...

Perbaikan Kemudahan Berusaha di Indonesia

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Perbaikan Kemudahan Berusaha di Indonesia
invest in
Jakarta | 9 Juni 2015
Perbaikan Kemudahan
Berusaha di Indonesia
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
© 2013 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved
Doing Business 2015 – IFC/World Bank Group
Mengukur 10 area kemudahan berusaha
Kompleksitas dan biaya proses
Starting a business
Prosedur, waktu, biaya, dan ketentuan modal minimum disetor untuk
memulai usaha
Dealing with construction
permits
Prosedur, waktu, dan biaya untuk memenuhi semua formalitas untuk
pembangunan sebuah gudang
Getting electricity
Prosedur, waktu, dan biaya untuk mendapatkan sambungan tenaga
listrik
Registering property
Prosedur, waktu, dan biaya untuk transfer kepemilikan jual beli properti
Paying taxes
Pembayaran, waktu, dan total tarif pajak untuk sebuah perusahaan
(termasuk pemenuhan iuran program jaminan sosial)
Trading across borders
Dokumen, waktu, dan biaya untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor
melalui pelabuhan laut
Kekuatan kelembagaan hukum
Getting credit
Ketentuan hukum agunan bergerak dan sistem informasi perkreditan
Protecting minority
investors
Hak pemegang saham minoritas dalam transaksi dengan pihak terkait
dan dalam tata kelola perusahaan
Enforcing contracts
Prosedur, waktu, dan biaya untuk penyelesaian sengketa komersial
Resolving insolvency
Waktu, biaya, hasil, dan tingkat recovery untuk penyelesaian kepailitan
serta kekuatan kerangka hukum kepailitan
Terkait langsung
dengan daya saing
kemudahan
berusaha di daerah
Pemeringkatan
berdasarkan
10 indikator
Survei dilakukan
di 189 negara,
termasuk
Indonesia
(lokus Jakarta dan
Surabaya)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
Sumber: Laporan Doing
Business 2015
2
Metode Pengumpulan dan Verifikasi Data
Tahapan penyusunan laporan Doing Business
Sumber Data:
 Peraturan perundang-undangan
yang relevan
 Jawaban kuesioner dari praktisi
swasta (lawyer, konsultan
hukum, dan perusahaan)
 Pemerintah
 Staf regional World Bank Group
1
Penyusunan kesioner oleh Tim DB
untuk setial topik dan
didistribusikan ke praktisi swasta
dan official pemerintah
5
2
Tim DB menganalisa peraturan
perundang-undangan terkait
sesuai dengan informasi dalam
jawaban kuesioner.
Pemerintah dan World Bank
Group (Tim Regional)
mengirimkan informasi
perubahan peraturan yang
berpotensi untuk dimasukkan
dalam reformasi kebijakan.
Laporan diterbitkan dan
disebarkan
4
Tahapan dalam proses verifikasi data:
 Teleconference, videoconference
dengan praktisi swasta dan official
pemerintah
 Kunjungan ke negara/ekonomi
tertentu
DB Tim menganalisa data dan
menulis laporan. Tanggapan atas
laporan dan data diterima dari
WBG melalui proses review
internal
DB Tim membagikan informasi
awal reformasi kebijakan yang
tercatat kepada pemerintah
(melalui Direktur Eksekutif WBG)
dan regional tim WBG, untuk
memperoleh feedback
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
3
Sumber: Laporan Doing Business 2015
3
Peringkat Indonesia Pada Doing Business 2012 - 2015
Indikator
2012
2013
2014
2014
2015
(koreksi)
Ranking
129
128
120
117
114
-
Memulai Usaha
(Starting a business)
155
166
175
158
155
-
Perizinan terkait Pendirian Bangunan
(Dealing with construction permit)
71
75
88
150
153
-
Penyambungan Listrik
(Getting electricity)
161
147
121
101
78
-
Pendaftaran Properti
(Registering property)
99
98
101
112
117
-
Akses Perkreditan
(Getting credit)
126
129
86
67
71
-
Perlindungan terhadap Investor Minoritas
(Protecting minority investor)
46
49
52
43
43
-
Pembayaran Pajak
(Paying taxes)
131
131
137
158
160
-
Perdagangan Lintas Negara
(Trading across boders)
39
37
54
61
62
-
Penegakan Kontrak
(Enforcing contract)
156
144
147
171
172
-
Penyelesaian Perkara Kepailitan
(Resolving Insolvency)
--
--
144
71
75
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
4
Update Kemudahan Berusaha di Indonesia
Indikator Memulai Usaha (Starting a Business)
Perbaikan yang dilakukan:
•
•
•
•
•
Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DKI Jakarta dan Pelayanan Terpadu Satu Atap
(PTSA) di Kota Surabaya. Keduanya telah dapat melayani SIUP dan TDP untuk perusahaan dalam
negeri (dalam pengajuan secara online dan proses simultan selesai dalam 2 - 3 hari kerja).
