Mazhab Leiden dan Utrecht,14 pada intinya berpusat pada
bagaimana Deklarasi Domein seharusnya ditafsirkan. Mazhab
Leiden menghendaki tafsir yang sempit bagi Deklarasi Domein
sehingga memungkinkan ada pengakuan yang luas terhadap
hak ulayat penduduk pribumi. Sebaliknya, Mazhab Utrecht
mendorong tafsir luas dari Deklarasi Domein dengan implikasi
mengakuisisi tanah-tanah yang tidak (belum) dimanfaatkan
secara kontinyu.
Dengan paparan di atas, saya ingin menyatakan bahwa
keterancaman hak-hak masyarakat hukum adat di Hindia
Belanda terjadi bukan karena dualisme hukum, bukan pula
13
Burns, P. 2004. The Leiden legacy: Concepts of law in Indonesia. Leiden:
KITLV Press, hlm. 21.
14
Lebih lanjut mengenai perdebatan ini lihat Burns, 2004.
xvii
Myrna A. Safitri
karena Deklarasi Domein, melainkan karena ide menerapkan
unifikasi hukum dan membuat tafsir yang luas terhadap Deklarasi
Domein. Tafsir ini adalah cermin dari upaya mendominasi
diskursus dan kebijakan hukum tanah kolonial mengikuti
keyakinan suatu kelompok tertentu (dalam hal ini adalah
Mazhab Utrecht dan pemerintah Hindia Belanda). Akibat sangat
nyata dari pemberlakuan tafsir ini adalah terserapnya hak-hak
ulayat masyarakat hukum adat ke dalam domain negara.
Pluralisme hukum dalam UUPA
Jika dualisme hukum (hukum Barat versus hukum lokal)
menjadi isu kunci di masa kolonial, maka pada masa
pascakolonial persoalannya bergeser pada relasi antara hukum
nasional dan hukum rakyat. Persoalan dualisme hukum tidak
lagi mengemuka karena hukum nasional dipandang tersusun
atas elemen-elemen hukum rakyat. Tetapi, apa yang dinamakan
hukum rakyat itu tidak selalu sama dengan realitas empirisnya.
Untuk menjelaskan hal itu, pada subbagian ini saya mengambil
contoh apa yang dapat kita temukan dalam UUPA.
UUPA menyatakan bahwa hukum agraria nasional
berlandaskan hukum adat. Namun, kita perlu menyadari bahwa
hukum adat versi UUPA adalah hukum adat yang dikonstruksikan
oleh hukum negara. UUPA menunjukkan bagaimana konsep
pluralisme hukum yang lemah terjadi. Mengacu pada Pasal 5
UUPA, hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat yang
diakui oleh negara setelah memenuhi empat kriteria di bawah:
• yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan
negara;
• yang berdasarkan atas persatuan bangsa, sosialisme
Indonesia;
• yang tidak bertentangan dengan UUPA dan peraturan
perundang-undangan lainnya;
• yang mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada
hukum agama.
xviii
Kata pengantar
Melihat pada ketentuan Pasal 5 ini, kita dapat melihat
bahwa UUPA mengkonstruksikan hukum adat sejalan dengan
ideologi dan kepentingan negara dan bangsa, kerangka hukum
negara, dan menariknya, UUPA juga menyatakan perlunya
hukum adat itu menyelaraskan diri dengan hukum agama.
Dengan konsep hukum adat seperti ini, akan sangat mungkin
terdapat gap yang lebar antara hukum adat versi UUPA dengan
hukum adat yang senyatanya hidup dalam masyarakat.
Dengan membahas konstruksi UUPA terhadap hukum
adat ini, saya bermaksud menunjukkan bahwa, dalam relasi
antara hukum negara dan hukum rakyat, sangat dimungkinkan
terjadi upaya mengkonstruksi atau mendekonstruksi hukum
rakyat (dalam hal UUPA adalah hukum adat) sesuai dengan
kepentingan negara. Konstruksi dan dekonstruksi ini terjadi
ketika negara mulai mensyaratkan pengakuan terhadap
hukum rakyat dimaksud. Dengan demikian, pelajaran lain yang
dapat kita peroleh dari UUPA, selain bahwa undang-undang
ini menganut pluralisme hukum yang lemah, adalah bahwa
UUPA adalah instrumen negara untuk mengintrodusir sebuah
konstruksi baru terhadap hukum rakyat.
KONSTRUKSI NEGARA ATAS HUKUM ADAT MENURUT UUPA
HUKUM AGRARIA NASIONAL
xix
Myrna A. Safitri
Apakah konstruksi negara terhadap hukum adat akan
melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, sebagaimana
dinyatakan oleh UUPA, akan bergantung pada seberapa jauh
pelaksanaan UUPA menggunakan cara-cara paksaan untuk
membentuk hukum adat sesuai dengan kerangka ideologi dan
hukum negara. Jika cara-cara paksaan itu dipilih, maka dapat
dipastikan bahwa perlindungan terhadap hak-hak masyarakat
semakin jauh dari jangkauan.
Otonomi daerah, otonomi khusus, dan pluralisme hukum
yang lemah
Sekali lagi, saya menegaskan bahwa pengakuan negara yang
disyaratkan dan diberlakukan secara paksa terhadap hukumhukum rakyat menandakan bahwa pluralisme hukum yang
lemah, sebagaimana disampaikan Griffiths, tengah berlangsung.
Apakah pluralisme hukum yang lemah itu merupakan cela
bukan menjadi fokus bahasan saya di sini.15 Hal yang ingin saya
kemukakan di sini adalah bahwa pada beberapa legislasi, UUPA
sebagai contoh yang telah disebutkan, pluralisme hukum yang
lemah itu menemukan tempat bersemainya.
Sejatinya, pluralisme hukum yang lemah tidak hanya dapat
kita jumpai pada UUPA, ketika diberlakukan otonomi daerah dan
otonomi khusus di Papua dan Aceh, kecenderungan pluralisme
hukum yang lemah juga terjadi. Hal ini tampak pada upaya
mengintegrasikan hukum adat dan hukum agama ke dalam
hukum negara disertai dengan upaya merumuskan sejumlah
kondisi bagi pengakuannya.
Dengan mengambil Aceh sebagai contoh, kita dapat melihat
bagaimana UU No. 18 tahun 2001 tentang Pemerintahan Aceh
telah menyediakan dasar bagi pemberlakuan syariah (hukum
15
Pada publikasi lain, saya membahas mengenai pluralisme hukum yang lemah
ini lebih dalam, lihat Safitri, M.A., (2011), “Bersikap kritis terhadap pluralisme
hukum”, dalam Myrna A. Safitri (ed.) Untuk apa pluralisme hukum? Konsep,
regulasi dan negosiasi dalam konflik agraria di Indonesia. Jakarta: Epistema,
HuMa dan Forest Peoples Programme, hlm. 1-10.
xx
Kata pengantar
Islam). Namun, hukum adat juga tetap hidup dalam masyarakat
Aceh, dan dalam beberapa hal menyatu dengan syariah.
Dengan otonomi khusus, pemerintah daerah Aceh
berupaya mengintegrasikan, baik syariah maupun hukum adat,
ke dalam hukum negara. Qanun-qanun di Aceh adalah arena
untuk upaya pengintegrasian tersebut. Kebijakan pemerintah
Aceh jelas untuk menjadikan syariah dan hukum adat sebagai
sumber pembentukan qanun. Qanun dinyatakan tidak boleh
bertentangan dengan syariah dan hukum adat.
Qanun bukanlah syariah dan bukan pula hukum adat. Secara
konseptual kita perlu membedakannya. Namun demikian, kita
bisa mengibaratkan qanun sebagai kuali yang memungkinkan
adat dan syariah melebur secara formal.
Contoh lainnya adalah legislasi dan kebijakan pemerintah
daerah untuk mengakui keberadaan lembaga-lembaga adat
dengan menjadikannya sebagai lembaga kuasi negara. Di
Kabupaten Kutai Kartanegara dan beberapa daerah lainnya,
lembaga-lembaga adat kuasi negara ini marak dibentuk sejalan
dengan pemberlakuan otonomi daerah sejak tahun 2001.
Pengakuan formal diberikan oleh bupati kepada tokoh adat, dan
alokasi anggaran daerah disediakan untuk lembaga-lembaga
yang disebut lembaga adat ini. Akibatnya adalah di banyak
tempat terjadi pembentukan lembaga adat. Pembentukan
dan aktivitas lembaga adat yang didukung sebangun dengan
lembaga-lembaga lain pada pemerintahan desa.
Kita dapat menyimpulkan bahwa pembentukan lembagalembaga adat ini sebagai bentuk kooptasi negara terhadap
organisasi adat. Namun, di sisi lain, saya ingin menyampaikan
bahwa implikasi yang tidak terhindarkan dari situasi ini adalah
munculnya definisi baru terhadap lembaga adat. Lembaga adat
tidak lagi selalu identik dengan penduduk pribumi melainkan
dapat ditemukan pada komunitas-komunitas pendatang.
xxi
Myrna A. Safitri
Kesimpulan
Kebijakan negara terhadap pluralisme hukum di Indonesia
menunjukkan berbagai ragam dan implikasi. Di masa kolonial,
kebijakan dualisme hukum yang terlihat seakan melindungi hak
dan hukum penduduk pribumi dalam praktiknya sarat dengan
usaha infiltrasi pemberlakuan hukum Barat ke dalam ranah
kehidupan rakyat Indonesia. Keinginan melakukan unifikasi
hukum yang tidak pernah berhasil seluruhnya membuktikan hal
ini. Selanjutnya, penafsiran luas terhadap Deklarasi Domein yang
menyebabkan tanah-tanah ulayat penduduk pribumi terhisap
ke dalam domain negara menjadi petunjuk berikutnya.
Pembentukan hukum nasional yang secara ideal
diharapkan tersusun atas lapis-lapis hukum rakyat, baik berupa
hukum adat maupun hukum agama, diwarnai dengan berbagai
upaya mendominasi hukum rakyat tersebut. Hukum-hukum
negara, sebagaimana salah satunya dicontohkan oleh UUPA,
meski menyatakan bersandar pada hukum adat telah membuat
konstruksi sendiri terhadap hukum adat tersebut. Hal ini
memberikan pelajaran kepada kita bahwa secara konseptual
apa yang disebut hukum adat di Indonesia adalah hukum adat
yang dibentuk, dikonstruksikan oleh hukum negara. Selaras
dengan itu, kita juga dapat menyatakan bahwa ada pula hukum
adat yang dikonstruksikan oleh hakim, oleh akademisi dan oleh
tokoh adat.
Kebutuhan memperoleh pengakuan negara terhadap
hukum adat menggiring kita pada dilema akan terdapatnya
hukum adat bentukan negara, yang bisa saja mempunyai gap
sangat lebar dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.
Demikian pula, pengakuan terhadap hukum dan institusi adat
tidak dapat menghindar dari terdapatnya pluralisme hukum
yang lemah.
Tentu bukanlah pilihan yang mudah, terutama untuk
kalangan pendamping hukum rakyat, untuk menentukan
apakah akan menghindari sepenuhnya pengakuan negara atau
xxii
Kata pengantar
menerimanya dengan konsekuensi menghadapi pluralisme
hukum yang lemah. Pangkal soal yang penting dijawab adalah
mengupayakan bahwa pengakuan negara itu harus diimbangi
dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam hal
ini, perlindungan dimaksud dapat dilakukan dan bersumber
pada berbagai sistem normatif yang ada. Dengan perlindungan
seperti inilah maka pluralisme hukum – meski secara konseptual
menurut Griffiths dipandang lemah – dapat menyediakan
keadilan bagi masyarakat hukum adat.
Referensi
Burns, P. 2004. The Leiden legacy: Concepts of law in Indonesia. Leiden:
KITLV Press.
Galanter, M. 1981, “Justice in many rooms: Court, private ordering,
and indigenous law”. Journal of Legal Pluralism 19.
Griffiths, J. 1986. “What is legal pluralism?” Journal of Legal Pluralism
24.
Moore, S.F. 1978/2000. Law as process: An anthropological approach
(New Introduction). Hamburg: LIT.
Safitri, M.A., 2011, “Bersikap kritis terhadap pluralisme hukum.”
Dalam Myrna A. Safitri (ed.) Untuk apa pluralisme hukum?
Konsep, regulasi dan negosiasi dalam konflik agraria di Indonesia.
Jakarta: Epistema, HuMa dan Forest Peoples Programme, hlm.
1-10.
Tamanaha, B. Z. 2008. “Understanding legal pluralism: Past to present,
local to global”. Sydney Law Review 30: 375-411.
Termorshuizen-Arts-M. 2010. “Rakyat Indonesia dan tanahnya:
Perkembangan Doktrin Domein di masa kolonial dan
pengaruhnya dalam hukum agrarian Indonesia.” Dalam Myrna
A. Safitri dan Tristam Moeliono (ed.), Hukum agraria dan
masyarakat di Indonesia: Studi tentang tanah, kekayaan alam
dan ruang di masa kolonial dan desentralisasi. Jakarta: HuMa-Van
Vollenhoven Institute dan KITLV-Jakarta, hlm. 33-74.
xxiii
Myrna A. Safitri
Wignjoseobroto, S. 1995. Dari hukum kolonial ke hukum nasional:
Dinamika sosial-politik dalam perkembangan hukum di Indonesia.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
xxiv
~1~
BERAGAM JALUR MENUJU KEADILAN
Pluralisme hukum dan hak-hak masyarakat
adat di Asia Tenggara: Sebuah awalan
Marcus Colchester1
Beberapa tahun terakhir telah terlihat sebuah gerakan
ke arah pluralisme hukum yang merupakan bagian tak
terelakkan dari pluralisme sosial dan budaya. Dalam
analisis akhir, pluralisme hukum tersebut kemungkinan
besar akan memerlukan suatu tingkat tertentu dalam hal
kedaulatan bersama; tetapi usulan tersebut jelas membuka
kemungkinan konflik antara berbagai sumber kekuasaan
hukum. Pluralisme menawarkan berbagai prospek dari
sebuah mosaik ragam budaya ko-eksistensi di mana
berbagai kerangka hukum bekerja secara paralel. Namun
demikian, pluralisme juga menyajikan bahaya benturan
norma-norma yang bertentangan (antara hukum negara
dan praktik-praktik adat). Sebuah masyarakat majemuk
yang sejati harus belajar untuk mengatasi konflik tersebut
– mencari sebuah kesepakatan yang akan memungkinkan
negara mempertahankan ketertiban sosial (yang
merupakan salah satu tugas utamanya), dan di saat yang
sama menjamin hak-hak hukum warganya untuk memiliki
kepercayaan diri atas beragam cara hidup mereka dan
untuk menjalankannya.
Leon Sheleff dalam buku ‘Masa Depan Tradisi’ (‘The Future
of Tradition’)2
Pendahuluan
lasan utama penerbitan buku ini, juga alasan utama
pengembangan yang lebih luas dari proyek terkait, di
A
1
Direktur, Forest and People Program, [email protected]
2
Sheleff 1999:6
Marcus Colchester
mana buku ini merupakan salah satu bagiannya, berasal dari
kepedulian terhadap masa depan ratusan juta rakyat pedesaan
di Asia Tenggara yang selama berabad-abad hingga hari ini
menggantungkan urusan sehari-hari dan sumber penghidupan
mereka dari tanah dan hutan mereka, dengan menggunakan
panduan hukum adat3 dan rangkaian pengetahuan tradisional.4
Banyak masyarakat adat, demikian sebutan bagi mereka
dalam hukum internasional, memiliki sejarah panjang dalam
berurusan dengan berbagai bentuk ‘negara.’ Tatanan sosial
mereka memang mungkin ber-evolusi secara substansial
untuk menghindari dan melawan berbagai kerusakan yang
ditimbulkan oleh negara.5 Walaupun demikian, pluralisme
budaya, politik, dan hukum sebetulnya telah sejak lama menjadi
karakteristik dari banyak masyarakat Asia Tenggara yang
memiliki beragam bentuk pemerintahan pada masa sebelum
berlangsungnya kolonialisme.6
Munculnya negara-negara merdeka pascakolonial di wilayah tersebut dan terjadinya penetrasi kapitalisme industri dalam
kehidupan ekonomi negara-negara tersebut kini menimbulkan
tantangan besar bagi masyarakat adat. Di satu sisi, masyarakat
adat menghadapi tekanan dari berbagai kepentingan pihak luar
yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama tekanan pada
tanah, sumber penghidupan, budaya, dan identitas mereka. Di
sisi lain, masyarakat adat telah merespons dengan cara yang
bervariasi untuk menegaskan hak-hak mereka dan memilih jalan
mereka sendiri dalam proses pembangunan yang sesuai dengan
3
Hukum internasional mengacu pada istilah ‘adat ‘dan ‘tradisi’ untuk merujuk
pada cara masyarakat adat dan masyarakat asli dalam mengatur hubungan sosial
mereka dan beragam alat produksi. Mengikuti Favali dan Pateman (2003:14-15),
kami setuju bahwa mencoba membedakan antara dua hal tersebut merupakan hal
yang sangat tidak produktif, meskipun dalam bahasa Inggris ‘custom’ atau ‘adat’
cenderung dianggap lebih labil dan berkembang dibandingkan ‘tradisi’ yang
sering dianggap lebih konservatif dan tidak fleksibel.
4
Colchester, et al. 2006.
5
Scott 2009.
6
Reid 1995, terutama halaman 51.
2
1. Beragam jalur menuju keadilan
prioritas mereka sendiri. Dengan meningkatnya kepercayaan
diri mereka, masyarakat adat terus menuntut pengakuan hakhak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka,
serta hak untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri dan
mengatur urusan mereka berdasarkan adat kebiasaan mereka
dan sistem tradisional dalam pengambilan keputusan. Forest
Peoples Programme mendukung gerakan ini.7
Namun, pada saat yang sama kita menyadari bahwa
“pengakuan” adalah pedang dengan dua sisi yang sangat tajam.
Pengakuan hukum adat dan sistem pemerintahan adat oleh
kekuatan kolonial selalu terjadi dengan harga mahal, yaitu
permintaan untuk tunduk secara menyeluruh pada otoritas
negara kolonial. Penerimaan otoritas ini pasti akan menyebabkan
gangguan lebih besar bagi urusan masyarakat adat dibandingkan
dengan janji yang ditawarkan oleh konsep “kedaulatan yang
bergantung” (nested sovereignty) atau kedaulatan masyarakat
adat di dalam kedaulatan negara kolonial. Lyda Favali dan Roy
Pateman didorong untuk membuat kesimpulan dari studi rinci
mereka tentang pluralisme hukum di Eritrea:
Tantangan paling serius bagi kelangsungan hidup praktik
kepemilikan tanah tradisional muncul ketika negara memberikan
pengakuan formal kepada mereka. Negara kemudian dapat
membatasi wilayah-wilayah tertentu dimana tradisi diizinkan
untuk diterapkan ... Pengakuan praktik-praktik tradisional
oleh penguasa kolonial sebenarnya langkah pertama dalam
proses kooptasi yang akhirnya mengurangi kekuasa\an otoritas
lokal dan menjadikan mereka lebih lemah dibandingkan masa
sebelumnya.8
Dengan demikian, satu alasan diterbitkannya buku ini adalah
untuk mengingatkan diri kita sendiri tentang rangkaian
pengalaman pada masa kolonialisme dan menyaring beberapa
pelajaran utama yang berasal dari sejarah tersebut. Bagaimana
7
dan lihat AMAN 2006.
8
Favali & Pateman 2003:222-223.
3
Marcus Colchester
masyarakat adat saat ini dapat menjamin adanya pengakuan
negara yang mereka butuhkan untuk berhadapan dengan
beragam kepentingan yang lalu lalang di atas tanah dan sumber
daya tanpa mengorbankan kemerdekaan mereka dan hak-hak
mereka yang lebih luas?
Alasan kedua lebih jelas. Ini adalah masalah hukum di
mana mayoritas negara Asia Tenggara telah memiliki sistem
hukum yang majemuk. Adat diakui sebagai sumber hak-hak
dalam konstitusi beberapa negara di Asia Tenggara. Di beberapa
negara (termasuk negara bagian seperti Sabah dan Sarawak),
ada ketentuan hukum dan administratif bagi pelaksanaan
hukum adat melalui pengadilan adat (dikenal sebagai
Mahkamah Orang Asli). Di negara lain (seperti Filipina), undangundang mengharuskan adat diperhitungkan dalam keputusankeputusan penggunaan lahan, terutama dalam proses yang
menghormati hak masyarakat adat untuk memberikan atau
menahan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan
(FPIC) atas rangkaian aksi yang diusulkan akan dilakukan di
tanah mereka. Di Filipina, Sabah, Sarawak dan Indonesia, adat
juga diakui dalam hukum sebagai dasar dalam hak atas tanah
(meskipun ketentuan tersebut tidak diterapkan secara efektif
atau luas). Selain itu, di mana tradisi hukum adat diterapkan
seperti di Filipina dan Malaysia, pengadilan telah mengakui
keberadaan hak-hak masyarakat asli atas tanah dan sumberdaya
alam, serta hak-hak adat. Oleh karena itu, dalam berbagai cara
di banyak tempat di Asia Tenggara adat adalah sumber-sumber
hak yang hidup dan aktif tidak hanya dalam praktik, tetapi juga
dalam hukum. Namun demikian, pada saat yang sama terdapat
realitas bahwa undang-undang dan peraturan tertulis di
banyak negara memberikan sangat sedikit pengakuan hukum
atas hak-hak tersebut dan secara lemah melindungi ketentuanketentuan konstitusional terkait. Bagaimana masyarakat
adat dapat menjamin adanya penegakan yang lebih baik dari
ketentuan-ketentuan konstitusional, keputusan pengadilan dan
4
1. Beragam jalur menuju keadilan
kesempatan-kesempatan administratif yang menguntungkan
bagi masyarakat adat?
Alasan utama ketiga untuk kajian ini adalah untuk
memperhitungkan ‘generasi ketiga’ hukum internasional
tentang hak asasi manusia yang secara signifikan mengubah
cara pandang terhadap sistem hak asasi manusia internasional
ketika diberlakukan bagi masyarakat adat. Berkat evolusi
substansial dalam yurisprudensi internasional yang berkaitan
dengan masyarakat adat, dan melalui adopsi Majelis Umum
PBB tentang Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat
(UNDRIP), sekarang jelas bahwa sejalan dengan penilaian
Common Law, rangkaian hukum internasional sangat tegas
menegakkan prinsip bahwa masyarakat adat dan masyarakat asli
memperoleh hak atas tanah dari kebiasaan dan hubungan dekat
mereka dengan tanah mereka. Hak-hak tersebut merefleksikan
kedaulatan masyarakat adat atas rangkaian tindakan negara,
mengingat masyarakat adat lebih dulu ada sebelum berdirinya
negara. Konvensi internasional juga secara eksplisit menyatakan
bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk melaksanakan
hukum adat mereka, untuk memiliki pemerintahan sendiri
dan mewakili diri mereka sendiri melalui lembaga perwakilan
mereka sendiri. Mengingat bahwa mayoritas negara Asia
Tenggara, pada beragam tingkatan yang berbeda, merupakan
pihak penanda tangan perjanjian-perjanjian internasional
hak asasi manusia, melalui generasi ketiga sistem hak asasi
internasional ini, masyarakat adat sekarang memiliki jalan lain
untuk menuntut hak mereka atas tanah dan wilayah mereka,
untuk memiliki pemerintahan sendiri dan menerapkan hukum
adat.
Alasan utama terakhir untuk pembahasan ini adalah
permintaan dari mitra kami dan para pihak yang bekerja sama
dengan kami. Selama berlangsungnya proses “Mendengarkan,
Belajar dan Berbagi” yang difasilitasi oleh the Rights and
Resources Initiative (RRI) pada tahun 2006-2007, di mana
5
Marcus Colchester
proses di Asia Tenggara dipimpin oleh mitra RRI yaitu RECOFTC,
ICRAF, Samdhana Institute dan Forest Peoples Programme, para
peserta secara jelas mengidentifikasi kebutuhan untuk berbagi
pengalaman mengenai pluralisme hukum di tingkat regional
dan mengusulkan agar proses tersebut ditindaklanjuti.9
Dengan demikian, studi ini merupakan respons atas
permintaan tersebut dan bertujuan untuk memperkuat
pemahaman tentang rangkaian sistem pluralisme hukum
di tingkat regional dan bagaimana rangkaian sistem hukum
tersebut dapat digunakan untuk memperkuat penggunaan adat
sebagai sumber hak dan dalam resolusi konflik, sambil sejauh
mungkin menghindari perangkap dari konsep pengakuan yang
bersifat intrusif. Kelompok sasaran dari diseminasi hasil studi
adalah kepemimpinan adat, para pengacara yang mendukung
penguatan hukum adat, serta komisi hak asasi manusia dan para
pegiat keadilan sosial. Logikanya adalah bahwa jika masyarakat
hutan di Asia Tenggara dapat memiliki kontrol yang efektif atas
tanah dan sumber daya mereka berdasarkan hak atau klaim atas
kepemilikan adat, dapat memiliki pemerintahan sendiri dan
dapat menerapkan hukum adat, maka para pembuat kebijakan
dan pendukung masyarakat adat harus memiliki kejelasan
tentang apa yang mereka suarakan dan bagaimana rangkaian
pemikiran yang disuarakan dapat diwujudkan menjadi
rangkaian tindakan efektif pada masa di mana reformasi
tenurial dan reformasi tata kelola tercapai.
Studi ini juga memperhitungkan rangkaian penelitian
dan konsultasi yang dilakukan dengan dana dari inisiatif yang
difasilitasi Epistema di Jakarta. Melalui inisiatif tersebut, telah
dilakukan empat studi kasus di berbagai bagian nusantara dan
beberapa lokakarya telah diselenggarakan untuk bersamasama membahas gagasan dan pengalaman yang relevan dengan
pluralisme hukum di Indonesia.10
9
Colchester and Fay 2007.
10
6
HuMA Learning Centre 2010. The HuMA Learning Centre kini dinamakan
1. Beragam jalur menuju keadilan
Masyarakat adat dan hukum adat
Sejak zaman Romawi dan mungkin sebelumnya, telah secara
luas dipahami oleh para ahli hukum bahwa adat kebiasaan
dapat lebih ‘mengikat daripada peraturan formal, karena adat
kebiasaan dikembangkan berdasarkan kesepakatan bersama’.11
Seorang pemegang otoritas hukum pada awal periode Romawi
yang bernama Salvius Julianus mencatat:
Rangkaian adat kebiasaan (custom) kuno ditegakkan di
tempat yang memiliki hukum [tertulis] bukan tanpa alasan,
dan adat kebiasaan juga merupakan hukum mengingat adat
kebiasaan dikatakan dikembangkan berdasarkan pada
kebiasaan. Mempertimbangkan bahwa hukum tertulis
memiliki otoritas atas kita tanpa alasan lain selain mereka
diputuskan oleh Rakyat, adat kebiasaan juga merupakan
hukum, mengingat pengesahannya juga dilakukan oleh
Rakyat dalam bentuk tidak tertulis, yang akan memiliki
wewenang universal. Perbedaan apa yang terdapat pada
kerangka hukum yang disetujui oleh rakyat melalui suara/
pilihan (vote) mereka dibandingkan dengan kerangka
hukum yang keberadaannya diakui berdasarkan hal-hal
yang diatur oleh hukum tersebut dan fakta-fakta tentang
keberadaannya?12
Sebuah konvensi yang pernah bekerja di kalangan antropolog
adalah bahwa ‘adat kebiasaan’ mengambil karakter dari ‘hukum
adat’, di mana pelanggaran merupakan hal yang dapat dijatuhi
hukuman.13 Namun demikian, mengingat sistem kepemerintahan
dalam masyarakat begitu beragam, menerapkan definisi umum
pada beragam realita dapat menimbulkan kebingungan atau
menjadi kurang tepat. Karena pada kenyataannya hukum adat
Epistema.
11
Harries 1999:32.
12
Salvius Julianus, dikutip dalam Harries 1999:33.
13
Gluckman 1977. Bagi bangsa Romawi, tradisi mengacu pada hukum yang
biasanya tidak ditulis dan biasanya disetujui melalui persetujuan yang tidak
diverbalisasi (Harries 1999:31).
7
Marcus Colchester
itu sendiri bersifat majemuk.
Sebagai contoh, dalam studi mereka tentang pluralisme
hukum di Eritrea, Favali dan Pateman membedakan tiga lapisan
yang berbeda dari hukum adat. Yang pertama adalah undangundang tertulis dari hukum adat yang telah dikembangkan
melalui sejarah hubungan dengan negara, baik pada masa
kolonial maupun masa pascakolonial. Yang kedua adalah
hukum lisan yang banyak dipatuhi oleh anggota dari berbagai
masyarakat. Namun demikian, mereka mengamati bahwa:
terdapat bentuk ketiga dari aturan-aturan hukum yang tidak
tercatat, yang berakar dalam suatu sistem tertentu ... yang
merupakan cara pikir, cara penalaran tentang hukum, cara
membangun aturan hukum. Aturan-aturan ini tidak dapat
diverbalisasi. Mereka merupakan bagian dari latar belakang
yang tidak tercatat dan tidak terekspresikan, yang tidak dapat
dimengerti oleh pihak luar, dan tentunya tidak dapat digantikan.
Ini adalah salah satu aspek utama dari sebuah tradisi hukum.
Tradisi bukanlah sesuatu yang telah dibangun atau diciptakan
dalam tempo semalam. Oleh karena itu, tradisi tentu saja tidak
dapat diatasi atau dihapuskan dalam waktu yang singkat.14
Dengan pendekatan serupa, studi Bassi tentang pengambilan
keputusan di kalangan masyarakat Oromo-Borana di bagian
selatan Ethiopia menunjukkan bagaimana norma masyarakat
tidak dikodifikasi atau sebaliknya tidak ditetapkan dalam
bentuk logis dan eksplisit, namun diekspresikan dengan cara
simbolis dan metaforis, yaitu melalui rangkaian mitos dan
ritual, yang pada situasi tertentu dihadirkan atau muncul untuk
memberi masukan tentang pertimbangan dan keputusan yang
dibuat untuk menyelesaikan sengketa.15
Tampaknya masuk akal untuk mengatakan bahwa pada
masa pramoderen di Asia Tenggara, di mana kunci kekuasaan di
kalangan masyarakat pesisir berkaitan dengan kontrol tenaga
14
Favali & Pateman 2003:218.
15
Bassi 2005:99.
8
1. Beragam jalur menuju keadilan
kerja dan perdagangan16 dan bukan hanya pada penguasaan
tanah saja, beragam hukum adat yang berbeda satu sama lain
dioperasikan. Pada satu sisi, satu badan hukum mengatur
perdagangan, perbudakan dan relasi patron-klien yang sekaligus
mengontrol perdagangan. Sementara di sisi yang lain, terdapat
badan hukum lain yang dikendalikan oleh masyarakat, yang
secara khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan urusan
desa, tanah dan sumberdaya alam.17
Keberadaan beberapa lapisan hukum adat dalam masyarakat Asia Tenggara pada masa lalu (yang terus berlangsung
hingga masa kini) juga tercatat secara jelas dalam literatur
yang lebih luas. Mengubah arus keyakinan dan beragam bentuk
kepemerintahan berarti bahwa hukum adat yang sebelumnya
berdasarkan pada sumber penghidupan berorientasi subsisten
telah dilapisi dengan hukum adat yang berkaitan dengan
perdagangan dan untuk masyarakat yang lebih luas, dan pada
gilirannya dilapis lagi dengan hukum adat yang berasal dari
sistem agama dunia dan sistem hukum dunia. Tak satu pun dari
lapisan hukum tersebut yang dapat bertahan tanpa dipengaruhi
oleh lapisan lainnya dan penelitian menunjukkan bagaimana
hukum adat dan sistem tenurial dengan sangat cepat dapat
berkembang sebagai respons terhadap perpindahan masyarakat
dari satu tempat ke tempat lain, kekuatan pasar dan beragam
kewajiban bersifat pemaksaan yang ditetapkan oleh negara.18
Para ilmuwan sosial agak terlambat dalam memahami
bahwa masyarakat adat tidak berjuang untuk mereproduksi
tradisi statis dari budaya otentik mereka, dan mereka juga tidak
hanya merespons kekerasan berbasis ras pada masa kolonial
dan pascakolonial. Yang mereka lakukan adalah menjajaki
proses untuk mengangankan kembali dan mendefinisikan
kembali masyarakat mereka berdasarkan pada norma-norma
16
Sellato 2001; 2002; Magenda 2010.
17
Reid 1995; Warren 1981; Druce 2010.
18
McCarthy 2006.
9
Marcus Colchester
mereka sendiri, prioritas, dan aspirasi mereka sendiri.19 Dalam
rangkaian proses revitalisasi dan negosiasi dengan negara
dan komunitas tetangganya, identitas warga komunitas akan
diperbaharui.20 Rangkaian proses tersebut merupakan bagian
dari penentuan nasib sendiri.
Adat kebiasaan (custom) dan kolonialisme
Selama abad ke-18, 19 dan awal abad ke-20 kekuasaan kolonial
yang memasuki wilayah Asia Tenggara dan berusaha untuk
mengendalikan perdagangan dan perdagangan menerima
kondisi di mana beragam bentuk hukum adat telah tertanam
dalam kehidupan masyarakat dan tidak mudah digantikan.21
Dengan demikian, kebijakan pemerintahan secara tidak langsung
lebih disukai oleh semua kekuatan eksternal yang melakukan
intrusi wilayah tersebut, contohnya kekuasasaan suku Han di
bagian Barat Cina,22 kekuasaan Inggris di India,23 Semenanjung
Malaysia24 dan Sabah,25 (juga di Afrika),26 kekuasaan Brooke Raj
di Sarawak,27 kekuasaan Perancis di Indocina dan Belanda di
Indonesia28 (kecuali Jawa yang diperintah secara langsung).
Seperti halnya hukum Islam (syariah), basisnya (Ushul al
19
Austin-Broos 2009:12.
20
Jonsson 2002; Harrell 2001.
21
Pengakuan terhadap hukum adat merupakan langkah penting bagi kebijakan
pemerintahan tidak langsung pada masa kolonial (Sheleff 1999:194).
22
Mitchell 2004; Sturgeon 2005. Bangsa Mien (Yao) di Selatan China, Thailand,
Laos dan Vietnam terus berjuang untuk memperoleh hak otonomi untuk mengurus
urusan mereka sendiri dengan merujuk pada perjanjian lama dengan bangsa Cina,
yang dikenal sebagai “the King Ping Charter”, yang mereka tanda tangani pada
masa yang tidak tercatat. (Pourret 2002).
23
Tupper 1881.
24
Loos 2002:2.
25
Doolittle 2005; Lasimbang 2010.
26
Knight 2010.
27
Colchester 1989.
28
Ter Haar 1948.
10
1. Beragam jalur menuju keadilan
Fiqh) merupakan hukum jamak yang berasal baik dari Al-Quran
maupun ucapan-ucapan (Hadis) Nabi Muhamad yang dipatuhi
oleh para pengikutnya, serta digabungkan dengan kebiasaan
setempat (urf). Jadi, para penakluk muslim mempertahankan
kebiasaan dan praktik pihak yang ditaklukkan, mereka hanya
mengganti pemimpin dan pejabat kunci,29 mengingat toleransi
dan kebebasan kehidupan beragama merupakan norma yang
berlaku pada masa-masa awal Islam.30 Thailand, negara yang
mayoritas penduduknya beragama Budha dan sebuah negara
yang memiliki tingkat kemerdekaan lebih tinggi dibandingkan
negara-negara Asia Tenggara lainnya, pemerintahnya yang
menerapkan langkah modernisasi pada akhir abad ke-19
mengembangkan sistem hukum yang plural dalam rangka
mengatur wilayah selatan negara itu yang dianggap kurang
aman.31
Kebijakan pemerintahan tidak langsung telah secara
eksplisit diakui sebagai cara yang paling efektif untuk mengatur
masyarakat yang sebelumnya independen. Pendekatan ini telah
diterapkan sejak masa di mana bangsa Romawi menerapkan
pemerintahan tidak langsung di daerah yang ditaklukkan
melalui perjanjian dengan kota-kota, yang mencakup ketentuan
untuk berlakunya hukum adat setempat terutama di Yunani
East.32 Pada masa berikutnya, kebijakan yang sama diterapkan
di Eropa Barat ketika bangsa Romawi menguasai kaum barbar,
di mana pendekatan barbar dianggap sebagai pendekatan
terbaik untuk memperpanjang kekuasaan atas provinsi yang
sulit dikendalikan di wilayah perbatasan.33
29
Hasan 2007:5.
30
ibid. 2007:11.
31
Loos 2002.
32
Harries 1999:32. Dalam perjanjian ini Bangsa Romawi sebetulnya mengambil
alih kepemimpinan dari bangsa Yunani, yang telah mengakui bahwa setiap wilayah
(kota) memiliki hukum sendiri, imunitas dan kemerdekaan, yang tidak bersifat PanHellenic tetapi diakui memiliki kekhasan untuk setiap wilayah (Ober 2005:396).
33
Heather 2010; Faulkner 2000.
11
Marcus Colchester
Seperti pernyataan terkenal yang disampaikan Niccolo
Machiavelli dalam buku “The Prince”:
Ketika negara atau wilayah yang baru saja ditaklukkan telah
terbiasa hidup dengan hukum mereka sendiri, ada tiga cara
untuk mengendalikan mereka secara aman: pertama, dengan
menghancurkan mereka; berikutnya, dengan tinggal di sana;
ketiga dengan membiarkan mereka mempertahankan hukum
mereka sendiri, meminta mereka membayar upeti, dan
mengatur oligarki yang akan membuat pengelola negara atau
wilayah tersebut menjadi ramah pada Anda ... Sebuah kota
yang sebelumnya bebas dapat lebih mudah diperintah melalui
warganya sendiri ... daripada diperintah melalui cara lain.34
Terdapat pendekatan lain yang berlaku di wilayah kolonial
India, Afrika, dan Asia Tenggara pada abad ke-19, di mana
sistem hukum jamak yang dikembangkan adalah hukum adat,
bukan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial yang
sekuler. Hukum adat dipandang lebih tepat untuk menangani
isu-isu terkait masalah keluarga dan agama, dua hal yang yang
dianggap sebagai sumber keaslian budaya lokal, sehingga
langkah yang terbaik bagi pemerintah kolonial adalah tidak
terlalu banyak berurusan dengan dua hal tersebut.35
Namun, justru karena pengakuan hukum adat tidak
hanya menyiratkan penguatan hukum itu sendiri tetapi juga
merefleksikan hubungan kekuasaan dan institusi di mana
hukum adat dikembangkan, disebarluaskan, dilaksanakan dan
ditegakkan, menjadi penting untuk memeriksa beragam sistem
hukum yang majemuk, baik dari perspektif politik maupun dari
perspektif hukum. Pengakuan mungkin tidak hanya berdampak
positif dalam bentuk berlanjutnya penerapan hukum adat,
tetapi juga berdampak negatif dalam bentuk kooptasi dan
kontrol terhadap tatanan masyarakat adat.
34
Machiavelli 1513:16.
35
Loos 2002:5.
12
1. Beragam jalur menuju keadilan
Kooptasi elite adat
Sebagai contoh di kolonial Sarawak, Raja Brooke mengakui dan
memperkuat otoritas hierarki kepala desa dan kepala adat –
termasuk penghulu, pemancha, temonggong, Tuah kampung
– yang memungkinkan kekuasaan kolonial mengontrol dan
membebankan pajak bagi orang-orang asli sampai ke tingkat
desa. Justru karena otoritas para pemimpin ini ‘diperkuat oleh
pengakuan negara kolonial’, para pemimpin yang sama, dari
waktu ke waktu, menjadi semakin tidak memiliki relasi dengan
komunitasnya, tidak akuntabel terhadap komunitasnya, dan
kemudian terpisah dari komunitas yang sebelumnya mereka
kendalikan dan mereka wakili kepentingannya. Pada masa
pascakolonial, merenggangnya relasi antara pemimpin adat dan
warganya di banyak komunitas terbukti menjadi kelemahan
fatal ketika komunitas-komunitas tersebut berusaha untuk
melawan kegiatan penebangan, pertambangan, proyek-proyek
tenaga air dan perkebunan yang mengambil alih tanah-tanah
mereka.36
Hal serupa juga terjadi di Natal, Afrika, pada masa kolonial
abad ke-19, di mana kekuatan kolonial yang dikendalikan
sejumlah kecil bangsa kulit putih berusaha untuk mengendalikan
komunitas-komunitas setempat melalui dua langkah simultan,
yaitu pengakuan dan penaklukan. Seperti yang diinformasikan
oleh Knight kepada kita: ... di bawah ‘sistem Shepstone’, yang
mendominasi pendekatan administratif koloni itu selama lebih
dari setengah abad, para amakhosi (para pemimpin Zulu) diubah
dari penguasa otonom menjadi bagian dari lapisan pemerintah
kolonial. Para amakhosi sekilas tampak memerintah rakyat
mereka sesuai dengan hukum adat dan tradisi, namun pada
kenyataannya telah terjadi pergeseran kekuasaan secara halus
dan mendalam; perintah-perintah yang akan mereka keluarkan
harus terlebih dulu memperoleh persetujuan dari pemerintah
administratif Natal dan otoritas mereka tetap tak tertandingi
36
Colchester 1989; Colchester, Wee, Wong & Jalong 2007.
13
Marcus Colchester
selama tidak bertentangan dengan kebijakan kolonial yang
lebih luas dan tidak berlawanan dengan sikap rezim kolonial.37
Kodifikasi dan kontrol
Di Hindia Belanda, pemerintah kolonial Belanda melangkah
lebih jauh dibandingkan kebanyakan pemerintah kolonial
lain. Pemerintah kolonial Belanda tidak hanya menyetujui
berlakunya sistem hukum yang bersifat plural, tetapi kemudian
berupaya untuk mengatur dan selanjutnya mengendalikan
hukum adat itu sendiri.38 Sistem ini dikritik pada saat itu sebagai
sistem yang paternalistik dan diskriminatif, karena di dalam
sistem itu terdapat dua jenis hukum. Hukum yang pertama
berlaku bagi pihak kolonial dan para pihak yang memiliki relasi
komersial dengan pihak kolonial, sementara hukum yang kedua
berlaku untuk pihak pribumi, yang relasi perdagangannya
telah dicaplok oleh pihak kolonial.39 Proses tersebut juga telah
dikritik karena proses tersebut membekukan hukum adat dan
menyangkal pentingnya kekuatan hukum adat bagi masyarakat,
mengingat hukum adat berkembang dari kehidupan sehari-hari
dan merupakan produk pemikiran masyarakat.40
Seperti yang disampaikan Sheleff dalam tinjauan globalnya
tentang hukum adat dan pluralisme hukum:
Setiap pendekatan yang memandang tradisi – khususnya pada
kebudayaan lain – sebagai hal yang statis, menghancurkan
tradisi tersebut hingga menjadi stagnan, dan kemudian akhirnya
melakukan penolakan, dengan memaksakan kekakuan pada
tradisi tersebut, walaupun secara umum tradisi tidak bersifat
kaku.41
37
Knight 2010.
38
Ter Harr 1948; Holleman 1981; Hooker 1975; Burns 1989; Lev 2000.
39
Reid 1995.
40
Bandingkan dengan Lasimbang 2010 untuk proses komparasi di Sabah
modern.
41
Sheleff 1999:85.
14
1. Beragam jalur menuju keadilan
Pembekuan tradisi menjadi hukum tertulis juga memungkinkan
orang-orang yang menyusun hukum tertulis tersebut menjadi
sangat selektif mengenai apa yang mereka pilih untuk disertakan
dan dikecualikan. Hal ini dapat dilakukan secara tidak sengaja,
tetapi mungkin juga merupakan hasil dari pejabat sensor
yang memutuskan aspek hukum adat mana serta tradisi apa
yang berguna atau dapat diterima, serta aspek apa saja yang
dianggap dapat diterima atau dianggap ‘terbelakang’ (lihat
pembahasan tentang ‘penolakan’ di bawah). Sebagai akibatnya,
para eksekutif dari negara kolonial telah mengambil alih
kesetaraan masyarakat adat dengan pemerintah.42
Penemuan pengadilan adat
Dalam upaya untuk lebih mensistematisir administrasi peradilan,
merupakan tindakan umum bagi kekuatan-kekuatan kolonial
untuk melembagakan pengadilan adat untuk kepentingan proses
peradilan dengan menggunakan hukum adat. Jadi, di Malaya
pemerintah kolonial Inggris mengembangkan pengadilan Islam
maupun pengadilan adat secara terpisah untuk menyelesaikan
kasus-kasus yang berkaitan dengan agama, perkawinan, dan
warisan di kalangan bangsa Melayu.43 Namun demikian, sejauh
mana pengadilan adat seperti itu benar-benar diperbolehkan
untuk menerapkan hukum adat merupakan hal yang masih
dipertentangkan. Di Eritrea,
Hukum adat yang digunakan dalam pengadilan adat dalam
beberapa aspek berasal dari hukum adat, tetapi yang digunakan
adalah versi yang sudah dikebiri atau versi yang sangat
disederhanakan; yang mewakili hukum yang bisa diterima atau
diizinkan oleh pemerintah kolonial.44
42
Cornell & Kalt 1992.
43
Loos 2002:2.
44
Favali & Pateman 2003:14.
15
Marcus Colchester
Hal serupa terjadi di Amerika Serikat, di mana Pengadilan
Pelanggaran Indian menjadi semakin dikendalikan oleh Biro
Urusan Indian dan diatur oleh Peraturan Pemerintah Federal.
Seperti yang disampaikan oleh Deloria Lyle:
Ketika mengamati literatur tentang pelaksanaan beberapa
“Pengadilan Pelanggaran Indian,” sulit untuk menentukan
apakah mereka benar-benar pengadilan dalam pengertian
yurisprudensi tradisional budaya Indian atau Anglo-Amerika,
atau apakah mereka bukan merupakan instrumen penindasan
budaya, mengingat beberapa pelanggaran yang diadili di
pengadilan tersebut lebih berkaitan dengan tarian religius dan
jenis upacara-upacara tertentu yang dilarang, bukan berkaitan
dengan upaya menegakkan hukum dan ketertiban.45
Siam (Thailand) mengikuti pendekatan kolonial dengan
menciptakan pengadilan Islam di Thailand Selatan yang masih
berfungsi hingga hari ini.46 Loos menafsirkan pengakuan ini
sebagai bagian dari proses kolonial internal di mana pihak
monarki menggunakan agenda reformasi untuk memusatkan
kekuasaannya, menekan etnis minoritas, memperkuat hierarki
berbasis kelas dan gender yang sudah ada sebelumnya dan
mengamankan beragam kepentingan pihak elit komunitas yang
dikuasai negara Siam.47
Hak masyarakat adat
Kekuasaan kolonial berusaha sedapat mungkin untuk
memperoleh akses dan kontrol perdagangan dan sumber daya
tanpa melalui proses yang mahal, yaitu kekerasan, meskipun
hal ini selalu menjadi pilihan terakhir. Ada demikian sejarah
panjang di mana dalam beberapa hal pemerintah kolonial
mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka dan
45
DeLoria & Lyle 1983:115.
46
Loos 2002:6.
47
ibid. 2002:15.
16
1. Beragam jalur menuju keadilan
untuk memberikan persetujuan.48 Di negara-negara tempat
berlakunya common law, hal ini telah menyebabkan munculnya
pemahaman tentang hak pribumi dan hak aboriginal atas tanah,
yang mengakui bahwa ‘pribumi’ atau ‘masyarakat terbelakang’
memiliki hak-hak atas tanah berdasarkan tradisi mereka.49
Kemajuan yang dibuat oleh masyarakat adat sejak prinsip
hukum tersebut di atas mendapat penerimaan luas dalam
beberapa tahun terakhir tidak boleh membuat kita mengabaikan
cara yang ditempuh negara kolonial untuk membatasi hak-hak
masyarakat adat, karena berbagai batasan tersebut, sampai tahap
tertentu, masih ada sampai hari ini. Batasan-batasan tersebut
meliputi: pembentukan sistem pendaftaran tanah dan sistem
perpajakan yang kurang tepat yang mematahkan klaim-klaim
tanah adat;50 persyaratan bahwa semua transfer tanah harus
didahului dengan penyerahan lahan tersebut kepada negara51
dan terdapat beban bagi masyarakat adat untuk membuktikan
adanya hak adat dengan cara membuktikan bahwa tanah itu
terus dihuni/dikuasai atau, paling tidak, adanya penerapan
hukum adat di lahan tersebut secara terus-menerus.52
Selain itu, hukum dan peraturan kolonial sering diupayakan
sebagai mekanisme untuk meminimalkan hak-hak atas tanah,
mengurangi hak-hak tersebut menjadi lebih sedikit dari hakhak penggunaan di tanah yang dikuasai pihak kolonial, yang
dibatasi baik dalam jangkauannya maupun dalam bundel hak
lainnya yang terkait. Di satu sisi, kenyataan bahwa kekuasaan
kolonial mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah perlu
dilihat sebagai hal yang positif, namun di sisi lain cara di mana
48
Untuk ringkasan singkat lihat Colchester & MacKay 2004. Pengadilan
ditetapkan pada tahun 1832 di mana seorang warga Eropa hanya dapat mengklaim
hak atas tanah jika masyarakat adat setuju untuk menjual (McMillan 2007:90).
49
Lindley 1926.
50
Doolittle 2005.
51
ibid. 2005:22-26; McMillen 2007.
52
Culhane 1998.
17
Marcus Colchester
gagasan tentang hak adat atas tanah dibatasi dengan kondisi,
limitasi, dan interpretasi restriktif bisa juga dilihat sebagai
sebuah fiksi hukum yang memungkinkan kekuasaan kolonial
memiliki hak eksklusif atas tanah adat. Sampai tahun 1941 di
Amerika Serikat, pemerintah berpendapat bahwa hak Indian
atas tanah hanyalah izin untuk menggunakan tanah sampai
tanah itu dialokasikan (oleh pemerintah) untuk penggunaan
lainnya.53
Beberapa keterbatasan ini masih ada hingga hari ini.
McMillen mencatat bahwa ‘hukum adat dapat menjadi
perangkap jika, seperti yang menjadi kecenderungan di
Australia, pengakuan hak Aborigin atas tanah ditetapkan
secara bersyarat, yang bergantung pada masih diterapkannya
hukum adat yang tidak berubah’.54 Sebuah studi yang mencoba
mengkaji efek sosial dari hak pribumi atas tanah di Australia
menunjukkan hasil yang mengejutkan, di mana studi tersebut
memperlihatkan beberapa kesulitan yang dimiliki masyarakat
Aborigin dalam mengamankan hak-hak mereka mengingat
cara pengadilan-pengadilan telah membatasi konsep tentang
hak Aborigin atas tanah. Berbagai kasus dalam studi tersebut
menunjukkan bahwa hak-hak atas tanah mungkin telah dianggap
hilang karena telah kemudian digantikan oleh hak-hak yang
diberikan kepada orang lain; hak-hak atas tanah juga dianggap
batal jika tradisi komunitas dianggap lemah; hak-hak atas tanah
juga dapat dikurangi jika keturunan Aborigin dinilai memiliki
darah campuran. Pemilik tanah juga menemukan bahwa cara di
mana hukum diterapkan dapat memunculkan lembaga-lembaga
baru yang akan menggantikan lembaga-lembaga sebelumnya,
menyederhanakan atau memberikan representasi yang tidak
tepat mengenai hubungan masyarakat dengan ‘negara’ (ruang
hidup mereka), membatasi atau menghambat pelaksanaan
hukum adat, memprovokasi sengketa di antara kelompok
53
McMillen 2007:149.
54
ibid.:182.
18
1. Beragam jalur menuju keadilan
penggugat, memimpin upaya menuju kodifikasi hukum adat
sebagai bagian dari proses klaim, dan memberikan bobot lebih
besar pada kesaksian tertulis dibandingkan pernyataan oral.55
Studi tersebut menyimpulkan bahwa meskipun secara
keseluruhan pengakuan hak adat atas tanah merupakan hal
positif bagi masyarakat Aborigin dibandingkan dengan alternatif
langkah nonpengakuan, namun sejak UU tentang hak adat atas
tanah disahkan:
Banyak masyarakat asli Australia yang semakin tidak bahagia
dengan kekuatan dan bentuk-bentuk pengakuan yang diberikan
kepada hukum adat dan adat kebiasaan berdasarkan UndangUndang ini, serta dampak sosial yang mengganggu dari proses
yang terkait dengan upaya untuk memperoleh hak atas tanah.56
Pengalaman spesifik menunjukkan bahwa kondisi di mana
pengadilan dapat memberikan hak atas tanah tidak berarti
pengadilan memberikan hak penuh untuk penentuan nasib
sendiri, dalam arti pengakuan yurisdiksi hukum adat, sehingga
yang terjadi adalah memaksakan pembedaan ala barat antara
konsep hak untuk memiliki tanah dan konsep kedaulatan untuk
menguasai tanah.57
Antara penentuan nasib sendiri dan kedaulatan negara
Alasan untuk mengkaji pengalaman-pengalaman dengan
kolonialisme adalah bahwa rangkaian hukum, praktik, dan
doktrin hukum yang sama masih berlaku di banyak negara
pascakolonial. Di sisi lain, memang benar bahwa banyak
masyarakat adat saat ini berada dalam keadaan yang sangat
berbeda dari waktu tersebut. Dengan alat mobilisasi dan
tindakan tegas dan, lebih dari itu, melalui revitalisasi dan
pembentukan kembali lembaga-lembaga adat, masyarakat adat
55
Smith & Morphy 2007.
56
ibid.:24.
57
Morphy 2007:32.
19
Marcus Colchester
telah mampu mengubah pilihan terbatas yang ditawarkan oleh
pengakuan hukum adat, hak-hak adat, pemerintahan sendiri, dan
pengadilan adat menjadi peluang-peluang untuk mendapatkan
kembali kontrol atas tanah mereka dan kehidupan mereka.58
Berbagai contoh muncul dari pengalaman yang disajikan dalam
bab-bab berikut. Namun demikian, kendala dalam prosedur
hukum dan prosedur administratif masih ada dan menjadi
tantangan bagi mereka yang tidak hati-hati.
Papua Nugini (PNG) memberikan contoh yang baik
mengapa masyarakat adat perlu waspada. Walaupun hak-hak
adat atas tanah di PNG diakui dalam peraturan perundangundangan, yang berarti bahwa sekitar 97% dari wilayah nasional
berada di bawah hak-hak adat, diperkirakan bahwa sekitar 5,6
juta hektar lahan klan, yang merupakan 11% dari wilayah PNG,
telah diambil alih secara ilegal oleh perusahaan penebangan
kayu, pertambangan, dan perkebunan melalui sengketa sewa
tanah klan kepada pihak ketiga, sebagai Sewa Pertanian Khusus
dan Usaha (Special Agricultural and Business Leases/SABL)
yang telah diizinkan oleh badan-badan pemerintah, terutama
disebabkan manipulasi melalui mekanisme pengakuan (atau
pengabaian) lembaga adat dan asosiasi pemilik tanah oleh
para pejabat pemerintah.59 Jenis-jenis manipulasi seperti ini
menjelaskan mengapa sebagian besar masyarakat adat di PNG
sekarang menolak untuk menyetujui skema pemerintah untuk
memberikan sertifikat bagi tanah mereka, karena mereka yakin
bahwa manipulasi serupa akan terjadi, dan akan membatasi atau
mengalokasikan tanah klan secara tidak tepat dan membuka
jalan untuk masuknya berbagai kepentingan lain.
Peru saat ini terlibat dalam perdebatan yang serupa.
Sebagai buntut dari konflik berdarah atas tanah dan sumber
daya pada tahun 2009, pemerintah Peru telah menetapkan
undang-undang melalui Kongres yang bertujuan untuk
58
Yazzie 1994, 1996; Zion & Yazzie 1997.
59
CELCOR, BRG, GP(Aus) & FPP 2011; Filer 2011.
