...

- Doing Business di Indonesia 2012

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

- Doing Business di Indonesia 2012
Doing business di
Indonesia 2012
M E M P E R B A N DING KAN KEBIJAKAN USAHA DI 20 K OT A DAN 1 83 PEREK ONOMI AN
Doing Business di
Indonesia 2012
M E M P E R BANDING KAN KEBIJAKAN USAHA DI 20 KOTA DAN 1 83 PEREKONOMI AN
PUBLIKASI BERSAMA BANK DUNIA DAN INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
© 2012 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank
1818 H Street NW
Washington, D.C. 20433
Telepon 202-473-1000
Internet www.worldbank.org
Semua hak cipta dilindungi Undang-Undang.
Publikasi bersama Bank Dunia dan International Finance Corporation.
Laporan ini dibuat oleh staf Kelompok Bank Dunia. Temuan-temuan, penafsiran-penafsiran dan kesimpulan-kesimpulan yang
diungkapkan dalam laporan ini tidak sepenuhnya mencerminkan pandangan Para Direktur Eksekutif Bank Dunia atau pemerintah
yang mereka wakili. Bank Dunia tidak menjamin keakuratan data yang tersaji dalam karya ini.
Hak-hak dan Izin Penggunaan
Bahan-bahan dalam publikasi ini dilindungi hak cipta. Memperbanyak dan/atau melakukan transmisi atas sebagian atau keseluruhan
dari karya ini tanpa izin dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Bank Dunia mendukung
penyebarluasan hasil karyanya dan pada umumnya memberikan izin dengan segera untuk memproduksi ulang bagian-bagian dari
karyanya.
Untuk memperoleh izin untuk menggandakan atau mencetak ulang setiap bagian dari karya ini, silakan kirimkan permohonan berikut
informasi lengkap ke Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA; telepon: 978-750-8400;
faksimili: 978-750-4470; Internet: www.copyright.com.
Semua pertanyaan lain berkenaan dengan hak dan lisensi, termasuk hak-hak tambahan dapat diajukan ke Office of the Publisher, The
World Bank, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; faksimili: 202-522-2422; e-mail: [email protected]
Doing Business di Indonesia 2012 dan kajian tentang Doing Business di tingkat daerah dan regional dapat diunduh secara gratis dari
www.doingbusiness.org/subnational.
Salinan laporan-laporan global Doing Business: Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World (Menjalankan Usaha
di Dunia Yang Semakin Transparan); Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs (Menciptakan Perubahan Yang Berarti
Bagi Para Pelaku Wirausaha); Doing Business 2010: Reforming through Difficult Times (Melakukan Reformasi dalam Masa-masa Sulit),
Doing Business 2009, Doing Business 2008, Doing Business 2007: How to Reform (Bagaimana Cara Melakukan Reformasi), Doing
Business in 2006: Creating Jobs (Menciptakan Lapangan Kerja), Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth (Menyingkirkan
Hambatan-hambatan Pertumbuhan) dan Doing Business in 2004: Understanding Regulations (Memahami Peraturan-peraturan),
dapat diperoleh dari www.doingbusiness.org.
Daftar Isi
1
Ikhtisar
7
Tentang Doing Business dan Doing Business di Indonesia 2012
16
Mendirikan Usaha
24
Mengurus izin-izin mendirikan bangunan
31
Pendaftaran Properti
37
Catatan data
45
Tabel kota-kota Indonesia
48
Indikator-indikator Doing Business
Daftar prosedur
49
Mendirikan Usaha
79
Mengurus izin-izin mendirikan bangunan
95
Pendaftaran Properti
112
Ucapan Terima Kasih
Doing Business di Indonesia 2012 merupakan
laporan khusus kedua yang mengukur kinerja di
tingkat daerah dari seri Doing Business di Indonesia.
Pada tahun 2010, analisa telah dilakukan atas
indikator-indikator kuantitatif yang terkait
dengan peraturan-peraturan usaha untuk 14 kota:
Balikpapan, Banda Aceh Bandung, Denpasar,
Jakarta, Makassar, Manado, Palangka Raya,
Palembang, Pekanbaru, Semarang, Surabaya,
Surakarta, dan Yogyakarta. Tahun ini, Doing
Business di Indonesia 2012 mencatat perbaikan
di 14 kota yang telah diukur sebelumnya dan
memperluas cakupan analisa ke 6 kota lainnya
di nusantara: Batam, Gorontalo, Jambi, Mataram,
Medan, dan Pontianak. Kriteria seleksi mencakup
tingkat urbanisasi, populasi, kegiatan ekonomi,
keragaman politis dan geografis, dan faktor-faktor
lain berdasarkan konsultasi dengan Kementerian
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri
dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi
Daerah (KPPOD).
Perbandingan
dengan
perekonomianperekonomian lainnya didasarkan pada hasil
laporan Doing Business 2012—Doing business
in a more transparent world (Melakukan Usaha
di Dunia Yang Semakin Transparan) —laporan
kesembilan dari seri laporan tahunan yang
diterbitkan oleh Bank Dunia dan International
Finance Corporation. Indikator-indikator dalam
Doing Business di Indonesia 2012 juga dapat
diperbandingkan dengan 352 kota dari 54
perekonomian yang diukur dalam laporanlaporan Doing Business yang mengukur kinerja di
tingkat daerah lainnya. Semua data dan laporan
tersedia di http://subnational.doingbusiness.org
dan www.doingbusiness.org.
Doing Business menganalisa peraturan-peraturan
yang meningkatkan kegiatan usaha dan peraturanperaturan yang menghambatnya. Peraturanperaturan yang mempengaruhi 3 tahap kehidupan
usaha diukur di tingkat daerah di Indonesia:
mendirikan usaha, mengurus izin-izin mendirikan
bangunan dan pendaftaran properti. Indikatorindikator tersebut dipilih karena mencakup
wilayah-wilayah yurisdiksi atau praktek setempat.
Indikator-indikator tersebut dipergunakan untuk
mengidentifikasi reformasi kebijakan usaha dan
ruang lingkup efektifitas reformasi kebijakan usaha
tersebut dalam menyederhanakan prosedur,
mengurangi waktu, dan mengurangi biaya untuk
menjalankan kegiatan usaha. Data dalam Doing
Business di Indonesia 2012 merupakan data terkini
per Juli 2011.
1
IKHTISAR
Ambisius dan melesat naik dengan cepat—
kata-kata ini menggambarkan Indonesia
modern dengan tepat. Di tengah-tengah
perekonomian dunia yang melambat,
Indonesia merupakan Negara dengan tingkat
perekonomian tercepat ketiga diantara
Negara-negara G-20 untuk tahun 2009
dan Indonesia terus mencatat pertumbuhan
ekonomi yang kuat, pada tingkat yang
diproyeksikan sebesar 6.4% untuk tahun
2012.
Namun demikian, terlepas dari prestasi
baiknya di bidang perekonomian, Indonesia
menghadapi tantangan-tantangan yang
menghambat perkembangan sektor swasta.
Kekurangan tenaga kerja terdidik, infrastruktur
yang buruk dan kerangka kebijakan yang
berbelit-belit merupakan 3 penghambat
terbesar terhadap perluasan usaha.1 Surveisurvei Perusahaan (Enterprise Surveys) Bank
Dunia menunjukkan bahwa perusahaanperusahaan Indonesia mengidentifikasi
dua dari 10 hambatan terbesar terhadap
kegiatan investasi perusahaan adalah
tidak memadainya jumlah tenaga kerja
terdidik dan tingginya tingkat informalitas.2
Salah satu dari kunci penyebab tingginya
tingkat informalitas di Indonesia ini adalah
beratnya beban yang harus ditanggung oleh
perusahaan-perusahaan akibat kebijakankebijakan yang berlaku. Bahkan, hampir
30% dari perusahaan-perusahaan di
Indonesia memulai kegiatan usahanya tanpa
mendaftarkan diri secara formal.3
Meningkatkan daya saing ekonomi dengan
menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif
merupakan salah satu prioritas nasional
Indonesia untuk periode 2010 hingga
2014.4 Meningkatkan kemudahan untuk
melakukan usaha dan kegiatan investasi juga
membantu mendorong terselenggaranya
urbanisasi yang berkelanjutan, salah satu
sasaran utama dari pembangunan nasional
Indonesia. Reformasi-reformasi kebijakan
usaha dapat mempermudah proses
pendirian usaha, mendorong investasi dan
meningkatkan penciptaan lapangan kerja di
kota-kota di seluruh Indonesia.
Tidak ada cetak biru tunggal untuk
mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan
yang berlaku bagi semua, namun demikian
penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi
pendirian dan pengoperasian usaha, dimana
kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
lebih membawa manfaat dibandingkan
dengan pembebanan biaya membantu
untuk mencapai sasaran tersebut. Hal
ini penting khususnya bagi negara yang
sangat terdesentralisasi seperti Indonesia,
dimana perancangan dan pelaksanaan
kebijakan secara harmonis di tingkat daerah
merupakan kunci pendorong perkembangan
usaha dalam negeri skala kecil hingga
menengah—tulang punggung perekonomian
Indonesia. Hal ini juga penting bagi para
pengusaha perempuan di Negara dimana
60% dari usaha skala menengah dimiliki
atau dijalankan oleh perempuan.5
Doing Business mengkaji peraturan usaha dari
sudut pandang usaha dalam negeri skala
kecil hingga menengah. Jakarta mewakili
Indonesia dalam laporan tahunan Doing
Business, yang membandingkan praktekpraktek kebijakan di 183 perekonomian di
seluruh dunia. Namun demikian, di dalam
Indonesia, peraturan dan praktek-praktek
setempat beragam dari kota ke kota. Doing
Business di Indonesia 2010 merupakan
laporan pertama yang melakukan kajian di
kota-kota lain selain Jakarta, untuk merekam
perbedaan-perbedaan ini di 13 kota lain
untuk 3 topik Doing Business: mendirikan
usaha, mengurus izin-izin mendirikan
bangunan dan pendaftaran properti.
TABEL 1.1
Kota
Kota manakah yang memiliki
tingkat kemudahan terbaik dalam
hal mendirikan usaha, mengurus
izin-izin mendirikan bangunan
atau pendaftaran properti?
Kemudahan
mengurus
Kemudahan izin-izin Kemudahan
mendirikan mendirikan pendaftaran
properti
bangunan
usaha
Balikpapan
7
1
12
Banda Aceh
5
4
12
Bandung
12
8
1
Batam*
15
10
20
Denpasar
9
17
12
Gorontalo*
6
Jakarta
8
TIDAK ADA
PRAKTEK
19
5
1
Jambi*
18
2
7
Makassar
17
11
9
Manado
20
18
15
Mataram*
10
12
4
Medan*
19
6
7
Palangka Raya
2
14
16
Palembang
11
3
3
18
Pekanbaru
16
15
Pontianak*
13
7
9
Semarang
4
8
19
Surabaya
14
16
11
Surakarta
3
12
17
Yogyakarta
1
5
6
Catatan: Peringkat untuk masing-masing topik didasarkan
pada rata-rata sederhana dari kedudukan dalam persentase
peringkat untuk indikator-indikator komponennya. Lihat
Catatan Data untuk informasi lebih terinci.
*Kota-kota yang tidak diukur dalam laporan Doing Business
di Indonesia 2010.
Sumber: Database Doing Business.
2
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
GAMBAR 1.1 Merekam kemajuan Indonesia* dari waktu ke waktu di bidang-bidang yang diukur oleh
Doing Business 2006-2012: Jarak Dengan Garis Depan
Jarak antara prestasi suatu negara dengan prestasi terbaik dalam hal kemudahan berusaha (dalam persentase)
0 PRESTASI TERBAIK SECARA GLOBAL
DB2012
10
DB2006
20
30
dalam jajaran peringkat disebabkan oleh
penambahan 6 kota baru, beberapa diantara
mana memiliki kerangka kebijakan yang
ramah usaha. Sebagai contohnya, Jambi
duduk di antara kota-kota dengan kinerja
terbaik dalam topik mengurus izin-izin
mendirikan bangunan—dimana kota ini tidak
turut diukur dalam laporan Doing Business di
Indonesia 2010.
40
INDONESIA DARI SUDUT
PANDANG DUNIA
50
60
70
80
90
100
PRESTASI
Mendirikan
TERENDAH
Usaha
SECARA GLOBAL
Mengurus Pendaftaran
properti
izin-izin
mendirikan
bangunan
Mem
peroleh
pinjaman
Perlindungan Membayar Perdagangan Penegakan Penyelesaian
pajak
lintas batas
bagi para
hak-hak dan kepailitan
penanam
kewajiban
modal
kontraktuil
melalui pengadilan
Catatan: Ukuran jarak dengan garis depan menggambarkan jarak antara suatu perekonomian dengan “garis depan”—ukuran sintetis
yang didasarkan pada praktek yang paling efisien atau skor tertinggi yang dicapai oleh suatu perekonomian di setiap indikator dalam
9 rangkaian indikator Doing Business (tidak termasuk indikator mempekerjakan pegawai dan memperoleh tenaga listrik). Aksis vertikal
mengindikasikan jarak dengan garis depan, dan 0 merupakan lingkungan kebijakan yang paling efisien (praktek di garis depan). Data
merujuk pada 174 perekonomian yang datanya tersaji dalam laporan Doing Business 2006. Perekonomian lain ditambahkan pada
tahun-tahun berikutnya.
* Diwakili oleh Jakarta
Sumber: database Doing Business..
Laporan ini memperbaharui informasi yang
tersaji pada tahun 2010 dan merekam
kemajuan-kemajuan yang tercapai dalam
penyelenggaraan reformasi-reformasi usaha.
Laporan ini juga memperluas cakupan analisa
dengan menambah 6 kota dalam kajiannya,
untuk melengkapi peta peraturan usaha di
Indonesia. Ringkasan temuan-temuan dari
laporan ini tersaji di bawah (tabel 1.1).
Di seluruh Indonesia, posisi kota dengan
proses termudah untuk mendirikan usaha
diduduki oleh Yogyakarta, untuk mengurus
izin-izin mendirikan bangunan diduduki
oleh Balikpapan, dan untuk mendaftarkan
properti diduduki oleh Bandung dan Jakarta.
Posisi kota dengan proses tersulit untuk
mendirikan usaha diduduki oleh Manado
dan untuk mendaftarkan properti diduduki
oleh Batam. Posisi kota dengan proses
tersulit untuk mengurus izin-izin mendirikan
bangunan diduduki oleh Jakarta, sementara
di kota Gorontalo tidak ada penerbitan
izin mendirikan bangunan untuk gudang
komersil sejak tahun 2008.
Manakala temuan dari tahun 2012
dibandingkan dengan temuan dari tahun
2010, sejumlah tren dapat terlihat. Pertama,
kota-kota yang secara konsisten mengambil
langkah reformasi tetap bertahan di jajaran
teratas. Sebagai contoh, Yogyakarta berhasil
mempertahankan kedudukannya di antara
kota-kota yang berada di jajaran terdepan
dalam topik mendirikan usaha, dan Bandung
berhasil mempertahankan kedudukannya
dalam topik pendaftaran property. Kedua,
kota-kota yang melakukan reformasi
terhadap kebijakan-kebijakan usahanya
sejak mereka terakhir diukur telah berhasil
melompati kota-kota lain dan bergerak
mendekati posisi terdepan. Berkat reformasi
kebijakan usaha yang mereka lakukan barubaru ini, Semarang saat ini duduk sebagai
kota dengan tingkat kemudahan untuk
mendirikan usaha terbaik sementara Banda
Aceh saat ini duduk di antara jajaran kotakota yang memiliki proses mengurus izinizin mendirikan bangunan yang termudah,
dibandingkan dengan kedudukannya 2
tahun lalu. Ketiga, beberapa perubahan
Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini
giat melakukan reformasi kebijakan usaha.
Perbaikan-perbaikan yang konsisten ini telah
diakui oleh laporan tahunan Doing Business.
Menurut Doing Business 2012, Indonesia,
diwakili oleh Jakarta, mendudukkan
Indonesia di jajaran 50 perekonomian
teratas yang berhasil melakukan kemajuan
paling signifikan untuk mengurangi jarak
antara mereka dengan prestasi negaranegara dengan kinerja terbaik, dan di jajaran
50 perekonomian teratas di kawasan Asia
Timur dan Pasifik.
Membandingkan kinerja suatu perekonomian
berdasarkan serangkaian indikator dalam
2 periode yang berbeda membantu untuk
mengkaji sejauh mana kebijakan usaha di
suatu perekonomian, sebagaimana diukur
oleh Doing Business, telah berubah dari
waktu ke waktu—misalnya, sejauh mana
perekonomian tersebut telah bergerak
mendekati praktek-praktek dan kebijakankebijakan yang paling efisien di bidangbidang yang tercakup oleh Doing Business.
Hasil-hasil untuk Indonesia menunjukkan
bahwa laju perubahan di bidang-bidang yang
diukur sangat beragam (tabel 1.2).
Di bidang pendirian usaha, perbaikanperbaikan yang dilakukan mengurangi
waktu pendirian usaha sebesar 70%—dari
151 hari pada tahun 2005 menjadi 45 hari
pada tahun 2011—dan jumlah prosedur
turun dari 12 menjadi 8. Dalam mengurus
izin-izin mendirikan bangunan, waktu
berkurang sebesar 15%—dari 186 hari pada
tahun 2005 menjadi 158 hari pada tahun
2011. Para debitur saat ini memiliki hak
untuk memeriksa data pinjaman mereka di
Bank Indonesia, meningkatkan mutu dan
keakuratan informasi yang dipergunakan
oleh lembaga-lembaga keuangan dalam
IKHTISAR
TABEL 1.2
Merekam kemajuan Indonesia* dari waktu ke waktu di bidang-bidang yang diukur oleh
Doing Business 2006-2012: Jarak Dengan Garis Depan
Reformasi Usaha di Tingkat Daerah
Kota
Mendirikan Usaha
Reformasi Usaha di
Tingkat Nasional
Mengurus Izin-izin
Mendirikan Bangunan
Mendirikan Usaha
Balikpapan
Banda Aceh
Bandung
Denpasar
Jakarta
Makassar
Manado
Palangka Raya
Palembang
Pekanbaru
Semarang
Surabaya
Surakarta
Yogyakarta
Reformasi Doing Business yang meningkatkan kemudahan untuk berusaha
Catatan: Reformasi dihitung sebagai 1 reformasi per kota per indikator. Reformasi-reformasi tersebut berlangsung antara Agustus
2009 dan Juli 2011.
Sumber: Database Doing Business. Data untuk Jakarta berasal dari Doing Business 2012.
mengkaji profil-profil risiko dari para debitur.
Total tariff pajak berkurang dari 37.3% dari
laba pada tahun 2006 menjadi 34.5% pada
tahun 2011, sementara sistem online untuk
melaporkan pajak memotong waktu yang
dibutuhkan untuk melakukan penyetoran
pajak hingga lebih dari separuhnya—dari
560 jam pada tahun 2006 menjadi 266 jam
pada tahun 2011.
KOTA-KOTA DI INDONESIA
MELAKUKAN REFORMASI
KEBIJAKAN USAHA
Doing
Business
di
Indonesia
2010
mengidentifikasi praktek-praktek terpuji,
menujuk dimana hambatan-hambatan
berada dan memberikan rekomendasi
langkah-langkah perbaikan untuk kesemua
14 kota di Indonesia. Dua tahun setelahnya,
Doing Business di Indonesia 2012 merekam
kemajuan dari waktu ke waktu.
Temuan-temuan yang dihasilkan cukup
menggembirakan: 22 reformasi usaha
di tingkat daerah telah meningkatkan
kemudahan berusaha sejak tahun 2010.
Di bidang kemudahan mendirikan usaha,
temuan menunjukkan bahwa terdapat
perbaikan-perbaikan di kesemua 14 kota
yang diukur untuk kedua kalinya. Di bidang
mengurus izin-izin mendirikan bangunan,
temuan menunjukkan bahwa terdapat
perbaikan-perbaikan di 10 dari 14 kota
(tabel 1.3). Meski dampaknya terhadap
perekonomian di Indonesia belum diukur,
laporan ini menunjukkan bahwa reformasireformasi kebijakan usaha di tingkat nasional
dan daerah telah berkontribusi dalam
menghemat waktu dan biaya dari para
pelaku usaha setempat.
Dalam topik mendirikan usaha, semua
kota-kota di Indonesia memperoleh
manfaat dari pemberlakukan kembali6
sistem komputerisasi pendaftaran usaha
yang berlaku secara nasional—Sistem
Administrasi Badan Hukum (SABH)—dan
pemberlakuan format standar untuk
pendirian usaha bagi perseroan terbatas.
Selain itu, peningkatan efisiensi di
perwakilan-perwakilan daerah dari institusiinstitusi tingkat nasional telah mengurangi
waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh
nomor pokok wajib pajak, pendaftaran wajib
lapor ketenagakerjaan dan jaminan sosial
tenaga kerja di beberapa kota.
Pemerintah
nasional
juga
telah
menerbitkan peraturan yang memandatkan
penyederhanaan perizinan di tingkat daerah
sebagai bagian dari upaya untuk lebih
mendorong perkembangan sektor formal
secara nasional. Hal ini berdampak pada
persyaratan untuk memperoleh Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)—dan Tanda
Daftar Perusahaan (TDP). Meskipun kedua
izin dan surat tanda daftar ini diatur oleh
ketentuan yang berlaku di tingkat nasional
yaitu oleh Kementerian Perdagangan,
penerbitan izin dan surat tanda daftar ini
berada dibawah kewenangan pemerintah
daerah. Pemerintah nasional menetapkan
batasan waktu yang wajib dipatuhi serta
meniadakan atau mengurangi biaya yang
berlaku untuk kedua izin dan tanda daftar
ini, namun masih ditemukan perbedaan
berkenaan dengan bagaimana peraturan
yang baru tersebut dilaksanakan di berbagai
kota.
Beberapa
pemerintah
daerah
telah
mempergunakan
himbauan
nasional
untuk
menyederhanakan
persyaratan
perizinan di daerah sebagai landasan untuk
melakukan
penggabungkan
prosedurprosedur, memberlakukan batasan waktu
yang wajib dipatuhi dan meniadakan atau
mengurangi biaya yang berlaku untuk
perizinan di tingkat daerah. Contohnya, setelah
diterbitkannya peraturan menteri tahun 2007
yang mendorong pembentukan layanan
terpadu secara nasional, Palangka Raya,
Surakarta dan Yogyakarta menggabungkan
seluruh perizinan usaha di daerah mereka ke
dalam satu paket. Dalam 2 tahun terakhir,
Semarang, Denpasar, Jakarta dan Balikpapan
mengambil langkah yang sama. Hasil yang
diperoleh cukup menjanjikan. Secara serupa,
setelah
diterbitkannya
Undang-undang
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah7,
hampir separuh dari kota-kota di Indonesia
yang diukur menghapus pemberlakuan biaya
untuk sejumlah izin di daerah— termasuk
untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Selanjutnya, sejalan dengan peraturan yang
berlaku di tingkat nasional, Banda Aceh
dan Surabaya tidak lagi mensyaratkan surat
keterangan domisili dari para pelaku usaha.
Upaya-upaya bersama yang dilakukan oleh
pemerintah tingkat nasional dan daerah ini
telah membuahkan hasil. Rata-rata waktu dan
3
4
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
TABEL 1.3
Praktek-praktek Terpuji di Indonesia dibandingkan dengan dunia internasional
Indonesia. Secara khusus, undang-undang
yang baru8 memungkinkan pemerintah
daerah untuk memberlakukan peraturanperaturan yang meningkatkan nilai obyek
pajak tidak kena pajak. Undang-undang
tahun 2008 yang berlaku sebelumnya
menetapkan maksimum nilai obyek pajak
tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta
($5,767). Undang-undang tahun 2010
menetapkan batas minimum sebesar Rp. 60
juta, namun memungkinkan daerah-daerah
untuk menetapkan jumlah yang lebih tinggi.
Sebelas9 dari 14 kota yang telah diukur
sebelumnya telah meningkatkan nilai obyek
pajak tidak kena pajak, sembilan10 dari kotakota ini hanya menetapkan jumlah minimum.
Kota dengan kinerja terbaik
di Indonesia
Kinerja
Peringkat global
(183 perekonomian)
Medan, Yogyakarta
7 prosedur
4
Banda Aceh
42 hari
5
Manado
12 hari
27
Jambi
32% pendapatan per kapita
42
Jumlah prosedur untuk
pendaftaran properti
Semua kota kecuali Batam,
Semarang
6 prosedur
83
Jumlah prosedur untuk
mendirikan usaha
Balikpapan, Denpasar, Jakarta,
Palangka Raya, Surakarta,
Yogyakarta
8 prosedur
109
Biaya untuk mendirikan
usaha
Jakarta, Pontianak, Yogyakarta
18% pendapatan per kapita
111
Gorontalo, Palangka Raya
27 hari
117
MEMBANDINGKAN PERATURAN
USAHA DI 20 KOTA
Jakarta
10.81% nilai properti
151
Mendirikan Usaha
Indikator
Jumlah prosedur-prosedur
untuk mengurus izin-izin
mendirikan bangunan
Jumlah hari untuk mengurus
izin-izin mendirikan
bangunan
Jumlah hari untuk
pendaftaran properti
Biaya untuk mengurus izinizin mendirikan bangunan
Jumlah hari untuk
mendirikan usaha
Biaya pendaftaran properti
Sumber: Database Doing Business.
biaya untuk mendirikan usaha di kota-kota
Indonesia telah berkurang sebanyak lebih dari
25% sejak laporan tahun 2010.
10 dari 14 kota yang diukur pada tahun
2010 dan 2012 telah mengambil langkahlangkah perubahan untuk meningkatkan
kemudahan mengurus izin-izin mendirikan
bangunan. Layanan terpadu dibentuk,
upaya untuk meningkatkan efisiensi proses
administratif dilakukan, persyaratan untuk
bangunan-bangunan komersil sederhana
telah disederhanakan, biaya dikurangi atau
ditiadakan, dan upaya perbaikan infrastruktur
utilitas telah dilakukan. Sebagai hasilnya,
rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk
mengurus izin-izin mendirikan bangunan
berkurang satu bulan dari 106 hari pada
tahun 2010 menjadi 77 hari pada tahun 2012.
Rata-rata biaya turun dari Rp. 22.093.645,($2,123) menjadi Rp. 19.247.290,- ($1,850).
Beberapa kota—seperti Banda Aceh,
Surabaya
dan
Surakarta—melakukan
reformasi secara keseluruhan terhadap
proses mengurus izin-izin mendirikan
bangunan
mereka.
Banda
Aceh
menggabungkan proses persetujuan prinsip
pra-konstruksi mereka dengan prosedurprosedur untuk memperoleh Izin Mendirikan
Bangunan (IMB). Proses perolehan izin lokasi
dan persetujuan pemanfaatan ruang sesuai
dengan rencana tata kota yang berlaku,
kajian arsitektur, pemeriksaan infrastruktur
yang rencananya akan dibangun dan
verifikasi garis batas saat ini diselenggarakan
secara internal oleh Dinas Pekerjaan Umum,
yang berwenang atas aspek-aspek teknis,
berkoordinasi dengan layanan terpadu,
yang melakukan penghitungan biaya dan
menerbitkan izin-izin. Sebelumnya di tahun
2010, perusahaan-perusahaan harus melalui
9 langkah yang berbeda, membayar biaya
sebesar Rp. 19.501.063,- ($1,874) dan
menanti selama 103 hari sebelum mereka
dapat memulai kegiatan konstruksi. Saat ini,
kegiatan konstruksi dapat dimulai setelah
melalui hanya 5 prosedur yang dapat
dirampungkan dalam waktu 26 hari dengan
biaya sebesar Rp. 15.851.063,- ($1,523).
Secara serupa, langkah-langkah perbaikan
terhadap sistem pelayanan air dan jaringan
telepon mengurangi masing-masing 13 hari
dan 55 hari dari waktu yang dibutuhkan
untuk memperoleh sambungan ke utilitasutilitas tersebut.
Di bidang pendaftaran properti, pemerintah
terus mendorong para pelaku usaha untuk
secara formal mendaftarkan tanah-tanah
yang mereka miliki dengan meningkatkan
nilai obyek pajak tidak kena pajak untuk
properti dengan mempertimbangkan adanya
peningkatan nilai pasar properti di seluruh
Mendirikan usaha, rata-rata, mensyaratkan 9
prosedur, 33 hari dan biaya sebesar 22% dari
pendapatan per kapita. Waktu ini 11 hari lebih
cepat dan 8% lebih murah dibandingkan 2
tahun yang lalu. Namun demikian, secara
keseluruhan negara ini masih tertinggal jauh
dari rata-rata negara-negara anggota AsiaPacific Economic Cooperation (APEC)11—6
prosedur, 23 hari dan 7.7% pendapatan per
kapita—untuk indikator ini. Pengusaha di
Indonesia harus menunggu 1 bulan lebih
lama dibandingkan dengan pengusaha di
Malaysia dan menghabiskan 4 kali lipat
waktu lebih lama dibandingkan pengusaha
Thailand untuk mendirikan usaha. Di
Indonesia sendiri, kemudahan mendirikan
usaha terbaik ada di Yogyakarta dan tersulit
di Manado.
Perbedaan-perbedaan yang ada disebabkan
karena adanya persyaratan perizinan
yang berlaku di daerah. Di Yogyakarta dan
Palangka Raya, dimana proses perizinan
usaha tergabung di layanan terpadu,
persyaratan yang berlaku di daerah dapat
terpenuhi dengan segera—hanya 1 prosedur
dan waktu 5 hari untuk memperoleh surat
izin usaha perdagangan, tanda daftar
perusahaan dan izin lokasi. Sebaliknya,
di Pontianak, seorang pengusaha harus
mengajukan permohonan secara terpisah
untuk setiap izin dan menunggu 15 hari.
Selain itu, tidak terdapat keseragaman
efisiensi dari perwakilan-perwakilan daerah
dari institusi-institusi nasional dalam
IKHTISAR
menyelenggarakan layanannya di semua
lokasi. Wajib Lapor Ketenagakerjaan,
misalnya, dapat diselesaikan dalam 1 hari di
Banda Aceh, berkat layanan terpadu yang
mulai beroperasi sejak tahun 2010. Proses
pendaftaran yang sama membutuhkan
waktu 2 minggu di Jakarta.
Dengan biaya sebesar 22% pendapatan per
kapita, rata-rata biaya untuk mendirikan
usaha di Indonesia nyaris mencapai 3 kali
lipat lebih tinggi dari rata-rata APEC. Biaya
notaris merupakan biaya terbesar—separuh
dari biaya keseluruhan. Di 20 kota-kota
yang disurvei, biaya pendirian usaha secara
keseluruhan berkisar antara 17.8% di
Pontianak hingga 30.8% di Manado. Biaya
perizinan daerah yang berlaku berbeda-beda
di satu kota dengan yang lainnya. Biaya
untuk memperoleh izin lokasi, misalnya,
sebesar Rp. 750.000,- ($72) di Pekanbaru
namun hanya Rp. 50.000,- ($5) di Banda
Aceh. Di Manado, badan usaha baru harus
membayar pajak reklame tambahan dan
biaya kebersihan tahunan—Rp. 513.281,($49)—sebelum memperoleh perizinan
yang diperlukan guna mendirikan usaha.
Mengurus Izin-izin Mendirikan
Bangunan
Jumlah
persyaratan-persyaratan
yang
dibutuhkan untuk membangun gudang dan
memperoleh sambungan layanan utilitas
berkisar antara 7 di Medan dan Yogyakarta
hingga 14 di Manado. Meskipun rata-rata
waktu yang dipersyaratkan untuk mengurus
izin-izin mendirikan bangunan adalah 74
hari—3.5 kali lipat lebih cepat dibandingkan
Malaysia dan dua kali lipat lebih cepat
dibandingkan Thailand—terdapat perbedaan
yang cukup banyak antara satu kota
dengan kota lainnya. Semua perizinan dan
persetujuan prinsip yang diperlukan dapat
diperoleh hanya dalam waktu 42 hari di Banda
Aceh. Di Jakarta, proses yang sama memakan
waktu 158 hari. Sebab utama timbulnya
keragaman ini adalah waktu yang diperlukan
untuk memperoleh semua perizinan dan
persetujuan prinsip di tingkat kota. Di antara
20 kota yang diukur, biaya terendah untuk
mengurus izin-izin mendirikan bangunan
ada di Jambi (32% pendapatan per kapita).
Sebaliknya, seorang pengusaha di Makassar
harus membayar lebih dari 4 kali lipat lebih
banyak (131.5% pendapatan per kapita).
Sebab utama timbulnya keragaman biaya ini
terkait dengan biaya untuk memperoleh Izin
Mendirikan Bangunan (IMB).
Pendaftaran Properti
Di seluruh 20 kota yang diukur, seorang
pengusaha Indonesia harus melalui 6
prosedur dalam waktu 33 hari, membayar
11% dari nilai properti untuk melakukan
proses balik nama kepemilikan hak atas
properti. Delapan belas dari 20 kota yang
diukur membutuhkan 6 prosedur standar,
namun demikian Semarang dan Batam
menambahkan 1 prosedur tambahan
ke proses tersebut. Di Manado, proses
pendaftaran properti hanya memakan waktu
12 hari—hampir dua kali lipat lebih cepat
dibandingkan dengan Mandaluyong, kota
dengan waktu tercepat di Filipina, dimana
proses tersebut memakan waktu 22 hari.
Biaya balik nama hak atas properti beragam
sesuai dengan tarif bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan yang ditetapkan oleh
pemerintah provinsi. Dengan biaya sebesar
11% dari nilai properti, rata-rata biaya
untuk mendaftarkan properti di Indonesia
hampir mencapai tiga kali lipat dari biaya
negara-negara tetangga—di kawasan Asia
Timur dan Pasifik, dimana rata-rata biaya
adalah sebesar 4.1% dari nilai properti dan
di negara-negara anggota APEC, rata-rata
biaya hanya sebesar 3.7%.
SALING BELAJAR DARI SATU
SAMA LAIN
Kota-kota saat ini memiliki peluang untuk
saling belajar dari pengalaman kota-kota
lainnya dengan memberlakukan reformasireformasi kebijakan usaha yang telah berhasil
diselenggarakan oleh kota-kota tetangga
mereka. Bahkan, kota-kota di Indonesia
dapat menarik banyak manfaat dengan
memberlakukan peraturan dan praktekpraktek yang telah berhasil diselenggarakan
di kota-kota lain di Indonesia—khususnya
terkait topik mengurus izin-izin mendirikan
bangunan.
Apabila sebuah kota hipotetikal di Indonesia
mengadopsi praktek-praktek di Medan
dan Yogyakarta, izin mendirikan bangunan
dapat diperoleh hanya dengan melalui 7
prosedur (tabel 1.4). Mengikuti contoh
Banda Aceh yang dapat menerbitkan izin
mendirikan bangunan dalam waktu hanya
42 hari, memungkinkan kota hipotetikal
ini untuk menduduki peringkat ke-5 secara
global dari segi kecepatan waktu. Dengan
memberlakukan struktur biaya pengurusan
izin-izin mendirikan bangunan yang
berlaku di Jambi, maka seorang pengusaha
hanya perlu membayar biaya sebesar
32% pendapatan per kapita, lebih murah
dibandingkan 141 dari 183 perekonomian di
seluruh dunia.
Namun demikian, dalam hal mendirikan
usaha,
pemberlakuan
praktek-praktek
terpuji yang ada di Indonesia akan tetap
menjadikan negara ini tertinggal jauh dari
100 perekonomian lain di dunia. Hal yang
sama juga dapat dikatakan untuk biaya
pendaftaran properti. Melihat contoh
di luar batas negara Indonesia dengan
mempelajari praktek-praktek terpuji regional
dan internasional dapat membantu untuk
mengurangi kesenjangan antara kota-kota
di Indonesia dan kota-kota yang berada di
jajaran terdepan du dunia untuk indikatorindikator ini.
Negara-negara tetangga—Malaysia; Taiwan,
Cina; Thailand dan Vietnam—telah membentuk
komite kebijakan reformasi (regulatory reform
committees) untuk mengambil langkah-langkah
perubahan kerangka kebijakan yang berlaku
bagi para pelaku usaha. Pemerintah Malaysia,
contohnya, telah membentuk komite reformasi
kebijakan (Pemudah)12 yang bertanggungjawab
langsung kepada perdana menteri, yang
beranggotakan pejabat-pejabat pemerintah
dan sektor swasta. Hal ini merupakan contoh
kemitraan pemerintah dan swasta yang baik
dan membantu untuk memberikan masukan
dan melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan agenda reformasi iklim usaha
nasional.
Kegiatan pengukuran seperti Doing Business
memberikan inspirasi bagi pemerintah untuk
melakukan perbaikan terhadap kebijakankebijakan
usahanya.
Doing
Business
mengidentifikasi tantangan-tantangan yang
mungkin akan timbul di kemudian hari
dan tempat-tempat dimana para pembuat
kebijakan dapat menemukan praktek-praktek
terpuji yang dapat menjadi rujukan. Kajian
di tingkat daerah yang memperbandingkan
kota-kota di negara yang sama dapat
menjadi aspek pendorong reformasi yang
5
6
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
kuat,
karena
pemerintah-pemerintah
daerah mengalami kesulitan menjelaskan
mengapa tingkat kemudahan berusaha di
kota mereka lebih sulit dibandingkan dengan
kota-kota tetangga mereka. Kabar baik yang
disampaikan oleh Doing Business adalah
pemberlakuan kerangka hukum nasional
yang sama memudahkan terselenggaranya
praktek-praktek terpuji setempat yang telah
ada di suatu negara. Pemerintah nasional juga
dapat mempergunakan data Doing Business
untuk memantau efektivitas perwakilanperwakilan institusi mereka di tingkat daerah
dalam melaksanakan kebijakan nasional.
Contoh yang ada di Filipina menegaskan hal
ini. Doing Business di Filipina 2011 menunjukkan
bahwa 65% dari kota-kota yang diukur
untuk kedua kalinya sejak tahun 2008 telah
mengambil langkah-langkah perubahan
positif di sekurang-kurangnya 1 dari 3 topik
yang diukur—mendirikan usaha, pendaftaran
properti dan mengurus izin-izin mendirikan
bangunan.13 Pengalaman dari Kota Davao
menyoroti
bagaimana
pemerintahpemerintah kota yang reformis dapat
mempergunakan indikator-indikator Doing
Business untuk memotivasi dan memastikan
upaya reformasi terus terselenggara secara
berkelanjutan. Kota Davao memberlakukan
kajian tunggal terhadap semua biaya
perizinan usaha di Kantor Kas Kota, sebagai
pengganti
pemberlakuan
persyaratan
untuk mengunjungi institusi-institusi yang
berbeda-beda, dan memperkenankan para
pelaku usaha untuk memulai kegiatan
usaha mereka tanpa harus menunggu
pemeriksaan lapangan dari Kantor Tata Kota
dan Pembangunan Kota (City Planning and
Development Office) atau Biro Perlindungan
Bahaya Kebakaran (Bureau of Fire Protection);
saat ini pemeriksaan-pemeriksaan lapangan
dilakukan setelah usaha berdiri dan
beroperasi. Sebagai hasil dari reformasi
kebijakan usaha ini, Kota Davao berhasil
memotong 7 prosedur, mempercepat
proses pendirian usaha menjadi rata-rata
16 hari. Berkat reformasi tersebut dan
reformasi-reformasi lainnya, Kota Davao
berhasil menjadi salah satu dari kota-kota
dengan peningkatan kemudahan berusaha
terbaik melalui reformasi kebijakan usahanya
menurut Doing Business di Filipina 2011.
Para pelaku reformasi yang melakukan
langkah-langkah
perubahan
secara
konsisten memiliki agenda jangka panjang
dan tidak berhenti untuk terus melangkah
maju. Mereka tetap mempertahankan
fokus dengan menetapkan sasaran-sasaran
tertentu dan secara rutin memantau
kemajuan yang telah dicapai. Perekonomian
yang menduduki jajaran teratas dalam hal
kemudahan berusaha, Singapura, melakukan
reformasi usaha setiap tahunnya. Para
pembuat kebijakan lainnya—seperti Badan
Penasihat Beban Administratif Belanda
(Dutch Advisory Board on Administrative
Burden/Actal) dan Better Regulation
Executive di Kerajaan Inggris—tidak hanya
secara rutin melakukan kajian terhadap
peraturan-peraturan yang berlaku, namun
mereka juga memperhatikan alur dari
peraturan-peraturan baru. Di Kerajaan
Inggris, program yang diselenggarakan
antara tahun 2005 hingga 2010 mengurangi
25% dari beban para pengusaha untuk
mematuhi ketentuan yang berlaku, menurut
pemerintah.14 Hal tersebut bermuara pada
penghematan biaya yang harus dikeluarkan
oleh pengusaha hingga £3.5 milyar. Salah
satu inisiatif baru yang akan diselenggarakan
adalah inisiatif yang sedang dilakukan oleh
Pemerintah Inggris untuk memberlakukan
sistem “satu masuk, satu keluar” (one in,
one out) dan Tantangan Birokrasi (Red Tape
Challenge).15
Hasil terbaik diperoleh dari pelaksanaan
reformasi-reformasi usaha kumulatif yang
dilakukan dalam berbagai bidang. Kerjasama
antar lembaga-lembaga penyelenggara
kebijakan yang berbeda-beda, baik di tingkat
daerah dan nasional, perlu dilakukan untuk
memastikan terselenggaranya reformasi
dengan cakupan yang luas. Kemauan dan visi
politik dari para pihak pendorong reformasi—
baik apakah pihak pendorong reformasi
tersebut berkedudukan sebagai presiden,
menteri, atau walikota—merupakan kunci
dari keberhasilan reformasi. Terlebih lagi,
para pelaku reformasi yang melakukan
langkah-langkah perubahan secara konsisten
memastikan bahwa semua pihak dapat
menikmati hasil dari reformasi—dengan
melibatkan semua pelaku yang terkait dan
melembagakan upaya reformasi tersebut.
NOTES
1. International Monetary Fund. 2010.
“Indonesia: 2010 Article IV Consultation.”
IMF Country Report No. 10/284.
2. World Bank. Enterprise Surveys. Profil
Indonesia (Indonesia Country Profile). 2009.
Tersedia di http://www.enterprisesurveys.
org.
3. Ibid.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2010–2014 (RPJMN 2010–2014)
merupakan fase kedua dari tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005–2025 (RPJPN 2005–2025).
5. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia tersedia
di http://iwapi-pusat.org/home.
6. Sistem komputerisasi pertamakali diperke-
nalkan pada tahun 2001, namun terhenti
pada pertengahan tahun 2009 karena sengketa hukum antara pemerintah Indonesia
dan pihak pemasok teknologi. Pada tahun
2010, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Indonesia membuka kembali akses
ke sistem komputerisasi tersebut.
7. UU No. 28 Tahun 2009.
8. UU No. 28 Tahun 2009, pasal 87 (4).
9. 11 kota ini adalah: Balikpapan, Banda Aceh,
Denpasar, Jakarta, Makassar, Palembang,
Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Surakarta
dan Yogyakarta. Bandung melaksanakan
peraturan ini, namun nilai obyek pajak tidak
kena pajak tetap sama sebagaimana yang
berlaku pada tahun 2010, yaitu Rp. 60 juta.
10. Jakarta menaikkan nilai obyek pajak tidak
kena pajak menjadi Rp. 80 juta ($ 7,689)
dan Surabaya menjadi Rp. 75 juta ($ 7,208).
11. Australia; Brunei Darussalam; Kanada; Cili;
Cina; Hong Kong SAR, Cina; Indonesia;
Jepang; Republik Korea; Malaysia; Meksiko;
Selandia Baru; Papua Nugini; Peru; Filipina;
Federasi Rusia; Singapura; Taiwan, Cina;
Thailand; Amerika Serikat; Vietnam.
12. Online di http://www.pemudah.gov.my.
13. Bank Dunia. 2010. Doing Business in the
Philippines 2011. Washington, DC: Grup Bank
Dunia.
14. Sembilan belas departemen Kerajaan Inggris
turut berpartisipasi dalam program tersebut,
yang dimulai dengan pelaksanaan kegiatan
kuantifikasi yang ekstensif pada musim
panas tahun 2005. Pada bulan Mei 2010
sasaran telah tercapai: total pengurangan
biaya bagi kalangan usaha sebesar £3.5
milyar. Berdasarkan pengalaman ini, sasaran
baru ditetapkan untuk mengurangi lebih
lanjut biaya kebijakan yang berlaku sebesar
£6.5 milyar selambat-lambatnya pada tahun
2015. Tersedia di http://www.bis.gov.uk.
15. Bank Dunia. 2011. Doing Business 2012:
Doing Business in a More Transparent World.
Washington, DC: Grup Bank Dunia.
7
Mengenai Doing Business
dan Doing Business di
Indonesia 2012
Sektor swasta yang dinamis—dimana
badan-badan usaha melakukan kegiatan
investasi, penciptaan lapangan kerja dan
peningkatan produktivitas – mendorong
pertumbuhan dan memberikan peluang yang
lebih bagi kalangan yang kurang mampu.
Untuk mengembangkan sektor swasta yang
dinamis tersebut, pemerintah di seluruh dunia
telah mengambil langkah-langkah reformasi
di berbagai bidang, termasuk programprogram liberalisasi harga dan stabilisasi
kondisi makroekonomi. Namun demikian,
para pemerintah yang berkomitmen untuk
menjaga stabilitas perekonomian di negara
mereka dan meningkatkan peluang bagi para
warga negaranya cenderung untuk lebih
terfokus pada upaya-upaya untuk menjaga
stabilitas kondisi makroekonomi di negara
mereka. Mereka juga memusatkan perhatian
pada hukum, peraturan dan pengaturan
kelembagaan yang mendukung kegiatan
perekonomian yang berlangsung secara
rutin.
Namun demikian, hingga 10 tahun yang
lalu belum tersedia rangkaian indikator
global untuk memantau faktor-faktor
mikro ekonomi tersebut dan menganalisa
relevansinya. Upaya perdana yang dilakukan
pada tahun 1980-an didasarkan pada
data-data yang berlandaskan persepsi
dari survei-survei yang dilakukan terhadap
tenaga ahli atau pelaku usaha yang merekam
pengalaman para pelaku usaha dan seringkali
merupakan pengalaman yang cukup dialami
sekali oleh para pelaku usaha tersebut. Hasil
survei-survei tersebut berguna sebagai tolak
ukur kondisi perekonomian dan kebijakan.
Namun hanya sejumlah kecil survei persepsi
yang menyajikan indikator-indikator dengan
cakupan global dan data yang diperbaharui
setiap tahunnya.
Proyek Doing Business menggunakan
pendekatan yang berbeda dari survei-survei
persepsi. Proyek ini mengkaji usaha-usaha
dalam negeri, pada pokoknya usaha
dengan skala kecil dan menengah dan
mengukur peraturan-peraturan yang berlaku
terhadap mereka sepanjang siklus hidup
usaha mereka. Kasus studi terstandarisasi
yang dipergunakan menyajikan indikatorindikator kuantitatif untuk peraturan usaha
yang dapat diperbandingkan terhadap 183
perekonomian dan dari waktu ke waktu.
Pendekatan ini melengkapi data yang
dihasilkan oleh survei-survei persepsi dalam
mengeksplorasi kendala-kendala utama
yang dihadapi oleh para pelaku usaha,
sebagaimana dialami oleh para pelaku usaha
tersebut dan sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan-peraturan yang berlaku terhadap
mereka.