Pemesanan nama perusahaan dapat dilakukan secara online melalui:
http://ahu.go.id/sabh/perseroan oleh umum; selesai dalam 3 menit (penyelesaian pembayaran
melalui ATM, mobile atau internet banking); sertifikat reservasi nama dikirimkan melalui email.
Berdasarkan hasil survei Kemudahan Berusaha 2015, terdapat 2 prosedur dalam memulai usaha:
1) “Menyewa notaris untuk perolehan nama perusahaan, memperoleh format standar dari akta
pendirian perusahaan; pengurusan akta notaris secara elektronik, mendapatkan persetujuan
nama perusahaan Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM, dan pembayaran PNBP ke
bank.” dan
2) “Pengajuan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk pengesahan pendirian badan hukum
perusahaan.”
Namun demikian, dalam pandangan Pemerintah prosedur tersebut seharusnya dihitung sebagai
satu prosedur karena kedua prosedur tersebut cukup dilakukan oleh notaris.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Secara Simultan Bagi
Perusahaan Perdagangan, ditetapkan tanggal 20 Desember 2013, dimana surat keterangan domisili
dari manajemen pengelola gedung dan dari pemerintah daerah sudah tidak dipersyaratkan lagi.
Pemerintah Indonesia masih menyiapkan naskah akademis dan rancangan amandemen UU Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya perubahan ketentuan minimum modal
disetor.
Indonesia Investment Coordinating Board
5
Invest in Indonesia
Kemudahan Berusaha di Indonesia: Indikator Memulai Usaha
Hasil Survei Ease of Doing Business (EODB) 2015
No.
Prosedur
Waktu
(hari)
1
Menyewa notaris untuk perolehan nama perusahaan, memperoleh format standar
dari akta pendirian perusahaan; pengurusan akta notaris secara elektronik,
mendapatkan persetujuan nama perusahaan Indonesia di Kementerian Hukum dan
HAM, dan pembayaran PNBP ke bank.
4
Biaya
Lihat detail
prosedur
<1
5
Pengajuan untuk pengesahan pendirian badan hukum perusahaan ke Kementerian
Hukum dan HAM oleh notaris
Memperoleh surat keterangan domisili dari managemen pengelola gedung
Memperoleh surat keterangan domisili dari pemerintah daerah setempat
Memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Kementerian Perdagangan
(Dinas)
1
2
Termasuk dalam
prosedur 5
Tanpa biaya
Tanpa biaya
15
Tanpa biaya
6
Memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas
14
Tanpa biaya
7 Mendaftar pada Kementrian ketenagakerjaan
*8 Mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
14
7
Tanpa biaya
Tanpa biaya
*9 Mendaftarkan asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan)
7
Tanpa biaya
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan
*10 Memperoleh
pengusaha Kena Pajak (NPPKP)
1
Tanpa biaya
2
3
4
Total
52.5
20.1% dari
pendapatan
perkapita
Keterangan: *) dilakukan simultan
Indonesia Investment Coordinating Board
6
Invest in Indonesia
Update Kemudahan Berusaha di Indonesia: Indikator Memulai Usaha
Perbaikan indikator Memulai Usaha 2016:
dari 10 prosedur menajdi 7 prosedur, dan dari 52.5 hari menjadi 9.2 hari
No.