20
1. Beragam jalur menuju keadilan
mengatur bagaimana negara akan melaksanakan Konvensi ILO
169, di mana Peru merupakan negara penanda tangan, dengan
menghormati hak untuk melakukan konsultasi.60 Namun
demikian, walaupun mengulangi ketentuan Konvensi (yang
mengakui hak masyarakat adat untuk mewakili diri mereka
sendiri melalui lembaga-lembaga mereka sendiri dan organisasi
perwakilan, yang dipilih sesuai dengan adat kebiasaan mereka
dan norma-norma mereka),61 Peru kemudian menetapkan
prosedur di mana negara akan mengakui dan mendata
berbagai otoritas tersebut. Keterbatasan ini mirip dengan
yang ditemukan dalam konstitusi dan hukum di Indonesia,
yang mengakui masyarakat adat dan beberapa hak, “selama
masyarakat adat ini masih ada,” sehingga memberikan pilihan
bagi negara untuk menentukan kapan atau apakah negara akan
mengakui keberadaan masyarakat adat tersebut atau tidak.
Bahkan dalam pelaksanaan pengadilan-pengadilan, dapat
dilihat sebuah tren di mana aturan hukum oleh Negara diperluas
secara bertahap, seiring dengan meningkatnya kapasitas
dan kemandirian peradilan, dan terdapat kecenderungan di
mana pemerintah mensahkan undang-undang yang semakin
membatasi pelaksanaan hukum adat. Hal ini terutama terlihat
dalam hukum yang ditujukan bagi konservasi dan pengelolaan
sumber daya alam yang cenderung untuk menempatkan batasanbatasan bagi sistem adat dalam penggunaan dan pengelolaan
tanah pada saat sistem adat tersebut diakui. Kecenderungan
‘birokratisasi keanekaragaman hayati’, demikian saya menyebut
kondisi itu, sebenarnya berdampak pada pengambilan
kekuasaan dari tangan masyarakat dan selanjutnya memperkuat
lembaga-lembaga negara yang berwenang untuk mengawasi
60
Ley del Derecho a Consulta Previa a los Pueblos Indigenas u Originarios
Reconocido en el Convenio No. 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo.
Ms. (May 2010).
61
Op cit Pasal 6 terjemahan dari bahasa Spanyol oleh penulis. ILO 2009 juga
menetapkan beberapa contoh bagaimana hukum internasional digunakan untuk
membatasi penerapan hukum adat.
21
Marcus Colchester
‘hutan masyarakat’ dan pengelolaan kawasan lindung bersama
masyarakat.
Sebagaimana dicatat oleh Favali dan Pateman, aspek-aspek
hukum yang sebelumnya sering diserahkan pengaturannya
pada adat kebiasaan - seperti praktik agama, tanah, pernikahan,
dan etika pribadi - sekarang semakin diatur melalui peraturan
perundang-undangan, oleh administrasi dan melalui
pelaksanaan pengadilan. Namun demikian, Favali dan Pateman
mencatat,
Secara paradoks, hukum adat lebih fleksibel dalam menghadapi
perubahan. Sementara peraturan perundang-undangan
memerlukan revisi hukum melalui tindakan eksekutif dan
legislatif, hukum adat terus melakukan penyesuaian melalui
tindakan-tindakan interpretatif masyarakat. Bahkan, tradisi
common law tidak cocok dengan dinamikanya sendiri.62
Dilema-dilema selanjutnya
Selain berbagai dilema yang sudah dibahas di atas, ada beberapa
dilema utama lainnya yang berkaitan dengan penegasan dan
pengakuan hukum adat yang perlu disebutkan. Dilema-dilema
tersebut termasuk:
• Tantangan dari pembekuan tradisi yang dapat terjadi, bahkan
pada saat masyarakat adat secara mandiri mengendalikan
sistem mereka dan mengkodifikasi hukum adat mereka
sendiri.
• Tantangan memperjelas yurisdiksi berbagai sistem hukum
adat: di daerah mana dan bagi siapa sistem-sistem tersebut
berlaku; apa yang terjadi jika ada perselisihan antara orangorang anggota masyarakat adat dan orang-orang yang bukan
anggota masyarakat adat; hal apa yang dapat mencegah
pihak penggugat dan pihak tergugat memilih-milih untuk
menemukan pengadilan yang paling menguntungkan bagi
mereka; apakah hal itu menjadi masalah; bagaimana cara
62
Favali & Pateman 2003:215
22
1. Beragam jalur menuju keadilan
menghindari bahaya ganda atau hukuman ganda dari
beberapa pengadilan; kejahatan apa atau gugatan apa yang
harus dirujuk ke pengadilan negara bagian atau pengadilan
federal? Rangkaian pertanyaan tersebut adalah beberapa isu
utama yang ditangani oleh spesialis hukum dalam memeriksa
pluralisme hukum.63
Antara pengakuan dan penolakan
Ketika masyarakat adat memilih jalur alternatif melalui sistem
hak asasi manusia internasional pada tahun 1977 dalam
memulai proses untuk mendapatkan pengakuan atas hak
mereka di tingkat internasional, yang dilakukan setelah tiga
puluh tahun advokasi berkelanjutan untuk mewujudkan adopsi
Majelis Umum PBB terhadap Deklarasi PBB tentang Hak-Hak
Masyarakat Adat, jalur alternatif ini memiliki tantangan yang
berbeda. Dengan menuntut agar rezim hak asasi manusia
internasional memberikan pengakuan atas hak-hak mereka,
masyarakat adat kemudian menyetujui hak-hak ini dan
menyepakati bahwa mereka sendiri harus memperhatikan
aplikasi hak-hak tersebut dalam masyarakat mereka sendiri.
Prinsip ini secara eksplisit diterima oleh wakil-wakil masyarakat
adat yang menegosiasikan teks Konvensi ILO 169 di Jenewa
pada tahun 1989. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat
Adat juga menyebutkan poin ini secara eksplisit.64
Berikutnya, muncul sebuah pertanyaan: jika masyarakat
adat memiliki adat kebiasaan, hukum atau praktik-praktik yang
dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, bagaimana
hal ini akan ditangani? Topik ini adalah satu hal yang sulit,
terutama bagi kami yang bukan masyarakat adat! Favali dan
63
Lihat daftar pustaka untuk beberapa sumber yang relevan.
64
Universalitas rezim hak asasi manusia PBB telah sering diperdebatkan. Asosiasi
Antropologi Amerika mengecam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB yang disahkan
pada tahun 1948 dengan alasan bahwa isi Deklarasi itu terlalu kebarat-baratan dan
individualis dalam konsepsinya dan mengabaikan aspek kolektif dari kebebasan,
hak-hak dan keadilan masyarakat lainnya.
23
Marcus Colchester
Pateman mencatat:
Hampir mustahil untuk terlibat mengkritisi tradisi tanpa
terlepas dari tuduhan sebagai imperialis, atau bersalah karena
menggunakan bahasa dan tindakan yang menyalahkan.65
Namun, perlu diakui bahwa negara memiliki kewajiban untuk
melindungi hak asasi manusia, bahkan terhadap penyalahgunaan
penerapan hukum adat atau pengadilan agama.
Keprihatinan serupa dan rangkaian tugas serupa
dikembangkan oleh administrator kolonial dan pengadilan
kolonial untuk melegitimasi campur tangan mereka dalam hukum
adat. Penyalahgunaan yang dituduhkan seperti perbudakan,
pengorbanan manusia, hukuman yang kejam dan luar biasa, sihir,
hukum kepemilikan yang tidak adil, poligami, dan pemotongan
kelamin perempuan (FGM) dianggap ‘menjijikkan’ dan, oleh
karena itu, dapat dibasmi secara tuntas, dengan kekerasan jika
perlu. Sebagai akibatnya, di India terjadi intervensi kolonial
untuk mencegah pengorbanan manusia, di mana intervensi
tersebut digunakan sebagai justifikasi untuk pengambilalihan
secara menyeluruh wilayah-wilayah yang dikuasai masyarakat
adat dengan menggunakan kekerasan, dan mengakibatkan
sejumlah besar warga masyarakat adat dibunuh untuk seolaholah menyelamatkan nyawa dari beberapa lusin jiwa.66
Sebaliknya, terdapat catatan kasus-kasus di mana orang
Barat dikenakan hukuman mati, bahkan di dalam masyarakat
di mana hukuman mati dianggap berlebihan.67 Memang,
seperti halnya prasangka terhadap cara-cara terbelakang dari
suku-suku asli, biasanya seluruh pendidikan anak dalam adat
kebiasaan asli dianggap ‘menjijikkan,’ dan hal ini menjadi
justifikasi atas pemisahan anak dari orang tua mereka dan
mereka dikirim ke sekolah asrama untuk dididik memahami
65
Favali & Pateman 2003:195.
66
Padel 1996.
67
Sheleff 1999:124.
24
1. Beragam jalur menuju keadilan
nilai-nilai peradaban.68 Praktik semacam itu merupakan norma
di Amerika Utara dan Australia pada abad ke-19 dan awal abad
ke-20, dan pada akhir 1990-an program pemerintah di Irian
Jaya menerapkan pendekatan yang sama.69
Tentu saja, beberapa keterbatasan dalam sistem adat
yang ditegakkan atas nama hak asasi manusia sekarang sudah
diterima secara luas. Perbudakan, sati, dan pengorbanan
manusia memiliki sedikit pembela. Namun demikian, penegakan
beberapa aspek lainnya masih belum diterima secara luas.
Sebuah kasus kontroversial adalah tentang Mutilasi Genital
Perempuan (FGM), yang diakui sebagai ekspresi kekerasan
terhadap perempuan pada Konferensi Dunia PBB tentang
Hak Asasi Manusia Pertama di Wina pada tahun 1993, tetapi
banyak pihak, termasuk sebagian perempuan, membelanya
sebagai praktik tradisional di banyak masyarakat. FGM tegas
dilarang oleh Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan
di tahun 1995, sebuah konferensi yang menghasilkan Konvensi
Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).
Namun demikian, CEDAW juga dianggap sebagai pembenaran
atas terpecahnya lahan kolektif dengan alasan bahwa hak atas
tanah harus setara bagi laki-laki dan perempuan.
Masalah yang memerlukan klarifikasi adalah siapa yang
mendefinisikan, dan kemudian siapa yang bertindak untuk
melenyapkan ‘adat kebiasaan yang dianggap buruk’ dan
bagaimana hal ini dapat didamaikan dengan menerapkan
hak untuk menentukan nasib sendiri. Sebagai contoh, dengan
menghormati adat kebiasaan yang mendiskriminasi perempuan,
‘Deklarasi Manila’ yang ditetapkan oleh masyarakat adat
mengakui bahwa:
68
69
... dalam merevitalisasi tradisi dan lembaga-lembaga yang
dikembangkan nenek moyang kita, kita, diri kita sendiri perlu
Adams 1995; Sheleff 1999:162.
Lihat juga Li 2007 untuk kasus-kasus lain tentang intervensi pemerintah
Indonesia dalam kehidupan suku-suku “terasing.”
25
Marcus Colchester
jujur dalam ​​menghadapi praktik-praktik kuno tersebut, yang
mungkin telah menyebabkan penindasan bagi perempuan
adat dan anak-anak. Namun demikian, konferensi ini juga
menekankan bahwa transformasi tradisi adat dan sistem adat
harus didefinisikan dan dikendalikan oleh masyarakat adat,
karena hak untuk mengurus warisan budaya kita sendiri adalah
bagian dari hak untuk menentukan nasib sendiri.70
Mengurai segitiga hukum: Langkah-langkah maju bagi
masyarakat adat
Makalah singkat ini telah mencoba memaparkan beberapa
dilema yang harus dihadapi oleh mereka yang mencoba
memanfaatkan realitas pluralisme hukum untuk menjamin
terwujudnya keadilan bagi masyarakat adat. Kita melihat
bahwa tiga bentuk hukum (dengan banyak lapisan di dalam
masing-masing bentuk) yang relatif berjalan secara mandiri
satu sama lain, yaitu hukum adat, hukum negara, dan hukum
internasional. Masyarakat yang diatur melalui hukum adat
secara historis telah dihadapkan dengan pembebanan ganda
dari dua hukum, yaitu peraturan perundangan nasional dan
hukum internasional, yang pada umumnya saling memperkuat
dan memiliki justifikasi atas pembatasan berlebihan bagi hakhak dan kebebasan masyarakat adat.
Rezim hak asasi manusia internasional yang ditetapkan
pada akhir Perang Dunia Kedua sebagian besar dikembangkan
sebagai reaksi terhadap penyalahgunaan kebijakan negara yang
mendiskriminasi dan berusaha untuk memusnahkan seluruh
masyarakat. Aliansi Atlantik, yang dibentuk selama perang itu
sebagai tandingan untuk kekuatan Axis (terdiri dari Jerman,
Italia, dll), menekankan hak-hak kolektif untuk menentukan
nasib sendiri dan memunculkan PBB sebagai sebuah serikat
70
Deklarasi Manila yang dihasilkan dari Konferensi Internasional tentang
Resolusi Konflik, Perdamaian, Pembangunan Berkelanjutan dan Masyarakat Adat
yang diorganisir dan diadakan oleh Yayasan Tebtebba (Pusat Masyarakat Adat
Internasional untuk Penelitian Kebijakan dan Pendidikan) di Metro Manila, Filipina
pada 06-08 Desember 2010. Tersedia di: <twnside.org.sg/title/manila.htm>
26
1. Beragam jalur menuju keadilan
negara-negara anggota yang diputuskan untuk mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri dari rakyat.71 Sebuah langkah awal dari resolusi ini
adalah pengesahan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida pada 1948.72
Namun, Kovenan Internasional tersebut dikembangkan
dengan susah payah selama Perang Dingin, sebagaimana
‘generasi pertama’ dan ‘generasi kedua’ hak asasi manusia,
memberikan penekanan pertama pada hak-hak sipil dan politik
individu, sesuai dengan kontrak sosial antara warga dan negara
yang dianggap mendasari demokrasi Barat. Penekanan kedua
pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya individu-individu
yang berusaha ditegakkan oleh negara-negara sosialis kendali
pemerintah secara terpusat. Jadi, walaupun kedua Kovenan
memberikan pengakuan yang kuat terhadap hak semua bangsa
untuk menentukan nasib sendiri, keduanya memberikan
sedikit pengakuan lanjutan dari hak-hak kolektif. Akibat yang
terjadi adalah negara memperkuat penerapan hukum positif
atas adat dan memfasilitasi kontrol atas aset negara maupun
aset swasta.
Masyarakat adat telah meraih pencapaian luar biasa
selama akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, di mana mereka
berhasil menantang prisma hukum tersebut dan memastikan
bahwa penekanan yang lebih besar diberikan kepada hak asasi
manusia yang bersifat kolektif.73 Hukum internasional mengakui
hak-hak masyarakat adat, termasuk yang paling relevan untuk
penelitian ini, yaitu hak-hak mereka untuk penentuan nasib
sendiri; untuk memiliki dan mengontrol tanah, wilayah, dan
sumber daya alam yang mereka miliki, tempati atau gunakan
secara adat; untuk mewakili diri mereka sendiri melalui
71
Charter of the United Nations.
72
UN 1994:673.
73
Untuk salah satu tinjauan kritis, lihat Eagle 2011.
27
Marcus Colchester
lembaga-lembaga mereka sendiri; untuk memiliki pemerintahan
sendiri, untuk melaksanakan hukum adat mereka, dan untuk
memberikan atau menahan persetujuan bebas, didahulukan
dan diinformasikan kepada berbagai aktivitas yang dapat
mempengaruhi hak-hak mereka. Masyarakat adat sekarang
telah berkemampuan menggunakan hukum internasional untuk
mendukung reformasi rangkaian hukum negara agar hak-hak
masyarakat adat diakui sejalan dengan kewajiban-kewajiban
negara di tingkat internasional dan dengan menerapkan caracara yang menghormati sistem adat mereka.
Rangkaian hukum yang menggunakan pendekatan individualistik Barat: Hak asasi manusia generasi pertama dan
kedua
Hukum individualistik Barat: Hak asasi manusia generasi
pertama dan kedua
Hukum
Nasional
Hukum
Internasional
pasar tanah
akses ke modal
Hukum
Adat
28
1. Beragam jalur menuju keadilan
Generasi ketiga hak asasi manusia
UU
Nasional
UU
Internasional
penentuan
sendiri
hak yang
tidak dapat
dicabut
wilayah
UU Adat
Rekonfigurasi hak asasi manusia generasi ketiga ini kemudian
menimbulkan tantangan bagi negara-negara yang memiliki
hukum dan kebijakan yang mendiskriminasi masyarakat adat
dan masyarakat lainnya yang membentuk populasi negara
mereka. Dengan menegaskan bahwa hak-hak kolektif kelompok
masyarakat ini juga harus diakui, dijamin, dan dilindungi oleh
hukum, hukum internasional dan keputusan internasional
telah menegaskan validitas hak adat dan relevansi hukum
adat. Sebuah proses yurisprudensi yang cukup signifikan
telah muncul di badan-badan perjanjian PBB, di Komisi InterAmerika dan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan, baru-baru ini,
di Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat,
yang menetapkan bagaimana hak-hak tersebut harus dihormati
sekaligus memberikan instruksi dan memberikan masukan
bagi pemerintah nasional tentang bagaimana reformasi hukum
dan kebijakan nasional dan kebijakan sejalan dengan kewajiban
negara di tingkat internasional.74
74
MacKay (ed.) 2005-2011: empat volume.
29
Marcus Colchester
Selama tahun 1990-an, pengakuan progresif hak-hak
kolektif masyarakat adat dalam hukum internasional sebagai
respons terhadap klaim dari masyarakat dan tekanan dari
pembela hak asasi manusia yang mendukung masyarakat adat
telah menyebabkan banyak negara, khususnya di Amerika
Latin, merevisi konstitusi mereka, kerangka hukum dan
khususnya hukum pertanahan mereka untuk mengakomodasi
hak-hak ini.75 Makalah-makalah yang terdapat dalam buku ini
mengeksplorasi beberapa tantangan yang sekarang dihadapi
di Asia Tenggara dalam proses rekonsiliasi tiga bentuk hukum
tersebut.
Namun, ada beberapa hal yang perlu ditempuh sebelum
hukum adat diterima secara umum:
Jauh dari situasi di mana adat menjadi aspek bermasalah pada
kehidupan suku dalam konteks dunia modern, adat kebiasaan
kemudian menjadi suatu aspek integral dari sistem hukum,
bukan tambahan artifisial yang enggan diakui, tetapi merupakan
komponen penting dari hukum bermakna yang diterima oleh
warga, karena adat kebiasaan tertanam di dalam kesadaran
mereka sebagai bagian hidup dari budaya mereka.76
75
Griffiths 2004.
76
Sheleff 1999:87.
30
~2~
PLURALISME HUKUM DI SARAWAK
Sebuah pendekatan terhadap hukum
adat dalam Konstitusi Federal dengan
menggunakan konsep yang dikembangkan
oleh masyarakat adat sendiri
Ramy Bulan
Pengantar
alaysia adalah sebuah persekutuan/federasi dari tiga belas
negara bagian, di mana Sarawak adalah negara bagian
yang terbesar. Sebelas negara bagian terletak di Semenanjung
Malaysia dan dua negara bagian terletak di Malaysia Timur.
Penang dan Melaka dulu merupakan bagian dari Straits
Settlements (dalam bahasa Melayu dikenal sebagai “NegeriNegeri Selat”) yang dikontrol oleh British East India Company,
dan kemudian menjadi koloni Kerajaan Inggris. Pahang, Perak,
Selangor, Negeri Sembilan dan Johor sebelumnya membentuk
Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (Federated Malay States)
dan Kelantan, Trengganu, Kedah dan Perlis adalah bagian dari
Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu (Unfederated Malay
States). Sabah dan Sarawak, dua negara bagian yang berada di
Borneo, sebelumnya merupakan protektorat Inggris (negara
bagian yang dilindungi Inggris) dan kemudian menjadi koloni/
jajahan Inggris hingga tahun 1963, yaitu pada saat Malaysia
(sebagai negara merdeka) terbentuk. Sejak saat itu, tiga wilayah
federal telah ditetapkan, yaitu Kuala Lumpur, Putra Jaya dan
Labuan. Kekuasaan legislatif dibagi antara pemerintah federal
dan pemerintah negara bagian,1 di mana pemerintah federal
memiliki kekuasaan untuk mengesahkan undang-undang
M
1
Konstitusi Federal, Jadwal Kesembilan (Schedule Nine), List I dan II
31
Ramy Bulan
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional,
tetapi negara bagian tetap memiliki kekuasaan legislatif untuk
menetapkan undang-undang tentang pemerintah lokal, tanah,
kehutanan, adat kebiasaan dan agama.
Salah satu warisan terpenting dari pemerintahan kolonial
Inggris adalah sistem hukum yang secara fundamental
didasarkan pada tradisi Common Law Inggris. Pada saat
hukum Inggris diterapkan sebagai hukum yang berlaku secara
umum, terdapat pengecualian untuk penerapan personal law
bagi kelompok-kelompok tertentu menurut ras atau agama.
Pemerintah kolonial Inggris menetapkan kebijakan untuk
menerapkan common law, yang disesuaikan dengan kondisi dan
keinginan dari ras-ras alien, sepanjang agama-agama, sikap dan
adat kebiasaan penduduk setempat diizinkan, untuk mencegah
pelaksanaan common law secara tidak adil dan opresif,2 serta
untuk menghindari kesulitan bagi penduduk lokal.3 Agama dan
adat kebiasaan penduduk setempat diakui oleh prinsip-prinsip
umum hukum Inggris sebagai pengecualian, terutama dalam
yurisdiksi gereja.4 Hal ini sesuai dengan ajaran kontinuitas
dan cara umum di mana hukum Inggris mengakui hukum
lokal dan adat kebiasaan (custom) bangsa-bangsa yang dengan
persetujuan atau melalui jalur kekuasaan masuk ke dalam
kerajaan Inggris.5 Meskipun akomodasi dan adaptasi bersifat
agak eklektik, secara keseluruhan hal itu berarti bahwa adat
atau hukum adat dari berbagai ras alien6 yang sudah ada
2
Choa Choon Neo v Spottiswoode [1835] 2 Ky. Ecc 8,11.
3
Choo Ang Choo v Neo Chan Neo (Six Widows Case) [1911] 12 SSLR 120
4
Sir Benjamin Malkin dalam menafsirkan Piagam yang terdapat dalam “In the
Goods of Abdullah” [1869] 1 Ky.216-221 berpendapat bahwa agama-agama dan
adat kebiasaan penduduk setempat diakui oleh prinsip-prinsip umum hukum Inggris
sebagai pengecualian, terutama dalam yurisdiksi gerejawi dan bukan oleh Piagam
5
Sebuah penjelasan yang sangat baik dari prinsip-prinsip kontinuitas diberikan oleh
Mark D Walters dalam “Benang Emas” Kontinuitas: Adat Kebiasaan Masyarakat
Asli dalam Common Law dan berdasarkan Undang-Undang Konstitusi, 1982”
yang diterbitkan pada tahun 1999 di McGill Law Journal 712.
6
Choa Choon Neo v Spottiswoode, above n1.
32
2. Pluralisme hukum di Sarawak
sebelum berlakunya penguasaan kolonial serta pengakuan
hukum agama Islam, diterapkan sebagai personal laws.
Prinsip-prinsip common law Inggris dan aturan-aturan
kesetaraan diterima pada titik-titik kronologis yang berbeda
di dalam sejarah Malaysia. Hukum Inggris diperkenalkan di
Straits Settlement melalui Royal Charter of Justice pada tahun
1826. Negara-negara bagian Melayu menerima hukum Inggris
melalui Pengesahan Civil Law tahun 1937 dan di negara-negara
bagian Melayu nonfederasi pada tahun 1951 melalui Ordonansi
Civil Law (Ekstensi). Langkah-langkah tersebut adalah hanya
resepsi formal mengingat hukum Inggris dan prinsip kesetaraan
telah diterapkan secara tidak langsung di negara-negara bagian
tersebut melalui pengaturan administrasi yang berjalan secara
baik sebelum penerimaan civil law tersebut dilakukan. Prinsipprinsip Inggris dalam hukum Inggris dan kesetaraan diterapkan
karena sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan alami, di
mana pengadilan memiliki kekuasaan hukum melekat untuk
mengaplikasikannya.7
Di negara-negara bagian yang berada di Pulau Kalimantan,
hukum Inggris diterapkan di Sabah melalui Civil Law Ordinance
tahun 1938 dan the North Borneo Application of Laws Ordinance
pada tahun 1951, dan di Sarawak melalui Penerapan Peraturan
Hukum pada tahun 1928 dan 1949. Di Sabah, modifikasi hukum
Inggris oleh hukum adat setempat dilakukan sejauh hukumhukum adat tersebut “tidak brutal, dapat diterima atau tidak
bertentangan dengan kebijakan publik.” Sementara di Sarawak,
hukum Inggris diterapkan dengan modifikasi oleh Raja Brooke
dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan adat
kebiasaan dan kondisi setempat. Kesinambungan penerapan
hukum Inggris sebagai bagian dari hukum Malaysia ditemukan
dalam Undang-Undang Civil Law 1956 (UU 67) (direvisi tahun
1972) di mana bagian 3 mempertahankan ketentuan bahwa
common law, aturan kesetaraan dan undang-undang tentang
7
Motor Emporuim and Arumugam (1933)
33
Ramy Bulan
pelaksanaan umum berlaku sepanjang “kondisi negara-negara
bagian di Malaysia dan penduduk di masing-masing negara
bagian memungkinkan untuk diterapkannya rangkaian aturan
tersebut dan kadar penerapannya tergantung kondisi lokal.”
Saat ini, sistem hukum nasional Malaysia merupakan
sistem hukum plural dengan integrasi peraturan perundangundangan, common law, dan hukum adat. Sistem hukum
plural dikembangkan berdasarkan tradisi common law tetapi
berdampingan dengan syariah (hukum Islam) dan hukum
adat, masing-masing dengan sistem pengadilan yang terpisah,
yaitu pengadilan sipil, pengadilan syariah, dan pengadilan adat
(native court). Pengadilan adat, yang dalam bahasa Melayu
dikenal sebagai Mahkamah Orang Asli, secara khusus berlaku
di negara bagian Sabah dan Sarawak. Hal-hal yang berkaitan
dengan common law dan keadilan dan peraturan perundangundangan diadili berdasarkan sistem pengadilan sipil yang
merupakan pengadilan Federal. Di Sabah dan Sarawak,
pelanggaran hukum adat diadili di dalam Pengadilan Adat, yang
merupakan pengadilan Negara Bagian.
Sebelum tahun 1988, hukum Muslim Melayu dan Islam
hanya merupakan topik yang diatur oleh regulasi dengan cara
yang sama seperti halnya penanganan kontrak, kejahatan,
dan tanah. Meskipun terdapat pengakuan bahwa hukum
Islam adalah hukum lokal dan bahwa pengadilan sipil harus
menerima notifikasi yudisial dari hukum tersebut,8 hukum
Islam diterapkan sebagai hukum personal yang mengatur
perkawinan, perceraian dan hal-hal terkait yang berlaku untuk
umat Islam. Hukum Islam dibatasi menjadi hukum personal
untuk disesuaikan dengan common law Inggris. Hakim umumnya
menerapkan common law dan prinsip keadilan Inggris untuk
mengisi kesenjangan dalam hukum setempat. Pada tahun 1988,
Konstitusi diamandemen untuk memasukkan pasal baru, yaitu
Pasal 121A, yang membatalkan yurisdiksi Pengadilan Tinggi
8
Ramah v Laton [1927] 6 FMSLR 128
34
2. Pluralisme hukum di Sarawak
(sipil) atas hal-hal yang diatur di bawah pengadilan syariah.
Pemisahan pengadilan-pengadilan tersebut adalah refleksi
dari karakteristik keragaman etnis, keragaman agama, dan
keragaman budaya masyarakat Malaysia. Meskipun disebutkan
sebelumnya bahwa hukum personal pada awalnya terkait
dengan hukum agama dan hukum keluarga, cakupan hukum
personal kemudian diperluas untuk hak-hak kepemilikan dan
selanjutnya ber-evolusi sebagai dasar untuk pengakuan hak
asasi manusia dan hak-hak minoritas.
Tujuan dari tulisan ini adalah untuk secara khusus
membahas hukum adat di dalam Konstitusi Federal.
Mengingat keberadaan sistem hukum plural saat ini, tulisan
ini mempertimbangkan bagaimana pengadilan memiliki atau
dapat menerapkan pluralisme hukum dalam mencapai keadilan
dan kesetaraan untuk mencegah agar hukum tidak menindas,
khususnya bagi masyarakat adat dan bagi hak-hak mereka atas
tanah. Tulisan ini berpendapat bahwa hak-hak adat orang asli
(demikian istilah untuk masyarakat adat di Sabah dan Sarawak)
tidak boleh hanya direduksi menjadi hukum yang siap diterima
sebagai bagian dari common law, dan hukum adat sebaiknya
tidak diinterpretasikan melalui lensa common law, melainkan
harus diinterpretasikan dalam konteks mereka sendiri. Validitas
hukum adat akan ditentukan oleh referensi, tetapi bukan common
law yang menjadi referensi melainkan hukum tertinggi, yaitu
Konstitusi Federal. Ini berarti bahwa aturan pembuktian dan
metode pembuktian harus memperhitungkan keunikan hukum
adat, dan bahwa hak-hak yang berada di bawahnya merupakan
hak-hak dasar yang dilindungi oleh Konstitusi Federal.
Mengatakan bahwa sebuah hak dilindungi oleh Konstitusi
Federal mengangkat status hak tersebut dan membebankan
kewajiban yang lebih besar pada pemerintah sehubungan
dengan tindakan yang berpotensi mempengaruhi hakhak tersebut. Sebagai hukum tertinggi, Konstitusi Federal
memberikan “garis tegak lurus” di mana semua hukum dan
35
Ramy Bulan
tindakan para administrator harus diukur dan pengadilan
dapat mendeklarasikan ultra vires (pemberian kekuasaan
pada pemerintah federal dan pemerintah negara bagian) atau
membatalkan hukum-hukum yang tidak konsisten dengan
Konstitusi Federal.
Adat sebagai sumber hukum
Definisi hukum dalam Pasal 160 (2) Konstitusi Federal
menyatakan bahwa hukum ‘mencakup hukum tertulis, common
law yang diterapkan di tingkat federasi atau negara bagian, dan
adat kebiasaan (custom) atau praktik-praktik adat (usage) yang
memiliki kekuatan hukum,’ sehingga hukum adat merupakan
bagian integral dari sistem hukum. Memang, hukum adat dari
berbagai kelompok yang tinggal di Malaysia, termasuk hukum
adat Melayu, Cina dan hukum adat Hindu, telah lama diakui di
Malaysia. Namun, hukum adat yang dikembangkan orang asli/
masyarakat asli masih memiliki signifikansi tinggi dan berperan
penting dalam perkembangan hukum di Malaysia saat ini.
Hukum adat tidak hanya didefinisikan sebagai bagian dari
hukum menurut Pasal 160 (2) Konstitusi Federal. Pasal 150
juga memberikan perlindungan konstitusional terhadap hukum
adat dan adat kebiasaan (custom) sebagai bagian dari struktur
dasar Konstitusi Federal. Mengingat bahwa kekuasaan legislatif
federal dan negara bagian dibagi, penting untuk dicatat bahwa
menurut Pasal 150 (5) Konstitusi Federal, dalam keadaan
darurat, Parlemen dapat membuat undang-undang sehubungan
dengan hal apapun, termasuk yang berada di bawah kekuasaan
legislatif negara bagian, jika muncul situasi di mana hukum
diperlukan oleh keadaan darurat. Namun demikian, Klausul 6A
Pasal 150 menyatakan bahwa kekuasaan legislatif negara bagian
ini tidak mencakup adat Melayu atau untuk setiap masalah
yang berkaitan dengan hukum adat dan adat kebiasaan di
negara bagian Sabah dan Sarawak. Hal ini menunjukkan bobot
pengakuan yang dimaksudkan dan memberi perlindungan
36
2. Pluralisme hukum di Sarawak
yang sangat penting dan unik bagi hak-hak berdasarkan adat
kebiasaan, dalam bentuk apapun yang memungkinkan.9 Hal ini
merupakan bagian dari hak unik yang dinegosiasikan oleh para
pendiri pada saat pembentukan Malaysia, atau dengan kata
lain, bahwa orang asli/masyarakat asli/masyarakat adat akan
diperbolehkan untuk mempraktikkan hukum adat mereka.10
Hal ini membawa kita untuk mengajukan pertanyaan: apa yang
dimaksud dengan hukum adat?
Istilah hukum adat digunakan secara bergantian untuk
merujuk pada adat, hukum tradisional, atau ‘hukum suku’ (‘tribal
law), hukum dan adat kebiasaan orang asli/masyarakat adat,
yang membedakannya dari sistem hukum yang dikenal sebagai
sistem hukum-yuridis negara, yang umumnya didasarkan pada
common law (civil-Roman law). Namun, literatur tentang adat
dan hukum adat sering menggunakan kedua istilah ini secara
bergantian, kadang-kadang kedua istilah ini dikelompokkan
menjadi satu konsep tunggal.11 Di Sarawak, istilah yang umum
digunakan untuk merujuk kepada tradisi/kebiasaan adalah
‘adat.’ Adat juga dapat berarti tatanan alami atau aturan
hukum, praktik-praktik hukum dan teknik-teknik hukum,
serta hukum dalam arti konsep hukum.12 Istilah generik untuk
konsep tersebut adalah ‘istilah adat yang biasa digunakan di
Indonesia’, yang telah dikembangkan oleh pemerintah kolonial
Belanda menjadi adatreitcht.13 Adat meliputi dan mengatur
9
Perhatikan bahwa hal agama, adat, tanah, kehutanan dan pemerintah daerah
berada di bawah lingkup yurisdiksi Negara.
10
Catatan dari diskusi yang dilakukan Komite Konsultatif membuat hal ini
menjadi sangat jelas.
11
Jayl Langub 1998. Langub mengatakan bahwa “di hampir semua bahasa
masyarakat asli non-Muslim atau orang Dayak Sarawak, hukum adat dan adat
kebiasaan dikenal sebagai adat.”
12
Hooker 1972
13
Para sarjana Belanda melakukan kompilasi adat Indonesia secara masif dan
memerlukan pembahasan terpisah. Lihat Peter Burns, Warisan Leiden: Konsep
Hukum di Indonesia (The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia), Leiden:
KITLV 2003; MB Hooker, Hukum Adat dalam Indonesia Masa Modern, (1978);
37
Ramy Bulan
seluruh kehidupan masyarakat asli. Dalam pengertian ini,
tidak hanya mengatur ‘gaya hidup’ atau perilaku yang dapat
diterima, tetapi memiliki kekuatan koersif. Ini mengacu pada
suatu sistem mapan yang berisi aturan atau pola-pola perilaku
sosial yang, melalui penerapan/praktik dalam jangka panjang
dan melalui persetujuan umum dari masyarakat, diterima oleh
suatu masyarakat tertentu sebagai hal yang bermanfaat dan
bersifat mengikat, sebagai sarana untuk menghasilkan relasi
antarpersonal yang harmonis dan untuk menyelesaikan konflik
dalam rangka mempertahankan sebuah masyarakat yang kohesif.
Sebuah adat kebiasan akan ditegakkan jika adat kebiasaan itu
sangat kuno dan telah berlaku sejak zaman dahulu, yang berarti
bahwa dalam ketiadaan bukti yang cukup, ada bukti keberadaan
adat sejauh saksi hidup dapat mengingatnya.14 Adat kebiasaan
yang mapan menjadi norma atau hukum yang diterima15 dan
pemimpin komunitas akan menggunakan kekuatan koersif yang
mungkin mereka miliki untuk memastikan anggota komunitas
mematuhinya. Hukum adat tersebut meliputi norma-norma
perilaku sosial yang benar, aturan yang ditetapkan untuk
upacara-upacara ritual perkawinan dan ritual agama, sistem
pertanian16 dan penyelesaian sengketa yang melibatkan anggota
Van Vollenhoven, Het Adatretch van Nederlandsch-Indie (Hukum Adat Hindia
Belanda) (1931-1933) 3 jilid, dan Ter Haar, Hukum Adat di Indonesia (1948). Apa
yang disebut sebagai ‘hukum adat Indonesia’ dalam konteks Sarawak tidak terbatas
untuk Republik Indonesia, tetapi mencakup hampir seluruh wilayah Asia Tenggara
dan pulau-pulau yang terletak di antara Australia dan Thailand, di mana terdapat
kesamaan dalam budaya masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Lihat Maxwell
KAMI 1884 ‘Hukum dan Adat Orang-Orang Melayu dengan Referensi tentang
Penguasaan Tanah’ (‘The Law and Custom of the Malays with Reference to the
Tenure of Land’) dalam Journal of Royal Asiatic Society, Straits Branch 13:75-220
14
Halsbury’s Laws of England, Vol 12, 4th edn, 1975, 422, dikutip dalam Nor
Nyawai I [2001] 6 MLJ 241, 258
15
Lihat keputusan Sir Benson Maxwell dalam kasus Sahrip v Mitchell & Anor
(1877) Leic. Laporan 466, 468
16
Lihat Jayl Langub 1998 ‘Aspek-Aspek Ritual dalam Hukum Adat di Sarawak
dengan Rujukan Khusus tentang Masyarakat Iban’ (‘The Ritual Aspects of
Customary Law in Sarawak with Particular Reference to the Iban’) dalam Journal
of Malaysian and Comparative Law 25:45-60
38
2. Pluralisme hukum di Sarawak
komunitas, anggota keluarga besar, sengketa para pemimpin
(adat), akses sumber daya dan hak milik.
Seperti terdapat dalam banyak yurisdiksi, hukum-hukum
adat di Malaysia sebagian besar tidak tertulis. Mereka merupakan
tradisi lisan dan aturan lisan yang dikenal masyarakat yang
diturunkan dari generasi ke generasi dan mewakili nilai-nilai
dan norma-norma mereka sendiri. Mengingat bahwa hukum
adat mengakomodasi realitas perubahan yang dihadapi
masyarakat, dapat dikatakan bahwa hukum adat juga bersifat
fleksibel. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka tidak koheren.
Sebaliknya, hukum adat akan terus berkembang dan berkembang
untuk memenuhi perubahan kebutuhan masyarakat. Adat dan
sejarah lisan biasanya khas bagi setiap lokalitas; sejarah-sejarah
lisan umumnya berhubungan dengan lokasi-lokasi tertentu,
keluarga-keluarga tertentu, dan komunitas-komunitas tertentu,
dan, dengan demikian, kemungkinan tidak diketahui oleh pihak
di luar komunitas tertentu. Akibatnya, kesulitan yang sering
muncul adalah penetapan bukti atas adat kebiasaan tersebut
oleh pihak di luar lingkup langsung dari komunitas tertentu. Hal
ini terutama terjadi di pengadilan yang harus mengeksplorasi
dan menentukan keberadaan adat, baik dengan menyatakan
bahwa suatu praktik tertentu sebagai aturan adat yang diterima,
atau dengan membedakan antara aturan adat tertentu yang ada
di satu tempat dari aturan adat yang ada di wilayah lain.
Pengadilan telah mengandalkan sejumlah tes untuk
menentukan keberadaan, validitas, dan bukti aturan adat.
Komentar Blackstone pada hukum Inggris menyarankan
bahwa aturan adat harus sudah berlaku sejak waktu yang
lama, bersifat wajar, berlaku terus-menerus, damai, tertentu
atau jelas, wajib (bukan opsional) dan konsisten dengan
aturan adat lain yang diakui. Pedoman ini digunakan oleh Raja
Brooke di Sarawak untuk para administrator dan juri dalam
melaksanakan tugas ganda mereka sebagai administrator
dan penengah di pengadilan distrik atau pengadilan residen.
39
Ramy Bulan
Untuk dapat diterima, adat harus wajar dan tidak menyinggung
kemanusiaan, moralitas, dan kebijakan publik.17 Mereka harus
bersifat manusiawi, masuk akal,18 atau tidak bertentangan
dengan administrasi yang baik.19
Tingkat kewajaran dari penerapan hukum adat merupakan
fondasi penting. Apa yang dianggap masuk akal sering diukur
berlawanan dengan perilaku dan praktik-praktik di dalam
wilayah yang hukum adatnya berlaku. Sebagai contoh, sistem
penguasaan tanah adat Melayu yang menyediakan pembayaran
sebesar sepersepuluh hasil disetujui sebagai adat yang baik dan
wajar. Hal itu ditegakkan oleh Pengadilan Yudikatur (Court of
Judicature) dalam kasus Sahrip melawan Mitchell & Anor.20 Para
penggugat memiliki hak atas tanah tersebut karena hukum adat
atau hukum lokal memberikan hak tersebut kepada mereka.
Mengingat pedoman-pedoman tersebut, berada di bawah
hukum Inggris, adat kebiasaan merupakan persoalan fakta
yang harus dibuktikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan:
bagaimana adat kebiasaan dapat dibuktikan, dan hak-hak apa
saja berdasarkan hukum adat dan tradisi yang kemudian dapat
ditetapkan?
17
Catatan untuk Panduan bagi Petugas dalam Menginterpretasikan Keputusan No.
L-4 (Law of Sarawak Ordinance)1928 (Cap. 1) (Revised Edn. 1947) (‘Guidance’)
(dikutip dalam MB Hooker (ed), Laws of South–East Asia, Volume II, European
Laws in South East Asia (1988) 420. Lihat kasus Edet v Essien (1932) 11 NLR 47,
untuk penerapan repugnancy test dalam yurisdiksi common law yang lain. (catatan
penterjemah: repugnancy test adalah persyaratan hukum resmi pemerintah yang
menyatakan bahwa hukum adat atau tradisi, yang akan ditegakkan, harus tidak
bertentangan dengan keadilan alami, keadilan, dan nurani, juga tidak bertentangan
dengan hukum (resmi) yang tertulis).
18
Civil Law Ordinance 1938, s 3.
19
Guidance, above n 16, 420.
20
(1877) Laporan Leic 466. Penerapan hukum Inggris melalui Piagam Keadilan
(the Charter of Justice) tidak menghapuskan adat kebiasaan masyarakat asli,
berbeda dengan situasi di Inggris di mana hukum (tertulis) Inggris menggantikan
adat kebiasaan di Inggris.
40
2. Pluralisme hukum di Sarawak
Bukti hukum adat dan adat kebiasaan yang dikembangkan
masyarakat adat: “Kisah-kisah merupakan sumber
informasi penting”
Pertanyaan tentang bukti dan perlakuan terhadap sejarah lisan
masyarakat adat oleh pengadilan secara umum merupakan hal
endemik bagi litigasi hak-hak atas tanah adat dan hak-hak yang
sudah ada sebelum kedatangan kolonialisme (aboriginal rights).
Aturan adat dapat dibuktikan atau ditetapkan dengan merujuk
pada para penulis hukum adat, catatan publik, tradisi lisan desa,
dan pendapat orang-orang yang mengetahui keberadaan tradisi
tersebut. Dalam menggunakan karya-karya para penulis, ada
suara-suara yang memperingatkan penggunaan buku-buku
teks dan otoritas lama yang cenderung untuk melihat hukum
adat melalui lensa konsepsi legal yang asing bagi hukum adat.
Pengadilan juga dapat dihadapkan dengan pandangan yang
bertentangan mengenai apa yang dimaksud dengan hukum adat.
Dalam kasus Angu v Attah, 21 Sir Arthur Saluran mengatakan aturan
yang dinyatakan sebagai hukum adat harus dibuktikan dalam
contoh pertama dengan memanggil saksi yang kenal dengan
aturan adat asli sampai adat tertentu, dengan menunjukkan
bukti-bukti di pengadilan; ini membuatnya begitu terkenal
sehingga pengadilan akan mengambil notifikasi hukum.22
Pengadilan di Malaysia umumnya memperbolehkan bukti
lisan untuk dikemukakan untuk membuktikan praktik-praktik
adat. Bukti adat melalui tradisi lisan diizinkan dalam kasus
Sagong bin Tasi dan Ors vs Kerajaan Negeri Selangor dan Ors (‘
Sagong I’),23 dan Nor Anak Nyawai vs Perkebunan Kalimantan
Pulp,24 dua kasus Malaysia terkemuka tentang pengakuan
common law terhadap hak atas tanah adat. Dalam Sagong I, Mohd
Noor Ahmad J. memutuskan bahwa sejarah oral Orang Asli yang
21
Angu v Attah (1916) PC Gold Coast 1874–1928, 43
22
Anguh v Attah (1916) PC Gold Coast 1874 -1928, 43 at 44.4
23
Sagong I [2002] 2 MLJ 591, 622-24
24
Nor Nyawai I [2001] 6 MLJ 241, 251
41
Ramy Bulan
berhubungan dengan praktik mereka, kebiasaan, tradisi, dan
hubungan mereka dengan tanah diakui sebagai subyek bukti
pada ketentuan Undang-Undang tentang Bukti 1950, s 32 (d)
dan (e). Dengan menghormati aturan adat yang dikembangkan
orang asli/masyarakat adat, Pasal 48 dan 49 dari Evidence Act
1950 memungkinkan pendapat seseorang yang masih hidup
berkenaan dengan hak-hak umum atau aturan adat, prinsipprinsip atau penggunaan aturan adat. Mohd Nor J. menyatakan
bahwa pernyataan tentang sejarah lisan harus sejalan dengan
kepentingan publik dan umum; harus dilakukan oleh orang
yang kompeten yang “kemungkinan akan menyadari” adanya
hak atau aturan adat yang benar; dan harus dibuat sebelum
kontroversi mengenai hak atau aturan adat.25
Dalam kasus Nor Nyawai, narasi oral dan sejarah lisan
masyarakat Iban dan bukti yang diajukan ahli disampaikan dan
diterima sebagai pembuktian praktik-praktik adat masyarakat
Iban. Aturan adat yang diakui sebagai bukti penguasaan (atas
properti) memiliki substansi dan implikasi yang spesifik bagi
hak-hak adat dan kepentingan adat di tanah adat. Pemikiran
serupa diungkapkan oleh Haidar Bin Mohd J. (demikian ia
disebut) di Hamit bin Mattussin & Ors vs Inspektur Tanah
& Survei & Anor.26 Salah satu metode pertama pembuktian,
menurutnya, terdiri dari kesaksian dari saksi yang memberi
kesaksian, berdasarkan pengetahuan pribadinya, tentang
keberadaan sebenarnya dari adat kebiasaan atau penerapannya.
Bukti tersebut mungkin berdasarkan pada pengamatan banyak
kasus, dan kadang-kadang didasarkan pada opini atau informasi
yang didengar dari pihak lain.27
Salah satu perselisihan utama yang diajukan dalam
penegakan hak-hak adat di Sarawak adalah bahwa adat
kebiasaan hanya mencakup etiket sosial atau norma-norma
25
Sagong I [2002] 2 MLJ 591, 623
26
[1991] 2 CLJ 1524
27
Cross on Evidence (Edisi Ketiga)
42
2. Pluralisme hukum di Sarawak
perilaku sosial yang benar. Pihak yang berpendapat seperti
itu menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat menjadi ‘hukum
adat’ hanya ketika mereka dikodifikasi.28 Yang menjadi inti
dari argumentasi tersebut adalah arti yang diberikan kepada
frase “adat kebiasaan dan penggunaannya memiliki kekuatan
hukum,” di mana yang disebut “hukum” hanyalah hukum
tertulis. Dinyatakan juga bahwa adat kebiasaan tersebut adalah
“bukan bagian dari undang-undang Raja atau peraturan yang
sudah dikodifikasi” dan meskipun “diterapkan, bukan bagian
dari hukum adat pribumi.”29 Alasan yang diberikan adalah
bahwa hukum [tertulis] dan tradisi yang sudah dikodifikasi
menyediakan tingkat kepastian dan stabilitas dalam pelaksanaan
tujuan pembangunan negara.”30
Namun, juga bisa dikatakan bahwa pemikiran yang sempit
tersebut tampaknya menempatkan kepastian di atas esensi
dan keadilan hukum. Konsep hukum sebagai hukum buatan
manusia yang disahkan oleh lembaga legislatif mendominasi
konsep hukum Malaysia31 dan tidak diragukan lagi bahwa
pendekatan tersebut dipengaruhi oleh teori positivistik yang
dikemukakan John Austin yang menyatakan bahwa hukum
adalah perintah dari penguasa. Austin, seorang ahli hukum
terkemuka, menyatakan bahwa adat kebiasaan menjadi hukum
ketika itu diakui oleh hakim negara. Adat kebiasaan akan tetap
dianggap tidak lebih sebagai moralitas positif, kecuali jika ada
legislator atau hakim yang terkesan dengan karakter hukum
yang terdapat pada adat kebiasaan tersebut. Menurut Austin,
28
Lihat naskah yang ditulis Fong, berjudul “Hukum Adat Masyarakat Asli dan
Hak-Hak Masyarakat Asli atas Tanah di Sarawak” (‘Native Customary Laws and
Native Rights Over Land in Sarawak’) dalam SUHAKAM (ed), Penan in Ulu
Belaga: Right to Land and Socio-Economic Development (2007) 175, 177 untuk
penjelasan tentang argumentasi ini.
29
ibid:36
30
Myth, Facts and Reality of EU FLEGT- VPA: Sarawak’s Perspective, Sarawak
Timber Association, 2009, p. 34
31
Hugh Hickling, Introduction to Malaysian Law, Pelanduk Publications (2001)
43
Ramy Bulan
“jika sesuatu diakui sebagai hukum, pasti hal itu telah menjadi
hukum”. Dengan definisi Austin, tidak ada konsep seperti hukum
adat yang berbeda dari hukum negara. Konsepsi hukum yang
dikembangkan Austin ini mengabaikan realitas keberadaan dan
keberlangsungan kehidupan berbasis tanah serta hukum adat
yang dibentuk dan berasal dari masyarakat.
Walaupun demikian, dalam kasus Nor Nyawai Anak
sv Perkebunan Pulp Kalimantan, Ian Chin J. mengakui ini
dan menyebut adat sebagai praktik berdasarkan kebiasaan
orang-orang dan bukan berdasarkan perintah dari hukum
tertulis. Dalam kasus Madeli bin Salleh vs Superintendent of
Lands and Surveys, Miri Division & Anor,32 Pengadilan Federal
menegaskan kembali pengakuan terhadap hukum adat sebagai
hukum yang sudah ada sebelumnya, yang keberadaannya
tidak tergantung pada undang-undang tertentu atau memiliki
sumber dalam undang-undang atau keputusan eksekutif untuk
‘menyusunnnya’.
Diakui, seirama dengan pengakuan konstitusional, beberapa
adat kebiasaan masyarakat asli di Sarawak telah dikodifikasi.
Dimulai dengan Adat Iban Order 1993 dan Adat Bidayuh
Order, aturan lainnya telah disusun berdasarkan struktur yang
tercermin dalam model Iban.33 Konsep hukum adat Iban34 telah
diidentifikasi dan diterjemahkan ke dalam istilah-istilah yang
tidak hanya diterima orang Iban di seluruh Sarawak, tetapi
juga cocok untuk tujuan administratif dan legislatif. Beberapa
ketentuan Tunggu Tusun (aturan tertulis sebelumnya) ditulis
32
[2005] 5 MLJ 305
33
Adat Iban (yang sudah dikodifikasi) terdiri dari 8 bab, berurusan dengan rangkaian
adat kebiasaan yang berkaitan dengan kehidupan warga rumah panjang, pertanian,
adat istiadat dalam perkawinan dan urusan keluarga, pembagian harta, kematian
dan penguburan. Selain itu, Adat Iban juga mencakup pengaturan tabungan.
34
Pada pertemuan dengan para pemimpin masyarakat yang diadakan di Kapit,
Maret 1981, disepakati bahwa hukum adat Iban seluruh Sarawak akan dikodifikasi
berdasarkan keberadaan Divisi Ketiga Tusun Tunggu Iban (Dayak Laut) tahun
1952 dan Divisi Kedua Hukum Adat Dayak tahun 1963, yang disusun dan diedit
oleh AJN Richards.
44
2. Pluralisme hukum di Sarawak
kembali dan ditata ulang. Dalam proses tersebut, variasivariasi yang terdapat di dalam kelompok-kelompok komunitas
di pinggir sungai tidak dimasukkan, sedangkan aturan adat
utama atau aturan adat yang biasa dilakukan dimasukkan ke
dalam Adat Iban Order. Namun demikian, aturan-aturan adat
yang telah dikodifikasikan ini belum lengkap. Sebuah klausul
pengecualian menyatakan bahwa sebuah gugatan atau upaya
naik banding yang berhubungan dengan pelanggaran aturanaturan adat yang lain yang diakui oleh masyarakat tetapi
tidak secara tegas diatur dalam hukum adat tertulis dapat
dilembagakan oleh setiap orang di setiap pengadilan adat/
mahkamah orang asli yang memiliki yurisdiksi asli atas hal-hal
tersebut dan bahwa pengadilan dapat mengenakan denda atau
penghargaan yang sesuai.35
Oleh karena itu, adat yang telah dikodifikasi maupun
yang belum dikodifikasi memiliki kesetaraan sebagai sumber
hukum, mengingat hukum adat yang belum dikodifikasi masih
dipraktikkan dan mengatur kehidupan masyarakat.36 Di dalam
kasus Nor Anak Nyawai vs Inspektur Lands (Nor Nyawai)37 Ian
Chin J. menyimpulkan bahwa “adat tidak bergantung pada
keberadaan mereka pada setiap deklarasi legislasi, eksekutif,
atau yudisial ... Adat sudah ada jauh sebelum undang-undang
apapun ditetapkan.” Ian Chin J. menjelaskan hak-hak adat asli
dengan menggunakan kata-kata Brennan J. dalam Mabo No 2,
yang menyebutkan bahwa “hak adat memiliki asal-usul dan
isinya ditetapkan oleh hukum tradisional dan tradisi tradisional
yang diakui oleh penduduk asli wilayah itu”. Memang, beberapa
aturan adat yang paling penting yang belum dikodifikasi
adalah aturan adat yang berhubungan dengan penguasaan/
tenurial lahan, yang terus dipraktikkan oleh berbagai kelompok
35
Dalam Adat Iban Order hal ini dimasukkan sebagai bagian 198 di bawah judul
‘lain-lain.’
36
Nor Nyawai I [2001] 6 MLJ 241, 268, 28
37
[2001] 6 MLJ 241
45
Ramy Bulan
masyarakat asli. Aturan-aturan adat tersebut merupakan inti
dari keberlangsungan kehidupan ekonomi, spiritual dan budaya
masyarakat asli dan menyentuh aspek-aspek dan nilai-nilai
fundamental dari masyarakat asli. Ini jelas dinyatakan dalam
kasus Nor Anak Nyawai di mana praktik adat Iban yang dikenal
sebagai pemakai menoa, atau wilayah teritorial adat, dinyatakan
sebagai adat kebiasaan Iban yang valid.
Mempertimbangkan pembahasan tersebut di atas,
penulis merasa perlu untuk menyampaikan akan hak-hak adat
masyarakat asli (native customary rights/NCR) atas tanah di
Sarawak dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang
mengatur perolehan hak-hak tersebut. Hukum yang relevan
diwujudkan dalam sub s (1) s 5 dari Undang-Undang Pertanahan
tahun 1957 yang menetapkan bahwa, terhitung sejak 1
Januari 1958, “hak adat masyarakat asli dapat dibuat” sesuai
dengan hukum adat asli dari masyarakat atau komunitas yang
bersangkutan, dengan metode yang ditentukan dalam sub-s (2)
yaitu: penebangan hutan perawan dan pendudukan lahan yang
dibuka sesudahnya, penanaman lahan dengan buah-buahan,
pendudukan tanah yang diolah, penggunaan lahan untuk
tanah pekuburan atau kuil, penggunaan lahan untuk membuat
lintasan yang melewati lahan lain yang dikuasai pihak lain,
dan untuk penggunaan lain yang sah secara hukum (ungkapan
terakhir dihapus pada tahun 2000).38 Keberadaan tanah-tanah
adat masyarakat asli juga perlu dilihat dalam konteks klasifikasi
tertentu tanah di bawah undang-undang pertanahan, yaitu:
Zona Lahan Campuran (mungkin dipegang oleh setiap warga
negara tanpa pembatasan), Tanah Wilayah Masyarakat Asli
(tanah dengan dokumen sertifikat terdaftar, yang ditujukan
hanya bagi masyarakat asli),39 Reservasi Komunal Masyarakat
38
A 78/2000. Amandemen ini belum diterapkan.
39
Tanah yang ditetapkan sebagai Tanah Wilayah Masyarakat Asli di bawah UndangUndang No. 19/1948 statusnya akan tetap sama. Tanah Wilayah Masyarakat Asli
juga dapat ditetapkan melalui Undang-Undang Pertanahan tahun 1958, yaitu
melalui pasal-pasal berikut: s 4(2) atau (3) atau (4) (b) atau s 38(5).