Aturan-aturan dan kebijakan berada
dibawah kendali langsung dari para pembuat
kebijakan dan para pembuat kebijakan yang
berniat untuk merubah pengalaman dan
perilaku dari para pelaku usaha seringkali
akan memulai langkah perubahan dengan
merubah peraturan dan kebijakan yang
berlaku terhadap para pelaku usaha
tersebut. Doing Business tidak hanya sekedar
mengidentifikasi adanya permasalahan,
namun juga menunjuk peraturan atau
prosedur tertentu yang ditetapkan oleh
peraturan yang berlaku yang berpeluang
untuk direformasi. Dan ukuran-ukuran
kuantitatif yang dipergunakan oleh Doing
Business terhadap peraturan yang mengatur
kegiatan usaha juga memungkinkan
dilakukannya penelitian mengenai dampak
peraturan-peraturan tertentu terhadap
perilaku para pelaku usaha dan dampak
ekonomis yang dihasilkan.
Laporan Doing Business pertama, yang
diterbitkan pada tahun 2003, meliputi 5
rangkaian indikator di 133 perekonomian.
Laporan tahun ini meliputi 11 rangkaian
indikator di 183 perekonomian. Sepuluh
topik diikutsertakan dalam pemeringkatan
kemudahan berusaha secara keseluruhan.
Proyek ini telah memperoleh masukan
dari pemerintah, kalangan akademisi,
praktisi dan para peninjau.1 Proyek ini tetap
mempertahankan tujuan awalnya: untuk
menyajikan landasan yang obyektif guna
meningkatkan pemahaman dan mendorong
terciptanya lingkungan kebijakan yang lebih
baik bagi para pelaku usaha.
HAL-HAL YANG TERCAKUP
DALAM DOING BUSINESS DI
INDONESIA 2012
Doing Business di Indonesia 2012 menyajikan
ukuran kuantitatif terhadap kebijakankebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk
3 indikator Doing Business: mendirikan usaha,
mengurus izin-izin mendirikan bangunan,
dan pendaftaran properti—yang berlaku
terhadap usaha skala kecil dan menengah
dalam negeri.
Pemikiran yang melandasi Doing Business
adalah bahwa kegiatan ekonomi perlu
didukung oleh kebijakan yang baik. Hal-hal
tersebut mencakup aturan-aturan yang
menciptakan hak atas properti yang jelas, dan
aturan-aturan yang menyebabkan interaksi
ekonomi menjadi lebih mudah diprediksi.
Tujuannya adalah: untuk mendorong
perancangan kebijakan-kebijakan yang
efisien dalam penyelenggaraannya, yang
mudah diakses bagi semua pihak yang
perlu mempergunakannya, dan mudah
untuk dilaksanakan. Sebagaimana mestinya,
sejumlah indikator Doing Business juga
memberikan skor yang lebih tinggi bagi
negara yang memberlakukan lebih banyak
8
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
peraturan, contohnya berkenaan dengan
ketentuan pengungkapan informasi yang
lebih tegas untuk transaksi-transaksi dengan
pihak yang terkait. Beberapa indikator lain
memberikan skor yang lebih tinggi untuk
negara-negara yang mengambil langkahlangkah penyederhanaan dalam pelaksanaan
kebijakan, seperti dalam hal proses formal
pendirian usaha melalui penyelenggaraan
pelayanan terpadu satu pintu.
Doing Business di Indonesia 2012 meliputi 2
jenis data. Yang pertama adalah data yang
diperoleh dari kajian terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Yang
kedua adalah indikator waktu dan gerakan
(time dan motion) yang mengukur efisiensi
dan tingkat kerumitan upaya untuk mencapai
sasaran kebijakan (seperti pemberian status
hukum bagi sebuah usaha). Dalam indikator
waktu dan gerakan tersebut, perkiraan biaya
direkam berdasarkan daftar biaya resmi,
apabila hal tersebut dapat diberlakukan.
Proses yang ditetapkan oleh peraturan yang
berlaku seperti proses pendirian usaha atau
pendaftaran properti diuraikan menjadi
langkah dan prosedur yang terinci secara
jelas. Dalam hal ini, metode pengukuran yang
dipergunakan oleh Doing Business dilandasi
pada karya terobosan Hernando de Soto
yang menerapkan pendekatan waktu dan
gerakan, pendekatan mana dipergunakan
pertama kali oleh Frederick Taylor untuk
melakukan perubahan radikal terhadap
proses kegiatan produksi kendaraan Ford
Model T. De Soto menggunakan pendekatan
tersebut pada tahun 1980-an untuk
menunjukkan hambatan-hambatan yang
dihadapi dalam mendirikan pabrik garmen di
daerah pinggiran kota Lima, Peru.2
HAL-HAL YANG TIDAK TERCAKUP
DALAM DOING BUSINESS DI
INDONESIA 2012
Dalam menafsirkan data, selain perlu
untuk mengetahui hal-hal yang dicakup
oleh Doing Business di Indonesia 2012, sama
pentingnya untuk mengetahui hal-hal yang
tidak tercakup dalam laporan ini—untuk
memahami batasan-batasan yang ada
dalam menafsirkan data yang tersaji dalam
laporan ini.
Keterbatasan ruang lingkup
Doing Business di Indonesia 2012 terfokus
pada tiga topik, dengan sasaran khusus
untuk mengukur kebijakan dan birokrasi
yang terkait dengan siklus hidup perusahaan
dalam negeri skala kecil hingga menengah.
Selaras dengan hal tersebut:
Laporan Doing Business di Indonesia 2012
tidak mengukur seluruh 11 indikator yang
tercakup dalam laporan Doing Business versi
global. Laporan ini hanya mencakup 3 area
peraturan bidang usaha yang berada di
bawah wewenang pemerintah daerah dan
di mana terdapat perbedaan antara praktek
yang dilakukan di satu daerah dengan
daerah yang lainnya—pendirian usaha,
pengurusan izin-izin mendirikan bangunan,
dan pendaftaran properti.
Doing Business di Indonesia 2012 tidak
mengukur semua aspek dari lingkungan
usaha yang dipandang penting bagi
perusahaan atau investor—atau semua
faktor yang mempengaruhi daya saing.
Laporan ini, sebagai contoh, tidak mengukur
keamanan, stabilitas makro ekonomi,
korupsi, keterampilan tenaga kerja dalam
populasi, kekuatan mendasar yang dimiliki
oleh lembaga-lembaga atau mutu dari
prasarana yang ada. Laporan ini juga tidak
berfokus pada peraturan-peraturan yang
secara khusus mengatur penanaman modal
asing.
Doing Business di Indonesia 2012 tidak
mencakup semua peraturan atau semua
sasaran yang ingin dicapai melalui
keberadaan peraturan, di kota manapun.
Seiring dengan kemajuan di bidang ekonomi
dan teknologi, semakin banyak kegiatan
ekonomi yang diatur oleh peraturan yang
berlaku. Sebagai contoh, pada saat ini
peraturan perundang-undangan di UniEropa (acquis) telah berkembang hingga
mencapai jumlah 14.500 kumpulan aturan.
Doing Business di Indonesia 2012 hanya
mengukur 3 fase siklus kehidupan melalui
3 rangkaian indikator khusus. Rangkaianrangkaian indikator tersebut tidak hanya
mencakup semua aspek peraturan di bidang
tertentu. Sebagai contoh, indikator untuk
mendirikan usaha tidak mencakup semua
aspek peraturan perundang-undangan
perniagaan.
Didasarkan pada skenario-skenario
contoh kasus yang terstandarisasi
Indikator-indikator yang dianalisa dalam
laporan Doing Business di Indonesia 2012
didasarkan
pada
skenario-skenario
contoh kasus yang terstandarisasi dengan
menggunakan asumsi-asumsi tertentu,
seperti bahwa usaha tersebut terletak di
salah satu dari 20 kota di Indonesia yang
diukur dalam laporan ini. Indikator ekonomi
umumnya mengambil asumsi serupa yang
bersifat membatasi semacam ini. Data
statistik untuk inflasi, contohnya, sering
didasarkan pada harga barang konsumen di
sejumlah daerah perkotaan. Asumsi-asumsi
tersebut memungkinkan Doing Business
untuk memiliki jangkauan global dan
meningkatkan daya pembanding dari datadata yang dihimpun, namun tidak dapat
dielakkan lagi hal-hal tersebut menyebabkan
data yang dihimpun menjadi bersifat umum.
Untuk bidang-bidang yang memiliki
peraturan dengan tingkat kerumitan dan
perbedaan yang sangat tinggi, contoh kasus
terstandarisasi yang dipergunakan untuk
menyusun masing-masing indikator dalam
laporan Doing Business di Indonesia 2012 perlu
didefinisikan dengan lebih seksama. Dalam
kasus dimana penggunaan asumsi bahwa
perusahaan berbentuk perseroan terbatas
relevan untuk dilakukan, maka asumsi
tersebut akan dipergunakan. Pilihan ini
sebagian didasarkan pada elemen empiris:
usaha swasta berbentuk perseroan terbatas
merupakan bentuk usaha yang paling umum
di sebagian besar perekonomian di dunia.
Pilihan tersebut juga mencerminkan salah
satu focus dari Doing Business: memperluas
peluang bagi kewirausahaan. Para investor
akan terdorong untuk memulai kegiatan
usaha sekiranya potensi kerugian mereka
dibatasi hanya hingga sebatas penyertaan
modal mereka.
Fokus pada sektor formal
Dalam penghimpunan data untuk setiap
indikator, Doing Business di Indonesia 2012
mengasumsikan bahwa para pelaku usaha
telah memahami dan mematuhi seluruh
kebijakan yang berlaku. Dalam prakteknya,
para pelaku usaha dapat menghabiskan
waktu yang cukup banyak untuk
memperoleh informasi mengenai kemana
mereka harus pergi dan dokumen-dokumen
TENTANG DOING BUSINESS
apa yang harus diserahkan. Atau mereka
dapat memilih untuk menghindari prosedur
yang dipersyaratkan menurut hukum yang
berlaku—dengan
tidak
mendaftarkan
perusahaan dan para pegawainya sebagai
peserta program jaminan sosial tenaga kerja,
sebagai contohnya.
Area dimana kebijakan yang berlaku
memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi
cenderung memiliki para pelaku usaha di
sektor informal yang lebih besar. Para pelaku
usaha di sektor informal umumnya terpaksa
mengorbankan beberapa hal: usaha-usaha
yang bergerak di sektor informal umumnya
mengalami pertumbuhan yang lebih lambat,
kurang memiliki akses untuk memperoleh
pinjaman dan mempekerjakan pekerja dalam
jumlah yang lebih sedikit—dan para pekerja
mereka tidak memperoleh perlindungan
hukum ketenagakerjaan yang berlaku.3
Menurut kajian yang bersifat spesifik
terhadap negara-negara tertentu, kondisi ini
bahkan bisa lebih parah bagi usaha-usaha
yang dimiliki oleh perempuan.4 Badan-badan
usaha di sektor informal juga cenderung tidak
membayar pajak. Doing Business mengukur
serangkaian faktor yang membantu
menjelaskan
sebab-sebab
lahirnya
informalitas dan memberikan wawasan bagi
para pembuat kebijakan mengenai peluangpeluang reformasi yang dapat mereka ambil.
Untuk memperoleh pemahaman yang lebih
mendalam mengenai lingkungan usaha pada
umumnya, dan wawasan yang lebih luas
mengenai tantangan-tantangan kebijakan
yang ada memerlukan paduan wawasan
yang ditawarkan oleh Doing Business dengan
data dari sumber-sumber lain seperti Surveisurvei Pengusaha (Enterprise Surveys) Bank
Dunia.5
MENGAPA HAL TERSEBUT
DIJADIKAN FOKUS Doing Business berfungsi sebagai semacam
pengukur kadar kolesterol untuk lingkungan
kebijakan bagi para pelaku usaha dalam
negeri. Ukuran kadar kolesterol tidak
memberikan informasi yang menyeluruh
mengenai kondisi kesehatan seseorang.
Namun demikian, alat penguji tersebut
memberikan informasi penting mengenai
kesehatan kita, dan mendorong kita untuk
waspada dan mengubah perilaku kita tidak
hanya agar kadar kolesterol kita mengalami
perbaikan, namun juga kesehatan kita secara
keseluruhan.
Satu cara untuk menguji apakah Doing
Business mewakili lingkungan kebijakan yang
lebih luas dan daya saing adalah dengan
memperhatikan korelasi antara peringkat
Doing Business dan tolok ukur perekonomian
terkemuka lainnya. Rangkaian indikator
yang paling mendekati rangkaian indikator
yang diukur oleh Doing Business adalah
rangkaian indikator kebijakan pasar produk
(product market regulation) yang disusun
oleh Organization for Economic Co-operation
and Development (Organisasi Kerjasama dan
Pembangunan Ekonomi / OECD). Indikatorindikator ini dirancang untuk membantu
mengkaji sejauh mana kebijakan usaha
mendorong atau menghambat daya saing.
Indikator-indikator tersebut mencakup
ukuran ruang lingkup pengendalian harga
(price controls), sistem perizinan, tingkat
kesederhanaan aturan dan prosedur yang
berlaku, beban administratif dan hambatan
hukum dan peraturan, frekuensi terjadinya
diskriminasi
dalam
penyelenggaraan
prosedur, dan tingkat kendali yang
diberlakukan oleh pemerintah terhadap
badan-badan usaha. Pemeringkatan dari
indikator-indikator ini – bagi 39 negara
yang dicakup, beberapa dari mereka
merupakan negara besar berkembang
memiliki keterkaitan yang erat dengan
pemeringkatan dari indikator-indikator
dalam hal kemudahan berusaha (dengan
tingkat korelasi sebesar 0.72).
Secara serupa, terdapat korelasi yang tinggi
(0.82) antara pemeringkatan dalam hal
kemudahan berusaha dan pemeringkatan
dalam Indeks Daya Saing Global (Global
Competitiveness Index) dari World Economic
Forum, dengan ukuran dan daya cakup lebih
luas yang merekam faktor-faktor seperti
stabilitas kondisi makroekonomi, aspekaspek sumber daya manusia, kelayakan
institusi publik dan kecanggihan komunitas
usaha. Perekonomian-perekonomian yang
berprestasi baik dalam indikator Doing
Business cenderung berprestasi baik dalam
indikator kebijakan pasar OECD dan Indeks
Daya Saing Global (Global Competitiveness
Index) dan sebaliknya.6
Pertanyaan yang lebih besar disini adalah
apakah permasalahan yang menjadi
fokus Doing Business berkontribusi pada
upaya pembangunan dan pemberantasan
kemiskinan. Studi Bank Dunia Voices of
the Poor (Suara-suara Rakyat Miskin)
mengajukan pertanyaan kepada 60.000
kaum miskin di seluruh dunia mengenai hal
apa yang menurut mereka dapat membantu
mereka keluar dari jerat kemiskinan.7
Jawaban mereka jelas: pria dan wanita
sama-sama menggantungkan harapan
mereka pada pendapatan yang mereka
peroleh dari wirausaha yang mereka kelola
atau upah yang diperoleh dari pekerjaan
mereka. Upaya untuk membuka peluang
bagi pertumbuhan – dan memastikan bahwa
rakyat miskin dapat turut menikmati manfaat
dari pertumbuhan tersebut – membutuhkan
lingkungan dimana para pelaku usaha
baru yang memiliki semangat dan ide-ide
bagus, terlepas dari jenis kelamin atau suku
mereka, dapat memulai kegiatan usaha dan
di area dimana perusahaan yang baik dapat
berinvestasi dan berkembang, menciptakan
lebih banyak lapangan pekerjaan.
Usaha kecil dan menengah merupakan
penggerak utama persaingan, pertumbuhan
dan penciptaan lapangan pekerjaan, terutama
di negara-negara berkembang. Namun di
negara-negara tersebut, hingga 80% dari
kegiatan ekonomi yang ada bergerak di
sektor informal. Birokrasi dan peraturan yang
berlebihan dapat menghalangi pergerakan
usaha-usaha tersebut untuk masuk ke
sektor formal. Bahkan usaha-usaha yang
menjalankan kegiatannya di sektor formal
mungkin tidak memiliki akses yang setara
terhadap aturan dan peraturan yang bersifat
transparan dan mempengaruhi daya
saing mereka, kemampuan mereka untuk
berinovasi dan berkembang.
Di tempat dimana peraturan yang ada
bersifat berbelit-belit dan daya saing
terbatas, kesuksesan suatu usaha cenderung
bergantung pada siapa yang anda kenal
dibandingkan dengan apa yang dapat
anda dapat lakukan. Namun sebaliknya, di
tempat dimana peraturan yang ada bersifat
transparan, efisien, dan terselenggara
dengan sederhana, para calon pengusaha
dapat dengan mudah, terlepas dari koneksi
yang mereka miliki, menjalankan usaha
9
10
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
dalam koridor hukum yang berlaku serta
memanfaatkan
peluang-peluang
yang
ada dan untuk memperoleh perlindungan
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karenanya dalam konteks ini, Doing
Business menghargai keberadaan peraturan
yang baik sebagai kunci yang memungkinkan
semua pihak untuk turut menikmati manfaat
dari kebijakan-kebijakan yang ada. Doing
Business juga menyajikan landasan untuk
mengkaji dampak dari peraturan yang
berlaku berikut dengan penerapannya.
Sebagai contoh, Doing Business 2004
menemukan bahwa proses penegakan hak
dan kewajiban kontraktuil yang lebih cepat
terkait erat dengan persepsi keadilan yang
lebih baik – menyiratkan bahwa keadilan
yang tertunda merupakan keadilan yang
dipungkiri.8
DOING BUSINESS DI INDONESIA
2012 SEBAGAI INSTRUMEN
PEMBANDING
Dalam merekam sejumlah dimensi penting
dalam rezim kebijakan, Doing Business di
Indonesia 2012 dapat digunakan sebagai
tolok ukur. Setiap tolok ukur – bagi orang
perorangan, perusahaan, atau perekonomian
– perlu bersifat memihak: tolok ukur tersebut
akan berlaku secara sah dan berguna apabila
dapat membantu untuk mempertajam
penilaian, dan kurang berguna sekiranya
tolok ukur itu sendiri dipandang mewakili
suatu penilaian.
untuk sejumlah indikator, dan beberapa kota
lain yang telah menikmati pertumbuhan
pesat atau menarik investasi masuk dalam
jumlah besar dapat menduduki jajaran
peringkat yang lebih rendah dibandingkan
kota-kota lain yang sekilas nampak kurang
dinamis.
Namun bagi pemerintah-pemerintah daerah
yang reformis, tingkat perbaikan kebijakan
usaha bagi para pelaku wirausaha di daerah
mereka dipandang merupakan hal yang
lebih penting dibandingkan kedudukan
relatif daerah mereka dalam pemeringkatan
tersebut. Seiring dengan perkembangan
daerah
perkotaan,
kota-kota
akan
memperkuat dan menambah peraturan guna
melindungi investor dan hak atas properti.
Sementara itu, mereka juga menemukan
cara-cara yang lebih efisien untuk
menyelenggarakan
peraturan-peraturan
yang ada dan meniadakan kebijakan yang
dipandang sudah tidak diperlukan lagi.
Salah satu temuan dari laporan Doing
Business: negara-negara yang dinamis dan
berkembang mengambil langkah-langkah
perubahan secara berkelanjutan dan
memutakhirkan kebijakan yang berlaku
serta cara peraturan-peraturan yang ada
dilaksanakan, sementara itu banyak negaranegara miskin masih mempertahankan
sistem-sistem pengaturan yang berlaku
sejak akhir tahun 1800-an.
DAMPAK PERATURAN USAHA
MENURUT HASIL PENELITIAN
Doing Business di Indonesia 2012 menyajikan
2 penafsiran terhadap data yang terhimpun:
sajian dalam bentuk indikator-indikator
“mutlak” bagi setiap kota untuk masingmasing 3 topik kebijakan yang dibahas, dan
sajian dalam bentuk pemeringkatan kotakota berdasarkan masing-masing indikator.
Perlu dilakukan penilaian dalam menafsirkan
hasil-hasil pengukuran tersebut untuk
masing-masing kota dan dalam menentukan
jalur reformasi yang dipandang layak untuk
dilaksanakan serta layak secara politis.
Data Doing Business yang telah terhimpun
selama sembilan tahun terakhir, bersama
dengan rangkaian data lainnya, telah
memungkinkan berkembangnya kajian
mengenai bagaimana peraturan usaha di
bidang-bidang tertentu – dan reformasi
kebijakan di bidang-bidang tersebut – terkait
dengan pencapaian dampak sosial dan
ekonomi yang diinginkan. Sekitar 875 naskah
telah diterbitkan dalam jurnal akademis
dengan memperoleh masukan dari kalangan
akademisi lainnya, dan sekitar 2.332 makalah
tersedia di Google Scholar.9
Kajian terhadap peringkat-peringkat Doing
Business yang dilakukan secara terpisah
dapat memunculkan hasil-hasil yang tidak
terduga. Beberapa kota dapat, secara tidak
terduga, menduduki jajaran peringkat teratas
Banyak kajian yang telah dilakukan untuk
mengeksplorasi keterkaitan antara reformasi
kebijakan
tersebut
dengan
dampak
mikroekonomi, seperti pertumbuhan usaha
baru dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Penelitian yang dilakukan akhir-akhir ini
terfokus untuk mempelajari bagaimana
kebijakan usaha mempengaruhi perilaku para
pelaku usaha dengan memberikan insentif
(atau disinsentif) untuk mendaftarkan dan
menjalankan usahanya di sektor formal,
untuk menciptakan lapangan pekerjaan,
untuk berinovasi dan meningkatkan
produktivitas.10 Berbagai kajian juga telah
dilakukan untuk menelaah peran pengadilan,
biro kredit, dan hukum kepailitan dan jaminan
dalam memberikan insentif bagi para
kreditur dan investor untuk meningkatkan
akses guna memperoleh pinjaman. Literatur
ini telah menghasilkan serangkaian temuan.
Biaya pendaftaran usaha yang lebih rendah
mendorong kewirausahaan dan meningkatkan
produktivitas
usaha.
Perekonomian
dimana proses pendaftaran usaha dapat
dirampungkan dalam waktu yang lebih
singkat memiliki tingkat kepadatan usaha
yang lebih tinggi.11 Di perekonomianperekonomian dimana proses pendaftaran
usaha dapat dirampungkan dalam waktu
yang lebih singkat, lebih banyak usaha baru
yang terdaftar yang bergerak di sektorsektor industri dengan potensi pertumbuhan
yang tertinggi, seperti perekonomianperekonomian yang telah mengalami
pergeseran ekspansif dalam tuntutan global
atau teknologi.12 Reformasi-reformasi yang
meningkatkan kemudahan untuk mendirikan
usaha
cenderung
memiliki
dampak
positif yang nyata terhadap investasi di
industri pasar produk seperti transportasi,
komunikasi dan utilitas, yang seringkali
memperoleh perlindungan dari persaingan
usaha.13 Selain itu juga terdapat bukti bahwa
peraturan pendirian usaha yang lebih efisien
mendorong peningkatan produktivitas usaha
dan kinerja makroekonomi.14
Proses pendaftaran usaha yang lebih sederhana
berkontribusi terhadap penciptaan lapangan
pekerjaan yang lebih luas di sektor formal.
Ditemukan bahwa pengurangan biaya
pendirian usaha untuk usaha-usaha baru
berdampak pada pertumbuhan tingkat
serapan pendidikan, tingkat penciptaan
lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja
terdidik dan tingkat produktivitas rata-rata
yang lebih tinggi karena badan-badan usaha
baru seringkali didirikan oleh tenaga-tenaga
kerja terdidik dengan tingkat keahlian
TENTANG DOING BUSINESS
tinggi.15 Penurunan biaya pendirian usaha
dapat meningkatkan kepastian hukum:
usaha-usaha yang memasuki sektor formal
dapat memperoleh akses ke sistem hukum,
dan menikmati manfaatnya baik bagi diri
mereka sendiri maupun bagi para pelanggan
dan para pemasok mereka.16
Melakukan kajian terhadap dampak reformasi
kebijakan memiliki sejumlah tantangan.
Meski nampak terdapat keterkaitan lintas
negara yang kuat, sulit untuk melakukan
pemilahan terpisah terhadap dampak dari
kebijakan-kebijakan tersebut dikarenakan
beragamnya faktor-faktor potensial lain di
masing-masing negara. Pada umumnya,
keterkaitan lintas negara tidak menunjukkan
apakah suatu dampak tertentu disebabkan
oleh keberadaan kebijakan tertentu atau
apakah hal tersebut timbul bersamaan
dengan faktor-faktor lainnya, seperti kondisi
ekonomi yang semakin membaik. Oleh
karenanya, bagaimana kita mengetahui
apakah perbedaan tersebut masih akan
muncul tanpa dilakukannya suatu reformasi
kebijakan tertentu? Sejumlah kajian telah
berhasil menguji hal ini dengan menyelidiki
variasi-variasi dalam suatu perekonomian
yang timbul dari waktu ke waktu. Kajian
lain telah menyelidiki perubahan-perubahan
kebijakan yang hanya mempengaruhi
sejumlah badan usaha atau kelompok.
Beberapa kajian terhadap dampak yang
timbul di negara tertentu menghasilkan
kesimpulan bahwa peraturan pendirian
usaha yang lebih sederhana mendorong
pertumbuhan badan-badan usaha baru:
Di Meksiko, sebuah kajian menemukan bahwa
suatu program yang menyederhanakan
proses perizinan di tingkat kota telah
mendorong peningkatan jumlah pendaftaran
usaha sebesar 5% dan peningkatan upah
tenaga kerja sebesar 2.2%, sementara
persaingan dari badan-badan usaha tersebut
menyebabkan turunnya harga-harga sebesar
0.6% dan pendapatan dari usaha-usaha
yang telah ada sebesar 3.2%.17 Penelitian
lain menemukan bahwa reformasi perizinan
yang sama secara langsung berdampak pada
peningkatan badan-badan usaha yang baru
berdiri sebesar 4% dan bahwa program
tersebut berlangsung lebih efektif di tingkat
kota yang memiliki tingkat korupsi lebih
rendah dan prosedur-prosedur pendaftaran
tambahan dengan
terjangkau.18
biaya
yang
lebih
Di India penghapusan “license raj” (lisensi
raja) yang dilakukan secara progresif
berkontribusi
terhadap
peningkatan
pendaftaran usaha baru sebesar 6%, dan
perusahaan-perusahaan dengan tingkat
produktivitas tinggi yang memasuki
pasar
menikmati
peningkatan
hasil
keluaran (output) nyata yang lebih tinggi
dibandingkan
dengan
perusahaanperusahaan dengan tingkat produktivitas
yang lebih rendah.19 Peraturan pendirian
usaha yang lebih sederhana dan fleksibilitas
pasar tenaga kerja ditemukan saling bersifat
komplementer. Negara-negara dengan
peraturan ketenagakerjaan yang lebih
fleksibel melihat pengurangan jumlah badan
usaha di sektor informal sebesar 25% dan
peningkatan hasil keluaran riil sebesar
17.8% dibandingkan dengan negara-negara
yang memiliki peraturan ketenagakerjaan
yang kurang fleksibel.20 Reformasi perizinan
yang serupa juga berkontribusi terhadap
peningkatan produktivitas rata-rata sebesar
kurang lebih 22% bagi usaha-usaha yang
terdampak oleh reformasi.21
Di Kolombia jumlah badan usaha baru yang
terdaftar meningkat hingga 5.2% setelah
terbentuknya pelayanan terpadu bagi
perizinan usaha.22
Di Portugal penyelenggaraan pelayanan
terpadu bagi perizinan usaha berkontribusi
terhadap peningkatan pendaftaran usaha
baru dan 7 pekerjaan baru bagi setiap
100.000 penduduk dibandingkan dengan
perekonomian-perekonomian yang tidak
menyelenggarakan reformasi.23
Iklim kebijakan usaha yang kondusif
berkontribusi terhadap kinerja perdagangan
yang lebih kuat. Upaya-upaya untuk
menyederhanakan lingkungan kelembagaan
bagi kegiatan perdagangan (seperti
peningkatan efisiensi kepabeanan) telah
terbukti memiliki dampak positif terhadap
volume kegiatan perdagangan.24 Satu kajian
menemukan bahwa lingkungan perdagangan
yang tidak efisien merupakan salah satu faktor
kunci dari buruknya kinerja perdagangan
di negara-negara Sub-Sahara Afrika.25
Secara serupa, kajian lain mengidentifikasi
kemampuan pemerintah untuk menyusun
dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dan
peraturan-peraturan baik yang mendorong
pengembangan sektor swasta, efisiensi
kepabeanan, kualitas infrastruktur dan akses
ke pendanaan sebagai faktor-faktor penting
dalam peningkatan kinerja perdagangan.26
Kajian yang sama menemukan bahwa
perekonomian-perekonomian
dengan
akses ke pasar asing yang lebih terbatas
memperoleh
lebih
banyak
manfaat
dari perbaikan-perbaikan iklim usaha
dibandingkan
dengan
perekonomianperekonomian dengan akses yang lebih baik.
Penelitian juga menunjukkan bahwa
kemampuan suatu negara untuk menegakkan
hak-hak
dan
kewajiban
kontraktuil
merupakan faktor penentu yang penting
dari keunggulan komparatif negara tersebut
dalam perekonomian global: di antara
negara-negara yang sebanding, negaranegara dengan kemampuan penegakkan
hak-hak dan kewajiban kontraktuil yang baik
cenderung menghasilkan dan mengekspor
lebih banyak produk-produk dengan
kekhususan (customized) dibandingkan
dengan negara-negara dengan kemampuan
penegakkan hak-hak dan kewajiban
kontraktuil yang buruk.27 Kajian lain
menunjukkan bahwa di kebanyakan negaranegara berkembang produksi hasil keluaran
yang bermutu tinggi merupakan prasyarat
bagi badan-badan usaha untuk menjadi
eksportir: reformasi-reformasi kelembagaan
yang menurunkan biaya produksi hasil
keluaran yang bermutu tinggi tersebut
meningkatkan dampak positif yang dapat
dihasilkan oleh kemudahan-kemudahan yang
ada untuk melakukan kegiatan perdagangan
terhadap
pendapatan.28
Penelitian
menunjukkan bahwa peniadaan hambatanhambatan terhadap kegiatan perdagangan
perlu disertai oleh reformasi-reformasi lain,
seperti meningkatkan fleksibilitas pasarpasar tenaga kerja, untuk meningkatkan
produktivitas dan pertumbuhan.29
Peraturan dan kelembagaan yang membentuk
bagian dari infrastruktur pasar keuangan—
termasuk pengadilan, sistem informasi kredit,
dan jaminan, kreditur dan hukum kepailitan—
memainkan peranan dalam meningkatkan
kemudahan untuk mengakses pinjaman. Surveisurvei perusahaan (Enterprise survey) yang
dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan
11
12
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
KOTAK 1 Bagaimana negara-negara
menggunakan Doing Business dalam
program-program reformasi kebijakan
Untuk memastikan terselenggaranya koordinasi yang baik antara institusi, perekonomian seperti Kolombia, Rwanda dan Sierra
Leone telah membentuk komite reformasi
kebijakan yang bertanggungjawab langsung
kepada presiden dan menggunakan indikator
Doing Business sebagai salah satu sumber masukan bagi program-program perbaikan iklim
usaha mereka. Lebih dari 20 perekonomian
telah membentuk komite serupa di tingkat
menteri. Termasuk dalam perekonomianperekonomian ini adalah India, Malaysia,
Taiwan (Cina) dan Vietnam di kawasan Asia
Timur dan Selatan; Republik Mesir, Moroko,
Arab Saudi, Republik Siria, Uni Emirat Arab
dan Republik Yemen di Timur Tengah dan
Afrika Utara; Georgia, Kazakhstan, Republik
Kyrgyz, Moldova dan Tajikistan di kawasan
Eropa Timur dan Asia Tengah; Kenya, Liberia,
Malawi dan Zambia di kawasan Sub-Sahara
Afrika; dan Guatemala, Meksiko dan Peru di
Amerika Latin. Pemerintah telah melaporkan
lebih dari 300 reformasi kebijakan yang telah
terinspirasi oleh Doing Business sejak 2003.
bahwa akses terhadap pinjaman merupakan
kendala utama yang dihadapi oleh usahausaha di seluruh dunia.30 Sistem informasi
kredit yang baik dan hukum jaminan yang
kuat dapat mengurangi kendala-kendala
dalam mengakses pendanaan. Analisa di 12
negara-negara transisi menemukan bahwa
reformasi-reformasi yang memperkuat
hukum jaminan meningkatkan rata-rata
pasokan pinjaman bank hingga 13.7%.31 Hakhak kreditur dan keberadaan kantor-kantor
pendaftaran kredit, baik publik maupun
swasta, terkait dengan rasio pinjaman
swasta terhadap PDB yang lebih tinggi32
dan pembagian informasi yang lebih tinggi
antar biro-biro kredit dikaitkan dengan
kemampuan bank untuk menghasilkan laba
yang lebih tinggi dan risiko bank yang lebih
rendah.33
Penelitian yang terfokus pada negara
tertentu mengkaji dampak upaya pemulihan
hutang yang efisien dan proses penutupan
usaha dalam penentuan persyaratanpersyaratan untuk memperoleh pinjaman
dan dalam memastikan bahwa usaha-usaha
yang kurang produktif direstrukturisasi atau
keluar dari pasar:
Pendirian dewan-dewan pemulihan hutang
khusus di India mempercepat proses
penyelesaian
klaim-klaim
pemulihan
hutang dan memungkinkan para kreditur
untuk menyita lebih banyak jaminan untuk
kredit-kredit yang dinyatakan telah gagal
bayar. Pendirian dewan khusus tersebut juga
meningkatkan probabilitas pengembalian
pembayaran hingga 28% dan menurunkan
tarif suku bunga pinjaman sebesar 1–2
persen.34
Setelah
terselenggaranya
reformasi
kepailitan di Brazil pada tahun 2005 yang,
antara lain, meningkatkan perlindungan bagi
para kreditur, biaya hutang turun hingga 22%
dan tingkat pinjaman secara keseluruhan
meningkat hingga 39%.35
Pemberlakuan
rezim-rezim
kepailitan
yang lebih baik dan menyederhanakan
mekanisme untuk reorganisasi hutang
mengurangi jumlah likuidasi hingga 8.4% di
Belgia dan hingga 13.6% di Kolombia dengan
lebih banyak perusahaan-perusahaan yang
memiliki kemampuan untuk membayar
yang memilih untuk menjalani proses
reorganisasi.36 Di Kolombia hukum yang baru
tersebut memilah perusahaan-perusahaan
yang memiliki kemampuan untuk membayar
hutang dengan perusahaan-perusahaan yang
tidak memiliki kemampuan untuk membayar
hutang, menjadikan perusahaan-perusahaan
yang mengalami kesulitan keuangan namun
masih mampu untuk membayar lebih dapat
bertahan.
BAGAIMANA PEMERINTAH
MENGGUNAKAN DOING BUSINESS
Data kuantitatif dan tolok ukur dapat
mendorong
pembahasan
mengenai
kebijakan, baik dengan mengungkap
tantangan-tantangan yang mungkin akan
timbul di kemudian hari dan mengidentifikasi
tempat-tempat
yang
menawarkan
pengalaman reformasi dan praktek-praktek
terpuji untuk dipelajari oleh para pembuat
kebijakan. Bagi pemerintah, reaksi awal
pada umumnya adalah untuk meragukan
mutu dan relevansi dari data Doing Business.
Namun demikian, diskusi yang berlangsung
umumnya bermuara pada pembahasan yang
lebih mendalam untuk mengkaji relevansi
dari data tersebut dengan ekonomi dan
bidang-bidang dimana reformasi dapat
dilakukan.
Sebagian besar pelaku reformasi memulai
langkah dengan mencari contoh, dan
Doing Business membantu mereka dalam
melakukan hal ini (kotak 1 dan 2). Sebagai
contohnya, Arab Saudi menggunakan
hukum perusahaan Perancis sebagai model
untuk merubah hukum perusahaan mereka.
Kebanyakan negara-negara di Afrika merujuk
pada Mauritius – negara dengan kinerja
terbaik di kawasan tersebut berdasarkan
indikator Doing Business – sebagai sumber
praktek-praktek terpuji dalam hal reformasi
kebijakan
usaha.
Mengutip
ucapan
Luis Guillermo Plata, mantan menteri
perdagangan, industri dan pariwisata
Kolombia,
Hal ini tidak sama seperti proses memasak
kue di mana anda hanya perlu untuk
mengikuti resepnya. Tidak. Kita semua
memiliki perbedaan. Namun kita dapat
memilih hal-hal tertentu, pengalamanpengalaman
penting
tertentu,
dan
menerapkan pelajaran-pelajaran tersebut,
dan melihat bagaimana hal-hal tersebut
bekerja di negara kita.
Dalam sembilan tahun terakhir ini,
pemerintah telah banyak mengambil
langkah-langkah
untuk
mereformasi
kebijakan usaha bagi pengusaha dalam
negeri. Sebagian besar reformasi yang terkait
dengan topik-topik Doing Business dilakukan
sebagai bagian dari program-program
reformasi yang lebih luas yang bertujuan
untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
Dalam
penyusunan
program-program
reformasinya, pemerintah menggunakan
berbagai sumber data dan indikator. Dan
para pelaku perubahan melakukan interaksi
dengan sejumlah pemangku kepentingan
dan kelompok kepentingan yang membantu
untuk mengangkat permasalahan dan
keprihatinan yang penting dalam diskusi
tentang reformasi. Dialog Grup Bank Dunia
dengan pemerintah mengenai iklim usaha
dirancang untuk mendorong penggunaan
data tersebut secara kritis, mempertajam
pengambilan keputusan, menghindari fokus
sempit untuk semata-mata meningkatkan
peringkat dalam Doing Business dan
mendorong terselenggaranya reformasi yang
bersifat menyeluruh untuk memperbaiki iklim
berusaha. Grup Bank Dunia menggunakan
berbagai jenis indikator dan analisis dalam
TENTANG DOING BUSINESS
KOTAK 2 Bagaimana forum-forum ekonomi regional menggunakan Doing Business
Organisasi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) menggunakan Doing Business untuk
mengidentifikasi peluang-peluang reformasi kebijakan, hingga perekonomian unggulan (champion
economies) yang akan membantu negara-negara lain dalam melaksanakan langkah-langkah perbaikan
dan untuk menetapkan sasaran yang terukur. Pada tahun 2009 APEC meluncurkan Rencana Aksi
Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business Action Plan) dengan sasaran untuk mengurangi biaya,
mempercepat dan mempermudah kegiatan usaha hingga 25% di kawasan APEC sebelum tahun
2015.1 Rencana aksi tersebut menetapkan sasaran-sasaran khusus, seperti mempercepat waktu
pendirian usaha hingga 25% dengan mengurangi 1 minggu dari waktu rata-rata untuk menyelesaikan
prosedur pendirian usaha.
Didasarkan pada hasil survei terhadap badan-badan usaha, para pihak perencana mengidentifikasi 5
area prioritas: mendirikan usaha (starting a business), memperoleh pinjaman (getting credit), penegakan
hak dan kewajiban berdasarkan kontrak melalui jalur pengadilan (enforcing contracts), transaksi
perniagaan lintas batas (trading across borders) dan mengurus izin-izin mendirikan bangunan (dealing
with construction permits). Negara-negara APEC kemudian memilih 6 “perekonomian unggulan” untuk
area-area prioritas tersebut: Selandia Baru dan Amerika Serikat (pendirian usaha/starting a business),
Jepang (memperoleh pinjaman/getting credit), Korea (penegakan hak dan kewajiban berdasarkan
kontrak melalui jalur pengadilan/enforcing contracts), Singapura (transaksi perniagaan lintas batas/
trading across borders) dan Hong Kong SAR, Cina (mengurus izin-izin mendirikan bangunan/dealing
with construction permits). Pada tahun 2010 dan 2011, beberapa perekonomian unggulan telah
menyelenggarakan sejumlah lokakarya untuk mengembangkan program-program peningkatan
kapasitas di bidang-bidang yang menjadi keahlian mereka.
1. APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). 2010. “APEC Ease of Doing Business Action Plan (2010-2015).”
http://aimp.apec.org/
dialog kebijakan ini, termasuk Indikator
Pemantauan Kemiskinan Global (Global
Poverty Monitoring Indicator), indikator Kinerja
Logistik (Logistics Performance Indikator)
dan lainnya. Melalui inisiatif keterbukaan
data (open data initiative), seluruh indikator
tersebut dapat diakses oleh public di http://
data.worldbank.org.
METODOLOGI DAN DATA
Doing Business di Indonesia 2012 meliputi
20 kota. Data tersebut didasarkan pada
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku di tingkat pusat dan daerah berikut
dengan persyaratan administratif terkait.
(Untuk penjelasan lebih lanjut tentang
metodologi Doing Business di Indonesia 2012,
lihat Catatan Data).
Sumber-sumber informasi untuk
data
Sebagian besar indikator tersebut didasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Selain itu, sebagian besar indikator
biaya didasarkan pada daftar biaya resmi
yang berlaku. Para responden Doing Business
melengkapi survei tertulis dan memberikan
referensi-referensi
terhadap
hukum,
peraturan dan daftar-daftar biaya yang
berlaku, membantu proses pemeriksaan
data dan jaminan mutu.
Untuk beberapa indikator, bagian dari
komponen biaya (yang tidak didukung
oleh daftar biaya) dan komponen waktu
yang didasarkan pada praktek di lapangan
dan bukan ketentuan yang tertulis. Hal
ini menambahkan elemen yang bersifat
subyektif. Oleh karena itu, Doing Business
melakukan pendekatan dengan menjalin
kerja sama dengan para praktisi atau tenaga
profesional di bidang hukum yang secara
berkala terlibat dalam transaksi-transaksi
tersebut. Mengikuti pendekatan metodologi
standar yang mengukur waktu dan gerakan,
Doing Business menguraikan setiap proses
atau transaksi, seperti pendirian usaha
dan penyelenggaraan kegiatan operasional
usaha secara sah, ke dalam langkah-langkah
yang terpisah untuk memperoleh perkiraan
waktu yang lebih baik. Perkiraan waktu untuk
masing-masing langkah diberikan oleh para
praktisi yang banyak berpengalaman dan
secara rutin melakukan transaksi tersebut.
Pendekatan yang digunakan oleh Doing
Business dalam menghimpun data berbeda
dengan pendekatan yang digunakan dalam
survei-survei yang dilakukan terhadap
perusahaan atau firma, yang merekam
persepsi dan pengalaman yang cukup dialami
sekali oleh perusahaan. Seorang konsultan
hukum perusahaan yang berpengalaman
dalam mendaftarkan 100-150 usaha dalam
satu tahun akan lebih mengenal proses
tersebut dibandingkan dengan pelaku
usaha yang hanya mendaftarkan usahanya
satu kali atau dua kali sepanjang siklus
usahanya. Seorang hakim kepailitan yang
berpengalaman dalam memutus lusinan
perkara dalam satu tahun akan memiliki
wawasan yang lebih luas tentang kepailitan
dibandingkan dengan perusahaan yang
menjalani proses tersebut.
Pengembangan metodologi
Metodologi penghitungan untuk setiap
indikator bersifat transparan, obyektif dan
mudah untuk diulang (replikasi). Para
akademisi terkemuka bekerjasama untuk
mengembangkan indikator-indikator, guna
memastikan ketaatan terhadap prinsipprinsip akademis. Delapan dari makalah
dasar yang melatarbelakangi terbentuknya
indikator-indikator Doing Business telah
diterbitkan dalam jurnal-jurnal ekonomi
terkemuka.
Doing Business menggunakan pendekatan
rata-rata sederhana dalam pembobotan subsub indikator dan penghitungan peringkat.
Pendekatan lain telah dikaji penggunaannya,
termasuk penggunaan komponen-komponen
pokok (principal components) dan komponenkomponen yang tidak terpantau (unobserved
components). Komponen-komponen pokok
dan komponen-komponen yang tidak
terpantau ternyata memunculkan hasil yang
nyaris serupa dengan hasil yang dimunculkan
oleh pendekatan rata-rata sederhana. Ujian
yang dilakukan menunjukkan bahwa setiap
rangkaian indikator memberikan cakupan
yang cukup luas di seluruh topik. Oleh
karenanya, pendekatan rata-rata sederhana
dipergunakan.
Perbaikan terhadap metodologi
Metodologi Doing Business telah mengalami
perbaikan secara berkelanjutan dari waktu ke
waktu. Perubahan-perubahan tersebut pada
umumnya dilakukan sebagai tanggapan
terhadap usulan-usulan yang diajukan oleh
negara-negara. Sesuai dengan metodologi
Doing Business, perubahan-perubahan ini
telah tercermin dalam laporan Doing Business
di Indonesia 2012.
Untuk mendirikan usaha, contohnya,
persyaratan modal minimum dapat
13
14
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
menjadi hambatan bagi calon pelaku usaha.
Pada awalnya, Doing Business mengukur
persyaratan modal minimum terlepas
apakah pemenuhannya harus dilakukan di
muka atau tidak. Di beberapa negara, hanya
sebagian dari modal minimum yang wajib
dibayarkan di muka. Untuk mencerminkan
potensi hambatan untuk mendirikan usaha
yang aktual, pengukuran modal disetor
minimum telah dipergunakan sejak 2004.
Books.
3. Schneider, Friedrich. 2005. “The Informal
Sector in 145 Countries.” Department of
Economics, University Linz.
4. Amin, Mohammad. 2011. “Labor
Productivity, Firm-Size and Gender: The
Case of Informal Firms in Argentina and
Peru.” Enterprise Note 22, Enterprise
Analysis Unit, World Bank Group,
Washington, DC. http://www.enterprisesurveys.org
5. http://www.enterprisesurveys.org
Laporan tahun ini meniadakan prosedurprosedur yang berkaitan dengan perolehan
sambungan tenaga listrik dari indikator
mengurus izin-izin mendirikan bangunan.
Hal ini dilakukan untuk menghindari
penghitungan ganda karena laporan Doing
Business tahun ini menyertakan indikator
ke-11 – Memperoleh Tenaga Listrik (Getting
Electricity).37 Doing Business di Indonesia 2012
telah mencerminkan peniadaan prosedurprosedur yang terkait dengan perolehan
sambungan tenaga listrik dari mengurus
izin-izin mendirikan bangunan agar data
dalam laporan ini dapat dibandingkan secara
internasional.
6. Global Competitiveness Report yang
diterbitkan oleh World Economic Forum
menggunakan sebagian dari rangkaian data
Doing Business terkait dengan topik pendirian
usaha (starting a business), mempekerjakan
pegawai (employing workers), perlindungan
terhadap pemegang saham (protecting
investors) dan akses untuk memperoleh
pinjaman (getting credit) (hak menurut
ketentuan yang berlaku).
7. Narayan, Deepa, Robert Chambers, Meer
Kaul Shah dan Patti Petesh. 2000. Voices of
the Poor: Crying Out for Change. Washington,
DC: World Bank Group.
8. Bank Dunia. 2003. Doing Business in 2004:
Understanding Regulation. Washington, DC:
World Bank Group.
9. Berdasarkan hasil pencarian melalui Google
Penjelasan untuk segala perubahan terhadap
metodologi disajikan dalam bagian catatan
data (data notes) dari laporan ini serta di situs
web Doing Business. Selain itu, runtutan data
dari waktu ke waktu untuk masing-masing
indikator dan kota tersedia di situs web. Situs
web juga menyajikan seluruh rangkaian data
awal yang dipergunakan dalam makalahmakalah dasar.