1
2
*3
4
5
*6
*7
Prosedur EODB 2016
Menyewa notaris untuk perolehan nama perusahaan, memperoleh
format standar dari akta pendirian perusahaan; pengurusan akta
notaris secara elektronik, mendapatkan persetujuan nama
perusahaan Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM, dan
pembayaran PNBP ke bank. Dan pengajuan untuk pengesahan
pendirian badan hukum perusahaan ke Kementerian Hukum dan
HAM oleh notaris.
Pengajuan surat keterangan (sertifikat) domisili
Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Pengukuhan pengusaha Kena Pajak (NPPKP)
Mendaftar pada Pelayanan Terpadu Satu Atap untuk Surat Izin Usaha
Perdagangan, SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan ( TDP) secara
simultan di PTSP daerah
Pendaftaran ketenagakerjaan ke PTSP daerah
Mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS
Ketenagakerjaan)
Mendaftarkan asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan)
7 prosedur
Total
Keterangan : *) simultan
**) Average
Waktu (hari)
Biaya (Rp.)
1
Standar
1
Tanpa biaya
1
Tanpa biaya
3,2**)
Tanpa biaya
1
Tanpa biaya
1
Tanpa biaya
1
Tanpa biaya
9,2
data
Indonesia Investment Coordinating Board
7
Update Kemudahan Berusaha di Indonesia
Indikator Perizinan Terkait Pendirian Bangunan
Perbaikan yang dilakukan:
• Sejak PTSP DKI Jakarta beroperasi pada Januari 2015, banyak prosedur perizinan
terkait pendirian bangunan yang didelegasikan prosesnya ke PTSP Kotamadya,
seperti: Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan
(RTLB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Layak Fungsi (SLF), dan
Tanda Daftar Gudang (TDG).
• Untuk bangunan dibawah 8 lantai, tidak diwajibkan adanya inspeksi terkait
penyelesaian fondasi. Struktur bangunan, atap, dan pengajuan laporan
penyelesaian bangunan.
Indonesia Investment Coordinating Board
8
Invest in Indonesia
Kemudahan Berusaha di Indonesia :
Indikator Perizinan terkait Pendirian Bangunan
Hasil Survei Ease of Doing Business (EODB) 2015
No.
Prosedur
1 Mengurus salinan sertifikat tanah yang disahkan notaris
Mengajukan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan
2
(RTLB) Dari Dinas Tata Ruang
3 Mendapatkan inspeksi dari Dinas Tata Ruang
4 Memperoleh KRK dan RTLB dari Dinas Tata Ruang
Mengajukan dan memperoleh persiapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
5
Upaya Pematauan Lingkungan (UPL)
6 Mengajukan dan memperoleh persetujuan UKL dan UPL
7 Mengajukan dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
8 Menerima inspeksi penyelesaian fondasi
Prosedur 8, 9, 10, 11, dan
12 hanya untuk bangunan
9 Menerima inspeksi penyelesaian struktur bangunan
lebih dari 8 lantai.
10 Menerima inspeksi penyelesaian atap
Mengajukan laporan penyelesaian bangunan ke Dinas Pengawasan dan Penertiban
11
Bangunan
12 Menerima final inspeksi dari Dinas Kebakaran
* 13 Menerima inspeksi final dari dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
14 Memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Dinas
15 Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
16 Mendaftarkan gudang di Disperindag
* 17 Mendapatkan sambungan air dan saluran pembuangan air
17 Prosedur
*)
Keterangan: simultan
Waktu
(hari)
1
Biaya (Rp.)