46
2. Pluralisme hukum di Sarawak
Asli (dideklarasikan berdasarkan keputusan Governor in Council
yang merupakan keputusan gubernur atas nama Pemerintah
Federal untuk digunakan oleh komunitas asli dan diatur oleh
hukum adat dari komunitas tersebut), Tanah Cadangan (untuk
kepentingan publik), Tanah Wilayah Pedalaman (tanah yang
tidak termasuk dalam Zona Tanah Campuran atau Tanah
Wilayah Masyarakat Asli atau Tanah Cadangan dan untuk itu
kepemilikan tidak dapat didaftarkan), dan Tanah Masyarakat
Asli (Native Customary Land/NCL) (tanah di mana hak-hak
adat, apakah komunal atau sebaliknya, telah ditetapkan).
Berdasarkan klasifikasi ini, NCL hanya dapat ditetapkan pada
Tanah Wilayah Pedalaman.
Dalam kasus Nor Nyawai & Ors vs Borneo Pulp Plantation
Sdn Bhd & Ors (kasus Nor Nyawai),40 orang Iban yang bertindak
sebagai penggugat berpendapat bahwa mereka memiliki
hak adat yang dilindungi oleh common law dan UndangUndang Pertanahan dan aturan-aturan pendahulunya, yang
memberi mereka hak atas tanah adat masyarakat asli. Mereka
mendasarkan klaim mereka pada penggunaan eksklusif dan
pendudukan tanah yang mereka lakukan melalui sistem adat
dalam penguasaan teritorial atas tanah. Dalam adat Iban,
mereka telah memperoleh hak adat tanah-tanah asli yang
mereka anggap sebagai pemakai menoa (secara harfiah berarti
“tanah tempat mencari bahan pangan”), yaitu bagian wilayah
yang sebelumnya telah mereka kuasai.
Masalah-masalah utama dalam kasus tersebut di atas
berkaitan dengan hal-hal berikut: identitas para pengadu
selaku anggota masyarakat asli, apakah adat kebiasaan Iban
yang mengembangkan konsep pemakai menoa, temuda41 dan
pulau galau42 adalah adat kebiasaan yang sama seperti yang
40
[2001] 2 CLJ 769
Tanah yang sebelumnya ditanami dan saat ini ditutupi oleh vegetasi liar
muda yang memiliki beragam tingkatan umur
41
42
Cadangan hutan komunal adat
47
Ramy Bulan
dipraktikkan oleh nenek moyang mereka dan diakui oleh
hukum, dan, jika demikian, apakah mereka memberikan hak
atas tanah. Apakah adat tersebut dihapuskan atau apakah ada
pembatalan ‘hak-hak yang telah ada sebelumnya’ secara ‘jelas
dan lugas’ melalui perintah para raja dari Dinasti Brooke atau
oleh peraturan berikutnya? Bisakah bukti lisan tentang praktikpraktik adat diterima sebagai bukti?
Para pengadu, yang merupakan orang Iban, identitasnya
dengan mudah dapat diidentifikasi karena mereka semua
berbicara dengan bahasa Iban. Setelah bukti lisan dari ahli
diterima, Pengadilan Tinggi mengakui hak-hak atas tanah,
berdasarkan praktik-praktik adat mereka sebagaimana
dibuktikan oleh keberadaan mereka sebagai sebuah komunitas
yang hidup di tanah tersebut. Pengadilan Tinggi juga mengakui
penguasaan secara adat yang melibatkan pemakai menoa.
Istilah pemakai menoa mengacu pada sebuah lahan yang
penguasaannya dipegang oleh sebuah rumah panjang atau satu
masyarakat desa yang berada di dalam sebuah garis menoa –
yaitu batas-batas wilayah antardesa yang ditandai oleh sungaisungai, bukit-bukit, rumpun pepohonan, atau fitur alam lainnya.
Dalam adat Iban, setiap rumah panjang masing-masing memiliki
wilayah di mana komunitas menerapkan kontrol atas lahan.
Pemakai menoa meliputi: tana umai (tanah yang diolah, seperti
lahan pertanian atau kebun), temuda (tanah yang sebelumnya
ditanami dan kini berada pada tahap renegerasi awal di
mana terjadi proses pertumbuhan anakan pohon secara liar),
tembawai (lokasi-lokasi tempat rumah panjang tua berada)
dan pulau galau, yaitu hutan cadangan atau lahan yang belum
digarap, yang mencakup kawasan hutan yang seluruhnya atau
sebagian dikelilingi oleh temuda untuk penggunaan komunal.
Wilayah yang digunakan secara komunal termasuk meliputi
wilayah untuk pasokan sumber daya alam seperti rotan dan
hasil hutan lainnya, daerah-daerah resapan air, daerah berburu
dan memancing, dan lahan dicadangkan untuk menghormati
48
2. Pluralisme hukum di Sarawak
arwah orang yang dihormati. Sebuah pulau dapat dimiliki oleh
satu desa atau dibagi antara dua atau lebih masyarakat desa.
Pengakuan pemakai menoa sebagai praktik adat masyarakat
Iban adalah hal yang signifikan karena melambangkan adanya
bentuk-bentuk tradisional dari sumber-sumber penghidupan,
meskipun tidak secara khusus disebutkan di bawah lima bagian
dari s 5 dalam Undang-Undang Pertanahan. Meskipun terdapat
kemajuan dalam peraturan perundang-undangan komprehensif,
Ian Chin J. menemukan bahwa hak-hak adat yang terkait dengan
istilah temuda, pulau dan pemakai menoa belum dihapuskan
oleh undang-undang pertanahan atau undang-undang lainnya,
hak-hak tersebut tetap bertahan keberadaannya atas perintahperintah dinasti Brooke dan peraturan-peraturan pada masa
kolonial hingga saat ini. Masyarakat Iban diakui “keabsahannya
dalam mempertahankan ... hak-hak [atas tanah adat mereka]”.
Pada proses naik banding, para terdakwa berpendapat
bahwa hak-hak tersebut harus diakui oleh undang-undang.
Mereka berpendapat bahwa pengakuan NCR di bawah UndangUndang Pertanahan tahun 1958 harus melalui pembuatan
temuda (penebangan hutan perawan untuk budidaya di lahan
tesebut, setelah itu lahan diberakan dan dibiarkan tumbuh
menjadi hutan sekunder) dan bukan sekedar berpindah-pindah
atau mencari bahan pangan di wilayah itu. Disampaikan juga
bahwa istilah pulau dan pemakai menoa tidak muncul dalam
undang-undang manapun, maupun dalam Adat Iban yang telah
dikodifikasi.
Pada tanggal 9 Juli 2005, Pengadilan Banding memberikan
persetujuan pemohonan banding yang diajukan para
penggugat berkaitan dengan pemberian kompensasi kepada
para penggugat43 dengan alasan tidak cukup bukti pendudukan
di wilayah yang disengketakan. Walaupun demikian, para
penggugat puas dengan uji untuk NCR di daerah yang
43
Kepala Kantor Tanah dan Survey (Superintendent of Lands and Surveys), dalam
kasus Bintulu v Nor Anak Nyawai and Ors. ‘Borneo Pulp memenangkan Kasus
Banding atas Tanah NCR’, The Sarawak Tribune, Sabtu, 9 Juli 2005, 3.
49
Ramy Bulan
berdekatan. Tampaknya bukti yang diperlukan adalah ‘daerah
dibudidayakan’ atau temuda yang betul-betul ada di lapangan
tanpa merujuk pada aspek-aspek lain dari metode tradisional
pendudukan. Secara khusus, Pengadilan Banding44 tidak
membantah temuan Pengadilan Tinggi yang menyebutkan
bahwa konsep pemakai menoa pada masyarakat Iban memang
terbukti ada.
Kasus ini adalah gambaran yang jelas tentang bagaimana
pengetahuan tradisional masyarakat adat yang berhubungan
dengan aspek sosial dan fisik dari eksistensi masyarakat adat,
dan praktik-praktik upacara adat yang mengatur hubungan
mereka dengan tanah dalam praktik-praktik budaya mereka
sendiri yang unik belum tentu terkandung dalam peraturan
perundangan tertulis. Seringkali, seperti yang terjadi dalam
kasus Nor Nyawai, bukti yang ada berupa narasi lisan dan kisahkisah pembukaan dan pendudukan wilayah. Dalam banyak
kasus, bukti pendudukan adat dan koneksi dengan tanah akan
terbukti dalam rangkaian narasi mereka, taksonomi asli tentang
sungai dan situs-situs di wilayah tersebut, rangkaian kisah,
lagu, dan balada. Lagu-lagu dan kisah-kisah mereka berbicara
tentang hak-hak masyarakat, tanggung jawab atas tanah dan
menceritakan tentang rezim-rezim yang mengatur hubungan
dengan tanah.45 Semua bukti-bukti tersebut memberikan
sebuah perspektif adat yang harus diberikan bobot penilaian,
bahkan dalam proses litigasi. Hal ini membawa kita pada standar
pembuktian yang diperlukan untuk membuktikan keberadaan
adat kebiasaan di mana hak-hak adat tumbuh dan berkembang.
Jelas bahwa “kisah-kisah memiliki makna.” ‖
44
[2006] 1 MLJ 256
45
Borrows J (2001) menulis tentang pentingnya sejarah lisan sebagai sumber
informasi berharga tentang masa lalu suatu masyarakat. Meskipun sejarah lisan
memiliki nilai tertentu, ada tantangan untuk menggalinya, terutama berkaitan
dengan penerimaan dan interpretasi. Borrows mengingatkan pengadilan untuk
peka terhadap konteks faktual, sosial dan psikologis dalam litigasi yang sedang
ditangani pengadilan. Sebuah penyelidikan yudisial dalam konteks ini diperlukan
agar sejarah lisan ditempatkan setara dengan jenis bukti lainnya.
50
2. Pluralisme hukum di Sarawak
Dalam kasus terkenal yang pernah dilalui oleh Mahkamah
Agung Kanada yaitu Delgamuukw vs British Columbia,46 di
mana salah satu pernyataan yang paling penting adalah bahwa
hak masyarakat asli atas tanah diakui oleh common law dan
hukum konstitusional. Yang lainnya adalah pernyataan bahwa
“kisah-kisah memberikan makna.” ‖Frasa ini mengacu pada
teladan keputusan pengadilan yang menetapkan bahwa sejarah
lisan masyarakat asli harus memperoleh bobot penilaian
yang signifikan. Dalam Delgamuukw, proses pengadilan baru
ditetapkan karena hakim dalam pengadilan sebelumnya salah
dalam penafsirannya tentang sejarah lisan dan gagal untuk
menghargai kesulitan-kesulitan pembuktian yang melekat
dalam menengahi klaim-klaim yang diajukan oleh masyarakat
asli. Pengakuan terhadap sejarah masyarakat asli memiliki
signifikansi praktis karena sejarah tersebut merupakan sarana
utama di mana bangsa-bangsa pribumi dapat membuktikan
klaim mereka. Mengacu pada keputusan sebelumnya dalam Van
de Peet (hal 68), Hakim Ketua Lamer menulis,
Sebuah pengadilan harus mendekati aturan-aturan pembuktian,
dan menafsirkan bukti-bukti yang ada, dengan kesadaran tentang
sifat khusus dari klaim-klaim masyarakat asli, dan kesulitankesulitan pembuktian untuk membuktikan keberadaan satu hak
yang berasal dari masa ketika tidak ada catatan tertulis.
Lamer CJ. melanjutkan dengan mengatakan,
“Dengan kata lain, meskipun doktrin tentang hak-hak yang
sebelumnya sudah ada sebelum kedatangan kolonialisme
(aboriginal rights) adalah doktrin common law, hak-hak tersebut
benar-benar bersifat sui generis dan menuntut pendekatan yang
unik untuk penanganan bukti yang sesuai dengan perspektif
masyarakat adat. Namun demikian, akomodasi tersebut harus
dilakukan dengan cara yang tidak berlawanan dengan struktur
46
[1997] 3 SCR 1010
51
Ramy Bulan
hukum dan Konstitusi Kanada.”47
Sikap bersikeras perihal catatan tertulis sebagai alat bukti
berarti “memaksakan beban pada masyarakat asli untuk
menunjukkan bukti yang tidak mungkin dapat diberikan, dan
membuat sia-sia setiap hak yang mereka miliki karena sebagian
besar masyarakat asli tidak menyimpan catatan tertulis”.48
Sentimen yang sama juga diungkapkan oleh pengadilan
Malaysia di Sagong Tasi.49 Dalam kasus tertentu, sejarah lisan
Orang Asli yang berhubungan dengan praktik mereka, adat
kebiasaan, tradisi, dan hubungan mereka dengan tanah diajukan
dan menghasilkan pengakuan hak-hak adat Orang Asli. Pada
tingkat yang lebih dalam, mengakui kesulitan pembuktian
adalah “upaya yang mendalam untuk memahami bagaimana
masyarakat yang berbeda dengan tradisi budaya yang berbeda
melihat dunia”. Hal ini juga merupakan pengakuan bahwa hakhak masyarakat asli “menuntut pendekatan yang unik untuk
penanganan bukti yang sesuai perspektif masyarakat asli.”50
Meneropong melalui lensa “hukum adat”: Suatu pendekatan
terhadap hukum adat dengan menggunakan konsep hukum
adat itu sendiri
Dalam pengakuan hak adat, harus dipahami secara jelas bahwa
walaupun common law mengakui hak adat masyarakat asli atas
tanah, hak tersebut bukan ciptaan common law. Pengadilan
Federal sendiri menguatkan bahwa common law Malaysia
mengakui hak adat masyarakat asli atas tanah dalam kasus
Superintendent of Lands & Surveys & Government of Malaysia v
Madeli bin Salleh.51 Hak tersebut adalah hak yang bersumber
47
(1997) 3 SCR 1010
48
ibid. dikutip dari R v Simon [1985] 2 SCR 387 at 408.
49
[2022] 2 MLJ 591.607.
50
Lamer CJ dalam Delgamuukw (1997) # SCR 1010, at 1069.
51
[2008] 2 MLJ 212
52
2. Pluralisme hukum di Sarawak
pada hukum asli dan adat kebiasaan dan diakui oleh konstitusi.
Kegagalan untuk mengenali perbedaan yang halus namun
sangat penting ini dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat
buruk bagi hak masyarakat asli atas tanah.
Untuk meninjau kembali keputusan dalam kasus Adong v
Kuwau, Mokhtar Sidin, pada saat itu berkata, “Saya percaya ini
adalah hak common law yang dimiliki masyarakat asli.” Beberapa
waktu kemudian, Abdul Azizi bin Abdul Rahman bin Amit J. dalam
Salleh menjelaskan relasi paralel antara hak-hak komunal dalam
NCR di Sarawak dan orang-Orang Asli dalam kasus Adong bin
Kuwau, dan menyebutnya “hak common law”. Sejauh bahwa ini
adalah hak yang diperoleh melalui pragmatisme dan keputusan
peradilan, itu adalah hak common law. Namun, ada bahaya salah
tafsir substansi jika pengadilan menginterpretasikan hak-hak
adat melalui lensa konsep common law. Sebuah kasus klasik
adalah Keteng bin Haji Li v Tua, Kampung Suhaili,52 di mana
Digby J. mengkategorikan hak atas tanah yang berada di bawah
hukum adat dan adat kebiasaan sebagai hak untuk menguasai
properti dengan izin dari negara (the right of a mere licensee).
Ia berpendapat bahwa sebagai penghuni wilayah tertentu, hal
yang terbaik bagi anggota masyarakat asli yang menguasai
tanah adalah “hak untuk menguasai properti dengan izin dari
negara (mere licensee) dan ia tidak memiliki hak legal yang
dapat ia gunakan untuk mengklaim kepemilikan tanah tersebut
secara legal atau ia pindahkan (kepada orang lain)”. Istilah
ini, yang berasal dari doktrin Inggris tentang penguasaan dan
dilihat melalui lensa common law, merupakan istilah yang tidak
tepat dan menyangkal keberadaan perspektif masyarakat asli
tentang kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat dan adat
kebiasaan. Ian Chin J. dalam Nor Nyawai juga mengambil konsep
ini tetapi menyatakan bahwa lisensi ini tidak bisa dicabut oleh
pemerintah (berdasar aturan common law yang dikenal dengan
istilah “terminable at will”).
52
[1951] SCR 9
53
Ramy Bulan
Dalam menjatuhkan keputusan tentang isi hak-hak
tanah adat di koloni-koloni kerajaan Inggris, Privy Council
berulang kali menekankan pentingnya adat dan menegaskan
bahwa pengadilan harus memeriksa adat kebiasaan dengan
pendekatan yang terbebas dari pengertian terbatas tentang
hak milik berdasarkan common law Inggris. Bahaya melihat
hukum adat murni melalui lensa common law cukup jelas.
Dua sistem hukum tersebut masing-masing dikembangkan
dalam situasi yang berbeda, dalam konteks budaya yang
berbeda dan dikembangkan untuk menanggapi kondisi yang
berbeda. Walaupun hak masyarakat asli atas tanah diakui di
bawah common law, asal-usulnya berasal dari adat kebiasaan
dan tradisi masyarakat asli.53 Hak tersebut bukan bagian dari
common law dan kepentingan-kepentingan yang terkait dengan
native title tidak dibatasi oleh konsepsi-konsepsi common law
tentang properti. Jadi, Lord Haldane memperingatkan tentang
penafsiran native title dengan mengacu pada prinsip-prinsip
hukum tanah Inggris dalam kasus Privy Council yaitu Amodu
Tijani v Secretary, Southern Nigeria. Ia mengatakan,
53
“Ada kecenderungan, yang terjadi beberapa kali tanpa disadari,
untuk menterjemahkan hak-hak masyarakat asli atas tanah
ke dalam konsep yang cocok dengan sistem yang berkembang
di bawah hukum Inggris. Namun, kecenderungan ini harus
dipikirkan baik-baik. Sebagai aturan, di dalam berbagai sistem
hukum yang dikembangkan masyarakat asli di seluruh wilayah
kerajaan Inggris, tidak ada pemisahan penuh antara properti
dan kepemilikan sebagaimana diketahui dengan baik oleh para
pengacara Inggris. Sebuah bentuk yang sangat biasa dari hak-hak
masyarakat asli atas tanah (native title) adalah hak penggunaan
(usufructuary right), yang merupakan kualifikasi atau beban
bagi radical title atau final title dari pihak penguasa jika masih
berlaku (catatan: radical title adalah hak pemilikan tanah
secara mutlak oleh Kerajaan Inggris Raya). Dalam kasus-kasus
Nor Nyawai I [2001] 6 MLJ 241, 268, 286; Nor Nyawai II [2006] 1 MLJ 256,
269-70; Jalang Paran [2007] 1 MJL 412, 421-22; Madeli III [8/10/07] Civil Appeal
No. 01-1-2006(Q) 24.
54
2. Pluralisme hukum di Sarawak
tertentu, hak pihak yang berkuasa adalah hak atas kepemilikan
properti, di mana hak untuk memperoleh manfaat merupakan
bagian atau bukan bagian dari hak tersebut. Tetapi, properti
tersebut dibatasi oleh hak pengguna manfaat yang mungkin
tidak mengambil bentuk-bentuk (penggunaan) yang sesuai, atau
mengambil bentuk-bentuk yang sesuai, yang berasal dari intrusi
analogi yurisprudensi Inggris.”54
Privy Council lebih lanjut mengamati dalam Amodu Tijani v
Secretary, Southern Nigeria:
“Hak atas tanah, seperti itu, tidak mungkin dimiliki oleh individu,
mengingat di negara ini hak tersebut hampir selalu berada
dalam beberapa bentuk, tetapi mungkin hak tersebut dapat
dimiliki oleh satu komunitas ... Untuk memastikan seberapa jauh
perkembangan terakhir tentang hak telah berkembang perlu
melibatkan studi sejarah masyarakat tertentu dan penggunaan
hak atas tanah dalam setiap kasus. Prinsip-prinsip abstrak
yang dibuat pada masa lalu sedikit membantu, dan sering tidak
menyesatkan.”
Hak-hak yang dilindungi oleh native title didefinisikan oleh
adat kebiasaan di mana hak tersebut berada. Dengan demikian,
penentuan karakter sebenarnya dari hak masyarakat asli atas
tanah “melibatkan studi tentang sejarah komunitas tertentu
dan penggunaannya” ‖ untuk menentukan sifat sebenarnya
dari hak adat yang bersangkutan. Adat kebiasaan masingmasing masyarakat harus dipahami dengan menggunakan
istilah-istilah mereka sendiri.
Dalam Amodu Tijani, menurut adat Oluwa, tanah dimiliki
masyarakat dan tidak pernah dimiliki individu. Setiap anggota
54
[1921] 2 AC 399, 403. Kasus ini telah dikutip oleh pengadilan dalam kasus
Sagong Bin Tasi & Ors v. Kerajaan Negeri Selangor & Ors [2002] 2 MLJ 591,
611 (‘Sagong I’), Adong I [1996] 1 MLJ 418, 427 and Madeli III [8/10/07] Civil
Appeal No. 01-1-2006(Q) 24. Yurisdiksi common law yang lain juga bergantung
pada kasus ini. Lihat Mabo (No 2) (1992) 107 ALR 2, 35 (Brennan J); Calder et al.
v. Attorney-General of British Columbia [1973] S.C.R. 313, 34 D.L.R. (3d) 145,
112 (Hall J dissenting) (‘Calder’).
55
Ramy Bulan
masyarakat memegang hak atas tanah yang setara, dengan
kepala masyarakat atau keluarga yang bertindak sebagai wali
amanat. Kepala adat tidak bisa membuat keputusan penting
sehubungan dengan tanah tanpa konsultasi dengan masyarakat
atau tetua keluarga. Sebelum menghibahkan tanah kepada orang
asing, kepala adat juga memerlukan persetujuan masyarakat
atau tetua adat. Dalam menafsirkan ketentuan Ordonansi 1903,
Privy Council mempertimbangkan adat kebiasaan tersebut,
dan mencatat bahwa pendudukan lahan oleh masyarakat yang
memegang hak penggunaan “sangat lengkap untuk mengurangi
hak radikal pihak yang berkuasa”. Raja/Ratu tidak memperoleh
manfaat kepentingan kepemilikan yang menggusur hak
masyarakat asli atas tanah. Dengan demikian, Gubernur
diharuskan membayar kompensasi berdasarkan kepentingan
kepemilikan penuh masyarakat.55
Demikian pula, dalam Oyekan dan Others vs Adele
Oyekan,56 Privy Council memutuskan bahwa adat kebiasaan,
dan bukan konsep hukum umum Inggris tentang properti,
harus mengontrol penentuan hak-hak yang diselenggarakan
di bawah native title sehingga perselisihan antarpenduduk
tentang hak kekayaan ditentukan di bawah hukum adat dan
adat kebiasaan “tanpa mengimpor konsep Inggris tentang
hukum properti”.57 Peringatan yang dikeluarkan oleh Privy
Council dirujuk secara panjang lebar dalam kasus Sagong Tasi
55
Adong I mengutip prinsip-prinsip Amodu Tijani sebagaimana dimaksud
pada paragraf ini sebagai bagian dari tinjauan dari keputusan common law yang
mengakui hak masyarakat asli atas tanah (native title). [1997] 1 MLJ 418, 427.
Madeli III mengutip Amodu Tijani dan khususnya, prinsip-prinsip yang ditetapkan
dalam paragraf ini, dalam mendukung keputusan di mana Mabo (No 2) dan Calder
menyatakan posisi common law berkaitan dengan native title di seluruh wilayah
Persemakmuran. “Madeli III [2007] Civil Appeal No 2006/01/01 (T) 26.
56
[1957] 2 All ER 785.
57
Madeli III mengutip Okeyan dan secara khusus mengutip prinsip-prinsip
yang ditetapkan dalam paragraf ini, dalam mendukung temuannya bahwa aturan
common law mengharuskan pengadilan untuk mengasumsikan bahwa Kerajaan
Inggris Raya akan menghormati hak milik penduduk asli [2007] Civil Appeal
2006/01/01 (T) 23-24.
56
2. Pluralisme hukum di Sarawak
vs Kerajaan Selangor. Pengadilan melanjutkan untuk mengambil
keputusan bahwa karakter penguasaan dan penggunaan tanah
di kalangan masyarakat asli terletak pada beragam kepentingan
terhadap tanah dan bukan hanya pada hak penggunaan.
Kasus penting lainnya yang digunakan sebagai referensi
oleh Pengadilan Banding di Sagong Tasi adalah keputusan
Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan (the Constitutional Court
of South Africa/’CCSA’) dalam kasus Alexkor Ltd and Others v
Richtersveld Community and Others (dikenal juga sebagai kasus
‘Richtersveld Community’), yang mengusulkan pendekatan untuk
menerapkan adat kebiasaan dalam mendefinisikan hak-hak
dalam native title. Dalam kasus Richtersveld Community, para
anggota Richtersveld Community yang merupakan masyarakat
adat, beranggapan bahwa mereka berhak mendapatkan
kompensasi atas perampasan tanah mereka, yang mereka miliki
sesuai dengan hukum adat. Mereka menjajaki proses ganti rugi
dengan menggunakan Undang-Undang Pemulihan Hak Tanah,
yang memiliki wewenang pemulihan hak tanah bagi masyarakat
pemegang “hak atas tanah” yang haknya telah direbut melalui
diskriminasi rasial. Undang-undang tersebut menetapkan hak
atas tanah dengan memasukkan “kepentingan hukum adat.”58
Pengadilan di tingkatan yang lebih rendah menemukan bahwa
masyarakat yang mempertahankan hak atas tanah mereka
menurut hukum adat “mirip dengan kepemilikan di bawah
common law dan hak ini termasuk kepemilikan mineral (yang
terkandung di tanah tersebut).”59 Para pemohon menantang
temuan ini dengan cara naik banding ke Mahkamah Konstitusi
Afrika Selatan.
Dalam memeriksa ‘sifat dan isi dari hak-hak’ yang dimiliki
oleh masyarakat dan apakah hak-hak tersebut selamat dari
akuisisi kedaulatan atas wilayah masyarakat yang dilakukan
58
Richtersveld Community (2003) 12 BCLR 1301 (CC), 2003 SACLR LEXIS
79, *11
59
ibid.:*36
57
Ramy Bulan
oleh Kerajaan Inggris pada tahun 1847, CCSA mencatat bahwa
hak tersebut “harus ditentukan dengan mengacu pada hukum
adat, yaitu hukum yang mengatur hak-hak atas tanah.”60 CCSA
merujuk pada keputusan Privy Council dalam kasus Oyekan and
Others v Adele, yang mempertahankan bahwa hukum properti
Inggris seharusnya tidak diterapkan di Afrika Selatan dalam
menentukan hak atas tanah yang diatur di dalam aturan adat.61
Selanjutnya, pengadilan tersebut menyatakan,
“Walau di masa lalu hukum adat dilihat melalui lensa common
law, hukum adat harus dilihat sebagai bagian integral dari hukum
kita. Seperti halnya semua hukum, hukum adat tergantung
pada kekuatan utamanya dan validitasnya di dalam Konstitusi.
Validitas hukum adat saat ini seharusnya ditentukan bukan
berdasarkan common law, melainkan berdasarkan Konstitusi.”
Konstitusi Republik Afrika Selatan 1996 mensyaratkan
bahwa pengadilan menerapkan hukum adat “bila hukum adat
masih berlaku,” dan tunduk pada persyaratan Konstitusi dan
persyaratan legislatif mengenai hukum tersebut. Adat adalah
satu sumber independen dari hukum dalam sistem hukum Afrika
Selatan, tetapi ditafsirkan menurut nilai-nilai dalam Konstitusi
dan tunduk pada peraturan perundangan.62 Menurut CCSA,
dengan cara ini, ‘hukum adat memberikan asupan, memperkaya,
melebur dan menjadi bagian dari hukum Afrika Selatan yang
dibentuk berdasarkan perpaduan berbagai jenis hukum.63 Selain
Konstitusi, pengadilan Afrika Selatan memperhatikan JUDICIAL
NOTICE tentang isi hukum adat yang dibentuk melalui bukti dan
menjadi tugas hakim untuk menafsirkan dan menyelesaikan
konflik-konflik antara beragam versi praktik-praktik tradisional
60
ibid.:*42
61
ibid.
62
ibid.:*42-43
63
ibid.:*44
58
2. Pluralisme hukum di Sarawak
yang bertentangan satu sama lain.64 Penentuan karakter dan
substansi yang sesungguhnya dari hak-hak masyarakat adat
atas tanah dilakukan dengan “melibatkan studi tentang sejarah
komunitas tertentu dan penerapan hak-hak atas tanah.”65
Pengalaman di Afrika Selatan di mana CCSA menyatakan
bahwa hukum adat harus dirujuk melalui Konstitusi dan bukan
common law, kemungkinan memiliki pengaruh yang meyakinkan
di Malaysia. Namun, karena adat kebiasaan dan praktik-praktik
adat kemungkinan masih memiliki kekuatan hukum di bawah
Pasal 160 (2), terdapat argumentasi bahwa hukum adat tidak
tunduk pada undang-undang, juga tidak tunduk pada common
law, tetapi hukum adat harus ditafsirkan berdasarkan konsep
hukum adat itu sendiri dengan merujuk pada Konstitusi.
Aplikasi yudisial terkini dan kontekstualisasi hukum adat
serta adat kebiasaan (custom)
Dalam dua keputusan terakhir, David Wong J. memiliki pemikiran
baru tentang praktik-praktik adat yang berkaitan dengan tanah.
Dalam kasus Agi Bungkong & Ors v Ladang Sawit Bintulu Sdn
Bhd,66 dua izin sewa tanah untuk jangka pendek diberikan (oleh
pemerintah) kepada para terdakwa. Para penggugat mengklaim
bahwa tanah adat mereka berada di dalam wilayah yang izin
sewanya dimiliki para terdakwa. Para penggugat mengklaim
hak-hak komunal masyarakat adat atau yang dikenal sebagai
NCR (native communal rights) atas tanah tersebut melalui adat
ke-biasaan Iban yang dikenal sebagai pemakai menoa. Namun,
para terdakwa keberatan dengan gugatan tersebut dengan argumentasi bahwa adat kebiasaan ini tidak diakui dalam hukum.
Dua ahli adat bersaksi di pengadilan, menjelaskan
karakteristik pemakai menoa dan ritual yang terlibat dalam
mengembangkan pemakai menoa. Ahli adat pertama, yaitu
64
ibid.:*44
65
ibid.:*49
66
[2010] 4 MLJ 204
59
Ramy Bulan
Bawin, menyampaikan ritual panggul menoa dalam membuka
sebuah pemukiman baru di mana satu komunitas tertentu
dapat menetapkan haknya untuk menebang pohon dan
mengembangkan pemakai menoa. Ahli adat kedua, yaitu Empeni
Lang, mantan Panitera Mahkamah Orang Asli/Pengadilan Adat,
mengungkapkan segi lain dari pemakai menoa: “Pemakai menoa
sudah termasuk hutan dan juga sumber koleksi hutan yang
menghasilkan seperti pakis, rebung bambu dan hasil hutan lain
yang bisa dimakan.” Pemakai menoa mendefinisikan yurisdiksi
masing-masing Tuai Rumah [kepala adat yang bertanggung
jawab atas pengaturan di sebuah rumah panjang] dan yurisdiksi
Tuai Rumah yang ditentukan atau tersirat dalam s 7 Ordonansi
Mahkamah Orang Asli/Pengadilan Adat 1992. Tanpa konsep
Pemakai Menoa, tidak akan ada definisi yang jelas dan luas
mengenai yurisdiksi lokal dari Tuai Rumah selaku pimpinan
dalam sistem pengadilan adat.”
Empeni Lang juga berbicara tentang temuda sebagai
daerah hutan primer yang telah ditebang oleh seorang warga
masyarakat adat atau pekerja pionir atau oleh nenek moyang
mereka, di mana hak penggunaan termuda dapat ditransfer
ke generasi berikutnya. Empeni Lang menjelaskan bahwa
hal itu adalah praktik umum yang diterapkan di lahan-lahan
yang ditinggalkan dalam keadaan bera, sesuai dengan sistem
bera dalam penggunaan tanah yang dimaksudkan untuk
memaksimalkan kesuburan lahan dan untuk meningkatkan
manfaat tanah tersebut. Lamanya periode bera dalam sistem
bera tersebut bergantung pada sifat kesuburan tanah.
Wong J. mengikuti keputusan Pengadilan Banding dalam
kasus Nor Nyawai dan tidak ragu dalam memegang pendapat
bahwa pemakai menoa adalah adat kebiasaan dan budaya
Iban. Dalam hal ini, pandangan Pengadilan Banding berbeda
dari Pengadilan Tinggi hanya dalam hal evaluasi faktual, di
mana mereka menemukan bahwa penggugat dalam kasus
tersebut telah gagal untuk membuktikan keberadaan pemakai
60
2. Pluralisme hukum di Sarawak
menoa. Terlepas dari kenyataan bahwa pemakai menoa tidak
tercantum dalam Adat Iban yang dikodifikasi tahun 1993,
pengadilan merujuk pada para pemegang kekuasaan masa
sebelumnya dan menyatakan bahwa “hak masyarakat adat atas
tanah memerlukan sebuah penelitian tentang adat kebiasaan
dan praktik-praktik dari masing-masing komunitas secara
individual, dan proses ini melibatkan penyelidikan faktual dan
bukan berdasarkan pada pembahasan tentang pertanyaan
apakah adat kebiasaan tersebut muncul dalam buku undangundang.”67 Selanjutnya, Hakim Wong mengatakan bahwa
pandangan itu “konsisten dengan maksud Konstitusi Federal
yang mendefinisikan hukum termasuk “adat kebiasaan dan
praktik-praktik (hukum adat) yang memiliki kekuatan hukum
dalam Federasi atau bagian dari Federasi.”
Dalam kasus lain yang signifikan, yaitu kasus Mohd
Rambli bin Kawi v Superintendent of Lands, Kuching,68 Wong
J. mempertimbangkan apakah orang-orang Melayu memiliki
hak adat atas tanah kampung mereka dan tanah di sekitar
kampung mereka yang menyediakan bahan pangan bagi
mereka, termasuk rawa di mana mereka menggantungkan mata
pencaharian mereka. Akibatnya, timbul pertanyaan, apakah
berdasarkan adat kebiasaan Melayu seorang Melayu dapat
mentransfer tanah NCR kepada warga suku yang sama atau
kepada komunitas pribumi lainnya.
Melalui bukti-bukti lisan dan berbagai narasi anggotaanggota komunitas Melayu, jelas bahwa menurut adat kebiasaan
Melayu pelopor yang menduduki area untuk pertanian, untuk
penanaman tanaman atau pohon buah-buahan, atau umumnya
untuk “mencari makan” (mencari bahan-bahan sumber pangan
atau pemanfaatan lahan secara umum untuk keperluan mata
pencaharian) akan mengklaim hak atas tanah tersebut. Tanah
NCL Melayu atau tanah adat komunitas Melayu meliputi rawa
67
68
Agi Bungkong [2010] 4 MLJ 204, 215
[2010] 8 MLJ 441
61
Ramy Bulan
dan sungai di mana mereka telah menanam dan mengais bahan
pangan. Para penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut
penting bagi aspek sosial, budaya, dan spiritual dari kehidupan
Melayu. Tanah tersebut “bukan hanya untuk mata pencaharian
mereka, tanah tersebut adalah kehidupan itu sendiri.” Tanah
tersebut dapat diwariskan pada keturunan mereka. Hak warisan
atau hak perolehan atas tanah yang dikategorikan sebagai NCL
secara adat dapat berupa “serah”, yang berarti menyerahkan
kepada orang lain atau anggota masyarakat adat lain yang
bukan ras Melayu tetapi merupakan penduduk asli Sarawak.
Wong J. menjunjung tinggi perpindahan NCL dalam
kasus ini dengan alasan bahwa tidak ada larangan dalam adat
kebiasaan mereka untuk melakukan langkah tersebut. Memang,
konsep “serah” telah ber-evolusi menjadi situasi di mana “serah”
melibatkan Surat Perjanjian Menyerah Tanah Temuda (yaitu
dokumen bukti perpindahan kepemilikan tanah) yang diakui
oleh Departemen Tanah dan Survei.
Dalam kedua kasus tersebut di atas, pengadilan menolak
anggapan terdakwa yang menyatakan bahwa tidak akan ada hak
adat masyarakat asli (NCR), kecuali diwujudkan dalam undangundang. Dalam penjelasan lebih lanjut dalam pendekatan
untuk membuktikan adat kebiasaan, Wong J. mengacu pada
pengamatan oleh Kirby J. (demikian ia dipanggil pada saat
itu) ketika bertindak sebagai ketua Pengadilan Banding dari
Mahkamah Agung New South Wales dalam kasus Mason v
Triton,69 di mana ia berkata,
“Dalam karakteristik masyarakat asli, rangkaian perampasan dan kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari
pendudukan bangsa Eropa di Australia dan terbatasnya
catatan (tertulis) pada masa-masa awal (sebelum kehadiran
kolonialisme), adalah hal yang mustahil untuk mengharapkan
bahwa komunitas aborigin Australia akan dapat membuktikan,
dengan rincian catatan, silsilah keberadaan mereka mulai
69
(1994) 34 NSWLR 572 at 572
62
2. Pluralisme hukum di Sarawak
dari periode waktu sebelum tahun 1788. Dalam situasi ini,
merupakan hal yang tidak masuk akal bagi common law yang
berlaku di Australia untuk menuntut bukti tersebut dalam
rangka penetapan klaim untuk hak masyarakat asli atas tanah.
Common law, sebagai produk dari akal budi (yang menjunjung
tinggi logika), biasanya menolak prinsip-prinsip yang tidak
realistis dan tidak masuk akal.”
Jelas, sidang-sidang pengadilan perlu melakukan langkahlangkah persidangan dengan menghargai kesulitan pembuktian
yang melekat dalam upaya untuk membuktikan klaim-klaim
atas tanah yang sudah dikuasai masyarakat asli jauh sebelum
pendudukan bangsa Eropa (aboriginal claims). Situasi yang
sama juga berlaku bagi klaim adat.
Kesimpulan
Kasus-kasus yang dibahas dalam naskah ini menggambarkan,
pada beragam tingkatan, konsepsi adat tentang kepemilikan
properti yang relevan dalam menentukan hak-hak masyarakat
asli atas tanah yang diakui dalam common law. Privy Council
mengakui sejak awal bahwa pencarian untuk menterjemahkan
hak-hak dalam konsep hukum Inggris adalah tidak bijaksana dan
tidak produktif, dan akhirnya melemahkan obyek pengakuan.
Seperti yang terjadi di Malaysia, ada yurisdiksi lain yang
mengakui hak-hak masyarakat asli atas tanah yang tercermin
dalam hukum-hukum tradisional dan adat kebiasaan. Australia
dan Afrika Selatan mendefinisikan hak atas tanah adat dengan
mengacu pada hukum adat dan adat kebiasaan. Hukum Kanada
mengakui pentingnya perspektif adat dalam membangun bukti
okupasi tanah/wilayah. Apa yang harus dilindungi adalah hak
atas properti yang sudah ada sejak lama yang ditetapkan dalam
hukum-hukum tradisional dan adat kebiasaan.
Prinsip dasar yang mendasari pengakuan hak adat
menunjukkan kesetaraan sebagai tujuan utama dalam
pengukuhan hak atas tanah adat. Status adat kebiasaan sebagai
63
Ramy Bulan
bagian dari hukum Malaysia sangat kuat. Demikian pula,
persamaan perlakuan bagi berbagai kelompok masyarakat yang
terdiri dari warga Malaysia yang multirasial adalah bagian dari
kerangka dasar Konstitusi Federal. Pasal 8 (1) dari Konstitusi
Federal menjamin persamaan di depan hukum bagi semua orang,
dan Pasal 8 (2) melarang diskriminasi terhadap warga negara
berdasarkan ras atau keturunan berkenaan dengan setiap hukum
yang terkait dengan kepemilikan atau pengalihan properti.
Prinsip kesetaraan mensyaratkan bahwa, berkaitan
dengan hak-hak atas properti, masyarakat asli memperoleh
perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada
masyarakat bukan asli. Perlindungan yang setara tersebut
berarti mengakui hak-hak atas properti mereka yang diatur
hukum adat yang didasarkan pada konsep mereka sendiri
dan memberikan prioritas pada perspektif masyarakat adat.
Perlindungan tersebut juga termasuk pendekatan yang unik
dalam menempatkan bukti, baik berdasarkan hukum adat dan
adat kebiasaan maupun tradisi lisan dan sejarah. Dalam tataran
praktis, para hakim perlu menyelidiki “konteks faktual, sosial,
dan psikologis di mana sebuah proses pengadilan berada,” dan
“penyelidikan kontekstual yang sensitif (terhadap situasi yang
dihadapi oleh masyarakat adat)”70 akan menjadi sebuah langkah
menuju imparsialitas peradilan. Langkah ini akan memberikan
makna bagi hukum adat sebagai sebuah badan hukum yang
sama pentingnya (dengan hukum yang lain). Hak-hak yang
melekat dalam hukum adat bersifat unik, atau sui generis, dan
harus ditafsirkan dalam semangat dan maksud dari hukum
tertinggi, yaitu Konstitusi Federal.
70
Per Justices L’Heureux-Dube and McLachlin dalam R v S (R.D.) [1997] 3 SCR
484, 507.
64
~3~
PLURALISME HUKUM:
Pengalaman Filipina
Jennifer Corpuz
F
ilipina merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 7.107
pulau, terletak antara Laut Filipina dan Laut Cina Selatan,
di bagian timur Vietnam. Negara ini memiliki populasi 85 juta,
yang terdistribusi di wilayah daratan seluas 300.000 meter
persegi (atau 30 juta hektar).
Filipina adalah koloni Spanyol pada tahun 1521-1898.
Selama periode ini, terjadi perubahan agama secara luas di
kalangan penduduk setempat, di mana mereka mulai memeluk
agama Katolik Roma. Pada periode yang sama juga muncul
kelas elit yang berbasis kepemilikan tanah akibat terjadinya
penghapusan kepemilikan komunal oleh kekuasaan kolonial.
Walaupun demikian, penghapusan kepemilikan komunal
tidak menyentuh daerah dataran tinggi Filipina, wilayah di
mana sebagian besar masyarakat adat mengungsi. Periode itu
juga masa di mana sistem Civil Law ditetapkan oleh penguasa
Spanyol.
Filipina kemudian menjadi koloni Amerika pada tahun
1898-1946, sebuah periode di mana terjadi penyebaran agama
Protestan dan penetapan bahasa Inggris sebagai bahasa
pemersatu. Sistem hukum yang berbasis Civil Law Spanyol
berubah menjadi civil law hibrida, yang kemudian dikenal
sebagai sistem Common Law.
Sistem hukum Filipina saat ini tetap merupakan perkawinan
pluralistik antara civil law dan common law. Keputusan peradilan
merupakan bagian dari Hukum Tanah, sebagaimana prinsipprinsip hukum internasional. Selain itu, hukum adat dan hukum
65
Jennifer Corpuz
syariah juga merupakan bagian dari sistem hukum Filipina.
Hukum Syariah mengakui sistem hukum dari masyarakat
Muslim di Filipina sebagai bagian dari Hukum Tanah dan
berusaha untuk membuat lembaga-lembaga Islam lebih efektif
dalam pelaksanaannya. Hukum syariah juga mengkodifikasi
hukum personal Muslim (berhubungan dengan keluarga dan
konflik masyarakat) dan menyediakan administrasi yang efektif
dan penegakan hukum personal Islam di kalangan Muslim.
Pengadilan syariah juga telah didirikan untuk tujuan ini.
Masyarakat adat dan Konstitusi Filipina 1987
Tidak ada angka yang akurat yang tersedia untuk total populasi
masyarakat adat di Filipina. Pada tahun 1995, total populasi
masyarakat adat di Filipina diperkirakan sekitar 12,8 juta.
Menurut angka ini, populasi masyarakat adat adalah 17% dari
total populasi Filipina, mewakili lebih dari 110 kelompok yang
66
3. Pluralisme hukum: Pengalaman Filipina
berbeda secara etno-linguistik dan sebagian besar berada
di provinsi Mindanao (61%), di mana wilayah hidup mereka
mencakup wilayah seluas 5 juta hektar. Masyarakat adat lainnya
ditemukan di Luzon (36%) dan Visayas (3%). Peta di bawah
ini menunjukkan distribusi dari masyarakat adat di seluruh
kepulauan Filipina:
CORDILLERA &
WILAYAH I
snag, Kalinga,
Bontok,
Tinguian,
Kankanaey,
Ifugao, Ibaloi,
Balangao, Karao,
Bago ,
KELOMPOKK l
KELOMPOK
PULAU
ngyan: Iraya,
Alangan,
Batangan,
Bangon,
Tadyawan,
Buhid, Hanuno,
Ratagnon,
Gubatnon.
Palawan:
Tagbanua,
Kalamianen,
Agutaynon,
Kagayanen,
Kuyonen,
Palawanon,
Molbog, Batak,
Tao’t Bato.
MINDANAO
UTARA DAN
BARAT
Subanen,
Manobo,
Higaonon,
Matigsalug,
Kamigin,
Tigwahanon,
Badjao,
Kalibugan
KELOMPOK
II,
PEGUNUNGA
N
CARABALLO
lvatan,
Itbayat, Agta,
Malaweg,
Ibanag,
Gaddang,
Iwak,
WILAYAH
LUZON
LAINNYA,
PEGUNUNGA
N SIERRA
MADRE
Aeta, Atta,
Abelling,
Aburlin,
Sambal,
MINDANAO
SELATAN &
TIMUR
Mamanwa,
Manobo,
Mandaya,
Mansaka,
Bagobo,
Dibabawon,
Banwaon,
Talaingod,
MINDANAO
TENGAH
B’laan,
Manobo,
Aromanon,
T’boli,
Teduray,
Bagobo, Ubo,
Lambangian,
Sangil
67
Jennifer Corpuz
Konstitusi Filipina tahun 1987 menetapkan beberapa
referensi untuk hak-hak masyarakat adat. Secara khusus, Bagian
22 Pasal II menyatakan bahwa:
Negara mengakui dan mempromosikan hak-hak masyarakat
budaya asli (indigenous cultural communities) di dalam kerangka
kesatuan dan pembangunan nasional.
Dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat adat atas tanah
dan hak-hak sumber daya, Bagian 5 Pasal XII menyatakan:
Negara, tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Konstitusi dan
kebijakan-kebijakan serta program-program pembangunan
nasional, akan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah
leluhur mereka untuk memastikan kesejahteraan ekonomi,
sosial, dan budaya mereka.
Kongres dapat memenuhi kebutuhan untuk penerapan hukum
adat yang mengatur hak milik atau hubungan dalam menentukan
kepemilikan dan wilayah cakupan domain leluhur (ancestoral
domain).
Selanjutnya, Bagian 6 Pasal XIII menyatakan:
Negara harus menerapkan prinsip-prinsip reformasi agraria atau
penatalayanan, kapanpun berlaku sesuai dengan hukum, dalam
disposisi atau pemanfaatan sumber daya alam lainnya, termasuk
tanah yang berada di domain publik yang dikelola berdasarkan
sewa atau konsesi yang cocok untuk pertanian, tunduk pada hak
sebelumnya, hak guna tanah (homestead rights) bagi penetap
yang mengelola luasan tanah berukuran kecil (small settlers),
dan hak-hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka.
Akhirnya, Bagian 17 Pasal XIV menyatakan:
68
Negara harus mengakui, menghormati, dan melindungi
hak-hak masyarakat budaya asli untuk melestarikan dan
mengembangkan budaya, tradisi, dan institusi mereka. Negara
harus mempertimbangkan hak-hak adat dalam perumusan
rencana dan kebijakan nasional.
3. Pluralisme hukum: Pengalaman Filipina
Konstitusi Filipina
Hukum Nasional dan Perjanjian/Kesepakatan
Internasional
Contoh: Undang-Undang, Undang-Undang
Persemakmuran, Batas Pambansa, Undang-Undang
Republik, Keputusan Presiden yang ditetapkan pada
masa Presiden Marcos, dan Keputusan Eksekutif
yang diputuskan pada masa Presiden Aquino sebelum
berlakunya Konstitusi 1987
Penetapan Peraturan
Administratif untuk Pelaksanaan
Hukum Nasional
contoh:
Proklamasi
Presiden
(Presidential Proclamation), Surat
Perintah (Letters of Instruction),
Keputusan Eksekutif (Excecutive
Order), Keputusan Administratif
(Administrative Order), Surat Edaran
Undang-Undang tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (IPRA)
tahun 1997
Satu hal yang memiliki signifikansi besar bagi masyarakat adat
Filipina adalah disahkannya Undang-Undang tentang Hak-Hak
Masyarakat Adat (IPRA) pada tahun 1997, di mana undangundang ini merupakan bagian dari beberapa instrumen hukum,
termasuk Undang-Undang Dasar ​​1987, Konvensi ILO 169,
Rancangan Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan
Sertifikat Tanah Adat Filipina. Dalam IPRA, hak-hak masyarakat
adat diakui, termasuk:
1) hak atas tanah dan sumber daya (teritori dan tanah leluhur)
2) hak untuk pemerintahan sendiri dan pemberdayaan
3) hak untuk keadilan sosial dan hak asasi manusia
4) hak untuk integritas budaya (Bagian 4 -37 dari IPRA)
Dalam IPRA, definisi tentang istilah “masyarakat adat” /
“komunitas budaya adat” adalah:
... Sekelompok orang atau masyarakat homogen yang diidentifikasi
oleh askripsi mandiri (self-ascription) dan askripsi oleh orang
lain, yang telah terus-menerus hidup sebagai masyarakat tertata
di wilayah tertentu yang dikelola secara komunal, dan yang
69
Jennifer Corpuz
sudah menetap, memiliki, dan memanfaatkan wilayah tersebut
berdasarkan klaim kepemilikan sejak zaman dahulu, memiliki
kesamaan dalam hal bahasa, adat istiadat, tradisi, dan ciriciri budaya yang khas, atau yang secara sejarah telah menjadi
berbeda dari mayoritas warga Filipina, melalui perlawanan
terhadap serangan politik, sosial, dan budaya yang diakibatkan
oleh penjajahan, agama-agama, dan budaya-budaya dari luar
komunitas adat.
Komunitas budaya asli (Indigenous Cultural Communities atau
disingkat ICC)/masyarakat adat (Indigenous Peoples atau
disingkat IP) juga harus mencakup masyarakat yang dianggap
sebagai masyarakat adat berdasarkan asal-usul leluhur
masyarakat yang mendiami wilayah-wilayah di Filipina, pada
saat terjadinya penaklukan atau penjajahan, atau pada saat
masuknya budaya dan agama-agama asing, atau pendirian batasbatas negara, yang mempertahankan sebagian atau seluruh
institusi sosial, ekonomi, budaya, dan politik mereka, tetapi
mungkin telah terusir dari wilayah/domain tradisional mereka
atau yang mungkin telah dimukimkan kembali di luar wilayah
leluhur mereka (Bagian 3 (h), IPRA) (penekanan ditambahkan)
Dalam hal hak-hak masyarakat adat atas wilayah leluhur dan
tanah leluhur, IPRA menetapkan bahwa masyarakat adat dapat
memiliki tanah tersebut melalui hak masyarakat adat atas
tanah, dan memiliki hak untuk mengembangkan dan mengelola
tanah dan sumber daya alam serta tetap tinggal di dalam
wilayah mereka. Masuknya pendatang/migran ke tanah dan
domain leluhur perlu diatur. Konflik-konflik dalam masyarakat
harus diselesaikan melalui hukum adat. Persetujuan bebas,
didahulukan dan diinformasikan (FPIC) dari masyarakat
adat diperlukan sebelum pembangunan atau proyek lain
dilaksanakan di tanah mereka.
Berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat untuk
mengembangkan pemerintahan sendiri dan melakukan
pemberdayaan, IPRA menyatakan bahwa masyarakat adat
harus mampu:
– Mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya secara
70
3. Pluralisme hukum: Pengalaman Filipina
bebas
– Menggunakan sistem peradilan yang diterima secara
umum, lembaga resolusi konflik, mekanisme perwujudan
perdamaian dan hukum adat lainnya
– Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dapat
mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian mereka
– Menjaga dan mengembangkan struktur politik adat mereka
sendiri
– Mencapai representasi dalam badan-badan penyusun
kebijakan dan dewan-dewan legislatif lokal
– Menentukan prioritas mereka sendiri untuk pembangunan
– Mengatur diri menjadi Organisasi Masyarakat Adat
(Indigenous Peoples’ Organisations/IPO)
Mengenai keadilan dan hak asasi manusia sosial, IPRA
menyatakan bahwa masyarakat adat harus menikmati:
– Perlindungan yang setara dan nondiskriminatif
– Hak asasi manusia dan kebebasan dalam Konstitusi dan
instrumen-instrumen internasional yang relevan
– Hak selama konflik bersenjata
– Nondiskriminasi dan kesempatan dan perlakuan yang sama
– Pelayanan sosial dasar
– Sebuah sistem pendidikan yang terintegrasi
– Hak untuk perempuan, remaja, dan anak-anak
Menjaga integritas budaya masyarakat adat meliputi:
– Melestarikan dan melindungi budaya tradisi dan institusi
mereka
– Memenuhi kebutuhan mereka dalam hal akses ke berbagai
kesempatan budaya
– Melestarikan martabat dan keragaman budaya
– Melindungi hak-hak masyarakat intelektual
– Melindungi agama, situs budaya, dan upacara-upacara
– Mempromosikan dan mengembangkan sistem pengetahuan
lokal, ilmu pengetahuan, dan teknologi
71
Jennifer Corpuz
– Melindungi sumber daya masyarakat adat dan FPIC
– Mencapai pembangunan agro-teknologi berkelanjutan
– Menyediakan dana untuk situs arkeologi dan situs sejarah
dan pelestarian artefak budaya
Komisi Nasional Masyarakat Adat (the National Commission
on Indigenous Peoples/NCIP)
Badan penting lainnya yang berkaitan dengan hak-hak
hukum masyarakat adat adalah Komisi Nasional Masyarakat
Adat (the National Commission on Indigenous Peoples/NCIP),
yang merupakan lembaga pelaksana utama dari IPRA. NCIP
terdiri dari tujuh komisaris yang diangkat oleh Presiden dan
bertanggung jawab untuk daerah etnografis yang berbeda:
Wilayah I & Cordillera, Wilayah II; Wilayah tersisa dari Luzon;
kelompok kepulauan termasuk Mindoro, Palawan, Romblon,
Panay, dan wilayah tersisa dari Visayas, Mindanao Utara dan
Mindanao Barat, Mindanao Selatan dan Mindanao Timur,
dan Mindanao Tengah. Di wilayah-wilayah tersebut, NCIP
melaksanakan fungsi-fungsi administratif, kuasi-legislatif, dan
kuasi-peradilan dan kekuasaan.
Tanggung jawabnya meliputi:
– bertindak sebagai instansi pemerintah utama tempat ICC/
IP dapat meminta bantuan pemerintah dan sebagai media
tempat di mana bantuan tersebut dapat diperpanjang
– merumuskan dan melaksanakan kebijakan, rencana,
program, dan proyek untuk pengembangan ekonomi,
sosial, dan budaya dari ICCs/IP dan untuk memantau
pelaksanaannya
– menerbitkan dokumen hak atas tanah leluhur/domain
leluhur
– menerbitkan sertifikasi sebagai pra-kondisi untuk
pemberian izin, sewa, hibah, atau otoritas lain yang
serupa untuk pengaturan, pemanfaatan, pengelolaan, dan
apropriasi domain leluhur setelah mendapat persetujuan
konsensus wajib dari ICCs/IP
72
3. Pluralisme hukum: Pengalaman Filipina
– mengadakan majelis berkala IP untuk meninjau, menilai,
serta mengusulkan kebijakan atau rencana
– membuat keputusan-keputusan mengenai semua banding
dari keputusan dan tindakan-tindakan dari berbagai kantor
dalam Komisi dan keputusan-keputusan mengenai klaim
keseluruhan dan sengketa yang melibatkan hak-hak IP.