Informasi mengenai koreksi data disajikan
dalam catatan data (data notes) dan di situs
web. Prosedur keluhan yang transparan
memungkinkan
setiap
orang
untuk
mengajukan sanggahan terhadap data
yang ada. Apabila proses verifikasi data
menegaskan bahwa terdapat kesalahan
data, maka langkah akan segera diambil
untuk memperbaiki kesalahan data tersebut.
NOTES
1.
Masukan-masukan yang telah diterima
mencakup kajian dari World Bank
Independent Evaluation Group (2008)
serta masukan yang berkelanjutan dari
International Tax Dialogue.
2. De Soto, Hernando. 2000. The Mystery of
Capital: Why Capitalism Triumphs in the West
and Fails Everywhere Else. New York: Basic
Scholar (http://scholar.google.com) dan
Social Science Citation Index.
10. Djankov, Simeon, Rafael La Porta, Florencio
López-de-Silanes dan Andrei Shleifer. 2002.
“The Regulation of Entry.” Quarterly Journal
of Economics 117 (1): 1–37; Alesina, Alberto,
Silvia Ardagna, Giuseppe Nicoletti dan
Fabio Schiantarelli. 2005. “Regulation and
Investment.” Journal of the European Economic
Association 3 (4): 791–825; Perotti, Enrico,
dan Paolo Volpin. 2005. “The Political
Economy of Entry: Lobbying and Financial
Development.” Makalah disajikan pada
Pertemuan American Finance Association
2005 di Philadelphia; Klapper, Leora, Luc
Laeven dan Raghuram Rajan. 2006. “Entry
Regulation as a Barrier to Entrepreneurship.”
Journal of Financial Economics 82 (3):
591–629; Fisman, Raymond, dan Virginia
Sarria-Allende. 2010. “Regulation of
Entry and the Distortion of Industrial
Organization.” Journal of Applied Economics
13 (1): 91–120; Antunes, Antonio, dan Tiago
Cavalcanti. 2007. “Start Up Costs, Limited
Enforcement, and the Hidden Economy.”
European Economic Review 51 (1): 203–24;
Barseghyan, Levon. 2008. “Entry Costs and
Cross-Country Differences in Productivity
and Output.” Journal of Economic Growth 13
(2): 145–67; Eifert, Benjamin. 2009. “Do
Regulatory Reforms Stimulate Investment
and Growth? Evidence from the Doing
Business Data, 2003–07.” Working Paper
159, Center for Global Development,
Washington, DC; Klapper, Leora, Anat Lewin
dan Juan Manuel Quesada Delgado. 2009.
“The Impact of the Business Environment
on the Business Creation Process.” Policy
Research Working Paper 4937, World Bank,
Washington, DC; Djankov, Simeon, Caroline
Freund dan Cong S. Pham. 2010. “Trading on
Time.” Review of Economics and Statistics 92
(1): 166–73; Klapper, Leora, dan Inessa Love.
2011. “The Impact of Business Environment
Reforms on New Firm Registration.” Policy
Research Working Paper 5493, World Bank,
Washington, DC; Chari, Anusha. 2011.
“Identifying the Aggregate Productivity
Effects of Entry and Size Restrictions:
An Empirical Analysis of License Reform
in India.” American Economic Journal:
Economic Policy 3: 66–96; Bruhn, Miriam.
2011. “License to Sell: The Effect of Business
Registration Reform on Entrepreneurial
Activity in Mexico.” Review of Economics and
Statistics 93 (1): 382–86.
11. Klapper, Lewin dan Quesada Delgado 2009.
Tingkat pendirian usaha baru merujuk pada
jumlah badan usaha terdaftar baru yang
disajikan sebagai persentase dari jumlah
keseluruhan badan usaha yang terdaftar.
Tingkat kepadatan usaha didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan badan usaha yang
disajikan sebagai persentase dari jumlah
penduduk berusia kerja (usia 18-65).
12. Ciccone, Antonio, dan Elias Papaioannou.
2007. “Red Tape and Delayed Entry.” Journal
of the European Economic Association 5
(2-3):444-58.
13. Alesina, Alberto, Silvia Ardagna, Giuseppe
Nicoletti dan Fabio Schiantarelli. 2005.
“Regulation and Investment.” Journal of
the European Economic Association 3 (4):
791-825.
14. Loayza,Norman, Ana Maria Oviedo
dan Luis Serven. 2005. “Regulation and
Macroeconomic Performance.” Policy
Research Working Paper 3469, World Bank,
Washington DC; Barseghyan, Levon. 2008.
“Entry Costs and Cross-Country Differences
in Productivity and Output.” Journal of
Economic Growth 13 (2): 145-67.
15. Dulleck, Uwe, Paul Frijters and R. Winter-
Ebmer. 2006. “Reducing Start-up Costs
for New Firms: The Double Dividend on
the Labor Market.” Scandinavian Journal of
Economics 108: 317–37; Calderon, César,
Alberto Chong dan Gianmarco Leon. 2007.
“Institutional Enforcement, Labor-Market
Rigidities, and Economic Performance.”
Emerging Markets Review 8 (1): 38–49;
Micco, Alejandro, and Carmen Pagés. 2006.
“The Economic Effects of Employment
Protection: Evidence from International
Industry-Level Data.” IZA Discussion Paper
2433, Institute for the Study of Labor (IZA),
Bonn, Germany.
16. Masatlioglu, Yusufcan, dan Jamele Rigolini.
TENTANG DOING BUSINESS
2008. “Informality Traps.” B.E. Journal of
Economic Analysis & Policy 8 (1); Djankov,
Simeon. 2009. “The Regulation of Entry: A
Survey.” World Bank Research Observer 24
(2): 183–203.
17. Bruhn, Miriam. 2011. “License to Sell: The
Effect of Business Registration Reform on
Entrepreneurial Activity in Mexico.” Review
of Economics and Statistics 93 (1): 382–86.
18. Kaplan, David, Eduardo Piedra dan Enrique
Seira. 2007. “Entry Regulation and Business
Start-Ups: Evidence from Mexico.” Policy
Research Working Paper 4322, World Bank,
Washington, DC.
19. Aghion, Philippe, Robin Burgess, Stephen
Redding dan Fabrizio Zilibotti. 2008. “The
Unequal Effects of Liberalization: Evidence
from Dismantling the License Raj in India.”
American Economic Review 98 (4): 1397–412.
20. Sharma, Siddharth. 2009. “Entry Regulation,
Labor Laws and Informality: Evidence from
India.” Enterprise Survey Working Paper,
Enterprise Analysis Unit, World Bank Group,
Washington, DC.
21. Chari, Anusha. 2011. “Identifying the
Aggregate Productivity Effects of Entry and
Size Restrictions: An Empirical Analysis of
License Reform in India.” American Economic
Journal: Economic Policy 3: 66–96.
22. Cardenas, Mauricio, dan Sandra Rozo. 2009.
“Firm Informality in Colombia: Problems
and Solutions.” Desarrollo y Sociedad, no. 63:
211–43.
23. Branstetter, Lee G., Francisco Lima, Lowell J.
Taylor dan Ana Venâncio. 2010. “Do Entry
Regulations Deter Entrepreneurship and Job
Creation? Evidence from Recent Reforms
in Portugal.” NBER Working Paper 16473,
National Bureau of Economic Research,
Cambridge, MA.
24. Djankov, Simeon, Caroline Freund dan Cong
S. Pham. 2010. “Trading on Time.” Review of
Economics and Statistics 92 (1): 166–73.
25. Iwanow, Thomasz, dan Colin Kirkpatrick.
2009. “Trade Facilitation and Manufacturing
Exports: Is Africa Different?” World
Development 37 (6): 1039–50.
26. Seker, Murat. 2011. “Trade Policies,
Investment Climate, and Exports.” MPRA
Paper 29905, University Library of Munich,
Germany.
27. Nunn, Nathan. 2007. “Relationship-
Specificity, Incomplete Contracts, and
the Pattern of Trade.” Quarterly Journal of
Economics 122 (2): 569–600.
28. Rauch, James. 2010. “Development through
Synergistic Reforms.” Journal of Development
Economics 93 (2): 153–61.
29. Chang, Roberto, Linda Kaltani dan
Norman Loayza. 2009. “Openness Can
Be Good for Growth: The Role of Policy
Complementarities.” Journal of Development
Economics 90: 33–49; Cunat, Alejandro,
dan Marc J. Melitz. 2007. “Volatility,
Labor Market Flexibility, and the Pattern of
Comparative Advantage.” NBER Working
Paper 13062, National Bureau of Economic
Research, Cambridge, MA.
30. http://enterprisesurveys.org.
31. Haselmann, Rainer, Katharina Pistor dan
Vikrant Vig. 2010. “How Law Affects
Lending.” Review of Financial Studies 23 (2):
549–80. Negara-negara yang dikaji adalah
Bulgaria, Kroasia, Republik Cekoslowakia,
Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania,
Polandia, Romania, Republik Slovakia,
Slovenia dan Ukraina.
32. Djankov, Simeon, Caralee McLiesh dan
Andrei Shleifer. 2007. “Private Credit in 129
Countries.” Journal of Financial Economics
84 (2): 299–329; Houston, Joel, Chen
Lin, Ping Lin and Yue Ma. 2010. “Creditor
Rights, Information Sharing, and Bank Risk
Taking.” Journal of Financial Economics 96 (3):
485–512.
33. Ibid.
34. Visaria, Sujata. 2009. “Legal Reform and
Loan Repayment: The Microeconomic
Impact of Debt Recovery Tribunals in India.”
American Economic Journal: Applied Economics
1 (3): 59–81.
35. Funchal, Bruno. 2008. “The Effects of
the 2005 Bankruptcy Reform in Brazil.”
Economics Letters 101: 84–86.
36. Dewaelheyns, Nico, dan Cynthia Van Hulle.
2008. “Legal Reform and Aggregate Small
and Micro Business Bankruptcy Rates:
Evidence from the 1997 Belgian Bankruptcy
Code.” Small Business Economics 31 (4):
409–24; Giné, Xavier, dan Inessa Love.
2010. “Do Reorganization Costs Matter
for Efficiency? Evidence from a Bankruptcy
Reform in Colombia.” Journal of Law and
Economics 53 (4): 833–64.
37. Data tahun-tahun sebelumnya terkait
dengan topik mengurus izin-izin untuk
mendirikan bangunan (dealing with construction permits) telah disesuaikan untuk
mencerminkan perubahan ini. Data-data
tersebut tersedia di situs web Doing Business
dibawah tajuk “historical data” (http://www.
doingbusiness.org).
15
16
Mendirikan Usaha
Krisis
keuangan
global
semakin
mempertegas fokus kebijakan terhadap
usaha kecil dan menengah sebagai mesin
pendorong penciptaan lapangan tenaga kerja
dan pertumbuhan. Di Indonesia, kontribusi
usaha mikro, kecil dan menengah mencapai
sekitar 60% dari produk domestik bruto
nasional.1 Mereka juga merupakan sumber
penciptaan lapangan pekerjaan terbesar,
memberikan pekerjaan bagi lebih dari 90%
tenaga kerja di Indonesia.2
Riset menunjukkan bahwa lebih banyak
perusahaan yang didirikan dan lapangan
pekerjaan yang diciptakan manakala proses
pendirian usaha menjadi lebih mudah.
Sebagai contohnya, setelah Malaysia
mengurangi biaya pendaftaran usaha sebagai
bagian dari paket stimulus ekonomi yang
diberlakukannya baru-baru ini, 320.000
usaha baru yang terdaftar di 2009.3 Di
Meksiko, para peneliti menemukan bahwa
reformasi perizinan di tingkat kota yang
berlangsung secara nasional meningkatkan
pendaftaran usaha baru sebesar 5% dan
lapangan kerja sebesar 2.2%.4 Dampak
tersebut terlihat lebih nyata di negara-negara
dengan tingkat korupsi yang rendah dan tata
kelola pemerintahan yang lebih baik.5
Pendaftaran usaha di sektor formal tersebut
memberikan banyak manfaat yang dapat
secara langsung dinikmati oleh para pemilik
usaha, tenaga kerja dan pemerintah.
Perusahaan-perusahaan yang terdaftar
secara formal memiliki akses ke layanan
dan lembaga-lembaga—seperti pengadilan,
bank-bank serta pasar-pasar baru—yang
tidak tersedia bagi perusahaan-perusahaan
yang tidak terdaftar. Jika perusahaanperusahaan terdaftar secara formal, maka
para pegawai mereka dapat memperoleh
perlindungan yang diberikan oleh hukum
yang berlaku. Pendirian secara formal juga
meningkatkan pendapatan pajak bagi negara.
GAMBAR 2.1 Apakah waktu, biaya, modal disetor minimum dan jumlah prosedur yang harus dilalui untuk
mendirikan dan menjalankan perseroan terbatas setempat?
Biaya
(% pendapatan per kapita)
Modal
disetor
minimum
$
Menjalankan
usaha di
sektor formal
Jumlah
prosedur
Pengusaha
Waktu (hari)
Pra-pendaftaran
Paska-pendaftaran
Pendaftaran,
pendirian
Doing Business mengukur prosedur, waktu
dan biaya bagi perseroan terbatas berskala
kecil hingga menengah untuk mendirikan
dan menjalankan usahanya (gambar 2.1).
Prosedur ini mencakup perolehan semua
izin dan persetujuan yang dibutuhkan serta
pemenuhan semua kewajiban perusahaan
untuk
menyampaikan
pemberitahuan,
verifikasi atau pernyataan pada pihak
berwenang yang terkait. Untuk memastikan
bahwa data dapat dibandingkan dengan 183
perekonomian, Doing Business menggunakan
kasus terstandarisasi yang mengasumsikan
bahwa perusahaan 100% dimiliki pemegang
saham dalam negeri dan memiliki modal
dasar awal yang setara dengan 10 kali lipat
pendapatan per kapita, melakukan kegiatan
usaha di sektor industri atau perdagangan
umum dan mempekerjakan antara 10 hingga
50 orang.
Di antara 20 kota-kota di Indonesia yang
dikaji, mendirikan usaha menghabiskan,
rata-rata, 9 prosedur, 33 hari dan biaya 22%
dari pendapatan per kapita nasional. Temuan
ini 13 hari lebih cepat dan 8% lebih murah
dibandingkan dengan hasil pengukuran 2
tahun yang lalu.6 Namun demikian secara
keseluruhan, Indonesia masih tertinggal
jauh dari rata-rata Asia-Pacific Economic
Cooperation
(APEC).
Pengusaha
di
Indonesia harus menunggu hampir 1 bulan
lebih lama dibandingkan dengan pengusaha
di Malaysia dan menghabiskan waktu 4
kali lipat lebih lama dibandingkan dengan
pengusaha di Thailand untuk mendirikan
usaha. Di negara-negara yang berada di
jajaran terdepan sebagai pelaku reformasi
terbaik di kawasan ini—Selandia Baru,
TABEL 2.1
Kota-kota dengan tingkat
kemudahan pendirian usaha
terbaik—dan terburuk?
PERINGKAT Kota
PERINGKAT Kota
1
Yogyakarta
11
Palembang
2
Palangka Raya
12
Bandung
3
Surakarta
13
Pontianak
4
Semarang
14
Surabaya
5
Banda Aceh
15
Batam
6
Gorontalo
16
Pekanbaru
7
Balikpapan
17
Makassar
8
Jakarta
18
Jambi
9
Denpasar
19
Medan
10
Mataram
20
Manado
Catatan: Peringkat-peringkat didasarkan pada ratarata persentase peringkat kota untuk prosedur, waktu,
biaya dan modal disetor minimum untuk mendirikan
usaha. Lihat Catatan Data untuk informasi terinci.
Sumber: Database Doing Business.
MENDIRIKAN USAHA
GAMBAR 2.2 Penyempurnaan layanan terpadu mempercepat proses pendirian usaha di Semarang
Total biaya
(% pendapatan
per kapita)
Pontianak
17.8
Jakarta
17.9
Yogyakarta
Palembang
Banda Aceh
Semarang
Indonesia
20 kota dalam rata-rata
Biaya
Waktu
(hari)
Waktu
42
45
18.5
29
19.0
34
19.3
29
19.7
28
Jambi
20.2
Surakarta
20.5
44
29
Makassar
22.0
Palangka Raya
22.0
Medan
Medan harus melakukan 4 kunjungan yang
berbeda-beda untuk memperoleh surat
keterangan domisili, izin gangguan, surat
izin usaha perdagangan dan tanda daftar
perusahaan.
35
27
21.2
39
Gorontalo
22.2
Mataram
22.4
27
Batam
22.7
Denpasar
22.9
Surabaya
Bandung
31
39
31
23.5
32
24.3
30
Balikpapan
26.3
Pekanbaru
26.6
Manado
28
29
30.8
34
Sumber: Database Doing Business.
Australia
dan
Singapura—mendirikan
usaha membutuhkan waktu tidak lebih dari
3 hari dan biaya yang tidak lebih dari 1%
pendapatan per kapita. Selain dari biaya
pendirian usaha yang dikenakan secara
langsung, para pengusaha Indonesia juga
wajib menyetorkan uang sebesar Rp.
12.500.000,- ($1,201)—setara dengan
46.6% pendapatan per kapita—sebagai
modal disetor minimum. Sebagian besar
dari negara-negara anggota APEC telah
menghapus persyaratan ini.7
Meski tunduk pada kerangka kebijakan
nasional sama yang mengatur kebijakan
usaha di seluruh Indonesia, terdapat
perbedaan yang cukup nyata di antara kotakota yang diukur. Proses desentralisasi yang
dimulai satu dekade yang lalu memberikan
kewenangan kepada pemerintah daerah
untuk menerbitkan perizinan usaha. Hasilnya,
pemerintah daerah memberlakukan praktekpraktek perizinan usaha mereka sendiri dan
mengimplementasikan peraturan nasional
secara berbeda-beda. Selain itu, beberapa
perwakilan lembaga nasional di daerah
melaksanakan layananya secara lebih efisien
DB2010
DB2012
dibandingnya
dengan perwakilan lembaga
nasional di daerah lainnya. Di Indonesia,
tingkat kemudahan untuk mendirikan usaha
terbaik ada di Yogyakarta dan tersulit ada di
Manado (tabel 2.1).
Empat
persyaratan
awal—pemesanan
nama perusahaan, penandatanganan akta
pendirian, legalisasi akta pendirian dan
membayar biaya administratif untuk proses
pendirian—berlaku secara wajib di seluruh
Indonesia dan diberikan di tingkat nasional.
Rangkaian kedua dari 2 langkah pendirian
juga berlaku secara wajib di seluruh kota,
namun dilaksanakan di tingkat daerah oleh
perwakilan-perwakilan lembaga nasional
di daerah—yaitu perolehan nomor pokok
wajib pajak dan pendaftaran jaminan sosial
tenaga kerja. Terdapat antara 2 hingga 5
langkah atau lebih yang perlu dipenuhi
untuk mematuhi ketentuan ketenagakerjaan
dan perizinan daerah yang berlaku, yang
dilaksanakan di tingkat daerah. Seluruh
persyaratan perizinan di Balikpapan,
Denpasar, Jakarta, Palangka Raya, Surakarta
dan Yogyakarta dapat dipenuhi hanya dalam
1 langkah. Sebaliknya, para pengusaha di
Setelah diterbitkannya peraturan menteri
tahun 2007 yang mendorong terbentuknya
pusat pelayanan terpadu di seluruh Indonesia,
Palangka Raya, Surakarta dan Yogyakarta
merupakan kota-kota yang pertamakali
melakukan
penggabungan
proses
pendaftaran bagi seluruh perizinan usaha
di tingkat daerah. Melalui upaya yang terus
menerus dan terintegrasi oleh pemerintah
tingkat nasional, provinsi dan daerah, jumlah
pusat pelayanan terpadu untuk perizinan
daerah8 meningkat dari hanya 49 sebelum
2006 menjadi 274 pada akhir tahun 2009.9
Semarang, Denpasar, Jakarta dan Balikpapan
sejak saat itu telah menyederhanakan proses
perizinan usaha mereka juga. Contohnya,
pusat pelayanan terpadu di Semarang telah
direorganisasi untuk bertindak tidak hanya
sebagai penerima dokumen namun juga
pihak yang menerbitkan izin-izin daerah.
Selain itu, kualitas pemberian layanan juga
membaik dan brosur-brosur informasi
diterbitkan guna memandu para pemohon
melalui persyaratan-persyaratan perizinan
daerah. Bersamaan dengan peniadaan
surat keterangan domisili dan peningkatan
efisiensi di kantor pajak pratama setempat,
perubahan-perubahan ini bermuara pada
pengurangan waktu keseluruhan untuk
mendirikan usaha di Semarang dari 47
hari menjadi hanya 28 hari (gambar 2.2).
Secara serupa, sistem paket tunggal yang
dilaksanakan di Denpasar pada tahun 2010
bermuara pada peniadaan 1 prosedur dan
berkurangnya waktu 1 minggu dari proses
pendaftaran usaha.
Proses mendirikan usaha paling cepat dapat
ditemukan di Gorontalo dan Palangka Raya:
hanya 27 hari, serupa dengan Thailand
(gambar 2.3). Di Jakarta, proses mendirikan
usaha membutuhkan waktu 45 hari. Di
antara
perekonomian-perekonomian
APEC, hanya para pengusaha di Papua
Nugini dan Brunei Darussalam yang harus
menunggu lebih lama. Di hampir seluruh
kota-kota, separuh dari waktu keseluruhan
untuk mendirikan usaha dihabiskan
untuk merampungkan langkah-langkah
17
18
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
TABEL 2.2
Saat ini lebih mudah untuk mendirikan usaha di kesemua 14 kota yang diukur sejak tahun 2010
Meningkatkan
efisiensi di
kantor pajak
setempat
dan kantor
Jamsostek
Sistem
terkomputerisasi
untuk pengecekan
nama perusahaan
Pemberlakuan
format
standar
pendirian
Balikpapan
V
V
Banda Aceh
V
V
Bandung
V
V
Denpasar
V
V
Jakarta
V
V
Makassar
V
V
Manado
V
V
Palangka Raya
V
V
Palembang
V
V
Pekanbaru
V
V
V
V
Meningkatkan
efisiensi di
Dinas Tenaga
Kerja
Penghapusan
biaya untuk
izin daerah
Pemberlakukan atau
penyempurnaan
Layanan Terpadu
untuk perizinan
daerah
Pemberlakuan
batas waktu
yang wajib
dipatuhi untuk
penerbitan izinizin daerah
Peniadaan
persyaratan
surat
keterangan
domisili
Semarang
V
V
Surabaya
V
V
Surakarta
V
V
Yogyakarta
V
V
V Tingkat Nasional
Tingkat Daerah
Catatan: Tabel ini merekam semua reformasi Doing Business yang berlangsung antara bulan Agustus hingga Juli 2011.
Sumber: Database Doing Business.
pra-pendirian—seperti pemesanan nama,
notarisasi akta pendirian perusahaan dan
akta pendirian usaha. Pengesahan pendirian
perusahaan oleh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia biasanya diterbitkan
dalam waktu 7 hari—1 minggu lebih cepat
dibandingkan dengan tahun 2010. Namun
demikian, para pengusaha di kota-kota di
Indonesia di luar Jakarta harus menanti 7
hari lebih lama untuk menerima persetujuan
melalui jasa kurir yang dipergunakan oleh
Kementerian.
Proses pendirian usaha tercepat dapat
dicapai dalam hal dilakukan penggabungan
proses perizinan. Contohnya, di Palangka
Raya, total waktu yang dibutuhkan untuk
memperoleh surat izin usaha perdagangan,
tanda daftar perusahaan dan izin lokasi
hanya 5 hari. Sebaliknya, di Pontianak,
seorang pengusaha harus mengajukan
permohonan secara terpisah dan menanti
15 hari untuk memperoleh 3 izin yang
sama. Perbedaan waktu di antara kota-kota
juga disebabkan karena perbedaan tingkat
kinerja dari perwakilan-perwakilan lembaga
nasional di daerah yang bertanggungjawab
atas prosedur paska-pendirian. Wajib
lapor ketenagakerjaan pada Kementerian
Tenaga Kerja dapat dirampungkan dalam
1 hari di Banda Aceh, dimana wajib lapor
ketenagakerjaan dilakukan melalui pusat
pelayanan terpadu sejak tahun 2010. Proses
pendaftaran yang sama membutuhkan
waktu 2 minggu di Jakarta.
Dengan biaya sebesar 22% pendapatan per
kapita, rata-rata biaya untuk mendirikan
usaha di Indonesia hampir 3 kali lipat
lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata
negara anggota APEC, berbanding dengan
pendapatan. Biaya notaris mewakili porsi
biaya terbesar di Indonesia, hampir mencapai
separuh dari biaya keseluruhan (rata-rata,
sekitar $350). Penggunaan jasa notaris
untuk pendirian perusahaan diwajibkan
oleh ketentuan undang-undang yang
berlaku. Saat ini, hanya notaris yang dapat
melakukan pengecekan dan pemesanan
nama perusahaan serta mengajukan
permohonan pengesahan akta pendirian dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dari 20 kota-kota yang disurvei, ditemukan
bahwa terdapat keragaman biaya yang
berkisar antara 17.8% pendapatan per kapita
di Pontianak hingga 30.8% di Manado.
Biaya perizinan daerah juga berbeda-beda
di antara kota-kota yang disurvei. Setelah
diberlakukannya Undang-undang tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, separuh
dari kota-kota yang diukur telah menghapus
GAMBAR 2.3 Reformasi-reformasi yang berhasil
mempercepat proses pendirian usaha
(kota-kota terpilih)
2010
Sebelum
reformasi
60
55
47
2012
Paska
reformasi
45
42
45
29
31
28
28
Jakarta Pekanbaru Semarang Denpasar Balikpapan
Catatan: Reformasi terselenggara antara bulan Agustus 2009 dan
Juli 2011.
Sumber: Database Doing Business.
MENDIRIKAN USAHA
GAMBAR 2.4 Secara regional, pengurangan waktu dan prosedur untuk mendirikan usaha secara nyata
dilakukan sejak tahun 2010
DB2012
DB2010
Prosedur (number)
Indonesia
9 9
APEC
6
Malaysia
8
10
4
8
3
Korea
Waktu (hari)
Indonesia
31
APEC
Malaysia
Korea
23
44
29
18
6
7
14
Biaya (% pendapatan per kapita)
Indonesia
APEC
22.0
7.7 8.9
Malaysia
Korea
30.0
16.4 15.6
14.6 14.7
Catatan: Sampel data untuk Indonesia mencakup 14 kota yang diukur baik di Doing Business di Indonesia 2010 dan Doing Business di
Indonesia 2012.
Sumber: Database Doing Business.
biaya untuk beberapa perizinan, termasuk
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Sebaliknya,
para pengusaha di Gorontalo masih harus
membayar Rp. 500.000,- ($48) untuk SIUP
dan Rp. 250.000,- ($24) untuk TDP. Biaya
untuk memperoleh izin lokasi adalah Rp.
750.000 ($72) di Pekanbaru, sementara
biaya untuk perizinan yang sama di Banda
Aceh adalah Rp. 50.000 ($5). Di Manado,
usaha baru harus melakukan pembayaran
biaya tambahan berupa pajak reklame dan
biaya kebersihan tahunan, dalam jumlah
yang setara dengan $50, di Kantor Kas
Daerah, sebelum memperoleh izin-izin untuk
menjalankan kegiatan usahanya. Biaya-biaya
tersebut tidak menjadi persyaratan di kotakota lain yang diukur dalam laporan ini.
Doing
Business
di
Indonesia
2010
mengidentifikasikan praktek-praktek terpuji,
menunjukkan dimana hambatan-hambatan
berada dan memberikan rekomendasi
peluang-peluang
reformasi
untuk
mempermudah pendirian usaha di luar
kota Jakarta. Dua tahun berikutnya, laporan
ini merekam kemajuan yang telah dicapai
dari waktu ke waktu. Dari 14 kota yang
diukur untuk kedua kalinya, kesemuanya
telah melakukan langkah perbaikan untuk
mempermudah pendirian usaha (tabel 2.2).
Semua kota-kota yang diukur memperoleh
manfaat dari pemberlakukan reformasi
secara nasional, seperti pemberlakukan
sistem pendaftaran perusahaan yang
terkomputerisasi pada tahun 2010—Sistem
Administrasi Badan Hukum (SABH)—dan
pemberlakuan format-format pendirian
perseroan terbatas yang terstandarisasi
dan telah disederhanakan. Selain itu,
peningkatan efisiensi pelayanan oleh
perwakilan-perwakilan lembaga-lembaga
nasional di daerah telah menghasilkan
penghematan
waktu
dalam
proses
pendaftaran nomor pokok wajib pajak, wajib
lapor ketenagakerjaan dan jaminan sosial
tenaga kerja.
Untuk mendorong berkembangnya sektor
formal dan terciptanya pertumbuhan
perekonomian yang berkelanjutan di
semua daerah di Indonesia, pemerintah
pusat
telah
menerbitakn
peraturan
perundang-undangan yang menggabungkan
dan
menyederhanakan
persyaratanpersyaratan perizinan usaha di daerah.
Beberapa pemerintah daerah telah secara
aktif mendukung kebijakan tersebut dan
melaksanakan langkah-langkah perubahan
tidak hanya untuk mematuhi peraturan
tingkat nasional tersebut namun juga untuk
mendorong pertumbuhan perekonomian
di daerah mereka. Contoh-contoh dari
reformasi-reformasi yang dimandatkan
di tingkat nasional dan dilaksanakan di
tingkat daerah mencakup penghapusan
atau pengurangan biaya untuk memperoleh
izin-izin di daerah, pemberlakuan pusat
pelayanan terpadu, peniadaan surat
keterangan domisili dan pemberlakuan
batasan waktu yang wajib dipatuhi dalam
menerbitkan perizinan dan persetujuan
di daerah. Bahkan di kota-kota dimana
peraturan daerah pendukung pelaksanaan
masih disusun, beberapa perubahan yang
dimandatkan oleh pemerintah nasional telah
terselenggara, berkat visi dan kepemimpinan
yang kuat dari para walikota. Hal ini secara
nyata dapat dilihat di Makassar dan Palangka
Raya, dimana perizinan-perizinan daerah
saat ini diterbitkan tanpa biaya. Tidak ada
peraturan daerah yang telah ditetapkan
untuk menghapus biaya-biaya tersebut,
namun keputusan tersebut diambil selama
konsultasi antar lembaga yang dipimpin
oleh walikota di daerah-daerah tersebit.
Selanjutnya, peraturan bersama tingkat
menteri10 memandatkan pelaksanaan sistem
informasi yang terpadu untuk memudahkan
pertukaran data antar lembaga-lembaga
pemerintah daerah dan nasional yang terlibat
dalam proses pendaftaran usaha. Di Batam,
sistem percontohan yang mendukung
pelaksanaan peraturan bersama ini sedang
dibangun. Upaya reformasi di tingkat
nasional dan daerah telah membuahkan
hasil (gambar 2.4).
Namun perlu dicatat bahwa negara-negara
lain di kawasan ini melakukan upaya
yang serupa—atau bahkan lebih dramatis
lagi—untuk mereformasi kebijakan usaha
yang mengatur pendirian usaha (gambar
2.5). Untuk meningkatkan daya saing
dan mensejajarkan diri dengan negaranegara tetangganya, Indonesia perlu
19
20
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
GAMBAR 2.5 Kantor pendaftaran usaha merupakan hub pertukaran informasi bagi pelaku usaha dan pemerintah
Pelaku usaha dan pihak perantara
FUNGSI PENDAFTARAN
Pengecekan nama
Pengajuan laporan
keuangan tahunan
Konsumen informasi perusahaan
Mitra e-government
Pendaftaran lain yang dilakukan saat pendirian usaha
(nomor identitas wajib pajak,
Sektor swasta
jaminan sosial, statistik)
(biro kredit, lembaga keuangan,
mitra dagang)
Perubahan informasi
yang telah didaftarkan
Perubahan proses
pendaftaran
APLIKASI
PENDAFTARAN USAHA
Institusi pendukung lainnya
(pembayaran online-Bank,bukti pengesahan)
Pejabat pemerintah yang
bertugas sebagai regulator
(lembaga perizinan, pihak yang
berwenang di bidang perpajakan,
lembaga kepabeanan)
Kantor pendaftaran lainnya
(jaminan, tanah, hak kekayaan intelektual)
Sumber: The Investment Climate in Practice Note Series. “Leveraging Technology to Support Business Registration Reform: Insights from recent country experience.” John R. Wille, Karim O. Belayachi, Numa de
Magalhaes, Frederic Meunier. World Bank Group. July 2011.
melanjutkan inisiatif-inisiatif reformasinya
baik di tingkat nasional dan daerah. Sebagai
langkah awal, kota-kota di Indonesia dapat
saling belajar dari pengalaman satu sama
lainnya dan mengadopsi praktek-praktek
terpuji yang telah membuahkan hasil di kotakota lain di Indonesia.
LANGKAH REFORMASI APA YANG
DAPAT DIAMBIL
Doing
Business
di
Indonesia
2010
merekomendasikan
penyederhanaan
persyaratan-persyaratan perizinan di daerah,
peningkatan koordinasi antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah, penggabungan
prosedur pendaftaran dan akses publik ke
proses pendirian perusahaan. Rekomendasirekomendasi reformasi ini tetap berlaku bagi
beberapa atau semua kota-kota.
Reformasi perizinan daerah
Rezim perizinan usaha telah membaik
selama 2 tahun terakhir ini. Meski
demikian, masih ditemukan perbedaanperbedaan nyata antara kota-kota. Lebih
khususnya, perusahaan-perusahaan baru
harus memperoleh 3 hingga 5 izin daerah
melalui 1 hingga 3 prosedur, tergantung di
kota mana mereka menjalankan kegiatan
usaha mereka. Contohnya, di Manado,
seorang pengusaha perlu memperoleh
pernyataan tidak keberatan resmi dari para
tetangga mereka, sementara di Banda Aceh,
persyaratan tersebut digantikan dengan
pernyataan pengusaha bahwa pihaknya telah
memperoleh persetujuan dari tetangganya.
Sementara di Medan, seorang pengusaha
perlu melakukan 3 kunjungan yang berbeda
untuk memperoleh surat izin usaha
perdagangan, tanda daftar perusahaan dan
izin gangguan. Ketiga izin yang sama dapat
diperoleh hanya dalam 1 kunjungan ke pusat
pelayanan terpadu di Yogyakarta. Meskipun
surat keterangan domisili tidak lagi diperlukan
untuk mendirikan usaha, menurut peraturan
nasional, 6 dari 20 kota yang disurvei—
Bandung, Batam, Medan, Makassar,
Manado dan Jambi—masih memberlakukan
pra-syarat untuk memperoleh izin usaha.
Argumen yang diberikan untuk mendukung
keberadaan surat keterangan domisili adalah
bahwa surat keterangan domisili memastikan
bahwa usaha tersebut benar-benar ada dan
melakukan kegiatan usaha di suatu kota
tertentu. Namun demikian, pengalaman
dari kota-kota lain menujukkan bahwa
surat pernyataan sederhana dari pendiri
perusahaan yang menegaskan alamat
perusahaan baru juga dapat memenuhi
fungsi yang sama. Dalam 2 tahun terakhir
ini, Banda Aceh dan Surabaya melakukan
langkah untuk meniadakan persyaratan
surat keterangan domisili, dengan demikian
meniadakan 1 prosedur dan mengurangi
waktu 2 hari dari proses pendirian usaha bagi
para pelaku usaha di kota mereka.
Sebagian besar kota-kota di Indonesia
saat ini memiliki pusat pelayanan terpadu
yang memusatkan pelayanan prosedur di
tingkat daerah dan memberikan saran yang
diperlukan bagi para pelaku usaha. Namun
demikian, kota-kota lain masih perlu untuk
melakukan hal yang sama, menghapus
persyaratan untuk memperoleh persetujuan
yang tidak diperlukan dan memungkinkan
diajukannya permohonan secara bersamaan
untuk memperoleh izin-izin daerah.
Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu untuk Semua Prosedur
Pendaftaran dengan memanfaatkan
teknologi informasi
Menggabungkan prosedur pra dan paska
pendirian di pusat pelayanan terpadu
akan memudahkan para pelaku usaha
dalam memenuhi persyaratan-persyaratan
yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga
pemerintah daerah dan pemerintah pusat
yang terlibat dalam proses pendaftaran
usaha. Seorang pelaku usaha dapat
GAMBAR 2.6 Biaya pendirian usaha lebih rendah
saat informasi mengenai biaya dapat
diakses dengan mudah
Rata-rata biaya untuk
mendirikan usaha
(% pendapatan per kapita)
66
18
Perekonomian dimana
daftar biaya dapat
diakses dengan mudah
Perekonomian dimana
daftar biaya tidak dapat
diakses dengan mudah
Catatan: Keterkaitan ini menjadi signifikan pada tingkat 5% setelah
dilakukan pengendalian terhadap pendapatan per kapita. Daftar biaya
dipandang dapat diakses dengan mudah apabila dapat diperoleh melalui
situs web institusi pemerintah atau melalui pengumuman pemberitahuan,
tanpa memerlukan janji dengan pejabat. Sampel data mencakup 174
perekonomian
Sumber: Database Doing Business.
MENDIRIKAN USAHA
GAMBAR 2.7 Berapa jumlah modal minimum yang
wajib disetor pengusaha?
149.6
Persyaratan modal
minimum
(% pendapatan per kapita)
100.4
46.6
14.1
7.7
1.6
Federasi Rata-rata Rata-rata Indonesia Cina
Rusia
APEC
OECD
India
Sumber: Database Doing Business.
mengisi satu formulir isian dengan semua
informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang
berwenang di bidang perizinan, perpajakan,
ketenagakerjaan dan jaminan sosial tenaga
kerja, serta kantor pendaftaran usaha. Para
pejabat di pusat pelayanan terpadu akan
diberikan kewenangan untuk bertindak
atas nama lembaga yang mereka wakili
masing-masing.
Secara lain, pusat pelayanan terpadu dapat
dihubungkan secara elektronis dengan
semua lembaga yang terlibat. Teknologi
informasi saat ini sudah dipergunakan, di
tingkat nasional, oleh Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia untuk proses
pemesanan nama dan pengesahan akta
pendirian dan oleh Direktorat Jenderal
Pajak untuk menerbitkan nomor pokok
wajib pajak. Di tingkat daerah, teknologi
informasi juga telah dipergunakan untuk
proses perizinan usaha di sejumlah kota.
Terlebih lagi, inisiatif pemerintah nasional
yang saat ini sedang berlangsung ditujukan
untuk menyelenggarakan sistem informasi
yang
terintegrasi—Sistem
Pelayanan
Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE) —untuk memindahkan
data dari pusat pelayanan terpadu yang
terlibat dalam proses perizinan usaha
secara langsung ke Badan Koordinasi
Penanaman Modal di Jakarta dan
selanjutnya akan diteruskan ke kementeriankementerian terkait. Kemampuan untuk
menghubungkan
database-database
yang saat ini terpisah satu sama lainnya
dari lembaga-lembaga pemerintah yang
terlibat dalam proses pendaftaran usaha
dan untuk memungkinkan pertukaran data
di antara lembaga-lembaga pemerintah
tersebut akan meningkatkan kemudahan
pendirian usaha bagi para pelaku usaha di
Indonesia. Memberdayagunakan jaringan
kerja dan infrastruktur yang ada juga akan
meniadakan waktu yang dibutuhkan untuk
mengirimkan dokumen pendirian ke Jakarta
untuk keperluan pengesahan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, langkah
mana menghabiskan waktu paling lama
di seluruh kota di luar Jakarta (2 minggu).
Keterhubungan sistem TI dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pusat
pelayanan terpadu secara elektronis akan
memungkinkan
perusahaan-perusahaan
untuk memperoleh sertifikat pendiriannya
melalui pusat pelayanan terpadu.
Menurut survei 2010/2011 dari 34 kantor
pendaftaran usaha yang menggunakan
solusi teknologi informasi, lebih dari
dua pertiga dari mereka memungkinkan
pertukaran data secara elektronis dengan
lembaga-lembaga pemerintah lainnya serta
diseminasi informasi perusahaan ke sektor
swasta.11 Gambar 2.6 menggambarkan
“ekosistem” dari para pemasok dan
pengguna informasi yang terus berkembang
di lingkungan pendaftaran usaha. Di dalam
lingkungan pemerintahan itu sendiri,
pertukaran informasi pada umumnya
dilakukan dengan kantor pajak (59%
dari sistem) dan, sekurang-kurangnya
dengan kantor jaminan sosial tenaga kerja
(18%). Pengalaman menunjukkan bahwa
pembentukan pusat pelayanan terpadu satu
pintu yang menghimpun semua informasi
yang dipersyaratkan melalui satu interface
online dan membagi informasi tersebut
dengan
lembaga-lembaga
pemerintah
lainnya akan mengurangi waktu pendaftaran
dan menghapus kebutuhan-kebutuhan akan
informasi yang saling tumpang tindih. Sistem
pendaftaran online Singapura membantu
sektor usaha menghemat kurang lebih $42
juta per tahun.12 Jasa elektronik juga lebih
mudah untuk diakses oleh para pelaku
usaha, menghemat waktu dan biaya yang
harus mereka habiskan untuk mengunjungi
lembaga-lembaga
mengantri giliran.
pemerintah
dan
Peningkatan koordinasi antara
pemerintah nasional dan daerah
untuk mengurangi ketidak pastian
hukum dan mendorong transparansi
Proses desentralisasi yang telah berlangsung
selama 10 tahun terakhir ini di Indonesia
telah memberikan kewenangan yang luas
kepada pemerintah daerah dan menciptakan
tantangan-tantangan baru. Pemerintah
nasional telah menerbitkan peraturan
dan prosedur tetap berkenaan dengan
layanan publik. Namun dalam hal panduan
pelaksanaan yang jelas tidak tersedia, timbul
penafsiran terhadap peraturan nasional dan
prosedur yang beragam di antara pemerintah
daerah. Contohnya, di Medan dan Jambi,
izin gangguan dipersyaratkan untuk semua
jenis kegiatan usaha, terlepas dari dampak
mereka terhadap lingkungan hidup. Namun
demikian, kebutuhan akan izin gangguan
ini telah ditiadakan oleh peraturan nasional.
Secara serupa, biaya untuk perizinan daerah
telah ditiadakan untuk usaha skala kecil dan
menengah berdasarkan peraturan di tingkat
nasional.13 Dalam praktek, para pengusaha
masih membayar biaya ini di Banda Aceh,
Bandung, Batam, Gorontalo, Jakarta, Manado
dan Medan. Hal ini dapat menciptakan
kebingungan administratif. Koordinasi yang
lebih baik antara semua jajaran pemerintah
digabung dengan keberadaan panduan yang
jelas dan lengkap dalam hal pendaftaran
usaha akan mengatasi ketidakkonsistenan
tersebut dan mengurangi ketidakefisienan,
serta meniadakan peluang-peluang untuk
melakukan tindak korupsi.
Peraturan yang berbelit-belit mensyaratkan
hubungan langsung dengan frekuensi yang
cukup tinggi antara para pengusaha dan
pejabat publik—dan menciptakan peluang
yang lebih besar untuk melakukan tindak
suap. Pada tahun 2010, “Survei Pendapat
Pejabat Eksekutif” (Executive Opinion Survey)
dari World Economic Forum menyatakan
bahwa birokrasi pemerintah yang tidak
efisien dan korupsi merupakan 2 tantangan
utama untuk melakukan kegiatan usaha di
Indonesia.14 Dua permasalahan tersebut
mungkin terkait satu sama dengan yang
lainnya. Ambil Surakarta sebagai contoh,
yang memberlakukan jumlah prosedur
21
22
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
yang paling sedikit untuk mendirikan usaha
di Indonesia. Surakarta juga menduduki
peringkat teratas (terbaik) dalam “indeks
persepsi korupsi” Transparansi Internasional
di antara 50 kota di Indonesia. Skor Surakarta
(6%) lebih dari dua kali lipat rata-rata
Indonesia (2.8%).15
Ketersediaan lebih banyak informasi bagi
publik akan mengurangi beban pengusaha
secara nyata dan bahkan mengurangi
beban lembaga-lembaga yang melayani
pengusaha-pengusaha tersebut. Akses
yang lebih mudah tidak hanya membantu
untuk menghemat waktu yang harus
dihabiskan oleh para pengusaha; namun juga
meningkatkan prediktabilitas hasil pengajuan
permohonan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku serta biaya yang berlaku. Selandia
Baru, pelaku reformasi terbaik di dunia
dalam hal mendirikan usaha, menerbitkan
buku panduan 10 halaman yang membahas
semua permasalahan terkait dengan
pendaftaran usaha dan langkah-langkah
yang perlu diambil untuk merampungkan
proses.16 Terlebih lagi, akses ke informasi
daftar biaya yang lebih mudah dan biaya
yang lebih rendah merupakan dua faktor
yang saling mendukung. Terlepas dari level
pendapatan pihak pemohon, biaya pendirian
cenderung lebih rendah di perekonomianperekonomian dimana informasi mengenai
daftar biaya dapat diakses secara mudah
(gambar 2.7). Rata-rata biaya untuk
mendirikan usaha di perekonomoan
dimana informasi mengenai daftar biaya
dapat diakses dengan lebih mudah adalah
18%, sementara di perekonomian dimana
informasi mengenai daftar biaya tidak dapat
diakses dengan mudah rata-rata biaya untuk
mendirikan usaha adalah 66%.17
Menyediakan akses publik dalam
proses pendaftaran usaha dan
penggunaan jasa perantara
profesional sebagai alternatif
Proses pemesanan nama perusahaan saat ini
telah terkomputerisasi dan dilakukan melalui
sistem online yang dikelola oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun
demikian, hingga saat ini, hanya notaris yang
dapat mengakses sistem tersebut. Secara
serupa, format pendirian yang terstandarisasi
telah diberlakukan berdasarkan kesepakatan
bersama antara Ikatan Notaris Indonesia dan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Namun demikian, format tersebut belum
tersedia kepada khalayak umum. Hanya
notaris yang dapat mengajukan dokumen
pendirian. Pemerintah dapat membantu
dengan menurunkan biaya pendirian usaha
dengan membuka akses sistem pemesanan
nama dan menyediakan anggaran dasar
perusahaan yang terstandarisasi kepada
publik. Hal ini akan meniadakan persyaratan
untuk menggunakan jasa notaris guna
mendirikan perusahaan, dengan demikian
para pengusaha dapat mengajukan dokumen
permohonan tanpa bantuan pihak lain.
meminimalisir risiko yang mungkin timbul.
Pada akhirnya, tingkat pemulihan hutang
dalam proses kepailitan di perekonomian
yang memberlakukan persyaratan modal
minimum tidak lebih tinggi dibandingkan
dengan
perekonomianperekonomian
yang tidak memberlakukan persyaratan
modal minimum.18 Pada tahun 2010 hingga
2011, perekonomian yang memberlakukan
persyaratan modal minimum recovery rate
memiliki tingkat pemulihan hutang yang
setara (34%) dengan perekonomian yang
tidak memberlakukan persyaratan modal
minimum.19
Negara-negara Asia lainnya, seperti Selandia
Baru dan Hong Kong SAR, Cina—menyediakan
e-service ini kepada semua pihak, termasuk
usaha kecil. Di Vietnam, para pelaku usaha
saat ini dapat mengunduk format pendirian
terstandarisasi dan mengajukan permohonan
secara online. Di Indonesia, dimana biaya
notaris mencapai lebih dari separuh biaya
keseluruhan untuk mendirikan usaha,
menjadikan penggunaan jasa notaris opsional
dapat mengurangi biaya pendirian usaha
secara nyata di seluruh kota-kota di Indonesia.