25.000
1
1.482.000
1
20
Tanpa biaya
Tanpa biaya
30
15.000.000
10
42
1
1
1
Tanpa biaya
68.281.500
Tanpa biaya
Tanpa biaya
Tanpa biaya
1
Tanpa biaya
1
1
49
11
9
30
202
Tanpa biaya
Tanpa biaya
Tanpa biaya
Tanpa biaya
100.000
2.000.000
Indonesia Investment Coordinating Board
9
Invest in Indonesia
Update Kemudahan Berusaha di Indonesia:
Indikator Perizinan terkait Pendirian Bangunan
Perbaikan indikator perizinan terkait pendirian bangunan 2016 :
dari 17 prosedur menjadi 10 prosedur dan dari 202 hari menjadi 149 hari
No.
Prosedur
Waktu (hari)
Biaya (Rp.)
1
25.000
20
1.482.000
30
15.000.000
4 Mengajukan dan memperoleh persetujuan UKL dan UPL
10
Tanpa biaya
5 Mengajukan dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6 Menerima inspeksi final dari PTSP daerah
23
1
68.281.500
Tanpa biaya
7 Memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Dinas Penataan Kota
14
Tanpa biaya
8 Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
11
Tanpa biaya
9 Mendaftarkan gudang (Tanda Daftar Gudang/TDG)
9
100.000
30
149
2.000.000
1 Mengurus salinan sertifikat tanah yang disahkan notaris
Mengajukan dan memperoleh Keterangan Rencana Kota (KRK) dan
2
Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) dari PTSP daerah
3
Mengajukan dan memperoleh persiapan Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pematauan Lingkungan (UPL)
10 Mendapatkan sambungan air dan saluran pembuangan air
10 prosedur
Indonesia Investment Coordinating Board
10
Update Kemudahan Berusaha di Indonesia
Indikator Penyambungan Listrik
Perbaikan yang dilakukan:
• Pengurangan waktu proses Sertifikat Layak Operasi (SLO) dalam 3 hari.
• Perbaikan prosedur dan implementasi penyambungan listrik oleh PT.
PLN:
– Pengurangan waktu untuk pengajuan dan pembayaran penyambungan listrik ke PT.
PLN menjadi kurang dari 1 hari menggunakan pendaftaran online (ketika
penyelesaian pembayaran biaya penyambungan dan uang jaminan langganan untuk
pelanggan pasca bayar), dimana bisa dilakukan melalui SMS banking atau transaksi
online banking. Ketika pelanggan menyelesaikan pembayaran, secara otomatis
mendapatkan persetujuan penyambungan listrik melalui email.
– Memperoleh pekerjaan instalasi eksternal dari kontraktor PT. PLN dalam waktu 29
hari (data median) di Jakarta dan 38 hari (data median) di Surabaya.
– Pengurangan waktu untuk memperoleh sambungan akhir dari PT. PLN dalam 1 hari.
Indonesia Investment Coordinating Board
11
Invest in Indonesia
Kemudahan Berusaha di Indonesia :
Indikator Penyambungan Listrik
Hasil Survei Ease of Doing Business (EODB) 2015
No.
Prosedur
Waktu
(hari)
Biaya (Rp.)
Klien mendaftar untuk memperoleh pemeriksaan dan Sertifikat
Laik Operasi (SLO) dari Komite Nasional Keselamatan Untuk
1
Instalasi Listrik (KONSUIL) atau Perkumpulan Perlindugan Instalasi
Listrik Nasional (PPILN)
7
2.572.500
Klien mengajukan aplikasi untuk sambungan listrik dan menunggu
persetujuan termasuk perkiraan biaya dari PT PLN (Persero)
12
0
1
0
72
0
3
124.210.992,29
94
126.783.492,29
2
* 3 Pemeriksaan eksternal dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
4
Pelanggan mendapatkan pekerjaan instalasi eksternal dari pihak
yang dikontrak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
5 Pelanggan mendapatkan sambungan akhir
5 prosedur
Keterangan: *) simultan
Indonesia Investment Coordinating Board
12
Invest in Indonesia
Update Kemudahan Berusaha di Indonesia :
Indikator Penyambungan Listrik
Perbaikan indikator penyambungan listrik, dari 5 prosedur menjadi 4 prosedur dan
dari 94 hari menjadi 35 hari
Prosedur
Waktu
(hari)
Biaya (Rp.)