Struktur Organisasi NICP
Kantor Presiden
Commission en
banc Chairman
Dewan Konsultatif
Direktur Eksekutif
7 Biro
13 Kantor Regional
46 Kantor Provinsi
108 Pusat Layanan
Masyarakat
Program-Program Utama NCIP
a. Jaminan penguasaan tanah - Sertifikat hak atas Domain
Leluhur/Tanah Leluhur
Salah satu bidang utama kerja dari NCIP adalah pemberian
jaminan penguasaan atas tanah bagi masyarakat adat dalam
bentuk Sertifikat Hak atas Domain Leluhur/Tanah Leluhur
- dikenal sebagai (Certificate of Ancestoral Domain Title/
CADT dan Certificate of Anchestoral Land Title/ CALT). NCIP
mengemban fungsi kuasi-yudisial dalam alokasi sertifikat-
73
Jennifer Corpuz
sertifikat tersebut, yang melibatkan sertifikasi dan delineasi
Domain Leluhur, penerbitan CADTs/CALTs dan registrasi yang
terakhir pada Otoritas Pendaftaran Tanah, serta ajudikasi kasus
yang terkait dengan di atas.
Delineasi dan pemberian sertifikasi Domain Leluhur
melibatkan proses memperoleh kesaksian tertulis dari para
penatua/pemimpin masyarakat adat yang bersangkutan, serta
bukti kepemilikan tanah sejak waktu dahulu. Delineasi mandiri
(self-delineation) dilakukan melalui survei tanah yang kemudian
dilanjutkan dengan pemetaan batas-batas Domain Leluhur,
berdasarkan rencana survei dan deskripsi teknis yang diajukan
untuk validasi dan publikasi dalam rangka memperoleh
persetujuan dan pendaftaran sertifikat tanah.
Aplikasi harus disertai oleh bahan tambahan yang
dibutuhkan untuk membenarkan klaim lahan, termasuk:
1. Survei silsilah keluarga/klan/suku (genealogical survey)
2. Catatan-catatan sejarah
3. Adat dan tradisi yang sudah dituliskan
4. Data antropologis
5. Kesaksian tertulis dan lisan di bawah sumpah dari saksi
hidup
6. Catatan tertulis tentang struktur politik masyarakat adat
dan lembaga-lembaga atau struktur tradisional sistem
sosial dan pemerintahan adat, dengan nama-nama
pemimpin yang diakui
7. Gambar-gambar yang menunjukkan pendudukan jangka
panjang seperti rangkaian perbaikan yang dilakukan pada
masa lalu, kuburan dan tempat-tempat suci
8. Gambar-gambar dan sejarah deskriptif tentang hutan
komunal tradisional dan lahan perburuan
9. Gambar-gambar dan sejarah deskriptif tentang tonggaktonggak alam tradisional seperti pegunungan, sungai,
anak sungai, pegunungan, perbukitan, dan lahan-lahan
berundak-undak
10. Penulisan nama-nama dan tempat-tempat yang berasal
74
3. Pluralisme hukum: Pengalaman Filipina
dari dialek asli masyarakat
11. Rencana survei dan/atau peta sketsa
12. Dokumen-dokumen kuno atau yang dibuat pada masa
penjajahan Spanyol
13. Dokumen lain yang secara langsung atau tidak langsung
membuktikan pendudukan jangka panjang wilayah
tersebut yang menunjukkan kepemilikan sejak jaman
dahulu oleh leluhur mereka, dalam konsep sebagai pemilik
dan sesuai dengan adat dan tradisi mereka
Diagram di bawah menunjukkan prosedur untuk delineasi dan
pengakuan Domain Leluhur:
Pada saat penulisan naskah ini, sejumlah aplikasi CADT/
CALT telah diajukan untuk lahan seluas 4,878,883.65 ha, yang
mewakili 81% dari perkiraan jumlah tanah leluhur. Sebanyak 57
CADT dan 171 CALT telah dikeluarkan, meliputi wilayah seluas
1,121,116.35 ha, menetapkan 245.154 nama sebagai pemegang
hak, mewakili 19% dari luas total target Tanah Leluhur.
75
Jennifer Corpuz
b. Membangun model Domain Leluhur (AD) masyarakat
melalui pembangunan dan perdamaian
Bidang lain kerja NCIP, di mana lembaga ini memainkan fungsi
administratif, adalah pembentukan model Domain Leluhur
(AD) masyarakat, yang dicapai melalui Rencana Perlindungan
Pembangunan Berkelanjutan Leluhur Domain (the Ancestral
Domains Sustainable Development Protection Plan/ADSDPP) dan
melibatkan pembangunan masyarakat adat melalui: koordinasi
dalam pelayanan dasar, terutama: dukungan mata pencaharian,
kesehatan, bantuan, dan rehabilitasi dalam kasus bencana
alam dan bencana, dan bantuan pendidikan. Selanjutnya, NCIP
bekerja untuk menjembatani layanan dukungan lembagalembaga internasional, melindungi dan mengembangkan
warisan budaya masyarakat adat dan melaksanakan pemetaan
budaya dari semua masyarakat adat.
Langkah-langkah dasar yang terlibat dalam perumusan
ADSDPP bagi masyarakat adat meliputi:
- Pengorganisasian tim-tim perencanaan di tingkat komunitas
- Pengumpulan data dan penilaian
- Penetapan tujuan jangka panjang dan jangka pendek
- Identifikasi program/proyek dan perencanaan investasi
- Rencana promosi/pemasaran
c. Penegakan hak asasi manusia dan pemberdayaan
masyarakat adat
Akhirnya, dimensi ketiga adalah fungsi administrasi NCIP dalam
penegakan hak asasi manusia dan pemberdayaan masyarakat
adat. Untuk tujuan ini, NCIP menyediakan:
- Bantuan dalam penyelesaian konflik melalui hukum adat,
tradisi, dan praktik-praktik adat
- Memfasilitasi dalam perolehan persetujuan bebas,
didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) dari masyarakat
adat pada saat persetujuan tersebut diperlukan
- Bantuan hukum untuk kepentingan masyarakat
- Dukungan pada konstitusi Badan Musyawarah (Consultative
76
3. Pluralisme hukum: Pengalaman Filipina
Body/CB)
- Mekanisme Respons Cepat (Quick Response Mechanisms/
QRM) dalam mengatasi kasus-kasus darurat (dikenal sebagai
STRAT-QRU)
Penerbitan sertifikat adalah prasyarat bagi NCIP untuk terlibat
dalam situasi seperti itu. Hal ini meliputi pelaksanaan berbasis
investigasi lapangan, proses membangun konsensus untuk
mencapai dan menghormati FPIC, dan menegosiasikan syarat
dan kondisi untuk Catatan Kesepakatan (Memorandum of
Agreement) sebelum dikeluarkannya persetujuan tertulis dari
masyarakat adat.
Di semua wilayah kerjanya, IPRA memberikan keutamaan
pada hukum adat, sebagaimana tercantum dalam Bagian 65:
Ketika perselisihan melibatkan ICCs/IP, hukum adat dan praktikpraktik adat harus digunakan untuk menyelesaikan sengketa
tersebut.
NCIP memiliki kekuasaan kuasi-yudisial, dilakukan melalui
petugas urusan dengar-pendapat di tingkat regional (Regional
Hearing Officers) dan Biro Hukum NCIP, seperti dijelaskan
dalam Bagian 66:
Yurisdiksi NClP; NCIP, melalui kantor-kantor regional, memiliki
yurisdiksi atas semua klaim dan sengketa yang melibatkan hakhak ICCs / IP. Namun demikian, yurisdiksi ini hanya dapat terjadi
di mana sengketa seperti itu tidak akan dibawa ke NCIP, kecuali
para pihak telah melakukan semua upaya penyelesaian masalah
melalui hukum adat mereka ...
Proses mengajukan banding ke Pengadilan Banding melibatkan
beberapa langkah:
1. Proses pengambilan keputusan secara adat diberikan
keutamaan
2. Jika proses pengambilan keputusan secara adat gagal
untuk menyelesaikan kasus ini, masyarakat adat dapat
77
Jennifer Corpuz
naik banding ke NCIP, khususnya melalui petugas dengarpendapat NCIP tingkat daerah
3. NCIP kemudian meninjau kasus
4. Berdasarkan penelaahan atas kasus NCIP, sebuah petisi
untuk peninjauan dapat diajukan ke Pengadilan Banding
Rekomendasi
Selain manfaat yang dibawa oleh IPRA dalam hal hak-hak
masyarakat adat dalam kebijakan dan praktik, pengakuan hakhak adat juga memiliki bahaya. Seperti dapat dilihat dari proses
yang dijelaskan di atas, terdapat sejumlah langkah-langkah
yang signifikan dalam proses birokrasi dan administrasi dalam
proses sertifikasi tanah, resolusi konflik, dan pembangunan
masyarakat. Selain itu, ada resiko bahwa istilah IPRA
dimanipulasi dan terdistorsi oleh individu, baik masyarakat adat
maupun bukan masyarakat adat, untuk kepentingan pribadi
mereka sendiri, dan bukan kepentingan dari masyarakat adat
yang seharusnya mereka wakili. Selain itu, rangkaian proses
dan persyaratan NCIP mengungkapkan beberapa keterbatasan:
rangkaian proses dan persyaratan tersebut mungkin terlalu
kompleks untuk pelaksanaan di tingkat lokal dan mungkin
memerlukan dokumen-dokumen dan bukti yang sulit untuk
diakses atau disediakan oleh masyarakat adat yang berada di
daerah terpencil.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, dianjurkan
agar hukum-hukum yang bertentangan diselaraskan agar
prosedur-prosedur yang sederhana dan tepat secara budaya
dilaksanakan, agar pendekatan daftar persyaratan untuk
delineasi dan sertifikasi tanah dihindari, dan agar lembaga
pelaksana yang kompeten bertanggung jawab atas pelaksanaan
dan menghormati hak-hak masyarakat adat, sebagaimana
diatur dalam IPRA dan konvensi internasional lainnya.
78
~4~
Hak Masyarakat Adat atas Tanah Adat
di Sabah, Malaysia 1881-20101
Amity Doolittle
Pendahuluan
alam halaman-halaman berikut saya ingin mengeksplorasi
tiga pertanyaan tentang hak masyarakat asli atas tanah dan
pluralisme hukum dalam konteks Sabah, Malaysia. Pertanyaan
pertama saya adalah: Bagaimana hak masyarakat asli atas
tanah adat diperlakukan pada masa-masa awal aturan kolonial
di bawah kekuasaan sebuah perusahaan bernama the North
Borneo Chartered Company? Untuk menjawab pertanyaan
ini saya mengeksplorasi pembentukan undang-undang
pertanahan dan kebijakan pertanahan yang dilembagakan
pada awal pemerintahan kolonial pada tahun 1881. Yang
menjadi bagian utama dari hukum pertanahan kolonial adalah
prinsip pluralisme hukum: satu set hukum tanah untuk para
kolonialis dan satu set hukum untuk penduduk masyarakat
asli. Pada saat tertentu petugas perusahaan sering membingkai
komitmen mereka terhadap pluralisme hukum sebagai upaya
untuk secara paternalistik melindungi masyarakat asli dan
adat istiadat mereka. Namun, juga dapat dilihat bahwa mereka
menggunakan komitmen terhadap pluralisme hukum sebagai
mekanisme kontrol dan wewenang yang sangat membatasi
hak-hak masyarakat asli untuk menata-kelola tanah tradisional
mereka sesuai dengan adat istiadat mereka, dan pada saat
bersamaan mendorong pengembangan pertanian kolonial
berbasis perkebunan (komersial).
D
1
Beberapa bagian dari makalah ini sebelumnya telah dipublikasikan di Doolittle
2003, 2005 dan 2007.
79
Amity Doolittle
Pertanyaan kedua yang saya cari jawabannya adalah: Apa warisan
kolonial pluralisme hukum bagi perjuangan masyarakat asli
untuk memperoleh hak tanah di Sabah pada masa kontemporer?
Dengan menggunakan kasus profil tinggi mengenai pelanggaran
hak masyarakat asli atas tanah yang dilaporkan pada Komisi
Hak Asasi Manusia Sabah2 pada tahun 2003, saya menunjukkan
bahwa salah satu hambatan terbesar bagi masyarakat asli untuk
mendapatkan hak atas tanah mereka di abad 21 adalah kendala
yang sama yang dihadapi masyarakat asli dalam tahun 1880an: perusahaan-perusahaan besar, yang berkolusi dengan elite
penguasa mampu menempatkan klaim tanah mereka di bagian
terdepan dari proses aplikasi, mengesampingkan klaim-klaim
masyarakat asli yang sudah ada sebelumnya.
Di bagian akhir naskah ini saya berusaha untuk memahami
kendala dan manfaat yang terkait dengan pluralisme hukum
dan gagasan untuk menghidupkan kembali hukum adat
masyarakat asli. Saya memiliki beberapa pertanyaan: Apa jalan
terbaik bagi masyarakat asli di Sabah masa kini agar dapat
memperoleh kepastian hak atas tanah? Secara khusus, apakah
ada ruang untuk hukum adat masyarakat asli yang hidup dan
terus berkembang untuk menjadi bagian dari sistem hukum
modern di Sabah, Malaysia? Pembahasan atas dua pertanyaan
ini dikembangkan berdasarkan pembahasan atas pertanyaan
sebelumnya, menunjukkan bagaimana negara modern masih
secara paternalistik mengartikulasikan kebutuhan bagi Negara
untuk melindungi masyarakat asli yang kurang pengalaman.
Tindakan ulang masa modern dari kebijakan kolonial yang
secara selektif mendukung beberapa aspek terbatas dari
hak masyarakat asli atas tanah membuat bentuk pluralisme
hukum yang sangat lemah yang tidak menjamin keadilan bagi
masyarakat asli, bahkan lebih meminggirkan mereka dengan
mengambil alih hukum adat masyarakat asli. Dalam situasi ini
kepentingan negara dalam melindungi pola hidup tradisional
2
Suhakam 2003
80
4. Hak-hak masyarakat asli atas tanah adat di Sabah, Malaysia 1881-2010
masyarakat asli kurang berkaitan dengan keadilan bagi
masyarakat asli dan semuanya berkaitan dengan upaya untuk
membatasi hak masyarakat asli atas tanah.
Di dalam kesimpulan, saya tidak mengusulkan akhir
pluralisme hukum dan awal integrasi hukum meskipun
kerusakan pluralisme hukum tampak telah berdampak pada
hak-hak masyarakat asli dan otonomi mereka. Sebaliknya,
saya memusatkan perhatian pada kebutuhan Negara untuk
mengembalikan kontrol masyarakat asli dalam mendefinisikan
dan menentukan hak masyarakat asli atas tanah. Secara singkat,
sudah tiba waktunya bagi bentuk baru pluralisme hukum di
Sabah.
Penanganan hak masyarakat asli atas tanah adat di bawah
kekuasaan North Borneo Chartered Company
The North Borneo Chartered Company (selanjutnya disebut
Perusahaan), didirikan pada 1881, memiliki misi ganda di
Borneo Utara. Pertama, Perusahaan tersebut prihatin dengan
pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam
wilayah itu. Kedua, Perusahaan diwajibkan untuk menghormati
hak-hak masyarakat asli dan adat istiadat masyarakat asli.
Ada konflik inheren antara dua pertimbangan tersebut: hakhak properti dan institusi hukum masyarakat asli yang harus
dihormati oleh pejabat Perusahaan segera menjadi hambatan
bagi perluasan pertanian komersial. Akibatnya, Perusahaan
menerapkan sistem pluralisme hukum di mana beberapa hukum
adat masyarakat asli didukung sementara bagian-bagian hukum
adat yang menghambat eksploitasi komersial tanah digantikan
dengan konsep hukum barat.
Pada bagian berikut tentang hukum tanah kolonial, saya
memeriksa empat momen penting dalam aturan Perusahaan
tentang pluralisme hukum dan hak masyarakat asli atas
tanah. Saya mulai dengan tahun 1880-an untuk menelusuri
munculnya pluralisme hukum di bawah pemerintahan
81
Amity Doolittle
Perusahaan sebagaimana petugas kolonial mencoba mengatasi
ketidaknyamanan tentang hak masyarakat asli atas tanah
sementara secara bersamaan mencoba untuk mendorong
pertanian perkebunan yang dikelola bangsa Eropa. Selanjutnya,
saya memaparkan studi kasus tahun 1889 tentang sebuah
perkebunan tembakau milik Belanda yang menggambarkan
bagaimana upaya Perusahaan untuk melindungi hak masyarakat
asli atas tanah sementara pada saat yang sama memelihara
pertumbuhan perkebunan komersial, jauh dari kebijakan
tertulis. Dalam bagian ketiga, saya mengeksplorasi cara di mana
petugas Perusahaan meyakinkan diri mereka sendiri bahwa
mereka telah menyelesaikan penyelesaian penuh dari semua
hak masyarakat asli atas tanah di bagian awal abad kedua puluh
meskipun terdapat indikasi yang jelas tentang kondisi nyata
sebaliknya. Akhirnya, secara singkat saya akan menggambarkan
bagaimana paternalisme kolonial lanjutan dinyatakan dalam
kebijakan kolonial di pertengahan 1900-an yang membatasi
kemampuan masyarakat asli untuk menjual tanah mereka
kepada bukan masyarakat asli tanpa persetujuan Negara.
Munculnya pluralisme hukum dalam perundang-undangan
tanah
William Treacher, Gubernur pertama Kalimantan Utara,
mencurahkan banyak perhatian kepada penghapusan
perbudakan di wilayah itu. Perhatiannya pada hal ini sebagian
besar karena desakan dari Court of Directors dan lobi
antiperbudakan di Inggris. Akibatnya, ia memberikan sedikit
perhatian terhadap perumusan undang-undang pertanahan.3
Dua buah undang-undang tanah yang ditetapkan Treacher, yaitu
Proklamasi 23 yang ditetapkan tahun 1881 dan Proklamasi
Tanah 1885, keduanya gagal memahami hak-hak masyarakat
asli atas tanah adat. Hak masyarakat asli atas tanah hanya
disebutkan dalam Pasal 26 dan 27 dari dokumen 1885, di mana
3
Black 1983:55-60
82
4. Hak-hak masyarakat asli atas tanah adat di Sabah, Malaysia 1881-2010
Treacher menempatkan otoritas tertinggi atas tanah di tangan
Negara dengan menolak pemberian izin bagi masyarakat asli
untuk membeli atau menjual tanah kepada orang asing, kecuali
jika transaksi tersebut yang dimediasi oleh Negara.4
Dalam banyak hal, Proklamasi 1885 melakukan lebih
banyak kerusakan pada hak masyarakat asli atas tanah
dibanding peraturan berikutnya yang lebih komprehensif.
Proklamasi 1885 adalah hukum pertama mengatur landasan
untuk hukum berikutnya dan menetapkan secara tegas bahwa
Negara adalah otoritas tertinggi atas tanah. Selanjutnya,
berdasarkan Proklamasi ini, hak masyarakat asli atas tanah
secara otomatis harus ditangani oleh Negara dan dibuat sesuai
dengan agenda Negara yang lebih luas yang berkaitan dengan
pertumbuhan ekonomi.
Pada tahun 1888, Charles Creagh menggantikan Treacher
sebagai Gubernur. Creagh telah melihat versi dari sistem Torren
tentang pendaftaran tanah dalam pelaksanaannya di Perak dan
negara bagian Melayu lainnya. Ia mendesak agar adopsi sistem
Torren diterapkan di Borneo Utara dan menyerukan langkahlangkah mendesak untuk melindungi hak-hak masyarakat asli
atas tanah.5 Undang-undang yang dihasilkan kemudian, yaitu
4
JSBRAS 1885:158
5
Black 1983:109. Sistem Torren untuk pendaftaran tanah dikembangkan pada
tahun 1850 untuk diterapkan di Australia Selatan. Sistem ini melibatkan pemberian
hak atas tanah melalui pendaftaran, bukan melalui pemberian akte; para pendaftar
tanah dilindungi oleh pemerintah. Tanah yang didaftarkan harus secara akurat
dijelaskan dan catatan-catatan harus terus diperbaharui. Pada prinsipnya, sebuah
hak atau akte akhirnya akan dikeluarkan untuk semua pemilik tanah yang
didaftarkan. Salah satu manfaat dari sistem ini dari perspektif Negara adalah bahwa
dengan cepat – dan dengan upaya paling sedikit yang dilakukan Negara – dapat
menghasilkan pendapatan bagi Negara dalam bentuk pajak tanah (Wong 1975: 1620). Selanjutnya, sistem Torren itu dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk
mendaftarkan tanah di kalangan masyarakat yang sebagian besar masih buta huruf.
Sebagaimana salah satu pejabat kolonial di Borneo Utara menulis, “Seorang pria
yang memiliki kecerdasan dan pendidikan paling rendah dapat membeli, menjual,
dan menggadaikan tanah tanpa intervensi dari pengacara. Semua ini adalah fakta
yang membuat sistem Torren sangat cocok diterapkan di negara-negara di mana
banyak pemilik tanah adalah masyarakat asli atau bangsa Cina ‘(AC Pearson,’
Laporan tentang administrasi tanah ‘, 1909, CO 874/796).
83
Amity Doolittle
tentang Hak Masyarakat Asli atas Tanah (Proklamasi III 1889),
difokuskan terutama pada bagaimana hak-hak masyarakat asli
atas tanah akan diselesaikan ketika aplikasi oleh orang-orang
asing untuk tanah “terlantar” diterima. Undang-undang tersebut
menyatakan bahwa segera setelah batas-batas dari aplikasi tanah
tersebut didefinisikan, menjadi tugas dari petugas kabupaten
untuk menginformasikan para kepala masyarakat asli di daerah
tersebut tentang aplikasi baru untuk tanah yang diajukan oleh
warga asing. Mereka kemudian harus menyerahkan kepada
petugas kabupaten semua klaim masyarakat asli yang ada
di daerah di mana aplikasi warga asing tersebut diajukan.
Setelah para petugas kabupaten menerima klaim-klaim tertulis
yang diajukan oleh masyarakat asli, pendaftaran tanah akan
dikompilasi dan tanah-tanah masyarakat asli akan disurvei dan
digambar dengan tanda-tanda batas tanah.
Jika hak-hak masyarakat asli ditetapkan untuk disahkan
oleh petugas kabupaten, hak-hak tersebut dapat ditetapkan
melalui salah satu dari dua cara, di mana dua cara tersebut
membutuhkan persetujuan pemerintah. Lahan dapat
dicadangkan dari konsesi asing untuk masyarakat asli melalui
demarkasi kepemilikan masyarakat asli secara jelas. Jika
memungkinkan, konsolidasi kepemilikan tanah masyarakat asli
dicoba dengan menggerakkan masyarakat asli yang terisolasi
untuk bersama-sama mengajukan klaim atas tanah yang
jaraknya berdekatan satu sama lain. Metode lainnya untuk
menyelesaikan klaim masyarakat asli atas tanah adalah dengan
memberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai. Akhirnya,
Proklamasi menetapkan persyaratan yang ketat bagi warga
asing yang tidak menghormati hak-hak masyarakat asli: mereka
akan diusir dari tanah tersebut.6
Proklamasi III adalah hukum tanah pertama yang memiliki
upaya untuk mengenali sifat hak masyarakat asli atas tanah dan
6
Proclamation No III of 1889, North Borneo Herald and Gazette, 1 Feb.1889, pp.
53-4.
84
4. Hak-hak masyarakat asli atas tanah adat di Sabah, Malaysia 1881-2010
menyediakan mekanisme tertentu di mana hak-hak ini dapat
diformalkan di depan mata Perusahaan. Sayangnya, perjalanan
waktu kemudian menunjukkan bahwa Gubernur Creagh dan
beberapa penerusnya tidak dapat sepenuhnya menjunjung
naskah hukum ini. Situasi di mana Perusahaan hanya memiliki
kurang dari tiga puluh administrator dan £30.000 untuk biaya
tahunan, pihak administrasi kolonial menemukan dirinya tidak
mampu menyelesaikan klaim masyarakat asli atas tanah secara
memadai.7
Pada bagian berikut saya menyajikan sebuah kasus yang
menggambarkan perlakuan terhadap hak masyarakat asli atas
tanah dan pelanggaran-pelanggaran yang jelas dari prinsipprinsip yang tercantum dalam Proklamasi III 1889, yang
membawa perhatian pada kesenjangan besar antara hukum
tanah tertulis dan implementasi aktual dari rangkaian aturan
tersebut.
Perkebunan tembakau milik Count Gelose d’Elsloo
Hingga tahun 1888, bangsawan penanam tembakau dari Belanda
bernama Count Gelose d’Elsloo telah mengakuisisi tiga puluh
mil persegi di sepanjang semenanjung Kudat di pantai utara
Kalimantan. Sang bangsawan menemukan bahwa kemajuan
pembangunan perkebunan terhalang oleh kesulitan yang tak
terduga yang timbul dari hak masyarakat asli di perkebunan
tembakau yang ia miliki. Dalam komunikasi surat menyurat
antara sang bangsawan dengan Petugas Kabupaten Kudat
bernama Davies, sang bangsawan menjelaskan bahwa “akan
ada kesulitan besar dalam menyelesaikan hak masyarakat asli
... jika kita melanjutkan pada rencana mengambil tanah di mana
masyarakat asli memiliki hak atas tanah tersebut di bawah
Proklamasi No III tahun 1889.” Sang bangsawan melanjutkan
dengan mengatakan bahwa jika mereka memotong semua tanah
dari perkebunan miliknya di mana masyarakat asli mengklaim
7
Tregonning 1956:50
85
Amity Doolittle
hak-hak mereka, tanah terbaik di perkebunannya tidak akan
tersedia lagi untuk perusahaan tembakau miliknya.8
Untuk memperbaiki situasi, Davies sang Petugas Kabupaten
mengusulkan skema alternatif yang akan memungkinkan
masyarakat asli untuk tetap menempati tanah yang telah dijual
pemerintah kepada sang bangsawan. Davies mengusulkan
bahwa masyarakat asli akan “melakukan langkah-langkah
penanaman berskala kecil seperti di masa lalu, berkaitan
dengan pemahaman bahwa mereka akan selalu memberi jalan
kepada para penanam tembakau ketika kedua belah pihak ingin
menggunakan lahan yang sama selama musim yang sama.”
Davies menyarankan lebih jauh bahwa masyarakat asli didorong
untuk menanam di tanah yang sebelumnya digunakan oleh sang
bangsawan untuk menanam tembakau, dan membayar sang
bangsawan 10% dari hasil panen mereka untuk hak istimewa
ini. Masyarakat asli juga akan “diperintahkan untuk mengajukan
permohonan penebangan hutan kepada pengelola perkebunan
di dekat tempat mereka tinggal ... untuk mengetahui apakah
tempat yang mereka usulkan untuk ditanami akan diperlukan
oleh manajer perkebungan selama dua masa tanam berikutnya
…9
Count Gelose d’Elsloo tidak puas dengan pengaturan ini dan
menanggapi: “Saya mengatakan kepada Anda bahwa penanaman
oleh masyarakat asli di tanah di mana hutan tumbuh tentu tidak
akan memperkaya tanah dan juga menghalangi tumbuhnya
kayu di atasnya ...” ‖ Untuk lebih lanjut menenangkan sang
bangsawan di titik ini, Davies menyatakan bahwa “masyarakat
asli tidak diperkenankan untuk menebang kayu yang berharga
yang cocok untuk keperluan membangun rumah ... selama ada
cukup tanah yang sudah dibuka atau tanah dengan pohonpohon kecil di atasnya.” Konsesi ini tampaknya memuaskan
8
Surat dari Count Gelose d’Elsloo, 9 Juli 1889: Surat dari Residen di Kudat kepada
Count Gelose, 6 Juli 1889, CO 874 / 248, penekanan ditambahkan.
9
Surat dari Residen di Kudat kepada Count Gelose, 6 Juli1889, CO 874/248,
penekanan ditambahkan.
86
4. Hak-hak masyarakat asli atas tanah adat di Sabah, Malaysia 1881-2010
sang bangsawan dan Gubernur Creagh mendukung upaya
Davies dalam menyelesaikan klaim masyarakat asli atas tanah
di perkebunan tersebut.10
Surat menyurat tersebut terjadi hanya lima bulan setelah
Gubernur Creagh mengeluarkan Proklamasi III-nya, namun
sebelumnya sudah ada klaim masyarakat asli atas tanah di
wilayah konsesi tembakau yang tidak diselesaikan sesuai
dengan ketentuan tersebut. Tanah itu tidak disurvei dan
tidak disisihkan untuk kepemilikan masyarakat asli, selain
itu masyarakat asli juga tidak menerima pembayaran tunai
(sebagai kompensasi). Sebaliknya, masyarakat asli dibatasi
untuk menggunakan lahan yang sebelumnya digunakan oleh
perkebunan dan diminta untuk membayar pajak kepada pemilik
perkebunan. Selanjutnya, mereka selalu harus mengajukan izin
kepada manajer perkebunan untuk menanami tanah tersebut,
satu hal yang harus mereka lakukan sesuai dengan kebutuhan
perkebunan, tidak berkaitan dengan klaim atas tanah mereka
sendiri.
Secara singkat, meskipun undang-undang tahun 1889 telah
ditetapkan, klaim masyarakat asli atas tanah pada saat itu tidak
diakui ketika mereka diangap mengganggu skema perkebunan
yang dialokasikan untuk memproduksi penghasilan. Kasus ini
menimbulkan pertanyaan penting tentang niat dan kemampuan
pihak Perusahaan untuk bekerja dalam sistem pluralisme
hukum yang mengakui hak masyarakat asli atas tanah. Tanpa
komentar sedikitpun tentang pengabaian hak-hak masyarakat
asli secara terang-terangan yang diilustrasikan dalam kasus ini,
para pejabat Perusahaan maju perlahan dengan misi mereka
untuk menyelesaikan semua hal terkait dengan hak masyarakat
asli atas tanah di Borneo Utara.
10
Surat dari Count Gelose d’Elsloo, 9 Juli 1889; Surat dari Residen Davies kepada
Sekretaris Pemerintah, 9 Juli 1889; Surat dari Sekretaris Pemerintah Davies
Residen, 25 Juli 1889; CO 874/248.
87
Amity Doolittle
Penyelesaian masalah tanah adat oleh pihak Kolonial
Perusahaan baru memulai inisiatif dengan skala penuh untuk
mengenali semua hak masyarakat asli atas tanah pada tahun
1913. Ada dua insentif bagi para pejabat kolonial untuk
menyelesaikan klaim masyarakat asli atas tanah pada saat itu.
Pertama adalah kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan
melalui pajak tanah yang dimiliki oleh masyarakat asli. Dalam
“Laporan tentang Administrasi, 1911,” Sir Richard Dane
menunjukkan bahwa pendapatan Semenanjung Malaya yang
signifikan berasal dari pembayaran pajak tanah oleh masyarakat
asli, dan ia berpendapat bahwa di Borneo Utara pajak potensial
ini mulai hilang. Mengomentari penyelesaian masalah tanah
yang berjalan tidak efektif di bawah pemerintahan Gubernur
Ernest Birch (1901-3), Dane mendesak agar dilaksanakan
survei langsung dan penyelesaian dari semua masalah berkaitan
dengan kepemilikan tanah masyarakat asli dan menerapkan
penarikan pajak atas tanah-tanah tersebut.11 Insentif kedua
untuk penyelesaian klaim masyarakat asli atas tanah adalah
kebutuhan untuk menghasilkan pendapatan dari pertanian
komersial pada masa itu. Untuk mendorong warga Eropa untuk
berinvestasi dalam pembangunan perkebunan di Kalimantan
Utara, Negara perlu menentukan tanah mana yang dapat
dianggap sebagai tanah terlantar … ‖ dan dibuat tersedia untuk
pemilik perkebunan asing.
Fokus utama dari demarkasi hak masyarakat asli atas
tanah mulai tahun 1913 dan seterusnya adalah survei dan
pendaftaran tanah dilakukan hanya untuk kepentingan budidaya
permanen.12 Penekanan pada penggunaan tanah masyarakat
asli untuk budidaya terus-menerus menunjukkan sekali lagi
11
“Laporan Richard Dane untuk administrasi (1911) ‘, hal 88, CO874/154. Dane,
seorang veteran berusia empat puluh tahun yang pernah bekerja untuk pemerintah
kolonial Inggris di India, diundang untuk melaporkan administrasi Perusahaan di
Kalimantan (Black, 1983: 210).
12
Laporan tahunan tentang penyelesaian masalah tanah pada tahun 1914’,
CO874/797.
88
4. Hak-hak masyarakat asli atas tanah adat di Sabah, Malaysia 1881-2010
pengabaian terang-terangan terhadap berbagai cara di mana
masyarakat asli dapat mengajukan klaim atas tanah, seperti yang
didokumentasikan dalam Proklamasi III tahun 1889 dan Hukum
Tanah tahun 1913. Dalam laporan Departemen Penyelesaian
Masalah Tanah, dibuat jelas bahwa para petugas penyelesaian
menemukan bahwa demarkasi hak-hak masyarakat asli di luar
pertanian permanen terlalu membingungkan untuk dilakukan.
Sebagaimana yang dilaporkan oleh Komisaris Pertanahan, GC
Woolley, pada tahun 1915, “Saat ini urusan yang berkaitan
dengan hak-hak atas tanah di luar lahan sawah yang dimiliki
oleh masyarakat asli berada dalam situasi yang agak kacau.” ‖
Akibatnya, para administrator Perusahaan merasa memperoleh
keuntungan untuk menggambarkan tanah yang sedang
diberakan oleh masyarakat asli atau hutan sekunder sebagai
tanah yang tidak dimiliki, tanah terlantar, tanah kosong, tanah
yang ditinggalkan atau tanah tak bermanfaat.13
Selama penyelesaian hak-hak masyarakat asli atas tanah,
masyarakat asli diminta untuk menghapus batas-batas pada
lahan pertanian permanen mereka. Tetapi, para petugas
kabupaten yang tugasnya adalah mengawasi penyelesaian
masalah tanah dilanda kesulitan. Ada banyak laporan dalam
koran Perusahaan yang merinci perjuangan petugas distrik
dalam menangani penyelesaian masalah tanah. Surat-surat yang
dimuat dalam koran Perusahaan menjelaskan banyak contoh,
baik perlawanan pasif maupun perlawanan aktif yang dilakukan
oleh masyarakat asli; bukan hal yang aneh bagi penduduk desa
untuk tidak hadir pada hari yang ditetapkan di mana surveyor
siap untuk membuat tanda batas.14 Hal ini mencerminkan
persepsi lokal bahwa proses survei secara inheren melemahkan.
Ketika masyarakat asli tidak dapat memancangkan klaim
mereka melalui kehadiran mereka, mereka melawan dengan
13
Komentar Woolley terdapat dalam ‘Rekomendasi ulang Gubernur Parr perihal:
pekerjaan penyelesaian masalah tanah, 4 Februari 1915, CO 874/797.
14
‘Laporan tahunan tentang penyelesaian masalah tanah, tahun 1916’, CO874/797.;
contoh-contoh surat terdapat dalam North Borneo Company Archives #1356.
89
Amity Doolittle
cara membuat diri mereka sendiri tidak hadir (pada proses
administratif yang ditetapkan pemerintah kolonial).
Para pejabat perusahaan bertahan dalam tugas-tugas
penyelesaian tanah, walau hasil-hasilnya terfragmentasi, dengan
harapan dapat mengatasi rangkaian perlawanan tersebut di
atas dengan menggalang kerja sama dengan para kepala adat.
Caranya: para kepala adat dibebaskan dari pembayaran pajak
tanah sebagai imbalan atas tanggung jawab mereka dalam
memastikan bahwa penduduk di daerah mereka tunduk pada
rencana-rencana penyelesaian tanah.15 Namun demikian,
langkah itu pun ternyata tidak cukup untuk dijadikan insentif
bagi partisipasi masyarakat asli.
Sebagai contoh, Petugas Pembantu Distrik dari Keningau di
Karesidenan Negeri, dalam laporannya kepada Residen Tenom,
menyatakan kecemasannya tentang kurangnya kepatuhan para
kepala adat:
Kepala adat Sebayai di Tambunan, yang dibayar pemerintah,
ditangkap dan ditahan sampai warganya menunjukkan tanah
mereka. Sebayai kemudian dipecat dari dinas pemerintah. Tahun
ini sebuah upaya dilakukan untuk secara kasar menandai dan
mendaftarkan tanah masyarakat asli. Dengan pengecualian dari
dua kepala adat yang dibayar Pemerintah, semua masyarakat asli
menolak untuk menunjukkan tanah mereka ... Sebagian besar
tanah yang dibudidayakan adalah tanah umum atau tanah yang
digunakan oleh orang lain, bukan oleh pemiliknya.”16
Seperti diilustrasikan dalam kalimat terakhir dari kutipan di
atas, salah satu kesulitan utama yang dihadapi oleh petugas
Perusahaan ketika mereka bergulat dengan hak masyarakat
asli atas tanah adalah ketidakmampuan mereka – atau mungkin
keengganan mereka – untuk memahami sistem penguasaan
tanah di kalangan masyarakat asli. Dalam pandangan para
15
Surat dari Pearson kepada Sekretaris Pemerintah, 23 Okt.1913, CO874/796.
16
Surat dari Pejabat Pembantu Kabupaten di Keningau kepada Tenom Residen,
13 Mei 1913, North Borneo Company Archives #1356.
90
4. Hak-hak masyarakat asli atas tanah adat di Sabah, Malaysia 1881-2010
petugas Perusahaan, sebagian besar masyarakat asli adalah
orang “nomaden”, yang pindah dari satu tempat ke tempat lain
untuk mengolah lahan hutan tetapi jarang menetap di satu
lahan dan “meningkatkan” (produktivitas lahan tersebut) dalam
pengertian Barat. Bagi sebagian besar petugas Perusahaan
di Borneo Utara, gambaran tersebut menyarankan bahwa
masyarakat asli adalah “penghuni liar”, bukan pemilik tanah.
Selanjutnya, gagasan di mana sebuah kampung (sebagai lawan
dari seorang individu petani) yang memegang hak atas tanah
pertanian membuat frustrasi para pejabat karena mereka
bersikeras menyederhanakan klaim adat dan melakukan
penyelesaian hak-hak individu saja. Akhirnya, gagasan bahwa
kepemilikan dari beberapa sumber daya seperti pohon buahbuahan bisa dimiliki oleh seorang individu atau sebuah
kelompok, terlepas dari kepemilikan tanah di bawahnya,
merupakan sebuah pengaturan yang rumit yang bertabrakan
dengan pandangan Inggris yang kaku tentang hak milik individu.
Sementara itu, undang-undang pertanahan yang mengakui
banyak elemen dari sistem penguasaan tanah masyarakat
asli, kebijakan-kebijakan, dan praktik-praktik administrasi
Perusahaan tetap fokus pada gagasan Barat tentang kemilikan
pribadi secara individual.
Menindaklanjuti rekomendasi Dane untuk menyelesaikan
klaim masyarakat asli atas tanah, Perusahaan sangat ingin
memperketat pengambilan pajak tanah dari masyarakat
asli, yang diharapkan secara signifikan akan meningkatkan
pendapatan Perusahaan yang berasal dari lahan. Pernyataan
berikut menggambarkan pemikiran yang kaku tentang topik
pendaftaran tanah dan penarikan pajak tanah:
[Masyarakat asli] harus dididik secara bertahap agar mereka
menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi memiliki impunitas
dalam memperoleh tanah melalui adat istiadat yang sampai
sekarang diterima, yaitu dengan hanya menetap di tanah itu
tanpa memiliki surat keterangan yang diserahkan kepada
91
Amity Doolittle
Pemerintah, dan mereka harus diajarkan bahwa, di bawah
rezim baru, pembayaran pajak tanah secara tepat waktu akan
dipertimbangkan sebagai kewajiban pertama yang dibebankan
oleh Pemerintah bagi pemilik tanah.17
Pengembalian pajak untuk kepentingan pendaftaran kepemilikan tanah secara permanen bagi masyarakat asli
ternyata terbukti mempercepat penghasilan Perusahaan
melalui pendapatan yang diharapkan dari pajak tanah. Pada
tahun 1914, pajak untuk masyarakat asli menghasilkan sekitar
$6.000; selanjutnya pada tahun 1920 jumlahnya meningkat
menjadi $32.605. Namun, secara paradoks, angka terakhir
hanya mewakili sejumlah kecil dari keseluruhan anggaran
tahunan untuk Perusahaan.18 Mengingat pajak tanah adat secara
relatif tidak bernilai signifikan di dalam anggaran Negara dalam
konteks yang lebih besar, kita bisa menduga bahwa bukan
hanya aspek keuangan dari pendaftaran tanah yang mendorong
pejabat Perusahaan untuk bersikeras mengejar penyelesaian
tanah adat. Gagasan-gagasan untuk membuat aturan di luar
wilayah Perusahaan dilihat memiliki potensi menimbulkan
kekacauan; oleh karena itu menciptakan subyek yang rasional
dan bisa diatur melalui penerapan hukum; dan membuat
situasi agar sumber daya dari Borneo Utara tersedia untuk
kepentingan semua orang; semua hal tersebut memainkan
peran penting dalam melegitimasi kekuasaan Perusahaan di
wilayah tersebut.
Pada tahun 1919 para pejabat Perusahaan tampaknya
mengurangi rangkaian upaya mereka untuk melakukan
demarkasi tanah dan menyelesaikan klaim masyarakat asli
atas lahan budidaya permanen. Petugas Distrik Tambunan
17
Surat dari Pearson untuk Sekretaris Jenderal, 23 Oktober 1913, CO874/796.
Lihat juga ‘Laporan A. C. Pearson tentang tanah ‘, 11 Mei 1909, CO 874 / 283, dan
‘Laporan Richard Dane tentang administrasi, 1911 ‘, CO 874/154.
18
‘Pengembalian pajak pendapatan secara umum, pengeluaran, perdagangan,
dan populasi selama tahun 1890-1931’, North Borneo Company Archives # 579;
angka-angka diperoleh dari Black, 1983: 218.
92
4. Hak-hak masyarakat asli atas tanah adat di Sabah, Malaysia 1881-2010
melaporkan pada 1918 bahwa “penyelesaian masalah tanah
akhirnya selesai” di tahun sebelumnya. Dalam Laporan Tahunan
yang diterbitkan tahun 1919 oleh Departemen Penyelesaian
Tanah, Komisaris Tanah menyatakan bahwa “tidak ada lagi
wilayah luas yang kepemilikannya berada di tangan masyarakat
asli yang menunggu proses demarkasi.”19 Sementara banyak
pejabat Perusahaan merasa bahwa mereka telah cukup
melakukan demarkasi dan menyelesaikan masalah lahan
budidaya permanen yang dimiliki oleh masyarakat asli, mereka
juga menyadari bahwa demarkasi wilayah cadangan komunal
di tingkat desa, cadangan hutan, lahan yang digunakan untuk
perladangan gilir balik dan lahan terisolasi yang ditumbuhi
pohon buah telah diabaikan.
Namun, bagi sebagian besar petugas Perusahaan, upaya
untuk melakukan demarkasi hak-hak masyarakat asli atas
beragam bentuk penggunaan lahan dianggap tidak mendesak
atau bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Sebagai contoh,
pada tahun 1919, Komisaris Penjabat Tanah CF Macaskie
melaporkan “dalam praktik (penyelesaian masalah tanah), saya
tidak berpikir bahwa menandai atau mendaftarkan hak atas
lahan terisolasi yang ditumbuhi pohon buah merupakan hal yang
memungkinkan untuk dilaksanakan.” Dalam laporan tersebut,
ia kemudian menyatakan bahwa ia melihat tidak ada urgensi
untuk menentukan batas-batas lahan cadangan komunal. Dia
menyimpulkan laporannya dengan merekomendasikan bahwa
hak-hak masyarakat asli atas berbagai bentuk penggunaan
lahan ditangani hanya ketika munculnya konflik, terutama
pada saat orang asing mengajukan permohonan penggunaan
lahan tersebut.20 Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan
fakta bahwa beberapa petugas Perusahaan mengakui adanya
beragam klaim masyarakat asli atas tanah-tanah yang dikelola
19
‘Laporan tahunan Kantor Pertanahan, 1918 ‘, CO 648 / 8; ‘Laporan Tahunan
Departemen Penyelesaian Tanah, 1919’, CO 874/797.
20
Surat dari Kantor Pertanahan kepada Sekretaris Pemerintah, 25 Agt.1919,
CO874/797.
93
Amity Doolittle
dalam berbagai bentuk pengelolaan selain lahan budidaya
permanen; tetapi, para petugas tersebut meragukan kepraktisan
untuk mencoba menentukan batas-batas wilayah dari hak-hak
tersebut.
Berdasarkan laporan bahwa penyelesaian masalah tanah
hampir selesai (dan mengabaikan rangkaian pernyataan bahwa
banyak aspek dari penguasaan tanah adat oleh masyarakat
asli belum dibatasi), Gubernur Pearson mengeluarkan sebuah
memorandum kepada petugas kabupaten pada bulan Februari
1920, yang menginformasikan mereka bahwa di masa depan
Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan
tanah kepada masyarakat asli yang kemudian akan didaftarkan
sebagai hak masyarakat asli atas tanah (Native Title). Pearson
berpendapat bahwa, karena Native Title seharusnya menjadi
pengakuan “hak masyarakat adat” atas tanah, setelah
penyelesaian klaim masyarakat asli atas tanah selesai,
masyarakat asli seharusnya tidak mengajukan klaim tanah
berdasarkan hak adat di masa depan. Semua klaim berdasarkan
penguasaan tanah secara adat dianggap telah diselesaikan atau
telah kadaluarsa secara otomatis. Hukum adat secara efektif akan
digantikan sepenuhnya oleh hukum perundang-undangan, yang
secara efektif mengakhiri periode pluralisme hukum. Pearson
merekomendasikan bahwa, begitu penyelesaian masalah
tanah selesai, masyarakat asli yang mencari lahan baru harus
mendapatkannya melalui “Hibah Negara,” dan istilah yang sama
akan berlaku bagi setiap pemohon tanpa terkecuali, apakah ia
orang asli, orang Cina atau orang asing lainnya.21
Memorandum yang dikeluarkan Pearson memicu
perdebatan sengit dalam administrasi Perusahaan atas
keabsahan langkah pembatasan hak-hak masyarakat asli untuk
21
Catatan yang dibuat oleh Gubernur Pearson untuk Sekretaris Pemerintah, 12
Februari dan 13 Februari 1920 (kutipan tentang ‘Hibah Negara (Country Grant)’
dari yang kedua), CO 874/985. Komentar tentang Hak Masyarakat Asli atas Tanah
terdapat dalam Memorandum yang dibuat oleh ABC Francis n.d. (1920?), dalam
file yang sama.
94
4. Hak-hak masyarakat asli atas tanah adat di Sabah, Malaysia 1881-2010
memperoleh tanah di bawah Native Title.22 Petugas Penyelesaian
Tanah, Balai Maxwell berpendapat bahwa, karena penyelesaian
tanah belum selesai, Negara tidak bisa menghalangi aplikasi
masa depan untuk Native Title. Dalam sebuah surat kepada
sekretaris pemerintah, ia menjelaskan “penyelesaian tanah
yang kami lakukan bukan penyelesaian secara penuh. Kami
berurusan dengan klaim-klaim yang memberi masukan pajak
namun menolak klaim-klaim lain (yang tidak memberi masukan
pajak). Kami mengabaikan rawa-rawa sagu, kampung, dan
lahan-lahan penggembalaan serta lahan-lahan bukit. Menurut
saya, tidak ada daerah yang dapat dianggap tuntas dalam hal
penyelesaian status tanahnya.”23
Oposisi lebih lanjut untuk memorandum gubernur berasal
dari para petugas kabupaten. Salah satu yang paling vokal
adalah AB Francis, yang pernah bertugas di wilayah itu sejak
tahun 1902. Berkaitan dengan pertanyaan apakah penyelesaian
hak tanah asli sudah tuntas, Fransiskus menulis bahwa “tidak
ada native title yang telah dikeluarkan, kecuali untuk lahanlahan persawahan; lahan-lahan lain, seperti kebun-kebun,
tanah-tanah tempat didirikannya rumah-rumah, tanah-tanah
penggembalaan, lahan-lahan cadangan kayu (hutan cadangan),
rawa-rawa sagu, cadangan untuk pengembangan, semuanya
telah dikeluarkan dari proses penyelesaian masalah tanah,
terutama ... karena tanah-tanah itu tidak termasuk wajib pajak
atau hanya memiliki nilai pajak kecil”. Dia lebih jauh berpendapat
bahwa “keseluruhan maksud dari hukum tanah adalah untuk
memberikan kesempatan bagi masyarakat asli memiliki pilihan
dan preferensi tertentu dibandingkan warga asing”.24
Seperti yang akan saya tunjukkan di bagian lain dalam
tulisan ini, kegagalan pemerintah kolonial untuk sepenuhnya
22
Memo oleh WJW, ‘Hibah anah untuk pribumi’, 21 Oktober 1921, CO 874/985.
23
Surat dari J. Maxwell Hall, Komisioner Tanah, kepada Sekretaris Pemerintah, 8
Maret 1920, CO 874/985, penekanan ditambahkan.
24
Memorandum oleh ABC Francis, CO 874/985, penekanan ditambahkan.
95
Amity Doolittle
mengakui semua hak masyarakat asli atas tanah dan bentuk
pelemahan pluralisme hukum yang dilembagakan di bawah
kekuasaan kolonial telah memiliki dampak besar pada
pengelolaan lahan di Sabah pada masa kini. Saat ini, keluhan
atas pelanggaran hak masyarakat asli atas tanah merupakan
masalah utama terbesar yang dibawa ke Komisi Hak Asasi
Manusia Sabah.25
Melindungi masyarakat asli dari ketidakhati-hatian
mereka sendiri
Sementara terdapat aspek-aspek dalam administrasi kolonial
yang lebih peduli dengan berapa banyak pajak yang dapat
mereka peroleh dari penerbitan sertifikat-sertifikat tanah bagi
masyarakat asli, terdapat aspek-aspek lain yang terkait dengan
perlindungan masyarakat asli dari pembangunan ekonomi
yang berjalan cepat yang terjadi di wilayah tersebut. Banyak
administrator kolonial yang percaya bahwa masyarakat asli
tidak dapat mengelola tanah mereka dalam sistem ekonomi
pasar yang berubah dengan cepat. Bukti kekhawatiran ini
ditemukan dalam pembatasan-pembatasan hukum terhadap
masyarakat asli dalam penjualan tanah adat kepada pihak bukan
masyarakat asli tanpa persetujuan pemerintah. Gagasan di balik
pembatasan ini adalah bahwa masyarakat asli tidak memahami
transaksi lahan secara komersial, dan jika masyarakat asli tidak
dilindungi dari ketidakhati-hatian mereka sendiri, mereka akan
menjual semua tanah mereka kepada spekulator asing dan
tidak lagi memiliki sendiri yang bisa ditanami.26
Perdebatan dalam pemerintahan kolonial tentang
kemungkinan bahwa masyarakat asli akan menjual semua tanah
mereka untuk bukan masyarakat asli mencapai puncaknya
pada akhir 1950-an. Beberapa petugas kolonial percaya bahwa
“masyarakat asli Kalimantan Utara adalah makhluk sederhana
25
Keng 2011
26
Edaran Pemberitahuan kepada Pejabat, 1928. Arsip # 815 Perusahaan Borneo Utara.
96
4. Hak-hak masyarakat asli atas tanah adat di Sabah, Malaysia 1881-2010
yang miskin (a poor unsophisticated wight,27 yang merupakan
sasaran empuk bagi bukan masyarakat asli yang bertindak
seperti hiu pemangsa tanah.”28 Para petugas ini merasa bahwa
adalah tugas paternalistik mereka untuk melindungi masyarakat
asli “dari kelicikan yang dilakukan oleh bukan masyarakat asli
yang mereka anggap lebih canggih, bijaksana laksana wortel,
yang menguntai catatan-catatan (keuntungan) keuangan atau
barang perdagangan di depan hidung masyarakat asli.”29
Bahkan, di Semenanjung Malaya paternalisme resmi
mengakibatkan ditetapkannya rangkaian kebijakan yang
bertujuan melindungi Orang Asli (yang diartikan sesungguhnya
sebagai orang asli) dari “komersialisasi kehidupan mereka yang
dilakukan secara tidak layak.”30 Komersialisasi sumber daya,
yang akan muncul, menjadi menarik hanya ketika berada di
tangan Eropa. Pluralisme hukum yang diterapkan pemerintah
kolonial dibungkus dengan pendekatan paternalisme dan
secara signifikan membatasi hak-hak masyarakat asli atas tanah
dan melarang masyarakat asli memasuki sektor pertanian
yang berkembang pesat secara komersial. Seperti pendapat
yang saya ajukan sebelumnya, bentuk pluralisme hukum ini
tidak mendukung hak-hak masyarakat asli dan juga tidak
menyediakan jalan yang aman bagi mereka untuk mencari
kesetaraan dan keadilan dalam hal hak atas tanah.
Warisan pluralisme hukum kolonial yang masih
dipertahankan
Warisan pluralisme hukum kolonial atas masalah tanah masih
tampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat asli di abad ke-
27
“Wight” adalah kata tua dalam bahasa Inggris yang berarti “orang ... hal,
makhluk yang asalnya tidak diketahui” (Oxford, 1991).
28
Surat dari Direktur Tanah dan Survei untuk Semua Warga, 17 Oktober 1957,
Catatan Kantor Distrik.
29
Surat dari Direktur Tanah dan Survei untuk Semua Warga, 17 Oktober 1957,
Catatan Kantor Distrik.
30
Harper 1997:9
97
Amity Doolittle
21. Proses penyelesaian masalah tanah yang tidak selesai yang
dimulai pada awal abad 20 masih mengganggu masyarakat asli.
Banyak masyarakat asli masih belum menerima hak legal atas
tanah yang telah dikuasai keluarga mereka dari satu generasi
ke generasi berikutnya. Di Sabah, pada masa kontemporer,
tidak aneh mendengar cerita tentang keluarga-keluarga yang
mengalami kesulitan dalam upaya mereka untuk mengklaim hak
atas tanah. Umumnya, kepala rumah tangga telah menempuh
langkah-langkah yang tepat dalam mengajukan klaim mereka
ke kantor tanah. Banyak dari mereka kembali ke kantor tanah
berkali-kali untuk memeriksa status aplikasi mereka. Anak-anak
mereka (anak laki-laki) terus memeriksa klaim yang diajukan
ayah-ayah mereka sebelum mereka meninggal.31 Kebanyakan
petani asli, yang tidak mampu membayar surveyor swasta,
harus menunggu rata-rata dua puluh tahun, dan waktu tunggu
tersebut bisa mencapai lima puluh tahun32 sebelum surveyor
negara melakukan survei di tanah mereka sebagai bagian dari
proses untuk mendaftarkan klaim mereka.
Masalah ini sebagian besar diabaikan di tingkat
pemerintahan sampai tahun 2009 ketika Direktur Departemen
Tanah dan Survei, Datuk Osman Jamal, akhirnya secara terbuka
mengakui bahwa Departemen itu tidak mampu menangani
aplikasi tanah yang diajukan oleh masyarakat asli. Pada saat
itu, Departemen menerima lebih dari 40.000 aplikasi untuk
pendaftaran hak atas tanah per tahun dan hanya mampu
memroses 12.500. Akibatnya, lebih dari 265.000 aplikasi hak
atas tanah tetap tidak terselesaikan.33
Tumpukan besar aplikasi hak tanah yang belum selesai
diproses terletak di pusat putaran konflik atas hak masyarakat
asli atas tanah pada masa kini. Dengan sejumlah besar tanah
yang belum tuntas dalam hal penyelesaian klaim, tidak dapat
31
Bernama 2004
32
Bangkuai 2003
33
Sabahkini 2009
98
4. Hak-hak masyarakat asli atas tanah adat di Sabah, Malaysia 1881-2010
dihindari terjadinya tumpang tindih klaim atas tanah yang
diajukan dan tumpang tindih batas-batas antara tanah-tanah
yang tidak pernah didemarkasi.
Pelanggaran hak asasi manusia: Penyelidikan Publik
Kundasang (the Kundasang Public Inquiry)
Pada bagian ini, saya meninjau dari dekat landmark pengaduan
pelanggaran hak-hak masyarakat masyarakat asli atas tanah
yang dilaporkan kepada Komisi Hak Asasi Manusia Sabah
pada tahun 2003. Sengketa tanah yang memperoleh publikasi
besar-besaran tersebut berlangsung antara delapan belas
petani yang tinggal di batas Taman Nasional Kinabalu dan
perusahaan bernama the Desa Highland Company (sebuah
peternakan bunga yang dijalankan oleh anak perusahaan dari
the Rural Development Corporation, suatu badan negara yang
dikelola di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Berbasis
Pertanian).34 Kegiatan-kegiatan Desa Highland Company
dilaksanakan di sekitar Gunung Kinabalu, termasuk pertanian
bunga krisan yang dilaksanakan oleh Negara di atas lahan yang
dikeluarkan dari Taman Nasional Kinabalu pada tahun 1984.