Undang-undang
Perseroan
Terbatas
Indonesia20 menetapkan persyaratan modal
dasar minimum sebesar Rp. 50.000.000,($4,800)—25% dari mana harus disetor ke
dalam rekening bank pendiri (setara dengan
46.6% pendapatan per kapita). Sebagian
besar perekonomian APEC telah menghapus
persyaratan ini (gambar 2.8). Hanya negaranegara anggota APEC berikut ini yang masih
memberlakukan persyaratan modal disetor
minimum pada saat mendirikan usaha:
Federasi Russia (1.6% pendapatan per
kapita), Filipina (5.2%), Meksiko (8.4%) dan
Cina (100.4%).
Meniadakan persyaratan modal
minimum
Persyaratan modal minimum dapat menjadi
hambatan bagi para pelaku usaha yang
ingin mendaftarkan perusahaannya secara
resmi—khususnya perusahaan berskala kecil
yang memerlukan modal untuk menjalankan
kegiatan usahanya. Terlebih lagi, jumlah
modal tetap tidak memperhitungkan
perbedaan-perbedaan dalam risiko komersil.
Sebuah perusahaan berskala kecil yang
bergerak di sektor jasa (dengan modal
awal rendah) tidak memiliki risiko yang
sama sebagaimana halnya perusahaan
industri besar (dengan modal awal tinggi)
yang menjalankan usahanya di pasar yang
fluktuatif. Dalam praktek, persyaratan modal
minimum tidak memberikan perlindungan
yang kuat bagi para investor selama proses
kepailitan. Manakala para kreditur mengambil
keputusan investasi, mereka jarang melihat
persyaratan modal minimum sebagai bahan
pertimbangan melainkan menggunakan
berbagai rangkaian instrumen perlindungan
yang diatur dalam hukum perusahaan,
hukum kepailitan atau kontrak-kontrak
tertentu yang telah dinegosiasikan untuk
Sejak tahun 2005, 57 perekonomian di seluruh
dunia telah mengurangi atau meniadakan
persyaratan ini, menurunkan rata-rata
persyaratan modal disetor minimum dari
184% pendapatan per kapita menjadi 49%
secara global.21 Jerman merupakan salah satu
dari perekonomian tersebut. Pada tahun 2008,
Jerman memperkenalkan jenis perseroan
terbatas baru, Unternehmergesellschaft (UG),
dengan persyaratan modal minimum sebesar
EUR 1. Sasarannya adalah untuk membina
kegiatan perekonomian dari pengusahapengusaha skala kecil. Sejak November 2008
hingga Januari 2010, 12.000 UG baru telah
didirikan.22 Di antara negara-negara anggota
APEC, 16 dari 21 negara telah memberlakukan
perubahan peraturan perundang-undangan
yang diperlukan dan menghapus persyaratan
modal
minimum
mereka.
Beberapa
perekonomian telah menemukan cara
untuk melindungi para pemegang saham
dan kreditur, khususnya yang melibatkan
perseroan terbatas. Contohnya, Hong Kong
SAR, Cina, saat ini menetapkan ketentuanketentuan mengenai perlindungan solvensi
MENDIRIKAN USAHA
dalam hukum perusahaannya. Taiwan, Cina,
saat ini mensyaratkan bahwa laporan audit
menunjukkan bahwa jumlah investasi yang
terlah dilakukan perusahaan cukup memadai
untuk menutupi biaya pendiriannya.
NOTES
1. Badan Pusat Statistik, Indonesia, 2010.
2. International Finance Corporation
(IFC)-Indonesia. Kebijakan-kebijakan
Pembangunan Usaha Kecil di Indonesia:
Sebuah Ulasan (Small Enterprise Development
Policies in Indonesia: An Overview). Oktober
2007.
3. Companies Commission of Malaysia
(Suruhanjaya Syarikat Malaysia). Siaran Pers.
31 Maret 2009.
4. Bruhn, Miriam. 2011. “License to Sell: The
Eff ect of Business Registration Reform on
Entrepreneurial Activity in Meksiko.” Review
of Economics dan Statistics 93 (1): 382–86.
5. Kaplan, David, Eduardo Piedra dan Enrique
Seira. 2007. “Entry Regulation dan Business
Start-Ups: Evidence from Meksiko.” Policy
Research Working Paper 4322, World Bank,
Washington, DC.
6. Doing Business di Indonesia 2010 mengukur 14
kota. Dataterkini per bulan Agustus 2009.
7. Hanya negara-negara anggota APEC berikut
ini yang mensyaratkan modal disetor
minimum saat mendirikan usaha: Federasi
Russia (1.6% pendapatan per kapita),
Filipina (5.2%), Meksiko (8.4%) dan Cina
(100.4%).
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
9. Laporan “Reformasi Iklim Usaha di Tingkat
Daerah” (Subnational Business Climate
Reform) yang disusun oleh Asia Foundation
untuk International Finance Corporation
(IFC) dan Decentralization Support Facility
(DSF) untuk Proyek Pusat Pelayanan
Terpadu Nasional. Maret 2010.
10. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal: Peraturan
Bersama Nomor. 69/2009 dan Nomor.
M.HH-08.AH.01.01.2009 dan Nomor.
60/M-DAG/PER/12/2009 dan Nomor.30/
MEN/XII/2009 dan Nomor.10/2009
tertanggal 17 Desember 2009.
11. Wille, John, Karim Ouled Belayachi, Numa
De Magalhaes dan Frederic Meunier. 2011.
“Leveraging Technology to Support Business
Registration Reform.” Investment Climate
In Practice Note 17, Investment Climate
Advisory Services, World Bank Group,
Washington, DC.
12. Konferensi Bank Dunia, “The Singapura
Experience: Ingredients for Successful
Nation-Wide eTransformation,” Singapura,
30 September 2009.
13. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
No.36 dan 37 tahun 2007.
14. World Economic Forum. The Indonesia
Competitiveness Report 2011-Sustaining
The Growth Momentum, June 2011
15. Transparansi Internasional. Survei Indeks
Persepsi Korupsi Indonesia 2010.
16. Companies: A guide for New Zealand busi-
nesses. Ministry of Economic Development,
The Companies Office, Juni 2010.
17. World Bank. 2011. Doing Business 2012:
Doing Business in a More Transparent World.
Washington, DC: The World Bank Group.
18. Djankov, Simeon, Oliver Hart, Caralee
McLeish dan Andrei Shleifer. 2008. “Debt
Enforcement around the World.” Journal of
Political Economy 116 (6):1105-49.
19. World Bank. 2011. Doing Business 2012:
Doing Business in a More Transparent World.
Washington, DC: The World Bank Group.
20. Undang-undang No. 40 tahun 2007.
21. World Bank. 2011. Doing Business 2012:
Doing Business in a More Transparent World.
Washington, DC: The World Bank Group.
22. Common Register Portal of the German
Federal States, https://www.handelsregister.
de/.
23
24
Mengurus izin-izin
mendirikan bangunan
Pada tahun 2040, separuh dari populasi
di Indonesia akan tinggal di kota.1 Kotakota di Indonesia saat ini sudah mulai
berkutat dengan merebaknya pemukiman
ilegal, kemacetan lalu lintas dan degradasi
kualitas lingkungan hidup. Rencana utama
(master plan) yang telah disesuaikan dengan
kebutuhan terkini dan sistem perizinan
konstruksi yang efisien dapat membantu
pemerintah-pemerintah
daerah
untuk
mengatasi tekanan urbanisasi yang makin
tinggi sembari meningkatkan tingkat
keamanan dari para penduduknya.
Tidak
mudah
untuk
menemukan
keseimbangan yang cocok antara keamanan
dan efisiensi. Peraturan yang baik memberikan
kepastian bahwa keamanan publik dan
pemasukan pemerintah tetap terjaga,
sembari menjadikan proses konstruksi lebih
terjangkau bagi para pengguna layanan dan
pihak yang memberikan layanan tersebut.
Peraturan konstruksi perlu dibuat secara
jelas dan mudah untuk disesuaikan selaras
dengan perubahan ekonomi dan teknologi.
Aturan-aturan yang tidak jelas, terlalu kaku
dan/atau dilaksanakan dengan kurang
baik dapat mendorong para pelaku usaha
konstruksi untuk masuk ke sektor informal,
hal mana tidak diinginkan oleh para pelaku
usaha konstruksi tersebut.
Untuk mengukur kemudahan mengurus izinizin mendirikan bangunan, Doing Business
merekam prosedur, waktu dan biaya yang
harus dilalui usaha kecil hingga menengah
guna memperoleh seluruh persetujuan
yang diperlukan guna mendirikan bangunan
gudang komersil sederhana dan memperoleh
sambungan layanan air, pembuangan limbah
dan saluran telepon tetap. Kasus studi
mencakup semua pemeriksaan lapangan dan
surat keterangan yang dibutuhkan sebelum,
GAMBAR 3.1 Apakah persyaratan waktu, biaya dan jumlah prosedur formal yang harus
dipenuhi untuk mendirikan bangunan gudang?
Biaya
(% pendapatan per kapita)
Gudang
selesai
dibangun
Jumlah
prosedur
Usaha yang
bergerak di
bidang konstruksi
Pra-konstruksi
Waktu (hari)
Paska konstruksi dan
penyambungan utilitas
selama kegiatan
konstruksi
selama dan setelah berlangsungnya kegiatan
pembangunan gudang (gambar 3.1).
Di seluruh Indonesia, mengurus izin-izin
mendirikan bangunan membutuhkan, ratarata, 10 prosedur, 74 hari, dan biaya 69.7 %
pendapatan per kapita– lebih cepat dan lebih
terjangkau dibandingkan dengan rata-rata
APEC yaitu 18 prosedur, 150 hari dan 87 %
pendapatan per kapita (gambar 3.2). Ratarata kota di Indonesia menduduki peringkat
ke-20, di depan Australia (ke-42) namun di
belakang Thailand (ke-14).
Peraturan, praktek dan biaya yang
berbeda yang berlaku di tingkat kota akan
menyebabkan timbulnya perbedaan yang
nyata di antara kota-kota. mengurus izinizin mendirikan bangunan paling mudah
di Balikpapan dan paling sulit di Jakarta.
Di Gorontalo, tidak ada izin mendirikan
bangunan untuk gudang komersil yang
diterbitkan sejak tahun 2008 (tabel 3.1).2
Sebuah perusahaan konstruksi yang ingin
mendirikan bangunan gudang di Balikpapan
menghabiskan waktu 52 hari untuk
melalui 8 prosedur guna memperoleh izin
mendirikan bangunan dan sambungan
utilitas sambungan utilitas, dengan biaya
sebesar 62.8% pendapatan per kapita. Jika
dilakukan perbandingan secara global, maka
kota ini akan menduduki peringkat ke-11 dari
183 perekonomian yang diukur oleh Doing
Business.
Jumlah langkah-langkah yang harus dilalui
untuk mengurus izin-izin mendirikan
TABEL 3.1
Kota-kota dengan tingkat
kemudahan dan kesulitan dalam
mengurus izin-izin mendirikan
bangunan
Kota
1
Kota
Balikpapan
11
Makassar
2
Jambi
12
Mataram
3
Palembang
12
Surakarta
4
Banda Aceh
14
Palangka Raya
5
Yogyakarta
15
Pekanbaru
6
Medan
16
Surabaya
7
Pontianak
17
Denpasar
8
Bandung
18
Manado
8
Semarang
19
Jakarta
10
Batam
Tidak ada
praktek
Gorontalo
Catatan: Metodologi untuk mengurus izin-izin mendirikan
bangunan berubah pada tahun 2011. Peringkat didasarkan
pada rata-rata persentase peringkat kota untuk prosedur,
waktu, dan biaya mengurus izin-izin mendirikan
bangunan. Lihat Catatan data untuk informasi terinci.
Sumber: Database Doing Business.
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
GAMBAR 3.2 Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan di Indonesia dibandingkan dengan dunia
internasional
311 CINA
33 CINA
3.4). Persyaratan-persyaratan sebelum
kegiatan pembangunan yang berbeda-beda
menjelaskan hal-hal yang menyebabkan
perbedaan waktu tersebut. Di Jakarta, para
pengusaha menghabiskan waktu 22 hari
untuk mengurus izin prinsip dari Dinas
Tata Ruang, 1 hari untuk memperoleh
legalisasi dari notaris atas salinan sertifikat
hak milik atas tanah dan 18 hari untuk
mengurus rekomendasi atas rencana Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
(UPL). Setelah persyaratan-persyaratan ini
terpenuhi, Izin Mendirikan Bangunan( IMB)
diperoleh dalam waktu 21 hari. Di Banda
Aceh, para pengusaha hanya membutuhkan
2 hari untuk menguji kebenaran hak
kepemilikan atas tanah dengan pejabat
kelurahan dan kecamatan. Setelah proses
verifikasi ini rampung dikerjakan, pusat
pelayanan terpadu menerbitkan izin
mendirikan bangunan dalam 24 hari.
444.1 CINA
30 PHILIPPINES
260 MALAYSIA
MAKASSAR
131.5
110.5 PHILIPPINES
87 Rata-rata APEC
22 MALAYSIA
Rangking di
Indonesia
14
MANADO
Indonesia
10
rata-rata
7
MEDAN,
YOGYAKARTA
18 Rata-rata
APEC
JAKARTA 158
15 AUSTRALIA,
AMERIKA SERIKAT
150 Rata-rata APEC
157 THAILAND
147 AUSTRALIA
8 THAILAND
6 HONG KONG
SAR, CINA
85 PHILIPPINES
67 HONG KONG
SAR, CINA
JAMBI 32.0
26 AMERIKA SERIKAT
Prosedur
(jumlah)
74
BANDA 42
ACEH
Waktu
(hari)
69.7
17.8 HONG KONG
SAR, CINA
12.8 AMERIKA SERIKAT
9.9 AUSTRALIA
9.5 THAILAND
Biaya 7.1 MALAYSIA
(% pendapatan per kapita)
Sumber: Database Doing Business.
bangunan berkisar dari 7 di Medan dan
Yogyakarta hingga 14 di Manado. Sebagian
besar dari perbedaan di tingkat daerah
berada di tahapan sebelum berlangsungnya
kegiatan pembangunan (gambar 3.3). Di
Surakarta dan Jakarta, para pengusaha yang
bermaksud untuk membangun bangunan
gudang sederhana 2 lantai harus melalui
7 langkah yang berbeda sebelum dapat
memulai kegiatan pembangunan—termasuk
memperoleh perizinan lokasi, melalui
proses pemeriksaan lapangan, persetujuan
lingkungan hidup dan verifikasi kepemilikan
lahan, baik dengan memperoleh legalisasi
dari notaris atas sertifikat hak atas tanah
atau memperoleh surat keterangan dari
kelurahan dan kecamatan. Di Palembang, izin
lokasi dan izin mendirikan bangunan dapat
diperoleh dari pusat pelayanan terpadu
yang baru-baru ini didirikan dengan melalui
proses yang terdiri dari 2 langkah.
Pemeriksaan selama kegiatan pembangunan
gudang hanya menjadi persyaratan di
Denpasar. Di semua kota-kota, setelah
kegiatan pembangunan selesai dilakukan
namun sebelum sebelum bangunan dapat
dihuni, pengusaha harus mendaftarkannya
pada Kantor Pajak Pratama setempat dan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
setempat (atau pusat pelayanan terpadu).
Persyaratan paska-kegiatan pembangunan
tambahan mencakup izin gangguan (Jambi
dan Palangka Raya), dokumen resmi
yang menyatakan rampungnya kegiatan
pembangunan bangunan dan kesesuaiannya
dengan izin mendirikan bangunan (Banda
Aceh, Jakarta, Palembang, Pekanbaru, dan
Surabaya) atau kedua-duanya (Manado).
Jakarta juga mensyaratkan izin penggunaan
bangunan
sementara
Denpansar
mensyaratkan surat rekomendasi dari Kantor
Lingkungan Hidup.
Memperoleh seluruh persetujuan yang
diperlukan guna membangun gudang dan
memperoleh sambungan ke layanan utilitas
di Banda Aceh membutuhkan waktu 42
hari, namun untuk memperoleh hal-hal
yang sama di Jakarta dibutuhkan waktu
tiga kali lipat lebih lama—158 hari (gambar
Persyaratan-persyaratan tambahan paska
pembangunan juga berkontribusi terhadap
lamanya waktu pengurusan. Perolehan berita
acara resmi penyelesaian dan kesesuaian
dengan izin mendirikan bangunan dapat
memakan waktu lebih dari sebulan
GAMBAR 3.3 Palembang memiliki prosedur pra-konstruksi bangunan paling sedikit dibandingkan
dengan kota-kota lain di Indonesia
Selama kegiatan Sambungan
Pra-konstruksi pembangunan utilitas
Medan
7
Yogyakarta
7
Balikpapan
8
Makassar
8
Batam
9
Palembang
9
Banda Aceh
10
Bandung
10
Jambi
10
Mataram
10
Pekanbaru
10
Semarang
10
Rata-rata kota Indonesia
10
Palangka Raya
11
Pontianak
11
Surabaya
11
Surakarta
Denpasar
Jakarta
Manado
Sumber: Database Doing Business.
11
*
12
* paska konstruksi
13
14
25
26
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
bangunan, ukurannya dan jumlah lantainya.
Biaya Izin Mendirikan Bangunan di Jambi
Rp. 4.942.280,- ($475) dan 6 kali lipat
lebih mahal di Makassar—Rp. 31.761.209,($3,053). Prosedur sebelum kegiatan
pembangunan lainnya–seperti perolehan
izin prinsip tata ruang, legalisasi notaris
atas sertifikat hak milik atas tanah, dan
penyusunan rencana Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) oleh
konsultan eksternal (sebagaimana halnya
di Jakarta)–dapat menambah biaya sehesar
Rp. 16.507.000,- ($ 1586) ke dalam biaya
keseluruhan dari proses mengurus izin-izin
mendirikan bangunan.
GAMBAR 3.4 Mengurus izin-izin mendirikan bangunan tercepat di Banda Aceh
Hari
Banda Aceh
Rata-rata kota
Indonesia
42
Bandung
44
Batam
45
Makassar
51
Yogyakarta
51
Balikpapan
52
Palembang
Pontianak
57
59
Jambi
68
Medan
71
Surakarta
71
Semarang
72
Palangka Raya
82
Mataram
83
Pekanbaru
83
Denpasar
94
Manado
Persyaratan-persyaratan paska kegiatan
pembangunan tidak dikenakan biaya di
Balikpapan, Banda Aceh, Palembang,
Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Surakarta
dan
Yogyakarta.
Kota-kota
lainnya
membebankan biaya yang berkisar dari Rp.
62.500,- ($6) hingga Rp. 2.041.275,- ($196)
untuk mendaftarkan gudang tersebut pada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
setempat (atau pusat pelayanan terpadu),
memperoleh berita acara kesesuaian dengan
izin mendirikan bangunan (sebagaimana
halnya dengan Manado, Jakarta dan
107
Surabaya
116
Jakarta
158
74
Sumber: Database Doing Business.
(sebagaimana halnya dengan Pekanbaru
dan Manado) sementara proses perolehan
izin gangguan dapat memakan waktu
hampir dua minggu lamanya (sebagaimana
halnya di Palangka Raya). Di Jakarta, para
pengusaha harus menanti 49 hari untuk
memperoleh Izin Penggunaan Bangunan
(IPB). Persyaratan-persyaratan yang harus
dipenuhi untuk memperoleh sambungan
layanan utilitas berlaku serupa di seluruh
Indonesia. Tergantung dari efisiensi kantor
Telkom Indonesia setempat, waktu yang
dibutuhkan untuk memperoleh sambungan
ke jaringan telepon berkisar dari beberapa
hari hingga 3 minggu. Variasi yang serupa
dapat ditemukan dalam memperoleh
sambungan layanan air dan pembuangan
limbah dari PDAM (Perusahaan Daerah Air
Minum).
Di seluruh Indonesia terdapat perbedaan
yang cukup besar dala biaya memperoleh
Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kotakota menetapkan biaya Izin Mendirikan
Bangunan dengan mempertimbangkan
sejumlah
faktor—seperti
penggunaan
GAMBAR 3.5 Perbedaan biaya perizinan mendirikan bangunan antar kota di Indonesia
berdasarkan tahapan konstruksi
Jambi
32.0
Pontianak
32.3
Palangka Raya
37.5
Semarang
38.6
Surakarta
Palembang
Mataram
Balikpapan
Pekanbaru
Banda Aceh
Biaya-biaya untuk mengurus izin-izin
mendirikan bangunan sangat beragam dari
satu kota ke kota lainnya (gambar 3.5). Di
Jambi, biaya administratif untuk mendirikan
bangunan gudang dan memperoleh
sambungan ke layanan utilitas hanya
mencapai 32% pendapatan per kapita. Di
Makassar, proses yang sama menghabiskan
biaya yang 4 kali lipat lebih mahal—131.5%
pendapatan per kapita.
Selama Kegiatan
Pembangunan
Biaya
(% pendapatan per kapita)
Pra-konstruksi:
prasyarat untuk
memperoleh Izin
Mendirikan Bangunan (IMB)
41.9
58.4
62.8
64.5
66.5
69.7
Medan
70.3
Surabaya
71.2
Denpasar
71.4
Yogyakarta
Manado
Jakarta
Batam
Makassar
Sumber: Database Doing Business.
Pra-Kegiatan
Pembangunan:
perolehan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB
50.5
Rata-rata kota Indonesia
Bandung
Paska Kegiatan
Pembangunan Utilitas
76.5
85.5
100.1
105.3
127.3
131.5
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
TABEL 3.2
Reformasi-reformasi kebijakan usaha yang meningkatkan kemudahan mengurus izin-izin mendirikan bangunan selama dua tahun terakhir
Peningkatan efisiensi proses
administratif (melalui koordinasi
yang lebih baik, penggunaan
teknologi, dan pelatihan staf)
Peningkatan
infrastruktur
utilitas
Penyederhanaan
prosedur
Pengurangan
Biaya
Pemberlakuan
atau
penyempurnaan
Layanan Terpadu
Banda Aceh
Bandung
Penyederhanaan
persyaratan-persyaratan
administratif untuk
bangunan-bangunan
komersil yang sederhana
Makassar
Manado
Palangka Raya
Palembang
Pekanbaru
Semarang
Surabaya
Surakarta
Yogyakarta
Reformasi Doing Business yang meningkatkan kemudahan mengurus izin-izin mendirikan bangunan
Reformasi-reformasi Doing Business yang meningkatkan kesulitan untuk mengurus izin-izin mendirikan bangunan
Catatan: Tabel ini merekam semua reformasi-reformasi Doing Business yang terselenggara antara bulan Agustus 2009 dan Juli 2011.
Sumber: Database Doing Business.
Surabaya)
dan/atau
izin
gangguan
(sebagaimana halnya dengan Jambi,
Manado dan Palangka Raya).
Doing
Business
di
Indonesia
2010
mengidentifikasi praktek-praktek terpuji,
menunjukkan dimana letak hambatanhambatan dan memberikan rekomendasirekomendasi peluang perubahan. Kemajuan
yang telah dicapai selama 2 tahun terakhir
ini cukup menggembirakan: 10 dari 14
kota-kota yang diukur untuk kedua kalinya
memberlakukan langkah-langkah perbaikan
yang meningkatkan kemudahan untuk
mengurus izin-izin mendirikan bangunan
(tabel 3.2). Sebagai hasilnya, rata-rata
waktu untuk mengurus izin-izin mendirikan
bangunan turun dari 106 menjadi 77 hari.
Rata-rata biaya turun dari Rp. 22.093.645,($2,123) menjadi Rp. 19.247.290,- ($1,850).3
Banda Aceh merombak sistem perizinan
bangunan secara radikal (gambar 3.6).
Setelah diberlakukannya 2 peraturan
daerah yang baru pada bulan Januari 2010,4
dengan menggabungkan perizinan paska
pembangunan dengan langkah pengajuan
permohonan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB). Perizinan lokasi dan tata ruang,
kajian arsitektur, perencanaan infrastruktur
dan verifikasi garis batas saat ini menjadi
proses bagian dari proses internal yang
dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas
Pekerjaan Umum, yang berwenang atas
aspek-aspek teknis, dan pusat pelayanan
terpadu, yang melakukan penghitungan
biaya dan menerbitkan izin-izin. Sebelumnya
pada tahun 2010, perusahaan-perusahaan
harus melalui 9 langkah yang berbeda,
membayar biaya keseluruhan sebesar Rp.
19.501.063,- ($1,874) dan menanti selama
103 hari sebelum mereka dapat memulai
kegiatan pembangunan. Saat ini, kegiatan
pembangunan dapat dimulai hanya setelah
melalui 5 prosedur yang menghabiskan
waktu 26 hari dengan biaya sebesar Rp.
GAMBAR 3.6 Banda Aceh merubah sistem perizinan bangunannya secara radikal
2010
Sebelum reformasi
Hari
180
150
120
90
Sambungan
Layanan Air dan
Pembuangan
Limbah
Memperoleh Izin
Mendirikan Bangunan
60
Sambungan
Telepon
2012
Paska
reformasi
30
0
1
2
3
Sumber: Database Doing Business.
4
5
6
7
Prosedur
8
9
10
11
12
13
27
28
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
15.851.063,- ($1,523). Setelah kegiatan
pembangunan rampung dilakukan, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan setempat
mensyaratkan
perusahaan-perusahaan
untuk memperoleh tanda daftar gudang.
Prosedur ini, ditujukan untuk memantau
pembangunan perkotaan di kota tersebut,
telah dipadukan dengan koordinasi yang lebih
baik antar lembaga-lembaga yang terlibat
dalam proses tersebut—khususnya, saat ini
lembaga-lembaga terkait menyelenggarakan
pertemuan-pertemuan secara rutin untuk
bertukar informasi terkini yang terkait dengan
pekerjaan mereka. Hasilnya, waktu untuk
memproses prosedur sebelum kegiatan
pembangunan telah berkurang 22 hari.
Terlebih lagi, upaya untuk merekonstruksi
sistem pelayanan air dan jaringan telepon
tetap di kota tersebut berhasil mengurangi
waktu untuk memperoleh sambungan
ke layanan utilitas, yaitu masing-masing
berkurang 13 hari dan 55 hari.
Proyek-proyek
pembangunan
yang
memenuhi ketentuan tata ruang yang
berlaku saat ini hanya perlu memperoleh Izin
Penggunaan Ruang dan salinan master plan
kota dari pusat pelayanan terpadu Surakarta.7
Biaya untuk memperoleh dokumen-dokumen
tersebut jauh lebih murah dibandingkan
biaya untuk memperoleh “Advis Planning,”8
izin lokasi yang wajib diperoleh untuk semua
bangunan 2 tahun yang lalu dan saat ini
hanya dipersyaratkan untuk proyek-proyek
yang tidak sejalan dengan master plan kota.
Surabaya juga telah menyederhanakan
sistem perizinan bangunannya. Sejak
memberlakukan peraturan daerah yang baru
pada tahun 2009,5 surat ketetapan rencana
kota merupakan satu-satunya perizinan
lokasi yang diperlukan untuk mengajukan
permohonan izin mendirikan bangunan.
Pusat
pelayanan
terpadu
Surabaya
menerbitkan surat ketetapan rencana kota
setelah diajukannya permohonan yang
melampirkan salinan sertifikat hak milik atas
tanah yang telah dilegalisasi oleh notaris,
identitas pemohon dan bukti pembayaran
pajak bumi dan bangunan terakhir. Prosedur
ini memakan waktu 64 hari—hanya
separuh dari waktu yang dipersyaratkan 2
tahun yang lalu. Peraturan yang sama juga
meniadakan kebutuhan untuk mengajukan
permohonan Izin Penggunaan Bangunan
secara terpisah, dan mengurangi waktu 49
hari. Pada tahun 2010, proses pendaftaran
bangunan-bangunan baru dipindahkan dari
Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke
pusat pelayanan terpadu—dengan demikian,
mengurangi 7 hari dari waktu proses untuk
prosedur ini dan menghapus biaya yang
dibebankan untuk itu. 6
Secara keseluruhan, terdapat perbaikan
waktu
untuk
memproses
izin-izin
mendirikan bangunan di sebagian besar
kota-kota di Indonesia yang memberlakukan
pusat pelayanan terpadu atau peningkatan
koordinasi di pusat-pusat pelayanan
terpadu yang telah ada. Pada akhir tahun
2009, Semarang memindahkan proses
perizinan sebelum kegiatan pembangunan,
izin mendirikan bangunan dan pendaftaran
gudangnya ke pusat pelayanan terpadu—
dengan demikian mengurangi 26 hari
dari waktu keseluruhan untuk mengurus
prosedur-prosedur ini. Di Yogyakarta,
kebijakan yang sama mengurangi masingmasing 4 dan 3 hari dari waktu untuk
memperoleh rekomendasi lingkungan hidup
dan pendaftaran gudang. Di Bandung,
peningkatan efisiensi dari pusat pelayanan
terpadu—diperoleh
melalui
pelatihan
personil agar dapat menggunakan sistem
komputerisasi dengan lebih baik guna
memproses permohonan izin mendirikan
bangunan dan pendaftaran gudang—berhasil
mengurangi 32 hari dari waktu pengurusan
prosedur-prosedur ini secara keseluruhan.
Di Surakarta prosedur administratif untuk
memperoleh Izin Mendirikan Bangunan
telah disederhanakan dan Izin Penggunaan
Bangunan (IPB) tidak lagi diperlukan.
Palangka Raya juga telah mengambil langkah
reformasi. Sejak bulan Mei 2010, para pihak
berwenang setempat telah menggabungkan
persyaratan-persyaratan tata ruang dan
verifikasi kepemilikan lahan dengan prosedur
untuk memperoleh Izin Prinsip9—dengan
demikian menghapus 2 prosedur dan
mengurangi 11 hari dari waktu untuk
mengurus izin-izin mendirikan bangunan.
Selama 2 tahun terakhir ini, pemerintah pusat
dan daerah juga telah melakukan upayaupaya untuk menyederhanakan aturanaturan lingkungan hidup yang harus dipatuhi
oleh bangunan-bangunan dengan tingkat
risiko rendah. Pada tahun 2010, pemerintah
pusat memberlakukan pendekatan berbasis
risiko untuk perizinan lingkungan hidup,
memberikan panduan dasar bagi pemerintah
daerah. Didasarkan pada panduan-panduan
tersebut, sebagian besar pemerintah daerah
mengkaji ulang peraturan dan prosedur tetap
mereka. Modifikasi-modifikasi semacam itu
seringkali berhasil mengurangi biaya, kadang
kala pengurangan yang dihasilkan bahkan
dapat mencapai Rp. 15.000.000,- ($1,442).
Pada saat ini, pusat pelayanan terpadu
Yogyakarta menyediakan format dasar
yang mudah dipergunakan untuk rencana
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (UPL). Format-format dasar tersebut
dapat diisi oleh perusahaan konstruksi yang
mengajukan permohonan sebelum diajukan
ke Dinas Lingkungan Hidup setempat
melalui pusat pelayanan terpadu tanpa
dikenakan biaya. Pendekatan-pendekatan
serupa telah diberlakukan di Surabaya,
Manado dan Palangka Raya. Surakarta telah
memberlakukan solusi yang lebih sederhana:
perusahaan konstruksi menyiapkan Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
yang disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup
setempat dan kemudian dilampirkan pada
permohonan izin mendirikan bangunan.
Sejak Januari 2011, bangunan-bangunan
komersil sederhana di Palembang tidak
membutuhkan perizinan lingkungan hidup
apapun secara keseluruhan.
Pembatasan tambahan terhadap biaya juga
telah dilakukan melalui pemberlakuan, di
tingkat daerah, Undang-undang tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.10
Namun demikian, sejak bulan Juli 2011,
hanya 2 kota—Surakarta dan Pekanbaru—
meniadakan biaya-biaya yang terkait
dengan sistem perizinan bangunan.
Surakarta membatalkan biaya-biaya untuk
mendaftarkan gudang. Para pihak berwenang
di Pekanbaru juga telah meniadakan biaya
untuk memperoleh “Advis Planning” dan
laporan penyelesaian dan kesesuaian
dengan izin mendirikan bangunan gudang—
yang mengurangi Rp. 7.112.590,- ($684)
dari biaya keseluruhan. Namun demikian,
penghematan biaya ini diimbangi dengan
penggandaan biaya untuk memperoleh Izin
Mendirikan Bangunan (IMB), saat ini sebesar
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Rp. 15.802.290,- ($1,519). Peningkatan
biaya yang lebih besar lagi tercatat di
Makassar, dimana biaya untuk memperoleh
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melonjak
dari Rp. 15.210.517,- ($1,462) hingga Rp.
31.761.209,- ($3,053).
LANGKAH REFORMASI APA YANG
DAPAT DIAMBIL
Doing
Business
di
Indonesia
2010
merekomendasikan: (a) penyederhanaan
perizinan sebelum kegiatan pembangunan,
(b) penciptaan titik akses tunggal atau
pembentukan pusat pelayanan terpadu
untuk memproses izin-izin yang harus
diperoleh sebelum kegiatan pembangunan,
(c) pemberlakuan sistem online dan sistem
elektronik untuk memproses permohonan
izin dan (d) persetujuan-persetujuan
berbasis risiko. Rekomendasi-rekomendasi
reformasi ini juga tetap berlaku secara sah
untuk sebagian besar kota-kota di Indonesia,
rekomendasi-rekomendasi tambahan juga
berlaku:
Penyederhanaan izin mendirikan
bangunan
Di berbagai kota, perhitungan biaya untuk
memperoleh Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dilakukan dengan menggunakan
rumus-rumus yang rumit. Masing-masing
proyek diberikan tarif dasar yang mencakup
biaya proses. Tarif dasar tersebut dikalikan
dengan rangkaian koefisien. Tergantung
dari kota yang ada, koefisien-koefisien ini
memperhitungkan rancangan, struktur,
lokasi, jumlah lantai dan apakah bangunan
yang rencananya akan dibangun tersebut
akan bersifat permanen atau sementara.
Biaya tambahan terkadang dibebankan
untuk pengkajian dan penerbitan izin.
Bahkan manakala peraturan daerah yang
berlaku memuat informasi mengenai tarif
dasar dan koefisien ini, para pengusaha
menemui kesulitan untuk mengantisipasi
biaya perizinan untuk mendirikan bangunan.
Menyederhanakan
biaya
perizinan
meningkatkan transparansi. Contohnya,
di Kanada, dimana biaya perizinan untuk
mendirikan bangunan diberlakukan secara
langsung dan didasarkan semata-mata pada
ukuran gudang, biaya dapat dihitung dengan
lebih mudah oleh pemohon. Banda Aceh,
Pekanbaru dan Jakarta telah memberlakukan
kriteria yang serupa. Kota-kota lain di
Indonesia juga perlu mengikuti langkah yang
sama.
Peningkatan keterlibatan pusat pelayanan
terpadu setempat dalam sistem perizinan
untuk mendirikan bangunan
Sebelum rencana pendirian bangunan
disetujui, izin-izin prinsip dipersyaratkan
untuk memastikan mutu dan keselamatan.
Seringkali beberapa lembaga berwenang
terlibat dalam proses ini. Untuk menghindari
proses yang tumpang tindih dan
memastikan efisiensi, praktek terpuji yang
dapat dilakukan adalah untuk menempatkan
lembaga-lembaga tersebut dibawah satu
atap. Pusat pelayanan terpadu mendorong
penyelenggaraan proses kajian yang lebih
terorganisir dan membantu terjalinnya
koordinasi interaksi-interaksi dari beberapa
lembaga. Dengan ini, lebih banyak sumber
daya manusia yang dapat dipergunakan
untuk melakukan pemeriksaan keamanan
dibandingkan dengan penggunaan sumber
daya manusia tersebut untuk menjalin
interaksi secara berulang antara pengusaha
dan berbagai lembaga.
17 dari 20 kota-kota di Indonesia yang diukur,
para pengusaha berinteraksi dengan lembaga
yang dinamakan pusat pelayanan terpadu.
Namun demikian, peranan yang dimainkan
oleh lembaga ini dalam sistem pengurusan
perizinan berbeda-beda dari satu kota
ke kota lainnya. Perusahaan-perusahaan
bangunan
di
Balikpapan,
Bandung,
Yogyakarta dan Pontianak menggunakan
pusat pelayanan terpadu setempat sebagai
titik akses tunggal untuk pengurusan seluruh
prosedur yang terkait dengan perizinan
bangunan, kecuali 1—pendaftaran bangunan
pada Kantor Pelayanan Pajak setempat. Di
kota-kota lainnya, pusat pelayanan terpadu
hanya dapat dipergunakan untuk sejumlah
prosedur yang terkait proses konstruksi.
Seringkali, verifikasi kepemilikan tanah dan
perizinan lingkungan hidup harus dilakukan
melalui kantor-kantor lain— seperti Dinas
Lingkungan Hidup, Kantor Badan Pertanahan
Nasional atau kantor kelurahan setempat.
Kota-kota di Indonesia harus memperluas
peran pusat pelayanan terpadu mereka
dalam sistem perizinan untuk mendirikan
bangunan, contohnya, dengan meningkatkan
kewenangan koordinasi mereka dalam proses
perizinan untuk mendirikan bangunan.
Melakukan penggabungan perizinan
lokasi lebih lanjut
Di banyak kota, perusahaan konstruksi
perlu memperoleh perizinan lokasi sebelum
mengajukan permohonan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB). lembaga penerbit izin lokasi
biasanya sama dengan yang menerbitkan
izin mendirikan bangunan—pusat pelayanan
terpadu kota yang bersangkutan. Namun
demikian, di Banda Aceh, Bandung,
Medan, Denpansar dan Makassar, izin-izin
lokasi sekarang telah menjadi bagian dari
prosedur untuk memperoleh izin mendirikan
bangunan. Pusat pelayanan terpadu
memeriksa apakah bangunan gudang dapat
didirikan di lokasi lahan tersebut pada saat
yang bersamaan dengan proses permohonan
izin untuk mendirikan bangunan. Tidak ada
persyaratan untuk memperoleh konfirmasi
sementara, dengan demikian mengurangi
waktu dan jumlah kunjungan terpisah yang
harus dilakukan ke pusat pelayanan terpadu.
Sepanjang informasi mengenai rencana
alokasi penggunaan lahan terus diperbaharui
dan dijaga kelengkapannya, dan publik terus
memperoleh akses terhadap informasi
mengenai persyaratan-persyaratan yang
harus dipenuhinya, maka praktek terpuji ini
perlu ditiru oleh kota-kota lain di Indonesia.
Meningkatkan komputerisasi dalam
pelayanan perizinan mendirikan
bangunan
Pemberlakuan
sistem
komputerisasi
dari proses perizinan untuk mendirikan
bangunan di Indonesia masih tertinggal jauh
dari negara-negara lain. Pada saat ini, hanya
Balikpapan, Bandung, Denpasar, Banda Aceh,
Makassar, Medan, Palembang, Pekanbaru
dan Yogyakarta memiliki situs-situs web
yang menyajikan peraturan-peraturan terkini
dan uraian yang komprehensif mengenai
persyaratan-persyaratan
yang
harus
dipenuhi untuk mendirikan bangunan. Sejak
tahun 2008, Jakarta telah memberlakukan
sistem rekam jejak terkomputerisasi untuk
memantau proses permohonan perizinan.
Kota-kota lain telah memperluas fungsi
rekam jejak tersebut sehingga dapat diakses
oleh para pemohon. Balikpapan, Denpasar,
Palembang, Pekanbaru dan Yogyakarta
29
30
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
mengikuti langkah yang sama sebagaimana
diambil oleh kota Bandung beberapa tahun
yang lalu saat kota tersebut memberlakukan
sistem rekam jejak yang memungkinkan
perusahaan-perusahaan untuk memantau
kemajuan proses permohonan mereka,
baik secara online atau melalui pesan teks.
Namun demikian, hingga saat ini, tidak
ada kota di Indonesia yang memungkinkan
permohonan izin untuk diajukan secara
online.
Di banyak perekonomian di seluruh
dunia, terlepas dari lokasi dan tingkat
pendapatan mereka, para pembuat kebijakan
mengadopsi teknologi yang memudahkan
para pelaku usaha untuk menjalankan
usaha mereka, menurunkan biaya transaksi
dan
meningkatkan
transparansi.
Di
Singapura—kota berkinerja terbaik secara
global dalam hal kemudahan mengurus
izin-izin mendirikan bangunan—Building
dan Construction Authority memberikan
kemudahan bagi publik untuk mengakses
informasi yang terkait dan memungkinkan
diajukannya semua dokumen secara
online. Di Amerika Serikat, lebih dari 20
kota menggunakan “e-Plan Review.” Sistem
pengajuan permohonan secara online
untuk rencana-rencana pendirian bangunan
berhasil mengurangi 40% dari waktu kajian,
meniadakan risiko hilangnya rencanarencana tersebut dan mengurangi 80%
dari jumlah kunjungan langsung yang harus
dilakukan ke pihak yang berwenang di bidang
bangunan oleh pemilik yang berkedudukan
di luar kota dan para arsitek.11
NOTES
1. Pada tahun 2040, jumlah populasi urban
di Indonesia akan mencapai 170 juta
penduduk. Divisi Kependudukan dari
Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial
dari Sekretariat Persekutuan Bangsa Bangsa
(PBB), Prospek Populasi Dunia: Revisi 2008
dan Prospek Urbanisasi Dunia: Revisi 2009
(World Population Prospects: The 2008
Revision dan World Urbanization Prospects:
The 2009 Revision).
2. Di Gorontalo, tidak ada izin usaha mendiri-
kan bangunan terpisah untuk bangunan
gudang yang diterbitkan sejak tahun 2008.
Fasilitas-fasilitas penyimpanan hanya
diperkenankan untuk diadakan sebagai
perpanjangan dari bangunan yang ada dan
tidak boleh melampaui 30% dari ukuran
mereka.
3. Dilakukan penghitungan mundur terhadap
data karena adanya perubahan metodologi.
4. Peraturan Walikota No. 64 Tahun 2009 dan
Surat Keputusan Walikota No. 317 Tahun
2009.
5. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009.
6. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 dan
Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2010.
7. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009.
8. “Advis Planning” merupakan surat keteran-
gan yang menegaskan parameter-parameter
perencanaan untuk lahan tanah tertentu,
seperti ketinggian atau ukuran bangunan
yang diperkenankan. Di kota-kota lainnya,
seperti Pontianak dan Surabaya, surat
keterangan dengan fitur yang serupa disebut
Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK).
9. Izin Prinsip merupakan persetujuan yang
bersifat umum dan menegaskan bahwa
proyek yang bersangkutan telah mematuhi
ketentuan-ketentuan tata ruang yang berlaku untuk area tertentu dari kota tersebut.
10. Undang-undang No. 28 Tahun 2009.
11. Informasi tersedia secara online di http://
www.natlpartnerstreamline.org/.
31
Pendaftaran properti
Siapapun yang tinggal di pulau Jawa
memahami betapa berharganya ruang di
pulau tersebut. Meskipun pulau Jawa hanya
mewakili sekitar 7% dari total area lahan di
Indonesia, jumlah penduduk yang menghuni
pulau Jawa mewakili lebih dari 60% dari
populasi Indonesia yang secara keseluruhan
berjumlah 240 juta—menjadikan pulau
Jawa sebagai area berpenduduk terpadat
di dunia. Untuk kalangan usaha, pasar yang
besar membawa peluang yang besar sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hal
tersebut juga membawa serta tantangantantangan dalam hal akses ke tanah dan
bangunan. Menyeimbangkan kebutuhan
untuk menghasilkan pendapatan dari
pajak atas properti dengan tuntutan sektor
swasta akan proses pendaftaran properti
yang sederhana dan biaya yang terjangkau
merupakan tantangan yang dihadapi oleh
pemerintah-pemerintah daerah. Menurut
Survei Perusahaan (Enterprise Surveys) Bank
Dunia, perusahaan-perusahaan di Indonesia
mengidentifikasi “akses untuk memperoleh
lahan” sebagai 1 dari 10 hambatan utama
yang dihadapi oleh perusahaan dalam
melakukan kegiatan investasi.1
Para pelaku usaha di seluruh pulau Jawa yang
bermaksud untuk membeli atau menjual
properti secara teori menghadapi persyaratan
yang sama sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan yang berlaku. Namun demikian,
dalam prakteknya, ditemukan bahwa waktu
untuk merampungkan transaksi tersebut
sangat beragam dari satu kota ke kota
lainnya. Di Bandung, diperlukan 19 hari untuk
merampungkan proses pemindahan properti
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara, proses yang sama membutuhkan
waktu 36 hari untuk dirampungkan di
Yogyakarta dan 43 hari di Semarang.
Rentang kisaran ini bahkan semakin lebar
saat melibatkan kota-kota lain di luar pulau
GAMBAR 4.1 Berapakah waktu, biaya dan jumlah prosedur yang dibutuhkan untuk mengalihkan
properti antara 2 perusahaan dalam negeri?
Biaya
(% dari nilai properti)
Pembeli dapat
menggunakan properti,
menjualnya kembali
atau menggunakannya
sebagai jaminan
Prosedur
Tanah & gedung 2 lantai
Penjual dengan properti
yang telah terdaftar
dan tidak ada
sengketa alas hak
Pra-pendaftaran
Pendaftaran
Jawa yang ikut diukur: 12 hari di Manado
dan 54 hari di Surakarta dan Batam.
Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari
pemberlakuan sistem pendaftaran properti
yang efisien. Alas hak atas tanah yang
formal memungkinkan para pelaku usaha
untuk menggunakan tanah sebagai jaminan,
dengan demikian meningkatkan pasokan
kredit2—yang mendorong peningkatan
kegiatan investasi dan pertumbuhan
ekonomi. Negara-negara dengan sistem
pendaftaran properti yang efisien juga
cenderung memiliki perlindungan hak
atas propertiyang lebih baik, yang sangat
berarti bagi usaha-usaha skala kecil yang
tidak dapat melakukan investasi guna
mengadakan sistem keamanan atau
mengeluarkan biaya untuk memperoleh
perlindungan lain atas properti mereka.
Selain itu, pendaftaran properti juga dapat
memberikan manfaat bagi pemerintah
dalam
bentuk
peningkatan
jumlah
properti yang terdaftar—dan peningkatan
pendapatan pajak sebagai hasilnya. Setelah
diselenggarakannya proyek pemberian alas
hak atas tanah di Thailand, nilai properti
melonjak naik dari 75% menjadi 197%
setelah didaftarkan.3
Paska Pendaftaran
Waktu
(hari)
Doing Business merekam prosedur-prosedur
yang perlu dilalui oleh pelaku usaha untuk
membeli properti dari pelaku usaha lainnya
dan untuk memindahkan alas hak atas
properti tersebut untuk didaftarkan atas
nama pihak pembeli. Proses tersebut dimulai
dengan perolehan dokumen-dokumen yang
diperlukan—seperti salinan dari sertifikat
kepemilikan
penjual—dan
melakukan
kajian tingkat kepatuhan (due diligence),
jika diperlukan. Transaksi dipandang telah
selesai dilakukan saat transaksi tersebut
mulai berlaku terhadap pihak ketiga dan saat
pihak pembeli dapat menggunakan properti
tersebut sebagai jaminan untuk memperoleh
pinjaman bank atau menjualnya kembali
(gambar 4.1).