1
Klien mendaftar untuk memperoleh pemeriksaan dan Sertifikat
Laik Operasi (SLO) dari Komite Nasional Keselamatan Untuk
Instalasi Listrik (KONSUIL) atau Perkumpulan Perlindugan Instalasi
Listrik Nasional (PPILN)
3
2.572.500
2
Klien mengajukan aplikasi untuk sambungan listrik dan menunggu
persetujuan termasuk perkiraan biaya dari PT PLN (Persero) dan
inspeksi online atas ketersediaan Jaringan Tegangan Rendah (JTR).
1
124.210.992,29
3
Pelanggan mendapatkan pekerjaan instalasi eksternal dari pihak
yang dikontrak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
29
Tanpa biaya
4
Pelanggan mendapatkan sambungan akhir
1
Tanpa biaya
35
126.783.492,29
No.
4 prosedur
Indonesia Investment Coordinating Board
13
Update Kemudahan Berusaha di Indonesia
Indikator Pendaftaran Properti
Perbaikan yang dilakukan:
Dikeluarkannya Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor
2/Ins/2013 tentang Pelayanan di Bidang Pertanahan. Instruksi tersebut
mengamanatkan agar semua pelayanan terkait pertanahan harus sesuai dengan
standar, operasional dan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Inovasi pelayanan pertanahan yaitu:
• Pengecekan sertifikat tanah dalam 1 hari;
• Pelayanan peralihan hak jual-beli atas tanah dalam 5 hari.
Indonesia Investment Coordinating Board
14
Invest in Indonesia
Kemudahan Berusaha di Indonesia :
Indikator Pendaftaran Properti
Hasil Survei Ease of Doing Business (EODB) 2015
No.
Prosedur
Waktu (hari)
Biaya (Rp.)
1 Pemeriksaan sertifikat tanah di BPN
3
50,000
2 Pembayaran pajak peralihan hak atas tanah
1
5% dari harga properti (Transfer
Tax)
5
1% dari nilai properti
Pendaftaran Akta Tanah pada Kantor Pertanahan
4
setempat atas nama pembeli
15
1/1000 nilai properti + 50.000
(biaya administrasi) + Materai
6.000 (2 lembar)
Pendaftaran Akta Tanah pada Kantor Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) atas nama pembeli
1
Tanpa biaya
3
5
Pelaksanaan jual beli Akta Tanah di depan pejabat
PPAT
5 prosedur
25
Indonesia Investment Coordinating Board
15
Invest in Indonesia
Update Kemudahan Berusaha di Indonesia :
Indikator Pendaftaran Properti
Perbaikan indikator pendaftaran properti, dari 25 hari menjadi 11 hari
No.
Prosedur
1 Pemeriksaan sertifikat tanah di BPN
Waktu
(hari)
1
Biaya (Rp.)
50,000
2 Pembayaran pajak peralihan hak atas tanah
1
5% dari harga
properti
3 Pelaksanaan jual beli Akta Tanah di depan pejabat PPAT
2
1% dari nilai
properti
4
Pendaftaran Akta Tanah pada Kantor Pertanahan
setempat atas nama pembeli
5
1/1000 nilai
properti + 50.000
(biaya administrasi)
+ Materai 6.000 (2
lembar)
5
Pendaftaran Akta Tanah pada Kantor Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) atas nama pembeli
1
Tanpa biaya
5 prosedur
11
Indonesia Investment Coordinating Board
16
Update Kemudahan Berusaha di Indonesia
Indikator Pembayaran Pajak dan Asuransi
Perbaikan yang dilakukan:
Pembayaran program jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenegakerjaan)
dan jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan) dapat dilakukan secara online
dan melalui ATM atau internet banking.