Adalah hal yang tidak mungkin untuk melacak perjalanan awal
kasus tanah yang memuncak pada tahun 2003 tersebut. Namun,
di mata publik (dan sebagaimana dilaporkan dalam surat kabar)
asal-usul hukum dari perseteruan tersebut dimulai pada tahun
1989 ketika sekelompok warga desa beranggotakan delapan
belas petani membuat aplikasi untuk tujuh puluh empat hektar
tanah di desa Kundasang, yang terletak di batas selatan Taman
Nasional Kinabalu. Mereka memiliki persetujuan dari kepala
desa, dan salah satu petani mengaku ayahnya telah mengurus
tanah itu jauh sebelumnya dan bahwa ia dan ayahnya biasa
“memanen damar dan rotan dari tanah tersebut ketika ia masih
kecil.35 Para petani membuka lahan tersebut pada tahun 1989
34
Kementerian Pertanian dan Agro-Industri 2006
35
New Sabah Times 2004
99
Amity Doolittle
untuk membuat kebun baru dan membangun rumah baru.
Mereka mengolah tanah selama lima tahun tanpa ada keberatan
dari pihak lain. Para penduduk desa menganggap mereka telah
memiliki hak legal atas tanah dan hanya menunggu Negara
menyelesaikan masalah administrasi.36 Namun, permintaan
warga untuk hak atas tanah itu akhirnya ditolak. Kemudian,
pada tahun 1992, the Desa Highland Company mengajukan
aplikasi ke kantor tanah untuk tanah yang sama. Para penduduk
desa mengajukan keberatan terhadap aplikasi perusahaan yang
dituangkan dalam sebuah surat yang diajukan ke kantor tanah.
Pada bulan Mei 2003, perwakilan dari the Desa Highland
Company, didampingi oleh sekitar sepuluh petugas polisi dan
tiga petugas pengadilan, datang untuk “mengusir penduduk
desa keluar dari lahan tersebut.”37 Mereka datang dengan
gergaji-gergaji mesin dan mesin berat untuk menghancurkan
rumah-rumah penduduk desa dan klaim kepemilikan tanah.
Para penduduk desa menolak pembongkaran rumah mereka,
dan sebagai hasilnya mereka ditangkap pada tanggal 28 Mei
2003 dan ditempatkan di penjara selama empat belas hari, atas
perintah dari pejabat kabupaten.38
Pada tanggal 17 Juni 2003, para petani tersebut mengirim
memorandum kepada SUHAKAM (Komisi Hak Asasi Manusia
Malaysia) mengklaim bahwa pihak perusahaan dan polisi
telah melanggar hak asasi mereka. Tuduhan yang diajukan
penduduk desa jatuh ke dalam kategori berikut: (1) tanah
tersebut diambil alih oleh perusahaan melalui cara yang tidak
layak; (2) perintah untuk pengambilalihan tanah dan perintah
36
Klaim-klaim tentang kegiatan berburu dan pengumpulan hasil hutan pada masa
lalu umumnya digunakan oleh masyarakat asli yang mencoba untuk membangun
sejarah kepemilikan tanah tersebut, walaupun mereka belum membudidayakan
lahan tersebut (Doolittle 2005).
37
Menurut peraturan Negara saat ini yang mengatur hukum adat, jika tanah terusmenerus diduduki selama tiga tahun dan jika tidak ada yang mengajukan keberatan,
maka penghuni berhak atas tanah (Sabah Times, New 2004).
38
Suhakam 2003:1
100
4. Hak-hak masyarakat asli atas tanah adat di Sabah, Malaysia 1881-2010
berikutnya untuk memenjarakan para petani adalah tindakantindakan tidak sah, (3) terdapat penggunaan kekuatan secara
tidak benar oleh polisi selama penggusuran petani dan polisi
tidak bersifat netral (manajer pertanian bunga krisan dan
para pengacara perusahaan didampingi polisi pada aksi
penggusuran yang membuat jelas bahwa perusahaan dan polisi
melakukan kolusi), dan (4) sel-sel penjara memiliki kondisi
yang tidak manusiawi.39 Pada bulan Februari dan Maret tahun
berikutnya, Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia membentuk
sebuah panel untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan tersebut;
panel yang dirujuk dalam semua dokumen dan laporan yang
diterbitkan berikutnya sebagai “the Kundasang Public Inquiry”
(Penyelidikan Publik Kundasang).
Menurut laporan dari the Kundasang Public Inquity,
SUHAKAM memutuskan bahwa mereka tidak memiliki yurisdiksi
untuk menangani dua tuduhan pertama, yang berkaitan dengan
pengambilalihan tanah dan validitas rangkaian aksi yang
dilakukan terhadap penduduk desa. Mengenai tuduhan tentang
penggunaan kekuatan polisi secara tidak tepat dan kurangnya
netralitas polisi, SUHAKAM memberikan tamparan di tangan
bagi polisi dengan merekomendasikan agar “polisi mengambil
langkah-langkah untuk tidak memberikan persepsi melalui
tindakan-tindakan mereka di masa depan yang menunjukkan
bahwa mereka tidak netral, walaupun persepsi tersebut bisa
salah.”40 Sebagian besar rekomendasi panel berkaitan dengan
kondisi penjara dan pengobatan para tahanan yang tidak
manusiawi.
Tidak ada keraguan bahwa kondisi sel-sel penjara sangat
menyedihkan dan memerlukan perhatian dari SUHAKAM.41
Namun, adalah hal yang ganjil bahwa Komisi Hak Asasi Manusia
memilih untuk menolak berurusan dengan masalah hak
39
ibid.2003
40
Suhakam 2004a:43
41
Suhakam 2003:2–3
101
Amity Doolittle
masyarakat asli atas tanah dan tuduhan-tuduhan adanya korupsi
di pihak kepolisian. Pada saat itu, SUHAKAM merupakan otoritas
yang relatif baru di Malaysia, yang didirikan pada tahun 2000.
Dalam semua laporan tahunan sebelum konflik ini, SUHAKAM
menyatakan bahwa hak masyarakat asli atas tanah adalah salah
satu masalah yang paling mendesak bagi orang-orang masyarakat
asli di Sabah.42 Namun, ketika dihadapkan dengan kasus hak
masyarakat asli atas tanah, komisi ini bersikap ragu-ragu dan
akhirnya mengambil posisi yang sama sekali tidak kompeten.
Upaya mereka untuk menunjukkan bahwa pertanyaan tentang
pengambilalihan tanah secara tepat dari tangan masyarakat asli
yang telah menduduki tanah tersebut berada di luar yurisdiksi
SUHAKAM, pada saat di mana hampir 50% dari pengaduan
yang mereka terima di Sabah berkaitan dengan masalahmasalah tanah, adalah alasan yang buruk untuk menghindari
masalah yang sangat kontroversial tersebut.43 Pada awal abad
21 tampaknya SUHAKAM tidak mengakui hak masyarakat asli
atas tanah adat sebagai komponen dari hak asasi manusia.44
Kesenjangan antara wacana dan praktik tentang pentingnya
penyelesaian kasus tanah asli membuat orang bertanya-tanya:
Kepentingan siapa yang diwakili SUHAKAM?
Lemahnya langkah SUHAKAM mengenai masalah hak
masyarakat asli atas tanah mencerminkan sikap dari banyak
politisi Sabah pada saat itu. Pada tahun 2005, Presiden Asosiasi
Konsumen Sabah (CASH) menyerukan Negara Bagian Sabah
untuk mendirikan sebuah komisi untuk melihat masalah aplikasi
tanah secara lebih mendalam. Dalam sebuah pernyataan yang
menggemparkan, yang berbatasan dengan kenaifan, Presiden
42
Dalam Suhakam 2004 dan 2005, hampir separuh dari semua pengaduan yang
diajukan kepada komisi itu berkaitan dengan hak atas tanah (2004a, 2004b,
2005).
43
Di beberapa tempat dilaporkan bahwa jumlah pengaduan tentang masalah tanah
mencapai 80% dari total pengaduan yang diterima Suhakam (Bernama 2005a;
2005b; lihat juga Thien 2005).
44
Nicholas 2002
102
4. Hak-hak masyarakat asli atas tanah adat di Sabah, Malaysia 1881-2010
CASH mengatakan:
Apa yang paling membingungkan adalah bahwa ada kasuskasus di mana warga lokal telah mengajukan permohonan lahan
sebelumnya tetapi tidak mendapatkan hak atas tanah, sedangkan
aplikasi-aplikasi yang dibuat perusahaan-perusahaan besar
beberapa waktu kemudian untuk tanah yang sama telah disetujui
oleh Departemen Tanah dan Survei... Masalah ini semakin
serius dan ada kebutuhan bagi Departemen untuk menjelaskan
mengapa perusahaan-perusahaan besar diberikan perlakuan
khusus dengan mengorbankan masyarakat lokal.45
Dalam pidato yang juga menggemparkan pada saat peluncuran
Rencana Malaysia Kesembilan 2006-2010 oleh Malaysia YAB
Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi Dato’Seri pada tahun
2006, paragraf berikut ini merupakan satu-satunya paragraf
yang menyebutkan hak masyarakat asli atas tanah dalam pidato
sepanjang tiga puluh sembilan halaman:
Kami juga akan membantu pengembangan lahan adat di Sabah
dan Sarawak ... [dengan cara] menciptakan peluang pendapatan
yang lebih menghasilkan melalui Skim Pembangunan
Kesejahteraan Rakyat dan skema relokasi ...
Ternyata bukan hanya Komisi Hak Asasi Manusia yang akan
berpaling dari pemecahan masalah hak masyarakat asli atas
tanah, pemerintah negara bagian dan federal juga mengambil
langkah sama, di mana mereka tampaknya tidak akan
memecahkan masalah secara mendalam. Sebaliknya mereka
menyarankan relokasi dan skema baru untuk pembangunan, dua
inisiatif yang secara historis gagal menghasilkan manfaat nyata
bagi petani skala kecil. Bagi para politisi, membuat pernyataan
jujur ​​seperti kejutan dan ketidakpedulian menunjukkan bahwa
tidak ada niat di berbagai tingkat pemerintah untuk mengambil
langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki lebih
45
Bernama 2005c
103
Amity Doolittle
dari satu abad ketidaksetaraan dalam hal tanah. Bahkan, sikap
terhadap pelanggaran hak atas tanah ini menunjukkan bahwa
politisi tidak punya keinginan untuk campur tangan dalam
sistem sertifikat tanah yang telah bekerja menguntungkan bagi
Negara sejak tahun 1880-an.
Kembali ke titik awal: Pembaharuan hak-hak komunal
untuk melindungi masyarakat asli
Konflik berkelanjutan atas hak-hak masyarakat asli atas tanah
bukan hanya satu-satunya peninggalan era kolonial. Pluralisme
hukum dalam aspek pertanahan terus termotivasi oleh kedok
paternalisme, bukan penghormatan atas ko-eksistensi norma
hukum dan adat istiadat yang berbeda. Bentuk pluralisme
hukum yang lemah ini mengurangi dan membatasi hak-hak
masyarakat masyarakat asli, bukan memberdayakan mereka.
Keputusan pemerintah Sabah baru-baru ini untuk mengubah
undang-undang tanah memungkinkan untuk menetapkan
sertifikat hak komunal kelompok-kelompok masyarakat asli
atas tanah Negara, dibandingkan menetapkan hak-hak individu
atas tanah berdasarkan hak adat; ini memberikan contoh yang
bermanfaat untuk memahami bentuk paternalisme modern
yang terus mendukung pluralisme hukum yang lemah.
Pada saat penulisan naskah ini, satu-satunya sumber
informasi tentang perubahan dalam proses sertifikasi tanah
adalah artikel surat kabar dan siaran pers. Tidak ada laporan
tahunan yang tersedia dari Kantor Tanah dan Survei yang
dapat memberikan informasi tambahan. Selanjutnya, langkah
publik yang dilakukan oleh Menteri Besar (Chief Minister)
Musa Aman untuk membentuk sebuah “Gugus Tugas untuk
Tanah (Land Task Force)” pada tahun 2004,46 dan “Pengadilan
Tanah (Land Tribunal)” pada tahun 2005,47 serta penelitian dan
studi lengkap yang meliputi semua aspek yang terkait hak-hak
46
Liusin 2004
47
Maskilone 2005
104
4. Hak-hak masyarakat asli atas tanah adat di Sabah, Malaysia 1881-2010
adat yang dimiliki oleh masyarakat asli48 tidak menghasilkan
laporan publik yang membantu penelitian yang saya lakukan
ini. Akibatnya analisis dalam naskah ini selalu bersifat parsial.
Pada bagian berikutnya, dengan menggunakan data publik yang
tersedia, saya akan menelusuri bagaimana Kantor Pertanahan
dan Survei memperkenalkan dan melaksanakan perubahan
dalam undang-undang tanah, mengeksplorasi alasan yang
dinyatakan di balik proses baru dalam sertifikasi tanah, dan
mempertanyakan apakah mungkin ada alasan-alasan yang lain,
yaitu alasan-alasan tak tertulis yang menyebabkan perubahan
proses sertifikasi tanah tersebut.
Pada bulan Januari 2011, Kantor Tanah dan Survei Sabah
mengumumkan metode baru dalam pengambilalihan lahan
yang bertujuan untuk menyelesaikan aplikasi hak atas tanah
yang belum terselesaikan. “Pengarahan tentang Penerbitan
Sertifikat Hak Komunal” di situs Departemen mengumumkan
beberapa alasan, yang bersifat agak kontradiktif, tentang
keputusan baru tersebut. Ini adalah:
1) Untuk mengatasi masalah hak adat masyarakat asli tanpa
Permintaan Hak atas Tanah. 2) Untuk mengatasi tumpang tindih
aplikasi tanah dan untuk memastikan pengambilalihan tanah
secara adil dan seimbang. 3) Untuk melindungi kepentingan
Masyarakat asli Sabah atas tanah Negara di wilayah-wilayah
sekitar kampung-kampung masyarakat asli. 4) Untuk mencegah
agar masyarakat asli Sabah tidak menjual tanah mereka. 5) Untuk
memperlancar penerbitan sertifikat hak atas tanah dalam bentuk
NT/FR [native title/field register] kepada masyarakat asli Sabah
dalam bentuk hak komunal. 6) Untuk membasmi kemiskinan
melalui perencanaan awal dalam pengambilalihan tanah dan
pengembangan lahan secara optimal. 7) Untuk mempersiapkan
tanah Negara dalam skala besar sehingga pemerintah dapat
mengembangkan usaha patungan antara masyarakat asli Sabah
dan sektor swasta dan lembaga-lembaga pemerintah.49
48
The Star 2011
49
Jabatan Tanah dan Ukur Sabah 2011
105
Amity Doolittle
Gagasan untuk menerbitkan hak komunal untuk mengatasi
masalah tunakisma (tidak memiliki tanah) dan kemiskinan di
Sabah pada awalnya muncul dalam artikel surat kabar pada
tahun 2008. Namun, pengumuman pada tahun 2011 adalah
publikasi pertama yang menyarankan bahwa sertifikat hakhak komunal bisa menjadi mekanisme untuk menyelesaikan
pelanggaran jangka panjang yang terjadi pada hak masyarakat
asli atas tanah.
Tiga isu utama yang signifikan untuk hak-hak masyarakat
asli atas tanah tidak pernah secara eksplisit dibahas dalam
substansi yang terdapat dalam dokumen pengarahan tersebut:
1) hak-hak komunal tidak dapat dijual oleh individu-individu,
2) hak-hak komunal akan dikeluarkan tidak pada lahan di mana
masyarakat asli mengklaim hak adat terhadap tanah tersebut;
hak komunal akan dikeluarkan untuk tanah Negara lainnya
yang masih “kosong,” dan 3) penerbitan hak komunal mungkin
bergantung pada persetujuan para pemimpin masyarakat untuk
masuk dalam usaha komersial bersama antara masyarakat dan
Negara atau lembaga-lembaga kuasi-pemerintah yang bertujuan
untuk mengembangkan pertanian komersial.
Singkatnya, dari perspektif masyarakat asli dapat
dikatakan bahwa hak komunal baru (yang ditetapkan negara)
bukanlah hak-hak lengkap yang mengakui hak-hak atas tanah
adat. Sebaliknya, hak komunal dapat dilihat sebagai cara untuk
mengontrol proses pembangunan pertanian di atas tanahtanah masyarakat asli dan membatasi kemampuan individu
untuk membuat keputusan sendiri tentang pengembangan
lahan. Selanjutnya, karena hak-hak komunal ini tidak dapat
dijual, penetapan hak-hak tersebut terlihat sebagai cara
untuk memastikan masyarakat asli akan tetap memiliki posisi
marjinal di tanah mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa hak
komunal (yang ditetapkan Negara) adalah bentuk kepemilikan
yang sangat terbatas yang lebih melayani kepentingan Negara
dibandingkan kepentingan masyarakat asli.
106
4. Hak-hak masyarakat asli atas tanah adat di Sabah, Malaysia 1881-2010
Penjelasan tentang kebutuhan untuk penetapan hak-hak
komunal dibandingkan penetapan hak-hak masyarakat asli
secara individual dijelaskan dalam sebuah artikel berjudul
“Pukulan telak Musa Aman.” Artikel tersebut dimulai dengan
paragraf sebagai berikut:
Menteri Besar (sic) Musa Aman ingin memberikan tanah kepada
ribuan masyarakat asli pedesaan yang sangat miskin dan tak
bertanah. Tetapi, ia menghadapi dilema: tanah dijual pada seorang
pengusaha yang pandai bicara tak lama setelah pemerintah
memberikan tanah tersebut kepada mereka. Para penduduk
desa meninggalkan rumah mereka untuk menghabiskan uang
mereka di kota-kota. Setelah menghabiskan semua uang mereka,
mereka menjadi miskin dan tak bertanah lagi karena mereka
diusir oleh pemilik tanah baru. Solusi yang diberikan Menteri
Besar Musa Aman adalah: Pemerintah negara bagian yang ia
pimpin akan memberikan ribuan hektar lahan pertanian pada
penduduk desa. Mereka akan mendapatkan hak komunal ... yang
memberikan mereka kepemilikan bersama atas properti/tanah
tersebut. Mereka dapat mengembangkan lahan tetapi tidak bisa
menjualnya.50
Sama halnya dengan perlakuan pemerintah kolonial terhadap
masyarakat asli yang didasarkan pada pemikiran bahwa
masyarakat asli harus dilindungi dari kerasnya dunia komersial,
politisi masa kini di Sabah percaya bahwa masyarakat asli akan
mudah ditipu untuk keluar dari tanah mereka oleh pengusaha
yang memiliki banyak akal jika mereka tidak dilindungi oleh
Negara.
Kembali lagi ke liputan koran, kita dapat melihat bahwa
masyarakat asli telah cepat menaruh perhatian tentang
kekurangan-kekurangan dalam konsep hak komunal dan usaha
bersama. Sebuah artikel menjelaskan konflik-konflik atas hak
masyarakat asli atas tanah sebagai berikut:
Saat ini, masyarakat asli Sabah harus bersaing dengan
50
Insight Sabah 2010
107
Amity Doolittle
perusahaan-perusahaan yang kuat dan memiliki koneksi politik
untuk memperoleh kepemilikan lahan, dan masyarakat asli
sering menjadi korban akuisisi tanah Negara oleh lembagalembaga pemerintah. Lembaga-lembaga tersebut termasuk
SAFODA (Sabah Forestry Development Authority), SLDB (Sabah
Land Development Board/Lembaga Kemajuan Tanah Sabah)...
dan perusahaan-perusahaan yang mengincar sumber daya
lahan dan usaha bersama dengan perusahaan swasta di bawah
kedok kepentingan umum dan pembangunan.51
Secara umum, masyarakat asli yang mencari pengakuan
hak atas tanah adat menolak tawaran dari Departemen Tanah
dan Survei untuk mendapatkan hak komunal karena hak itu
membatasi hak-hak mereka untuk menjual tanah dan berpotensi
memindahkan mereka ke tempat lain, seperti dalam kasus
Tongod, di mana mereka dipindahkan ke wilayah yang “curam
dan berbukit yang tidak cocok untuk budidaya pertanian.”52
Ini bukan untuk mengatakan bahwa tidak ada masyarakat
asli yang akan mendapatkan keuntungan dari hak-hak komunal.
Ada potensi yang terkandung dalam kesempatan ini. Namun,
sebagaimana disampaikan oleh Komisioner Hak Asasi Manusia
Malaysia, Jannie Lasimbang, ada banyak “daerah abu-abu”
dalam hak-hak komunal atas tanah yang perlu klarifikasi.53
Kesimpulan
Dalam tulisan ini saya telah menunjukkan bagaimana hukum adat
masyarakat asli diperlakukan oleh the North Borneo Chartered
Company dan petugas kolonial Inggris sejak tahun 1880 hingga
1950. Pada bagian pertama, saya menunjukkan bahwa sementara
para petugas kolonial mungkin telah berkomitmen di atas
kertas untuk menghormati hak masyarakat asli atas tanah dan
51
Kaung 2011, SAFODA (Sabah Forestry Development Authority) dan SLDB
(Sabah Land Development Board) adalah lembaga semi-pemerintah di Sabah yang
memiliki misi untuk mengembangkan kehutanan dan sektor pertanian.
52
Kaung 2011
53
New Sabah Times 2010b
108
4. Hak-hak masyarakat asli atas tanah adat di Sabah, Malaysia 1881-2010
adat istiadat mereka melalui sistem pluralisme hukum, dalam
praktiknya penerapan hukum yang terpisah untuk masyarakat
asli digunakan sebagai sarana untuk mengontrol penduduk
lokal dan akhirnya sangat membatasi hak-hak masyarakat asli
untuk menata-kelola tanah tradisional mereka sesuai dengan
tata cara adat mereka. Penerima manfaat utama dari sistem
hukum berganda tersebut adalah usaha pertanian komersial
milik orang Eropa, yang dibesarkan oleh pemerintah sebagai
sumber pendapatan utama mereka.
Pada bagian berikutnya, saya berpendapat bahwa bahkan
setelah merdeka dari kekuasaan kolonial, pelanggaran hakhak masyarakat asli atas tanah terus terjadi sampai hari
ini. Pada masa kini, sisa-sisa hukum adat masyarakat asli
yang dimasukkan ke dalam undang-undang pertanahan di
Sabah, seperti dalam kasus hak tanah secara komunal, telah
diselewengkan dan digunakan dengan cara yang tidak sejalan
dengan kepentingan utama masyarakat asli.
Bagaimana kemudian masa depan pluralisme hukum
di Sabah sebagai mekanisme bagi masyarakat asli untuk
memperoleh keadilan dan mendapat kepastian tentang hak atas
tanah? Meskipun terdapat situasi negatif yang dijelaskan di atas,
tiga peristiwa terakhir menunjukkan bahwa ada kemungkinan
bahwa masyarakat asli dapat merebut kembali kontrol atas
hukum adat mereka dan membentuk kembali wujud pluralisme
hukum yang sekarang ada yang dapat bermanfaat bagi
mereka. Di antara tiga peristiwa terakhir tersebut, peristiwa
yang pertama dimulai pada pertengahan 2010 ketika Hakim
Besar untuk Sabah dan Sarawak, Tan Sri Richard Molanjum,
mengumumkan bahwa sistem Pengadilan Masyarakat Asli
Sabah harus diberikan posisi yang setara dengan lembagalembaga hukum lainnya di Sabah, seperti Pengadilan Syariat.54
Dengan menekankan pada pengakuan penuh untuk Pengadilan
Masyarakat Asli (Native Court), Tan Sri Richard Molanjum
54
Fernandez 2010a
109
Amity Doolittle
meminta penerapan yang lengkap dan setara dari tiga tradisi
hukum yang berbeda di Sabah: Pengadilan Sipil, Pengadilan
Syariah dan Pengadilan Masyarakat Asli.
Peristiwa kedua yang memiliki sangkut paut dengan hak
masyarakat asli atas tanah terdapat dalam dua putusan oleh
Pengadilan Tinggi Sabah yang mendukung hak masyarakat asli
atas tanah. Kasus pertama adalah resolusi Penyelidikan Umum
Kundasang yang telah dibahas dalam tulisan ini. Dalam hal ini,
Hakim Datuk Chin Ian memutuskan untuk mendukung para
petani masyarakat asli dengan mengatakan “tidak ada kebutuhan
bagi masyarakat asli untuk meminta izin dari pemerintah
untuk memasuki tanah Negara untuk tujuan menetapkan hak
adat masyarakat asli karena hak-hak seperti itu sudah ada
dan diterapkan sejak zaman dahulu.”55 Dalam kasus kedua,
Hakim David Wong Dak Wah mengambil keputusan berkaitan
dengan pertanyaan “Dapatkah hak-hak adat masyarakat asli
diterapkan di hutan lindung?” ‖ Dalam keputusannya, Hakim
Wah menetapkan bahwa enam orang yang terlibat dalam kasus
tersebut “memiliki hak adat masyarakat asli atas tanah, dan
mereka memiliki kewenangan untuk berada di tanah tersebut
untuk mengolah dan melakukan hal-hal lain di mana tradisi
adat mereka memungkinkan mereka untuk melakukan hal-hal
tersebut.” Hakim Wah memutuskan bahwa mereka telah keliru
diusir oleh Departemen Kehutanan.56 Kedua keputusan penting
dari Pengadilan Tinggi Sabah tersebut secara tegas mendukung
hak-hak adat masyarakat asli atas tanah, dan mengirimkan
sinyal penting bagi para pendukung sistem pluraslime hukum
yang baru dan lebih kuat.
Peristiwa signifikan terakhir yang kemungkinan memiliki
dampak besar pada hak masyarakat asli atas tanah adalah
rencana penyelidikan nasional yang akan dilakukan oleh
55
Kasus K 22-71-2000 di Pengadilan Tinggi Sabah. “Rambilin binti Ambit vs
Direktur Tanah dan Survei”.
56
Kasus K41-128 tahun 2010 di Pengadilan Tinggi Sabah. “Andawan Bin Ansapi
dan 5 Orang Lainnya vs Jaksa Penuntut Umum”.
110
4. Hak-hak masyarakat asli atas tanah adat di Sabah, Malaysia 1881-2010
Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia mengenai hak masyarakat
adat atas tanah di Malaysia. Penyelidikan dimulai pada bulan
Juni 2011 dan laporan hasil penyelidikan tersebut diharapkan
selesai pada akhir tahun 2012. Hasil-hasil yang tertuang dalam
laporan tersebut diharapkan dapat membawa pengaruh besar
bagi perlindungan hak masyarakat asli atas tanah.
Melihat semua peristiwa tersebut secara bersama-sama,
meskipun dari kejauhan, tampak bahwa Sabah mungkin
berada pada titik kritis dalam memposisikan hak masyarakat
asli atas tanah melalui pluralisme hukum. Pada saat ini
terdapat konvergensi beragam faktor: semakin banyak LSM
kuat (seperti PACOS) yang bekerja memfasilitasi masyarakat
asli dalam perjuangan mempertahankan tanah mereka,57 para
hakim yang memiliki simpati (pada masyarakat asli) di tingkat
Pengadilan Tinggi mengeluarkan keputusan yang berpihak
pada hak-hak masyarakat asli, memperbaharui upaya-upaya
untuk memperkuat sistem Pengadilan Masyarakat Asli, dan
Komisi Hak Asasi Manusia yang siap untuk menghadapi isu
hak-hak masyarakat asli atas tanah. Oleh karena itu, saat ini
adalah waktu yang ideal untuk menaruh banyak pemikiran
tentang peran pluralisme hukum dalam melindungi penduduk
masyarakat asli di Sabah. Pendapat saya, jika pluralisme hukum
di Sabah sampai saat ini belum berhasil mendukung masyarakat
asli dalam proses pencarian mereka untuk memperoleh
otonomi dan keamanan/kepastian atas hak-hak mereka, maka
pluralisme hukum saat ini mungkin dapat menjadi jendela
kesempatan bagi masyarakat asli dan pendukung mereka untuk
secara bijaksana merestrukturisasi pluralisme hukum dengan
cara yang benar-benar menciptakan sebuah skenario yang
memungkinkan adanya penghormatan terhadap ko-eksistensi
norma-norma hukum dan adat istiadat yang berbeda.
57
Doolittle 2007
111
~5~
PENEGASAN HAK-HAK TANAH ADAT DI
WILAYAH PERBUKITAN CHITTAGONG
(CHITTAGONG HILL TRACTS), BANGLADESH
Tantangan untuk pluralisme hukum dan yuridis1
Devasish Roy2
T
ulisan ini membahas tantangan yang dihadapi oleh
masyarakat adat di wilayah perbukitan Chittagong
(Chittagong Hill Tracts/CHT) di Bangladesh dalam melaksanakan
hak mereka atas tanah adat yang tercantum dalam sistem
hukum dan sistem yuridis Bangladesh (di luar tanah-tanah
yang dikategorikan sebagai ‘hutan’). Meskipun Bangladesh
memiliki kesatuan bentuk pemerintahan, CHT memiliki
sistem administrasi yang terpisah di mana hukum adat, yang
sebagian besar tidak tertulis, diterapkan di bawah naungan
hukum tertulis. Peraturan CHT yang ditetapkan tahun 1900,
dan merupakan peraturan yang awalnya merupakan peraturan
pemerintah kolonial, mengatur dan dengan demikian secara
implisit mengakui tanah adat dan hak-hak masyarakat adat atas
sumberdaya, di bawah peran wali yang diemban para kepala adat
dan kepala desa. Perjanjian perdamaian di CHT yang ditetapkan
1
Tulisan dipresentasikan di “Pertemuan Regional tentang Mengamankan Hak
melalui Pluralisme Hukum di Asia Tenggara” yang diselenggarakan oleh Forest
Peoples Programme dan the Centre for Peoples and Forests dengan dukungan
Rights and Resources Initiative, Universitas Kasetsart Bangkok, Thailand, pada
20-22 September 2010.
2
Devasish Roy adalah keturunan Raja Chakma dan Kepala Adat Lingkaran
Chakma di the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. Ia juga seorang pengacara
(Lincoln Inn, London) dan advokat di Mahkamah Agung Bangladesh (Divisi
Pengadilan Tinggi). Ia baru saja diangkat – setelah terpilih melalui pemilihan –
sebagai Anggota Ahli Adat dari daerah Asia untuk Forum Permanen PBB untuk
Masyarakat Adat untuk masa tugas 2011-2013.
113
Devasish Roy
tahun 1997 dan peraturan yang ditetapkan pascaperjanjian
perdamaian tersebut memperkuat status hukum adat, termasuk
melalui pemerintahan mandiri yang diperkuat di wilayah
kabupaten yang dikontrol oleh masyarakat adat dan dewan
regional. Namun demikian, implementasi hukum adat tersebut
tetap memiliki tantangan yang cukup berat.
Tulisan ini mengeksplorasi sifat tantangan-tantangan
tersebut, termasuk ketegangan dalam sistem hukum dan sistem
yuridis Bangladesh dalam mengakomodasi tanah adat. Tulisan
ini akan fokus pada dua topik utama: pembagian kepemilikan
dan penggunaan tanah, dan penyelesaian sengketa atas tanah.
Dalam dua hal tersebut, terlihat bahwa hak-hak atas tanah adat
sering mengalami resiko dimasukkan ke dalam, atau dinegasikan
oleh, konsep-konsep arus utama (mainstream) dan praktikpraktik kepemilikan dan penggunaan tanah yang berdasarkan
pada hak-hak individu yang berorientasi pada pertukaran. Yang
terakhir sering dipromosikan oleh fungsionaris pemerintah
(yang sebagian besar anggotanya adalah bukan masyarakat
adat) dan para pendatang bukan masyarakat adat.
Beberapa lembaga dan organisasi masyarakat adat,
termasuk lembaga tradisional (dengan beberapa pengecualian),
di sisi lain, tampaknya sama-sama bertekad untuk menolak
proses tersebut di atas, dengan mengusulkan praktik-praktik
adat dan peraturan yang mendukung konsep mereka tentang
hak atas tanah dan penggunaan lahan. Meskipun kekuatan
Negara berada pada sisi praktik-praktik arus utama, masyarakat
adat memiliki keuntungan atas kepemilikan fisik atas ladang
dan hutan komunal, pengetahuan tentang sumber daya atasnya,
keterpencilan relatif mereka dan tidak adanya survei tanah (di
mana hasil survei tanah akan memberikan data rinci tentang
tanah yang bersangkutan bagi Negara). Untuk saat ini, setidaknya
sampai batas tertentu dan untuk jangka panjang, perlawanan
akan tergantung pada bagaimana masyarakat adat yang sudah
bersatu bisa tetap bersatu, dan sejauh mana mereka dapat
114
5. Penegasan hak-hak atas tanah adat di Chittagong Hill Tracts, Bangladesh
menggabungkan pendudukan damai dan program perlawanan
dengan menggunakan mekanisme peradilan dan mekanisme
lainnya secara strategis.
Pluralisme hukum di Bangladesh: Gambaran singkat
Bangladesh – yang memiliki kesatuan sistem pemerintahan –
menerapkan sebuah bentuk pluralisme hukum. Hal ini terutama
berkaitan dengan dua konteks utama. Satu konteks berkaitan
dengan hukum pribadi (personal laws). Jadi, seperti halnya yang
terjadi di Pakistan, India, dan Malaysia – yang juga merupakan
bekas koloni Inggris seperti Bangladesh – prinsip-prinsip
hukum pribadi atau keluarga mengatur masalah perkawinan,
warisan, dan masalah terkait lainnya di Bangladesh berdasarkan
pada afiliasi etnis atau agama dari individu-individu yang
bersangkutan.3 Hal ini berlaku untuk semua wilayah negara.
Namun demikian, tulisan ini tidak akan membahas masalah
hukum pribadi kecuali hal-hal yang berhubungan dengan
masalah hak-hak atas tanah adat.4 Bentuk utama lain dari
pluralisme hukum yang dipraktikkan di Bangladesh secara
khusus diterapkan di sebagian wilayah CHT yang terletak di
daerah perbatasan di bagian tenggara Bangladesh. Di wilayah
CHT, undang-undang daerah khusus - seperti Peraturan CHT
1900 - dan adat kebiasaan, yang diakui secara tegas atau implisit
dalam hukum tertulis, berdampingan dengan hukum nasional,
meskipun bukan tanpa ketegangan dan konflik.
Hukum konstitusional
Dalam Konstitusi Bangladesh, definisi hukum termasuk “adat
istiadat atau praktik-praktik”,5 dan ekspresi “hukum yang ada”
3
Roy 2009:19.
4
Untuk pembahasan rinci tentang hukum adat pribadi dari masyarakat adat di the
Chittagong Hill Tracts, lihat Roy 2004a dan Roy 2005.
5
Berdasarkan pasal 152, “hukum” berarti “UU, peraturan, tata aturan, regulasi,
hukum lokal, pemberitahuan atau instrumen hukum lainnya, dan setiap adat
kebiasaan atau praktik-praktik, yang memiliki kekuatan hukum di Bangladesh”.
115
Devasish Roy
mencakup hukum yang sudah ada sebelum ditetapkannya
Konstitusi (pasal 152). Dalam kaitannya dengan suksesi kepala
suku secara turun-temurun di CHT – di bawah kepemimpinan
Bohmong – pengadilan nasional tertinggi, yaitu Mahkamah
Agung Bangladesh, menyatakan bahwa baik pemerintah
maupun pengadilan sendiri memiliki kewenangan untuk turut
campur dalam penerapan hukum adat di wilayah di bawah
kepemimpinan Bohmong, yang dikenal sebagai ‘Dewan Kepala
Adat’ (Circle of Chiefs).’6 Walaupun hukum adat yang mengatur
aspek personal (personal customary laws) telah memperoleh
status yang cukup tinggi di Bangladesh, sebagaimana disebutkan
di atas, kasus hak-hak adat atas sumber daya lebih bermasalah,
meskipun tetap memperoleh pengakuan formal.7
Hak atas tanah adat
Sistem hak-hak atas tanah adat dan sumber daya di Bangladesh
mencakup aspek hukum substantif, yaitu isi hukum, baik
berdasarkan adat tradisi oral atau hukum tertulis yang secara
tegas atau implisit mengakui hak-hak berbasis adat kebiasaan
(custom) dan prosedural hukum dalam manajemen tanah dan
resolusi sengketa tanah.8 Dengan demikian, konflik-konflik
yang terjadi akibat tumpang tindihnya berbagai rezim legal
atas tanah yang dikategorikan sebagai hutan di Bangladesh
– misalnya hukum adat versus rezim hukum ‘kolonial’ yang
mengatur hutan – menunjukkan secara jelas subordinasi rezim
adat terhadap interpretasi ‘statis’ dari peraturan perundangan
tentang hutan.9 Kecenderungan ini tidak seperti yang terlihat
6
Aung Shwe Prue Chowdhury v. Kyaw Sain Prue Chowdhury and Others (Civil
Appeal No. 8 of 1997)[1998] 18 BLD 33-43 at 41.
7
Roy 2004a:124; Roy 2010:126-127.
8
Untuk diskusi detil tentang status hak atas tanah adat di CHT, lihat Roy 2002,
2004a, 2004ba, 2005; Roy C 2000:53-58
9
Roy & Gain 1999:22; Roy 2002:20, 26-29; Roy 2005; Roy 2010
116
5. Penegasan hak-hak atas tanah adat di Chittagong Hill Tracts, Bangladesh
di beberapa wilayah lain di Asia Selatan dan Asia Tenggara.10
Fokus tulisan ini bukan pada masalah-masalah tersebut.
Sebaliknya, tulisan ini akan membahas tantangan utama dalam
menegaskan dan membela hak-hak atas tanah adat di CHT
di wilayah-wilayah yang secara resmi tidak diklasifikasikan
sebagai kawasan hutan.11
Pluralisme hukum, pluralisme administratif dan pluralisme
yudisial di Chittagong Hill Tracts: Konteks sejarah dan
kondisi saat ini
Kekuasaan birokratis, kekuasaan tradisional, dan
kekuasaan elektif
Sistem administrasi dan sistem hukum di CHT merupakan hal
yang unik di Bangladesh, terutama struktur pemerintahan
dan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Di samping
sistem birokrasi biasa dan sistem pemerintahan berdasarkan
pemilihan, sistem administrasi CHT meliputi lembaga-lembaga
pemerintahan tradisional yang beroperasi secara mandiri dan
dipimpin oleh para raja atau ‘dewan kepala adat’, kepala desa,
dan kepala adat tingkat desa (dikenal sebagai karbaries). Sistem
seperti ini tidak terdapat di wilayah-wilayah lain di Bangladesh.
Lembaga-lembaga tradisional tersebut sebagian besar
diformalkan selama masa pemerintahan kolonial Inggris (18601947) melalui legislasi, meskipun sebagian dari lembaga-lembaga
tersebut sudah ada jauh sebelum kedatangan Inggris di wilayah
tersebut.12 Selain itu, ada tiga dewan distrik daerah perbukitan
10
Lynch & Talbott 1995
11
Meskipun para pejabat Departemen Kehutanan tidak mengelola atau mengurus
tanah-tanah ini, yang statusnya tidak seperti tanah-tanah yang dikategorikan
sebagai “hutan lindung”, para pejabat tersebut tetap memiliki yurisdiksi atas tanah
ini ketika berurusan dengan penerbitan izin wajib untuk penjualan dan transit
kayu. Dalam hal ini, Departemen Kehutanan membuat langkah yang menyatakan
bahwa tanah tersebut dikategorikan oleh Departemen sebagai “hutan negara yang
belum diklasifikasikan”.
12
Serajuddin 1971, Chakroborty 1977, Brauns & Loffler 1990:27, Quanungo 1997.
117
Devasish Roy
dan dewan regional CHT, di mana dua pertiga dari anggotanya,
bersama dengan kepemimpinan mereka, dicadangkan oleh
hukum untuk “suku-suku.”13 Lembaga-lembaga yang terakhir
adalah hasil dari perjuangan kaum otonomis pada tahun 1970an hingga tahun 1990-an, di mana puncak perjuangan tersebut
terjadi pada saat penandatanganan perjanjian CHT tahun 1997
dan kebangkitan pengaturan mandiri secara terbatas di wilayah
tersebut melalui pemerintahan yang menerapkan sistem
birokratik, sistem elektif dan sistem tradisional.14
CHT: Sebuah contoh pluralisme hukum dan pluralisme
yuridis
Dikatakan bahwa “CHT adalah contoh dari sistem hukum dan
sistem yuridis yang pluralistik. Pluralisme hukum terdapat pada
aplikasi hukum adat, hukum regional, dan hukum nasional yang
diterapkan bersamaan di wilayah tersebut. Pluralisme yuridis
tercermin melalui hal-hal seperti ko-eksistensi pengadilan
tradisional dan pengadilan negara, berdasarkan tradisi yang
berbeda tentang sistem peradilan, prosedur litigasi, sistem
pidana dan reformasi, proses restitusi dan proses kompensasi,
dan sebagainya.”15
Konflik berbagai sistem dan wewenang dalam pengalokasian lahan
Hibah tanah secara formal melalui Deputy Commissioners
Sistem administrasi tanah CHT, terutama yang berkaitan dengan
sistem pengalokasian tanah, menunjukkan adanya konflik
berbagai tradisi, terutama sejak tahun 1970-an. Sebelum
tahun 1971, hibah tanah kepada pihak luar tidak diizinkan
oleh hukum. Kecuali untuk sebagian kecil dari lahan yang
13
Roy 2000: 43-49; Roy R C:29-35; Roy 2009:21-30; Khan 2004:23-26; Martin
2004:74-79.
14
Roy 2000; Khan 2004; Martin 2004:21,74-79
15
Roy 2004a:127
118
5. Penegasan hak-hak atas tanah adat di Chittagong Hill Tracts, Bangladesh
memiliki nilai komersial di pusat-pusat pasar dan tanah-tanah
di wilayah lembah yang luasannya terbatas dan cocok untuk
pertanian berorientasi irigasi intensif, penduduk CHT tidak
mengupayakan perolehan hak kepemilikan pribadi atas tanahtanah yang ada di wilayah CHT. Pada tahun 1971 dan 1979
terjadi perubahan pada Peraturan CHT 1900 (sampai peraturan
34), yang menyebabkan pengenalan praktik pemberian hibah
tanah kepada individu-individu yang berasal dari luar wilayah
dan kepada perusahaan-perusahaan.16
Namun, untuk kasus-kasus tertentu praktik pemberian
hibah hanya dapat dilakukan setelah berkonsultasi dengan
kepala mauza (kepala kecamatan), dan dewan kepala adat,
secara umum tidak secara tegas ditolak (oleh komunitas).
Puluhan ribu hektar diberikan kepada orang luar pada periode
tahun 1970-an dan 1980-an, baik untuk pembangunan
perkebunan-perkebunan komersial dan berbagai industri17
atau untuk pemukiman kembali para pemukim etnis Bengali
yang diperkirakan berjumlah 450.000 orang di wilayah
tersebut.18 Dalam kedua kasus tersebut, hak-hak masyarakat
adat atas tanah adat dilanggar secara ceroboh, termasuk dengan
melewati wewenang para kepala desa dan kepala adat dalam
proses penyelesaian masalah tanah dan proses pemberian izin
sewa tanah.19
Wewenang hibah tanah berada di tangan pejabat paling
senior di kantor pemerintahan sipil di tingkat distrik yang
dikenal sebagai Wakil Komisaris (“Deputy Commissioner/
DC”) di bawah pengawasan pejabat yang lebih tinggi. Namun,
kepala desa tradisional memiliki wewenang untuk secara
resmi memberikan tanah pekarangan bagi penduduk asli,
memberikan saran pada DC tentang hibah tanah dan transfer,
16
Roy 2004b:30
17
Roy 2002:31
18
Roy 1997:169-173; Roy 2002:29,30
19
Roy 2002; Roy 2010
119
Devasish Roy
dan mengalokasikan lahan untuk digunakan sebagai ladang
atau lahan budidaya “gilir balik” atau untuk penggunaan adat
lainnya, melalui cara yang bersifat semi-formal. Pada saat yang
sama, DC wajib berkonsultasi dengan kepala adat tentang “halhal penting yang mempengaruhi administrasi CHT”, yang dalam
kasus ini tidak dilakukan oleh DC.20
Administrasi dan manajemen lahan oleh kepala-kepala
mauza dan dewan-dewan distrik perbukitan (The Hill
District Councils)
Sistem administrasi tanah yang disebut di atas secara
tegas diatur dalam undang-undang terkait, atau disetujui
melalui praktik-praktik administratif yang telah berjalan lama,
sementara sistem-sistem yang lain dilakukan atas dasar hukum
adat, yang secara implisit diakui oleh Peraturan CHT tahun
1900.21 Jadi, ada dua lapisan otoritas yang berlaku pada saat
yang sama dan saling tumpang tindih, satu sistem berdasarkan
konsep arus utama tentang pemilikan tanah (seperti yang
dilakukan oleh DC) dan sistem yang lain didasarkan pada
adat kebiasaan tradisional; beberapa di antara adat kebiasaan
tersebut telah diresmikan oleh hukum tertulis dan dijalankan
di bawah pengawasan kepala adat tingkat desa (karbaries),
kepala kecamatan (kepala mauza), dan dewan kepala adat. Di
samping dua lapisan otoritas administrasi lahan yang telah
disebutkan – yaitu otoritas birokratis dan otoritas tradisional
– terdapat otoritas ketiga, yaitu tiga dewan distrik perbukitan,
di bawah pengawasan Dewan Regional CHT.22 Undang-undang
yang terkait, yaitu Hill District Councils Acts tahun 1989
20
Rule 39, CHT Regulation 1900.
21
Roy 2004b:21,62-66
22
Posisi ketua, dan dua pertiga dari anggota dewan tersebut di atas, dilindungi
oleh hukum untuk “suku”. Dewan tingkat kabupaten diperkenalkan pada tahun
1989, di mana kekuasaan mereka diperkuat pada tahun 1998, melalui amandemen
hukum setelah penandatanganan Persetujuan CHT tahun 1997, atau dikenal
sebagai “perjanjian perdamaian”.
120
5. Penegasan hak-hak atas tanah adat di Chittagong Hill Tracts, Bangladesh
[bagian 64(1)(a)] menyatakan bahwa, “terlepas dari apa yang
terkandung dalam hukum apapun yang berlaku untuk saat
ini, (a) tidak ada tanah, termasuk tanah publik yang dikuasai
pemerintah (di Bangladesh dikenal sebagai khas land), yang
cocok untuk penyelesaian masalah tanah dalam yurisdiksi
Distrik Rangamati Hill yang dapat disewakan pada pihak luar,
dibeli, dijual keluar, atau ditransfer tanpa persetujuan terlebih
dahulu dari Dewan Regional CHT.” Demikian pula, “tidak ada
tanah, bukit, dan hutan di bawah kendali dan yurisdiksi Dewan
Regional CHT akan diperoleh tanpa konsultasi dengan Dewan
Regional CHT dan tanpa persetujuan dari Dewan Regional
CHT.”23
Hibah tanah resmi oleh DC telah ditangguhkan sejak
tahun 1989, kecuali dalam kasus keagamaan lembagalembaga keagamaan atau lembaga-lembaga pendidikan.24 Pada
kesempatan tertentu, DC telah menginstruksikan para kepala
adat untuk menahan diri dalam memroses aplikasi-aplikasi
hibah tanah. Namun, praktik penggunaan tanah adat, baik
untuk perladangan gilir balik, atau untuk penggunaan produk
dari hutan (di luar wilayah yang secara resmi diklasifikasikan
sebagai ‘hutan lindung’) atau untuk penggunaan lain, terus
berjalan, meskipun tidak disetujui dan tidak dianjurkan oleh
fungsionaris kabupaten yang bukan anggota masyarakat adat.
Survei tanah belum dilakukan di sebagian besar wilayah CHT,
kecuali beberapa pusat pasar dan wilayah perkotaan.
Oleh karena itu, para pejabat yang memiliki pengetahuan
rinci tentang tanah-tanah yang belum ditetapkan hak
penguasaannya – yaitu tanah-tanah yang membentuk sebagian
besar wilayah CHT – hanyalah kepala desa, dan wakil mereka,
yaitu para karbaries. Tidak adanya rekaman-rekaman hasil
23
Bagian 64 (1) (b), Rangamati Hill District Councils Act, 1989 (sebagaimana
telah diubah tahun 1998). Ketentuan identik yang terkandung dalam Khagrachari
dan Bandarban Bukit Dewan Distrik Kisah 1989 (sebagaimana telah diubah tahun
1998).
24
Perintah Kementerian Urusan CHT, Pemerintah Bangladesh.
121
Devasish Roy
survei tanah menjadi salah satu alasan utama di mana
pemindahtanganan tanah masyarakat di wilayah terpencil telah
dicegah melalui penolakan dari para pemimpin tradisional untuk
membantu orang luar dalam upaya mereka untuk memperoleh
sertifikat tanah atau kepemilikan. Embargo terhadap hibah hak
atas tanah sejak tahun 1989 juga telah menghalangi percepatan
proses privatisasi. Namun demikian, proses pemindahtanganan
tanah tetap terjadi di antara individu-individu masyarakat
adat.
Peran dewan kabupaten di wilayah Hill District dalam
administrasi tanah sebagian besar masih belum teruji, kecuali
dalam kasus pengalihan tanah. Untuk pengalihan tanah,
persetujuan dewan diperlukan, sebelum DC memberikan
izin wajib, yang diperlukan untuk semua transfer lahan di
dalam CHT.25 Namun, dalam dua kasus spesifik, Dewan Distrik
Rangamati menjalankan otoritas untuk memberikan pengakuan
formal bagi penggunaan lahan berbasis adat kebiasaan yang
diterapkan di tanah yang hak penguasaannya belum ditetapkan
untuk dialokasikan menjadi biara Budhis sekaligus pusat
meditasi, dan untuk hutan yang dikelola komunitas.26 Dalam
kedua kasus ini, kepala desa memulai atau mendukung aplikasi,
selain dukungan yang diberikan oleh dewan kepala adat dalam
salah satu kasus.27
Dua kasus tersebut di atas adalah contoh yang dikenal di
mana dewan distrik perbukitan (Hill District Councils) telah
mengajukan permohonan agar hukum tertulis meresmikan
hibah tanah adat. Dua kasus tersebut memberikan preseden yang
jelas untuk menegaskan hak-hak tanah adat tanpa melibatkan
DC. Jika praktik tersebut di atas dilanjutkan oleh Dewan Distrik
25
Roy 2008:495,520
26
Memo Pejabat Tanah, Dewan Distrik Bukit Rangamati untuk Kepala dan Petugas
Upazilla Nirbahi yang bersangkutan.
27
Dalam kasus Pusat Meditasi Internasional Furamone (sekitar 250 hektar),
penulis, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Adat Lingkaran, meneruskan aplikasi
kepala kampung ke Ketua Dewan Distrik Bukit Rangamati.
122
5. Penegasan hak-hak atas tanah adat di Chittagong Hill Tracts, Bangladesh
Rangamati dan ditiru oleh dua dewan kabupaten lainnya,
langkah ini akan menjadi cara yang baik untuk menjamin hakhak sumber daya adat. Namun, sampai sejauh mana langkah ini
dapat menjamin hak-hak masyarakat adat atas tanah adat akan
tergantung pada luasan tanah yang berada di bawah pengakuan
resmi seperti ini. Faktor lain yang mungkin berdampak negatif
pada proses semacam itu adalah pembukaan kembali kegiatan
hibah tanah oleh DC.
Ancaman survei tanah
Faktor lain yang mungkin mengganggu langkah-langkah
pengamanan hak-hak masyarakat adat atas tanah adat
adalah survei tanah yang akan diterapkan (oleh pemerintah)
dalam waktu dekat. Survei tanah merupakan isu yang telah
menimbulkan banyak perdebatan dan kontroversi di CHT. Ketua
Komisi Resolusi Sengketa Tanah CHT – yang didirikan untuk
memberikan solusi cepat terhadap kasus-kasus perampasan
tanah – telah menyatakan bahwa pemerintah akan segera
memulai survei tanah. Keputusan ini tampaknya didukung
oleh sebagian warga Bengali yang tinggal di wilayah CHT,
termasuk kaum migran Bengali yang disponsori pemerintah
tahun 1980-an. Namun, para pemimpin adat, termasuk yang
menjadi anggota Komisi Resolusi Sengketa Tanah CHT, bersikap
kritis terhadap keputusan ini – dengan mengutip ketentuan
dalam Persetujuan CHT tahun 1997 – dan menuntut bahwa
survei tanah tidak dilakukan, kecuali jika diminta oleh Dewan
Regional CHT, dan sampai orang-orang yang mengungsi selama
konflik kembali diperbaiki nasibnya.28 Beberapa dari mereka
28
Klausul 2 Bagian D dari Perjanjian tersebut berbunyi: “Setelah penandatanganan
dan pelaksanaan perjanjian antara Pemerintah dan Jana Samhati Samiti, dan
setelah rehabilitasi para pengungsi suku dan orang-orang suku yang menjadi
pengungsi internal, Pemerintah, dengan berkonsultasi dengan dewan daerah
yang akan dibentuk sesuai perjanjian ini, akan memulai survei kadaster di CHT
sesegera mungkin dan setelah finalisasi kepemilikan tanah masyarakat adat dengan
penyelesaian sengketa tanah melalui verifikasi yang tepat, harus mencatat tanah
mereka dan memastikan hak-hak tanah mereka
123
Devasish Roy
telah menuntut bahwa seharusnya tidak ada survei bahkan
pada tanah yang dianggap “tidak ada sengketa.” Ini adalah kasus
jelas yang menggambarkan konflik antara dua tradisi. Tradisi
pertama berorientasi terhadap penggunaan tanah adat, seperti
yang dianut oleh masyarakat adat yang menolak survei. Tradisi
yang lain meletakkan dasar pemikirannya pada konsep hak
kepemilikan tanah secara pribadi, di mana penganugerahan
hak tersebut kepada individu dilakukan atas perintah Negara,
yang mungkin berusaha untuk melegitimasi pendudukannya
atas tanah yang diklaim sebagai milik Negara sehingga dapat
dialokasikan sekehendaknya, terlepas dari status tanah tersebut
berdasarkan tradisi lisan masyarakat adat.
Ada beberapa alasan mengapa masyarakat adat menentang
survei tanah yang diusulkan. Pertama, dikhawatirkan bahwa
survei akan mengakibatkan legitimasi pendudukan oleh para
pendatang yang menetap di tanah adat, mengingat dokumen
survei memberikan anggapan legitimasi pendudukan, kecuali
jika dibantah. Kedua, survei tanah akan memberikan data pada
pemerintah berupa pengetahuan rinci tentang tanah, yang
akhirnya mungkin menyebabkan hibah tanah bagi orang-orang
yang bukan anggota masyarakat adat (setempat).29 Ketiga,
survei semacam itu secara langsung dapat mengakibatkan
penghancuran hak berbasis adat kebiasaan mengingat proses
survei tersebut didasarkan pada tradisi hak kepemilikan secara
pribadi yang tidak memiliki ruang untuk mengakomodasi
praktik-praktik penggunaan lahan secara adat, yang diterapkan
melalui pendekatan rotasi, bersifat antargenerasi, nonintensif
29
Pada lokakarya jamuan makan siang tentang Perjanjian CHT dan UUD
Bangladesh, yang diadakan di Dhaka pada 18 September 2010, dan dihadiri oleh
para pemimpin CHT, para pemimpin masyarakat sipil dan perwakilan senior dari
pers dan media, serta penulis, seorang anggota Komisi CHT dan akademis yang
terkenal, Dr Shapan Adnan, mengungkapkan ketakutannya bahwa pelaksanaan
survei bertujuan untuk merehabilitasi pemukim Bengali yang disponsori pemerintah
di lahan yang diketahui tidak memiliki hak kepemilikan dan, karenanya, di
mata para pejabat kabupaten administrasi pertanahan terbuka untuk pemerintah
untuk mengalokasikan tanah tersebut kepada pemukim Bengali tersebut.Untuk
pembahasan rinci tentang sengketa tanah CHT, lihat Adnan 2004.