Kemudahan pendaftaran properti sangat
berbeda-beda dari satu perekonomian ke
perekonomian lainnya di seluruh dunia.
Tingkat kemudahan pendaftaran properti
termudah dapat ditemui di Saudi Arabia,
dimana proses secara keseluruhan dapat
dirampungkan hanya melalui 2 prosedur,
dalam waktu 2 hari, tanpa biaya. Beberapa
perekonomian di kawasan Asia Timur dan
Pasifik juga tidak berada jauh di belakang.
Di Thailand, hanya diperlukan 2 prosedur
dan waktu 2 hari; di Selandia Baru, biaya
32
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
TABEL 4.1
Kota-kota dengan tingkat
kemudahan pendaftaran properti
termudah - dan terburuk
PERINGKAT Kota
PERINGKAT
Kota
1
Bandung
11 Surabaya
1
Jakarta
12 Balikpapan
3
Palembang
12 Banda Aceh
4
Mataram
12 Denpasar
5
Gorontalo
15 Manado
6
Yogyakarta
16 Palangka Raya
7
Jambi
17 Surakarta
7
Medan
18 Pekanbaru
9
Makassar
19 Semarang
9
Pontianak
20 Batam
Catatan: Peringkat didasarkan pada rata-rata
persentase peringkat kota untuk prosedur, waktu dan
biaya untuk mendaftarkan properti. Lihat Catatan
Data untuk informasi terinci.
Sumber: Database Doing Business.
yang harus dikeluarkan oleh para pelaku
usaha untuk memindahkan properti dari
satu perusahaan swasta dalam negeri ke
perusahaan swasta dalam negeri lainnya
hanya 0.1% dari nilai properti.
Pendaftaran properti di Indonesia memakan
waktu lebih lama dan biaya lebih besar
dibandingkan dengan rata-rata 6 prosedur,
waktu 33 hari dan biaya 11% dari nilai
properti di 20 kota-kota di Indonesia yang
diukur. Saat dibandingkan dengan ratarata kawasan Asia Timur dan Pasifik—5
prosedur, 81 hari dan biaya sebesar 4.1%
dari nilai properti—kota-kota di Indonesia
memberlakukan, secara rata-rata, lebih
banyak prosedur dan biaya yang lebih tinggi,
namun lebih cepat dari segi waktu. Terkait
dengan perekonomian-perekonomian AsiaPacific Economic Cooperation (APEC),
Indonesia merupakan negara dengan proses
pendaftaran properti termahal di antara
21 perekonomian anggota APEC (ratarata perekonomian anggota APEC hanya
memberlakukan biaya sebesar 3.7% dari
nilai properti).
Membandingkan hasil-hasil temuan dari
Doing Business di Indonesia 2010 dengan
temuan dari laporan ini, Bandung dan
Jakarta tetap merupakan kota dengan proses
pendaftaran properti termudah (tabel 4.1).
Manado tetap merupakan kota dengan
proses pendaftaran properti tercepat,
namun turun dalam peringkat kemudahan
pendaftaran balik nama kepemilikan atas
properti secara keseluruhan karena kotakota lain telah mengurangi tarif pajak bumi
dan bangunan sementara Manado tidak
melakukan hal itu. Contohnya, di Palembang
dan Yogyakarta nilai obyek pajak tidak kena
pajak yang pada tahun 2009 ditetapkan
sebesar Rp. 20 juta ($1,922) dan Rp. 15
juta ($ 1,442) masing-masing ditingkatkan
menjadi Rp. 60 juta ($5,767) pada tahun
2011, sehingga menurukan biaya pendaftaran
properti di 2 kota ini. Sementara itu, di antara
6 kota yang diukur pada saat survei pertama,
Mataram dan Gorontalo menduduki 5
peringkat teratas dalam hal kemudahan
pendaftaran balik nama kepemilikan atas
properti.
Di antara 20 kota yang diukur, 18
memberlakukan
6
prosedur
untuk
merampungkan
proses
balik
nama
kepemilikan atas properti di antara 2
perusahaan. Prosedur tetap yang berlaku di
semua kota adalah: (1) pemeriksaan sertifikat
tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional
(BPN), (2) membayar bea balik nama, (3)
membayar bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan, (4) pembuatan akta jual beli
tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, (5) mendaftarkan sertifikat tanah
pada kantor Badan Pertanahan Nasional
(BPN), dan (6) mendaftarkan sertifikat pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan atas nama
pemilik yang baru. Namun demikian, 2 kota,
Batam dan Semarang,4 memberlakukan
prosedur ke-7.
Sementara itu, di Batam, pihak pembeli
harus memperoleh izin dari Badan Otoritas
Pengembangan Daerah Industri Batam untuk
melakukan proses balik nama kepemilikan
atas properti setelah sertifikat hak atas
tanah selesai melalui proses pemeriksaan
di kantor Badan Pertanahan Nasional
setempat (gambar 4.2). Pihak pembeli harus
mengunjungi Direktorat Pengelolaan Tanah
di Badan Otoritas Pengembangan Daerah
Industri Batam untuk memperoleh izin balik
nama kepemilikan atas properti. Para pejabat
Badan Otoritas Pengembangan Daerah
Industri Batam melakukan pemeriksaan
lapangan atas properti pada hari berikutnya
untuk melakukan pengecekan, alokasi
penggunaan dan nilai lokasi. Para pihak
yang terlibat dalam transaksi tersebut tidak
perlu hadir saat pemeriksaan lapangan.
Setelah proses tersebut selesai dilakukan
dan memperoleh persetujuan, pihak pembeli
menerima informasi bahwa pihaknya dapat
melanjutkan langkah untuk melakukan
pembayaran di Badan Otoritas Pengembangan
Daerah Industri Batam dan memperoleh izin
tersebut. Prosedur tambahan ini berasal dari
sejarah status pulau Batam sebagai kawasan
khusus, dimana semua tanah secara sah
dimiliki oleh Badan Otoritas Pengembangan
Daerah Industri Batam dan oleh karenanya
GAMBAR 4.2 Memperoleh izin pendaftaran
properti di Batam
Waktu (hari)
60
45
Sementara di sebagian besar kota para
pihak dapat melanjutkan langkah ke langkah
penandatanganan akta jual beli tanah
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
setelah pembayaran pajak selesai dilakukan
dan dokumen-dokumen persyaratan telah
dilengkapi, hal tersebut tidak berlaku di
Semarang. Di Semarang, sebelumnya
Pejabat Pembuat Akta Tanah
harus
mengunjungi Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (DPKAD) dan memperoleh
surat keterangan bahwa harga jual beli
sesuai dengan nilai pasar. Meskipun tidak
ada dasar hukum untuk prosedur ini, hal ini
dipersyaratkan dalam praktek.
Waktu
30
Melakukan proses balik nama izin
atas properti dari BIDA: 30 hari
Biaya
(% dari nilai properti)
15
10
Penjual membayar
pajak peralihan
2.5
0
1
2
3
4
Prosedur
Sumber: Database Doing Business.
5
6
7
5
0
PENDAFTARAN PROPERTI
GAMBAR 4.3 Pendaftaran properti paling cepat di Manado dan paling murah di Jakarta
Manado
Palangka Raya
11.02 12
Biaya
(% dari nilai properti)
11.03 15
Bandung
10.88
Palembang
10.88
Jakarta
10.81
Mataram
10.88
Pekanbaru
10.88
Gorontalo
10.88
Yogyakarta
10.88
Jambi
10.88
37
Medan
10.88
37
Makassar
10.88
38
38
21
22
25
29
31
36
Pontianak
Balikpapan
10.88
39
Banda Aceh
10.88
39
Denpasar
10.88
39
Surabaya
10.83
39
Semarang
10.88
Batam
Waktu
(hari kalender)
19
10.88
Surakarta
izin untuk melakukan balik nama hak
kepemilikan atas tanah dari Badan Otoritas
Pengembangan Daerah Industri Batam. Di
sisi lain, di Surakarta, perampungan proses
pendaftaran hak kepemilikan atas tanah di
BPN membutuhkan waktu 45 hari—waktu
terlama di seluruh kota yang disurvei.
Menurut Kepala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu, staf-staf kantor BPN di Surakarta
(berjumlah sekitar 90 orang) menangani
beban kerja yang sangat berat, hal mana
merupakan sebab utama keterlambatanketerlambatan yang terjadi. Keterlambatanketerlambatan tersebut menimbulkan rasa
frustrasi pada masyarakat yang melakukan
unjuk rasa di depan kantor-kantor BPN
Surakarta pada tahun 2010.8
13.35
10.88
43
54
54
Sumber: Database Doing Business.
semua proses balik nama kepemilikan atas
properti harus melalui proses persetujuan.
Proses perizinan tersebut memungkinkan
pihak pembeli untuk menyewa lahan dari kota
Batam.
Meskipun sebagian besar proses pendaftaran
properti terstandarisasi diatur oleh peraturan
nasional, faktor-faktor setempat—seperti
volume pendaftaran dan balik nama
kepemilikan yang baru dan tingkat efisiensi
pelayanan—menyebabkan
timbulnya
perbedaan waktu yang sangat besar di
antara satu kota dengan kota-kota lainnya.
Manado tetap merupakan kota dengan
waktu proses pendaftaran properti tercepat
dimana pemohon cukup menghabiskan
waktu 12 hari, sementara di Batam dan
Surakarta proses tersebut membutuhkan
waktu 54 hari (gambar 4.3).
Meskipun
peraturan
nasional
telah
memandatkan
percepatan
proses
pendaftaran tanah di kantor-kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) di seluruh
Indonesia, perbedaan tingkat efisiensi di
kantor-kantor BPN di daerah tetap menjadi
faktor penyebab timbulnya perbedaan
waktu yang besar—berkisar antara 5 hari
di Manado hingga 45 hari di Surakarta.
Peraturan yang diterbitkan pada tahun
20105 mengukuhkan peraturan yang serupa
pada tahun 20086 yang menetapkan
maksimum waktu pelayanan bagi kantorkantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)
untuk pendaftaran hak-hak kepemilikan
atas tanah atas nama pemilik baru. Pada
tahun 2008, batasan-batasan waktu ini
mendorong percepatan waktu pelayanan
pendaftaran properti Jakarta dari 39 hari
menjadi 22 hari.7 Namun demikian, meski
peraturan baru yang telah diperbaharui
tersebut berhasil mengurangi keterlambatan
dan mendorong terciptanya keseragaman
layanan di seluruh lokasi BPN, implementasi
dan penegakan masih menjadi hambatan
utama. Volume pendaftaran yang tinggi di
kota-kota yang mengalami perkembangan
pesat, kurangnya kapasitas kelembagaan
dan tidak memadainya dukungan teknologi
menjelaskan mengapa hambatan-hambatan
ini tetap ada.
Kantor BPN di Batam tercatat memberikan
pelayanan pendaftaran hak atas tanah
kedua tercepat, yaitu hanya dalam waktu
7 hari. Namun demikian, dibutuhkan
30 hari tambahan untuk memperoleh
Sebagai bagian dari upaya untuk memperluas
cakupan di negara dengan tatanan geografis
yang rumit seperti Indonesia, BPN terus
berupaya untuk memberlakukan layanan
pendaftaran
tanah
bergerak—disebut
“Larasita”—di daerah-daerah pedesaan. BPN
menjangkau daerah-daerah yang terpencil
dengan menggunakan mobil dan motor,
memberikan layanan dengan menggunakan
laptop dengan koneksi nirkabel ke database
utama milik BPN. Selain itu, pada akhir
tahun 2008, BPN juga meluncurkan “Peta
Online”9—yang
menyajikan
data-data
spatial dan non-spatial, termasuk tautantautan untuk mencari transaksi tanah di
seluruh daerah di Indonesia dengan tujuan
untuk membantu penyelesaian lebih dari
2,810 sengketa tanah yang ada.
Pendaftaran properti tetap merupakan
proses berbiaya tinggi—dengan ratarata biaya hingga 11% dari nilai properti
(gambar 4.4). Di negara-negara tetangga—
seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan
Singapura—biaya balik nama kepemilikan
hak atas properti berkisar antara 0.6%
hingga 6.3% dari nilai properti.
2 komponen utama dari biaya tersebut
adalah bea balik nama (5% dari nilai
properti), yang dibayarkan ke pemerintah
pusat, dan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (5% dari nilai properti dikurangi
nilai obyek pajak tidak kena pajak), yang
dibayarkan ke pemerintah daerah. Selain itu,
para pelaku usaha harus membayar biaya
yang ditetapkan tidak melampaui 1% dari
33
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
GAMBAR 4.4 Pendaftaran properti di Indonesia
mahal, dibandingkan dengan
kawasan Asia Timur dan Pasifik dan
rata-rata global
11.0
% dari nilai properti
6.3
5.7 5.7
4.1 4.1
3.3
2.8
2.3
Thailand
Indonesia
(rata-rata 20 kota)
Jepangn
Rata-rata global
(183 perekonomian)
Hong Kong
SAR, Cina
Asia Timur & Pasifik
Malaysia
Brazil
Singapura
0.6
Vietnam
34
Sumber: Database Doing Business.
nilai properti saat penandatanganan akta
jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah. Jakarta merupakan kota dengan
biaya terendah dengan biaya sebesar 10.8%.
Sementara Batam merupakan kota dengan
biaya tertinggi—dengan biaya sebesar 13.3%
dari nilai properti karena pemberlakuan izin
untuk melakukan balik nama atas properti
yang menambahkan 2.5% ke total biaya
yang ada.
Perbedaan biaya lain yang tidak terlalu besar
berakar pada perbedaan nilai obyek pajak
tidak kena pajak yang berlaku atas properti,
dipergunakan untuk menentukan total bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Secara khusus, nilai obyek pajak tidak kena
pajak berkisar antara Rp. 20 juta ($1,922) di
Palangka Raya hingga Rp. 80 juta ($7,689)
di Jakarta. Sebelumnya pada tahun 2008,
peraturan nasional menetapkan pagu atas
untuk harga jual beli yang dapat dinyatakan
tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta ($5,767).
Namun nilai pasar atas properti yang terus
meningkat di seluruh Indonesia meyakinkan
pemerintah untuk meningkatkan batas
nilai obyek pajak tidak kena pajak, untuk
memberikan insentif bagi para pelaku
usaha guna membayar pajak mereka dan
mendaftarkan tanah mereka. Peraturan
nasional baru yang diberlakukan pada tahun
2009, menetapkan jumlah ini sebagai
batas minimum dan memperkenankan
pemerintah-pemerintah
daerah
untuk
secara bebas meningkatkan batas nilai
obyek pajak tidak kena pajak yang berlaku.
Sesuai dengan peraturan baru tersebut,10
sejak tanggal 1 Januari 2010, pemerintahpemerintah daerah harus memberlakukan
peraturan-peraturan baru untuk menetapkan
batas nilai obyek pajak tidak kena pajak. Di
antara 20 kota yang diukur dalam laporan
ini, semua kota dengan pengecualian
hanya 4 kota11 telah memberlakukan dan
melaksanakan peraturan-peraturan daerah
untuk mendukung pelaksanaan peraturan
di tingkat nasional tersebut. Dalam kasus
Palangka Raya, meski peraturan daerah telah
diberlakukan, dalam prakteknya nilai obyek
pajak tidak kena pajak lama yang masih
diberlakukan. Di antara 14 kota yang diukur
sebelumnya, 11 kota12 telah meningkatkan nilai
obyek pajak tidak kena pajak mereka, meski
sebagian besar kota hanya meningkatkan nilai
obyek pajak tidak kena pajak hingga ke batas
minimum yang ditetapkan.
Selama 7 tahun terakhir, Doing Business
melaporkan bahwa 56 perekonomian
di seluruh dunia menurunkan tarif bea
balik nama dan retribusi pemerintah
lainnya, mengurangi rata-rata biaya untuk
mendaftarkan properti sebesar 4% dari nilai
properti.13 Duapuluh tiga dari reformasireformasi ini terselenggara di Sub-Sahara
Afrika, kawasan dengan rata-rata biaya
tertinggi—meskipun tidak lebih rendah dari
10% dari nilai properti, lebih rendah dari
Indonesia. Namun Indonesia tidak perlu
mencari inspirasi reformasi di tempat yang
jauh. Banyak perekonomian di kawasan
Asia Timur dan Pasifik—seperti Singapura
atau Malaysia—telah mengurangi biaya
pengalihan properti secara signifikan. Ratarata biaya di kawasan ini saat ini hanya
sebesar 4.1% dari nilai properti.
Untuk menemukan inspirasi dalam hal
pengurangan keterlambatan dalam proses
pengalihan properti, praktek-praktek terbaik
tidak hanya dapat ditemukan di luar negeri
namun juga di dalam negeri. Contohnya,
di 9 dari 20 kota di Indonesia, prosedur
pemeriksaan sertifikat hak atas tanah di
kantor Badan Pertanahan Nasional dapat
dirampungkan dalam waktu 1 hari, sementara
di kota-kota lain proses tersebut dapat
memakan waktu satu minggu. Di kota-kota
seperti Manado, Palangka Raya dan Bandung,
proses tersebut secara keseluruhan dapat
dirampungkan dalam waktu kurang dari 20
hari—memberikan contoh yang baik bagi
kota-kota lain di Indonesia. Memberlakukan
kerangka hukum yang sama untuk prosedur
pendaftaran properti di tingkat nasional
mempermudah kota-kota di Indonesia untuk
mendorong pembelajaran praktek-praktek
terpuji dari sesama kota lainnya. Namun
reformasi yang lebih luas dan mendalam
juga diperlukan untuk menyederhanakan
prosedur dan meningkatkan efisiensi proses
pendaftaran properti di seluruh Indonesia.
LANGKAH REFORMASI APA YANG
DAPAT DIAMBIL
Doing
Business
di
Indonesia
2010
merekomendasikan (a) menurunkan tarif
pajak peralihan dan bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan atau menggantikan
bea-bea tersebut dengan menetapkan
biaya tetap, (b) meningkatkan koordinasi
diantara instansi-instansi pemerintah, (c)
memantau pelaksanaan peraturan nasional
yang berlaku diseluruh daerah di Indonesia
dan mempercepat prosedur-prosedur di
kantor pertanahan, (d) memberlakukan
sistem pendaftaran secara elektronik. Semua
rekomendasi tersebut masih sesuai dengan
kondisi saat ini.
menurunkan tarif pajak peralihan
dan bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan atau menggantikan
bea-bea tersebut dengan
menetapkan biaya tetap
Indonesia termasuk kedalam negara dengan
biaya tertinggi dalam proses pengalihan
tanah di Indonesia. Menurut Doing Business
2012, rata-rata biaya di sepuluh jajaran teratas
perekonomian dengan peringkat kemudahan
pengalihan properti terbaik hanya sebesar
0.6% dari nilai properti. Contohnya, Selandia
Baru hanya memberlakukan biaya sebesar
PENDAFTARAN PROPERTI
0.08% dari nilai properti untuk melakukan
bea balik nama hak kepemilikan atas properti.
Pemerintah patut mempertimbangkan untuk
menurunkan persentase dari nilai properti
yang dibebankan biaya atau menggantikan
bea balik nama dan bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan yang berlaku saat ini
dengan tarif tetap yang didasarkan pada
skala bergeser sesuai dengan ukuran properti.
Pengurangan biaya tersebut tidak dengan
sendirinya berarti berkurangnya pendapatan.
Bahkan, negara bagian Maharashtra di
India menikmati peningkatan pendapatan
yang
diperoleh
pemerintah
setelah
memberlakukan biaya yang lebih rendah—
karena meningkatnya jumlah pendaftaran.
Penerimaan dari bea materai yang diperoleh
Maharashtra melonjak naik 20% setelah
negara bagian tersebut mengurangi tarif
bea materai dari 10% menjadi 5% dari nilai
properti.14 Secara global, 17 perekonomian
telah menetapkan tarif pajak tetap dan
biaya tetap yang rendah untuk pengalihan
properti—berkisar dari sekitar $20 hingga
$300, terlepas dari nilai properti tersebut.15
Pemberlakuan
peraturan
perundangundangan nasional baru yang menetapkan
nilai obyek pajak tidak kena pajak minimum
untuk bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan merupakan langkah positif ke
arah yang benar, karena ketentuan tersebut
memberikan ruang bagi para pemerintah
daerah untuk mengurangi biaya bagi para
pelaku usaha. Namun hal ini hanya berlaku
bagi pajak daerah; tarif pajak nasional untuk
bea balik nama tetap sebesar 5% dari nilai
properti. Di tingkat daerah, kota-kota yang
masih belum memberlakukan peraturan
daerah yang diperlukan untuk menetapkan
batas nilai obyek pajak tidak kena pajak
perlu segera melakukan hal tersebut untuk
menghindari ketidakpastian hukum bagi
para pelaku usaha.
Peningkatan Koordinasi antar
lembaga-lembaga pemerintah
Setelah dilakukannya pendaftaran balik
nama hak kepemilikan atas properti, pihak
pembeli harus segera menyampaikan
pemberitahuan kepada kantor pajak. Langkah
ini dapat dihapuskan melalui pertukaran
informasi antar lembaga yang lebih baik.
Penyederhanaan proses secara administratif
dan penyampaian informasi kepada publik
bahwa suatu prosedur tidak lagi dibutuhkan
tidak hanya akan mempermudah proses
bagi pihak pembeli namun juga menghindari
tidak terdaftarnya pengalihan kepemilikan
tersebut, jika pihak pembeli lalai untuk
menyampaikan pemberitahuan kepada
lembaga-lembaga yang terlibat dalam
proses tersebut.
Pemantauan dan penegakan
pelaksanaan peraturan nasional
di seluruh kota di Indonesia untuk
membantu percepatan prosedur di
kantor Badan Pertanahan Nasional
Waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan
properti di kantor Badan Pertanahan
Nasional merupakan hambatan utama di
Indonesia. Peraturan Badan Pertanahan
Nasional tahun 2008 dan 2010 perlu
dilaksanakan dan ditegakkan dengan lebih
baik lagi di seluruh kota. Kedua peraturan
tersebut menetapkan batas waktu 5 hari
bagi BPN untuk menyelesaikan pendaftaran
sertifikat tanah atas nama pembeli, namun
dalam prakteknya kantor Badan Pertanahan
Nasional setempat tidak mematuhi ketentuan
tersebut. Sanksi layaknya dibebankan jika
batas waktu yang ditetapkan tidak dipatuhi.
Atau, biaya dapat dikurangi saat batas
waktu yang ditetapkan tidak dipatuhi.
Contohnya, Spanyol memberlakukan cara
yang inovatif untuk memastikan kepatuhan:
biaya pendaftaran dikurangi sebesar 30%
jika proses pendaftaran memakan waktu
lebih dari 15 hari. Peningkatan efisiensi dari
kantor-kantor Badan Pertanahan Nasional
dapat mengurangi waktu pendaftaran di
seluruh kota.
Menyimpan
informasi
statistik
dan
melakukan analisa beban kerja membantu
mendorong percepatan proses. Contohnya,
kota-kota dapat mempertimbangkan untuk
memberlakukan loket yang terpisah untuk
pendaftaran properti baru dan balik nama
hak kepemilikan atas properti, dengan
staf yang bertugas khusus untuk melayani
hal-hal tersebut. Pemerintah juga dapat
mempertimbangkan untuk menempatkan
1 atau 2 petugas kantor Badan Pertanahan
Nasional di pusat pelayanan terpadu yang
menangani proses pendirian usaha dan/atau
mengurus izin-izin mendirikan bangunan.
Memberlakukan sistem
pendaftaran elektronik
Proses pencarian atas hak, pendaftaran dan
pembayaran dilakukan secara manual di
kantor-kantor Badan Pertanahan Nasional
di seluruh Indonesia. Perekonomianperekonomian yang telah memindahkan
dokumen-dokumen cetak mereka ke dalam
format elektronik memperoleh manfaat
dari waktu proses yang lebih pendek.
Contohnya, pada tahun 2006 Tunisia telah
mengkomputerisasi proses di kantor Badan
Pertanahan Nasionalnya, mengurangi waktu
yang dibutuhkan untuk memeriksa hak
tanggungan dari 10 hari pada tahun 2006
menjadi hanya 1 hari pada tahun 2010.16
Perekonomian-perekonomian lain yang telah
mengkomputerisasi proses pendaftaran
properti mereka telah berhasil mengurangi
rata-rata waktu pendaftaran properti dari
45%.17 60% dari perekonomian di dunia
memiliki arsip-arsip elektronis untuk kantorkantor pendaftaran properti mereka. 31
perekonomian berpendapatan tinggi OECD
kesemuanya memiliki sistem pendaftaran
elektronik, dan 11—termasuk Prancis,
Belanda dan Selandia Baru—menawarkan
pendaftaran secara elektronik.18
Memberlakukan sistem elektronik juga
memudahkan pihak yang berwenang untuk
mengidentifikasi kesalahan dan alas hak yang
tumpang tindih, meningkatkan kepastian
alas hak. Hal ini bekerja dengan sangat baik
manakala para pihak menggunakan layanan
pendaftaran (misalnya pejabat pembuat akta
tanah dan khalayak umum) dengan akses
internet. Dan data-data cadangan untuk
data-data rekaman digital dapat dibuat dan
dipelihara dengan lebih mudah dibandingkan
dengan data-data rekaman dalam bentuk
cetak. Di Banda Aceh, banyak dokumendokumen tanah yang hilang atau musnah saat
bencana Tsunami terjadi, mempersulit proses
pengidentifikasian pemilik properti yang sah.
Pendaftaran properti dan pembayaran pajak
secara online menghemat waktu—seorang
pengusaha dapat menghindari kunjungan
yang tidak perlu dilakukan ke kantor-kantor
pemerintah atau bank-bank umum dan
dapat mengunjungi kantor pendaftaran
virtual untuk mendaftarkan sertifikat hak
atas tanahnya dari mejanya. Reformasi ini
35
36
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
dapat memotong sekurang-kurangnya 2
prosedur di seluruh Indonesia.
17. World Bank. 2008. Doing Business 2009:
Comparing regulations di 181 economies.
Washington, DC: Grup Bank Dunia.
18. World Bank. 2011. Doing Business di 2012:
NOTES
1. World Bank. Enterprise Surveys. Indonesia
Country Profile. 2009. Tersedia di www.
enterprisesurveys.org.
2. World Bank. 2009. Doing Business di
2010: Reforming through difficult waktus.
Washington, DC: World Bank Group.
3. Burns, Anthony. 2002. “Land Registration to
Improve Security, Transparency, Governance
& Sustainable Resource Management.”
Dalam “Comparative Study of Land
Administration Systems,” Makalah lokakarya
Kebijakan dan Pelayanan Pertanahan
Kawasan Asia Bank Dunia, Bank Dunia,
Washington, DC.
4. Dalam Doing Business di Indonesia 2010,
prosedur tambahan ini tidak dihitung
untuk kota Semarang. Untuk Doing Business
di Indonesia 2012 prosedur “Verifikasi
nilai pasar properti di Dinas Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)” telah
ditambahkan (durasi: 5 hari; tanpa biaya).
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 1 Tahun 2010 tentang Standar
Operasi Prosedur Pengaturan dan Pelayanan
Pertanahan.
6. Peraturan No. 6 Tahun 2008 tentang
Penyederhanaan dan Percepatan Standar
Operasi Prosedur Pengaturan dan Pelayanan
Pertanahan Tertentu.
7. World Bank. 2009. Doing Business di 2010:
Reforming through difficult times. Washington,
DC: World Bank Group.
8. Surat kabar Solo Pos, Desember 2010.
9. Peta Online di http://map.bpn.go.id/
10. Undang-undang No. 28 Tahun 2009.
11. Keempat kota ini adalah: Manado, Palangka
Raya, Gorontalo dan Medan.
12. Kesebelas kota ini adalah: Balikpapan,
Banda Aceh, Denpasar, Jakarta, Makassar,
Palembang, Pekanbaru, Semarang, Surabaya,
Surakarta dan Yogyakarta. Bandung melaksanakan undang-undang ini namun nilai
obyek pajak tidak kena pajak yang berlaku
masih sama seperti yang berlaku pada tahun
2009, yaitu Rp. 60 juta.
13. World Bank. 2011. Doing Business di 2012:
Doing business di a more transparent world.
Washington, DC: Grup Bank Dunia.
14. World Bank. 2005. Doing Business di 2006:
Creating jobs. Washington, DC: Grup Bank
Dunia.
15. World Bank. 2010. Doing Business di 2011:
Making a difference for entrepreneurs.
Washington, DC: Grup Bank Dunia.
16. World Bank. 2010. Doing Business di the Arab
World 2011. Washington, DC: Grup Bank
Dunia.
Doing business di a more transparent world.
Washington, DC: Grup Bank Dunia.
37
Catatan Data
Indikator-indikator yang disajikan dan dianalisa
dalam laporan Doing Business di Indonesia 2012
mengukur peraturan di bidang usaha dan
perlindungan hak atas properti—berikut dampaknya terhadap para pelaku usaha, terutama
perusahaan-perusahaan berukuran kecil dan
menengah dalam negeri. Indikatorindikator
tersebut mendokumentasikan tingkat
pengaturan yang berlaku terhadap badanbadan usaha, seperti jumlah prosedur untuk
mendirikan usaha atau untuk mendirikan
dan melakukan pengalihan kepemilikan atas
properti komersial. Indikator-indikator ini juga
mengukur waktu dan biaya yang dibutuhkan
untuk mencapai sasaran kebijakan atau untuk
mematuhi ketentuan yang berlaku, seperti
waktu dan biaya untuk menegakkan hak-hak
dan kewajiban kontraktuil.
Dalam laporan ini, indikator-indikator Doing
Business disusun untuk 20 kota di Indonesia,
dimana 14 kota diantaranya telah diukur dalam
laporan Doing Business di Indonesia 2010. Data
yang tersaji dalam laporan ini untuk Jakarta
dan perekonomian lainnya didasarkan pada
temuan dalam laporan Doing Business 2012
global—Doing business in a more transparent
world (Menjalankan Usaha di Dunia Yang
Semakin Transparan). Data untuk seluruh
rangkaian indikator dalam laporan Doing
Business di Indonesia 2012 merupakan data
terkini hingga bulan Juli 2011.
METODOLOGI
Data Doing Business di Indonesia 2012 dihimpun dengan menggunakan cara yang telah
terstandarisasi. Sebagai langkah awal, Tim
Doing Business dan para penasihat akademik
merancang sebuah kuesioner. Kuesioner
tersebut didasarkan pada contoh kasus bisnis
yang sederhana untuk memastikan bahwa data
yang diperoleh melalui survei tersebut dapat
diperbandingkan dengan negara-negara lain dan
dari waktu ke waktu – dengan menggunakan
asumsi-asumsi berkenaan dengan bentuk
hukum usaha, skala usaha, lokasi usaha dan
kegiatan usaha yang dilakukan. Selanjutnya
dilakukan penyesuaian terhadap kuesioner
tersebut agar dapat mencerminkan kondisi
di Indonesia pada khususnya.
KARAKTERISTIK EKONOMI
Pendapatan Nasional Bruto (PNB)
per kapita
Doing Business di Indonesia 2012 menyajikan informasi pendapatan per kapita untuk
Survei-survei tersebut kemudian dibagikan ke
lebih dari 210 tenaga ahli setempat, termasuk
para konsultan hukum, konsultan bisnis, perusahaan-perusahaan konstruksi, notaris, insinyur
teknik, pejabat pemerintah tingkat daerah dan
nasional dan para tenaga profesional lainnya
yang secara rutin melayani atau memberikan
saran mengenai persyaratan-persyaratan yang
ditetapkan menurut hukum dan peraturan yang
berlaku. Para tenaga ahli tersebut selanjutnya
melakukan rangkaian interaksi dengan tim Doing
Business di Indonesia 2012 melalui wawancara
empat mata, pembicaraan telepon jarak
jauh dan korespondensi tertulis. Data yang
diperoleh dari survei tersebut kemudian diuji
kemantapannya melalui serangkaian ujian, yang
menghasilkan langkah-langkah perbaikan atau
memperbanyak informasi yang telah dihimpun.
Contohnya, temuan-temuan awal disajikan
kepada pemerintah daerah melalui proses
konsultasi dengan para penyelenggara dan
pejabat pemerintah daerah guna memberikan
kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan
tanggapan (right of reply).
Metodologi Doing Business memiliki sejumlah kelebihan. Metodologi tersebut bersifat
transparan, menggunakan informasi faktual
tentang hal-hal yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan memungkinkan dilakukannya berbagai interaksi
dengan para responden sehingga jawaban
terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin
salah ditafsirkan dapat segera diklarifikasi.
Penggunaan jumlah responden yang memadai
dan cukup representatif tidak menjadi permasalahan: Doing Business bukan merupakan
tahun 2010 sebagaimana diterbitkan dalam
World Development Indicators 2011 (Indikatorindikator Pembangunan Dunia tahun 2011)
dari Bank Dunia. Pendapatan dihitung dengan
menggunakan metode Atlas (US$ yang berlaku). Untuk indikator-indikator biaya yang
dinyatakan dalam persentase pendapatan per
kapita, PNB tahun 2010 dalam kurs mata uang
Dolar Amerika Serikat merupakan angka penyebut (denominator) yang dipergunakan. PNB
per kapita Indonesia pada tahun 2010 = US$
2,580.
Kurs tukar
Kurs tukar yang dipergunakan dalam laporan ini adalah 1 US$ = Rp. 10.404,-
Wilayah dan Kelompok
Pendapatan
Doing Business menggunakan klasifikasi
wilayah dan kelompok pendapatan Bank Dunia
sebagaimana tersaji di http://www.worldbank.
org/data/countryclass.
38
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
survei statistik, dan dilakukan penghimpunan
naskah peraturan perundang-undangan yang
berlaku sehingga jawaban-jawaban yang
diberikan oleh para responden dapat diperiksa
keakuratannya. Metodologi ini dapat dilakukan
dengan biaya yang tidak mahal dan dapat
dengan mudah diberlakukan ulang sehingga
penghimpunan data dapat dilakukan di banyak
negara. Asumsi-asumsi standar yang dipergunakan dalam proses penghimpunan data,
perbandingan dan pengukuran juga berlaku
secara absah di negara-negara yang disurvei.
Pada akhirnya, data yang diperoleh tidak hanya
menyoroti tingkat hambatan untuk melakukan
kegiatan usaha namun juga membantu untuk
mengidentifikasi sumber-sumber hambatan
tersebut dan menunjukkan langkah-langkah
reformasi yang dapat diambil.
KETERBATASAN HAL-HAL YANG
DIUKUR
Metodologi Doing Business yang diterapkan
dalam Doing Business di Indonesia 2010 memiliki
4 keterbatasan yang patut dipertimbangkan
dalam proses penafsiran data. Pertama,
data seringkali terfokus pada bentuk usaha
tertentu—perseroan terbatas dengan skala
tertentu—yang mungkin tidak mewakili pengaturan yang berlaku bagi bentuk badan usaha
lainnya, contohnya usaha perorangan. Yang
kedua, transaksi-transaksi yang digambarkan
dalam contoh kasus terstandarisasi yang
dipergunakan dalam survei merujuk pada
serangkaian permasalahan tertentu yang belum
tentu mencerminkan keseluruhan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha.
Ketiga, dalam pengukuran waktu, terdapat
elemen penilaian dari para responden yang
merupakan tenaga ahli. Manakala narasumber
mengindikasikan perkiraan yang berbeda,
indikator-indikator watu yang dilaporkan dalam
Doing Business mewakili nilai-nilai median dari
sejumlah tanggapan yang diberikan berdasarkan
asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam kasus
terstandarisasi tersebut.
Pada akhirnya, metodologi tersebut mengasumsikan bahwa pengusaha memiliki pengetahuan
yang menyeluruh atas hal-hal yang menjadi
kewajibannya dan tidak membuang waktu
dalam mengurus prosedur-prosedur tersebut.
Dalam prakteknya, proses perampungan sebuah
prosedur mungkin membutuhkan waktu
yang lebih lama sekiranya pihak pengusaha
tidak memiliki informasi yang memadai atau
tidak dapat segera mengambil langkah untuk
menindaklanjuti proses tersebut. Secara
lain, pihak pengusaha dapat memilih untuk mengabaikan beberapa prosedur yang
menyulitkan. Untuk kedua alas an tersebut,
keterlambatan waktu sebagaimana dilaporkan
dalam laporan Doing Business di Indonesia 2012
akan berbeda dengan pengalaman dari para
pengusaha sebagaimana dilaporkan dalam
Enterprise Surveys (Survei-survei Perusahaan)
Bank Dunia atau survei-survei berlandaskan
persepsi lainnya.
Perubahan terhadap hal-hal yang
diukur
Metodologi untuk indikator mengurus izin-izin
mendirikan bangunan telah dimutakhirkan
untuk tahun ini. Laporan Doing Business
global saat ini mencakup indikator getting
electricity (memperoleh tenaga listrik) dalam
analisanya terhadap kemudahan berusaha
secara keseluruhan. Untuk alasan ini, prosedur,
waktu dan biaya yang terkait dengan perolehan
sambungan tenaga listrik telah ditiadakan
dari indikator mengurus izin-izin mendirikan
bangunan. Sejalan dengan metodologi Doing
Business dan agar data yang tersaji dapat
diperbandingkan secara internasional dan sub
nasional, Doing Business di Indonesia 2012 juga
telah meniadakan prosedur, waktu, dan biaya
yang terkait dengan perolehan sambungan
tenaga listrik dari indikator mengurus izin-izin
mendirikan bangunan.
dibangun, berikut dengan waktu dan biaya yang
harus dipenuhi untuk mematuhi ketentuan
yang berlaku bagi masing-masing prosedur
dalam kondisi normal serta persyaratan modal
disetor minimum jika dapat diberlakukan.
Selanjutnya, para konsultan hukum pendirian
usaha, notaris dan para pejabat pemerintah
akan melengkapi dan melakukan verifikasi
terhadap data tersebut.
Informasi juga dihimpun berkenaan dengan
urutan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi
dan prosedur-prosedur mana yang dapat
diproses secara bersamaan. Diasumsikan
bahwa semua informasi yang dibutuhkan
telah tersedia dan semua instansi yang terlibat
dalam proses pendirian usaha menjalankan
fungsi-fungsinya tanpa melibatkan biaya tidak
resmi. Apabila tanggapan yang diterima dari
tenaga ahli setempat berbeda, makan proses
tanya jawab akan berlangsung hingga suatu
kesimpulan akhir dapat diperoleh berkenaan
dengan data-data yang berbeda tersebut.
Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh
dapat diperbandingkan dengan data dari
negara-negara lain, dipergunakan sejumlah asumsi berkenaan dengan usaha serta
prosedur-prosedur yang diukur.
Asumsi-asumsi tentang usaha
Usaha:
Ė Berbentuk perseroan terbatas. Sekiranya
terdapat lebih dari satu jenis perseroan
Mendirikan usaha
Laporan Doing Business di Indonesia 2012
merekam seluruh prosedur yang wajib dipenuhi
seorang pengusaha guna mendirikan dan
menjalankan sebuah kegiatan usaha komersial
di sektor formal. Hal-hal ini mencakup langkahlangkah untuk memperoleh semua izin dan
persetujuan yang diperlukan serta pemenuhan
segala kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan, verifikasi atau pernyataan yang
dipersyaratkan dari perusahaan dan para
karyawannya kepada pihak berwenang yang
terkait. Peringkat kemudahan untuk mendirikan
usaha merupakan rata-rata sederhana dari
kedudukan dalam persentase peringkat untuk
indikator-indikator komponennya (gambar 5.1).
Setelah dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan informasi yang
tersedia secara umum berkenaan dengan proses
pendirian usaha, daftar prosedur yang terinci
GAMBAR 5.1 Mendirikan usaha: mendirikan
dan menjalankan kegiatan usaha
dalam wadah perseroan terbatas
Peringkat didasarkan pada 4
indikator
Peringkat didasarkan pada 4 indikator
Pra-pendaftaran,
pendaftaran dan
paska pendaftaran
(dalam hari kalender)
25%
Waktu
25%
Prosedur
Prosedur dirampungkan
saat dokumen final diterima
Dalam %
pendapatan per
kapita, tidak termasuk
biaya tidak resmi
25%
Biaya
25%
Modal
Disetor
Minimum
Dana yang disetor di
bank atau pada notaris
sebelum pendaftaran
(atau dalam kurun waktu
3 bulan), dalam %
pendapatan per kapita
CATATAN DATA
terbatas di suatu negara, maka pilihan
akan jatuh pada bentuk usaha dengan
tanggungjawab terbatas yang paling
sering dipergunakan oleh pelaku usaha
dalam negeri. Informasi mengenai bentuk
usaha yang paling sering dipergunakan
diperoleh dari konsultan hukum pendirian
usaha atau badan statistik.
Ė Menjalankan usaha di kota-kota pusat
perniagaan yang terpilih.
Ė 100% milik pemegang saham dalam
negeri dan memiliki 5 pemegang saham
yang tidak berbentuk badan hukum.
Ė Memiliki modal awal sebesar 10 kali lipat
pendapatan per kapita pada akhir tahun
2010, dibayar tunai.
Ė Menjalankan kegiatan usaha perdagangan
umum, seperti produksi atau penjualan
barang atau jasa kepada khalayak umum.
Perusahaan tidak menjalankan kegiatan
perdagangan internasional dan tidak
berurusan dengan produk-produk yang
tunduk pada ketentuan perpajakan khusus,
contohnya, minuman keras atau tembakau.
Perusahaan tidak menggunakan proses
produksi dengan daya cemar tinggi.
Ė Menyewa pabrik dan kantor komersial
serta bukan merupakan pemilik properti.
Ė Tidak memenuhi syarat untuk memperoleh
insentif penanaman modal atau fasilitas
khusus lainnya.
Ė Memiliki sekurang-kurangnya 10 hingga
50 pegawai 1 bulan setelah perusahaan
mulai menjalankan kegiatan operasional,
kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia.
Ė Memiliki omzet sekurang-kurangnya 100
kali lipat pendapatan per kapita.
Ė Memiliki anggaran dasar yang terdiri dari
10 halaman.
Prosedur
Prosedur didefinisikan sebagai interaksi yang
dilakukan antara para pendiri perusahaan
dengan para pihak eksternal (contohnya
instansi pemerintah, konsultan hukum, auditor
atau notaris). Interaksi-interaksi antara para
pendiri perusahaan atau pejabat perusahaan
dengan pegawai perusahaan tidak dihitung
sebagai prosedur. Prosedur-prosedur yang
harus dirampungkan di dalam gedung yang
sama namun di kantor-kantor yang berbeda
akan dihitung sebagai prosedur yang terpisah.
Apabila para pendiri perusahaan harus melakukan beberapa kunjungan ke kantor yang sama
untuk menyelesaikan prosedur-prosedur yang
berbeda maka prosedur-prosedur tersebut
akan dihitung secaara terpisah. Apabila para
pendiri perusahaan harus melakukan beberapa
kunjungan ke kantor yang sama untuk menyelesaikan prosedur-prosedur yang berbeda secara
berurutan, maka prosedur-prosedur tersebut
akan dihitung secara terpisah. Para pendiri
perusahaan diasumsikan dapat merampungkan
semua prosedur tersebut sendiri tanpa bantuan
pihak perantara, fasilitator, akuntan atau konsultan hukum, kecuali jasa pihak ketiga tersebut
diwajibkan menurut hukum yang berlaku.
Apabila penggunaan jasa tenaga profesional
diwajibkan, maka prosedur-prosedur yang
dilaksanakan oleh para tenaga profesional untuk
kepentingan perusahaan tersebut akan dihitung
secara terpisah. Setiap prosedur yang dilakukan
secara elektronik akan dihitung secara terpisah.
Apabila 2 prosedur dapat dirampungkan melalui
situs web yang sama namun mensyaratkan
pengajuan permohonan secara terpisah,
maka setiap prosedur elektronis tersebut akan
dihitung sebagai 2 prosedur yang berbeda.
Prosedur pra-pendirian dan paska pendirian
yang wajib dipenuhi oleh seorang pengusaha
agar dapat menjalankan kegiatan usahanya di
sektor formal akan direkam (tabel 5.1).
Prosedur-prosedur korespondensi atau
transaksi resmi dengan instansi pemerintah
yang dipersyaratkan juga termasuk dalam
prosedur yang direkam. Sebagai contoh, apabila
dipersyaratkan untuk membubuhkan segel atau
stempel perusahaan pada dokumen-dokumen
resmi seperti surat-surat keterangan pajak,
maka prosedur untuk memperoleh segel atau
stempel tersebut juga akan dihitung sebagai
prosedur. Demikian pula halnya apabila perusahaan diharuskan untuk membuka rekening bank
terlebih dahulu sebelum dapat mendaftarkan
diri sebagai pemungut pajak penjualan atau
pajak pertambahan nilai, maka transaksi
tersebut akan dihitung sebagai prosedur. Jalan
pintas hanya diperhitungkan apabila memenuhi
4 kriteria: sah menurut hukum yang berlaku,
tersedia bagi masyarakat umum, dipergunakan
oleh kebanyakan perusahaan, dan apabila
pengusaha akan mengalami keterlambatan
yang cukup signifikan dalam waktu pengurusan
jika tidak mengambil jalan pintas tersebut.
Hanya prosedur-prosedur yang wajib dipenuhi
oleh semua pelaku usaha yang diperhitungkan.
Prosedur-prosedur yang spesifik untuk sektor
industri tertentu tidak disertakan. Sebagai
contoh, prosedur-prosedur untuk memenuhi
TABEL 5.1
Hal-hal apa sajakah yang diukur
oleh indikator mendirikan usaha?
Prosedur untuk mendirikan dan menjalankan usaha
secara sah (jumlah)
Pra-pendaftaran (contohnya, pengecekan atau
reservasi nama, notarisasi)
Pendaftaran di kota bisnis terbesar di suatu negara
Paska Pendaftaran (contohnya, pendaftaran jaminan
sosial, stempel perusahaan)
Waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan setiap
prosedur (hari kalender)
Tidak mencakup waktu yang dibutuhkan untuk
menghimpun informasi
Setiap prosedur dimulai pada hari yang berbeda
Prosedur dirampungkan jika dokumen final telah
diterima
Tidak ada kontak sebelumnya dengan para pejabat
Biaya yang dibutuhkan untuk merampungkan setiap
prosedur (% pendapatan per kapita)
Biaya resmi, tidak ada biaya tidak resmi
Tidak ada imbalan jasa tenaga profesional, kecuali
penggunaan tenaga profesional diwajibkan menurut
hukum yang berlaku
Persyaratan modal disetor minimum (% pendapatan
per kapita)
Dana yang disetor di bank atau pada notaris sebelum
pendaftaran (atau dalam kurun waktu 3 bulan)
ketentuan peraturan lingkungan hidup hanya
akan dicantumkan sekiranya prosedur-prosedur
tersebut berlaku bagi semua usaha yang
menjalankan kegiatan perdagangan atau
industri umum. Prosedur-prosedur yang
dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh
sambungan tenaga listrik, air, gas dan saluran
pembuangan limbah tidak diperhitungkan.