Indonesia Investment Coordinating Board
17
Invest in Indonesia
Kemudahan Berusaha di Indonesia :
Indikator Pembayaran Pajak dan Asuransi
Hasil Survei Ease of Doing Business (EODB) 2015
Pajak atau Iuran Wajib
PPh Badan
Pembayaran (jumlah)
13
Iuran pemberi kerja – jaminan sosial kesehatan
12
Iuran pemberi kerja – jaminan sosial ketenagakerjaan
12
Capital gains tax
1
Pajak properti
1
Pajak pendaftaran kendaraan
1
Materai
1
PPN (Value added tax/VAT)
12
Iuran pekerja – jaminan sosial
0
Pajak pendapatan pekerja
12
Total:
65.0
Indonesia Investment Coordinating Board
18
Invest in Indonesia
Kemudahan Berusaha di Indonesia :
Indikator Pembayaran Pajak dan Asuransi
Perbaikan indikator pembayaran pajak dan asuransi, dari 65 menjadi 43 kali pembayaran
Pajak atau Iuran Wajib
PPh Badan
Iuran pemberi kerja – jaminan sosial kesehatan
(pembayaran online dan laporan BPJS Kesehatan)
Iuran pemberi kerja – jaminan sosial ketenagakerjaan
(pembayaran online and laporan BPJS Ketenagakerjaan)
Capital gains tax
Pajak properti
Pajak pendaftaran kendaraan
Materai
PPN (Value added tax/VAT)
Pembayaran (jumlah)
13
1
1
1
1
1
1
12
Iuran pekerja – jaminan sosial
0
Pajak pendapatan pekerja
12
Total:
43.0
Indonesia Investment Coordinating Board
19
Update Kemudahan Berusaha di Indonesia
Indikator Penegakan Kontrak
Perbaikan yang dilakukan:
• Mahkamah Agung akan mengimplementasikan small claim court
(pengadilan perkara sederhana), dengan prosedur dilakukan oleh
hakim tunggal dan waktu penyelesaian 25 hari dan satu kali banding
dengan keputusan tetap selama 30 hari.
Indonesia Investment Coordinating Board
20
Invest in Indonesia
Kemudahan Berusaha di Indonesia :
Indikator Penegakan Kontrak
Hasil Survei Ease of Doing Business (EODB) 2015
Waktu (hari)
460
Pengajuan dan pelayanan (Filing and service)
60
Penilaian dan pengadilan (Trial and judgment)
220
Penegakan putusan (Enforcement of judgment)
180
Biaya (% dari klaim)
118.1
Biaya pengacara (% dari klaim)
90
Biaya pengadilan (% dari klaim)
3.1
Biaya penegakan (% dari klaim)
25
Prosedur (jumlah)
40
Indonesia Investment Coordinating Board
21
Invest in Indonesia
Update Kemudahan Berusaha di Indonesia :
Indikator Penegakan Kontrak
1. Perbaikan pada indikator penegakan kontrak melalui implementasi small
claim court (pengadilan perkara sederhana) dari 40 prosedur menjadi 3
tahapan dan dari 460 hari menjadi 56 hari.