124
5. Penegasan hak-hak atas tanah adat di Chittagong Hill Tracts, Bangladesh
dan berorientasi komunitas. Para pejabat survei tidak
memahami praktik-praktik penggunaan lahan secara adat.
Konflik sistem dalam resolusi sengketa tanah
Resolusi sengketa tanah oleh Komisi Resolusi Sengketa
Tanah CHT
Undang-undang tentang Komisi Resolusi Sengketa Tanah
di Chittagong Hill Tracts tahun 2001 mengatur bahwa akan
ada komisi lahan yang akan dipimpin oleh pensiunan hakim
Mahkamah Agung Bangladesh yang akan dimasukkan sebagai
anggota Ketua Dewan Daerah CHT (atau wakilnya), ketua dewan
distrik wilayah perbukitan, dewan kepala adat dari wilayah yang
bersangkutan dan Komisaris Divisi/Komisaris Divisi Tambahan,
Chittagong. Komisi Resolusi Sengketa Tanah CHT ini berfungsi
selama tiga tahun, tetapi masa kerjanya dapat diperpanjang
oleh Pemerintah Bangladesh dalam konsultasi dengan Dewan
Daerah CHT (CHT Regional Council/CHTRC). Tugas Komisi
ini adalah untuk memberikan keputusan atas sengketa tanah
yang dilaporkan, sesuai dengan hukum, adat kebiasaan dan
sistem yang berlaku di CHT.30 Komisi ini memiliki otoritas
untuk menyatakan tentang tidak sahnya status hibah tanah
dan otoritas untuk mengembalikan kepemilikan tanah. Oleh
karena itu, meskipun disebut komisi, fungsi utamanya adalah
untuk mendengar perselisihan dan memberikan keputusan,
bukan merekomendasikan, seperti yang biasanya terjadi untuk
lembaga yang disebut “komisi.”
Komisi didirikan, menindaklanjuti surat dan semangat
dari Perjanjian CHT tahun 1997, untuk menyediakan secara
cepat dan bebas biaya peradilan akuntansi untuk hukum adat,
untuk berurusan dengan angka-angka besar yang melekat
dalam kasus perampasan tanah, alienasi tanah, penipuan
30
Undang-Undang Komisi Resolusi Sengketa Tanah CHT tahun 2001 (CHT Land
Disputes Resolution Commission Act 2001) (Act LIII of 2001).
125
Devasish Roy
berupa penipuan berbentuk penawaran, pendaftaran ganda,
dan lain-lain.31 Ada disfungsionalitas dan masalah lain dalam
proses bekerjanya Komisi tersebut (yang belum memberikan
keputusan terhadap sengketa aktual yang dilaporkan),
sebagaimana disebutkan di bawah, tetapi jika Komisi ini bisa
mengatasi masalah-masalah tersebut, Komisi ini dapat menjadi
salah satu contoh terbaik dari sistem ajudikasi sengketa tanah
yang melibatkan masyarakat adat yang meliputi beberapa
elemen kunci dalam hak-hak masyarakat adat atas tanah yang
diidentifikasi dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat
Adat, dalam hal bahwa (i) masyarakat adat tersebut bersifat
inklusif (mayoritas masyarakat adat merupakan anggotanya);
(ii) masyarakat adat tersebut tergantung pada hukum adat,
(iii) prosedur yang dimiliki bersifat sederhana, dan tidak
termasuk penerapan prosedur pengadilan yang rumit (serta
tidak memerlukan praktisi hukum) sehingga diharapkan untuk
memutuskan perselisihan secepatnya, dan (iv) keputusan
forum akan memiliki status seperti keputusan pengadilan dan
karenanya memperoleh dukungan dari eksekutif negara.32
Pekerjaan Komisi tersebut menjadi sangat kontroversial,
terutama karena perbedaan pendapat yang jelas di antara
ketuanya – yaitu pensiunan hakim – dan anggota Komisi yang
merupakan wakil masyarakat adat, khususnya para pemimpin
adat. Ada tiga hal utama yang menjadi sumber sengketa. Hal
pertama, para pemimpin adat tidak ingin memulai proses
31
Roy 1997
32
Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), Pasal 26 (3):
“Negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan atas tanah-tanah, wilayah
dan sumber daya tersebut. Pengakuan dilakukan dengan hormat karena tradisi adat
dan sistem penguasaan tanah dari masyarakat adat yang bersangkutan.” UNDRIP
pasal 27: “Negara harus menetapkan dan menerapkan, dalam hubungannya dengan
masyarakat adat yang bersangkutan, proses yang transparan, terbuka, independen,
dan adil, memberikan pengakuan kepada hukum masyarakat adat, tradisi, adat
kebiasaan dan sistem kepemilikan lahan, untuk mengenali dan mengadili hakhak masyarakat adat yang berkaitan dengan tanah, wilayah dan sumber daya
mereka, termasuk yang secara adat dimiliki atau ditempati atau digunakan secara
tradisional.”
126
5. Penegasan hak-hak atas tanah adat di Chittagong Hill Tracts, Bangladesh
penyelesaian sengketa yang sebenarnya sebelum peraturan
perundangan diubah untuk menghilangkan inkonsistensi
dengan Perjanjian CHT.33 Hal kedua yang menjadi sumber
sengketa, para pemimpin adat tidak setuju dengan keputusan
sepihak yang diambil ketua Komisi untuk memulai kerja resolusi
sengketa dengan pelaksanaan survei tanah, untuk alasan yang
disebutkan di atas.34 Ketiga, mereka tidak setuju dengan format
pemberian informasi kepada Komisi yang disampaikan oleh
para pihak yang mengajukan izin penggunaan tanah dan para
responden karena mereka percaya bahwa format itu tidak
memberikan kesempatan yang memadai bagi hak-hak atas
tanah berdasarkan tradisi lisan adat, yang berlawanan dengan
hak-hak atas tanah berdasarkan dokumen tertulis, dan oleh
karena format informasi tersebut bias terhadap masyarakat
adat.35
Sistem litigasi yang sederhana versus prosedur perdata
konvensional
Terlepas dari kenyataan bahwa berperkara di tanah di CHT
memiliki kesempatan mengakses Komisi Pertanahan (yang dapat
memberikan ganti rugi secara tepat dan bebas biaya dengan tidak
melibatkan para praktisi hukum), sistem administrasi peradilan
di CHT berbeda dari wilayah-wilayah lain di Bangladesh dalam
beberapa hal yang sangat penting. Pertama, berkaitan dengan
33
Di antara cacat hukum ini, keduanya sangat penting. Salah satu kekhawatiran
berkaitan dengan kuorum untuk Komisi, yang akan dianggap lengkap walaupun
tanpa kehadiran dua dari tiga anggota masyarakat adat kabupaten bersangkutan
atau dewan kepala adat. Kedua, dalam kasus tidak adanya konsensus di antara
anggotanya, keputusan ketua harus dianggap sebagai keputusan Komisi secara keseluruhan.
34
Lihat, misalnya, pandangan yang diungkapkan secara tertulis oleh tiga kepala
adat dalam sebuah memorandum untuk Ketua Komisi Tanah; dilaporkan dalam
The Alo Prathom, Dhaka, 15 Juli 2010.
35
Berdasarkan diskusi dengan anggota Komisi CHT (penulis sendiri adalah salah
satu anggotanya), termasuk JB Larma, ketua, CHT Regional Council, Raja Saching
Prue Chowdhury, Kepala Mong, dan Chaw Hla Prue Chowdhury, wakil Kepala
Bohmong, pada beberapa kesempatan dalam Mei-September 2010.
127
Devasish Roy
sengketa antara masyarakat adat, pengadilan Negara dilarang
menangani kasus ini karena kasus seperti ini dapat ditangani
oleh Dewan Kepala Adat dan kepala mauza. Pengecualian
diberikan untuk litigasi perdata yang melibatkan gugatan yang
diajukan perusahaan dan tindak pidana yang bersifat serius.36
Kedua, berkaitan dengan litigasi perdata, Aturan Prosedur
Perdata yang kompleks yang mengatur proses pemanggilan,
penyelidikan, pembelaan, pemberian keringanan, pelaksanaan
keputusan, dan sebagainya, tidak berlaku untuk wilayah CHT.
Di wilayah tersebut, yang berlaku adalah sebuah sistem yang
sederhana, dimaksudkan untuk memfasilitasi litigasi cepat dan
murah, termasuk rekomendasi untuk menyelesaikan sengketa
melalui pemeriksaan secara lisan (viva voce examination), di
mana langkah lain dimungkinkan jika diperlukan.37 Ketiga,
hakim-hakim sipil diwajibkan untuk mengadili kasus-kasus
“sesuai dengan hukum, adat kebiasaan dan praktik-praktik
adat” dari CHT, yang secara jelas mempertimbangkan hukum
adat, bahkan dalam proses pengadilan sipil yang ditangani oleh
hakim sipil.
Meskipun rangkaian rekomendasi tersebut di atas
mengakui sistem peradilan administrasi khusus di CHT, beberapa
hakim sipil di CHT baru-baru ini mencoba untuk memaksakan
36
Ekstrak dari bagian 8 (3) dan 8 (4), Peraturan CHT, 1900 (sebagaimana telah
diubah pada tahun 2003): “(3) Kabupaten Rangamati, Khagrachari dan Bandarban
dari Chittagong Hill Tracts akan merupakan tiga yurisdiksi sipil terpisah dalam
tiga Hakim Distrik . (4) The Join District Judge sebagai pengadilan yurisdiksi
asli, akan menangani semua kasus sipil sesuai dengan hukum yang ada, adat
kebiasaan, dan praktik-praktik di kabupaten yang bersangkutan, kecuali kasuskasus yang timbul dari hukum keluarga dan hukum adat lain dari suku dari Distrik
Rangamati, Khagrachari dan Bandarban masing-masing yang akan dapat ditangani
oleh kepala-kepala mauza dan Dewan Kepala Adat”.
37
Ekstrak dari Peraturan CHT: Aturan (1): “Administrasi Peradilan Sipil
dilakukan dengan cara yang paling sederhana dan cepat yang kompatibel dengan
dipindahkannya tata cara atau perkara hukum”. Aturan (2): “Petugas yang berurusan
dengan masalah atau kasus tersebut akan memberi penghargaan keadilan di antara
mereka, melalui kerja keras dalam pemeriksaan lisan. Para saksi tidak harus dikirim
hadir, kecuali ketika petugas tidak mampu mengambil keputusan atas fakta-fakta
kasus ini tanpa bantuan para saksi.”
128
5. Penegasan hak-hak atas tanah adat di Chittagong Hill Tracts, Bangladesh
penerapan Hukum Acara Perdata di pengadilan sipil di Distrik
Rangamati dan Distrik Bandarban. Ini akan berarti bahwa
semua formalitas yang kompleks harus dipenuhi dalam setiap
kasus, dan gugatan bisa dihentikan atau ditunda hanya dengan
alasan tidak dipenuhinya prosedur. Ini akan menimbulkan
kesulitan besar bagi banyak pihak yang berperkara, termasuk
untuk kasus-kasus tanah (di mana mereka akhirnya terlibat di
dalamnya). Usaha untuk menerapkan Hukum Acara Perdata di
pengadilan sipil ini akhirnya digagalkan oleh kombinasi boikot
pengadilan oleh para pengacara lokal (termasuk para pengacara
adat) dan intervensi informal dari para hakim Mahkamah Agung
Bangladesh sebagai respons atas permohonan yang diajukan
para pengacara yang membela masyarakat adat.38 Kasus ini
menggambarkan kedua upaya yang dilakukan baik oleh para
individu yang berorientasi pada prosedur konvensional untuk
mengasimilasi sistem administrasi peradilan dan sistem
hukum CHT ke dalam sistem nasional yang dianggap sebagai
aliran utama, maupun upaya yang dilakukan oleh pemimpin
lokal dan pengacara lokal untuk menolak usaha-usaha tersebut
(meskipun dengan keberhasilan yang terbatas).
Kemungkinan tren: Tantangan dan peluang
Reformasi undang-undang komisi tanah
Tren terkini menunjukkan berbagai campuran peristiwa.
Tidak diragukan lagi bahwa masyarakat adat menghadapi
rangkaian tantangan yang sulit, tetapi tantangan-tantangan itu
kemungkinan bukan hal-hal yang tidak dapat diatasi. Mengenai
Komisi Pertanahan, terdapat perkembangan yang positif
yaitu pertemuan yang rencananya akan diselenggarakan oleh
Menteri Pertanahan, di mana para pemimpin adat dari CHT
telah diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut untuk
38
Wawancara dengan Advokat Pratim Roy dan Advokat Dinanath Tanchangya,
anggota Dewan Rangamati Bar, Agustus-September 2010.
129
Devasish Roy
membahas kemungkinan pembaruan Undang-Undang Komisi
Tanah.39 Pertemuan tersebut adalah hasil dari proses lobi tanpa
henti yang dilakukan oleh aktivis adat dan oleh aktor-aktor
masyarakat sipil progresif.
Pelaksanaan survei tanah
Usulan survei tanah merupakan langkah yang mengganggu,
tetapi mungkin bisa dihentikan jika kepemimpinan adat
bersatu. Sejauh ini para pemimpin adat tampaknya sudah
bersatu, setidaknya dalam menghadapi masalah ini. Dalam
merespons usulan survei tanah ini, Dewan Kabupaten di wilayah
Hill District mungkin bisa memainkan peran paling tegas,
karena mereka diamanatkan oleh hukum untuk mengambil
keputusan terakhir dalam proses pengalokasian tanah dan
masalah pemindahtanganan tanah. Apakah survei tanah
harus dilaksanakan secara penuh merupakan kewenangan
bagi mereka untuk memutuskan, jika mereka anggap pantas
untuk dilakukan, setelah semua pengungsi dan orang terlantar
direhabilitasi (diperbaiki nasibnya), sebagaimana diatur dalam
Perjanjian CHT, dan sesuai dengan yang diusulkan oleh Dewan
Regional CHT.
Dewan Distrik Perbukitan (Hill District Council) tidak
menyusun peraturan yang membantu memberikan panduan
bagi mereka dalam menjalan peran administrasi tanah dan
pengelolaan tanah. Pemerintah juga tidak menyusun aturan
(pemerintah berkewajiban untuk menyusun peraturan dengan
berkonsultasi dengan dewan-dewan distrik). Namun, dewandewan distrik sekarang terdiri dari wakil-wakil yang diangkat
pemerintah – karena proses pemilihan anggota distrik masih
dalam proses – dan belum pasti sejauh mana mereka akan
bertindak secara independen. Tak satu pun dari dewan distrik
39
Pertemuan ini dijadwalkan akan diselenggarakan pada tanggal 22 September
2010 di Departemen Tanah, yang diharapkan akan dihadiri oleh penulis dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi, bersama dengan ketua dari Dewan Daerah
CHT dan Dewan Distrik Perbukitan.
130
5. Penegasan hak-hak atas tanah adat di Chittagong Hill Tracts, Bangladesh
atau bahkan Dewan Regional CHT yang telah menyusun kebijakan
pertanahan di daerah yurisdiksi masing-masing. Pemerintah
Bangladesh juga belum menyusun kebijakan pertanahan. Jika
pemerintah Bangladesh dan dewan-dewan distrik bersikap
akomodatif terhadap hak atas tanah adat, kebijakan-kebijakan
pertanahan yang tepat akan dapat membantu melindungi hak
tersebut.
Litigasi di Mahkamah Agung Bangladesh dan reformasi
konstitusional
Dua set kasus saat ini tertunda penanganannya di Divisi
Banding Mahkamah Agung Bangladesh, di mana hal-hal
krusial seperti pemerintahan mandiri (self-government)
dan isu-isu tanah akan diputuskan, setelah keputusan yang
diambil oleh pengadilan terpisah dari Divisi Pengadilan Tinggi
yang menyatakan tidak validnya beberapa peraturan tentang
CHT yang mengakui masyarakat adat hak-hak, termasuk
peraturan CHT yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum
adat. Diharapkan bahwa kasus-kasus tersebut akan dibahas
dalam sidang Mahkamah Agung pada tahun depan atau tahun
berikutnya. Salah satu Peraturan CHT tahun 1900, yaitu
mengenai legalitas dan keberadaan peraturan tersebut, yang
memberikan status hukum dan status administrasi khusus
bagi CHT, saat ini sedang ditinjau.40 Dua peraturan CHT yang
lain juga sedang dalam proses peninjauan, yaitu peraturan
yang berkaitan dengan keberadaan Dewan Regional CHT dan
beberapa ketentuan terkait dengan Undang-Undang tentang
Dewan Distrik Perbukitan tahun 1989, termasuk daftar pemilih
untuk dewan dan undang-undang tentang tempat tinggal
permanen yang memerlukan sertifikat dari dewan kepala
adat, serta pengangkatan anggota dewan untuk menempati
posisi yang dialokasikan bagi “suku-suku” melalui proses
40
Rangamati Foods v, Commissioner of Customs & Others, 19 BLC 2005, 525.
131
Devasish Roy
pengangkatan berbasis tindakan afirmatif.41
Kegagalan di Pengadilan Tinggi yang dibahas di atas
telah mendorong tuntutan baru tentang perlunya pengakuan
konstitusional terhadap status masyarakat adat dan terhadap
perlindungan sistem hukum khusus dan sistem politik khusus
dari wilayah CHT.42
Para aktivis menyatakan bahwa sidang harus segera
dilaksanakan, dan pelaksanaannya perlu dilakukan dalam
periode kekuasaan pemerintah saat ini, di mana salah satu
komponen utamanya yaitu Liga Awami, berkomitmen untuk
menerapkan Perjanjian Perdamaian CHT dan mempromosikan
hak-hak masyarakat adat dan masyarakat minoritas. Jadi, jika
keputusan di Divisi Banding berlawanan dengan masyarakat
adat, masyarakat adat masih bisa melobi pemerintah untuk
melakukan reformasi konstitusional dalam rangka memberikan
pengakuan [bagi masyarakat adat] atau menyusun peraturan
perundangan yang terkait dengan pengakuan tersebut.
Pemerintah saat ini secara konstitusional memerlukan dua
pertiga dari suara mayoritas untuk melakukan reformasi
konstitusional dan hal ini mungkin dapat dilihat sebagai
kesempatan baik, untuk membawa perubahan-perubahan
konstitusional yang diperlukan.
Yang terdapat pada sisi kesempatan adalah persatuan di
antara masyarakat adat dan organisasi-organisasi yang berbeda
dalam menolak survei tanah dan dalam mengusulkan amandemen
keempat dalam Undang-Undang Komisi Pertanahan. Meskipun
41
Writ Petition No. 4113 of 1999 (Shamsuddin Ahmed v Government of Bangladesh
and Others) and Writ Petition No. 2669 of 2000 (Mohammed Badiuzzaman v
Government of Bangladesh and Others) di Mahkamah Agung Bangladesh (Divisi
Pengadilan Tinggi).
42
Harian Prothom Alo, Dhaka, 19 September 2010, melaporkan pertemuan tanggal
18 September, 2010 tentang Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian CHT & Reformasi
Konstitusi, yang diselenggarakan oleh Komite Warga CHT dan didukung oleh
LSM nasional, ALRD. Laporan tersebut mengutip pensiunan Hakim G. Rabbani,
Konvenor Warga CHT Gautam Dewan dan penulis (dalam kapasitasnya sebagai
Kepala Chakma).
132
5. Penegasan hak-hak atas tanah adat di Chittagong Hill Tracts, Bangladesh
terdapat tekanan luar biasa dari pemerintah - termasuk birokrat
sipil dan perwira militer (CHT masih dikuasai militer meskipun
telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Perdamaian CHT
dan genjatan senjata oleh para mantan gerilyawan), para kepala
mauza telah menolak untuk menyetujui survei tanah dan
demarkasi lahan. Seperti disebutkan sebelumnya, secara tidak
sengaja keterpencilan relatif dari sebagian besar wilayah CHT
juga turut mencegah terjadinya pemindahan hak atas tanah
lebih lanjut.
Hukum adat, terutama ketika sudah diakui secara formal,
adalah salah satu alat yang paling penting yang dimiliki
masyarakat adat dalam melindungi dan mempromosikan hakhak mereka. Hukum adat adalah satu hal yang mereka definisikan,
dan mereka ubah. Tetapi tentu saja, hubungan-hubungan yang
tidak setara – di mana yang terjadi adalah dukungan pada
peraturan perundangan utama (untuk mendukung kepentingan
Negara, kepentingan bisnis, dan mengkooptasi elite masyarakat
adat) sebagai perlawanan terhadap hukum adat (yang sering
berusaha untuk melindungi kepentingan komunitarian
masyarakat adat) mencegah pelaksanaan hak-hak adat, bahkan
ketika hukum adat sudah diakui secara formal. Oleh karena itu,
upaya bersama dalam penggalangan kapasitas, memperkuat
organisasi, jaringan, litigasi proaktif (oleh para “pengacara
hak-hak sipil,” termasuk melalui “Litigasi Kepentingan Umum”)
dan kegiatan sinergis lainnya dapat memainkan peran penting
dalam mendukung masyarakat adat.43
Keterlibatan dalam mekanisme hak asasi manusia
internasional dapat menjadi saluran penting lainnya dalam
melindungi hak-hak atas tanah adat. Bangladesh telah
meratifikasi beberapa perjanjian internasional tentang hak asasi
manusia dan, karenanya, keterlibatan dengan badan-badan
perjanjian terkait, seperti mekanisme Pelapor Khusus PBB dan
proses-proses lain di PBB yang relevan, termasuk yang secara
43
Roy 2009:60-63
133
Devasish Roy
khusus terkait dengan masyarakat adat,44 dapat menyebabkan
adanya tekanan terhadap pemerintah Bangladesh. Beberapa
dampak positif dari keterlibatan dalam forum-forum yang
disebutkan di atas sudah tampak dengan jelas. Keterlibatan yang
berkelanjutan dan peningkatan keterlibatan dapat membawa
hasil-hasil lanjutan [yang lebih baik].
Pelajaran untuk menegaskan hak atas tanah adat
Beberapa pelajaran muncul dari pembahasan di atas yang
berkaitan dengan kemungkinan cara di mana hak-hak tanah
adat dapat dijamin secara efektif, atau setidaknya dipertahankan
sampai batas tertentu. Beberapa contoh dari CHT mungkin
relevan bagi negara-negara lain yang dihuni oleh masyarakat
adat, terutama negara-negara yang mengakui pluralisme hukum
diakui. Secara singkat akan dibahas di bawah ini.
Namun, pelajaran terbesar yang dapat kita tarik dari CHT
dan banyak wilayah lain di dunia adalah: jika masyarakat adat
memiliki peran dalam menyusun “aturan permainan” - misalnya
melalui keterlibatan dalam reformasi hukum (seperti konstitusi
nasional) dan dalam pelaksanaan hasil reformasi hukum
(melalui tindakan eksekutif atau yudikatif) - keuntungan yang
akan diraih hampir tidak terbatas. Jika berada pada situasi yang
bukan “lapangan yang tepat untuk bermain” (yang merupakan
modus umum), masyarakat adat perlu berusaha untuk membuat
arena permainan di mana masyarakat adat memiliki posisi
setara. Tentu saja, hal itu adalah tugas yang sangat sulit.
Jika upaya tersebut tidak mungkin untuk dilakukan (seperti
halnya dalam sebagian besar kasus), mungkin langkah terbaik
adalah mencoba membuat beberapa tanjakan atau ‘benjolan’
sehingga para perambah dan pihak-pihak lain yang menginjakinjak hak-hak tanah adat masyarakat adat tidak menemukan
lapangan “terlalu tinggi”, dalam kasus di mana masyarakat
44
Mekanisme ini termasuk Forum Permanen PBB untuk Masyarakat Adat,
Mekanisme Ahli PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan Pelapor Khusus PBB
mengenai Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Masyarakat Adat.
134
5. Penegasan hak-hak atas tanah adat di Chittagong Hill Tracts, Bangladesh
adat masih mempertahankan kepemilikan. Ini merupakan
cara lain untuk mengatakan bahwa kita masih dapat mencoba
untuk memimpin “pertempuran” di daerah di mana masyarakat
adat memiliki kedekatan [dengan para pendampingnya].
Selanjutnya, mempertahankan kepemilikan fisik atas wilayah
tanah dan sumber daya juga penting (meskipun sampai batas
tertentu langkah ini mungkin mengundang pertanyaan) untuk
melanjutkan perjuangan tersebut secara solid. Dalam situasi
apapun, berikut adalah beberapa ide untuk membuat tanjakan
seperti itu dan “gundukan”, dan untuk memenangkan, atau
mempertahankan, perjuangan di arena pertarungan yang lebih
kita ketahui situasinya, baik dalam situasi di mana kita memiliki
kekuatan yang setara atau sebaliknya.
Mengakui, atau memperhitungkan, asimetri yang ada
antara hukum utama dan hukum adat
Meskipun terdapat pluralisme hukum yang diakui secara
resmi di negara-negara, seperti Bangladesh, ketidaksetaraan
hubungan - antara hukum utama (atau penafsiran arus utama
tentang hukum) dan hukum adat - lebih sering merugikan hakhak adat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi,
atau setidaknya mempertimbangkan asimetri tersebut dalam
upaya untuk mendukung hak-hak masyarakat adat atas tanah
adat.
Mengatasi asimetri antara tradisi hukum utama dan tradisi
hukum adat
Mengatasi asimetri antara tradisi hukum utama dan tradisi
hukum adat dapat menjadi cara yang terbaik, dan mungkin
merupakan solusi yang ideal (tetapi mungkin tidak mudah untuk
dilaksanakan di kebanyakan negara) untuk menyelesaikan
masalah asimetri antara hukum utama dan hukum adat. Langkah
tersebut mungkin memerlukan keterlibatan aktif dalam politik
arus utama untuk mengupayakan penyusunan undang-undang
135
Devasish Roy
baru (seperti yang terjadi di CHT dalam hal penyusunan beberapa
peraturan pascapenandatanganan Perjanjian Perdamaian CHT).
Perlu dicatat bahwa aturan hukum CHT memberikan pengakuan
yang sederhana dan pengakuan terselubung atas hukum adat
tanpa mendefinisikan (dan mungkin kemudian mengurangi)
hak-hak yang terkait, dibanding mencoba untuk memproduksi
kembali hukum adat dalam bentuk hukum tertulis. Dalam hal
ini, resiko-resiko mengurangi dan “membekukan” hak-hak adat
melalui kodifikasi formal, yang berbeda dari ‘pengakuan’ yang
sederhana, mungkin merupakan perbedaan yang relevan, dan
penting, yang perlu dipikirkan.45
Pluralisme hukum dan pluralisme yudisial/yuridis
Sejauh mana hak-hak atas tanah adat dilaksanakan dapat
ditingkatkan dalam sistem-sistem yang tidak hanya menerapkan
pluralisme hukum, tetapi juga sistem yang menerapkan
pluralisme ‘yudisial’ (‘yuridis’), dengan melibatkan masyarakat
adat dalam resolusi sengketa. Keanggotaan perwakilan
masyarakat adat di tubuh administrasi peradilan (misalnya
pengadilan “suku” di CHT dan di timur laut India, Komisi Tanah
di CHT) dapat membuat perbedaan yang besar.46 Pada saat di
mana badan-badan seperti itu tersebut tidak ada atau tidak
dapat dikembangkan, akses alternatif terhadap mekanisme
keadilan dapat dilobi, dengan maksud untuk mengurangi
ketergantungan pada birokrasi Negara atau mekanisme
peradilan utama, di mana masyarakat adat merupakan pihak
yang dirugikan karena kondisi mereka yang termarjinalkan.
45
Untuk argumen terhadap kodifikasi hukum adat formal, lihat Roy 2004a, Roy
2005.
46
Untuk gambaran yang kuat tentang sistem peradilan adat dan sistem peradilan
‘hibrida’ Negara-Adat yang diterapkan dalam administrasi hukum adat, lihat Roy
2005.
136
5. Penegasan hak-hak atas tanah adat di Chittagong Hill Tracts, Bangladesh
Keadilan substantif dalam sistem peradilan versus keadilan
prosedural: Bergerak menjauh dari model konfrontatif
Model utama peradilan administrasi, khususnya dalam negaranegara yang menerapkan common law, cenderung menjadi
‘konfrontatif’ di dalam situasi di mana hakim seharusnya
memainkan peran sebagai penengah yang netral. Jika terdapat
hubungan-hubungan asimetris, hal ini mengarah pada hasil
yang tidak adil terhadap kepentingan pihak yang lebih lemah.
Dengan demikian, reformasi sistem peradilan tersebut,
antara lain melalui “litigasi kepentingan umum”, berusaha
untuk membatalkan aturan “kepentingan”, “kedudukan,” dll.,
dapat membantu menempatkan para pencari keadilan yang
terpinggirkan untuk berada pada pijakan yang kuat.
Pendaftaran dan survei: Model negara versus model adat
Kadang-kadang hak atas tanah adat diakui tetapi diatur dalam
sistem pendaftaran tanah, sistem survei tanah dan sistem
delineasi lahan yang tergantung pada konsep dan praktik
(sistem tergantung pada bukti dokumenter) yang asing atau
tidak familiar dengan masyarakat adat. Dalam kasus seperti
itu, perlu untuk mengupayakan untuk mengubah sistem
yang bersangkutan, dan/atau mengatur sistem pendaftaran
alternatif, sistem survei dan sistem delineasi, sebaiknya dengan
pengakuan formal dari Negara. Hal ini mungkin merupakan
cara untuk menyesuaikan sistem-sistem utama (mainstream)
dalam pengelolaan tanah
137
~6~
MASYARAKAT ADAT DAN PROYEK
PEMBANGUNAN DI MERAUKE:
Medan ketegangan antara berbagai sistem
hukum
Emil Ola Kleden
Pengantar
lasan-ulasan sejumlah pakar tentang pluralisme hukum
dengan terang mengemukakan hubungan erat antara
paham ini dengan realitas sosial masyarakat yang pada dasarnya
memang plural.1 Kemajemukan masyarakat dapat dikatakan
merupakan sebuah ‘keadaan alamiah’, sementara hukum
merupakan abstraksi dari realitas sosial ke dalam berbagai
bentuk norma dan aturan. Grifith menyatakan bahwa pluralisme
hukum adalah suatu hal yang sejalan dengan pluralitas sosial.2
Pluralitas sosial yang dimaksud bukan hanya dalam pengertian
adanya berbagai kelompok masyarakat yang dapat dikategorikan
sebagai sebuah unit sosial dengan sejumlah kriteria, melainkan
lebih dari itu adalah adanya sejumlah wilayah sosial (social fields)
di dalam sebuah kelompok masyarakat. Wilayah-wilayah atau
ruang-ruang ini menjadi locus diterapkannya berbagai sistem
hukum. Inilah yang oleh Sally Falk Moore disebut sebagai ‘semiautonomous social-fields’, yaitu wilayah atau ruang sosial yang
mempunyai kemampuan untuk memproduksi dan menerapkan
peraturan (rule-making capacities).3 Namun wilayah-wilayah itu
U
1
Lihat tulisan-tulisan Keebet von Benda-Beckmann, John Griffith, Sulistyowati
Irianto, Martha-Marie Kleinhans dan Roderick A. Macdonald dan lain-lain
“Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin”, Huma dan Ford
Foundation, 2005.
2
Ibid, hal.117
3
Moore, S.F. “Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Fields As
139
Emil Ola Kleden
tidaklah steril dari intervensi dan dapat menjadi sangat rentan
terhadap pengaruh dari lingkungan sekitarnya.
Menimba inspirasinya dari konsep semi-autonomous social
fields, Griffith mengembangkan konsep pluralisme hukum kuat
dan lemah. Secara sederhana, pluralisme hukum kuat adalah
situasi di mana semua sistem hukum memiliki peluang setara
untuk bekerja dalam sebuah medan atau wilayah sosial yang
semi-otonom dan warga masyarakat tersebut memiliki tingkat
kebebasan tertentu untuk merujuk ke sistem hukum tertentu.
Sementara pluralisme hukum yang lemah merujuk pada
keadaan di mana hukum negara berada dalam posisi mengatasi
berbagai sistem hukum lain di dalam ruang semi-otonom
tersebut. Berangkat dari realitas sosial seperti itu, perdebatan
tentang apa itu hukum menjadi tema sentral di dalam wacana
pluralisme hukum. Griffith, misalnya, mengatakan bahwa pada
dasarnya semua kontrol sosial adalah hukum. Pandangan ini
sejalan dengan pendapat Gordon Woodman, yang mengatakan
bahwa ‘..law covers a continuum which runs from the clearest
form of state law through to the vaguest forms of informal social
control’.4
Teori-teori pluralisme hukum dapat digunakan untuk
menggambarkan apa yang terjadi di Indonesia dalam beberapa
tahun belakangan. Konsep Griffith tentang pluralisme hukum
lemah dan kuat dapat dilihat dalam pergeseran politik di
Indonesia dari rezim Orde Baru ke rezim setelah reformasi.
Orde Baru, di mana negara sangat kuat, merepresentasikan
keadaan pluralisme lemah di mana hukum negara adalah ‘di
atas segalanya’. Sementara, era setelah reformasi 1998, yang
ditandai dengan adanya desentralisasi kekuasaan yang bersifat
devolusi atau transfer kekuasaan secara aktual oleh Pemerintah
Pusat (Jakarta) ke tingkat-tingkat pemerintahan yang lebih
An Appropriate Subject of Study”, Law & Society Review, Vol. 7, No. 4 (Summer,
1973), pp. 719-746, diunduh dari http://www.scribd.com pada 5 Januari 2012 pkl.
15.45, di Jakarta.
4
Dikutip dalam Tamanaha, “Understanding Legal Pluralism”, Legal Studies
Research Papers Series, May 2008, diunduh dari ssrn.com
140
6. Masyarakat adat dan proyek pembangunan di Merauke
rendah,5 merepresentasikan pluralisme hukum kuat di mana
hukum adat dan hukum syariah mulai mengambil tempat dalam
ruang publik.
Demikian pula, konsep semi-autonomous social fields dari
Moore dapat diterapkan dalam masyarakat Indonesia. Sejumlah
antropolog telah menjelaskan adanya pluralisme hukum dalam
kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam komunitas-komunitas
yang semi-otonom tersebut diproduksi aturan-aturan sebagai
hasil dari dinamika dan interaksi sekelompok masyarakat
dengan dunia di sekelilingnya. Geertz menggambarkan
kompleksitas hukum di masyarakat Jawa sebagai hasil dari
interaksi masyarakat Jawa dengan sejumlah peradaban lainnya,
seperti pendatang dari China Selatan dan Vietnam bagian utara,
dan dengan peradaban Hindu dari India dan dengan Islam,
Belanda dan Inggris, Jepang dan dengan negara Indonesia.6
Pluralisme hukum juga dapat dilihat sebagai sebuah
rentang spektrum yang luas, mulai dari ruang-ruang di luar
jangkauan negara, ruang negara, dan, belakangan ini ketika
globalisasi merasuk ke seluruh dunia, juga dalam ruang-ruang
internasional di mana perjanjian bisnis dan perdagangan dan
hukum internasional hak asasi manusia (HAM) berinteraksi
dengan sistem-sistem hukum lainnya.7 Ruang-ruang ini
bukanlah ruang yang terpisah secara tegas melainkan saling
beririsan dan bertumpang tindih antara apa yang umum
dikenal sebagai komunitas-komunitas masyarakat adat dan
lokal, negara, korporasi, dan komunitas global.
Contoh tentang hal ini dapat dilihat dalam kehidupan
masyarakat adat di Papua misalnya. Tulisan ini akan menampilkan
gambaran situasi di beberapa kampung di Kabupaten Merauke,
5
Nordholt, Henk. S dan van Klinken, G., “Politik Lokal Di Indonesia”, KITLV
dan Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal. 16.
6
Geertz, Clifford, “Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology”.
(1983) New York: Basic Books, dirujuk oleh Sally Engle Mary dalam “Legal
Pluralism”, dalam Law & Society Review, Vol. 22, No. 5 (1988), pp. 869-896,
diunduh dari http://heinonline.org pada tanggal 27 Desember 2011 di Jakarta
7
Tamanaha, B.Z., “Understanding Legal Pluralism”; dan “A General Jurisprudence
of Law and Society”, hal. 116.
141
Emil Ola Kleden
yang mau tak mau dipaparkan pada pertemuan sekaligus
pertarungan sejumlah sistem hukum dalam persoalan tanah
dan hutan.
Masyarakat adat di Kabupaten Merauke8
Kampung-kampung Zanegi, Kaliki, Boepe, dan Onggari di
Kabupaten Merauke adalah kelompok-kelompok masyarakat
adat yang dalam klaim-klaim hak menggunakan landasan
‘adat’. Adat di sini dipahami sebagai sebuah konsep yang
merepresentasikan realitas sosial di kampung-kampung di
mana di dalamnya ada kepercayaan dan mitologi, tradisi, normanorma, dan aturan-aturan bersama menyangkut tingkah laku,
tindakan, dan relasi sosial, dengan orientasi utama adalah tata
tertib yang tenteram dan konsensus.9 Muara utama dari adat
tersebut pada dasarnya menyangkut dua urusan mendasar,
yaitu hubungan manusia dengan manusia dan hubungan
manusia dengan alam sekitar (tanah, air, hutan, gunung). Kedua
jenis hubungan ini pun saling berkait-kelindan satu sama lain.
Pertautan itu bersifat kompleks ketika menyangkut tanah
sebagai sumber hidup utama, dan perkawinan sebagai institusi
dan mekanisme menjaga kelangsungan eksistensi mereka.
Dalam kedua urusan besar tersebut, kita dapat menemukan
berbagai konsep hak. Konsep hak yang utama dalam urusan
tanah dikenal sebagai tanah marga.
Ada beberapa marga besar di kampung-kampung ini, yaitu
Gebze, Mahuze, Kaize, Ndiken, Samkakai, dan Balagaize. Setiap
marga memiliki pemimpin sendiri dengan sejumlah perangkat
peraturan tentang tanah dan pengelolaannya. Konsep hak yang
hidup di kampung-kampung ini cukup kompleks dan berkaitan
satu sama lain.
8
Uraian ini didasarkan pada riset lapangan dan pelatihan-pelatihan free, prior
and informed consent (FPIC) yang diselenggarakan bagi masyarakat kampungkampung tersebut dalam periode 2010 – 2011 oleh Yayasan Pusaka, bekerja sama
dengan Yayasan Santo Antonius, Merauke, dengan dukungan Forest Peoples
Programme.
9
Henley, D. dan Davidson, J., Adat Dalam Politik Indonesia, KITLV dan Yayasan
Obor Indonesia, 2010, hal. 1
142
6. Masyarakat adat dan proyek pembangunan di Merauke
Ada hak-hak individual, hak marga, dan ada juga hak yang
direpresentasikan oleh konsep ‘tanah suku’. Sejumlah keluarga
di kampung-kampung ini sudah memiliki kebun-kebun kecil
yang berisi kelapa, ubi, dan tanaman lainnya yang masih sangat
sederhana pengelolaannya. Umumnya, sumber utama pangan
mereka adalah sagu yang diperoleh dari kebun sagu yang
merupakan wilayah yang boleh diakses oleh seluruh warga
kampung dan anggota marga. Kampung di sini mesti dilihat
sebagai sebuah lokasi hunian yang terkonsentrasi. Sementara,
dalam konsep wilayah lebih melekat konsep tanah marga.
Misalnya, Zanegi, di Kecamatan Animha, merupakan kampung
yang berada di dalam sebagian besar tanah marga Gebze. Tanah
Gebze itu sendiri merupakan bagian dari sebuah wilayah lebih
besar yang disebut dengan tanah orang Marind, yang dalam
komunikasi dengan penduduk setempat sering disebut dengan
suku Marind. Yang terakhir ini untuk membedakan wilayah
kelompok masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai ‘orang
Marind’ dengan kelompok masyarakat lain, misalnya ‘orang
Muyu’ atau ‘suku Muyu’ dan lain-lain, yang mendiami belahan
selatan Provinsi Papua.
Kehadiran negara
Negara tidak pernah berada di ruang kosong. Negara selalu
berada dalam sebuah relasi yang rumit dengan sejumlah konsep
politik seperti ‘masyarakat’, ‘komunitas’, ‘yang berdaulat’,
‘pemerintah’, dan lain-lain. Semua konsep ini merepresentasikan
realitas sosial dengan klaim-klaim hak tertentu, otoritas yang
bersifat internal, dengan landasan hukum mereka sendiri, dan
dengan kesaksian oleh masyarakat sekitar yang berhubungan
dengan mereka.
Pluralitas sosial mungkin merupakan fenomena yang
mendahului kehadiran negara dalam wujudnya yang paling
dini sekalipun. Demikian pula dengan situasi masyarakat
di kampung-kampung tersebut, mereka telah ada sebelum
lahirnya negara Indonesia. Di dalam realitas sosial seperti itulah
negara hadir di Merauke. Meskipun pada masa kolonial negara
143
Emil Ola Kleden
telah hadir di wilayah ini, intensitasnya jauh berbeda dengan
kehadiran negara Indonesia.
Kehadiran negara ini ditandai terutama dengan adanya
struktur pemerintahan negara yang menjangkau sampai ke
kampung-kampung dan mengatur kehidupan suku-suku dan
marga-marga. Kartu tanda penduduk (KTP), misalnya, telah
dikenal di kampung-kampung tersebut. Begitu pula dengan
struktur pemerintahan ‘kepala kampung’ yang notabene
berfungsi sama dengan kepala desa. Namun, kehadiran negara
tidak menghapus realitas sosial, khususnya pluralitas, yang ada
di tengah masyarakat adat di kampung-kampung tersebut. KTP
dan sensus penduduk, misalnya, tidak membuat masyarakat
kehilangan konsep marga dan suku sampai dengan saat ini. Dan,
dengan itu juga tetap hidup konsep tanah marga dan wilayah
suku. Pendidikan sekolah formal dan agama (dominan Katolik
dan Protestan) tidak menghapus tradisi lisan mereka tentang
asal usul kelahiran suku-suku dan marga-marga. Bahkan,
pengaruh tradisi lisan ini masih demikian kuat. Marga Mahuze,
misalnya, tidak pernah memakan daging anjing karena hewan
ini merupakan totem mitologis mereka.
Mengikuti berbagai uraian tentang hukum sebagai sebuah
norma yang bersifat mengikat bagi sebuah ‘semi-autonomous
social fields’, komunitas-komunitas kampung tersebut di atas
pada prinsipnya memiliki hukum yang bersumber dari sejarah
dan tradisi mereka, di samping mempraktikkan sistem hukum
negara dalam persoalan tertentu, dan hukum agama (gereja)
dalam situasi lainnya. Bahwa mereka merupakan sebuah
masyarakat yang terorganisir secara politik10 dapat dibuktikan
melalui konsep mereka tentang wilayah, struktur pengurusan
diri sendiri (self-governance), adanya perangkat-perangkat
kelembagaan dan aturan yang dibuat untuk itu, di luar struktur
10
Roscoe Pound pernah menyatakan bahwa hukum-hukum berlaku dalam sebuah
politically organized society. Pernyataan ini sekaligus dapat ditafsirkan sebagai
menegaskan bahwa hanya dalam masyarakat yang terorganisir secara politiklah,
yang ditandai dengan adanya aturan dan struktur pengurusan internal, pembicaraan
tentang hukum menjadi relevan. Lihat The Ideal Elements in Law, Liberty Fund,
Inc 2002, hal 1 – 2.
144
6. Masyarakat adat dan proyek pembangunan di Merauke
pemerintahan dan tata peraturan perundangan negara.
Kehadiran pembangunan dan perjumpaan serta konflik
antara sistem hukum
Dengan terbukanya wilayah-wilayah ini terhadap dunia global,
masyarakat di kampung-kampung tersebut sudah menjalani
praktik pengalihan hak, baik atas nama perorangan maupun
atas nama marga. Pengalihan hak yang kerap terjadi belakangan
ini berjalan mengikuti hukum perjanjian melalui mekanisme
transaksi dengan alat tukar uang yang disertai dengan sejumlah
ritual adat. Penyerahan sejumlah uang kepada pemegang hak
awal, yaitu orang Papua asli penduduk kampung-kampung
tersebut, menjadi tanda pengalihan hak. Pengukuhannya
dilakukan dengan perjanjian tertulis disertai materai dan
tandatangan di atasnya oleh pihak yang bertransaksi dan juga
oleh para saksi. Dan pengukuhan dalam konteks adat dilakukan
melalui upacara adat di mana hewan babi dan minuman ‘wati’
(ekstrak dari sejenis tanaman yang punya efek membius)
menjadi unsur utama ritual. Penandatanganan di atas materai
dan ritual adat tersebut masing-masing merupakan simbol dari
masing-masing sistem hukum yang menyatakan bahwa sebuah
proses sudah absah (meskipun belakangan ditemukan banyak
‘aksi tipu-tipu’ di balik seluruh proses tersebut yang berujung
pada protes masyarakat dan konflik dengan perusahaan).
Dalam hal ini, proses pengalihan hak atas tanah berlangsung
dari masyarakat kampung Zanegi yang diwakili oleh ketuaketua marga dan perusahaan hutan tanaman industri (HTI) PT.
Selaras Inti Semesta (PT SIS), anak perusahaan Group Medco,
yang diwakili oleh manajemennya. Penandatanganan dan ritual
tersebut berlangsung pada Desember 2009 dan menjadi bukti
bekerjanya dua sistem hukum pada satu situasi atau peristiwa.
Namun ketika konflik terjadi, masyarakat melakukan
tuntutan dengan menggunakan landasan isi perjanjian, baik
yang tertulis maupun yang lisan. Di sini kita menjumpai
dua paradigma hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum
tidak tertulis, di mana keduanya digunakan oleh masyarakat
145
Emil Ola Kleden
bersangkutan untuk mendesakkan tuntutan mereka. Dalam hal
hukum tidak tertulis, masyarakat tidak sekedar menggunakan
klaim-klaim adat yang tidak tertulis, namun juga menggunakan
prinsip ‘hukum tidak tertulis’ untuk dikenakan pada janji-janji
yang pernah diucapkan oleh pihak perusahaan dan pemerintah
daerah. Janji pemerintah daerah itu diucapkan oleh bupati yang
menjabat saat itu (Desember 2009), John Gluba Gebze, yang
menyatakan bahwa ia akan berdiri di belakang masyarakat
untuk membantu mereka dalam urusan dengan perusahaan.
Sementara, janji pihak perusahaan diucapkan oleh pihak
manajemen tentang pembangunan gedung sekolah, gereja,
listrik, dan perbaikan jalan raya menuju kota Merauke.
Konflik antar sistem hukum terjadi di sini karena pihak
perusahaan berpedoman pada isi perjanjian tertulis yang
telah ditandatangani dan izin-izin yang telah diperoleh dari
Pmerintah, sedangkan masyarakat berpijak baik pada apa
yang tertulis maupun yang lisan. Persoalan izin, sampai
tingkat tertentu, sebetulnya telah menemukan titik pertemuan
dengan sistem hukum masyarakat setempat ketika ritualritual penerimaan terhadap perusahaan diselenggarakan dan
penghargaan oleh pihak perusahaan diterima oleh masyarakat
Zanegi. Namun, persoalan tidak selesai sampai di sini karena
perusahaan senantiasa berpegang pada aturan negara, termasuk
dalam hal penetapan harga kayu tebangan, yang mengikuti
Surat Keputusan PT. Selaras Inti Semesta No. 005/PRC/I/2008
tanggal 1 Januari 2008 tentang harga kayu per meter kubik,
yaitu Rp2000, sementara masyarakat menuntut paling sedikit
Rp10.000. Perusahaan berpijak pada prinsip bahwa Surat
Keputusan tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari
dokumen perjanjian yang ditandatangani oleh masyarakat.
Faktor yang tidak diantisipasi oleh masyarakat adalah
persoalan trik-trik hukum dalam isi perjanjian tertulis. Dalam
penandatanganan perjanjian, ditandatangani pula sebuah
‘Piagam Penghargaan’, yang isinya menyatakan bahwa terjadi
penyerahan uang sejumlah Rp. 300 juta dari pihak PT SIS kepada
perwakilan masyarakat sebagai tanda penghargaan terhadap
146
6. Masyarakat adat dan proyek pembangunan di Merauke
penerimaan oleh masyarakat atas kehadiran perusahaan
di wilayah mereka. Namun, dalam teks perjanjian yang
ditandatangani di atas materai, salah satu pasal, yaitu Pasal 1
butir 6, menyatakan bahwa ‘Kompensasi adalah bentuk ganti
rugi atau penghargaan yang diberikan oleh Pihak Kedua (yaitu
pihak perusahaan, penulis) kepada masyarakat dalam bentuk
material atau immaterial (cetak tebal oleh penulis)’. Masalah
trik hukum tertulis dan persoalan tafsir terhadapnya adalah
keadaan yang masih jauh di luar jangkauan masyarakat di
kampung Zanegi, yang masih berpegang pada hukum adat tak
tertulis dan tradisi lisan mereka.
Satu catatan penting yang perlu juga dikemukakan dalam
tulisan ini adalah bahwa keterlibatan pihak masyarakat sipil
dalam konflik antara masyarakat dan perusahaan berimplikasi
pada kehadiran sistem hukum internasional HAM di tengah
komunitas masyarakat Zanegi, Boepe, Onggari, dan Kaliki.
Surat-surat pengaduan yang dikirimkan oleh sejumlah LSM
atas nama masyarakat kampung-kampung tersebut merupakan
sebuah perkembangan baru dalam kehidupan sosial mereka.
Surat-surat itu semuanya dirancang bersama perwakilan
mereka yang hadir dalam sebuah pelatihan tentang hukum
internasional HAM yang diselenggarakan di kota Merauke pada
2011 awal.
Penutup: Relevansi pluralisme hukum di Merauke
Situasi masyarakat di Merauke dapat dikatakan berada dalam
perjumpaan dua bentuk modus produksi, yaitu modus produksi
subsisten dan modus produksi industri yang mekanis saintifik.
Dua modus ini berkaitan langsung dengan sistem sosial dan
perangkat normatif yang menyertainya, yaitu hukum adat
untuk yang pertama dan hukum-hukum publik (positif) untuk
yang kedua. Kehadiran kedua bentuk modus produksi ini, di
satu sisi, menimbulkan problem tersendiri bagi masyarakat di
kampung-kampung tersebut. Persoalan timbul terutama karena
kehadiran sistem produksi modern beserta sistem hukum
yang menyertainya dengan dukungan negara tidak disertai
147
Emil Ola Kleden
dengan persiapan yang memadai bagi masyarakat setempat. Ini
seumpama seorang anak yang terbiasa bermain dengan gasing
tradisional disuruh mengikuti lomba gasing elektronik dengan
anak-anak gedongan yang setiap hari terbiasa dengan itu.
Secara singkat dapat dikatakan bahwa masyarakat di kampungkampung tersebut tidak memiliki (tidak diberi) waktu untuk
beradaptasi dan memahami berbagai implikasi dari sebuah
sistem yang asing bagi mereka, sementara mereka mau tak mau
harus terlibat langsung dalam ‘kompetisi’ antara sistem hukum
di daerah mereka.
Moral sosial masyarakat ini juga masih dihantui oleh
militerisme warisan Orde Baru yang sampai sekarang masih
bertahan di seluruh tanah Papua. Situasi politik yang demikian
menyebabkan masyarakat berada dalam ketakutan untuk
mengedepankan aspirasi mereka berdasarkan konsep-konsep
hukum adat dan lokal yang mereka pahami mengingat resiko
yang mereka hadapi.
Konsep Pluralisme Hukum Lemah dan Kuat dari Griffith
dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat adat di kampungkampung di atas. Meskipun secara umum terjadi pergeseran dari
lemah ke kuat di sejumlah tempat di Indonesia,11 situasi politik
Papua secara umum masih menjadi ganjalan bagi masyarakat
setempat untuk mengedepankan aspirasi mereka secara lebih
leluasa sesuai konteks hukum adat dan lokal yang mereka pahami.
Berbeda dengan Papua, beberapa bekas kesultanan mencoba
bangkit kembali dengan tuntutan yang jelas mengarah kepada
sebuah bentuk otonomi bagi kesultanan-kesultanan tersebut.
Dalam sebuah wawancara dengan Rakyat Merdeka Online,12
Sultan Ternate Mudaffar Sjah mengajukan tiga tuntutan utama,
yaitu adanya pengakuan bagi seluruh kesultanan di Indonesia;
adanya kewenangan untuk mengurus daerah bersama dengan
Pemerintah Daerah; dan adanya alokasi anggaran khusus bagi
11
Pengadilan adat di Palangkaraya terhadap Thamrin Amal Tomagola oleh Majelis
Adat Dayak dapat dilihat sebagai perkembangan baru dalam sistem hukum ketika
peradilan adat kembali tampil ke hadapan publik.
12
http://www.rakyatmerdekaonline.com 12 Februari 2011.
148
6. Masyarakat adat dan proyek pembangunan di Merauke
kesultanan. Di samping itu, masih ada sejumlah tuntutan lain,
seperti persoalan batas wilayah kesultanan, pelestarian budaya,
dan pengakuan atas hak dan hukum adat.
Situasi di Zanegi dan kampung-kampung lain yang
disebutkan di atas relatif serupa dalam hal perjumpaan berbagai
sistem hukum, khususnya antara hukum negara yang tertulis
dan hukum adat yang tidak tertulis.
Perjumpaan tersebut termanifestasi dalam beberapa
keadaan, yaitu (i) bekerjanya kedua sistem hukum tersebut
untuk mengabsahkan sebuah kesepakatan; (ii) pertentangan
antara kedua sistem hukum tersebut ketika persoalan tafsir
dan trik-trik hukum yang dipraktikkan dalam hukum negara
diterapkan kepada masyarakat dengan tradisi hukum tidak
tertulis dan yang berpedoman pada tradisi lisan, di mana apa
yang diucapkan dalam perjanjian mengandung sebuah perikatan
menyangkut kewajiban pihak pengucap untuk memenuhinya;
(iii) hukum negara masih tetap mengatasi hukum adat yang
tidak tertulis ketika terjadi konflik; (iv) masyarakat tidak
dapat menghindari kehadiran hukum negara meski hukum itu
dipandang tidak berpihak pada mereka – dalam hal ini, konteks
politik Papua menjadi sebuah faktor determinan, sebagaimana
yang terungkap dalam wawancara dengan masyarakat Zanegi,
yang menyatakan bahwa ‘kami ini mau bicara protes juga takut
kalau orang salah mengerti. Nanti kami tambah susah’; (v)
otonomi khusus yang memberikan kewenangan tertentu kepada
Pemerintah Daerah (Bupati) dalam penggalian pendapatan asli
daerah (PAD) bermuara pada mudahnya dikeluarkannya izin
lokasi oleh Pemda kepada pihak perusahaan – di Merauke,
sampai dengan 2011 tidak kurang dari 40 izin dikeluarkan oleh
Pemda setempat; adanya izin tersebut tidak lain berarti semakin
intensifnya intervensi hukum negara ke dalam kehidupan
masyarakat adat di Merauke; (vi) masyarakat pada umumnya
tidak diberi waktu cukup untuk beradaptasi atau memahami
sistem hukum yang digunakan oleh pihak perusahaan – dengan
demikian, persetujuan sesungguhnya terjadi dalam sebuah
jurang pemahaman yang dalam atas sebuah teks hukum; dan
149
Emil Ola Kleden
(vii) perkenalan masyarakat dengan sistem hukum internasional
HAM telah membawa perkembangan baru dalam perjumpaan
berbagai sistem hukum di tengah konflik mereka dengan negara
dan perusahaan.
Jika situasi ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin
bahwa karakter masyarakat yang semi-otonom akan berubah
menjadi masyarakat yang tercerai berai ketika krisis menjadi
sangat tajam, dan persoalan survival menjadi persoalan
perorangan – sebuah situasi di mana sebuah kampung, sebuah
marga, dapat tercerai berai oleh tindakan negara.
Dengan situasi yang demikian, pertanyaan reflektif
tentang relevansi pluralisme hukum bagi masyarakat adat di
Zanegi dan kampung-kampung tersebut di atas adalah: Apakah
paham pluralisme hukum dapat memberikan jalan keluar dari
situasi termarjinalisasi? Jika bisa, bagaimana caranya? Ataukah
relevansi itu menunggu sebuah perubahan politik radikal
di mana sistem hukum dan pemerintahan negara Indonesia
menjadi demikian demokratisnya sehingga berlaku semboyan
“vox populi vox Dei?”