Waktu
Waktu direkam dalam hari kalender. Pengukuran
waktu merekam durasi tengah yang dibutuhkan
untuk merampungkan suatu prosedur dengan
upaya tindak lanjut minimum dengan instansi
pemerintah yang terkait dan tanpa biaya ekstra
sebagaimana diindikasikan oleh para konsultan
hukum pendirian usaha. Diasumsikan bahwa
waktu minimum yang diperlukan untuk setiap
prosedur adalah 1 hari. Meskipun terdapat
prosedur-prosedur yang dapat dilakukan secara
bersamaan, namun waktu pengurusan prosedur
tersebut tidak dapat dimulai pada hari yang
sama (dengan kata lain, prosedur yang dapat
dilakukan secara bersamaan akan dimulai pada
hari berikutnya). Suatu prosedur dianggap telah
dirampungkan setelah perusahaan menerima
dokumen final, misalnya dalam bentuk sertifikat
tanda daftar perusahaan atau nomor pokok
39
40
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
wajib pajak. Apabila suatu prosedur dapat
dipercepat perampungannya dengan membayar
biaya tambahan, maka prosedur yang dapat
dirampungnya dengan waktu paling singkatlah
yang akan dipergunakan. Diasumsikan bahwa
pengusaha tidak membuang-buang waktu dan
memiliki komitmen untuk merampungkan
setiap prosedur yang masih perlu dilakukan
tanpa penundaan. Waktu yang dihabiskan
oleh pengusaha tersebut untuk mengumpulkan
informasi tidak dihitung. Diasumsikan bahwa
pengusaha telah mengetahui semua peraturan
pendirian usaha dan urutan-urutan prosedurnya
sejak awal namun tidak memiliki kontak
sebelumnya dengan para pejabat berwenang
yang terkait.
Biaya
Biaya direkam sebagai persentase pendapatan
per kapita suatu negara. Biaya mencakup
semua biaya resmi dan imbalan jasa hukum
atau tenaga profesional sekiranya penggunaan
jasa mereka diwajibkan menurut hukum yang
berlaku. Biaya pembelian dan legalisasi bukubuku perusahaan juga turut dihitung sekiranya
transaksi-transaksi tersebut dipersyaratkan
menurut hukum yang berlaku. Undang-Undang
Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang dan peraturan-peraturan
khusus serta daftar biaya yang berlaku dipergunakan sebagai sumber informasi dalam
menghitung biaya. Dalam hal daftar biaya
tersebut tidak tersedia, maka perkiraan yang
diberikan oleh pejabat berwenang yang terkait
akan dianggap sebagai sumber informasi resmi.
Dalam hal perkiraan dari pejabat berwenang
yang terkait tersebut tidak tersedia, maka
akan dipergunakan perkiraan yang diberikan
oleh para konsultan hukum pendirian usaha.
Dalam hal beberapa konsultan hukum pendirian
usaha memberikan perkiraan yang berbedabeda, maka yang dipergunakan adalah nilai
tengah dari perkiraan-perkiraan tersebut.
Dalam semua kasus, biaya yang diukur tidak
memperhitungkan biaya tidak resmi.
Modal disetor minimum
Persyaratan modal disetor minimum
mencerminkan jumlah yang harus disetor
pengusaha ke bank atau ke notaris sebelum
dilakukannya proses pendaftaran usaha
hingga 3 bulan setelah usaha didirikan dan
persyaratan tersebut direkam sebagai persentase pendapatan per kapita suatu negara.
Jumlah tersebut biasanya ditetapkan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau
Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sejumlah
negara memberlakukan persyaratan modal
minimum namun mengizinkan para pengusaha
untuk membayar hanya sebagian dari jumlah
yang dipersyaratkan sebelum dilakukannya
pendaftaran usaha dan melunasi sisanya
setelah perusahaan tersebut melampaui tahun
pertama kegiatan operasionalnya.
Rincian data yang terkait dengan prosedur
mendirikan usaha untuk setiap negara tersedia
di http://www.doingbusiness.org dengan memilih
negara melalui daftar urutan (dropdown list)
yang tersedia. Metodologi ini dikembangkan
oleh Djankov, Simeon, Rafael la Porta, Florencio
López-de-Silanes dan Andrei Schleifer, 2002.
“The Regulation of Entry”. Quarterly Journal of
Economics 117(1):1-37, dan dipergunakan dalam
laporan ini dengan perubahan bersifat minor.
MENGURUS IZIN-IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN
Doing Business di Indonesia 2012 merekam
seluruh prosedur yang wajib dipenuhi perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi untuk
mendirikan bangunan gudang sesuai dengan
kriteria standar yang telah ditetapkan. Prosedurprosedur tersebut mencakup pengajuan semua
dokumen proyek yang terkait (contohnya
rencana bangunan dan peta lokasi) kepada
pihak yang berwenang; memperoleh semua
persetujuan prinsip, izin, surat persetujuan
dan sertifikat yang diperlukan; memenuhi
semua surat pemberitahuan yang diwajibkan;
dan menjalani semua pemeriksaan yang perlu
dilakukan. Laporan Doing Business di Indonesia
2012 juga merekam prosedur-prosedur untuk
memperoleh sambungan listrik, air, saluran
pembuangan limbah dan sambungan telepon
tetap. Prosedur-prosedur yang perlu dilalui
untuk mendaftarkan properti sehingga dapat
dipergunakan sebagai jaminan atau dialihkan ke
badan lain juga direkam. Survei ini memisahkan
proses pembangunan bangunan gudang
menjadi prosedur yang berbeda-beda dan
menghitung waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk merampungkan setiap prosedur.
Peringkat dalam hal kemudahan memperoleh
izin-izin mendirikan bangunan merupakan
rata-rata sederhana dari kedudukan dalam
persentase peringkat untuk indikator-indikator
komponennya (gambar 5.2).
Informasi dihimpun dari para tenaga ahli di
bidang perizinan bangunan, termasuk para
arsitek, konsultan hukum pendirian bangunan,
perusahaan konstruksi, penyedia layanan
utilitas dan para pejabat publik yang melakukan pengaturan perizinan untuk mendirikan
bangunan, termasuk proses persetujuan dan
pemeriksaan. Untuk memastikan bahwa data
yang dihimpun tersebut dapat diperbandingkan
dengan negara-negara lain yang disurvei,
dipergunakan beberapa asumsi tentang usaha,
proyek pembangunan gudang dan sambungan
utilitas.
Asumsi-asumsi tentang perusahaan
konstruksi
Perusahaan (BuildCo):
Ė Berbentuk perseroan terbatas.
Ė Menjalankan kegiatan usaha di kota yang
terpilih.
Ė 100% milik pemegang saham swasta
dalam negeri.
Ė Memiliki 5 pemegang saham yang tidak
berbentuk badan hukum.
Ė Memegang izin-izin yang dipersyaratkan
dan telah memperoleh perlindungan
asuransi untuk melaksanakan proyek
konstruksi, seperti pembangunan gudang.
Ė Memiliki 60 pekerja bangunan dan
pegawai lainnya, kesemuanya merupakan
warga negara Indonesia dengan keahlian
teknis dan pengalaman profesional yang
diperlukan guna memperoleh izin dan
persetujuan mendirikan bangunan
Ė Memiliki sekurang-kurangnya 1 orang
pegawai yang merupakan arsitek berlisensi
dan telah terdaftar pada ikatan arsitek
setempat.
GAMBAR 5.2 Mengurus izin-izin mendirikan
bangunan gudang
Peringkat didasarkan pada 3 indikator
Hari untuk
membangun
gudang di Ibukota
Dalam % pendapatan
per kapita, tidak
mencakup biaya
tidak resmi
33.3% 33.3%
Waktu Biaya
33.3%
Prosedur
Prosedur dirampungkan saat dokumen
final diterima; termasuk izin untuk
mendirikan bangunan, pemeriksaan dan
perolehan sambungan utilitas
CATATAN DATA
Ė Telah melunasi seluruh kewajiban pajaknya
dan memperoleh perlindungan asuransi
yang diperlukan untuk kegiatan usahanya
secara umum (contohnya, asuransi
kecelakaan bagi para pekerja bangunan
dan asuransi kerugian pihak ketiga).
Ė Memiliki tanah dimana gudang akan
dibangun.
Asumsi-asumsi tentang gudang
Gudang:
Ė Akan dipergunakan untuk kegiatankegiatan penyimpanan umum seperti
penyimpanan buku-buku atau alat-alat
tulis. Gudang tidak akan dipergunakan
untuk barang-barang yang perlu disimpan
dalam kondisi khusus, seperti makanan,
bahan kimia atau farmasi.
Ė Memiliki ketinggian 2 lantai, kedua-duanya
di atas permukaan tanah, dengan total
luas permukaan kurang lebih 14,000 kaki
persegi (1,300.6 meter persegi). Masingmasing lantai memiliki ketinggian 9 kaki,
10 inci (3 meter).
Ė Memiliki akses jalan dan berkedudukan di
wilayah pinggiran kota di kota-kota yang
dipilih (yaitu, di pinggir kawasan perkotaan
namun masih dalam batas wilayah
administrasi).
Ė Tidak berlokasi di suatu kawasan ekonomi
atau industry khusus. Persyaratan tata
ruang untuk gudang-gudang telah
dipenuhi oleh bangunan yang ada di
wilayah di mana gudang-gudang serupa
dapat ditemukan.
Ė Berlokasi di sebidang tanah seluas 10.000
kaki persegi (929 meter persegi) yang
100% dimiliki oleh BuildCo dan terdaftar
di kadaster dan kantor pendaftaran tanah.
Ė Merupakan bangunan baru (belum ada
bangunan yang berdiri di atas lahan
tersebut).
Ė Memiliki gambar arsitektur dan teknik
lengkap yang disusun oleh seorang arsitek
berlisensi.
Ė Akan mencakup semua peralatan teknis
ytang diperlukan agar bangunan gudang
tersebut dapat dioperasikan secara penuh.
Ė Dibutuhkan waktu selama 30 minggu
untuk melakukan kegiatan konstruksi
(tidak termasuk segala keterlambatan yang
dikarenakan persyaratan administratif dan
persyaratan yang ditetapkan menurut
ketentuan yang berlaku).
Asumsi-asumsi tentang
sambungan-sambungan utilitas
dapat diabaikan dalam kasus-kasus yang di
luar kebiasaan (tabel 5.2).
Sambungan air dan saluran pembuangan:
Waktu
Ė Berjarak 32 kaki 10 inci (10 meter) dari
sumber air dan saluran pembuangan
limbah yang ada.
Sambungan telepon:
Waktu direkam dalam hari kalender. Pengukuran
waktu merekam durasi tengah yang dibutuhkan
untuk merampungkan suatu prosedur dalam
praktek. Diasumsikan bahwa waktu minimum
yang diperlukan untuk setiap prosedur adalah
1 hari. Meskipun terdapat prosedur-prosedur
yang dapat dilakukan secara bersamaan, namun
waktu pengurusan prosedur tersebut tidak
dapat dimulai pada hari yang sama (dengan
kata lain, prosedur yang dapat dilakukan
secara bersamaan akan dimulai pada hari
berikutnya). Apabila suatu prosedur dapat
dipercepat perampungannya dengan membayar
biaya tambahan, maka prosedur yang dapat
dirampungnya dengan waktu paling singkatlah
yang akan dipergunakan. Diasumsikan bahwa
pengusaha tidak membuang-buang waktu dan
memiliki komitmen untuk merampungkan
setiap prosedur yang masih perlu dilakukan
tanpa penundaan. Waktu yang dihabiskan oleh
BuildCo untuk mengumpulkan informasi tidak
dihitung. Diasumsikan bahwa BuildCo telah
mengetahui semua persyaratan bangunan
dan urutan-urutan prosedurnya sejak awal.
Ė Berjarak 32 kaki, 10 inci (10 meter) dari
jaringan telepon umum.
Biaya
Ė Tidak memerlukan air untuk keperluan
perlindungan terhadap kebakaran; sebagai
gantinya sistem pemadaman api (sistem
kering) akan dipergunakan. Sekiranya
hukum yang berlaku mengharuskan adanya
sistem perlindungan basah terhadap
bahaya kebakaran, diasumsikan bahwa
kebutuhan air yang tercantum di bawah ini
juga mencakup air yang dibutuhkan untuk
perlindungan terhadap bahaya kebakaran.
Ė Kebutuhan air rata-rata adalah 662 liter
(175 galon) per hari dan aliran air limbah
rata-rata adalah 568 liter (150 galon) per
hari.
Ė Kebutuhan air terbanyak adalah 1.325 liter
(350 galon) per hari dan aliran air limbah
terbanyak adalah 1.136 liter (300 galon)
per hari.
Ė Permintaan air dan aliran air limbah akan
tetap sepanjang tahun.
Ė Merupakan sambungan telepon tetap
(fixed telephone landline).
Prosedur
Prosedur didefinisikan sebagai interaksi yang
dilakukan antara para pegawai atau manajer
perusahaan dengan para pihak eksternal, yang
mencakup instansi pemerintah, notaris, kantor
pertanahan, kadaster, penyelenggara layanan
utilitas, petugas pemeriksa pegawai negeri sipil
dan swasta serta tenaga ahli selain arsitek
dan insinyur teknik yang dipekerjakan oleh
perusahaan. Interaksi-interaksi antara para
pegawai perusahaan, seperti dalam rangka
penyusunan rencana gudang dan pemeriksaan
yang dilakukan oleh para pegawai, tidak dihitung
sebagai prosedur. Prosedur-prosedur yang
harus dirampungkan oleh perusahaan untuk
memperoleh sambungan air, saluran pembuangan limbah dan sambungan telepon turut
dihitung. Semua prosedur yang dipersyaratkan
dalam proses pembangunan gudang menurut
hukum yang berlaku atau dalam prakteknya
akan dihitung, meskipun prosedur tersebut
Biaya direkam sebagai persentase pendapatan
per kapita suatu negara. Hanya biaya resmi
yang direkam. Semua biaya yang terkait dengan
perampungan prosedur untuk membangun
bangunan gudang secara sah direkam, termasuk
biaya-biaya yang terkait dengan proses perolehan izin penggunaan lahan dan izin prinsip
atas rancangan pra-konstruksi; melalui proses
pemeriksaan sebelum, selama dan setelah
proses konstruksi berlangsung; memperoleh
sambungan utilitas dan mendaftarkan properti
gudang. Pajak-pajak tidak rutin yang wajib
dilunasi berkaitan dengan perampungan proyek
pembangunan gudang juga akan direkam.
Peraturan bangunan, informasi dari tenaga
ahli setempat dan peraturan khusus serta
daftar biaya dipergunakan sebagai sumber
informasi biaya. Dalam hal beberapa mitra lokal
memberikan perkiraan yang berbeda-beda,
maka yang dipergunakan adalah nilai tengah
dari perkiraan-perkiraan tersebut.
Rincian data yang terkait dengan mengurus
izin-izin mendirikan bangunan untuk setiap perekonomian tersedia di http://www.doingbusiness.
41
42
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
TABEL 5.2
Hal-hal apa yang diukur oleh
indikator mengurus izin-izin
mendirikan bangunan?
Prosedur-prosedur untuk mendirikan bangunan gudang
secara sah (jumlah)
Menyampaikan seluruh dokumen terkait dan memperoleh seluruh izin prinsip, izin, persetujuan dan
sertifikat yang dibutuhkan
Memenuhi seluruh kewajiban untuk menyampaikan
pemberitahuan dan melalui proses pemeriksaan
yang diwajibkan
Memperoleh koneksi utilitas untuk memperoleh
sambungan air, saluran pembuangan limbah dan
sambungan telepon tetap
Pendaftaran gudang setelah rampung didirikan (jika
diperlukan agar gudang dapat dipergunakan sebagai
jaminan atau dipindahkan kepemilikannya)
Waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan masingmasing prosedur (hari kalender)
kedudukan dalam persentase peringkat untuk
indikator-indikator komponennya (gambar 5.3).
Setiap prosedur yang dipersyaratkan menurut
hukum yang berlaku atau berdasarkan praktek yang berlaku, baik apakah hal tersebut
merupakan tanggungjawab pihak penjual atau
pembeli atau harus dipenuhi oleh pihak ketiga
atas nama penjual atau pembeli, akan diperhitungkan. Konsultan hukum properti, notaries
dan kantor pendaftaran properti memberikan
informasi mengenai prosedur serta waktu dan
biaya yang dibutuhkan untuk merampungkan
prosedur tersebut.
Tidak ada kontak sebelumnya dengan para pejabat
Untuk memastikan bahwa data yang dihimpun tersebut dapat diperbandingkan dengan
negara-negara lain yang disurvei, dipergunakan
beberapa asumsi tentang para pihak, properti
dan prosedur yang terlibat dalam transaksi
tersebut.
Biaya yang dibutuhkan untuk merampungkan masingmasing prosedur (% pendapatan per kapita)
Asumsi-asumsi tentang para pihak
Hanya mencakup biaya resmi, tidak termasuk biaya
tidak resmi
Para pihak (pembeli dan penjual):
Tidak termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan informasi
Masing-masing prosedur dimulai pada hari yang
berbeda
Prosedur rampung saat dokumen final diterima
org dengan memilih negara melalui daftar urutan
(drop-down list) yang tersedia.
PENDAFTARAN PROPERTI
Doing Business di Indonesia 2012 merekam seluruh
prosedur yang wajib dipenuhi seorang pengusaha
(pembeli) untuk mmbeli properti dari pengusaha
(penjual) dan untuk mengalihkan alas hak atas
properti tersebut menjadi atas nama pembeli
sehingga pihak pembeli dapat menggunakan
properti tersebut untuk perluasan usahanya,
yaitu menjadikannya sebagai jaminan untuk
memperoleh pinjaman baru atau, jika diperlukan,
menjual properti tersebut kepada pengusaha
lain. Proses tersebut dimulai dengan perolehan
dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti
salinan alas hak penjual jika diperlukan, dan
melakukan penelusuran untuk mengetahui kadar
ketaatan perusahaanpada ketentuan yang berlaku (due diligence) jika dipersyaratkan. Transaksi
dipandang telah selesai dilakukan jika transaksi
tersebut berlaku terhadap pihak ketiga dan
saat pembeli dapat membeli properti tersebut
sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman
dari bank atau menjual kembali properti tersebut.
Peringkat dalam hal kemudahan pendaftaran
properti merupakan rata-rata sederhana dari
Ė Merupakan perseroan terbatas.
Ė Terletak di wilayah pinggiran kota di kota
yang terpilih.
Ė 100% dimiliki oleh pemegang saham
swasta dalam negeri.
Ė Masing-masing memiliki 50 pegawai,
kesemuanya warga negara Indonesia.
Ė Menjalankan kegiatan perdagangan umum.
Asumsi-asumsi tentang properti
Properti:
Ė Memiliki nilai sebesar 50 kali lipat
pendapatan per kapita. Harga jual setara
dengan nilai properti.
Ė Dimiliki secara penuh oleh pihak penjual.
Ė Tidak ada hak tanggungan yang melekat di
atasnya dan telah dimiliki oleh pihak yang
sama selama 10 tahun terakhir.
Ė Telah terdaftar pada kantor pendaftaran
tanah atau kadaster, atau keduanya, dan
bebas dari sengketa kepemilikan.
Ė Berkedudukan di zona niaga yang terletak
di pinggiran kota, dan tidak memerlukan
proses untuk penetapan kesesuaian
dengan tata ruang.
Ė Terdiri dari tanah dan bangunan. Luas
tanah adalah 6.000 kaki persegi (557.4
meter persegi). Bangunan gudang memiliki
ketinggian 2 lantai dengan luas 10.000
kaki persegi (929 meter persegi) terletak
di atas permukaan tanah. Bangunan
gudang berusia 10 tahun, dalam kondisi
baik dan memenuhi seluruh standar
keamanan bangunan, peraturan bangunan
dan persyaratan lain yang berlaku. Hak
atas tanah dan bangunan tersebut akan
dialihkan secara keseluruhan.
Ė Tidak akan dilakukan renovasi atau
penambahan bangunan setelah transaksi
jual beli dilakukan.
Ė Tidak ada pohon, mata air alami, sumber
daya alam atau bangunan bersejarah
apapun di lahan tersebut.
Ė Tidak akan dipergunakan untuk keperluan
khusus, dan tidak membutuhkan izin kusus,
seperti untuk perumahan, pabrik industrial,
penyimpanan limbah atau kegiatankegiatan agrikultur jenis-jenis tertentu.
Ė Tidak ada penghuni (baik yang sah maupun
liar), dan tidak ada kepentingan dari pihak
lain di dalam properti tersebut.
Prosedur
Prosedur didefinisikan sebagai interaksi yang
dilakukan antara pihak pembeli atau penjual,
agen-agen mereka (jika penggunaan agen
tersebut dipersyaratkan menurut hukum
yang berlaku atau dalam praktek) atau properti tersebut dengan para pihak eksternal,
yang mencakup instansi pemerintah, para
petugas pemeriksa, notaris dan konsultan
hukum. Interaksi-interaksi antara para petugas
perusahaan dan pegawai perusahaan tidak
dihitung sebagai prosedur. Semua prosedur
yang harus dirampungkan oleh perusahaan
menurut hukum yang berlaku atau dalam
praktek untuk mendaftarkan properti turut
GAMBAR 5.3 Pendaftaran properti: pengalihan
properti antara 2 perusahaan dalam
negeri
Peringkat didasarkan pada 3 indikator
Hari untuk mengalihkan
properti di
ibukota
Dalam % nilai
properti, tidak
termasuk biaya
tidak resmi
33.3% 33.3%
Waktu Biaya
33.3%
Prosedur
Langkah-langkah untuk memeriksa
pembebanan hak jaminan, memperoleh
surat keterangan yang menyatakan bahwa
properti tersebut bebas dari pembebanan
hak jaminan, menyusun akta dan mengalihkan
alas hak sehingga properti tersebut dapat
dihuni, dijual atau dipergunakan sebagai jaminan
CATATAN DATA
dihitung, bahkan apabila prosedur-prosedur
tersebut dapat dihindari dalam kasus-kasus
tertentu untuk mana berlaku pengecualian.
Diasumsikan bahwa pembeli mengikuti opsi
tercepat yang tersedia dan sah menurut
hukum serta dipergunakan oleh kebanyakan
pemilik properti. Meskipun pembeli dapat
menggunakan konsultan hukum atau tenaga
profesional lainnya saat diperlukan selama
proses pendaftaran, diasumsikan bahwa
pihaknya tidak mempekerjakan fasilitator luar
dalam proses pendaftaran kecuali hal tersebut
diwajibkan menurut hukum yang berlaku atau
dalam praktek (tabel 5.3).
Waktu
Waktu direkam dalam hari kalender. Pengukuran
waktu merekam durasi tengah yang diperlukan
sebagaimana dinyatakan oleh para konsultan
hukum pendaftaran properti, notaris dan
petugas kantor pendaftaran untuk merampungkan suatu prosedur. Diasumsikan bahwa
waktu minimum yang diperlukan untuk setiap
prosedur adalah 1 hari. Meskipun terdapat
prosedur-prosedur yang dapat dilakukan secara
bersamaan, namun waktu pengurusan prosedur
tersebut tidak dapat dimulai pada hari yang
sama (dengan kata lain, prosedur yang dapat
dilakukan secara bersamaan akan dimulai
pada hari berikutnya). Diasumsikan bahwa
pengusaha tidak membuang-buang waktu
dan memiliki komitmen untuk merampungkan
setiap prosedur yang masih perlu dilakukan
tanpa penundaan. Apabila suatu prosedur
dapat dipercepat perampungannya dengan
membayar biaya tambahan, maka prosedur
yang dapat dirampungnya dengan waktu paling
singkatlah yang akan dipergunakan.
Meskipun terdapat prosedur-prosedur
yang dapat dilakukan secara bersamaan,
namun waktu pengurusan prosedur tersebut
tidak dapat dimulai pada hari yang sama.
Diasumsikan bahwa pembeli tidak membuangbuang waktu dan memiliki komitmen untuk
merampungkan setiap prosedur yang masih
perlu dilakukan tanpa penundaan. Apabila
prosedur tersebut dapat dipercepat dengan
membayar biaya tambahan, maka prosedur
tercepat yang tersedia dan sah menurut
hukum yang berlaku serta dipergunakan oleh
kebanyakan pemilik properti akan dipilih.
Apabila prosedur tersebut dapat dilakukan
secara bersamaan, maka diasumsikan bahwa
prosedur tersebut dilakukan secara bersamaan.
Diasumsikan bahwa para pihak yang terlibat
telah mengetahui semua peraturan yang berlaku
dan urutan prosedur-prosedur sejak awal.
Waktu yang dihabiskan untuk menghimpun
informasi tidak diperhitungkan.
Biaya
Biaya dicatat sebagai persentase nilai properti
yang diasumsikan setara dengan 50 kali lipat
pendapatan per kapita. Hanya biaya resmi yang
diwajibkan oleh peraturan yang berlaku yang
akan direkam, termasuk biaya, bea pengalihan
hak atas tanah dan bangunan, bea materai dan
pembayaran lain yang dilakukan kepada kantor
pendaftaran properti, notaris, instansi publik
atau konsultan hukum. Pajak-pajak lainnya
seperti pajak atas keuntungan yang diperoleh
dalam suatu transaksi atau pajak pertambahan
nilai dikecualikan dari penghitungan biaya. Biaya
yang ditanggung oleh pembeli dan biaya yang
ditanggung oleh penjual juga dihitung. Apabila
perkiraan-perkiraan biaya yang disampaikan
oleh sumber-sumber informasi yang dipergunakan berbeda-beda, maka nilai tengah yang
dilaporkan yang akan dipergunakan.
Rincian data yang terkait dengan pendaftaran
properti untuk setiap perekonomian tersedia di
http://www.doingbusiness.org dengan memilih
negara melalui daftar urutan (drop-down list)
yang tersedia.
PEMERINGKATAN
Peringkat untuk setiap topik merupakan hasil
penghitungan angka rata-rata sederhana dari
posisi komponen indikator-indikator dalam
persentase peringkat. Kemudahan untuk
mendirikan usaha merupakan hasil penghitungan rata-rata sederhana dari peringkat
kota berdasarkan jumlah prosedur dan waktu
serta biaya terkait (% pendapatan per kapita)
yang diperlukan untuk mendirikan usaha.
Kemudahan pengurusan izin-izin mendirikan
bangunan merupakan hasil penghitungan
rata-rata sederhana dari peringkat kota
yang didasarkan pada jumlah prosedur dan
waktu serta biaya terkait (% pendapatan per
kapita) untuk membangun sebuah gudang.
Kemudahan dalam melakukan pendaftaran
properti merupakan hasil penghitungan ratarata sederhana dari peringkat kota berdasarkan
jumlah prosedur dan waktu serta biaya terkait
(% pendapatan per kapita) untuk mendaftarkan
properti.
TABEL 5.3
Hal-hal apa yang diukur oleh
indikator pendaftaran properti?
Prosedur untuk mengalihkan alas hak atas properti
tidak bergerak secara sah (jumlah)
Prosedur pra-pendaftaran (contohnya, pemeriksaan
hak jaminan yang melekat, pembuatan akta notaris
perjanjian jual beli, pembayaran bea balik nama atas
properti
Prosedur pendaftaran di kota bisnis terbesar di
perekonomian yang disurvei
Prosedur paska pendaftaran (contohnya, pengajuan
alas hak dengan pemerintah kota)
Waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan masingmasing prosedur (hari kalender)
Tidak termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan informasi
Masing-masing prosedur dimulai pada hari yang
berbeda
Prosedur rampung saat dokumen final diterima
Tidak ada kontak sebelumnya dengan para pejabat
Biaya yang dibutuhkan untuk merampungkan masingmasing prosedur (% nilai properti)
Hanya biaya resmi, tidak termasuk biaya tidak resmi
Tidak termasuk pajak atas nilai tambah atau pajak
atas keuntungan yang diperoleh
Peringkat-peringkat tersebut memiliki ruang
lingkup terbatas. Peringkat-peringkat tersebut
tidak mempertimbangkan kedekatan suatu
negara dengan pasar-pasar besar, mutu dari
layanan-layanan prasarananya (selain layananlayanan yang berkaitan dengan izin mendirikan
bangunan), keamanan properti terhadap
risiko pencurian dan penjarahan, kondisikondisi makroekonomi atau kekuatan yang
mendasar dari lembaga-lembaga yang ada.
Masih terdapat agenda besar yang belum terselesaikan untuk mengkaji peraturan-peraturan
mana sajakah yang menyebabkan timbulnya
hambatan-hambatan utama yang dihadapi
oleh pelaku usaha, paket reformasi manakah
yang paling efektif dan bagaimana konteks
suatu perekonomian berkontribusi terhadap
isu-isu ini. Indikator-indikator Doing Business
menyajikan kumpulan data empirik baru
yang dapat membantu untuk meningkatkan
pemahaman akan permasalahan-permasalahan
tersebut.
Ukuran jarak dengan garis depan
(distance to frontier)
Laporan tahun ini, Doing Business 2012—Doing
business in a more transparent world (menjalankan usaha di dunia yang lebih transparan),
memperkenalkan ukuran baru yang menggambarkan perubahan kebijakan usaha yang
mengatur usaha dalam negeri di masing-masing
negara dari waktu ke waktu. Ukuran jarak
43
44
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
dengan garis depan menggambarkan jarak
suatu negara ke “garis depan (frontier)” dan
menunjukkan pergerakan suatu negara dalam
mempersempit jarak ini dari waktu ke waktu.
Garis depan merupakan skor yang diambil dari
praktek yang paling efisien atau skor tertinggi
yang telah dicapai untuk masing-masing komponen indikator dalam rangkaian 9 indikator
Doing Business (tidak termasuk indikator
mempekerjakan pegawai dan memperoleh
tenaga listrik) di negara manapun sejak tahun
2005. Dalam topic mendirikan usaha, misalnya,
Selandia Baru memiliki kinerja terbaik dalam
hal waktu (1 hari), Kanada dan Selandia Baru
memiliki kinerja terbaik dalam hal prosedur
yang dipersyaratkan (1), Denmark dan Slovenia
memiliki kinerja terbaik dalam hal biaya (0%
pendapatan per kapita) dan Australia memiliki
kinerja terbaik dalam hal persyaratan modal
disetor minimum (0% pendapatan per kapita).
Menghitung jarak ke garis depan untuk masingmasing perekonomian melibatkan 2 langkah
kunci. Pertama, setiap skor indikator dinormalisasikan menjadi unit yang setara. Untuk
melakukan hal tersebut, maka masing-masing
dari 32 komponen indikator y di hitung ulang
menjadi (y − min)/(maks − min), dengan nilai
minimum (min) mewakili garis depan—yang
merupakan kinerja terbaik untuk indikator
tersebut di seluruh perekonomian sejak tahun
2005. Kedua, untuk masing-masing perekonomian, skor-skor yang diperoleh untuk setiap
indikator diagregasikan melalui penghitungan
rata-rata sederhana menjadi suatu skor jarak ke
garis depan. Jarak suatu perekonomian ke garis
depan diindikasikan dalam skala yang berkisar
antara 0 hingga 100, dimana 0 mewakili garis
depan dan 100 merupakan kinerja terburuk.
Selisih antara skor jarak suatu negara ke garis
depan tahun 2005 dan skor jarak suatu negara
ke garis depan tahun 2011 menggambarkan
sejauh mana suatu negara telah melakukan
pergerakan yang mempersempit jarak ke
garis depan dari waktu ke waktu. Nilai-nilai
maksimum (maks) dan minimum (min) yang
terpantau dihitung untuk 174 perekonomian
yang disurvei oleh Doing Business sejak 2005
dan untuk keseluruhan tahun berlangsungnya survei (sejak tahun 2005 hingga tahun
2011). Tahun 2005 dipilih sebagai data dasar
(baseline) untuk perekonomian yang disurvei
karena tahun tersebut merupakan tahun
pertamakalinya data ini tersedia bagi sebagian
besar perekonomian (total 174) dan untuk
seluruh rangkaian 9 indikator yang diukur.
Untuk mencegah dampak dari keberadaan
faktor berbeda yang sangat menonjol (extreme
outliers) dalam pendistribusian data yang telah
dihitung ulang tersebut (hanya sedikit jumlah
perekonomian yang membutuhkan 694 hari
untuk merampungkan prosedur pendirian
usaha, namun banyak perekonomian membutuhkan waktu 9 hari untuk merampungkannya),
maksimum (maks) didefinisikan sebagai
persentil ke-95 dari data-data yang telah
terhimpun untuk semua perekonomian dan
seluruh tahun berlangsungnya survei untuk
masing-masing indikator.
45
Tabel kota-kota
Balikpapan, Kalimantan Timur
Mendirikan Usaha (peringkat)
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
7
8
28
Biaya (% pendapatan per kapita)
26,3
Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita)
46,6
Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat)
1
Pendaftaran Properti (peringkat)
Prosedur (nomor)
8
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
Biaya (% pendapatan per kapita)
52
62,8
Waktu (hari)
Biaya (% nilai properti)
12
6
39
10,88
Banda Aceh, Provinsi Aceh
Mendirikan Usaha (peringkat)
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
5
9
29
Biaya (% pendapatan per kapita)
19,3
Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita)
46,6
Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat)
4
Pendaftaran Properti (peringkat)
Prosedur (nomor)
10
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
42
Waktu (hari)
Biaya (% pendapatan per kapita)
66,5
Biaya (% nilai properti)
12
6
39
10,88
Bandung, Jawa Barat
Mendirikan Usaha (peringkat)
Prosedur (nomor)
12
9
Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat)
Prosedur (nomor)
10
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
30
Waktu (hari)
44
Waktu (hari)
Biaya (% pendapatan per kapita)
24,3
Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita)
46,6
Biaya (% pendapatan per kapita)
8
76,5
Pendaftaran Properti (peringkat)
Biaya (% nilai properti)
1
6
19
10,88
Batam, Kepulauan Riau
Mendirikan Usaha (peringkat)
Prosedur (nomor)
15
9
Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat)
Waktu (hari)
39
Waktu (hari)
Biaya (% pendapatan per kapita)
22,7
Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita)
46,6
Prosedur (nomor)
Biaya (% pendapatan per kapita)
10
9
45
127,3
Pendaftaran Properti (peringkat)
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
Biaya (% nilai properti)
20
7
54
13,35
Denpasar, Bali
Mendirikan Usaha (peringkat)
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
9
8
31
Biaya (% pendapatan per kapita)
22,9
Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita)
46,6
Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat)
17
Pendaftaran Properti (peringkat)
Prosedur (nomor)
12
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
94
Waktu (hari)
Biaya (% pendapatan per kapita)
71,4
Biaya (% nilai properti)
12
6
39
10,88
Gorontalo, Gorontalo
Mendirikan Usaha (peringkat)
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
6
9
27
Biaya (% pendapatan per kapita)
22,2
Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita)
46,6
Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat)
np
Pendaftaran Properti (peringkat)
Prosedur (nomor)
np
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
np
Waktu (hari)
Biaya (% pendapatan per kapita)
np
Biaya (% nilai properti)
5
6
31
10,88
46
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
Jakarta, DKI Jakarta
Mendirikan Usaha (peringkat)
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
8
8
45
Biaya (% pendapatan per kapita)
17,9
Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita)
46,6
Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat)
19
Pendaftaran Properti (peringkat)
Prosedur (nomor)
13
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
Biaya (% pendapatan per kapita)
158
105,3
Waktu (hari)
Biaya (% nilai properti)
1
6
22
10,81
Jambi, Jambi
Mendirikan Usaha (peringkat)
Prosedur (nomor)
18
10
Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat)
Prosedur (nomor)
10
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
44
Waktu (hari)
68
Waktu (hari)
Biaya (% pendapatan per kapita)
32
Biaya (% nilai properti)
11
Pendaftaran Properti (peringkat)
Biaya (% pendapatan per kapita)
20,2
Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita)
46,6
2
Pendaftaran Properti (peringkat)
7
6
37
10,88
Makassar, Sulawesi Selatan
Mendirikan Usaha (peringkat)
Prosedur (nomor)
17
Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat)
10
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
35
Waktu (hari)
Biaya (% pendapatan per kapita)
22
Biaya (% pendapatan per kapita)
Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita)
22
8
51
131,5
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
Biaya (% nilai properti)
9
6
38
10,88
Manado, Sulawesi Utara
Mendirikan Usaha (peringkat)
Prosedur (nomor)
20
Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat)
18
Pendaftaran Properti (peringkat)
11
Prosedur (nomor)
14
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
34
Waktu (hari)
Biaya (% pendapatan per kapita)
30,8
Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita)
46,6
Biaya (% pendapatan per kapita)
107
100,1
Waktu (hari)
Biaya (% nilai properti)
15
6
12
11,02
Mataram, Nusa Tenggara Barat
Mendirikan Usaha (peringkat)
Prosedur (nomor)
10
Waktu (hari)
31
9
Biaya (% pendapatan per kapita)
22,4
Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita)
46,6
Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat)
12
Pendaftaran Properti (peringkat)
Prosedur (nomor)
10
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
83
Waktu (hari)
Biaya (% pendapatan per kapita)
58,4
Biaya (% nilai properti)
4
6
25
10,88
Medan, Sumatra Utara
Mendirikan Usaha (peringkat)
Prosedur (nomor)
Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat)
6
Pendaftaran Properti (peringkat)
11
Prosedur (nomor)
7
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
39
Waktu (hari)
Biaya (% pendapatan per kapita)
21,2
Biaya (% pendapatan per kapita)
71
70,3
Waktu (hari)
Biaya (% nilai properti)
7
6
37
10,88
Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita)
Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Mendirikan Usaha (peringkat)
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
Biaya (% pendapatan per kapita)
Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita)
Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat)
14
Pendaftaran Properti (peringkat)
Prosedur (nomor)
11
Prosedur (nomor)
27
Waktu (hari)
82
Waktu (hari)
22
Biaya (% pendapatan per kapita)
2
8
46,6
37,5
Biaya (% nilai properti)
16
6
15
11,03
TABEL KOTA-KOTA
Palembang, Sumatra Selatan
Mendirikan Usaha (peringkat)
Prosedur (nomor)
11
10
Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat)
3
Pendaftaran Properti (peringkat)
Prosedur (nomor)
9
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
34
Waktu (hari)
19
Biaya (% pendapatan per kapita)
Biaya (% pendapatan per kapita)
Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita)
57
50,5
Waktu (hari)
Biaya (% nilai properti)
3
6
21
10,88
46,6
Pekanbaru, Riau
Mendirikan Usaha (peringkat)
Prosedur (nomor)
16
10
Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat)
15
Pendaftaran Properti (peringkat)
Prosedur (nomor)
10
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
29
Waktu (hari)
83
Waktu (hari)
Biaya (% pendapatan per kapita)
26,6
Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita)
46,6
Biaya (% pendapatan per kapita)
64,5
Biaya (% nilai properti)
18
6
29
10,89
Pontianak, Kalimantan Barat
Mendirikan Usaha (peringkat)
Prosedur (nomor)
13
10
Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat)
Prosedur (nomor)
11
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
42
Waktu (hari)
59
Waktu (hari)
Biaya (% pendapatan per kapita)
17,8
Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita)
46,6
Biaya (% pendapatan per kapita)
7
32,3
Pendaftaran Properti (peringkat)
Biaya (% nilai properti)
9
6
38
10,88
Semarang, Jawa Tengah
Mendirikan Usaha (peringkat)
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
4
9
28
Biaya (% pendapatan per kapita)
19,7
Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita)
46,6
Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat)
8
Pendaftaran Properti (peringkat)
Prosedur (nomor)
10
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
72
Waktu (hari)
Biaya (% pendapatan per kapita)
38,6
Biaya (% nilai properti)
19
7
43
10,88
Surabaya, Jawa Timur
Mendirikan Usaha (peringkat)
Prosedur (nomor)
14
9
Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat)
16
Pendaftaran Properti (peringkat)
Prosedur (nomor)
11
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
32
Waktu (hari)
116
Waktu (hari)
Biaya (% pendapatan per kapita)
71,2
Biaya (% nilai properti)
Biaya (% pendapatan per kapita)
23,5
Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita)
46,6
11
6
39
10,83
Surakarta, Jawa Tengah
Mendirikan Usaha (peringkat)
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
3
8
29
Biaya (% pendapatan per kapita)
20,5
Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita)
46,6
Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat)
12
Pendaftaran Properti (peringkat)
Prosedur (nomor)
11
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
71
Waktu (hari)
Biaya (% pendapatan per kapita)
41,9
Biaya (% nilai properti)
17
6
54
10,88
Yogyakarta, DI Yogyakarta
Mendirikan Usaha (peringkat)
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
1
8
29
Biaya (% pendapatan per kapita)
18,5
Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita)
46,6
Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat)
5
Pendaftaran Properti (peringkat)
Prosedur (nomor)
7
Prosedur (nomor)
Waktu (hari)
Biaya (% pendapatan per kapita)
51
85,5
Waktu (hari)
Biaya (% nilai properti)
6
6
36
10,88
47
48
Indikator-indikator
Mendirikan Usaha
Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan
Kemudahan
untuk
mendirikan
usaha
(% pendapatan
Modal
Disetor
(% pendapa- Minimum
Biaya
Prosedur
Waktu
(nomor)
(hari)
tan per
kapita)
Balikpapan
Kalimantan Timur
8
28
26.3
46.6
7
8
52
62.8
1
Banda Aceh
Provinsi Aceh
9
29
19.3
46.6
5
10
42
66.5
4
Bandung
Jawa Barat
9
30
24.3
46.6
12
10
44
76.5
8
Batam
Kepulauan Riau
9
39
22.7
46.6
15
9
45
127.3
10
Denpasar
Bali
8
31
22.9
46.6
9
12
94
71.4
17
Gorontalo
Gorontalo
9
27
22.2
46.6
6
NP
NP
NP
NP
Jakarta
DKI Jakarta
8
45
17.9
46.6
8
13
158
105.3
19
Jambi
Jambi
10
44
20.2
46.6
18
10
68
32
2
Makassar
Sulawesi Selatan
10
35
22
46.6
17
8
51
131.5
11
Manado
Sulawesi Utara
11
34
30.8
46.6
20
14
107
100.1
18
Mataram
Nusa Tenggara
Barat
9
31
22.4
46.6
10
10
83
58.4
12
Medan
Sumatra Utara
11
39
21.2
46.6
19
7
71
70.3
6
8
27
22
46.6
2
11
82
37.5
14
Palembang
Sumatra Selatan
10
34
19
46.6
11
9
57
50.5
3
Pekanbaru
Riau
10
29
26.6
46.6
16
10
83
64.5
15
Pontianak
Kalimantan Barat
10
42
17.8
46.6
13
11
59
32.3
7
Semarang
Jawa Tengah
9
28
19.7
46.6
4
10
72
38.6
8
Surabaya
Jawa Timur
9
32
23.5
46.6
14
11
116
71.2
16
Surakarta
Jawa Tengah
8
29
20.5
46.6
3
11
71
41.9
12
Yogyakarta
DI Yogyakarta
8
29
18.5
46.6
1
7
51
85.5
5
Palangka Raya
Kalimantan Tengah
per kapita)
(peringkat)
Prosedur
Waktu
(nomor)
(hari)
Kemudahan
mengurus izin-izin
(% pendapatan mendirikan usaha
Biaya
per kapita)
(peringkat)
INDIKATOR-INDIKATOR
Pendaftaran Properti
Biaya
Kemudahan
mendaftarkan
properti
Prosedur
Waktu
(nomor)
(hari)
Balikpapan
Kalimantan Timur
6
39
10.88
12
Banda Aceh
Provinsi Aceh
6
39
10.88
12
Bandung
Jawa Barat
6
19
10.88
1
Batam
Kepulauan Riau
7
54
13.35
20
Denpasar
Bali
6
39
10.88
12
Gorontalo
Gorontalo
6
31
10.88
5
Jakarta
DKI Jakarta
6
22
10.81
1
Jambi
Jambi
6
37
10.88
7
Makassar
Sulawesi Selatan
6
38
10.88
9
Manado
Sulawesi Utara
6
12
11.02
15
Mataram
Nusa Tenggara
Barat
6
25
10.88
4
Medan
Sumatra Utara
6
37
10.88
7
Palangka Raya
Kalimantan Tengah
6
15
11.03
16
Palembang
Sumatra Selatan
6
21
10.88
3
Pekanbaru
Riau
6
29
10.89
18
Pontianak
Kalimantan Barat
6
38
10.88
9
Semarang
Jawa Tengah
7
43
10.88
19
Surabaya
Jawa Timur
6
39
10.83
11
Surakarta
Jawa Tengah
6
54
10.88
17
Yogyakarta
DI Yogyakarta
6
36
10.88
6
(% nilai
properti)
(peringkat)
49
DAFTAR PROSEDUR
DAFTAR PROSEDUR
Mendirikan Usaha
Balikpapan, Kalimantan Timur
Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan
terbatas swasta dalam negeri (PT)
Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,201
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris;
memperoleh format standar akta pendirian
perusahaan; mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara
elektronik (online) dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama
dan pemesanan nama perusahaan)
Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa
untuk memastikan bahwa nama tersebut belum
pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya,
untuk menghindari penolakan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena
proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem
pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan
dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan
oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk
urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris).
Setelah dilakukannya pembayaran dan verifikasi,
pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara online (melalui
email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama
60 hari.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009
(disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai
berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah
Rp. 200.000,-.
Prosedur 2. Penandatanganan akta
pendirian perusahaan di hadapan notaris
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 4.520.000,- (biaya notaris)
Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat
menandatangani akta pendirian. Akta pendirian
bentuk standar tersedia di kantor notaris.
Biaya notaris yang terkait dengan prosedur
ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini:
pengecekan nama, penyusunan akta dan perolehan
persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada
umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan
skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya
bergantung pada kesepakatan antara notaris dan klien.
Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi Badan
Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP
dihitung secara terpisah.
Prosedur 3. Melakukan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk jasa hukum ke kas negara melalui
bank
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan
untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan
pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer
yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya
dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk
pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya
diurus melalui notaris.
Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan
pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan
Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan
jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan
peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007.
Prosedur 4. Mengajukan permohonan
persetujuan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas akta pendirian
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk
pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam
Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) +
Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas
dalam media Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia -TBNRI)
Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007,
notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan
wajib mengajukan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya
60 hari sejak tanggal akta;
2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya
pemberitahuan “tidak ada penolakan ” dari
Kemenhukham, asli surat permohonan dan
dokumen-dokumen pendukungnya harus
diserahkan;
3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan diatas, Kemenhukham akan
menerbitkan surat keputusan pengesahan
pendirian perusahaan;
4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan
tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar
Perusahaan;
5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian
perusahaan dalam Tambahan Berita Negara
(TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada
tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal
3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham
memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk
pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri.
Keterlambatan penerimaan surat keputusan
pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban
kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir
yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk
mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris.
Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk
pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman
melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen
prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan
jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini
hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari.
Prosedur 5. Memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak
setempat
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan
operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan
diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga wajib
mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak (NPPKP) bila pihaknya memperkirakan bahwa
pendapatan tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta
dari hasil penjualan barang dan jasa. Surat keterangan
domisili perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda
penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna
mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan
tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara
bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat
mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda
terima untuk permohonan tersebut. Petugas pajak
akan memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP
dan kartu NPPKP dapat diambil. NPPKP memerlukan
verifikasi lebih lanjut sedangkan NPWP dapat
diperoleh dalam waktu 1 hari.
Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara
on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara
fisik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk
mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon
mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung.