2. Implementasi small claim court diharapkan berjalan pada Juni 2015.
Waktu (hari)
56
Pengajuan dan pelayanan (Filing and service)
1
Penilaian dan pengadilan (Trial and judgment)
25
Penegakan putusan (Enforcement of judgment)
30
Biaya (% dari klaim)
No charge
Biaya pengacara (% dari klaim)
-
Biaya pengadilan (% dari klaim)
-
Biaya penegakan (% dari klaim)
-
Prosedur (jumlah)
3
Indonesia Investment Coordinating Board
22
Invest in Indonesia
Update Kemudahan Berusaha di Indonesia :
Indikator Penyelesaian Perkara Kepailitan
Hasil Survei Ease of Doing Business (EODB) 2015
Indikator
Waktu (tahun)
Perbaikan
Indikator
1.9 (tahun)
Waktu (hari)
Biaya (% dari
aset)
22 (Jakarta)
20 (Surabaya)
Recovery rate (%)
31,6
Cost (% of estate)
Recovery rate (%)
Perbaikan
Proses Pengadilan: 60
hari
Penyelesaian oleh
Kurator:
9 bulan
*Total: 11 bulan
Baiya pengadilan: Rp.
1.622.000
0,08% dari aset
Biaya kurator : 5% dari
aset
*Total : 5,08% dari aset
n/a
Indonesia Investment Coordinating Board
23
Update Kemudahan Berusaha di Indonesia
Akses Perkreditan (Getting Credit)
Perbaikan yang dilakukan :
• Dikeluarkannya Izin Prinsip untuk mendirikan Lembaga Pengelola
Informasi Perkreditan (LPIP) di Indonesia kepada 3 operator.
Diharapkan LPIP akan beroperasi pada akhir 2015.
• Perbaikan sistem pendaftaran fidusia secara online melalui
http://fidusia.ahu.go.id/, antara lain:
– Meningkatkan fungsi pencarian online dalam sistem pendaftaran fidusia
(dapat mencari nama debitur)
– Meningkatkan sistem pendaftaran dengan mengaplikasikan fitur standar
praktek internasional
– Memperluas layanan online dengan menyertakan akses untuk
perubahan, pembatalan dan pencarian oleh publik
Indonesia Investment Coordinating Board
24
Invest in Indonesia
Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Akses Perkreditan
Hasil Survei Ease of Doing Business (EODB) 2015
Index Kekuatan hak dalam hukum (0-12)
Dapatkah bisnis menggunakan aset bergerak sebagai jaminan sekaligus mempertahankan kepemilikan aset, dan lembaga keuangan
menerima aset tersebut sebagai jaminan?
Apakah undang-undang memungkinkan perusahaan untuk memberikan keamanan diluar penguasaan di satu kategori aset bergerak,
tanpa memerlukan deskripsi spesifik agunan?
Apakah undang-undang memungkinkan perusahaan untuk memberikan keamanan diluar penguasaan secara substansial terhadap
semua asetnya, tanpa memerlukan deskripsi spesifik agunan?
Dapatkah hak keamanan meluas di masa depan atau mencakup aset yang akan didapat, dan dapatkah hak tersebut diperpanjang
secara otomatis ke produk, hasil atau penggantian aset asli?
DB 2015
No
Yes
No
Yes
Apakah gambaran umum dari hutang dan kewajiban diijinkan dalam perjanjian agunan; dapatkah semua jenis hutang dan kewajiban
diamankan antara para pihak, dan dapatkah perjanjian jaminan mencakup jumlah maksimum pembebanan terhadap aset tersebut?
Yes
Apakah jaminan registry dalam operasi entitas koroporasi atau non-korporasi, yang disatukan secara geografis dan menurut jenis
aset, dengan database elektronik diindeks dengan nama debitur?
No
Apakah ada pemberitahuan pendaftaran jaminan dimana semua fungsi yang setara bisa didaftarkan?
No
Apakah ada suatu pemberitahuan pendaftaran jaminan dimana pendaftaran, perubahan, pencabutan dan pencarian dapat dilakukan
secara online oleh pihak ketiga manapun?
Apakah kreditur penjamin membayar terlebih dahulu (contoh sebelum klaim pajak umum dan klaim karyawan) ketika debitur
wanprestasi diluar prosedur kebangkrutan?