150
~7~
MENJAMIN KEPASTIAN HAK MELALUI
PLURALISME HUKUM:
Pengelolaan tanah komunal di kalangan
masyarakat Karen di Thailand
Prasert Trakansuphakon
Pendahuluan
hailand terletak di jantung Asia Tenggara, berbatasan
dengan Laos di timur laut, Kamboja di tenggara, Malaysia
di selatan, dan Laut Andaman dan Myanmar di barat. Thailand
memiliki tujuh puluh enam provinsi, dengan total luas wilayah
513.115 km2 dan total populasi 62,418,054.1
Masyarakat adat Thailand lebih sering disebut sebagai
“suku bukit”, kadang-kadang disebut sebagai “etnis minoritas”,
dan sepuluh kelompok masyarakat yang diakui secara resmi
biasanya disebut “chao khao” yang berarti “orang bukit/orang
gunung” atau “orang dataran tinggi”. Kelompok-kelompok ini
dan kelompok masyarakat adat lainnya tinggal di bagian utara,
bagian utara-barat dan bagian barat Thailand.
Penataan ulang batas-batas nasional di Asia Tenggara
selama era kolonial dan dalam proses kebangkitan dekolonisasi
mengakibatkan terjadinya pemisahan banyak kelompok
masyarakat adat yang tinggal di dataran tinggi terpencil dan
di dalam hutan. Hal ini menyebabkan tidak adanya kelompok
masyarakat adat tunggal yang hanya tinggal di Thailand.
Sepuluh kelompok etnis yang resmi diakui sebagai “orang bukit”
dan tinggal di bagian utara dan barat negara itu adalah Akha,
Hmong, H’tin, Karen, Khmu, Lahu, Lisu, Lua, Mien, dan Mlabri.
T
1
Publikasi Central Census Bureau untuk seluruh wilayah Kerajaan Thailand,
termasuk Bangkok, daerah sekitarnya dan seluruh provinsi. 31 Desember 2005.
151
Prasert Trakansuphakon
Menurut Departemen Pembangunan Sosial dan Keamanan
Manusia Thailand,2 jumlah total penduduk yang secara resmi
diakui sebagai “suku bukit “ adalah 925.825, yang terdistribusi
di dua puluh satu provinsi di bagian utara dan barat negara
itu. Masyarakat Karen mewakili kelompok terbesar di antara
masyarakat adat Thailand dengan jumlah penduduk sekitar
411.670, yang sebagian besar sumber penghidupannya masih
sangat berbasis pada pertanian dan perladangan gilir balik
(rotational farming/RF).
Seperti yang terjadi di banyak bagian dunia, masyarakat
adat Thailand memiliki sejarah panjang dalam menghadapi
stigma negatif dan kebijakan pemerintah yang diskriminatif,
terutama dalam lima tahun terakhir ini. Jika kita mencermati
rangkaian hukum, kebijakan dan program di Thailand yang
menjadikan masyarakat adat sebagai kelompok sasaran
utama, kita akan menemukan prasangka-prasangka serupa dan
kesalahpahaman yang meluas tentang masyarakat adat di mana
mereka dianggap sebagai produsen narkoba yang menimbulkan
ancaman bagi keamanan nasional dan lingkungan hidup.
Walaupun mereka dijadikan sasaran utama dalam
rangkaian hukum, kebijakan dan program, masyarakat adat
di Thailand tidak memiliki hak untuk mempertahankan
pekerjaan tradisional atau praktik-praktik pencarian
kehidupan tradisional. Yang sering terjadi adalah perampasan
atau eksploitasi sumber daya oleh perusahaan swasta di satu
sisi, dan di sisi yang lain masyarakat adat dikenakan denda
atau ditangkap karena mereka menjalani pekerjaan tradisional
mereka dan mempertahankan sistem mata pencaharian
mereka. Selanjutnya, beragam persoalan yang terkait dengan
pertanian RF (pertanian gilir balik), di mana masyarakat
adat di dataran tinggi telah menerapkannya sebagai sumber
penghidupan mereka selama berabad-abad, tetap menjadi
2
Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia (Ministry of Social
Development and Human Security) 2002
152
7. Menjamin kepastian hak melalui pluralisme hukum
masalah yang signifikan. Para petugas negara tidak berhenti
menangkapi masyarakat adat yang terlibat dalam praktikpraktik pertanian RF tersebut. Selain itu, kini penduduk desa
yang menerapkan pertanian RF memperoleh hukuman karena
“menyebabkan deforestasi dan kenaikan suhu”. Dalam situasi
ini, upaya mengkaitkan pertanian RF dengan perubahan iklim
telah menambahkan dimensi baru pada praktik tradisional yang
oleh negara sebelumnya sudah dianggap sebagai “kejahatan.”
Stigma dan diskriminasi
Pada tahun 1959, istilah chao khao diciptakan oleh negara
Thailand untuk merujuk pada “orang-orang suku bukit” yang
hidup di hutan. Istilah dalam bahasa Thailand ini juga bisa
berarti “orang lain.” Istilah baru ini muncul sebagai bagian
dari wacana hegemonik selama proses pembangunan bangsa,
sekaligus sebagai upaya untuk mendukung wacana tersebut,
yang bertujuan untuk membangun persatuan nasional. Secara
khusus, selama perang Amerika di Vietnam dan selama era
Perang Dingin, komunitas-komunitas yang disebut “suku
bukit” dianggap sebagai pembuat masalah dalam hal keamanan
nasional, produksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba,
serta deforestasi.3 Salah satu akibat dari rangkaian stigma
negatif tersebut adalah konotasi negatif yang terus melekat
pada istilah “suku bukit.” Anggota masyarakat dataran tinggi
ini secara efektif dianggap sebagai “oang lain” atau “mahluk
asing” dalam perspektif rakyat Thailand lainnya dan negarabangsa Thailand.4 “Suku bukit” terus dilihat sebagai masalah
nasional oleh negara karena praktik perladangan gilir balik
yang mereka lakukan diklaim oleh negera sebagai penyebab
deforestasi dan degradasi lingkungan meskipun bukti-bukti
ilmiah membuktikan hal sebaliknya.
3
Rencana Utama Pertama untuk Komunitas Dataran Tinggi (Highland Communities First Master Plan) 1992-1997
4
Thongchai 2002:56; Renard 2002:79-80
153
Prasert Trakansuphakon
Kebijakan pengelolaan hutan Departemen Kehutanan
yang diadopsi pada tahun 1960 bertujuan untuk melestarikan
50% dari total daratan nasional sebagai wilayah berhutan.
Namun, kebijakan ini jelas tidak berhasil dan paradoks karena
pemerintah secara simultan mempromosikan pembukaan
hutan di daerah yang relatif datar untuk penanaman tanaman
jangka pendek (cash crop) untuk pasar ekspor. Pada tahun 1992,
pemerintah menurunkan target dan zonasi hutan selanjutnya
diarahkan untuk mencapai tutupan hutan seluas 40%, di mana
setidaknya 25% di dalamnya merupakan hutan konservasi.
Angka 40% berasal dari hasil penelitian produksi air yang
menunjukkan kebutuhan untuk tutupan hutan minimal 38%,
terutama di bagian hulu dari daerah aliran sungai (DAS).5
Tujuan dari Departemen Kehutanan Kerajaan Thailand (the
Royal Forestry Department/RFD) adalah untuk mengembangkan
kawasan hutan, namun realitas yang dihasilkan bukan
pengembangan kawasan hutan melainkan terbukanya beragam
jalur untuk membangun perkebunan komersial.6 Kekisruhan
kebijakan ini kemudian menciptakan rangkaian peluang bagi
perusahaan pembalakan kayu untuk membangun perkebunan
kayu komersial di wilayah bekas pembalakan setelah
sebelumnya melakukan penebangan pohon dan tanaman hutan
lainnya yang bernilai ekologis tinggi (Pasal 8). Perusahaan
swasta dan perkebunan kayu milik pemerintah serta industri
kertas memilih varietas pohon cepat tumbuh, seperti eucalyptus
dan pinus (Pasal 11 & 12). Segera setelah itu, untuk mendukung
upaya tersebut pemerintah mensahkan UU Perkebunan Hutan
(Forest Orchard Act), yang kemudian menjadi cikal bakal proyek
penanaman pohon yang dilaksanakan melalui Departemen
Kehutanan (RFD).7
5
Rencana Utama Sektor Kehutanan Thailand (Thailand Forestry Sector Master
PlanTFSMP) 1989 vol.5 hlm.30
6
Kebijakan Nasional kehutanan (National Forest Policy), Pasal 4 dan 5
7
Anan et al 2004: 33-34
154
7. Menjamin kepastian hak melalui pluralisme hukum
RFD memainkan peran utama dalam meluncurkan
program reboisasi di daerah dataran tinggi, seringkali melalui
Unit Pengelolaan Kawasan Daerah Aliran Sungai (the Watershed
Area Management Units/WAMU). Satu unit tersebut akan
diperiksa lebih mendalam dalam kajian ini, yang secara khusus
mengkaji situasi di DAS Mae Lan Kham, sebuah wilayah di mana
unit ini telah aktif.
Isu-isu kunci dan tantangan
Persoalan kepemilikan tanah dan konflik tanah antara negara
dan masyarakat
Negara Thailand secara menyeluruh meliputi wilayah seluas
sekitar 320 juta rai.8 Sekitar 47 juta rai terdiri dari air atau
laut. Sekitar 82 juta rai ditutupi oleh hutan, di mana 39 juta rai
telah ditunjuk untuk digunakan. 104 juta rai tanah merupakan
milik Negara. Tanah yang ditunjuk sebagai tanah bersertifikat
memiliki luasan sekitar 130 juta rai (jika dialokasikan secara
setara, setiap orang di Thailand akan memiliki 2 rai).
Warga terkaya di Thailand, yang meliputi 10% dari total
penduduk (atau sekitar 6,5 juta orang), menguasai 90% dari
tanah-tanah bersertifikat. Dari 90% populasi lainnya (kelas
menengah dan miskin), 58% memiliki sisanya (10% dari
total luasan tanah bersertifikat) yang mewakili data tentang
kepemilikan tanah kurang dari 1 rai per orang. Sekitar 811.871
keluarga sama sekali tidak memiliki tanah untuk pertanian.
Pada saat yang sama, sekitar 30 juta rai tanah bersertifikat
terbengkalai diabaikan oleh para pemiliknya (yang merupakan
warga terkaya di Thailand).9
Masalah legalitas dan kepemilikan lahan tersebut di atas
telah mempengaruhi 2.700 komunitas (di mana di dalamnya
8
Rai adalah satuan wilayah, setara dengan 1.600 meter persegi, yang digunakan
untuk mengukur luas lahan di Thailand.
9
Berdasarkan penelitian oleh Pricha Vathanyu, ahli ekonomi tanah di Departemen
Pengembangan Lahan. Thailand Surat Kabar Pracha Thai, 1 Januari 2009
155
Prasert Trakansuphakon
terdapat 1.200.000 orang) yang telah lama menetap dan
melakukan kegiatan pertanian di daerah-daerah yang ditunjuk
oleh Negara sebagai kawasan lindung. Orang-orang ini
kemudian dianggap sebagai perambah di tanah mereka sendiri.
Pemukiman dan tanah pertanian mereka dianggap ilegal oleh
Negara. Mereka kemudian dipaksa untuk pindah menjauh dari
tanah adat mereka, mereka juga menghadapi pembatasanpembatasan dan larangan-larangan atas proyek-proyek
pembangunan yang mereka kembangkan, mereka ditangkap,
dikirim ke pengadilan, dan dijebloskan ke dalam penjara, dan
akhirnya menghadapi kenyataan bahwa tanah mereka dirampas
oleh perkebunan komersial atau skema reboisasi, di mana
keduanya dilakukan di bawah perintah Negara.
Selain itu, situasi tersebut menyebabkan banyak warga
desa menghadapi kesulitan ekonomi yang serius. Meskipun
pertanian gilir balik yang secara tradisional telah dipraktikkan
oleh komunitas lokal merupakan bentuk pertanian
berkelanjutan, keberlangsungan pertanian gilir balik terancam
jika Negara tidak mengakuinya sebagai praktik yang sah. Hal
ini menyebabkan sebagian penduduk desa pindah ke kota
untuk mencari pekerjaan sebagai buruh, sementara warga desa
lainnya menemukan diri mereka harus beralih ke budidaya
tanaman komersial yang tidak berkelanjutan. Bahkan, ketika
penduduk desa mampu mengejar praktik pertanian yang lebih
berkelanjutan seperti penanaman pohon buah-buahan, mereka
menghadapi beragam kesulitan mungkin untuk menjual produk,
atau bahkan dipaksa untuk menjual hasil panen dengan harga
rendah. Pada akhirnya, jika petani menemukan diri mereka
tidak mampu bertahan hidup dalam kondisi ini, kemungkinan
yang terjadi adalah mereka terpaksa harus memotong pohonpohon buah mereka dan menggantinya dengan jagung dan
tanaman jangka pendek lain.
Resolusi Kabinet yang disahkan tanggal 30 Juni 1998
menetapkan bahwa penduduk desa dapat terus menggunakan
156
7. Menjamin kepastian hak melalui pluralisme hukum
lahan jika mereka bertani di lahan yang sama secara permanen,
dengan ketentuan tambahan sebagai berikut: a) pertanian di
daerah yang bersangkutan bukan merupakan kegiatan yang
membahayakan ekosistem, dan b) tanah yang akan diolah
harus memiliki kemiringan kurang dari 35 derajat. Pelaksanaan
resolusi tersebut bergantung pada prosedur yang rumit dan
model ilmiah penggunaan lahan yang tidak mendukung hakhak petani atas tanah sebagai pemilik. Sebagai hasil dari
kekurangan-kekurangan tersebut, dari tahun 1998 sampai 1999
hanya 9.687 kasus atau 16% dari 61.249 kasus yang diajukan
disetujui dan 51.567 kasus lainnya atau 84% ditolak.
Tabel 1. Kasus tuduhan masuk tanpa izin di kawasan
Tahun
Jumlah kasus
2007
2008
6.711
2.265
Luas kawasan yang dimasuki
(dalam Rai)
35.988
19.039
Sumber: Kementerian Sumber Daya dan Lingkungan 2009
Tabel 2. Kasus tuduhan masuk tanpa izin di wilayah hutan lindung
dan taman nasional di Thailand Utara
Tahun
2005
2007
Total kasus
Jumlah kasus
di hutan lindung
981
1.144
2.125
Jumlah kasus
di taman nasional
91
103
194
Sumber: Informasi dari Pengadilan Banding berkaitan dengan Chiang Mai,
Chiangrai, Lampun, Maehongson, Phayao, Nan dan Phrae 2008
Hak atas tanah, hutan dan sumber daya
Hak masyarakat atas tanah, hutan dan sumber daya mereka
jelas diatur dalam Konstitusi 2007 Thailand di Bab 3, Bagian
66. Namun demikian, berbagai undang-undang kehutanan dan
Resolusi Kabinet Thailand menjadi hambatan utama untuk
157
Prasert Trakansuphakon
realisasi hak-hak tersebut. Sebagian besar undang-undang dan
peraturan kehutanan tersebut telah berlaku sebelum undangundang yang sekarang disahkan. Mereka mengklasifikasikan
daerah yang dihuni oleh masyarakat adat sebagai bagian dari
hutan lindung, daerah aliran sungai yang dilindungi, taman
nasional, atau cagar alam. Karena masyarakat adat dan komunitas
lokal lainnya yang telah tinggal di daerah itu sejak lama tidak
memiliki dokumen resmi untuk membuktikan kepemilikan
atas lahan dan hutan, mereka mengalami proses marjinalisasi.
Undang-undang dan peraturan kehutanan tersebut digunakan
sebagai alat oleh Negara untuk membangun kontrol atas hutan
dan sumber daya alam. Hal ini terbukti dalam Undang-Undang
Tanah yang menyatakan bahwa semua tanah di luar tanah
milik merupakan tanah Negara. Negara kemudian mengklaim
kepemilikan semua lahan hutan tersebut, yang merupakan
teritori masyarakat adat, namun mereka tidak memiliki bukti
kepemilikan tanah.
Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut,
akses masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya
menjadi sangat dibatasi. Masyarakat adat yang telah lama hidup
dan mengolah lahan-lahan tersebut dari generasi ke generasi
menemukan diri mereka diperlakukan dan dianggap sebagai
perambah dan pelanggar hukum. Banyak masyarakat, khususnya
di provinsi dataran tinggi utara, hidup penuh ketakutan akan
ditangkap atau dipindahkan. Selain itu, karena pertanian telah
sangat dibatasi, hasil panen menjadi tidak mencukupi kebutuhan
dasar, mengakibatkan kerawanan pangan dan meningkatkan
kemiskinan.
Perubahan kepemimpinan dalam pemerintahan Thailand
membawa harapan bagi penyelesaian masalah kepemilikan
tanah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di hutan yang
diklasifikasikan sebagai hutan lindung dan taman nasional.
Pada tanggal 30 Desember 2008, Partai Demokrat mengajukan
kebijakan untuk menangani masalah hak tanah kepada
158
7. Menjamin kepastian hak melalui pluralisme hukum
Parlemen. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalokasikan tanah
bagi warga yang tidak punya tanah dan untuk mempercepat
proses penerbitan dokumen kepemilikan bagi mereka yang
menduduki tanah Negara (yaitu taman nasional, hutan
cadangan) dalam bentuk sertifikat tanah komunitas. Kebijakan
ini konsisten dengan Pasal 85 (1) UUD yang baru. Pembahasan
terhadap sertifikasi tanah komunitas telah berlangsung selama
bertahun-tahun, tetapi hanya pemerintah baru yang akhirnya
benar-benar menetapkan kebijakan mengenai hal ini.
Pada bulan Maret 2009, Jaringan Reformasi Pertanahan
Nasional, yang beranggotakan organisasi masyarakat sipil dan
rakyat tanpa lahan, termasuk masyarakat adat, menggelar
unjuk rasa di depan Gedung Pemerintah di Bangkok, menuntut
dikeluarkannya peraturan atau mekanisme yang secara efektif
akan berhubungan dengan proses pengurusan kepemilikan
tanah. Sebagai tanggapan, pemerintah menetapkan enam
subkomite yang bertugas menangani masalah tanah. Subkomite
yang secara langsung menangani masyarakat adat adalah
Subkomite Tanah di dalam Kawasan Hutan yang diketuai oleh
Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
Hak untuk pekerjaan tradisional, sumber penghidupan,
dan keamanan pangan
Hak untuk pekerjaan tradisional dan sumber penghidupan
tradisional adalah hak dasar semua warga negara Thailand,
sehingga masyarakat adat juga harus memperoleh hak tersebut
seperti yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 2007,
khususnya Pasal 43 dan 66. Selanjutnya, Pasal 6 Kovenan
Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
(ICESCR) menyatakan bahwa “Negara harus menjamin hak-hak
atas pekerjaan bebas dan mata pencaharian bebas, termasuk
menyediakan petunjuk dan dukungan teknis secara terusmenerus”. Namun demikian, dalam realitanya masyarakat adat
Thailand tidak memiliki hak untuk menjalankan pekerjaan
159
Prasert Trakansuphakon
tradisional atau sumber penghidupan tradisional mereka.
Yang lebih sering terjadi adalah perampasan atau eksploitasi
sumber daya oleh perusahaan swasta di satu sisi, dan di
sisi lain masyarakat adat dikenakan denda atau ditangkap
karena mereka menjalankan pekerjaan tradisional dan sistem
penghidupan tradisional mereka.
Masyarakat Karen telah mempraktikkan pertanian gilir
balik selama berabad-abad, namun setiap tahun banyak
individu Karen ditangkap oleh petugas kehutanan pemerintah.
Pada bulan Maret 2008, Pak Dipaepho (80 tahun) dan Ibu Naw
Dia Mui Wingwittcha (35 tahun) dari Desa Mae Omki, Mae Wa
Luang Tambon, Tha Song Yang, Provinsi Tak, ditangkap oleh
petugas kehutanan karena mereka mempersiapkan lahan
mereka untuk ditanami padi dan tanaman-tanaman dataran
tinggi. Tuduhan yang diberikan pada mereka terkait dengan
kegiatan pembukaan lahan, penebangan pohon-pohon, dan
pembakaran pohon-pohon di dalam hutan nasional. Kegiatankegiatan tersebut dianggap memberikan kontribusi terhadap
degradasi lahan hutan nasional, merusak sumber air tanpa izin
dan menyebabkan kenaikan temperatur global.10
Pak Dipaepho didakwa merusak 21 rai dan 89 wah (8,2
acre atau 3,32 hektar) tanah dan dikenai denda 3.181.500 baht
(USD91.000). Ibu Nawhemui didakwa merusak 13 rai dan 8 wah
(5,2 acre atau 2,1 hektar) tanah dan dikenakan denda 1.963.500
baht (USD56.000). Selain itu, pengadilan memerintahkan
penahanan Pak Dipaepho selama dua tahun dan enam bulan,
tetapi karena dia mengakui “kejahatan” yang dituduhkan,
hukuman itu dikurangi menjadi satu tahun dan tiga bulan. Ibu
Nawhemui juga dihukum penjara selama dua tahun, namun
hukumannya kemudian dikurangi satu tahun setelah ia juga
mengakui “kejahatan” yang dituduhkan. Keduanya sekarang
10
Laporan Situasi Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Dasar Masyarakat Adat di
Thailand yang disampaikan kepada Prof James Anaya, Pelapor Khusus PBB
untuk Situasi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental Masyarakat Adat.
Disampaikan pada tanggal 19 Januari 2010, Chiang Mai, Thailand.
160
7. Menjamin kepastian hak melalui pluralisme hukum
keluar dari penjara dengan jaminan sertifikat tanah kerabat
mereka yang masing-masing senilai THB 200.000 (USD6.259).
Keduanya juga telah mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi
sebagai reaksi terhadap perlakuan yang mereka terima.
Konsep dan praktik pluralisme hukum
Hubungan antara pertanian gilir balik (rotational farming/RF)
dan hak-hak yang dijamin hukum
Faktor kunci dalam sistem budidaya pertanian gilir balik (RF)
adalah hak akses terhadap sumber daya alam. Kehutanan
dan RF sebetulnya berada pada “koin” yang sama, namun
menempati dua sisi yang berbeda, yang tergantung pada definisi
Kehutanan dan RF. Namun demikian, pendekatan yang diadopsi
pemerintah Thailand, khususnya Departemen Kehutanan,
dalam mengelola sumber daya alam dengan cara linier atau
monolitik telah menimbulkan masalah kronis. Hanya petugas
pemerintah yang memiliki hak untuk mengatur pengelolaan
hutan, dan hal ini memberikan dampak negatif terhadap RF.
Masyarakat lokal tidak diperbolehkan untuk mengelola atau
bahkan secara bersama-sama mengelola sumber daya mereka
sendiri. Namun, di daerah dataran tinggi yang sama, beberapa
proyek dataran tinggi yang fokusnya adalah penanaman
tanaman jangka pendek komersial di daerah beriklim sejuk/
dingin memperoleh hak-hak penuh atas akses ke hutan,
dengan dukungan kebijakan pemerintah. Pada saat yang sama,
masyarakat lokal tidak diizinkan untuk bertani di tanah leluhur
mereka dan mempraktikkan RF tradisional sebagai bagian dari
kebijakan pemerintah yang meniadakan keberadaan mereka
dan mengkriminalisasi mereka.
Rangkaian tindakan tersebut memperkuat diskriminasi
terhadap pekerjaan adat/lokal dan hak-hak budaya, serta
menciptakan kompetisi pemanfaatan sumber daya alam
antara masyarakat adat dengan masyarakat lain yang memiliki
161
Prasert Trakansuphakon
akses atas sumber daya alam dengan dukungan hukum/
kebijakan. Masyarakat adat harus menegosiasikan hak-hak
mereka seperti yang tertera dalam UUD Thailand dan undangundang kehutanan masyarakat yang sekarang berlaku, di mana
keduanya mengakui hak komunitas yang telah mengelola hutan
mereka sendiri selama lebih dari sepuluh tahun. Bahkan di
Taman Nasional Yellowstone di AS, penduduk lokal sekarang
memiliki hak untuk bersama-sama mengelola sumber daya
alam di taman nasional tersebut. Dapat dikatakan bahwa
jika pengelolaan sumber daya diharapkan menjadi proses
yang demokratis, maka pengelolaan sumber daya bersama
masyarakat harus menjadi pilihan metode.
Departemen Kehutanan mengklaim bahwa pengelolaan
sumber daya alam ditujukan untuk kesejahteraan bangsa.
Namun, bangsa didefinisikan oleh “orang-orang”-nya, yaitu
mereka yang hidup di negara-bangsa. Jadi, jika keamanan
rakyat di dalam negara tidak didukung, bagaimana Departemen
Kehutanan bisa mengklaim langkah yang mereka tempuh
merupakan upaya untuk menjamin kesejahteraan bangsa?
Pengelolaan sumber daya alam harus terbuka terhadap untuk
solusi yang beragam dan bersifat alternatif yang hanya dapat
muncul melalui proses negosiasi yang berlangsung terusmenerus. Hal ini pada gilirannya memerlukan berbagai forum
terbuka dan rangkaian proses pengambilan keputusan.
Pemerintah Thailand saat ini sedang menempuh jalur
tunggal tentang hak atas tanah. Jalur yang ditempuh adalah
untuk membawa hak atas tanah ke dalam domain hak milik
pribadi melalui penggunaan sertifikat tanah individu. Alasan di
balik kebijakan ini adalah bahwa dengan memberikan sertifikat
tanah kepada individu, pemegang sertifikat tanah akan
memiliki perlindungan yang lebih kuat dalam mempertahankan
kepemilikan tanahnya. Namun demikian, pada kenyataannya
posisi ini menimbulkan beragam masalah. Pertama, pemberian
izin menjual tanah bagi para pemegang sertifikat tanah akan
162
7. Menjamin kepastian hak melalui pluralisme hukum
menyebabkan kenaikan harga tanah. Kedua, pemberian
sertifikat tanah akan menyebabkan korupsi dan eksploitasi,
di mana akan terbuka kemungkinan memperoleh sertifikat
tanah dengan cara curang dan mendorong mereka yang
memiliki sertifikat tanah untuk melakukan tebang habis dan
mengkonversi lahan berhutan.
Ketika masyarakat lokal miskin mengangkat keprihatinan
atas masalah ini, ditemukan bahwa, pada kenyataannya, adalah
mungkin untuk memiliki berbagai jenis hak atas tanah; bukan
hanya sertifikat tanah individu tetapi juga sertifikat lahan
masyarakat dalam bentuk hutan masyarakat. Memiliki berbagai
jenis hak atas tanah dapat melindungi masyarakat lokal dari
perampasan tanah dan bentuk lain dari eksploitasi peraturan
tentang hak atas tanah. Dengan hak tanah komunal, masyarakat
lokal miskin akan mendapatkan keamanan hidup yang lebih
besar dan memberikan mereka fleksibilitas untuk bekerja di
luar komunitas mereka (misalnya bekerja sebagai buruh), tetapi
tetap dapat kembali bekerja di tanah mereka jika dan pada saat
mereka memerlukan. Hal ini merefleksikan fleksibilitas dalam
strategi mata pencaharian.
Meskipun pilihan-pilihan lain seperti yang telah disebutkan
di atas akan memberikan banyak manfaat, pemerintah Thailand
belum menjajaki bentuk-bentuk alternatif dari hak tanah.
Dalam penelitian kami, kami menemukan bahwa rakyat lokal
memerlukan berbagai bentuk hak atas tanah, tidak hanya dalam
bentuk kepemilikan tanah secara individu. Hak atas tanah
secara komunal memiliki ruang lingkup lebih luas dibandingkan
kepemilikan individu, yang memungkinkan berbagai kelompok,
klan, organisasi, dan komunitas untuk berbagi kepemilikan
tanah. Hal ini juga akan membantu menghentikan peningkatan
pengembangan lahan komersial di kawasan hutan.
Gagasan yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah
pemberian hak penggunaan tanah komunal, yang bisa dianggap
sebagai bentuk kontrol lokal, memberikan hak pada komunitas
163
Prasert Trakansuphakon
untuk mengontrol tanah tidak hanya dalam hal kepemilikan,
tetapi juga dalam hal bagaimana tanah tersebut digunakan. Oleh
karena itu, di masa depan, pemerintah perlu menyusun aturan
untuk sertifikat tanah komunal dan penggunaan lahan komunal
untuk meningkatkan kontrol masyarakat lokal terhadap tanah
mereka.
Pilihan lain, yang sejalan dengan sistem kapitalis, adalah
gagasan di mana kepemilikan lahan dikendalikan oleh pajak
tanah proporsional, di mana mereka yang memiliki luasan
tanah yang lebih besar membayar pajak tanah yang lebih
tinggi daripada mereka yang memiliki luasan tanah yang lebih
kecil. Hal ini dapat membantu mengurangi harga tanah dan
meningkatkan kemungkinan bagi orang miskin untuk dapat
mengakses lahan. Dukungan pemerintah untuk pendekatan ini
akan menyebabkan distribusi tanah yang lebih adil.
Yang dapat ditarik dari rangkaian pembahasan beberapa
gagasan tersebut di atas adalah pemerintah perlu mengubah
struktur pengelolaan lahan dan kepemilikan lahan, menetapkan
peraturan perundang-undangan, dan bukan hanya menyusun
kebijakan. Ini bukan berarti bahwa orang kaya harus memberikan
tanah kepada orang miskin. Untuk tujuan pembangunan
nasional, alokasi tanah harus didasarkan pada prinsip keadilan.
Memberikan hak-hak atas alokasi tanah pada masyarakat lokal
merupakan mekanisme penting untuk mendistribusikan tanah
secara adil dan setara bagi masyarakat.
Pengelolaan lahan komunal Masyarakat Karen
Dataran tinggi Thailand Utara adalah kampung halaman
bagi berbagai kelompok etnis yang hidup dengan keragaman
sistem sosial-budaya dan ekonomi. Keterbatasan geografis dan
kondisi ekologi telah mengakibatkan kelompok-kelompok etnis
tersebut mempraktikkan pola budidaya padi lahan kering atau
pertanian gilir balik di daerah dataran tinggi. Selama berabadabad, masyarakat Karen atau Pgaz K’Nyau telah mempraktikkan
164
7. Menjamin kepastian hak melalui pluralisme hukum
sistem pertanian gilir balik tersebut dengan mengkombinasikan
periode pendek masa tanam dan periode panjang masa bera
(masa tidak ditanami) di mana mereka membiarkan lahan
bekas ladang melalui proses renegerasi alami.
Dalam rangka memahami pengelolaan lahan komunal
masyarakat Karen, kita perlu memahami sistem pertanian
tradisional Karen. Pertanian gilir balik (RF) merupakan integrasi
budaya dan fisik dari hutan dan pertanian. RF termasuk jenis
wanatani (agroforestry), yang menekankan hubungan antara
sistem pertanian dan ekosistem. RF menggabungkan dinamika
pengelolaan dan adaptasi terus-menerus yang diperlukan oleh
ekosistem. Lahan yang sudah selesai ditanami (dalam masa
pendek) akan ditinggalkan untuk melalui masa bera, untuk
memungkinkan proses regenerasi tanah dan lahan secara
keseluruhan. Periode bera adalah bagian penting dari siklus
pertanian yang bermanfaat untuk meningkatkan nutrisi dalam
tanah dan menyeimbangkan kualitas dan ketersediaan lahan, air,
dan hutan. Rangkaian proses ini bertujuan untuk mewujudkan
suatu sistem pertanian berkelanjutan. Siklus gilir balik tersebut
membantu regenerasi fauna, flora, dan selanjutnya regenerasi
keanekaragaman hayati, yang kemudian memberikan
kontribusi bagi pelestarian hewan dan tumbuhan. Tanpa
pemahaman yang menyeluruh dari sistem ekosistem lokal dan
sistem budaya lokal, sulit untuk menyarankan cara-cara praktis
untuk pengembangan pengelolaan lahan tradisional yang cocok
dengan kondisi lokal dan tata cara hidup masyarakat lokal.
Pengetahuan tradisional dan praktik-praktik masyarakat
Karen diwujudkan dalam puisi mereka “Auf baf auf baf dau hif,
Saf wi wi saf dau hif”, yang berarti “jika ada cukup makanan
untuk dimakan, seluruh desa akan makan bersama-sama, jika
ada kekurangan makanan untuk dimakan, seluruh masyarakat
akan kelaparan bersama-sama”. Konsep kunci yang terdapat
dalam puisi tersebut adalah bahwa seluruh hasil panen akan
dibagi rata bagi semua anggota komunitas. Konsep ini sejalan
165
Prasert Trakansuphakon
dan secara langsung mendukung sistem pengelolaan lahan
komunal Karen sebagai dasar kehidupan sehari-hari mereka.
Ketika sebagian individu menghadapi kekurangan bahan pangan
sebagai akibat dari kegagalan panen atau karena kondisi tanah
yang buruk, anggota masyarakat lainnya akan menyediakan
sumber daya yang mereka butuhkan untuk membangun kembali
keseimbangan pasokan pangan yang akan didistribusikan bagi
seluruh anggota komunitas. Masyarakat juga mengalokasikan
tenaga mereka dan sebagian hasil panen untuk anak yatim dan
janda yang membutuhkan.
Prinsip komunitarian juga mendasari pendekatan
masyarakat Karen dalam menggunakan dan mengendalikan api.
Menyiapkan pembakaran sepetak lahan akan berdampak pada
lahan lainnya yang berdekatan, termasuk lahan bera. Setiap
keputusan mengenai di mana dan kapan api akan dinyalakan,
juga dipahami sebagai hal yang memiliki dampak pada seluruh
desa yang warganya berbagi lahan secara setara, dan karena
itu setiap keputusan harus diambil dengan pertimbangan
keberlanjutan bagi seluruh anggota komunitas. Masyarakat
Karen sangat percaya bahwa semua sumber daya dimiliki secara
komunal. Namun demikian, konsep tradisional ini sekarang
mulai terkikis di banyak tempat, terutama ketika generasi mulai
dipengaruhi oleh kepemilikan swasta asing atau kebijakan
pemerintah berkenaan dengan konsep hak-hak individu.
Dalam mempertimbangkan pengelolaan lahan komunal,
adalah penting untuk memahami bahwa hak perwalian atas
tanah tidak didasarkan pada asumsi yang sama dengan konsep
kepemilikan tanah. Dari temuan penelitian ini, tampak bahwa
pengelolaan lahan komunal diatur sedemikian rupa sehingga
pemilihan lahan dan bagaimana lahan tersebut digunakan
ditentukan oleh anggota masyarakat melalui rangkaian
pertemuan partisipatif, yang mengandalkan pada pendekatan
tradisional berbasis hak. Pendekatan berbasis hak dapat dibagi
menjadi tiga tingkatan: kegunaan (usufruct), pengelolaan, dan
166
7. Menjamin kepastian hak melalui pluralisme hukum
perwalian. Hal ini tidak didasarkan pada penggunaan lahan
yang terbatas pada kepemilikan individu, tetapi lebih pada
memberikan hak akses terhadap tanah kepada seluruh anggota
komunitas. Pendekatan ini sangat bermanfaat bagi warga
miskin di dalam komunitas.
Campur tangan negara dapat merusak atau menghancurkan
fleksibilitas dari beragam sistem berbasis hak-hak adat yang
telah dikembangkan oleh masyarakat adat. Ketika negara
membatasi atau menolak hak adat atas tanah komunal,
masyarakat adat menjadi lemah, dan kehilangan tanah mereka
akibat dirampas oleh orang-orang yang memegang kekuasaan
dan memiliki pengaruh. Hutang mereka meningkat dan tingkat
ketahanan pangan mereka menurun. Masyarakat kadangkadang dapat bertahan atau beradaptasi dengan situasi ini
dengan cara memperluas lahan padi mereka, berganti pekerjaan
dengan cara membuka desa-desa mereka sebagai daerah tujuan
pariwisata, memproduksi kerajinan untuk dijual, mengambil
pekerjaan sebagai buruh tani atau mengolah tanah mereka
untuk memproduksi tanaman jangka pendek komersial yang
dapat menghasilkan uang cepat.
Secara tradisional, pengelolaan penggunaan lahan di
dataran tinggi telah diselenggarakan di bawah sistem hakhak komunal11 yang pada prinsipnya berarti bahwa hak-hak
penggunaan tanah (usufruct) berada di tangan orang-orang
yang benar-benar mengolah tanah. Meskipun ini mungkin
tampak menyerupai jenis kepemilikan tanah keluarga, namun
ketika tanah tidak digunakan, tanah tersebut kembali ke sistem
hak komunal dan akan digilir penggunaannya sehingga anggota
masyarakat lainnya dapat menggunakannya. Oleh karena itu,
pengelolaan pertanian gilir balik tergantung pada gabungan
yang kompleks dari hak-hak adat yang berlaku di tingkat pribadi
dan komunal.12
11
Anan 1987
12
Anan et al 1992
167
Prasert Trakansuphakon
Setelah pembentukan negara-bangsa Thailand, kekuasaan
Negara diperluas, membawa komunitas-komunitas yang
sebelumnya telah hidup mandiri di bawah kendali pemerintah
pusat dan menyebabkan komunitas-komunitas tersebut
kehilangan sistem tradisional mereka dalam pengelolaan
tanah,13 karena kebijakan yang menetapkan sebagian wilayahwilayah dataran tinggi sebagai kawasan konservasi tanpa
memperhitungkan sistem pengelolaan lahan tradisional yang
telah dilakukan secara komunal. Dalam kebanyakan kasus
yang ada, beragam komunitas telah menetap di daerah-daerah
dataran tinggi jauh sebelum Negara menentukan wilayahwilayah tersebut sebagai kawasan konservasi.
Hal ini menciptakan banyak masalah mengingat kawasankawasan konservasi tersebut tumpang tindih dengan wilayahwilayah di mana masyarakat telah lama mengelola lahan
secara tradisional.14 Konflik antara Negara dan komunitas lokal
meningkat dalam jumlah kasus dan tingkat kekerasan yang
terjadi, terutama ketika instansi pemerintah menggunakan
kekuasaan terpusat untuk mengelola sumber daya alam secara
utuh, sehingga mengabaikan kompleksitas dan keragaman sistem
pengelolaan sumber daya alam secara tradisional, mengabaikan
pengetahuan tradisional dan hak-hak adat masyarakat adat,
dan meniadakan hak komunitas untuk berpartisipasi dalam
seluruh rangkaian proses pengambilan keputusan. Berbagai
undang-undang di Thailand memberikan prioritas pada sistem
kepemilikan tanah pribadi, tetapi tidak mengakui hukum adat
masyarakat adat berkaitan dengan hak untuk penggunaan tanah
komunal (usufruct).15 Semua undang-undang yang berkaitan
dengan hutan dan lingkungan melemahkan hak-hak warga
komunitas lokal, dengan mengklaim hak Negara secara mutlak
13
Hirsch 1990:156-66
14
Chalardchai 1993; Chupinit 1991
15
Anan 1996
168
7. Menjamin kepastian hak melalui pluralisme hukum
untuk mengontrol dan mengelola sumber daya alam.16
Konflik antara Negara dan hukum adat ini terbukti dalam
kasus pengelolaan lahan dan pertanian gilir balik di kalangan
masyarakat Karen karena Negara hanya mengakui hak-hak
individu atas tanah, sementara hak adat atas tanah komunal di
kalangan masyarakat Karen didasarkan pada hak penggunaan
tanah (usufruct) di mana hak-hak atas tanah merupakan bagian
dari keluarga/klan yang secara mandiri menentukan pola
pengelolaan lahan. Kebijakan Negara tentang kepemilikan
tanah pribadi yang setara dengan pengelolaan lahan dengan
kepemilikan pribadi menciptakan banyak masalah bagi banyak
komunitas, seperti halnya masyarakat Karen, yang menerapkan
sistem hak adat atas tanah komunal.17 Sistem hak atas tanah
yang ditetapkan Negara memberikan banyak tekanan pada
masyarakat adat dengan cara membatasi hak-hak atas
pengelolaan tanah bagi mereka. Sistem hak atas tanah versi
Negara juga tidak dapat hidup berdampingan dengan sistem
pertanian gilir balik, juga tidak memungkinkan diterapkannya
sistem pertanian gilir balik yang membutuhkan cukup lahan
untuk meninggalkan lahan bera.
Selain itu, saat ini kebijakan konservasi hutan yang
ditetapkan Negara melibatkan proyek penanaman pohon di
wilayah yang tumpang tindih dengan lahan-lahan yang telah lama
dikelola oleh masyarakat adat. Hal ini tentu saja menciptakan
konflik antara Departemen Kehutanan dan warga desa-desa
setempat. Proyek penanaman pohon mengurangi lahan yang
tersedia yang dapat digunakan oleh masyarakat adat. Lebih jauh
lagi, lahan yang tersisa bagi mereka untuk menjalankan sistem
pertanian gilir balik mereka menjadi sangat terbatas sehingga
menyebabkan berkurangnya periode bera, yang berdampak
pada penurunan kesuburan tanah dan meningkatkan erosi
tanah, dan kemudian menyebabkan kerawanan pangan.
16
ibid.
17
ibid.
169
Prasert Trakansuphakon
Rangkaian persoalan tersebut di atas meningkatkan
kemungkinan di mana warga setempat terpaksa menanami
tanah mereka berulang kali selama periode waktu yang lebih
singkat. Hal ini akhirnya membuat mereka memiliki sedikit
pilihan selain menanam tanaman jangka pendek secara
monokultur yang memerlukan pembelian dan penggunaan
pupuk dan pestisida. Akibat berikutnya yang terjadi, yaitu
penurunan produktivitas padi dan berkurangnya keragaman
tanaman yang ditanam yang kemudian berdampak pada
kerawanan pangan, semakin memaksa orang untuk pindah
dari komunitas mereka untuk bekerja di tempat lain sebagai
bagian dari upaya untuk bertahan hidup.18 Sangat jelas bahwa
kebijakan konservasi yang ditetapkan Negara memiliki dampak
negatif yang signifikan terhadap pengelolaan berkelanjutan
dalam pertanian gilir balik, memaksa masyarakat adat untuk
bergantung lebih banyak dan terus-menerus pada sistem
produksi eksternal dan praktik pertanian eksternal.
Sebuah contoh tentang bagaimana dampak negatif dari
kebijakan Negara tentang konservasi hutan bekerja dapat
dilihat dalam kasus Mae Lan Kham Moo 6 T. Sameong Tai A.
SaMeong Provinsi Chiang Mai, sebuah pemukiman masyarakat
Karen (atau Nyau Pgaz K seperti halnya mereka menyebut diri
mereka) yang telah mempraktikkan pertanian gilir balik sejak
zaman nenek moyang mereka dengan menggunakan siklus
pertanian yang berlangsung selama sepuluh tahun dan secara
kuat berlandaskan pada tujuan untuk mewujudkan swasembada.
Pada tahun 1957, sebuah jalan dibangun untuk menghubungkan
pemukiman dengan dunia luar, dan secara efektif menempatkan
masyarakat Karen di bawah kontrol langsung Negara. Setelah
itu, pada tahun 1977, Negara melaksanakan proyek penanaman
pohon (kayu putih) di daerah aliran sungai, yang tumpang tindih
dengan lahan-lahan di mana pertanian gilir balik dipraktikkan.
Hal ini memberikan dampak pada sistem pertanian gilir balik
18
Kerkasem K & B 1994; Kwanchewan 1996
170
7. Menjamin kepastian hak melalui pluralisme hukum
yang membuat masyarakat Karen terpaksa harus melakukan
perubahan yang tidak diinginkan agar mereka dapat beradaptasi
dengan kondisi baru dan keterbatasan-keterbatasan yang
disebabkan oleh proyek penanaman pohon di lahan-lahan adat
yang dikelola pemerintah dengan menggunakan pendekatan
sanksi.19
Kasus ini sesuai dengan temuan dari studi yang dilakukan
oleh Chalardchai, et al. (1992) tentang hak penggunaan lahan
(usufruct) bagi warga yang telah lama menetap di kawasan
hutan (misalnya komunitas Karen dan Lua). Studi tersebut
menunjukkan bahwa masyarakat kehilangan hak mereka
untuk mempraktikkan pertanian gilir balik. Studi tersebut juga
menemukan bahwa ketika lahan mereka dibiarkan bera, mereka
tidak memiliki hak untuk kembali ke lahan tersebut untuk
bertani, kondisi ini memaksa mereka untuk meninggalkan
lahan-lahan yang secara tradisional sedang dibiarkan dalam
masa bera.20 Situasi ini juga dapat diterjemahkan menjadi
pemaksaan bagi masyarakat adat untuk meninggalkan sistem
kontrol dan pengelolaan tanah lokal secara komunal yang
berbasiskan pada upaya kemandirian. Secara singkat, hilangnya
kontrol lokal dan hak-hak tanah komunal yang disebabkan dan
diperkuat oleh kebijakan negara tidak hanya berdampak negatif
pada hak-hak penggunaan lahan tetapi juga berdampak negatif
besar pada sumber penghidupan tradisional masyarakat adat,
praktik pertanian gilir balik dan semua sistem pengelolaan
sumber daya alam adat, serta berdampak pada lingkungan.
Studi lain yang dilakukan Chanon (1994) mengkaji
konsekuensi dari situasi di mana negara tidak mengakui sistem
pengelolaan sumber daya alam di kalangan masyarakat lokal.
Studi itu menemukan bahwa situasi tersebut menciptakan
konflik yang terus meluas antara negara dan masyarakat, karena
negara bergantung pada hukum negara untuk mengontrol
19
Prasert 2008
20
Chalardchai 1993
171
Prasert Trakansuphakon
daerah tersebut, sementara masyarakat setempat mengandalkan
hukum adat mereka yang tidak tergantung pada sertifikat
tanah melainkan pada sistem pewarisan dan pengelolaan tanah
secara tradisional.21 Di bawah hukum negara dan kebijakan
konservasi, ditemukan bahwa masyarakat menghadapi banyak
keterbatasan karena adanya larangan praktik pertanian gilir
balik dan larangan penerapan hak pengelolaan secara adat,
yang semuanya meniadakan hak masyarakat untuk mengelola
sumber daya alam mereka di bawah kontrol lokal.
Studi yang dilakukan Anan (1996) menunjukkan bahwa
penggunaan lahan dalam sistem pertanian gilir balik adalah
kompleks dan tidak mudah untuk dijelaskan atau diklarifikasi.22
Hukum adat tentang tanah komunal memberikan hak kepada
keluarga untuk menggunakan lahan pertanian selama satu
masa pertanian, tetapi dengan syarat setelah masa pertanian
tersebut berakhir, lahan dibiarkan bera untuk proses regenerasi
tanah secara alami. Setelah masa bera tersebut, hak untuk
kembali bertani di lahan tersebut berada di tangan pengguna
sebelumnya. Namun, jika mereka memilih untuk tidak bertani
lagi di lahan itu, anggota masyarakat lainnya diizinkan untuk
bertani di lahan tersebut selama mereka menginformasikan dan
berkonsultasi dengan petani sebelumnya. Dari sini dapat dilihat
bahwa walaupun perwalian lahan bersifat komunal, perpindahan
penggunaan dari satu petani ke yang lain memerlukan negosiasi
yang hati-hati untuk menghindari konflik.
Bersamaan dengan proses pengelolaan tanah komunal
seperti tersebut di atas, banyak kegiatan di mana suatu komunitas
akan bekerja bersama sebagai bentuk kerja kolektif. Termasuk
di dalam kegiatan-kegiatan tersebut adalah: pembukaan lahan
untuk menyiapkannya sebagai lahan pertanian, mengumpulkan
atau memanen hasil hutan, mengelola sistem irigasi untuk
melestarikan daerah aliran sungai, dan mengendalikan serta
21
Chanon 1994
22
Anan 1996
172
7. Menjamin kepastian hak melalui pluralisme hukum
mengelola situs keramat. Contoh-contoh ini menunjukkan
beragam cara di mana masyarakat adat mengelola tanah
mereka berdasarkan tradisi mereka. Hal ini juga menunjukkan
adalah bahwa pertanian gilir balik bukan hanya sebuah sistem
pertanian, tetapi di dalamnya berisi kontrol dan pengelolaan
dari semua sumber daya alam dalam lingkungan di mana
masyarakat Karen bergantung hidup.
Legalitas kepemilikan tanah yang bersifat kompleks di
Thailand berkaitan dengan situasi di mana pengelolaan lahan
tergantung pada kondisi akses. Ada tiga kategori hukum yang
dapat digunakan untuk menentukan kepemilikan tanah. Dua
kategori yang pertama adalah: aset negara dan aset pribadi,
di mana akses ke lahan dikendalikan oleh negara atau pemilik
individu. Kategori ketiga, aset komunal, tidak menekankan
kepemilikan namun memungkinkan terbukanya beragam
kondisi akses yang akan ditentukan dan dikelola oleh masyarakat
lokal dan/atau masyarakat adat. Dengan menerapkan konsep
aset komunal, penggunaan lahan ditentukan oleh sistem
regulasi tradisional yang ditetapkan oleh masyarakat adat
sebagai mekanisme kontrol lokal, dan bukan ditetapkan oleh
mekanisme hukum negara.
Ketika lahan berubah dari aset komunal menjadi aset
negara atau aset pribadi, hukum adat yang sebelumnya
mengatur rangkaian hak dan mekanisme penggunaan yang
tergantung pada kontrol lokal dan manajemen lokal berubah
menjadi hukum kepemilikan, yang tergantung pada kontrol
negara atau kontrol individu. Dalam kasus masyarakat yang
mempraktikkan pertanian gilir balik, praktik-praktik untuk
mewujudkan kemandirian komunitas tersebut menjadi tidak
berkelanjutan dan masyarakat dipaksa untuk beralih ke bentukbentuk pertanian permanen yang membuat mereka tergantung
pada dukungan keuangan dan bantuan teknis dari pihak-pihak
di luar komunitas mereka.
Ketika terjadi situasi yang sebagian besar keluarga di
173
Prasert Trakansuphakon
desa menghadapi ragam masalah karena mereka menemukan
diri mereka tidak dapat melanjutkan praktik pertanian gilir
balik, penduduk desa mencoba memecahkan masalah mereka
dengan bekerja sama untuk mengelola sumber daya mereka
di tingkat komunitas. Dengan cara ini, masalah yang tidak
dapat diselesaikan pada tingkat keluarga dapat diselesaikan
melalui pendekatan kolektif di tingkat komunitas. Hal ini sering
membuat masyarakat mendirikan beragam komite, seperti
komite desa, komite hutan, dan komite para penatua/sesepuh
adat. Komite-komite tersebut bekerja untuk mengadaptasi
pengetahuan lokal dan hukum adat dalam pemecahan masalah
mereka dan dalam mengelola sumber daya mereka, misalnya,
dengan menunjuk dan mengolah lahan kolektif menjadi hutan
komunitas atau hutan bambu untuk membantu keluargakeluarga memperoleh kesejahteraan dan menjadikan mereka
lebih mandiri. Dengan cara ini, masyarakat dapat mendukung
keluarga anggota mereka untuk mencari alternatif, untuk
beradaptasi dan melakukan perubahan dari sistem pertanian
yang tidak memiliki ketahanan menuju sistem pertanian yang
lebih berkelanjutan bagi mereka.
Pada saat yang sama, manajemen di tingkat masyarakat
dapat bekerja untuk meningkatkan ruang kolektif untuk
masyarakat, memainkan peran penting dalam menjamin
keamanan hidup bagi anggotanya dengan menambah
kesempatan untuk menjelajahi beragam bentuk pertanian
alternatif. Komite-komite tersebut di atas dapat berfungsi
sebagai forum yang mendukung komunitas dalam menyelidiki
dan mengembangkan bentuk-bentuk pertanian berkelanjutan
di lahan bera tanpa harus memilih penerapan praktik pertanian
yang merusak dan tidak berkelanjutan, seperti penanaman
tanaman jangka pendek komersial. Salah satu contoh pertanian
alternatif di Asia Tenggara antara lain pemanfaatan tanah
kosong untuk menanam pohon-pohon yang dapat dipanen
secara berkelanjutan seperti pohon teh, pohon Makwaen, pohon
174
7. Menjamin kepastian hak melalui pluralisme hukum
Makhom dan sebagainya. Bentuk budidaya seperti itu dapat
menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat dan
merupakan bagian dari sistem wanatani, atau pertanian terpadu,
yang menawarkan beragam alternatif yang berkelanjutan bagi
pertanian gilir balik untuk pembangunan di masa depan.
Sistem penguasaan tanah adat dan kebijakan negara
Ide hak-hak tanah komunal/kepemilikan tanah secara komunal
didasarkan pada konsep pengelolaan lahan komunal dari
masyarakat yang memiliki sejarah pemukiman di wilayah
tertentu. Perwujudan hak-hak komunal ini diekspresikan
oleh anggota masyarakat melalui kegiatan penggunaan lahan
bersama-sama, sebagaimana dicontohkan dalam manajemen
pertanian gilir balik oleh masyarakat Karen dan masyarakat
Lua, serta pengelolaan air melalui irigasi yang dikembangkan
oleh para petani asli di Thailand Utara.
Konsep kepemilikan tanah komunal menyiratkan aspekaspek berikut:
• Kepemilikan oleh komunitas
• Hak penggunaan tanah oleh individu-individu
• Tanah diwariskan melalui warisan
• Penjualan tanah kepada pihak luar dilarang
• Semua anggota harus menggunakan tanah tersebut terusmenerus (termasuk dalam bentuk sistem bera yang
merupakan bagian dari pertanian gilir balik)
• Perubahan dan penyerahan penggunaan tanah di kalangan
anggota masyarakat tunduk pada persetujuan yang diberikan
oleh para anggota komite lokal
Selama masa berkuasanya Perdana Menteri Aphisit
Vejchachiva, Regulasi tentang Sertifikasi Tanah tahun 2008
menyebutkan kebutuhan untuk “melindungi dan melestarikan
tanah yang sesuai untuk budidaya pertanian dan yang sudah
memiliki infrastruktur yang sudah terbangun untuk irigasi,
untuk keberlanjutan pertanian jangka panjang, pemulihan
175
Prasert Trakansuphakon
kualitas tanah, penyediaan lahan pertanian bagi petani miskin
dalam bentuk sebuah bank kerja sama tanah (a land cooperation
bank) dan mendukung pembangunan pertanian dalam bentuk
penetapan lahan pertanian”.
Namun, terdapat sebuah keputusan Kabinet lain yang
kontroversial, yaitu keputusan Kabinet tentang pemulihan
hutan yang disahkan oleh Kementerian Sumber Daya dan
Lingkungan dan Departemen Kehutanan Kerajaan pada tanggal
29 April 2008. Keputusan ini dimaksudkan untuk mendukung
proposal yang diajukan oleh Kementerian Sumber Daya dan
Lingkungan untuk pemulihan 22,7 juta rai hutan. Pada tahun
2008, 1.010 juta Baht Thailand diinvestasikan secara khusus
untuk penanaman dan rehabilitasi kawasan hutan selama
satu tahun tersebut. Satu juta rai hutan direncanakan untuk
dipulihkan pada tahun 2009. Rangkaian rencana tersebut,
yang akan dilaksanakan antara 2008-2011, berisi usulan untuk
penanaman di kawasan konservasi dan hutan mangrove melalui
tiga tahap sebagai berikut:
Luas
(dalam Rai)
1. Kawasan konservasi (taman nasional, cagar alam dan de- 7.400.000
partemen botani)
2. Luas wilayah hutan lindung untuk mempromosikan penana- 15.050.500
man pohon (Departemen Kehutanan Kerajaan Thailand)
3. Hutan mangrove (sumber daya laut dan daerah pesisir)
329.500
Wilayah sasaran
Total
22.780.000
Sumber: Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan, April 2008
Rekomendasi
Berkaitan dengan situasi yang dihadapi oleh masyarakat Karen
di Thailand, satu set rekomendasi dan strategi dapat ditawarkan
dalam rangka memecahkan masalah hak atas tanah dan
memungkinkan masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam
pengelolaan lahan hutan bersama yang adil dan berbasis pada
hak. Rekomendasi dan strategi tersebut meliputi:
176
7. Menjamin kepastian hak melalui pluralisme hukum
• Meningkatkan perlindungan hutan dari pelanggaran dengan
memetakan dan menetapkan garis zonasi secara jelas.
• Memecahkan masalah kehilangan tanah yang dihadapi
para petani dengan mendukung penerapan hak atas tanah
komunal dan mendanai program-program kerja sama terkait
lahan komunitas.