Prosedur 6. Memperoleh Izin Gangguan
(HO), Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) , dan Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) dari Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T)
Waktu: 5 hari
Biaya: Rp. 750.000,- (Untuk HO)
Ulasan: Sejak April 2010, menyesuaikan dengan
Prosedur Tetap (Standard Operating Procedure)
BPMP2T yang baru, pengurusan perizinan-perizinan
tersebut dapat dilakukan dalam satu paket. Pemohon
hanya melampirkan satu berkas dokumen persyaratan
kepada BPMP2T, kemudian dokumen tersebut akan
diverifikasi dan BPMP2T akan mengeluarkan bukti
penerimaan dokumen (No. Registrasi). Tim teknis
akan mengadakan survey ke lokasi tempat usaha,
dimana pemilik perusahaan tidak diwajibkan untuk
hadir. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL)
dijadikan sebagai dasar pertimbangan diterima atau
tidaknya suatu pengajuan perizinan. Setelah tim teknis
memandang bahwa pengajuan Perizinan tersebut
tidak bermasalah, sertifikat Perizinan akan di print
dan ditandatangani oleh Kepala BPMP2T. Pemohon
akan diberitahukan melalui telepon untuk mengambil
sertifikat perizinan yang telah disahkan.
Berikut adalah persyaratan pengajuan permohonan
izin yang harus dilampirkan:
a. Formulir permohonan;
b. Anggaran Dasar;
c. Foto kopi KTP;
d. Foto kopi IMB atau surat perjanjian sewa;
e. Gambar peta lokasi;
f. Foto kopi akta pendirian perusahaan;
g. Foto Direktur ukuran 3x4;
h. Izin tetangga diketahui oleh RT (untuk HO);
i. Bukti pembayaran PBB terakhir;
j. NPWP dan NPWPD (pembayaran fiskal daerah);
49
50
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
k. Neraca anggaran perusahaan diatas materai
Rp. 6.000;
l. Foto kopi izin teknis terkait jenis usaha.
Berdasarkan Perda No. 10 tahun 2008 tentang
retribusi HO, berikut adalah formula penghitungan
biaya retribusi HO:
Lokasi usaha x indeks lokasi x Jumlah indeks
gangguan x Tarif
100 m2 x 3 x (1+1)) x Rp. 1.250,-= Rp. 750.000,-.
Berdasarkan UU Pajak dan retribusi terbaru yaitu
UU No. 28 tahun 2009 dan Instruksi Walikota No. 1
tahun 2011, biaya pengurusan izin SIUP& TDP sudah
dihapuskan, dan berdasarkan Instruksi Walikota ini
menetapkan waktu maksimal pengurusan izin adalah
14 hari, namun dalam prakteknya dapat lebih cepat
yakni 5 hari.
Prosedur 7*. Mendaftar di Kementerian
Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) setempat
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003,
perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang
pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah
sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran
pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat
dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur
paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan
wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker.
Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen
yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses
verifikasi dan menerbitkan surat keterangan
pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon
akan kembali ke kantor untuk mengambil foto kopi
resmi bukti pendaftaran ketenagakerjaan tersebut.
Untuk perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang
dari 50, proses verifikasi dapat dilakukan secara
langsung di tempat.
Prosedur 8*. Mengajukan permohonon
kepesertaan dalam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek)
Waktu: 2 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk
jaminan sosial tenaga kerja (Undang- undang
No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang
mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau
membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per
bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran
kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan
perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan.
Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan
memulai perekrutan pegawai.
Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat
seragam untuk semua lokasi di Indonesia:
1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs
web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari
Kantor Cabang Jamsostek;
2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan
formulir permohonan yang telah dilengkapi;
3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke
database Jamsostek;
4. Perusahaan menerima Sertifikat Kepesertaan
Perusahaan dalam program Jamsostek.
Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertifikat
Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek
dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan
adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila
sertifikat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan,
kantor Jamsostek akan mengirimkan sertifikat
kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya
7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30
hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi
asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran,
kantor Jamsostek akan menerbitkan sertifikat
kepesertaan untuk masing-masing pegawai.
Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para
karyawannya sebagai peserta dalam program
Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan
program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah
dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada
yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Pemerintah No. 28 /2002).
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
MENDIRIKAN USAHA
Banda Aceh, Provinsi Aceh
Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan
terbatas swasta dalam negeri (PT)
Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris;
memperoleh format standar akta pendirian
perusahaan; mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara
elektronik (online) dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 200.000 (persetujuan penggunaan nama
dan pemesanan nama perusahaan)
Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa
untuk memastikan bahwa nama tersebut belum
pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya,
untuk menghindari penolakan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena
proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem
pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan
dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan
oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk
urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris).
Setelah dilakukannya pembayaran dan verifikasi,
pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara online (melalui
email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama
60 hari.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009
(disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai
berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah
Rp. 200.000,-.
Prosedur 2. Penandatanganan akta
pendirian perusahaan di hadapan notaries
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 3.020.000,- (biaya notaris)
Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat
menandatangani akta pendirian. Akta pendirian
bentuk standar tersedia di kantor notaris.
Biaya notaris yang terkait dengan prosedur
ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini:
pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh
persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada
umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan
skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya
bergantung pada kesepakatan antara notaris dan
klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi
Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP
dihitung secara terpisah.
Prosedur 3. Melakukan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk jasa hukum ke kas negara melalui
bank
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan
untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan
pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer
yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya
dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk
pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya
diurus melalui notaris.
Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan
pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan
Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan
jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan
peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007.
Prosedur 4. Mengajukan permohonan
persetujuan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas akta pendirian
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk
pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam
Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) +
Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas
dalam media Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia -TBNRI)
Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007,
notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan
wajib mengajukan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya
60 hari sejak tanggal akta;
2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya
pemberitahuan “tidak ada penolakan ” dari
Kemenhukham, asli surat permohonan dan
dokumen-dokumen pendukungnya harus
diserahkan;
3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan diatas, Kemenhukham akan
menerbitkan surat keputusan pengesahan
pendirian perusahaan;
4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan
tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar
Perusahaan;
5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian
perusahaan dalam Tambahan Berita Negara
(TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada
tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal
3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham
memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk
pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri.
Keterlambatan penerimaan surat keputusan
pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban
kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir
yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk
mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris.
Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk
pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman
melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen
prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan
jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini
hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari.
Prosedur 5. Memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak
setempat
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan
operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan
diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga wajib
mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak (NPPKP) bila pihaknya memperkirakan bahwa
pendapatan tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta
dari hasil penjualan barang dan jasa. Surat keterangan
domisili perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda
penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna
mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan
tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara
bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat
mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda
terima untuk permohonan tersebut. Petugas pajak
akan memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP
dan kartu NPPKP dapat diambil. NPPKP memerlukan
proses verifikasi lebih lanjut setelah diterimanya
permohonan, namun demikian NPWP dapat diperoleh
cukup dalam 1 hari. NPWP dan NPPKP dapat diperoleh
dalam waktu 2 hari. Proses memperoleh NPPKP dapat
menghabiskan waktu 7-14 hari jika perusahaan terpilih
secara acak untuk menjalani pemeriksaan secara fisik
di lapangan.
Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara
on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara
fisik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk
mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon
mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung.
Prosedur 6. Memperoleh Surat Izin Tempat
Usaha (SITU) dari Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP)
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Qanun Kota Banda Aceh No. 4/2003
mengatur penerbitan SITU di Banda Aceh. Surat Izin
Tempat Usaha (SITU) merupakan persyaratan untuk
memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Pemohon mengajukan dokumen persyaratan yang
telah lengkap kepada KPPTSP, kemudian pemohon
akan mendapatkan No. registrasi, dan membayar
biaya administrasi melalui Bank yang berada di
KPPTSP. Penerbitan izin dapat dilakukan pada hari
yang sama jika dokumen telah lengkap. Berikut adalah
persyaratan yang harus dilengkapi:
a. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh
pemohon diatas materai (Rp. 6.000);
b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
yang masih berlaku;
c. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan
Hukum;
d. Pas photo warna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2
(dua) lembar; dan
e. Status tempat usaha.
Prosedur 7*. Mengajukan permohonan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(KPPTSP Kota Banda Aceh)
Waktu: 3 hari
Biaya: Rp. 275.000,- (Rp. 75.000,- untuk SIUP +
Rp. 200.000,- untuk TDP)
Ulasan: SIUP dan TDP dapat dilakukan dalam
satu paket pada waktu yang bersamaan melalui
petugas yang sama pada Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu (KPPTSP Kota Banda Aceh).
Pemohon mengajukan formulir permohonan yang
telah dilengkapi berikut dengan dokumen-dokumen
persyaratan lainnya, memperoleh bukti tanda terima,
dan melakukan pembayaran biaya resmi. Setelah
melalui proses verifikasi, izin-izin tersebut diterbitkan.
Namun, pada umumnya waktu untuk mendapatkan
SIUP & TDP lebih cepat yaitu 2 hari.
Berdasarkan Qanun No. 6/2004 dan Qanun No.
7/2004, biaya untuk mendapatkan TDP adalah
Rp. 200.000,- dan biaya untuk SIUP Menengah (PT)
adalah Rp. 75.000,-. Proses pembayaran dilakukan
di loket Bank Pemerintah setempat yang berada
di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(KPPTSP Kota Banda Aceh).
SIUP & TDP berlaku selama 5 tahun. Salinan
dokumen-dokumen berikut ini wajib dilampirkan saat
mengajukan permohonan SIUP & TDP:
a. Formulir permohonan;
b. Pasfoto pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak 4
(empat) lembar;
c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
d. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang
masih berlaku;
e. Fotokopi Bukti pembayaran;
f. Fotokopi akte pendirian perusahaan beserta semua
perubahannya yang disahkan oleh Notaris,serta
bukti pendaftaran di pengadilan apabila badan
usaha tersebut berbentuk Perseroan Terbatas
(PT);
g. Fotokopi pengesahan Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia apabila badan usaha tersebut
Perseroan Terbatas (PT);
h. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
i. Fotokopi Izin HO untuk industry spesifik.
Prosedur 8*. Wajib Lapor Tenaga Kerja
oleh Perusahaan melalui Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP
Kota Banda Aceh).
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 50.000,-
Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003,
perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang
pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah
sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran
pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat
dirampungkan dengan menyampaikan wajib laporan
ketenagakerjaan kepada Disnaker Kota Banda Aceh.
Dinas tersebut melakukan proses verifikasi dan
menerbitkan surat keterangan pendaftaran yang
resmi kepada pemohon. Untuk perusahaan yang
mempekerjakan kurang dari 50 pegawai, proses
verifikasi dilakukan di tempat secara langsung.
Berdasarkan Keputusan Walikota No. 56 tahun
2010 tentang pendelegasian kewenangan untuk
penandatanganan pendaftaran wajib lapor
ketenagakerjaan, prosedur ini sekarang diurus di
KPPTSP dan tidak lagi pada Dinas Tenaga Kerja.
Pemohon dapat datang dan langsung mengisi formulir
pendaftaran.
Besarnya biaya tergantung pada jumlah tenaga
kerjanya:
a. 1-25 tenaga kerja: Rp. 25.000,-;
b. 25-50 tenaga kerja: Rp. 50.000,-;
c. 50-99 tenaga kerja: Rp. 75.000,-.
Prosedur 9*. Mengajukan permohonon
kepesertaan dalam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek)
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk
jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang
No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang
mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau
membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per
bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran
kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan
perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan.
Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan
memulai perekrutan pegawai.
Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat
seragam untuk semua lokasi di Indonesia:
1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs
web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari
Kantor Cabang Jamsostek;
2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan
formulir permohonan yang telah dilengkapi;
3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke
database Jamsostek;
4. Perusahaan menerima Sertifikat Kepesertaan
Perusahaan dalam program Jamsostek.
Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertifikat
Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek
dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan
adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila
sertifikat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan,
kantor Jamsostek akan mengirimkan sertifikat
kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya
7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30
hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi
asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran,
kantor Jamsostek akan menerbitkan sertifikat
kepesertaan untuk masing-masing pegawai.
Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para
karyawannya sebagai peserta dalam program
Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan
program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah
dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada
yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan
52
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Pemerintah No. 28 /2002).
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
MENDIRIKAN USAHA
Bandung, Jawa Barat
Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan
terbatas swasta dalam negeri (PT)
Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris;
memperoleh format standar akta pendirian
perusahaan; mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara
elektronik (online) dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama
dan pemesanan nama perusahaan)
Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa
untuk memastikan bahwa nama tersebut belum
pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya,
untuk menghindari penolakan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena
proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem
pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan
dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan
oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk
urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris).
Setelah dilakukannya pembayaran dan verifikasi,
pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara online (melalui
email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama
60 hari.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009
(disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai
berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah
Rp. 200.000,-.
Prosedur 2. Penandatanganan akta
pendirian perusahaan di hadapan notaries
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 4.020.000 (biaya notaris)
Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat
menandatangani akta pendirian. Akta pendirian
bentuk standar tersedia di kantor notaris.
Biaya notaris yang terkait dengan prosedur
ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini:
pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh
persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada
umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan
skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya
bergantung pada kesepakatan antara notaris dan klien.
Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi Badan
Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP
dihitung secara terpisah.
Prosedur 3. Memperoleh surat keterangan
domisili dari kantor Kelurahan setempat
Waktu: 2 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Surat keterangan ini dikeluarkan oleh kepala
kelurahan (Lurah) dimana perusahaan berkedudukan
atau oleh manajemen gedung apabila ruangan kantor
yang dipergunakan perusahaan merupakan ruangan
yang disewa. Formulir permohonan surat keterangan
domisili harus memuat keterangan mengenai jenis
usaha yang akan dijalankan, perjanjian sewa menyewa
tempat usaha, dan keterangan bahwa pengusaha telah
mensosialisasikan pendirian perusahaannya kepada
tetangga sekitar, dan formulir surat keterangan
domisili juga harus memuat nomor dan tanggal
akta pendirian berikut dengan nama notaris, serta
melampirkan salinan akta yang telah ditandatangani.
Tidak terdapat biaya resmi untuk memperoleh surat
keterangan domisili di Bandung. Namun demikian,
sebagai gantinya pihak pemohon dapat diminta untuk
menyampaikan “sumbangan sosial yang bersifat
sukarela” untuk pengembangan lingkungan.
Prosedur 4. Melakukan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk jasa hukum ke kas negara melalui
bank
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan
untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan
pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer
yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya
dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk
pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya
diurus melalui notaris.
Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan
pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan
Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan
jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan
peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 th 2007.
Prosedur 5. Mengajukan permohonan
persetujuan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas akta pendirian
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk
pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam
Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) +
Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas
dalam media Tambahan Berita
Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007,
notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan
wajib mengajukan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya
60 hari sejak tanggal akta;
2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya
pemberitahuan “tidak ada penolakan ” dari
Kemenhukham, asli surat permohonan dan
dokumen-dokumen pendukungnya harus
diserahkan;
3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan diatas, Kemenhukham akan
menerbitkan surat keputusan pengesahan
pendirian perusahaan;
4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan
tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar
Perusahaan;
5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian
perusahaan dalam Tambahan Berita Negara
(TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada
tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal
3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham
memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk
pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri.
Keterlambatan penerimaan surat keputusan
pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban
kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir
yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk
mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris.
Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk
pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman
melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen
prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan
jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini
hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari.
Prosedur 6. Memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak
setempat
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan
operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan
diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga wajib
mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak (NPPKP) bila pihaknya memperkirakan bahwa
pendapatan tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta
dari hasil penjualan barang dan jasa. Surat keterangan
domisili perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda
penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna
mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan
tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara
bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat
mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda
terima untuk permohonan tersebut. Petugas pajak
akan memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP
dan kartu NPPKP dapat diambil.
Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara
on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara
fisik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk
mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon
mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung.
Prosedur 7. Mengajukan permohonan Izin
Gangguan (Hinder Ordinantie- HO), Surat
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) , dan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)
Waktu: 5 hari
Biaya: Rp. 726.000,- (Rp. 306.000,- untuk SITU/HO
+ Rp. 420.000,- untuk TDP)
Ulasan: Pengajuan permohonan untuk HO, SIUP dan
TDP dapat dilakukan secara bersamaan, di satu loket,
melalui satu petugas di Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BPPT). Proses untuk ketiga perizinan tsb
adalah sbb:
1. Pemohon mengajukan berkas untuk ketiga izin tsb
ke BPPT dan mendapatkan no resi pendaftaran;
2. BPPT akan memverifikasi dokumen tsb;
DAFTAR PROSEDUR
3. Tim teknis akan mengadakan survei ke lapangan
untuk mengecek kebenaran lokasi, jenis usaha dan
jenis gangguan yang akan ditimbulkan (pemohon
tidak diwajibkan hadir);
4. Setelah pengecekan akan dibuat berita acara
pemeriksaan sebagai dasar pertimbangan disetujui
tidaknya permohonan izin tsb;
5. Jika permohonan disetujui, maka izin tsb dapat
langsung diterbitkan.
HO akan diproses terlebih dahulu karena HO
merupakan pra syarat untuk pengajuan SIUP.
Bersamaan dengan disetujuinya permohonan izin HO,
SIUP & TDP dapat mulai diproses. Umumnya proses
penerbitan izin tersebut dapat dilakukan dalam jangka
waktu 5 hari.
Persyaratan yang harus dilampirkan untuk ketiga izin
tsb yaitu:
1. Formulir permohonan;
2. Foto kopi akta pendirian perusahaan dan bukti
pengesahan oleh Kemenhukham;
3. Surat keterangan lokasi dan alamat kantor
perusahaan;
4. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
5. Kartu tanda penduduk (KTP) dari Direktur Utama
atau Direktur perusahaan;
6. Persetujuan surat dari pemilik tanah (jika bukan
milik sendiri);
7. Surat keterangan domisili (untuk HO);
8. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang
bersebelahan dengan lokasi perusahaan(diketahui
RT dan RW);
9. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan
memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian
lingkungan (untuk HO);
10. Pas photo 4x6 (2 lembar).
Mengacu pada Permendag No. 46/2009 dan
Peraturan Walikota Bandung, tidak ada lagi biaya
dalam pengurusan SIUP baru. Berdasarkan Perda No.
12/2002, Biaya untuk TDP adalah Rp. 420.000,-.
Berdasarkan Perda No. 27 tahun 2002 tentang Izin
Gangguan (HO). Biaya pengajuan HO dihitung sesuai
dengan formula yang telah ditetapkan yaitu:
Lokasi usaha x indeks lokasi (3) x indeks gangguan
x tarif
= 100 m2 x 3 (alteri primer) x 2 x 510= Rp. 306.000,-.
Walaupun proses pengajuan dapat dilakukan secara
online (www.boss.or.id) namun tetap saja pemohon
harus datang untuk mengajukan dokumen resmi.
Prosedur 8*. Mendaftar di Kementerian
Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) setempat
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut Undang-undang No. 7/1981,
perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang
pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah
sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran
pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat
dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur
paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan
wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker.
Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen
yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses
verifikasi dan menerbitkan surat keterangan
pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Untuk
perusahaan yang memiliki kurang dari 50 pegawai,
proses verifikasi dilakukan di tempat secara langsung.
Walaupun tidak ada biaya resmi, ada kemungkinan
dikenakan biaya administrasi tidak resmi, yang
besarnya dimulai dari Rp. 150.000,-.
Prosedur 9*. Mengajukan permohonon
kepesertaan dalam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek)
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk
jaminan sosial tenaga kerja (Undang- undang
No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang
mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau
membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per
bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran
kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan
perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan.
Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan
memulai perekrutan pegawai.
Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat
seragam untuk semua lokasi di Indonesia:
1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs
web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari
Kantor Cabang Jamsostek;
2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan
formulir permohonan yang telah dilengkapi;
3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke
database Jamsostek;
4. Perusahaan menerima Sertifikat Kepesertaan
Perusahaan dalam program Jamsostek.
Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertifikat
Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek
dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan
adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila
sertifikat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan,
kantor Jamsostek akan mengirimkan sertifikat
kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya
7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30
hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi
asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran,
kantor Jamsostek akan menerbitkan sertifikat
kepesertaan untuk masing-masing pegawai.
Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para
karyawannya sebagai peserta dalam program
Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan
program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah
dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada
yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Pemerintah No. 28 /2002).
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
MENDIRIKAN USAHA
Batam, Kepulauan Riau
Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan
terbatas swasta dalam negeri (PT)
Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris;
memperoleh format standar akta pendirian
perusahaan; mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara
elektronik (online) dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama
dan pemesanan nama perusahaan)
Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa
untuk memastikan bahwa nama tersebut belum
pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya,
untuk menghindari penolakan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena
proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem
pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan
dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan
oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk
urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris).
Setelah dilakukannya pembayaran dan verifikasi,
pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara online (melalui
email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama
60 hari.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009
(disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai
berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah
Rp. 200.000,-.
Prosedur 2. Penandatanganan akta
pendirian perusahaan di hadapan notaris
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 3.800.000,- (biaya notaris)
Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat
menandatangani akta pendirian. Akta pendirian
bentuk standar tersedia di kantor notaris.
Biaya notaris yang terkait dengan prosedur
ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini:
pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh
persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada
umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan
skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya
bergantung pada kesepakatan antara notaris dan
klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi
Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP
dihitung secara terpisah.
Prosedur 3. Memperoleh Surat Keterangan
Domisili dari Kantor Kelurahan
Waktu: 7 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Surat keterangan domisili merupakan
prasyarat untuk pengajuan prosedur lainnya, sehingga
prosedur ini wajib dilakukan. Secara resmi tidak ada
biaya dalam pengurusan prosedur ini, namun dalam
prakteknya biasanya pemohon membayar biaya
sekitar Rp. 300.000,- - Rp.600.000,-. Berikut ini
adalah beberapa dokumen yang harus dilampirkan:
1. Foto kopi akta pendirian perusahaan;
2. Fotokopi KTP direktur;
3. Photo ukuran 3x4 (2 lembar);
4. Surat rekomendasi dari Rukun Tetangga (RT);
5. Peta lokasi usaha;
6. Bukti sewa tempat usaha.
Mulai 1 januari 2011, berdasarkan instruksi walikota,
Camat tidak diperbolehkan lagi untuk mengeluarkan
surat keterangan domisili, namun notaris tetap
membutuhkannya sehingga prosedur ini tetap
diwajibkan.
53
54
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
Prosedur 4. Melakukan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk jasa hukum ke kas negara melalui
bank
melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen
prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan
jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini
hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari.
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan
untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan
pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer
yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya
dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk
pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya
diurus melalui notaris.
Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan
pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan
Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan
jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan
peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 th 2007.
Prosedur 6. Memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dari Kantor
Pelayanan Pajak setempat
Prosedur 5. Mengajukan permohonan
persetujuan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas akta pendirian
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk
pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam
Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) +
Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas
dalam media Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia -TBNRI)
Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007,
notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan
wajib mengajukan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya
60 hari sejak tanggal akta;
2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya
pemberitahuan “tidak ada penolakan ” dari
Kemenhukham, asli surat permohonan dan
dokumen-dokumen pendukungnya harus
diserahkan;
3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan diatas, Kemenhukham akan
menerbitkan surat keputusan pengesahan
pendirian perusahaan;
4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan
tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar
Perusahaan;
5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian
perusahaan dalam Tambahan Berita Negara
(TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada
tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal
3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham
memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk
pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri.
Keterlambatan penerimaan surat keputusan
pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban
kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir
yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk
mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris.
Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk
pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Prosedur ini wajib karena merupakan
prasyarat untuk pengajuan prosedur lainnya yaitu
untuk pengajuan SIUP. Prosedur ini dapat dilakukan
secara online melalui www.pajak.go.id, namun
kebanyakan pemohon umumnya mendatangi
langsung kantor pajaknya sekaligus membawa
dokumen asli yang menjadi kelengkapan persyaratan.
Berikut adalah dokumen yang harus dilampirkan:
1. Foto kopi akta pendirian perusahaan;
2. Foto kopi akta;
3. Foto kopi surat keterangan domisili;
4. Bukti pembayaran PBB;
5. Bukti kepemilikan lahan usaha atau bukti
sewa.
Waktu untuk menyelesaikan prosedur ini berkisar
antara 2-7 hari; tidak ada biaya resmi, namun
dalam prakteknya pemohon biasa membayar biaya
Rp. 50.000,- - Rp. 200.000,-.
Di Batam, berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal
Pajak No. 37 tahun 2009, per 1 Januari 2009
pengusaha tidak perlu mengajukan NPPKP.
Prosedur 7. Mengajukan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) di Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Batam
Waktu: 3 hari
Biaya: Rp. 500.000,- (untuk TDP)
Ulasan: Berdasarkan Keputusan Walikota No. 8
tahun 2001 dan Prosedur Tetap (Standard Operating
Procedure/SOP) di pelayanan Perizinan terpadu
(http://www.bpbatam.go.id/ini/ aboutBida/pemko2.
jsp), persyaratan untuk mendapatkan SIUP adalah:
1. Formulir permohonan, termasuk no. telp. dan
stempel perusahaan;
2. Foto kopi akta pendirian perusahaan;
3. Asli dan foto kopi pengesahan perusahaan dari
Kemenhukham (3 lembar);
4. Foto kopi KTP;
5. Foto kopi NPWP PT;
6. Foto kopi surat keterangan domisili+asli
dilampirkan pada waktu pengurusan;
7. Bukti kepemilikan lahan usaha atau sewa;
8. Peta lokasi usaha;
9. Asli neraca perusahaan+cap perusahaan; dan
10. Foto ukuran 3x4 4 lembar.
Waktu resmi untuk mengurus prosedur ini
berdasarkan SOP adalah 3 hari, dan dalam prakteknya
pun telah sesuai dengan yang SOP yang ditetapkan.
Prosedur 8*. Mendaftar di Kementerian
Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) setempat
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003,
perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang
pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah
sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran
pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat
dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur
paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan
wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker.
Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen
yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses
verifikasi dan menerbitkan surat keterangan
pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon
kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan
surat keterangan pendaftaran.
Walaupun tidak ada biaya secara resmi, namun
umumnya ada biaya administratif minimal sebesar
Rp. 150.000,-
Prosedur 9*. Mengajukan permohonon
kepesertaan dalam program Jaminan sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek)
Waktu: 7 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk
jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang
No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang
mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau
membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per
bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran
kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan
perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan.
Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan
memulai perekrutan pegawai.
Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat
seragam untuk semua lokasi di Indonesia:
1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs
web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari
Kantor Cabang Jamsostek;
2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan
formulir permohonan yang telah dilengkapi;
3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke
database Jamsostek;
4. Perusahaan menerima Sertifikat Kepesertaan
Perusahaan dalam program Jamsostek.
Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertifikat
Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek
dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan
adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila
sertifikat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan,
kantor Jamsostek akan mengirimkan sertifikat
kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya
7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30
hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi
asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran,
kantor Jamsostek akan menerbitkan sertifikat
kepesertaan untuk masing-masing pegawai.
Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para
karyawannya sebagai peserta dalam program
Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan
program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah
dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada
yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Pemerintah No. 28 /2002).
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
DAFTAR PROSEDUR
MENDIRIKAN USAHA
Denpasar, Bali
Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan
terbatas swasta dalam negeri (PT)
Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris;
memperoleh format standar akta pendirian
perusahaan; mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara
elektronik (online) dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama
dan pemesanan nama perusahaan)
Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa
untuk memastikan bahwa nama tersebut belum
pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya,
untuk menghindari penolakan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena
proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem
pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan
dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan
oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk
urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris).
Setelah dilakukannya pembayaran dan verifikasi,
pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara online (melalui
email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama
60 hari.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009
(disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai
berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah
Rp. 200.000,-.
Prosedur 2. Penandatanganan akta
pendirian perusahaan di hadapan notaries
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 3.520.000,- (biaya notaris)
Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat
menandatangani akta pendirian. Akta pendirian
bentuk standar tersedia di kantor notaris.
Biaya notaris yang terkait dengan prosedur
ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini:
pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh
persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada
umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan
skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya
bergantung pada kesepakatan antara notaris dan
klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi
Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP
dihitung secara terpisah.
Prosedur 3. Melakukan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk jasa hukum ke kas negara melalui
bank
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan
untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan
pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer
yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya
dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk
pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya
diurus melalui notaris.
Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan
pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan
Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan
jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan
peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007.
Prosedur 4. Mengajukan permohonan
persetujuan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas akta pendirian
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk
pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam
Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) +
Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas
dalam media Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia -TBNRI)
Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007,
notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan
wajib mengajukan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya
60 hari sejak tanggal akta;
2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya
pemberitahuan “tidak ada penolakan ” dari
Kemenhukham, asli surat permohonan dan
dokumen-dokumen pendukungnya harus
diserahkan;
3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan diatas, Kemenhukham akan
menerbitkan surat keputusan pengesahan
pendirian perusahaan;
4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan
tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar
Perusahaan;
5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian
perusahaan dalam Tambahan Berita Negara
(TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada
tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal
3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham
memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk
pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri.
Keterlambatan penerimaan surat keputusan
pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban
kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir
yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk
mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris.
Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk
pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman
melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen
prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan
jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini
hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari.
Prosedur 5. Memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak
setempat
Waktu: 2 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan
operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan
diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga
wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan
tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil
penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili
perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda
penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna
mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan
tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara
bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat
mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda
terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan
memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan
kartu NPPKP dapat diambil.
Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara
on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara
fisik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk
mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon
mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung.
Prosedur 6. Mendapatkan Izin Paket
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) , Surat
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Dinas
Perizinan kota Denpasar
Waktu: 3 hari
Biaya: Rp. 850.000,- (Rp. 500.000,- untuk SITU
+ Rp. 250.000,- untuk SIUP + Rp. 100.000,- untuk
TDP)
Ulasan: Berdasarkan PeraturanWalikota No. 6 tahun
2010 (berlaku sejak tanggal 28 Januari 2010) tentang
sistem Perizinan satu paket, prosedur ini dapat
dilakukan secara paket.
Daftar biaya resmi SITU berdasarkan Perda No. 7
tahun 2005:
1. Perusahaan besar (modal diatas
Rp. 500.000.000,-): Rp. 700.000,-;
2. Perusahaan menengah (modal diatas
Rp. 200.000.000,-): Rp. 500.000,-;
3. Perusahaan kecil (modal dibawah
Rp. 200.000.000,-): Rp. RP 300.000,-.
Daftar biaya resmi SIUP berdasarkan Perda No. 13
tahun 2002:
1. Perusahaan besar (modal diatas
Rp. 500.000.000,-): RP 500.000,-;
2. Perusahaan menengah (modal diatas
Rp. 200.000.000,-): Rp. 250.000,-;
3. Perusahaan kecil (modal dibawah
Rp. 200.000.000,-): RP 100.000,-.
Daftar Biaya resmi TDP:
a. TDP (PT) Rp. 100.000,-;
b. TDP (Perusahaan Asing): Rp. 250.000,-;
c. TDP (CV/Firma) Rp. 25.000,-;
d. TDP (Perusahaan Perorangan/PO) Rp. 10.000,-;
e. TDP (Perusahaan bentuk lainnya) Rp. 100.000,-;
f. TDP (Koperasi) Rp. 5.000,-;
g. TDP (BUMD) Rp. 50.000,-;
Daftar dokumen yang harus dilampirkan untuk
pengajuan izin-izin diatas:
55
56
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
Formulir permohonan diatas materai Rp. 6.000,-;
Foto kopi NPWP;
Peta lokasi;
Neraca perusahaan;
Surat rekomendasi lingkungan dari tim teknis;
Foto kopi akta pendirian perusahaan yang disahkan
oleh Kemenhukham;
7. Foto kopi KTP;
8. Sertifikat izin usaha (untuk perpanjangan izin);
9. Bukti kepemilikan tanah;
10. Pasfoto pemohon.
Ulasan: Menurut Undang-undang No. 7/1981,
perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang
pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah
sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran
pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat
dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur
paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan
wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker.
Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen
yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses
verifikasi dan menerbitkan surat keterangan
pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon
kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan
surat keterangan pendaftaran.
Prosedur 7*. Mengajukan permohonon
kepesertaan dalam program Jaminan sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek)
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk
jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang
No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang
mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau
membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per
bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran
kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan
perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan.
Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan
memulai perekrutan pegawai.
Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat
seragam untuk semua lokasi di Indonesia:
1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs
web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari
Kantor Cabang Jamsostek;
2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan
formulir permohonan yang telah dilengkapi;
3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke
database Jamsostek;
4. Perusahaan menerima Sertifikat Kepesertaan
Perusahaan dalam program Jamsostek.
Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertifikat
Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek
dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan
adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila
sertifikat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan,
kantor Jamsostek akan mengirimkan sertifikat
kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya
7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30
hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi
asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran,
kantor Jamsostek akan menerbitkan sertifikat
kepesertaan untuk masing-masing pegawai.
Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para
karyawannya sebagai peserta dalam program
Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan
program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah
dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada
yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Pemerintah No. 28 /2002).
Prosedur 8*. Mendaftar di Kementerian
Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) setempat
Waktu: 7 hari
Biaya: Tidak ada biaya
MENDIRIKAN USAHA
Gorontalo, Gorontalo
Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan
terbatas swasta dalam negeri (PT)
Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris;
memperoleh format standar akta pendirian
perusahaan; mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara
elektronik (online) dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama
dan pemesanan nama perusahaan)
Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa
untuk memastikan bahwa nama tersebut belum
pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya,
untuk menghindari penolakan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena
proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem
pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan
dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan
oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk
urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris).
Setelah dilakukannya pembayaran dan verifikasi,
pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara online (melalui
email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama
60 hari.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009
(disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai
berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah
Rp. 200.000,-.
Prosedur 2. Penandatanganan akta
pendirian perusahaan di hadapan notaries
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 3.300.000,- (biaya notaris)
Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat
menandatangani akta pendirian. Akta pendirian
bentuk standar tersedia di kantor notaris.
Biaya notaris yang terkait dengan prosedur
ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini:
pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh
persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada
umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan
skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya
bergantung pada kesepakatan antara notaris dan
klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi
Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP
dihitung secara terpisah.
Prosedur 3. Melakukan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk jasa hukum ke kas negara melalui
bank
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan
untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan
pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer
yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya
dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk
pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya
diurus melalui notaris.
Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan
pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan
Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan
jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan
peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007.
Prosedur 4. Mengajukan permohonan
persetujuan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas akta pendirian
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk
pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam
Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) +
Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas
dalam media Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia -TBNRI)
Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007,
notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan
wajib mengajukan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya
60 hari sejak tanggal akta;
2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya
pemberitahuan “tidak ada penolakan ” dari
Kemenhukham, asli surat permohonan dan
dokumen-dokumen pendukungnya harus
diserahkan;
3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan diatas, Kemenhukham akan
menerbitkan surat keputusan pengesahan
pendirian perusahaan;
4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan
tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar
Perusahaan;
5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian
perusahaan dalam Tambahan Berita Negara
(TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada
tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal
3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham
memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk
pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri.
DAFTAR PROSEDUR
Keterlambatan penerimaan surat keputusan
pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban
kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir
yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk
mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris.
Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk
pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman
melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen
prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan
jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini
hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari.
Prosedur 5. Memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak
setempat
Waktu: 2 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan
operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan
diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga wajib
mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak (NPPKP) bila pihaknya memperkirakan bahwa
pendapatan tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta
dari hasil penjualan barang dan jasa. Surat keterangan
domisili perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda
penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna
mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan
tersebut.
NPWP dan NPPKP dapat diurus secara bersamaan
dalam satu paket. Para pemohon dapat mengajukan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan ke Kantor
Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda terima
untuk permohonan tersebut. Petugas pajak akan
memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan
kartu NPPKP dapat diambil.
Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara
on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara
fisik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk
mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon
mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung.
Prosedur 6. Pembayaran biaya fiskal
daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan & Aset Daerah (DPPKAD)
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 37.500,- (Untuk reklame ukuran 1x1 m2)
Ulasan: Prosedur ini merupakan pra-syarat untuk
mengajukan izin operasional. Dibawah ini adalah
dokumen yang harus dilampirkan:
1. Foto kopi KTP;
2. Bukti pembayaran PBB; dan
3. Bukti pembayaran izin reklame.
Prosedur 7. Mengajukan Izin Tempat
Usaha (SITU) , Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) di Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu (KPPT)
Waktu: 2 hari
Biaya: Rp. 835.000,- (Rp. 500.000,- untuk SIUP +
Rp. 250.000,- untuk TDP + Rp. 75.000,- untuk SITU+
Rp. 10.000,- biaya fiskal daerah)
Ulasan: Prosedur ini dapat dilakukan secara paket
di KPPT. Dokumen yang harus dilampirkan untuk
pengajuan SITU, SIUP, dan TDP:
1. Foto kopi KTP;
2. Foto kopi akta pendirian perusahaan;
3. Materai Rp. 6.000 (4 lembar);
4. Foto kopi SITU (hanya untuk perpanjangan
SIUP&TDP);
5. Bukti pembayaran fiskal daerah di KPPT
(Rp. 10.000,-);
6. Neraca perusahaaan (Jika tidak ada informasi
mengenai hal ini di dalam akta pendirian
perusahaan);
Pemohon mengajukan dokumen persyaratan yang
telah lengkap kepada KPPT dan membayar biaya
pengurusan perizinan. KPPT akan melakukan
pengecekan dokumen, setelah proses pengecekan
selesai kemudian KPPT akan menginformasikan
kepada pemohon melalui telepon untuk mengambil
sertifikat perizinan tersebut (SITU, SIUP dan
TDP). Proses pengurusan perizinan di KPPT telah
menggunakan sistem komputer sehingga prosesnya
cepat dan dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari.
Daftar biaya resmi SIUP berdasarkan Perda No. 21
tahun 2001:
Modal usaha Rp. 50.000.000,- - Rp. 100.000.000,Rp. 150.000,-;
Modal usaha Rp. 150.000.000,- - Rp. 200.000.000,Rp. 350.000,-;
Modal usaha Rp. 200.000.000,- - Rp. 500.000.000,Rp. 500.000,-;
Modal usaha diatas Rp. 500.000.000,- Rp. 750.000,.
Biaya untuk TDP (PT) adalah Rp. 250.000,-.
Berdasarkan Perda No. 12 tahun 2003 tentang SITU,
biaya untuk SITU Rp. 75.000,-. Perda terbaru yang
mengatur tentang SITU yaitu Perda No. 10 tahun 2011
akan diimplementasikan pada Juli 2011.
Prosedur 8*. Mendaftar di Kementerian
Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) setempat
Waktu: 2 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003,
perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang
pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah
sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran
pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat
dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur
paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan
wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker.
Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen
yang diajukan.Dinas tersebut melakukan proses
verifikasi dan menerbitkan surat keterangan
pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon
akan kembali ke kantor untuk mengambil foto kopi
resmi bukti pendaftaran ketenagakerjaan tersebut.
Prosedur 9*. Mengajukan permohonon
kepesertaan dalam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek)
Waktu: 2 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk
jaminan sosial tenaga kerja (Undang- undang
No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang
mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau
membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per
bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran
kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan
perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan.
Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan
memulai perekrutan pegawai.
Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat
seragam untuk semua lokasi di Indonesia:
1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs
web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari
Kantor Cabang Jamsostek;
2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan
formulir permohonan yang telah dilengkapi;
3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke
database Jamsostek;
4. Perusahaan menerima Sertifikat Kepesertaan
Perusahaan dalam program Jamsostek.
Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertifikat
Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek
dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan
adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila
sertifikat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan,
kantor Jamsostek akan mengirimkan sertifikat
kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya
7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30
hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi
asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran,
kantor Jamsostek akan menerbitkan sertifikat
kepesertaan untuk masing-masing pegawai.
Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para
karyawannya sebagai peserta dalam program
Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan
program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah
dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada
yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Pemerintah No. 28 /2002).
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
MENDIRIKAN USAHA
Jakarta, DKI Jakarta
Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan
terbatas swasta dalam negeri (PT)
Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris;
memperoleh format standar akta pendirian
perusahaan; mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara
elektronik (online) dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama
dan pemesanan nama perusahaan)
Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa
untuk emmastikan bahwa nama tesebut belum
dipernak digunakan oleh perusahaan Indonesia
lainnya, untuk menghindari penolakan dari
Kementerian Hukum dan HAM terhadap akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan.Karena
proses tersebut harus dilaksanakan melalui system
pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan
nama tersebut harus dilaksanakan oleh notaries
(karena system computer baru untuk urusan
pembayaran penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
hanya dapat diakses oleh Notaris). Nama yang telah
dipesan akan diblokir selama 60 hari. Apabila para
pemegang saham pendiri perusahaan berkeyakinan
bahwa nama yang akan digunakan belum pernah
dipergunakan oleh perusahaan Indonesia lain, maka
prosedur ini tidak diperlukan.
57
58
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
Prosedur 2. Penandatanganan akta
pendirian perusahaan di hadapan notaries
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 2.526.816,- (biaya notaris)
Prosedur 3. Melakukan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk jasa hukum ke kas negara melalui
bank
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Karena sistem komputer yang baru untuk
pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)yang telah diselenggarakan oleh Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia-hanya dapat diakses oleh
notaries, maka pembayaran untuk pendaftaran atau
pendirian perusahaan biasanya diurus melalui notaris.
Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan
pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan
Terbatas-PT) dapat diperoleh informasinya melalui
website Sistem Administrasi Badan Hukum (dikenal
dengan SABH) (www.sisminbakum.go.id),
Dimana didalamnya disebutkan bahwa terdapat biaya
PNBP yang harus dibayarkan dalam proses pendirian
perusahaan yaitu sebesar Rp. 200.000,- dan
dibayarkan melalui notaris.
Prosedur 4. Mengajukan permohonan
persetujuan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas akta pendirian
Waktu: 7 hari
Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk
pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam
Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) +
Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas
dalam media Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia-TBNRI)
Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007,
notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan
wajib mengajukan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya
60 hari sejak tanggal akta;
2. Apabila permohonan telah dilengkapi,
Kemenhukham akan menyampaikan
pemberitahuan “tidak ada penolakan” atas
permohonan tersebut. Namun demikian,
apabila permohonan tersebut belum lengkap,
Kemenhukham akan menyatakan keberatannya
atas permohonan tersebut secara langsung melalui
media elektronik.
3. Dalam 30 hari sejak disampaikannya
pemberitahuan “tidak ada penolakan” dari
Kemenhukham, asli surat permohonan dan
dokumen-dokumen pendukungnya harus
diserahkan;
3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan diatas, Kemenhukham akan
menerbitkan surat keputusan pengesahan
pendirian perusahaan;
4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan
tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar
Perusahaan;
5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian
perusahaan dalam Tambahan Berita Negara
(TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri.
Biaya dalam prosedur ini didasarkan pada Peraturan
Pemerintah (PP) No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan
tarif biaya PNBP yang berlaku di Kemenhukham yang
telah berlaku sejak 28 Mei 2009.
Prosedur 5. Mengajukan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) di Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu.
Waktu: 15 hari
Biaya: Rp. 500.000,Ulasan: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
merupakan izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas
penanaman modal untuk menyelenggarakan
kegiatan usaha perdagangan. SIUP memuat informasi
terinci mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan
dan pihak penanggungjawab (umumnya Direktur
Utama) perusahaan tersebut. Kementerian Industri
dan Perdagangan yang menerbitkan SIUP untuk
perusahaan non-fasilitas penanaman modal dapat
mempersyaratkan dilampirkannya surat keterangan
kelakuan baik dari pihak kepolisian Indonesia
atas nama pihak penanggungjawab perusahaan.
Umumnya, salinan dokumen-dokumen berikut ini
perlu dilampirkan saat mengajukan SIUP:
a. Anggaran Dasar (Salinan);
b. Surat keterangan lokasi dan alamat kantor
perusahaan;
c. Kartu Tanda Penduduk dari Direktur Utama
Perusahaan;
d. Akta Notaris.
Setelah proses pengecekan dokumen permohonan,
pihak Kelurahan akan meneruskan dokumen tersebut
kepada Dinas teknis terkait untuk proses pengecekan
berikutnya. Proses tersebut memerlukan waktu 2 hari
untuk mendapatkan tanda tangan dari kepala dinas
dikarenakan tidak adanya pendelegasian kewengan
penandatanganan. Ketika dokumen permohonan
tersebut dikembalikan, SIUP sudah diterbitkan.
Meskipun tidak ada biaya resmi, umumnya pemohon
membayar biaya administratif tidak resmi. Biaya
tersebut tergantung dari negosiasi kedua belah pihak
dan umumnya berkisar antara.
Perusahaan kecil Rp. 400.000.- sampai Rp. 500.000;
Perusahaan menengah Rp. 600.000,- sampai
Rp. 700.000;
Perusahaan besar Rp. 750.000,- sampai
Rp. 1.000.000,SIUP & TDP dapat diperoleh di kantor Pelayanan
perizinan terpadu melalui mekanisme prosedur yang
telah terstandarisasi (Prosedur Tetap / Standard
Operating Procedure-SOP).
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.
36/M-Dag/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP,
SIUP akan diterbitkan dalam jangka waktu 3 hari
sejak diterimanya dokumen lengkap namun dalam
praketeknya menghabiskan waktu 3-7 hari.
Prosedur 6. Mendaftar di Departemen
Tenaga Kerja melalui kantor Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) setempat
Waktu: 14 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003,
perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang
pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah
sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran
pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat
dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur
paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan
wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker.
Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen
yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses
verifikasi dan menerbitkan surat keterangan
pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon
kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan
surat keterangan pendaftaran.
Tidak ada biaya resmi dalam pengurusan prosedur ini,
namun pemohon umumnya membayar Rp. 100.000.
Prosedur 7*. Mengajukan permohonan
kepesertaan dalam program Jaminan sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek)
Waktu: 7 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk
jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang
No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang
mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau
membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per
bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran
kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan
perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan.
Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan
memulai perekrutan pegawai.
Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para
karyawannya sebagai peserta dalam program
Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan
program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah
dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada
yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Pemerintah No. 28 /2002).
Prosedur 8*. Memperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Wajib Pajak
(NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak
setempat.
Waktu: 1 hari (1-2 hari)
Biaya: Tidak ada biaya
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
DAFTAR PROSEDUR
MENDIRIKAN USAHA
Jambi, Jambi
Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan
terbatas swasta dalam negeri (PT)
Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris;
memperoleh format standar akta pendirian
perusahaan; mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara
elektronik (online) dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama
dan pemesanan nama perusahaan)
Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa
untuk memastikan bahwa nama tersebut belum
pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya,
untuk menghindari penolakan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena
proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem
pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan
dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan
oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk
urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris).
Setelah dilakukannya pembayaran dan verifikasi,
pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara online (melalui
email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama
60 hari.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009
(disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai
berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah
Rp. 200.000,-.
Prosedur 2. Penandatanganan akta
pendirian perusahaan di hadapan notaries
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 3.526.000,- (biaya notaris)
Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat
menandatangani akta pendirian. Akta pendirian
bentuk standar tersedia di kantor notaris.
Biaya notaris yang terkait dengan prosedur
ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini:
pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh
persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada
umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan
skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya
bergantung pada kesepakatan antara notaris dan
klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi
Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP
dihitung secara terpisah.
Prosedur 3. Memperoleh surat keterangan
domisili tempat usaha dari Kantor
Kelurahan
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Surat keterangan tempat usaha dari
Kelurahan tersebut ditujukan sebagai fungsi
pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang
akan beroperasi di Jambi. Dalam Surat Keterangan
domisili tempat usaha selain mendapatkan tanda
tangan dari Lurah, surat ini harus mendapat
persetujuan tanda tangan (advis) dari Camat sebagai
bentuk dari advis yang diberikan oleh Camat.