Apakah kreditur penjamin membayar terlebih dahulu (contoh sebelum klaim pajak umum dan klaim karyawan) ketika perusahan
dilikuidasi?
Apakah kreditur penjamin tidak otomatis tunduk kepada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada penegakan ketika debitur
memasuki prosedur reorganisasi yang diawasi pengadilan, atau apakah hukum memberikan kreditur penjamin alasan untuk terbebas
dari tunduk kepada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau menetapkan batas waktu untuk itu?
Apakah undang-undang memungkinkan para pihak untuk setuju dalam perjanjian jaminan bahwa pemberi pinjaman dapat
menegakkan hukum yang tepat di luar pengadilan, pada saat klausul hukum dibuat?
Skor (jumlah dari respons “ya”)
No
No
No
Yes
No
4
Indonesia Investment Coordinating Board
25
Invest in Indonesia
Update Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Akses Perkreditan
Perbaikan indikator akses perkreditan
Index Kekuatan hak dalam hukum (0-12)
Dapatkah bisnis menggunakan aset bergerak sebagai jaminan sekaligus mempertahankan kepemilikan aset, dan lembaga keuangan menerima
aset tersebut sebagai jaminan?
Apakah undang-undang memungkinkan perusahaan untuk memberikan keamanan diluar penguasaan di satu kategori aset bergerak, tanpa
memerlukan deskripsi spesifik agunan?
Apakah undang-undang memungkinkan perusahaan untuk memberikan keamanan diluar penguasaan secara substansial terhadap semua
asetnya, tanpa memerlukan deskripsi spesifik agunan?
Dapatkah hak keamanan meluas di masa depan atau mencakup aset yang akan didapat, dan dapatkah hak tersebut diperpanjang secara
otomatis ke produk, hasil atau penggantian aset asli?
No
Yes
No
Yes
Apakah gambaran umum dari hutang dan kewajiban diijinkan dalam perjanjian agunan; dapatkah semua jenis hutang dan kewajiban diamankan
antara para pihak, dan dapatkah perjanjian jaminan mencakup jumlah maksimum pembebanan terhadap aset tersebut?
Yes
Apakah jaminan registry dalam operasi entitas koroporasi atau non-korporasi, yang disatukan secara geografis dan menurut jenis aset, dengan
database elektronik diindeks dengan nama debitur?
Yes
Apakah ada pemberitahuan pendaftaran jaminan dimana semua fungsi yang setara bisa didaftarkan?
No
Apakah ada suatu pemberitahuan pendaftaran jaminan dimana pendaftaran, perubahan, pencabutan dan pencarian dapat dilakukan secara
online oleh pihak ketiga manapun?
Apakah kreditur penjamin membayar terlebih dahulu (contoh sebelum klaim pajak umum dan klaim karyawan) ketika debitur wanprestasi diluar
prosedur kebangkrutan?
Apakah kreditur penjamin membayar terlebih dahulu (contoh sebelum klaim pajak umum dan klaim karyawan) ketika perusahan dilikuidasi?
Apakah kreditur penjamin tidak otomatis tunduk kepada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada penegakan ketika debitur memasuki
prosedur reorganisasi yang diawasi pengadilan, atau apakah hukum memberikan kreditur penjamin alasan untuk terbebas dari tunduk kepada
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau menetapkan batas waktu untuk itu?
Apakah undang-undang memungkinkan para pihak untuk setuju dalam perjanjian jaminan bahwa pemberi pinjaman dapat menegakkan hukum
yang tepat di luar pengadilan, pada saat klausul hukum dibuat?
Skor (number of "yes" responses)
Yes
No
No
Yes
No
6
Indonesia Investment Coordinating Board
26
Terima Kasih
Thank You
Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)
Badan Koordinasi
Penanaman Modal
(BKPM)
Indonesia Investment
Coordinating Board
Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190 - Indonesia
t . +62 21 525 2008
f . +62 21 525 4945
e . [email protected]
www.bkpm.go.id
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
27
Fly UP