• Mengamankan hak atas tanah dan hak penggunaan tanah
melalui peraturan yang ditentukan dan dikendalikan oleh
komunitas lokal dan mendukung aturan hukum dari instansi
daerah setempat.
• Mencegah terjadinya pemaksaan pada komunitas lokal untuk
membuktikan hak-hak mereka atas tanah yang didasarkan
pada Resolusi Kabinet yang tidak adil yang disahkan tanggal
30 Juni 1998.
• Membuktikan dan menunjukkan dengan bukti yang
terdokumentasi bahwa masyarakat sepenuhnya mampu
mengelola tanah mereka sendiri dengan cara yang
berkelanjutan dalam aspek lingkungan hidup.
Selanjutnya, kasus-kasus konflik, ketidakadilan, dan kemiskinan
yang dihasilkan dari kerangka hukum dan pelaksanaannya yang
menyimpang dapat dicegah dengan:
• Melarang perambahan lahan hutan
• Terlibat dalam dialog multistakeholder antara warga desa,
Negara dan perusahaan atau pengelola bisnis yang relevan
• Memastikan bahwa tanah dan kepemilikan tanah tidak
diambil dari petani yang merupakan pemilik dan pengguna
lahan yang asli
• Menghindari perubahan penggunaan lahan dari subsistensi
ke perkebunan komersial atau hutan tanaman industri tanpa
persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (Free,
Prior and Informed Consent/FPIC) dari penduduk lokal
• Menciptakan dan menjamin keamanan bagi masyarakat
setempat dalam hal hak, pangan, pendapatan dan pengentasan
177
Prasert Trakansuphakon
kemiskinan, sehingga warga miskin dapat hidup bahagia,
hidup sehat dan berkecukupan
Sepuluh langkah tahapan untuk sertifikasi/pembuktian hak
masyarakat atas tanah:
1. Menciptakan pemahaman dan konsensus di kalangan
masyarakat mengenai undang-undang, kebijakan dan
hak-hak terkait tanah
2. Memetakan lahan dengan menggunakan rasio 1:4.000
3. Mengembangkan
rangkaian
peraturan
tentang
pengelolaan lahan
4. Membentuk sebuah forum masyarakat sipil untuk
menyelidiki dan menganalisis informasi tentang tanah
dan pengelolaannya
5. Menghasilkan dokumen tentang sertifikasi tanah komunal
6. Membentuk dana kerja sama tanah
7. Penerbitan peraturan perlindungan hak atas tanah tingkat
lokal oleh instansi administrasi atau instansi administrasi
tingkat lokal
8. Mengembangkan dan mendorong bentuk-bentuk
penggunaan lahan yang berkelanjutan dalam aspek
lingkungan
9. Membentuk pusat pembelajaran pengelolaan lahan
10.Mendorong untuk memiliki hak sertifikasi yang diakui
dalam kebijakan pemerintah negara
Sumber: Prayong 200923
Menggunakan kebijakan dan hukum untuk mendukung
penerbitan sertifikat tanah komunal
Kebijakan dan hukum di Thailand sebetulnya bisa digunakan
sebagai mekanisme pemecahan masalah pengelolaan lahan dan
sebagai mekanisme untuk mengakui dan mendukung hak-hak
masyarakat adat atas tanah mereka. Pasal 85 dari Konstitusi
23
Prayong 2009
178
7. Menjamin kepastian hak melalui pluralisme hukum
Kerajaan Thailand yang disahkan tahun 2007 menyatakan
bahwa Negara harus melaksanakan dan memonitor kebijakan
tentang sumber daya lahan dan lingkungan sebagai berikut:
“Untuk menyebarluaskan keadilan atas kepemilikan tanah dan
melaksanakan hal ini dengan memberikan kepemilikan atau
kepemilikan tanah kepada petani yang mempraktikkan budidaya
pertanian dengan metode mereformasi lahan atau metode/proses
lain. Hal ini mencakup menyediakan sumber daya air bagi petani
sehingga mereka memiliki cukup untuk keperluan budidaya yang
sesuai dengan bentuk pertanian yang mereka pilih.”
Pasal 66 menyatakan bahwa:
“Orang-orang yang berkumpul bersama untuk membentuk
sebuah komunitas, apakah itu dipahami sebagai suatu
komunitas lokal atau komunitas tradisional, memiliki hak
untuk mempertahankan atau memulihkan hak-hak adat
mereka, pengetahuan lokal, kesenian/budaya lokal dan untuk
berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan alam dan sumber
daya alam yang bertujuan untuk pemanfaatan sumber daya
keanekaragaman hayati secara seimbang dan berkelanjutan.”
Pasal 67 menyatakan bahwa:
“Orang-orang/individu-individu memiliki hak untuk berpartisipasi bersama-sama dengan Negara dan masyarakat untuk
melestarikan/menjaga, memelihara, merawat, dan menerima
manfaat dari sumber daya alam dan keanekaragaman hayati,
dan untuk melindungi, mendukung dan memelihara lingkungan
dalam rangka memiliki mata pencaharian yang normal dan
bertahan hidup tanpa adanya ancaman bahaya dari masalah
kesehatan, keamanan atau kualitas hidup yang buruk. Dalam hal
ini, mereka harus menerima perlindungan yang tepat.”
Selain klausul di dalam Konstitusi Thailand yang telah
disebutkan di atas, terdapat peraturan yang memiliki relevansi
langsung dengan situasi masyarakat Karen dalam hal tanah
dan mata pencaharian. Peraturan tersebut adalah Peraturan
179
Prasert Trakansuphakon
tentang Hak Tanah Komunal yang ditetapkan oleh Kantor
Perdana Menteri, yang telah disahkan di Parlemen dan
menunggu penandatanganan dari pihak Kerajaan. Peraturan ini
akan menetapkan sertifikat tanah komunal di lahan hutan dan
mengakui hak kolektif masyarakat dalam kepemilikan tanah.
Namun, salah satu keterbatasan peraturan ini adalah bahwa
sertifikat lahan komunitas hanya berlaku selama tiga puluh
tahun, meskipun sertifikat tersebut dapat diperbarui. Pada
saat yang sama, Departemen Kehutanan Kerajaan menentang
peraturan ini. Pada saat penulisan naskah ini, Komite Sertifikasi
Tanah Komunal sedang dalam proses melaksanakan survei di
daerah percontohan.
Sementara keseluruhan temuan (dari Komite tersebut)
diharapkan sesuai dengan maksud ditetapkannya peraturan
ini, masih ada beberapa kebingungan tentang pertanian gilir
balik (RF), khususnya tentang jumlah siklus yang diperlukan
dalam RF dan ukuran lahan RF yang dibutuhkan untuk setiap
periode dalam siklus RF. Penelitian lanjutan akan merupakan
langkah penting dalam rangka membangun kesadaran dan
meningkatkan pengetahuan Komite Sertifikasi Tanah Komunal
dan masyarakat umum atau organisasi masyarakat sipil
mengenai proses RF. Pada saat yang sama, komunitas lokal yang
telah mempraktikkan RF perlu membuktikan bahwa mereka
mampu mengelola proses RF mereka.
Yang terakhir, peraturan sertifikasi tanah komunal harus
dikaitkan dengan Resolusi Kabinet lain tentang “Pemulihan
Penghidupan Masyarakat Karen di Thailand” yang disetujui
pada tanggal 3 Agustus 2010. Undang-undang ini jelas dapat
dipertimbangkan sebagai bentuk dukungan bagi proses
pertanian gilir balik yang pada gilirannya membantu proses
implementasi sertifikasi tanah komunal yang terkait dengan
RF yang perlu memperoleh persetujuan dari Komite Sertifikasi
Tanah Komunal dan Pemerintah.
Undang-Undang Resolusi Kabinet tentang “Pemulihan
180
7. Menjamin kepastian hak melalui pluralisme hukum
Kehidupan Masyarakat Karen di Thailand” (3 Agustus 2010)
menyatakan sebagai berikut:
Dalam jangka pendek (enam bulan sampai satu tahun):
1. Hentikan penangkapan dan penahanan masyarakat Karen,
yang merupakan masyarakat adat setempat yang menetap di
tanah sengketa yang merupakan tanah adat di mana mereka
menggantungkan penghidupan dan kebutuhan subsisten
mereka.
2. Mengatur sebuah forum, sebuah komite demarkasi atau
mekanisme lain untuk menentukan zonasi penggunaan
lahan bagi pemukiman masyarakat lokal dalam rangka
mengatasi konflik antara masyarakat Karen dan instansi
pemerintah berkaitan dengan penggunaan lahan atau
kepemilikan tanah. Langkah ini harus dilakukan oleh
lembaga-lembaga di luar instansi-instansi resmi. Untuk
mengatasi masalah pelanggaran di kawasan hutan negara,
pendekatan partisipatif dan proses dialog masyarakat serta
proses negosiasi harus ditekankan, karena masyarakat
adat dan komunitas lokal merupakan pihak yang biasanya
terkalahkan dari keputusan yang diambil. Selain itu, untuk
mewujudkan negosiasi yang konstruktif, proses tersebut
harus melibatkan partisipasi aktif dari akademisi dan
individu yang bekerja sama dengan komunitas-komunitas
yang sumber penghidupannya terancam, termasuk
sosiolog dan antropolog, serta lembaga-lembaga hak asasi
manusia.
3. Mendukung keanekaragaman hayati masyarakat dataran
tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan melestarikan keragaman
genetik dan spesies benih dan tanaman, dan keseimbangan
ekosistem dan manfaat lingkungan yang ditimbulkan oleh
rangkaian proses dalam sistem pertanian gilir balik.
Dalam jangka panjang (1-3 tahun):
1. Mencabut deklarasi tentang kawasan lindung, hutan
cadangan dan pemindahan masyarakat Karen.
181
Prasert Trakansuphakon
Masyarakat Karen telah menunjukkan kemampuan
mereka untuk membuktikan bahwa pemukiman mereka,
sumber penghidupan mereka dan penggunaan tanah di
wilayah tersebut telah ada selama kurun waktu yang
lebih lama dan/atau sejak sebelum berlakunya deklarasi
hukum atau kebijakan tentang kawasan lindung dan
hutan cadangan yang tumpang tindih dengan wilayah
hidup mereka.
2. Mendukung dan mengakui sistem pertanian
gilir balik yang merupakan cara hidup dan sumber
penghidupan masyarakat Karen, dan mendukung
pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam dan
upaya mewujudkan swasembada, termasuk melalui
promosi sistem pertanian gilir balik Karen sebagai
potensi warisan budaya dunia.
3. Mendukung pertanian mandiri/swasembada atau
pertanian alternatif daripada produksi tanaman
komersial atau industri pertanian.
4. Mendukung dan mengakui berbagai cara penggunaan
tanah dan pengelolaan masyarakat adat setempat,
misalnya, melalui penerbitan sertifikat tanah komunal.
Tantangan yang tetap ada adalah bagaimana rekomendasirekomendasi tersebut akan diimplementasikan di lapangan.
Sebuah komite untuk memulihkan sumber penghidupan
masyarakat Karen akan mengadakan pertemuan dalam waktu
dekat untuk merancang dan melaksanakan rencana kerja ini,
serta meminta Pemerintah mendanai pelaksanaan rencana kerja
ini. Kunci keberhasilan komite ini adalah partisipasi inklusif
dan aktif dari beragam pemangku kepentingan, termasuk para
pemimpin Karen, aktivis, akademisi, dan wakil pemerintah yang
memiliki kepentingan dengan masalah ini.
182
DAFTAR PUSTAKA
Adams D W 1995 Education for Extinction: American Indians and the
Boarding School Experience 1875-1928. University Press of
Kansas.
Adnan S 2004 Migration, Land Alienation and Ethnic Conflict: Causes of
Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. Research &
Advisory Services, Dhaka.
AMAN 2003 In Search of Recognition. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara,
World Agroforestry Centre and Forest Peoples Programme, Bogor.
Also published as Satu Yang Kami Tuntut: Pengakuan. Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara, World Agroforestry Centre and Forest
Peoples Programme, Bogor.
Anan G 1994 “The changing of society and capacity of Thai communities”
in Criticize Thai Society. Social Science Association: Bangkok
Amarin Press.
1990 “The conflict of labour in the countryside of northern Thailand” in
Ananya Phuchong Khakul (ed.) State and Village in Thai studies.
Bangkok Institute of Thai Studies. Thammasak University.
1987 Land tenure in Thailand. Paper presented at the International
Conference on Thai Studies in ASEAN: State of the Art. Thai Khadi
Research Institute, Thammasat University.
1978 The structure of hill tribes and economics in Northern Thailand. Social
Science Association, Thailand.
Anan et al 1992 “Community forestry in Northern Thailand : learning from
local practices” in Wood H & W H H Mellink (eds.) Sustainable and
effective management systems for community forestry. Bangkok:
RECOFTC.
Austin-Broos D 2009 Arrernte Present, Arrernte Past: Invasion, Violence
and Imagination in Indigenous Central Australia. University of
Chicago Press, Chicago.
Bangkuai J 2003 “50-Year Wait for Land Titles” in New Straits Times,
September 24 2003.
2004 “Land Grouses Top Complaints by Sabahans to Suhakam”, Bernama:
Malaysia National News Agency, November 19.
2005a “Kinabatangan Residents Raise Land Issues at Suhakam Dialogue”,
Bernama: Malaysia National News Agency, 4 July.
2005b “Beluran Villagers Fear Losing Land to Oil Palm Estate Owners”,
183
Daftar pustaka
Bernama: Malaysia National News Agency, September 7.
2005c “Sabah Government Urged to Set Up Commission to Investigate
Land Woes”, Bernama: Malaysia National News Agency, October
23.
Bassi M 2005 Decisions in the Shade: political and juridical processes among
the Oromo-Borana, Red Sea Press, Trenton NJ.
Black I 1983 A Gambling Style of Government: The Establishment of the
Chartered Company’s Rule in Sabah, 1878–1915, Kuala Lumpur:
Oxford University Press.
Boast R P 1999 F O V Achenson and Maori Customary Law. Available at:
<kennett.co.nz/law/indigenous/1999/41.html> Accessed February
2 2007.
Borrows J 2001 “Listening For a Change: The Courts and Oral Tradition” in
Osgoode Hall Law Journal 39:1:1.
Brauns C D & Lorenz G Löffler 1990 Mru: Hill People on the Border of
Bangladesh, Birkhauser Verlag, Basel, Boston, Berlin.
Brown K 2005 Reconciling customary law and received law in Melanesia:
the post-independence experience in Solomon Islands and Vanuatu,
Charles Darwin University Press, Darwin.
Bulan R & A Locklear 2008 Legal Perspectives to Native Customary Rights
to Land in Sarawak. Suhakam Publication.
Burns P 2003 The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia. Leiden:
KITLV.
1989 “The Myth of Adat” in Journal of Legal Pluralism 28:1-127.
CELCOR BRG GP(Aus) & FPP 2011 Request for Consideration under the
Urgent Action/Early Warning Procedure to Prevent Irreparable Harm
to Indigenous Peoples’ Rights in Papua New Guinea, Submission to
Committee on the Elimination of Racial Discrimination, February
2011, by Centre for Environmental Law and Community Rights, the
Bismarck Ramu Group, Greenpeace (Australia) and Forest Peoples
Programme. Available at:
<forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/03/png-cerd2011-ew-ua-final.pdf>
Chakroborty R L 1977 “Chakma Resistance to early British Rule” in
Bangladesh Historical Studies: Journal of the Bangladesh Itihaas
Samiti, Vol. II, pp. 133-156.
Chalardchai R 1993 Northern community forest : the capacity of people
organisations in community forest management. Community forest
in Thailand No.2. Bangkok: Local Development Institute.
1990 Hilltribes in Thailand. Document on Social and Thai Culture Unit,
184
Daftar pustaka
8-15. Bangkok.
Chanock M 1985 Law, Custom and Social Order: the colonial experience in
Malawi and Zambia, Cambridge University Press, Cambridge.
Chanon K 1994 The process of losing the capacity to control and manage
farmers’ resources in the forest: a case study on Mae Taeng
National Reserve Forest in Chiang Mai Province. MA thesis in Social
Development, Chiang Mai University.
Chupinit K 1991 Highlands, intervention and adaptation : a case study of
a Mong N’jua (Mong Ntsuab) village of Patana. Unpublished MA
thesis. Victoria University of Wellington.
Colchester M 1989 (1991), Pirates, Squatters and Poachers: the Political
Ecology of Dispossession of the Native Peoples of Sarawak. Survival
International and INSAN, Kuala Lumpur. 2 editions.
Colchester M & F MacKay 2004 In Search of Middle Ground: Indigenous
Peoples, Collective Representation and the Right to Free, Prior and
Informed Consent. Forest Peoples Programme. Moreton in Marsh.
Colchester M et alii 2006a Forest Peoples, Customary Use and State Forests:
the case for reform, Paper presented to the 11th Biennial Congress
of the International Association for the Study of Common Property
Bali, Indonesia, 19-23 June 2006.
Colchester M et alii 2006b Justice in the Forest: rural livelihoods and forest
law enforcement. Forest Perspectives 3, CIFOR, Bogor.
Colchester M & C Fay 2007 Land, Forest and People: Facing the Challenges
in SE Asia. Forest Peoples Programme, RECOFTC and ICRAF,
Bangkok. Available at: <forestpeoples.org/documents/law_hr/
land_forests_and_people_se_asia_sept07_eng.pdf>
Colchester M & Wee Aik Pang, Wong Meng Chuo and T Jalong 2007 Land
is Life: Land Rights and Palm Oil Development in Sarawak. Forest
Peoples Programme and SawitWatch, Bogor. Also published
as Tanah Menyara Hidup: hah-hak tanah dan pengembangan
perladangan kelapa sawit di Sarawak. Forest Peoples Programme
and SawitWatch, Bogor (translated from the English by Carol Yong
Ooi Lin). Forest Peoples Programme and SawitWatch, Bogor.
Cornell S & J P Kalt (eds.) 1992 What Can Tribes Do?: Strategies and
Institutions in American Indian Economic Development, American
Indian Manual&Handbook Series No 4, Harvard University Press,
Cowan J & M-B Dembour, R Wilson 2001 Culture and Rights. Anthropological
Perspectives. Cambridge University Press, Cambridge.
Coyle S & K Morrow 2004 The Philosophical Foundations of Environmental
Law, Hart Publishing, Oxford.
185
Daftar pustaka
Cruz C Z 2009 Law of the Land – Recognition and Resurgence in Indigenous
Law and Justice Systems, in: Benjamin J. Richardson, Shin Imai and
Kent McNeil (eds.), Indigenous Peoples and the Law: comparative
and critical perspectives, Hart Publishing, Oxford: 315-335.
Culhane D 1998 The Pleasure of the Crown: Anthropology, Law, and First
Nations, Talonbooks, Burnaby, British Columbia.
Cunningham J & R Sudarshan, E Wojkowska 2009 Making Everyone Work
for Legal Empowerment of the Poor, Report of the Regional Dialogue
on Legal Empowerment of the Poor, 3-5 March 2009, Bangkok,
UNDP, Bangkok.
Deloria V & C M Lytle 1983 American Indians, American Justice, Texas
University Press, Austen.
Demian M 2003 “Custom in the Courtroom, Law in the Village: Legal
Transformations in Papua New Guinea” in Journal of the Royal
Anthropological Institute New Series 9(1):97-115.
2007 Fictions of Intention in the ‘Cultural Defense’ in American
Anthropologist 110: 432-442.
2007 “Land doesn’t come from your mother, she didn’t make it with her
hands’: challenging matriliny in Papua New Guinea” in H Lim and
A Bottomley (eds.), Feminist Perspectives on Land Law, RoutledgeCavendish, Glasshouse, London.
Department of Social Development and Human Security 2002 A directory
of ethnic highland communities in 20 provinces, in Thailand, B.E.
2545. Bangkok: Netikul Press Company Ltd.
Doolittle A 2003 “Colliding Discourses: Western Land Laws and Native
Customary Rights in North Borneo, 1881-1928” in Journal of
Southeast Asian Studies. 34 (1): 97-126.
2004 Property and Politics in Sabah, Malaysia: Native Struggles over Land
Rights, University of Washington Press, Seattle. 2005 Property and Politics in Sabah, Malaysia (North Borneo): A Century
of Native Struggles over Land Rights, 1881–1996, Seattle, WA:
University of Washington Press.
2007 “Native Land Tenure, Conservation, and Development in a PseudoDemocracy: Natural Resource Conflicts in Sabah, Malaysia.” in
Journal of Peasant Studies 34(3): 474 – 497.
Druce S C 2010 The lands west of the lakes. A history of the Ajattappareng
kingdoms of South Sulawesi 1200-1600 CE, KITLV Press, Leiden.
Eagle K 2011 On Fragile Architecture: the UN Declaration on the Rights
of Indigenous Peoples in the Context of Human Rights, European
Journal of International Law 22(1):141-163.
186
Daftar pustaka
Faulkner N 2000 The Decline and Fall of Roman Britain, Tempus, Stroud.
Favali L & R Pateman 2003 Blood, Land, and Sex: legal and political
pluralism in Eritrea, Indiana University Press, Bloomington.
Federation of Malaya 1962 Report of the Commission of Enquiry, North
Borneo and Sarawak. Kuala Lumpur.
Fernandez J 2010a “Sabah Native Court to be Recognised”. Sabahkini. 8
June 2010. Available at: <sabahkini.net/v1/index.php?option=com_
content&view=article&id=4471:sabah-native-court-to-berecognised&catid=35:berita-sabah&Itemid=27> Accessed May 20
2011.
2010b “Suhakam takes up Sabah communal Land titles issue”. Malaysiakini.
29 October 2010. Available at: <malaysiakini.com/news/146726>
Accessed May 20 2011.
Filer C 2011 The New Land Grab in Papua New Guinea, Paper presented
at the International Conference on Global Land Grabbing, 6-8 April
2011, Organised by the Land Deals Politics Initiative (LDPI) in
collaboration with the Journal of Peasant Studies and hosted by the
Future Agricultures Consortium at the Institute of Development
Studies, University of Sussex
Fong J C 2007 “Native Customary Laws and Native Rights Over Land in
Sarawak” in SUHAKAM (ed) Penan in Ulu Belaga: Right to Land and
Socio-Economic Development: 175.
Gerunsin Lembat 1994 The Dynamics of Customary laws and Indigenous
identity: The Case of the Dayak in Sarawak. Paper presented at
the International Seminar on Indigenous People, Kuala Lumpur,
November 29 –December 1 1993.
Gluckman M 1977 Politics, Law and Ritual in Tribal Society. Basil Blackwell,
Oxford.
Griffiths T 2004 “Indigenous Peoples, land tenure and land policy in Latin
America” in FAO Land Reform Bulletin 2004(1):46-63.
Halsbury’s Laws of England 1975 Vol 12, 4th edition: 422.
Harper T N 1997 “Forest Politics in Colonial Malaya” in Modern Asian
Studies 31 (1): 1-29.
Harrell S 2001 Ways of Being Ethnic in Southwest China, University of
Washington Pres, Seattle.
Harries J 1999 Law and Empire in Late Antiquity, Cambridge University
Press, Cambridge.
Harwell E E 2000 The Un-Natural History of Culture: Ethnicity, Tradition
and Territorial Conflicts in West Kalimantan, Indonesia, 18001997, Ph.D. dissertation, Yale University Shcool of Forestry and
187
Daftar pustaka
Environmental Studies.
Hasan S 2007 Philanthropy and Social Justice in Islam: Principles, Prospects
and Practices, AS Noordeen, Kuala Lumpur.
Hazlehurst K 1995 Legal pluralism and the colonial legacy: indigenous
experiences of justice in Canada, Australia and New Zealand,
Aldershot, Avebury.
Heather P 2009 Empires and Barbarians: migration, development and the
Birth of Empire, Pan Books, London.
Hickling H 2001 Introduction to Malaysian Law. Pelanduk Publications.
Hirsch P 1990 “Forests, forest reserve and forest land in Thailand” in
Geographical Journal.
1990 “Village to State-State to village” in Nai Ananya Phuchongkhakul
(ed.) State and Village in Thai Studies. Bangkok Institute of Thai
Studies, Thammasak University.
Holleman J F (ed.) 1981 Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law.
Konninklijk Institut Voor Taal-, Land- en Volkekunde, Martinus
Nijhoff, The Hague.
Hooker M B (ed) 1988 “Laws of South–East Asia” in European Laws in
South East Asia.
1976 The Personal Laws of Malaysia: An Introduction. Kuala Lumpur:
Oxford University Press.
1975 Legal Pluralism: an introduction to colonial and neo-colonial laws,
Clarendon Press, Oxford.
1972 Adat Laws in Modern Malaya, Land Tenure, Traditional Government
and Religion. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
HuMA Learning Centre 2010 Pluralisme dan Kepastian Hukum dalam
Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia: Realitas atau
Ilusi? Sebuah lokakarya menyambut sembilan tahun TAP MPR No.
IX/MPR/2001. Jakarta 22 Juli 2010.
Hutchinson R H S 1906 (1978) The Chittagong Hill Tracts, Vivek Publishing
House, Delhi.
ICHRP 2009 When Legal Worlds Overlap: human rights, State and non-state
law, International Council on Human Rights Policy, Geneva.
Ignatieff M 2001 Human Rights as Politics and Idolatry. Princeton
University Press, Princeton NJ.
ILO 2009 Application of Convention No. 169 by domestic and international
courts in Latin America: a casebook, International Labour Office,
Geneva.
Insight Sabah 2010 “Land for the landless: Musa Aman’s stroke of genius”.
188
Daftar pustaka
June 2 2010. Available at: <insightsabah.gov.my/article/read/399>
Accessed May 20 2011.
Jabatan Tanah dan Ukur Sabah 2011 “Briefing on Issuance of Communal
Titles” 11 January 2011. Available at: <jtu.sabah.gov.my/homepage>
Accessed May 8 2011.
Jonsson H 2002 Mien Relations: Mountain People and State Control in
Thailand, Silkworm Books, Chiang Mai.
JSBRAS 1885 “Land Regulations, North Borneo” in JSBRAS XV: 158-163.
Kaung Michael 2011 “Land policy with native rights in mind needed” in Free
Malaysia Today. February 23 2011. Available at: <malaysiakini.
com/news/163748> Accessed May 21 2011.
Keng, Kuek Ser Kuang 2001 “Submit views on NCR, state governments
told” in Malaysiakini, May 10 2011.
Kerkasem K & B 1994 Shifting cultivation in Thailand: its current situation
and dynamics in the context of highland development. TJED Forestry
and Land Use Series. No.4. London: International Institute for
Environment and Development.
Kesmanee C 1989 “The Poisoning Effect of a Lover Triangle: Highlanders,
Opium and Extension Crops, a Policy Overdue for Review” in
McKinnon J & B Vienne (eds.) Hilltribes today: problems in change.
Bangkok: White Lotus-Orstom (TRI-ORSTOM Project).
Khan B U 2004 CHT Governance Study: An Institutional Review, CAREBangladesh, Dhaka.
Knight I 2010 Zulu Rising: the epic story of Isandlwana and Rorke’s Drift,
Pan Books, London.
Kunstadter P & E C Chapman, S Sabhasri 1978 Farmers in the forest:
economic development and marginal agriculture in Northern
Thailand. Honolulu: East-west Centre.
Kuppe R & R Potz (eds.) 1997 Natural Resources, Environment and Legal
Pluralism, Guest Editors: Franz and Keebet von Benda-Bechmann,
Special Edition of Law and Anthropology, Martinus Nijhoff
Publishers, Leiden.
Kwanchewan Buadaeng 1996 Changes in shifting cultivation and coping
strategies. Paper presented at the second meeting of the subregional workshop on the cultural dimension of development in
Asia and the cultural context of natural resource management.
Social Research Institute, Chiang Mai University, Thailand.
Langub J 1998 “The Ritual Aspects of Customary Law in Sarawak with
Particular Reference to the Iban” in Journal of Malaysian and
Comparative Law 25:45-60.
189
Daftar pustaka
Lasimbang J 2010 “Indigenous Peoples and Customary Law in Sabah,
Malaysia” in IndigenousAffairs 1-2/10:38-43.
Lev D S 2000 Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected
essays. Kluwer Law International, The Hague.
Li T M 2007 The Will to Improve: Governmentality, Development and the
Practice of Politics, Duke University Press, Durham.
Lindley M F 1926 The Acquisition and Government of Backward Territory in
International Law, being a treatise on the law and practice relating
to colonial expansion, Longmans, Green London.
Liusin K 2004 “Land Task Force Set Up” in New Sabah Times, August 24
2004.
Loos T 2002 Subject Siam: family, law, and colonial modernity in Thailand,
Silkworm Books, Chiang Mai.
Lynch O 1998 Law, pluralism and the promotion of sustainable communitybased forest management, Unasylva, 49(194).
Lynch O J & K Talbott 1993 Balancing Acts: Community-Based Forest
Management and National Law in Asia and the Pacific. World
Resources Institute, Baltimore.
Machiavelli N 1513 (1999) The Prince, Penguin Books, Harmondsworth.
MacKay F 2005 - 2011 Indigenous Peoples and United Nations Human
Rights Bodies - A Compilation of UN Treaty Body Jurisprudence and
the Recommendations of the Human Rights Council. Volumes I- IV,
Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh.
Magenda B D 2010 East Kalimantan: the decline of a commercial aristocracy,
Equinox, Jakarta.
Malaysian Federal Constitution, Schedule Nine, List I and II.
Martin P A 2004 Institutional Capacity Building: A review of the CHT
Institutions of Governance, Chittagong Hill Tracts Development
Facility, UNDP, Rangamati.
Maskilone C 2005 “Land Tribunal May Be Set Up to Hear Claims, says CM”
in Daily Express. 1 December 2005.
Maxwell W E 1884 “The Law and Custom of the Malays with Reference to
the Tenure of Land” in Journal of the Royal Asiatic Society, Straits
Branch 13:75.
Mayén G 2006 quoted in Anup S 2010 Rights of Indigenous People. Available
at:
<www.globalissues.org/article/693/rights-of-indigenous-peo
ple#CustomaryLawbackwardorrelevantjusticesystems> Accessed
September 6 2011.
McCarthy J F 2006 The Fourth Circle: A Political Ecology of Sumatra’s
Rainforest Frontier, Stanford University Press, Stanford.
190
Daftar pustaka
McMillen C W 2007 Making Indian Law: the Hualapai Land Case and the
Birth of Ethnohistory, Yale University Press, New Haven.
Melissaris E 2009 Ubiquitous Law: Legal theory and the space of legal
pluralism, Ashgate, Farnham.
Ministry of Agriculture and Agro-based Industry 2006 ‘Flowers Flourish
at the foot of Mt. Kinabalu.’ Available at: <agrolink,moa,my/moa1/
newspaper/pertanian/sa980727.html> Accessed August 12 2006.
Mitchell S (ed.) 2004 Ethnic Minority Issues in Yunnan, Yunnan Fine Arts
Publishing House, Kunming.
Morphy F 2007 Performing Law: The Yolgnu of Blue Mud Bay meet the
native title process in: Benjamin R. Smith and Frances Morphy
(eds.), 2007, The Social Effects of Native Title: Recognition,
Translation, Coexistence, Centre for Aboriginal Economic Policy
Research, Research Monograph No. 27, Australian National
University, Canberra: 31-57.
New Sabah Times 2004 ‘This is How Izaan Dragged Me’ March 8 2004.
Nicholas C 2002 “Need for Suhakam to be More Assertive in Indigenous
Rights” DAP Roundtable Conference on Suhakam Annual Report,
23 June 2002.
Notes for the Guidance of Officers in Interpreting Order No. L-4 (Law of
Sarawak Ordinance) 1928 (Cap. 1) (Revised Edn. 1947)
Ober J 2005 Law and Political Theory, in: David Cohen (ed.), 2005, The
Cambridge Companion to Ancient Greek Law, Cambridge University
Press, Cambridge: 394-411.
Orebech Peter 2005 The Role of Customary Law in Sustainable Development.
Cambridge University Press, Cambridge.
Padel F 1996 The Sacrifice of Human Being, Oxford University Press,
Delhi.
Perreau-Saussure A & J B Murphy 2007 The Nature of Customary Law,
Cambridge University Press, Cambridge.
Pin Kaew L 1992 Local knowledge ecosytem in forest area: case study
of Karen community in Thungyai Narensuan. Masters thesis,
Thammasak University.
Pourret J G 2002 The Yao: the Mien and Mun Yao in China, Vietnam, Laos
and Thailand, River Books, Bangkok.
Prasert T 2008 Space of resistance and place of local knowledge in Karen
ecological movement of Northern Thailand. South East Asia Studies,
Vol. 45, No 4.
Prayong D 2009 Land management’s problem in Thailand. Northern
Farmers Network, Chiang Mai, Thailand. (unpublished paper)
191
Daftar pustaka
Proclamation No III of 1889. North Borneo Herald and Gazette. Feb 1
1889.
Rajagopal B 2003 International Law from Below: Development, Social
Movements, and Third World Resistance, Cambridge University
Press, Cambridge.
Qanungo S B 1998 Chakma Resistance to British Domination (1772-1798),
Qanungopara, Chittagong.
Regpala E & R de Chavez 2010 Dunong at Batas: Documenting Indigenous
Wisdom and Customary Law, Tebtebba Foundation, Baguio.
Reid A 1999 Charting the Shape of Early Modern South East Asia, Silkworm
Books, Chiang Mai.
Renard R 2002 “The differential integration of hill people into the Thai
state” in Turton A (ed.) Civility and savagery: Social identity in Tai
states. Richmond, Surrey: Curzon Press.
Report on the Situation of Human Rights and Fundamental Rights of
Indigenous Peoples in Thailand. Submitted to Prof. James Anaya,
United Nations Special Rapporteur on the Situation of Human
Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous People. Presented
on 19 January 2010, Chiang Mai, Thailand.
Richards A J N 1963 Dayak Adat Law in Second Division.
Richardson B J & Shin Imai, K McNeil (eds.) 2009 Indigenous Peoples and
the Law: Comparative and critical perspectives, Hart Publishing,
Oxford.
Roy R D 1997 “The Population Transfer Programme of the 1980s and
the Land Rights of the Indigenous Peoples of the Chittagong Hill
Tracts” in Subir Bhaumik et al (eds.), Living on the Edge: Essays
from the Chittagong Hill Tracts, South Asia Forum for Human
Rights, Kathmandu (1997), pp. 167-208.
2000 “Administration” in Philip Gain (ed), Chittagong Hill Tracts: Life and
Nature at Risk, Society for Environment & Human Development
(SEHD), Dhaka, pp. 43-57.
2002 Land and Forest Rights in the Chittagong Hill Tracts, Talking Points,
4/02, International Centre for Integrated Mountain Development
(ICIMOD), Kathmandu, June, 2002.
2004a “Challenges for Juridical Pluralism and Customary Laws of
Indigenous Peoples: The Case of the Chittagong Hill Tracts,
Bangladesh” in Arizona Journal of International and Comparative
Law, Vol. 21, No.1, Spring, 2004, pp 113-182.
2004b Background Study on the Chittagong Hill Tracts Land Situation,
CARE-Bangladesh, Rangamati, June, 2004.
192
Daftar pustaka
2005 Traditional Customary Laws and Indigenous Peoples in Asia, Minority
Rights Group International, London, March, 2005.
2008 “The Chittagong Hill Tracts “Peace Accord”: Whose Peace?”, Danilo
Geiger (ed), Frontier Encounters: Indigenous Communities and
Settlers in Asia and Latin America, International Work Group for
Indigenous Affairs, Copenhagen, pp. 483-532.
2009 The ILO Convention on Indigenous and Tribal Populations, 1957
and the Laws of Bangladesh: A Comparative Review, PRO 169,
ILO Labour Standards Department, ILO Geneva and ILO Office in
Dhaka, Dhaka.
2010 “Resisting Onslaught on Forest Commons in Post-Accord CHT” in
Naeem Mohaiemen (ed), Between Ashes and Hope: Chittagong Hill
Tracts in the Blind Spot of Bangladesh Nationalism, Drishtipath
Writers’ Collective, Dhaka.
Roy R D & P Gain 1999 “Indigenous Peoples and Forests in Bangladesh” in
Minority Rights Group International (ed), Forests and Indigenous
Peoples of Asia, Report No. 98/4, London, 1999, pp. 21-23.
Roy R C 2000 Land Rights of the Indigenous Peoples of the Chittagong
Hill Tracts, Bangladesh, International Work Group for Indigenous
Affairs (IWGIA), Document No. 99, Copenhagen.
Sabahkini 2009 “Should Osman Jamal Resign?” 14 September 2009
Available at: <sabahkini.net/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=2222:osman-jamal-should-resign&catid=35:beritasabah&Itemid=27> Accessed May 14 2011.
Sarawak Civil Law Ordinance 1938.
Sarawak Timber Association 2009 Myth, Facts and Reality of EU FLEGTVPA: Sarawak’s Perspective.
Sarawak Tribune 2005 Superintendent of Lands and Surveys, Bintulu v
Nor Anak Nyawai and Ors. ‘Borneo Pulp wins Appeal Case on NCR
Land’, July 9 2005.
Scott J C 2009 The Art of Not Being Governed: an Anarchist History of
Upland South East Asia, Yale University Press, New Haven.
Sellato B 2001 Forest, Resources and People in Bulungan: elements for a
history of settlement, trade and social dynamics in Borneo, 18802000, CIFOR, Bogor.
2002 Innermost Borneo: studies in Dayak Cultures, Singapore University
Press, Singapore.
Serajuddin A M 1968 “The Rajas of the Chittagong Hill Tracts and their
Relations with the Mughals and the East India Company in the
Eighteenth Century”, in Journal of the Pakistan Historical Society,
193
Daftar pustaka
Vol. XIX, Part 1, Pakistan Historical Society, Karachi, pp. 53-60.
Shah P 2005 Legal Pluralism in Conflict: coping with cultural diversity in
law. Glasshouse, London.
Sheleff L 1999 The Future of Tradition: customary law, common law and
legal pluralism, Frank Cass, London.
Sider R 1997 Customary Law and Democratic Transition in Guatemala,
Institute for Latin American Studies, London.
Smith B R & F Morphy (eds.) 2007 The Social Effects of Native Title:
Recognition, Translation, Coexistence, Centre for Aboriginal
Economic Policy Research, Research Monograph No. 27, Australian
National University, Canberra: 31-57.
Stone-Banks B 2004 The Minzu-Shibie: Equality and Evolutionin Early CCP
Minority Research and Policy in Mitchell (ed.):48-69.
Sturgeon J C 2005 Border Landscapes: the politics of Akha Land Use in
China and Thailand, Silkworm Books, Chiang Mai.
Suhakam 2003 ‘Kundasang Public Inquiry Report’ Available at: <suhakam.
org,my/docs/document_resource/Kundasang.pdf> Accessed August
12 2006.
2004a Annual Report – Section 3 (‘Issues in Focus: Kundasang Public
Inquiry’), Kuala Lumpur: Government Printing Office.
2004b Annual Report – Section 9 (‘Reports from Suhakam Offices in Sabah
and Sarawak’), Kuala Lumpur: Government Printing Office.
2005 Annual Report – Section 4 (‘Reports from Suhakam Offices in Sabah
and Sarawak’), Kuala Lumpur: Government Printing Office.
Tan Nguyen Quang & Nguyen Van Chinh 2008 Statutory and Customary
Forest Rights and their Governance Implications: the case of Vietnam,
IUCN, Hanoi.
Ter Haar B 1948 Adat Law in Indonesia. Institute of Pacific Relations, New
York.
TFSMP 1989 Thailand Forestry Sector Master Plan (TFSMP), vol. 5.
The Oxford Encyclopaedic English Dictionary 1991 Oxford: Clarendon
Press.
The Star 2011 “Sabah to Study NCR Issue after Court Ruling” in The Star,
March 7 2011.
Thien T 2005 ‘Sabah Natives See Red Over Land Woes’ in Malaysiakini, 25
October 2005.
Available at:
<brimas.www1.50megs.com/malaysiakini_25Oct05.htm> Accessed
August 12 2006.
194
Daftar pustaka
Thongchai W 2002 “The others within: travel and ethno-spatial
differentiation of Siamese subjects 1885-1910 in Turton A (ed.)
Civility and savagery: Social identity in Tai states. Richmond, Surrey:
Curzon Press.
Tie W 1999 Legal pluralism: Towards a multinational conception of law,
Dartmouth, Aldershot.
Tregonning K C 1956 Under Chartered Company Rule. Singapore: University
of Malaya Press.
Tupper, Sir Charles Lewis, 1881, Questions of tribal and local custom:
a manual for the use of settlement officers, Superintendent of
Government Print, Calcutta.
Tusun Tunggu Iban (Sea Dayak) Third Division 1952.
UN 1994 Human Rights; a Compilation of International Instruments ST/
HR/Rev.5 (Vol.1/Part 2), United Nations, New York and Geneva.
Unruh J D 2007 Humanitarian approaches to conflict and post conflict legal
pluralism in land tenure, Humanitarian Policy Group, London.
Van Vollenhoven 1931-33 Het Adatretch van Nederlandsch-Indie (Adat
Law of the Netherlands Indies) (1931–1933) 3 Volumes.
Von Benda-Beckman F & K von Benda-Beckman, A Griffiths (eds.) 2005
Mobile People, Mobile Law: expanding legal relations in a contracting
world, Ashgate, Adershot.
Von Benda-Beckman F & K von Benda-Beckman,J Eckert 2009 Rule of Law
and laws of ruling: on the governance of law, Ashgate, Farnham.
Walters M D 1999 “The “Golden Thread” of Continuity: Aboriginal Customs
at Common Law and Under the Constitution Act, 1982” in McGill
Law Journal:712.
Wan Arfah Hamzah & R Bulan 2002 Introduction to the Malaysian Legal
System. Oxford Bakti.
Warren J F 1981 The Sulu Zone 1768-1898: the dynamics of external trade,
slavery and ethnicity in the transformation of a South East Asia
Maritime State, Singapore University Press, Singapore.
Wong D 1975 Tenure and Land Dealings in the Malay States. Singapore:
Singapore University Press.
Yab Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi 2006 ‘Building a Civilisation to
Elevate the Nation’s Dignity’ Speech by the Prime Minister at the
Tabling of the Motion on the Ninth Malaysia Plan, 2006–2010, 31
March 2006. Available at: <pmo.gov.my/website/webdb.nsf/vALL
DOC/8C0647B1F513DD04482571500032FE05> Accessed August
2006.
Yazzie R 1994 ‘Life Comes From It’: Navajo Justice Concepts, New Mexico
195
Daftar pustaka
Law Review 175.
1996 ‘Hozho Nahasdlii’ – we are now in good relations: Navajo Restorative
Justice” in St Thomas Law Review 117.
Zechenter E M 1997 “In the Name of Culture: Cultural Relativism and the
Abuse of the Individual” in Journal of Anthropological Research 53:
319-347.
Zion J W & R Yazzie 1997 “Indigenous Law in North America in the Wake
of Conquest” in Boston College International and Comparative Law
Review 55.
Kasus-kasus pengadilan (dikutip dalam naskah Bulan)
Adong bin Kuwau v Kerajaan Negeri Johor [1997] 1 Malayan Law Journal
418.
Agi ak Bungkong & Ors v Ladang Sawit Bintulu Sdn Bhd [2010] 4 Malayan
Law Journal 204.
Amodu Tijani v Secretary, Southern Nigeria [1921] 2 Appeal Cases 399.
Angu v Attah [1916] Privy Council Gold Coast 1874–1928, 43.
Calder et al. v. Attorney-General of British Columbia [1973] S.C.R. 313, 34
Dominion Law Report (3d) 145
Choa Choon Neo v Spottiswoode [1835] 2 Kyshe. Ecc 8, 11.
Choo Ang Choo v Neo Chan Neo (Six Widows Case) [1911] 12 Straits
Settlement Law Reports 120.
Delgamuukw v British Columbia [1997] 3 Supreme Court Report 1010.
Edet v Essien [1932] 11 Nigerian Law Report 47.
In the Goods of Abdullah [1869] 1 Kyshe. 216.
Jalang anak Paran v Superintendent of Lands [2007] 1 Malayan Law
Journal 412
Keteng bin Haji Li v Tua Kampong Suhaili [1951] Supreme Court Report 9
Mabo (No 2) [1992] 107 Australian Law Report 2, 35 (Brennan J)
Mabo (No.2) v Queensland [1992] 175 Commonwealth Law Reports 1
Madeli bin Salleh v Superintendent of Lands and Surveys, Miri & Anor
[2005] 5 Malayan Law Journal 305.
Mason v Triton [1994] 34 New South Wales Law Report 572.
Mohamed Rambli Kawi v Superintendent of Lands, Kuching [2010] 8
Malayan Law Journal 441.
Motor Emporuim and Arumugam [1933] 2 Malayan Law Journal 276.
Nor anak Nyawai & Ors v Superintendent of Lands & Surveys [2001] 6
196
Daftar pustaka
Malayan Law Journal 241 (Nor Nyawai I)
Oyekan and Others v Adele Oyekan [1957] 2 All England Report 78
R v S (R.D.) [1997] 3 Supreme Court Report 484.
R v Simon [1985] 2 SCR 387.
Ramah v Laton [1927] 6 Federated Malay States Law Report 128.
Richtersveld Community [2003] 12 BCLR 1301 (CC), 2003 South African
Consitutional Law Report LEXIS 79, 11.
Sagong Bin Tasi & Ors v. Kerajaan Negeri Selangor & Ors [2002] 2 MLJ 591
(‘Sagong I’).
Sagong Tasi v Kerajaan Negeri Selangor [2002] 2 Malayan Law Journal
591.
Sahrip v Mitchell & Anor [1877] Leic. Reports 466.
Superintendent of Lands & Surveys v Nor anak Nyawai [2006] 1 Malayan
Law Journal 256 (Nor Nyawai II)
Superintendent of Lands & Surveys, Miri v Madeli bi Salleh Kilong [2008] 2
MLJ 212 (Madeli III) [8/10/07] Civil Appeal No. 01-1-2006(Q) 24
Sumber-sumber kearsipan yang diperoleh dari Arsip-Arsip
milik Kantor Kolonial di Kantor Arsip Publik, Kew, Inggris (dikutip
dalam naskah Doolittle)
‘A. C. Pearson, ‘Report on land administration’, 1909, CO 874/796
‘Annual report of the Land Office, 1918’, CO 648/8
‘Annual report on the land settlement for 1914’, CO874/797
‘Annual report on land settlement, 1916’, CO874/797
‘Annual report on land settlement, 1919’, CO 874/797
Letter from Count Gelose d’Elsloo, 9 July 1889. , CO 874/248
Letter from J. Maxwell Hall, Commissioner of Lands to the Government
Secretary, 8 Mar. 1920, CO 874/985
Letter from Pearson to General Secretary, 23 Oct. 1913, CO874/796
Letter from Resident Davies to the Government Secretary, 9 July 1889
Letter from the Government Secretary to Resident Davies, 25 July 1889;
CO 874/248
Letter from the Land Office to the Government Secretary, 25
Aug.1919,CO874/797
Letter from the Resident in Kudat to Count Gelose, 6 July 1889, CO
874/248
Memo by W. J. W., ‘Land grants to natives’, 21 Oct. 1921, CO 874/985
197
Daftar pustaka
Memorandum by A. B. C. Francis, CO 874/985
Minutes by Governor Pearson to Government Secretary, 12 Feb. and 13
Feb. 1920 CO 874/985
‘Recommendation of Governor Parr re: settlement work’, 4 Feb. 1915, CO
874/797
‘Richard Dane’s report on administration, 1911’, CO 874/154
Bahan kearsipan yang diperoleh dari Arsip-Arsip Perusahaan
Borneo Utara, Arsip-Arsip Negara Bagian Sabah, Kota Kinabalu,
Sabah (dikutip dalam naskah Doolittle)
‘General return of revenue, expenditure, trade, and population for 18901931’, North Borneo Company Archives #579
Circular Notice to Officers, 1928. North Borneo Company Archives #815
Letter from Assistant District Officer in Keningau to Resident Tenom, 13
May 1913, North Borneo Company Archives #1356
Bahan kearsipan yang diperoleh dari Kantor Distrik Ranau, Sabah,
Malaysia (dikutip dalam naskah Doolittle)
Letter from the Director of Lands and Surveys to All Residents, 17 October
1957, District Office Record.
Kasus-Kasus Pengadilan yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi
Sabah (dikutip dalam naskah Doolittle)
Case K 22-71-2000 in Sabah High Court. “Rambilin binti Ambit vs. the
Director of Lands and Survey”.
Case K41-128 of 2010 in Sabah High Court. “Andawan Bin Ansapi and 5
Others v Public Prosecutor”.
198
TENTANG PARA PENULIS
Marcus Colchester
Marcus Colchester adalah orang Inggris dan
menerima gelar doktor di bidang Antropologi
Sosial dari Universitas Oxford, UK. Marcus
adalah Direktur Forest Peoples Programme yang
memiliki pengalaman lebih dari tiga puluh tahun
bekerja dengan masyarakat hutan di daerah tropis
lembab. Keahliannya adalah dalam isu masyarakat
adat, ekologi sosial dan politik ekologi, penetapan
standar, hak asasi manusia, lingkungan, tenurial
tanah untuk pembangunan, reformasi kebijakan dan advokasi, FPIC,
dan resolusi konflik. Marcus telah bekerja secara intensif dalam
melakukan kajian kritis tentang pembalakan hutan, hutan tanaman
industri, kelapa sawit, industri ekstraktif, bendungan, kolonisasi dan
kawasan lindung.
Sophie Chao
Sophie Chao adalah keturunan Perancis dan Cina.
Sophie memiliki gelar BA dalam bahasa Cina
dan kajian Tibet serta gelar Master di bidang
Antropologi Sosial dari Universitas Oxford,
UK. Sophie bekerja sebagai konsultan untuk
Keaksaraan dan Divisi Pendidikan Nonformal di
UNESCO (Paris) dan saat ini ia merupakan Asisten
Direktur Forest Peoples Programme (Inggris).
Bidang penelitiannya adalah hukum dan HAM,
tenurial lahan, keuangan yang bertanggung jawab, hukum adat,
pluralisme hukum, dan ekspansi kelapa sawit di Asia Tenggara.
Ramy Bulan
Dr Ramy Bulan adalah Associate Professor bidang Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Malaya, di mana ia mengajar Ekuitas dan Trust
(termasuk Administrasi Perkebunan) dan Jurisprudensi. Ramy adalah
Direktur dari Pusat Studi Adat Malaysia (CMIS), Universitas Malaya,
199
Tentang para penulis
dan juga mengepalai Pusat untuk Pluralisme Hukum dan Hukum Adat
(CLPIL) di Fakultas Hukum sejak tahun 1999. Sebagai perempuan
adat Kelabit dari Sarawak, Ramy memfokuskan diri pada pekerjaan
dan penelitian tentang isu-isu masyarakat adat. Tesis PhD-nya di
ANU berjudul “Hak Masyarakat Adat di Sarawak, Malaysia: Hak Tanah
Kelabit dalam Transisi (2005)”. Saat ini, Ramy terlibat dalam penelitian
lanjutan tentang Kerangka Hukum Hak-Hak Tanah Adat di Malaysia
sebagai bagian dari the Suhakam National Land Inquiry, serta Studi
Sosial-Ekonomi Orang Asli bekerja sama dengan Unit Perencanaan
Ekonomi, Kantor Perdana Menteri (EPU), UNDP dan UNICEF, yang
bertujuan untuk merumuskan Kebijakan Nasional tentang Orang
Asli.
Jennifer Corpuz
Jennifer Tauli Corpuz adalah koordinator Divisi
Hukum Yayasan Tebtebba. Seorang perempuan
adat dari Provinsi Gunung di Filipina dan seorang
pengacara secara profesi, ia melakukan pelatihan
reguler tentang hak-hak masyarakat adat dalam
sistem internasional. Jennifer meraih gelar
Master of Laws (LL.M.) dari Program Hukum dan
Kebijakan Masyarakat Adat (IPLP), Universitas
Arizona, di bawah bimbingan James S. Anaya,
pengacara terkenal untuk hak masyarakat adat, yang saat ini juga
bertugas sebagai Pelapor Khusus PBB tentang Hak Asasi Manusia
dan Kemerdekaan Fundamental Masyarakat Adat. Jennifer sangat
terlibat dalam proses negosiasi untuk merumuskan Protokol Akses
dan Pembagian Manfaat (ABS Protocol) di bawah naungan Konvensi
Keanekaragaman Hayati (CBD).
Amity Doolittle
200
Amity Doolittle menyelesaikan PhDnya di Yale School of Forestry and
Environmental Studies (F & ES), Amerika
Serikat, pada tahun 1999. Sebelumnya,
ia memperoleh gelar Master dari F & ES
pada tahun 1994 dan gelar BA di bidang
Antropologi dari Universitas Harvard
Tentang para penulis
pada tahun 1987. Saat ini, Amity bekerja sebagai pengajar dan ilmuwan
peneliti di Yale School of Forestry and Environmental Studies, di mana
dia mengajar Ekologi Politik, Hak Kekayaan dan Sumber Daya Alam,
Keadilan Lingkungan, dan Metode Penelitian Ilmu Sosial. Kajian-kajian
yang dilakukan Amity menggunakan pendekatan interdisipliner yang
menggabungkan beragam perspektif, mulai dari antropologi, ilmu
politik, sejarah lingkungan dan ekologi politik, untuk mengeksplorasi
rangkaian relasi properti dan konflik atas penggunaan sumber daya.
Devasish Roy
Devasish Roy adalah keturunan Chakma Raja dan Kepala Lingkaran
Chakma di the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. Ia juga seorang
pengacara (Lincoln Inn, London) dan advokat di Mahkamah Agung
Bangladesh (Divisi Pengadilan Tinggi). Sebagai tindak lanjut hasil
pemilihan, ia baru saja diangkat sebagai Anggota Ahli Adat dari Region
Asia dalam Forum Permanen PBB untuk Permasalahan Masyarakat
Adat (the UN Permanent Forum on Indigenous Issues) untuk periode
2011-2013.
Myrna Safitri
Myrna Safitri adalah direktur eksekutif Epistema
Institute, Jakarta. Ia memperoleh gelar PhD
dalam Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan
dari Universitas Leiden, Belanda, dengan topik
penelitian spesifik tentang tenurial hutan dan
kehutanan masyarakat. Myrna aktif terlibat
dalam gerakan reformasi hukum, terutama
dalam kehutanan, di mana ia bekerja secara
intensif bersama beberapa organisasi masyarakat
sipil Indonesia. Myrna adalah salah satu pendiri Huma - sebuah
perkumpulan yang beranggotakan para pegiat yang bekerja untuk
masyarakat dan reformasi hukum berbasis ekologi. Myrna adalah
salah satu penulis usulan naskah RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam
di Kementerian Lingkungan Hidup. Ia juga terlibat dalam pembuatan
Strategi Nasional Indonesia tentang Akses terhadap Keadilan di
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS). Baru-baru
ini, ia menjadi anggota panel ahli UNDP untuk penilaian tata kelola
partisipatif dalam REDD+. Selain itu, ia juga mengajar di Universitas
201
Tentang para penulis
Indonesia dan President University.
Prasert Trakansuphakon
Prasert Trakansuphakon menerima gelar PhD
dalam Ilmu Sosial dari Universitas Chiang Mai,
Thailand, pada 2008. Dia juga memiliki gelar M.Ed.
dalam Pendidikan Nonformal dari Universitas
Chiang Mai dan gelar BA dalam bidang Ilmu Politik
dari Universitas Ram Kham Haeng, Bangkok.
Prasert adalah Presiden Komite Eksekutif Pakta
Masyarakat Adat Asia (AIPP) dari tahun 2000 hingga 2005. Ia juga
Anggota Komite Eksekutif Aliansi Internasional Masyarakat Adat/
Suku Asli Hutan Tropis (AITTF) dari 1994 hingga 2002. Keahlian
regional Prasert adalah tentang Thailand, Burma, Laos, Vietnam,
Kamboja dan China Barat Daya. Saat ini, ia adalah Direktur Regional
organisasi bernama Indigenous Knowledge and Peoples in Mainland
South East Asia (IKAP-MMSEA).
Emil Kleden
202
Peneliti lapangan, bekerja untuk Yayasan Pusaka
dan Forest Peoples Programme dengan fokus pada
isu-isu masyarakat adat (indigenous peoples); dan
selama lima tahun belakangan khusus dalam isu
hak atas tanah dari masyarakat adat dan lokal dan
FPIC.
Fly UP