Pemohon hanya membawa KTP sebagai
persyaratannya.
Prosedur 4. Melakukan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk jasa hukum ke kas negara melalui
bank
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan
untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan
pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer
yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya
dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk
pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya
diurus melalui notaris.
Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan
pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan
Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan
jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan
peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007.
Prosedur 5. Mengajukan permohonan
persetujuan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas akta pendirian
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk
pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam
Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) +
Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas
dalam media Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia-TBNRI)
Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007,
notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan
wajib mengajukan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya
60 hari sejak tanggal akta;
2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya
pemberitahuan “tidak ada penolakan ” dari
Kemenhukham, asli surat permohonan dan
dokumen-dokumen pendukungnya harus
diserahkan;
3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan diatas, Kemenhukham akan
menerbitkan surat keputusan pengesahan
pendirian perusahaan;
4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan
tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar
Perusahaan;
5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian
perusahaan dalam Tambahan Berita Negara
(TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada
tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal
3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham
memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk
pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri.
Keterlambatan penerimaan surat keputusan
pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban
kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir
yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk
mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris.
Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk
pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman
melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen
prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan
jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini
hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari.
Prosedur 6. Memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak
setempat
Waktu: 2 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan
operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan
diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga
wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan
tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil
penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili
perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda
penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna
mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan
tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara
bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat
mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda
terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan
memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan
kartu NPPKP dapat diambil.
Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara
on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara
fisik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk
mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon
mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung.
Walaupun tidak ada biaya resmi, terdapat
kemungkinan pemohon dapat dikenakan biaya
administrasi tidak resmi berkisar Rp. 50.000,-.
Prosedur 7. Mengajukan permohonan SITU
ke Dinas Tata Kota
Waktu: 7 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Prosedur ini wajib dilakukan sebagai prasyarat
untuk mengajukan SIUP/TDP.
Prosedur 8. Mengajukan permohonan Izin
Gangguan, SIUP & TDP di Kantor Perizinan
Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
Waktu: 7 hari
Biaya: Rp. 120.000,- (untuk HO)
Ulasan: Pengurusan izin gangguan, SIUP & TDP
dapat dilakukan secara paket di KPTSP. Pemohon
hanya melampirkan 1 berkas saja. Setiap perusahaan
baru wajib mengurus Izin Gangguan, baik jenis usaha
dengan gangguan kecil maupun besar. Dalam proses
pengurusan perizinan paket ini tidak diperlukan lagi
inspeksi lapangan, karena inspeksi sudah dilakukan
sebelumnya pada saat pengusaha mengurus SITU.
Persyaratan yang harus dilampirkan dalam proses
pengajuanizin paket (HO, SIUP&TDP) tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Formulir permohonan;
2. Foto ukuran 3x4 (3 lembar);
3. Foto kopi KTP;
59
60
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
4. Foto kopi bukti kepemilikan tanah atau sewa
bangunan;
5. Bukti pembayaran PBB;
6. Foto kopi Akta pendirian perusahaan;
7. Surat keterangan tidak keberatan dari tetangga;
8. Surat keterangan domisili;
9. Foto kopi SITU;
10. Foto kopi izin gangguan (untuk SIUP & TDP);
11. Foto kopi NPWP.
Berdasarkan Perda No. 9 tahun 2005 tentang izin
gangguan untuk usaha perdagangan dan industri,
biayanya dihitung berdasarkan formula: Tarif
lingkungan x luas lokasi usaha x indeks lokasi x indeks
gangguan
Klasifikasi indeks tarif lingkungan:
1. Gangguan besar: Rp. 500,-/m2
2. Gangguan menengah: Rp. 400,-/m2
3. Gangguan kecil: Rp. 300,-/m2.
Klasifikas indeks gangguan:
1. Besar: 4
2. Menengah: 3
3. Kecil: 2
Klasifikasi indeks jalan:
1. Jalan provinsi: 4
2. Jalan kota: 3
3. Jalan lokal: 2
Jika diasumsikan bahwa luas ruang tempat usaha
adalah 100m2, maka biaya izin gangguan adalah:
= Tarif lingkungan x luas ruang tempat usaha x indeks
lokas x indeks gangguan
= 300 x 100 x 2 x 2
= Rp. 120.000.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
terbaru yang menghapuskan biaya SIUP&TDP, maka
biaya yang dikenakan hanya bagi perpanjangan
izin saja. Namun dalam prakteknya pemohon tetap
membayar biaya tidak resmi berkisar Rp. 500.000,- Rp. 800.000,-.
Prosedur 9*. Mendaftar di Kementerian
Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) setempat
Waktu: 11 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003,
perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang
pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah
sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran
pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat
dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur
paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan
wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker.
Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen
yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses
verifikasi dan menerbitkan surat keterangan
pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon
kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan
surat keterangan pendaftaran.
Tidak ada biaya resmi dalam pengurusan prosedur ini,
namun pemohon umumnya membayar Rp. 100.000,-.
Prosedur 10*. Mengajukan permohonon
kepesertaan dalam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek)
Waktu: 7 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk
jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang
No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang
mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau
membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per
bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran
kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan
perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan.
Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan
memulai perekrutan pegawai.
Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat
seragam untuk semua lokasi di Indonesia:
1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs
web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari
Kantor Cabang Jamsostek;
2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan
formulir permohonan yang telah dilengkapi;
3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke
database Jamsostek;
4. Perusahaan menerima Sertifikat Kepesertaan
Perusahaan dalam program Jamsostek.
Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertifikat
Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek
dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan
adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila
sertifikat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan,
kantor Jamsostek akan mengirimkan sertifikat
kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya
7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30
hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi
asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran,
kantor Jamsostek akan menerbitkan sertifikat
kepesertaan untuk masing-masing pegawai.
Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para
karyawannya sebagai peserta dalam program
Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan
program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah
dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada
yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Pemerintah No. 28 /2002).
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
MENDIRIKAN USAHA
Makassar, Sulawesi Selatan
Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan
terbatas swasta dalam negeri (PT)
Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris;
memperoleh format standar akta pendirian
perusahaan; mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara
elektronik (online) dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama
dan pemesanan nama perusahaan)
Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa
untuk memastikan bahwa nama tersebut belum
pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya,
untuk menghindari penolakan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena
proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem
pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan
dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan
oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk
urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris).
Setelah dilakukannya pembayaran dan verifikasi,
pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara online (melalui
email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama
60 hari.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009
(disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai
berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah
Rp. 200.000,-.
Prosedur 2. Penandatanganan akta
pendirian perusahaan di hadapan notaries
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 4.020.000 (biaya notaris)
Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat
menandatangani akta pendirian. Akta pendirian
bentuk standar tersedia di kantor notaris.
Biaya notaris yang terkait dengan prosedur
ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini:
pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh
persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada
umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan
skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya
bergantung pada kesepakatan antara notaris dan
klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi
Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP
dihitung secara terpisah.
Prosedur 3. Mendapatkan Surat
Keterangan Domisili dari Kelurahan
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Surat keterangan ini dikeluarkan oleh kepala
kelurahan (Lurah) dimana perusahaan berkedudukan
atau oleh manajemen gedung apabila ruangan kantor
yang dipergunakan perusahaan merupakan ruangan
yang disewa. Formulir permohonan surat keterangan
domisili harus memuat keterangan mengenai nomor
dan tanggal akta pendirian serta nama notaris, dengan
melampirkan salinan akta pendirian yang telah
ditandatangani.
Meskipun tidak terdapat biaya resmi untuk surat
keterangan ini, pihak pemohon dapat dikenakan biaya
administrasi tidak resmi. Biayanya berkisar antara
Rp. 100.000,- hingga Rp. 500.000,- bergantung pada
kelurahan yang menangani.
Prosedur 4. Melakukan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk jasa hukum ke kas negara melalui
bank
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan
untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan
pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer
yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya
dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk
pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya
diurus melalui notaris.
DAFTAR PROSEDUR
Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan
pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan
Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan
jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan
peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007.
Prosedur 5. Mengajukan permohonan
persetujuan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas akta pendirian
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk
pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam
Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) +
Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas
dalam media Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia-TBNRI)
Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007,
notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan
wajib mengajukan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya
60 hari sejak tanggal akta;
2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya
pemberitahuan “tidak ada penolakan ” dari
Kemenhukham, asli surat permohonan dan
dokumen-dokumen pendukungnya harus
diserahkan;
3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan diatas, Kemenhukham akan
menerbitkan surat keputusan pengesahan
pendirian perusahaan;
4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan
tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar
Perusahaan;
5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian
perusahaan dalam Tambahan Berita Negara
(TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada
tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal
3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham
memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk
pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri.
Keterlambatan penerimaan surat keputusan
pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban
kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir
yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk
mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris.
Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk
pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman
melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen
prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan
jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini
hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari.
Prosedur 6. Memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak
setempat
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan
operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan
diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga
wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan
tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil
penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili
perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda
penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna
mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan
tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara
bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat
mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda
terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan
memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan
kartu NPPKP dapat diambil.
Permohonan NPWP juga dapat diajukan secara
on-line namun demikian pemohon masih perlu
menyampaikan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan secara fisik dan mendatangi Kantor
Pelayanan Pajak untuk mengambil kartu NPWP.
Kebanyakan pemohon mengunjungi Kantor Pelayanan
Pajak secara langsung.
Prosedur 7. Mendapatkan Izin Gangguan
(HO) di Kantor Pelayanan Administrasi
Perizinan (KPAP)
Waktu: 6 hari
Biaya: Rp. 100.000,- (100m2 x 2 (indeks jalan) x 1
(indeks gangguan) x Rp. 500,-/m2)
Ulasan: Pemohon harus memperoleh surat
pernyataan tidak keberatan dari para tetangga.
Seorang petugas akan mengunjungi lokasi perusahaan
pada hari yang sama dengan atau hari berikutnya
setelah permohonan diajukan. Pengusahan tidak perlu
hadir di lapangan selama proses pemeriksaan. Biaya
perizinan bergantung pada ukuran ruang usaha dan
lokasi yang terkait, sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Daerah No. 6/2004 tentang Retribusi HO.
Formula biaya perizinan HO adalah: ukuran lokasi/
ruang usaha x indeks jalanan x indeks gangguan x
Rp. 500,-/meter persegi.
Berikut ini adalah dokumen yang harus dilampirkan
untuk pengajuan HO/SITU:
1. Surat keterangan domisili dari Kelurahan setempat;
2. Foto kopi KTP;
3. Surat rekomendasi dari Dinas terkait;
4. Foto kopi Akta perusahaan;
5. Foto kopi PBB;
6. Foto kopi surat keterangan izin lokasi;
7. Foto kopi IMB dan Peta lokasi usaha (Jika gedung
adalah milik sendiri);
8. Surat pernyataan dari pengusaha yang
menyatakan bahwa aktivitas perusahaan
tidak akan menimbulkan dampak negatif pada
lingkungan sekitar; dan
9. Photo ukuran 3 x 4cm (4 lembar).
Pemohon mengajukan dokumen persyaratan lengkap
ke KPAP kemudian KPAP akan memverifikasi
kelengkapan dokumen. Setelah selesai pengecekan
oleh KPAP, dokumen akan diproses lebih lanjut di
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Berikut digambarkan alur proses pengurusan perizinan
di Makassar:
1. Pemohon mengisi surat permohonan dan
mengajukannya bersamaan dengan kelengkapan
dokumen lainnya ke KPAP;
2. KPAP akan melakukan pengecekan dokumen
(berlangsung dalam 1 hari);
3. Jika dinyatakan lengkap pada hari yang sama,
KPAP akan membawa dokumen tersebut
ke Disperindag untuk diproses lebih lanjut.
Mendapatkan surat rekomendasi dengan
menggunakan format standar dari KPAP;
4. Tim teknis dari disperindag akan melakukan survei
lapangan dan menuliskan hasilnya dalam Berita
Acara Peninjauan Lapangan (BAPL). Proses ini
biasanya membutuhkan waktu sekitar 4-5 hari;
5. BAPL akan menjadi dasar diterima atau tidaknya
permohonan izin. Jika permohonan izin telah
disetujui, Disperindag akan mengeluarkan surat
rekomendasi yang berisi informasi mengenai
penentuan besarnya retribusi yang harus dibayar
oleh pemohon;
6. Disperindag akan memberi informasi kepada
pemohon melalui telp.atau sms untuk membayar
biaya retribusi di Bank yang berada dilingkungan
perkantoran yang sama dengan KPAP;
6. Setelah pemohon membayar biaya retribusi dan
memberikan bukti pembayaran, Disperindag akan
memberikan surat rekomendasi penerbitan izin
tersebut kepada KPAP.
7. Pemohon dapat mengambil sertifikat izin tersebut
di KPAP pada hari yang sama dengan pembayaran
retribusi.
Prosedur 8. Memperoleh permohonan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) , dan
mendaftar guna memperoleh Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) di Kantor Pelayanan
Administrasi Perizinan (KPAP)
Waktu: 5 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Sesuai dengan Peraturan Walikota No.
14/2005, pengajuan SIUP & TDP dapat dilakukan
secara bersamaan. Pemohon mengajukan dokumen
persyaratan lengkap ke KPAP kemudian KPAP
akan memverifikasi kelengkapan dokumen. Setelah
selesai pengecekan oleh KPAP (1 hari), dokumen
akan diproses lebih lanjut di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan selama 4 hari. Setelah proses pengajuan
perizinan disetujui, KPAP akan memberitahukan
kepada pemohon untuk datang dan mengambil
sertifikat perizinannya.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan
izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas penanaman
modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha
perdagangan. SIUP memuat informasi terinci
mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan dan pihak
penanggungjawab perusahaan tersebut. Salinan
dokumen-dokumen berikut ini wajib dilampirkan saat
mengajukan permohonan:
1. Foto kopi akta pendirian perusahaan;
2. Foto kopi KTP;
3. Foto kopi NPWP;
4. Foto kopi SITU/HO;
5. Foto kopi neraca perusahaan;
6. Materai Rp. 6.000 (4 lembar); dan
7. Photo ukuran 3x4 (3 lembar);
Berdasarkan UU No.28 tahun 2009, yang
diimplementasikan Januari 2011, biaya untuk SIUP &
TDP dihapuskan.
Prosedur 9*. Mendaftar di Kementerian
Tenaga Kerja melalui kantor Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) setempat
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
61
62
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
Ulasan: Menurut Undang-Undang No. 13/2003,
perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang
pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah
sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran
pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat
dirampungkan dengan menyampaikan wajib laporan
ketenagakerjaan kepada Disnaker. Dinas tersebut
melakukan proses verifikasi dan menerbitkan surat
keterangan pendaftaran yang resmi kepada pemohon.
Untuk perusahaan yang mempekerjakan kurang dari
50 pegawai, proses verifikasi dilakukan di tempat
secara langsung.
Walaupun tidak ada biaya resmi, pemohon dapat
dikenakan biaya administrasi tidak resmi bergantung
pada hasil negosiasi dan umumnya berkisar antara di
Rp. 100.000,- hingga Rp. 200.000,-.
Prosedur 10*. Mengajukan permohonon
kepesertaan dalam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek)
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk
jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang
No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang
mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau
membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per
bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran
kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan
perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan.
Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan
memulai perekrutan pegawai.
Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat
seragam untuk semua lokasi di Indonesia:
1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs
web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari
Kantor Cabang Jamsostek;
2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan
formulir permohonan yang telah dilengkapi;
3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke
database Jamsostek;
4. Perusahaan menerima Sertifikat Kepesertaan
Perusahaan dalam program Jamsostek.
Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertifikat
Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek
dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan
adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila
sertifikat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan,
kantor Jamsostek akan mengirimkan sertifikat
kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya
7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30
hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi
asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran,
kantor Jamsostek akan menerbitkan sertifikat
kepesertaan untuk masing-masing pegawai.
Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para
karyawannya sebagai peserta dalam program
Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan
program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah
dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada
yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Pemerintah No. 28 /2002).
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
MENDIRIKAN USAHA
Manado, Sulawesi Utara
Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan
terbatas swasta dalam negeri (PT)
Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris;
memperoleh format standar akta pendirian
perusahaan; mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara
elektronik (online) dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama
dan pemesanan nama perusahaan)
Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa
untuk memastikan bahwa nama tersebut belum
pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya,
untuk menghindari penolakan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena
proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem
pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan
dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan
oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk
urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris).
Setelah dilakukannya pembayaran dan verifikasi,
pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara online (melalui
email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama
60 hari.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009
(disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai
berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah
Rp. 200.000,-.
Prosedur 2. Penandatanganan akta
pendirian perusahaan di hadapan notaris
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 4.520.000 (biaya notaris)
Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat
menandatangani akta pendirian. Akta pendirian
bentuk standar tersedia di kantor notaris.
Biaya notaris yang terkait dengan prosedur
ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini:
pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh
persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada
umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan
skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya
bergantung pada kesepakatan antara notaris dan
klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi
Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP
dihitung secara terpisah.
Prosedur 3. Memperoleh surat keterangan
domisili dari Kantor Kelurahan
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Surat keterangan domisili di Manado dikenal
sebagai surat rekomendasi. Surat ini diperoleh
dari kepala kelurahan (Lurah) dimana perusahaan
berkedudukan. Surat keterangan ini merupakan
persyaratan pendahuluan yang harus dipenuhi
guna memperoleh Izin Gangguan (HO) dan Surat
Izin Tempat Usaha (SITU). Formulir permohonan
surat keterangan domisili harus memuat keterangan
mengenai nomor dan tanggal akta pendirian serta
nama notaris, dengan melampirkan salinan akta
yang telah ditandatangani. Terdapat kemungkinan
pihak pemohon dapat dikenakan biaya tidak resmi
yang besarnya berkisar antara Rp. 200.000,- hingga
Rp. 500.000,- tergantung dari kelurahan (kebijakan
Lurah) yang melayani.
Prosedur 4. Mengajukan permohonan Izin
Gangguan (Hinder Ordonantie - HO) dan
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 355.000,- (retribusi Rp. 300.000,- untuk
kedua izin + biaya administrasi Rp. 27.500,- untuk
masing-masing izin)
Ulasan: Pengusaha dapat mengajukan permohonan
untuk memperoleh HO dan SITU secara bersamaan
di BP2T. Hanya satu permohonan yang dibutuhkan
untuk memperoleh kedua izin tersebut.
Prosedur 5. Membayar pungutan retribusi
daerah di Dinas Pendapatan Daerah
Waktu: 2 hari
Biaya: Rp. 513.281,- (papan reklame minimal satu
meter Rp. 125.781,- + retribusi kebersihan untuk 12
bulan Rp. 360.000,- + biaya administrasi Rp. 27.500,)
Ulasan: Biaya-biaya ini terkait dengan jasa seperti
pengumpulan sampah dan periklanan. Prosedur
ini merupakan persyaratan untuk memperoleh
nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD), nomor
pokok wajib pajak (NPWP), dan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) .
Prosedur 6. Melakukan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk jasa hukum ke kas negara melalui
bank
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan
untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan
pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer
yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya
dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk
pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya
diurus melalui notaris.
Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan
pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan
Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan
jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan
peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007.
Prosedur 7. Mengajukan permohonan
persetujuan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas akta pendirian
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk
pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam
Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) +
Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas
dalam media Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia-TBNRI)
DAFTAR PROSEDUR
Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007,
notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan
wajib mengajukan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya
60 hari sejak tanggal akta;
2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya
pemberitahuan “tidak ada penolakan ” dari
Kemenhukham, asli surat permohonan dan
dokumen-dokumen pendukungnya harus
diserahkan;
3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan diatas, Kemenhukham akan
menerbitkan surat keputusan pengesahan
pendirian perusahaan;
4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan
tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar
Perusahaan;
5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian
perusahaan dalam Tambahan Berita Negara
(TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada
tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal
3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham
memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk
pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri.
Keterlambatan penerimaan surat keputusan
pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban
kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir
yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk
mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris.
Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk
pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman
melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen
prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan
jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini
hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari.
Prosedur 8. Memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak
setempat
Waktu: 2 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan
operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan
diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga
wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan
tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil
penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili
perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda
penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna
mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan
tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara
bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat
mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda
terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan
memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan
kartu NPPKP dapat diambil.
Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara
on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara
fisik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk
mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon
mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung.
Prosedur 9. Mengajukan permohonan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan
sertifikat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BP2T)
Waktu: 3 hari
Biaya: Rp. 1.105.000,- (Rp. 300.000,- untuk
SIUP + Rp. 27.500,- untuk biaya administratif +
Rp. 750.000,- untuk TDP + Rp. 27.500,- biaya
administratif).
Ulasan: Pengurusan SIUP dan TDP dapat dilakukan
dalam satu paket, pada waktu yang bersamaan,
melalui petugas yang sama, pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BP2T) di Manado. Pemohon
mengajukan dua formulir permohonan yang berbeda
berikut dengan dokumen-dokumen persyaratan lain
yang wajib dilengkapinya. Pemohon memperoleh bukti
tanda terima dan membayar retribusi resmi. Setelah
melalui proses verifikasi, izin-izin tersebut diterbitkan.
Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6/2001 tentang
Perizinan Di Bidang Perindustrian dan Perdagangan,
waktu maksimum untuk melengkapi prosedur ini
adalah 5 hari. Dalam prakteknya, perizinan dapat
diperoleh dalam waktu 3 hari.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan
izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas penanaman
modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha
perdagangan. SIUP memuat informasi terinci
mengenai kegiatan perusahaan dan pihak
penanggungjawab dalam perusahaan tersebut.
Umumnya, salinan dokumen-dokumen berikut ini
wajib dilampirkan saat mengajukan permohonan SIUP:
1. Anggaran dasar;
2. Surat keterangan lokasi dan alamat kantor
perusahaan;
3. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
4. Kartu tanda penduduk (KTP) dari Direktur Utama
atau Direktur perusahaan
5. Fiskal
6. SITU/HO
Prosedur 10*. Mendaftar di Kementerian
Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) setempat
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut Undang-undang No. 7/1981,
perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang
pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah
sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran
pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat
dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur
paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan
wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker.
Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen
yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses
verifikasi dan menerbitkan surat keterangan
pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon
kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan
surat keterangan pendaftaran.Untuk perusahaan yang
memiliki tenaga kerja kurang dari 50, proses verifikasi
dapat dilakukan secara langsung ditempat.
Walaupun tidak ada biaya resmi, umumnya pemohon
membayar biaya tidak resmi sebesar Rp. 200.000,-.
Prosedur 11*. Mengajukan permohonon
kepesertaan dalam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek)
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk
jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang
No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang
mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau
membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per
bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran
kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan
perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan.
Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan
memulai perekrutan pegawai.
Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat
seragam untuk semua lokasi di Indonesia:
1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs
web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari
Kantor Cabang Jamsostek;
2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan
formulir permohonan yang telah dilengkapi;
3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke
database Jamsostek;
4. Perusahaan menerima Sertifikat Kepesertaan
Perusahaan dalam program Jamsostek.
Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertifikat
Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek
dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan
adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila
sertifikat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan,
kantor Jamsostek akan mengirimkan sertifikat
kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya
7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30
hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi
asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran,
kantor Jamsostek akan menerbitkan sertifikat
kepesertaan untuk masing-masing pegawai.
Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para
karyawannya sebagai peserta dalam program
Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan
program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah
dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada
yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Pemerintah No. 28 /2002).
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
MENDIRIKAN USAHA
Mataram, Nusa Tenggara Barat
Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan
terbatas swasta dalam negeri (PT)
Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris;
memperoleh format standar akta pendirian
perusahaan; mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara
elektronik (online) dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama
dan pemesanan nama perusahaan)
Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa
untuk memastikan bahwa nama tersebut belum
pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya,
untuk menghindari penolakan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena
proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem
pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan
63
64
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan
oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk
urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris).
Setelah dilakukannya pembayaran dan verifikasi,
pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara online (melalui
email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama
60 hari.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009
(disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai
berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah
Rp. 200.000,-.
Prosedur 2. Penandatanganan akta
pendirian perusahaan di hadapan notaries
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 4.220.000,- (biaya notaris)
Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat
menandatangani akta pendirian. Akta pendirian
bentuk standar tersedia di kantor notaris.
Biaya notaris yang terkait dengan prosedur
ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini:
pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh
persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada
umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan
skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya
bergantung pada kesepakatan antara notaris dan
klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi
Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP
dihitung secara terpisah.
Prosedur 3. Melakukan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk jasa hukum ke kas negara melalui
bank
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan
untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan
pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer
yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya
dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk
pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya
diurus melalui notaris.
Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan
pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan
Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan
jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan
peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007.
Prosedur 4. Mengajukan permohonan
persetujuan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas akta pendirian
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk
pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam
Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) +
Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas
dalam media Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia-TBNRI)
Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007,
notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan
wajib mengajukan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya
60 hari sejak tanggal akta;
2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya
pemberitahuan “tidak ada penolakan ” dari
Kemenhukham, asli surat permohonan dan
dokumen-dokumen pendukungnya harus
diserahkan;
3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan diatas, Kemenhukham akan
menerbitkan surat keputusan pengesahan
pendirian perusahaan;
4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan
tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar
Perusahaan;
5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian
perusahaan dalam Tambahan Berita Negara
(TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada
tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal
3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham
memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk
pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri.
Keterlambatan penerimaan surat keputusan
pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban
kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir
yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk
mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris.
Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk
pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman
melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen
prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan
jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini
hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari.
Prosedur 5. Mengajukan Surat Izin
Tempat Usaha (SITU) di Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu (KPPT)
Waktu: 4 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Perda No 6 tahun 2003 mengatur bahwa
SITU diurus di KPPT. SITU merupakan prasyarat
pengajuan SIUP. Jika dokumen lengkap, prosedur ini
dapat dilakukan selama 4 hari (batas waktu yang
tercantum dalam Perda adalah 15 hari). Berikut adalah
dokumen yang harus dilampirkan:
1. Surat permohonan SITU;
2. Foto kopi KTP/atau surat keterangan domisili bagi
pendiri perusahaan yang tidak memiliki KTP kota
Mataram;
3. Foto kopi akta pendirian usaha;
4. Peta lokasi usaha;
5. Butkti pembayaran PBB (jika menyewa maka
cukup melampirkan bukti pembayaran sewa
gedung); dan
6. Foto ukuran 3x4 (2 lembar).
Prosedur 6. Memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak
setempat
Waktu: 2 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan
operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan
diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga
wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan
tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil
penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili
perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda
penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna
mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan
tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara
bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat
mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda
terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan
memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan
kartu NPPKP dapat diambil.
Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara
on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara
fisik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk
mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon
mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung.
Prosedur 7. Mengajukan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) di KPPT
Waktu: 5 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
merupakan izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas
penanaman modal untuk menyelenggarakan kegiatan
usaha perdagangan. SIUP memuat informasi terinci
mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan dan pihak
penanggungjawab perusahaan tersebut. Salinan
dokumen-dokumen berikut ini wajib dilampirkan saat
mengajukan permohonan SIUP & TDP:
1. Foto kopi akta perusahaan;
2. Peta lokasi usaha;
3. NPWP;
4. Foto kopi KTP;
5. Photo ukuran 4x6;
4. Foto kopi anggaran dasar dan pengesahan dari
Kemenhukham;
6. Foto kopi SITU;
7. Foto kopi SIUP (untuk TDP); dan
8. Formulir permohonan bermaterai (Rp. 6.000,-)
Bagi perusahaan baru, pengajuan SIUP & TDP
dapat dilakukan secara bersamaan, di kantor yang
sama dan dalam waktu yang bersamaan di KPPT.
Pemohon mengajukan dokumen yang dipersyaratkan,
kemudian akan dilakukan proses pengecekan terhadap
dokumen, jika tidak ada permasalahan, Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan akan menandatangani
izin tersebut dan ijin dapat dikeluarkan. Prosedur ini
diatur dalam Perda No. 3 tahun 2001 tentang SIUP
dan Perda No. 4 tahun 2006 tentang TDP.
Prosedur 8*. Mendaftar di Kementerian
Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) setempat
Waktu: 4 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut UU No. 13 tahun 2003, perusahaan
yang memiliki lebih dari 10 pegawai atau yang setiap
bulannya membayar upah sebesar Rp. 1 juta wajib
melakukan pendaftaran pada Kementerian Tenaga
Kerja. Prosedur ini dapat dirampungkan secara
bersamaan dengan prosedur paska pendaftaran
lainnya dengan menyampaikan wajib lapor
ketenagakerjaan kepada Disnaker.
DAFTAR PROSEDUR
Pemohon menerima tanda terima atas dokumen
yang diajukan. Disnaker melakukan verifikasi dan
menerbitkan surat keterangan pendaftaran yang
resmi kepada pemohon. Pemohon kembali ke
Disnaker untuk mengambil salinan surat keterangan
pendaftaran lainnya.
Berdasarkan Perda, waktu resmi untuk mengurus
prosedur ini di Mataram adalah 4 hari.
Prosedur 9*. Mengajukan permohonon
kepesertaan dalam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek)
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk
jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang
No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang
mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau
membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per
bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran
kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan
perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan.
Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan
memulai perekrutan pegawai.
Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat
seragam untuk semua lokasi di Indonesia:
1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs
web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari
Kantor Cabang Jamsostek;
2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan
formulir permohonan yang telah dilengkapi;
3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke
database Jamsostek;
4. Perusahaan menerima Sertifikat Kepesertaan
Perusahaan dalam program Jamsostek.
Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertifikat
Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek
dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan
adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila
sertifikat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan,
kantor Jamsostek akan mengirimkan sertifikat
kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya
7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30
hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi
asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran,
kantor Jamsostek akan menerbitkan sertifikat
kepesertaan untuk masing-masing pegawai.
Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para
karyawannya sebagai peserta dalam program
Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan
program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah
dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada
yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Pemerintah No. 28 /2002).
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
MENDIRIKAN USAHA
Medan, Sumatra Utara
Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan
terbatas swasta dalam negeri (PT)
Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris;
memperoleh format standar akta pendirian
perusahaan; mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara
elektronik (online) dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama
dan pemesanan nama perusahaan)
Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa
untuk memastikan bahwa nama tersebut belum
pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya,
untuk menghindari penolakan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena
proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem
pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan
dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan
oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk
urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris).
Setelah dilakukannya pembayaran dan verifikasi,
pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara online (melalui
email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama
60 hari.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009
(disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai
berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah
Rp. 200.000,-.
Prosedur 2. Penandatanganan akta
pendirian perusahaan di hadapan notaries
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 3.125.000,- (biaya notaris)
Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat
menandatangani akta pendirian. Akta pendirian
bentuk standar tersedia di kantor notaris.
Biaya notaris yang terkait dengan prosedur
ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini:
pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh
persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada
umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan
skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya
bergantung pada kesepakatan antara notaris dan
klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi
Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP
dihitung secara terpisah.
Prosedur 3. Melakukan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk jasa hukum ke kas negara melalui
bank
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan
untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan
pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer
yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya
dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk
pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya
diurus melalui notaris.
Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan
pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan
Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan
jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan
peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007.
Prosedur 4. Memperoleh Surat Keterangan
Domisili dari Kantor Kelurahan
Waktu: 2 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Prosedur ini dijadikan sebagai prasyarat untuk
mengajukan izin gangguan (HO). Hal ini disebutkan
dalam Perda No. 22 tahun 2002 tentang HO.
Prosedur 5. Mengajukan permohonan
persetujuan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas akta pendirian
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk
pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam
Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) +
Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas
dalam media Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia-TBNRI)
Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007,
notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan
wajib mengajukan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya
60 hari sejak tanggal akta;
2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya
pemberitahuan “tidak ada penolakan ” dari
Kemenhukham, asli surat permohonan dan
dokumen-dokumen pendukungnya harus
diserahkan;
3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan diatas, Kemenhukham akan
menerbitkan surat keputusan pengesahan
pendirian perusahaan;
4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan
tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar
Perusahaan;
5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian
perusahaan dalam Tambahan Berita Negara
(TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada
tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal
3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham
memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk
pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri.
Keterlambatan penerimaan surat keputusan
pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban
kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir
yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk
mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris.
Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk
65
66
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman
melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen
prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan
jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini
hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari.
Prosedur 6. Memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak
setempat
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan
operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan
diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga
wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan
tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil
penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili
perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda
penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna
mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan
tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara
bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat
mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda
terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan
memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan
kartu NPPKP dapat diambil.
Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara
on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara
fisik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk
mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon
mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung.
Prosedur 7. Mengajukan Izin Gangguan
(HO) dari Badan Perizinan Pelayanan
Terpadu (BPPT)
Waktu: 5 hari
Biaya: Rp. 191.250,Ulasan: Berdasarkan Perda No. 22 tahun 2002
tentang izin gangguan (pasal 1 ayat 1 & 2), persyaratan
untuk mengajukan HO adalah sebagai berikut:
Mengisi surat permohonan;
1. Foto kopi KTP pendiri perusahaan;
2. Pas photo berwarna dari Direktur ukuran 3x4
sebanyak (3 lembar);
3. Foto kopi NPWP;
4. Foto kopi akta pendirian perusahaan dan
perubahannya beserta foto kopi pengesahan dari
Kemenhukham yang telah dilegalisir;
5. Foto kopi status kepemilikan tempat usaha yang
dilegalisir (sewa/milik sendiri);
6. Foto kopi SPPT dan bukti pembayaran PBB
terakhir;
7. Melampirkan surtat keterangan domisili dari
kelurahan dan asli surat pernyataan tidak
keberatan dari tetangga (khusus untuk perusahaan
bukan industri).
Biaya penghitungan retribusi izin gangguan didasarkan
oleh formula penghitungan sbb:
Tarif lingkungan x indeks lokasi x indeks gangguan x
luas tempat usaha x indeks luas bangunan x indeks
jenis usaha x indeks jenis bangunan
= Rp. 425,- (campuran) x 1 (jalan lingkungan inti
kota) x 1 (kecil) x 100m2 x 2,25 (luas sampai 100) x 1
(dagang) x 2 (permanen)
= Rp. 191.250,-
Prosedur 8. Mengajukan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) di Badan Perizinan
Pelayanan Terpadu (BPPT)
pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon
kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan
surat keterangan pendaftaran.
Waktu: 3 hari
Biaya: Rp. 300.000,Ulasan: Berdasarkan Peraturan Walikota No. 6 tahun
2010 tentang tugas dan fungsi Badan Perizinan
Pelayanan Terpadu (BPPT), SIUP dapat diurus di
BPPT.
Berdasarkan Perda No. 10 tahun 2002 pasal 7 ayat 2,
persyaratan yang harus dilampirkan untuk pengajuan
SIUP adalah sbb:
1. Mengisi formulir permohonan;
2. Foto kopi KTP pendiri perusahaan;
3. Pas photo berwarna dari Direktur ukuran 3x4
sebanyak 3 lembar;
4. Foto kopi NPWP;
5. Foto kopi izin gangguan yang telah dilegalisir;
6. Neraca awal perusahaan bermaterai; dan
7. Foto kopi akta pendirian perusahaan dan
pengesahan perusahaan yang telah dilegalisir oleh
Kemenhukham.
Besarnya biaya SIUP tergantung dari modal usahanya;
1. SIUP untuk perusahaan kecil
a. Modal usaha antara Rp. 5.000.000,- Rp. 50.000.000,- = Rp. 75.000,b. Modal usaha antara Rp. 50.000.000,- Rp. 200.000.000,- = Rp. 150.000,2. SIUP menengah Rp. 300.000,3. SIUP besar Rp. 450.000,-.
Prosedur 11*. Mengajukan permohonon
kepesertaan dalam program Jaminan sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek)
Prosedur 9*. Mengajukan Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) di Badan Perizinan
Pelayanan Terpadu (BPPT)
Waktu: 2 hari
Biaya: Rp. 300.000,Ulasan: Berdasarkan Perda No.10 tahun 2002 pasal
22 ayat 4,5 dan 6 biaya untuk mengurus TDP (PT)
adalah Rp. 300.000,-. Persyaratan yang harus
dilampirkan dalam pengajuan TDP adalah sbb:
1. Mengisi formulir permohonan;
2. Surat kuasa yang sah (apabila diurus oleh orang
lain);
3. Foto kopi KTP;
4. Foto kopi NPWP;
5. Foto kopi SIUP;
6. Foto kopi HO yang telah dilegalisir; dan
7. Foto kopi akta pendirian perusahaan dan
pengesahan perusahaan yang telah dilegalisir oleh
Kemenhukham.
Prosedur 10*. Mendaftar di Kementerian
Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) setempat
Waktu: 7 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003,
perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang
pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah
sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran
pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat
dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur
paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan
wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker.
Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen
yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses
verifikasi dan menerbitkan surat keterangan
Waktu: 6 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk
jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang
No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang
mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau
membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per
bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran
kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan
perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan.
Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan
memulai perekrutan pegawai.
Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat
seragam untuk semua lokasi di Indonesia:
1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs
web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari
Kantor Cabang Jamsostek;
2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan
formulir permohonan yang telah dilengkapi;
3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke
database Jamsostek;
4. Perusahaan menerima Sertifikat Kepesertaan
Perusahaan dalam program Jamsostek.
Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertifikat
Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek
dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan
adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila
sertifikat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan,
kantor Jamsostek akan mengirimkan sertifikat
kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya
7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30
hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi
asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran,
kantor Jamsostek akan menerbitkan sertifikat
kepesertaan untuk masing-masing pegawai.
Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para
karyawannya sebagai peserta dalam program
Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan
program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah
dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada
yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Pemerintah No. 28 /2002).
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
MENDIRIKAN USAHA
Palangkaraya, Kalimantan Tengah
Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan
terbatas swasta dalam negeri (PT)
Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris;
memperoleh format standar akta pendirian
perusahaan; mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara
elektronik (online) dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Waktu: 4 hari
DAFTAR PROSEDUR
Biaya: RP 200,000,- (persetujuan penggunaan nama
dan pemesanan nama perusahaan)
Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa
untuk memastikan bahwa nama tersebut belum
pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya,
untuk menghindari penolakan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena
proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem
pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan
dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan
oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk
urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris).
Setelah dilakukannya pembayaran dan verifikasi,
pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara online (melalui
email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama
60 hari.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009
(disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai
berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah
Rp. 200.000,-.
Terkadang terdapat biaya tidak resmi sebesar
Rp. 500.000.
Prosedur 2. Penandatanganan akta
pendirian perusahaan di hadapan notaries
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 4.020.000,- (biaya notaris)
Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat
menandatangani akta pendirian. Akta pendirian
bentuk standar tersedia di kantor notaris.
Biaya notaris yang terkait dengan prosedur
ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini:
pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh
persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada
umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan
skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya
bergantung pada kesepakatan antara notaris dan
klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi
Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP
dihitung secara terpisah.
Prosedur 3. Melakukan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk jasa hukum ke kas negara melalui
bank
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan
untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan
pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer
yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya
dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk
pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya
diurus melalui notaris.
Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan
pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan
Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan
jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan
peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007.
Prosedur 4. Mengajukan permohonan
persetujuan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas akta pendirian
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk
pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam
Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) +
Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas
dalam media Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia-TBNRI)
Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007,
notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan
wajib mengajukan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya
60 hari sejak tanggal akta;
2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya
pemberitahuan “tidak ada penolakan ” dari
Kemenhukham, asli surat permohonan dan
dokumen-dokumen pendukungnya harus
diserahkan;
3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan diatas, Kemenhukham akan
menerbitkan surat keputusan pengesahan
pendirian perusahaan;
4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan
tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar
Perusahaan;
5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian
perusahaan dalam Tambahan Berita Negara
(TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada
tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal
3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham
memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk
pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri.
Keterlambatan penerimaan surat keputusan
pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban
kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir
yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk
mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris.
Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk
pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman
melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen
prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan
jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini
hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari.
Prosedur 5. Memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak
setempat
Waktu: 2 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan
operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan
diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga
wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan
tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil
penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili
perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda
penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna
mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan
tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara
bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat
mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda
terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan
memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan
kartu NPPKP dapat diambil.
Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara
on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara
fisik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk
mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon
mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung.
Walaupun tidak ada biaya resmi, terdapat
kemungkinan pemohon dapat dikenakan biaya
administrasi tidak resmi sebesar Rp. 200.000,-.
Prosedur 6. Mengajukan Surat Izin
Tempat Usaha (SITU) , Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) , dan Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) di Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu (KPPT)
Waktu: 5 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Proses pengajuan SITU, SIUP dan TDP dapat
dilaksanakan dalam satu waktu, satu kantor, dan satu
petugas yang sama di KPPT. Setelah pendaftaran,
akan dilaksanakan proses pengecekan lapangan untuk
memastikan lokasi perusahaan. Pemilik perusahaan
tidak perlu hadir pada proses pemeriksaan.
Pengecekan lapangan biasanya dilaksanakan pada hari
yang sama atau sehari setelah permohonan masuk.
Setelah pengecekan lapangan, ketiga izin tersebut
dapat diterbitkan secara bersamaan.
1. Permohonan surat izin tempat usaha (SITU) wajib
melampirkan:
a. Salinan akta pendirian yang telah ditandatangan;
b. Salinan perjanjian sewa menyewa;
c. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) oleh pemilik tempat perusahaan melakukan
kegiatan usaha;
d. Bukti Izin Mendirikan Bangunan tempat
perusahaan melakukan kegiatan usaha;
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan
izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas
penanaman modal untuk menyelenggarakan
kegiatan usaha perdagangan. SIUP memuat
informasi terinci mengenai kegiatan-kegiatan
perusahaan dan pihak penanggungjawab
perusahaan tersebut. Salinan dokumen-dokumen
berikut ini wajib dilampirkan saat mengajukan
permohonan SIUP:
a. Anggaran dasar;
b. Surat keterangan lokasi dan alamat kantor
perusahaan;
c. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
d. Kartu tanda penduduk (KTP) dari Direktur
Utama atau Direktur perusahaan
Dalam pengurusan SIUP & SITU tidak lagi dikenakan
biaya. Hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri
Dalam Negeri No. 610 tahun 2009 tentang
pembatalan Perda No. 11 tahun 2002 tentang SIUP;
dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 611 tahun
2009 tentang pembatalan Perda No. 12 tahun
2002 tentang SITU. Namun dalam prakteknya,
biaya tersebut mash dikenakan sampai tanggal 31
Desember 2010 yang dimaksudkan untuk pemenuhan
target pendapatan daerah tahun 2010.
67
68
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, berlaku Januari
2010, Kota Palangkaraya telah mengeluarkan
kebijakan baru yakni menghapuskan biaya SIUP,
SITU & TDP. Kebijakan tersebut belum tertuang
dalam Perda atau Peraturan lainnya, namun hanya
diputuskan dalam rapat koordinasi dengan beberapa
SKPD terkait.
yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Pemerintah No. 28 /2002).
Prosedur 7*. Mendaftar di Kementerian
Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) setempat
MENDIRIKAN USAHA
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 100.000,- (Sesuai dengan Perda)
Ulasan: Menurut Undang-undang No13/2003,
perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang
pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah
sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran
pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat
dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur
paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan
wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker.
Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen
yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses
verifikasi dan menerbitkan surat keterangan
pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon
kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan
surat keterangan pendaftaran.
Prosedur 8*. Mengajukan permohonon
kepesertaan dalam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek)
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk
jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang
No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang
mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau
membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per
bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran
kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan
perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan.
Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan
memulai perekrutan pegawai.
Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat
seragam untuk semua lokasi di Indonesia:
1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs
web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari
Kantor Cabang Jamsostek;
2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan
formulir permohonan yang telah dilengkapi;
3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke
database Jamsostek;
4. Perusahaan menerima Sertifikat Kepesertaan
Perusahaan dalam program Jamsostek.
Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertifikat
Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek
dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan
adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila
sertifikat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan,
kantor Jamsostek akan mengirimkan sertifikat
kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya
7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30
hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi
asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran,
kantor Jamsostek akan menerbitkan sertifikat
kepesertaan untuk masing-masing pegawai.
Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para
karyawannya sebagai peserta dalam program
Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan
program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah
dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
Palembang, Sumatra Selatan
Prosedur 3. Memperoleh surat Keterangan
Domisili dari Kantor Kelurahan setempat
Waktu: 2 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Prosedur ini merupakan persyaratan untuk
SITU, SIUP dan TDP yang nantinya akan diurus di
KPPT. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 dan Surat
Walikota No. 1 tahun 2011 (berlaku Januari 2011),
prosedur ini tidak lagi dikenakan biaya.
Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan
terbatas swasta dalam negeri (PT)
Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 4. Melakukan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk jasa hukum ke kas negara melalui
bank
Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris;
memperoleh format standar akta pendirian
perusahaan; mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara
elektronik (online) dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan
untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan
pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer
yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya
dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk
pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya
diurus melalui notaris.
Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan
pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan
Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan
jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan
peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007.
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama
dan pemesanan nama perusahaan)
Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa
untuk memastikan bahwa nama tersebut belum
pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya,
untuk menghindari penolakan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena
proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem
pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan
dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan
oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk
urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris).
Setelah dilakukannya pembayaran dan verifikasi,
pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara online (melalui
email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama
60 hari.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009
(disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai
berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah
Rp. 200.000,-.
Prosedur 2. Penandatanganan akta
pendirian perusahaan di hadapan notaries
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 3.020.000,- (biaya notaris)
Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat
menandatangani akta pendirian. Akta pendirian
bentuk standar tersedia di kantor notaris.
Biaya notaris yang terkait dengan prosedur
ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini:
pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh
persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada
umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan
skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya
bergantung pada kesepakatan antara notaris dan
klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi
Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP
dihitung secara terpisah.
Prosedur 5. Mengajukan permohonan
persetujuan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas akta pendirian
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk
pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam
Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) +
Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas
dalam media Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia-TBNRI)
Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007,
notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan
wajib mengajukan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya
60 hari sejak tanggal akta;
2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya
pemberitahuan “tidak ada penolakan ” dari
Kemenhukham, asli surat permohonan dan
dokumen-dokumen pendukungnya harus
diserahkan;
3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan diatas, Kemenhukham akan
menerbitkan surat keputusan pengesahan
pendirian perusahaan;
4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan
tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar
Perusahaan;
5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian
perusahaan dalam Tambahan Berita Negara
(TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri.
DAFTAR PROSEDUR
Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada
tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal
3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham
memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk
pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri.
Keterlambatan penerimaan surat keputusan
pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban
kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir
yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk
mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris.
Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk
pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman
melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen
prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan
jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini
hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari.
Prosedur 6. Memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak
setempat
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan
operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan
diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga
wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan
tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil
penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili
perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda
penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna
mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan
tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara
bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat
mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda
terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan
memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan
kartu NPPKP dapat diambil.
Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara
on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara
fisik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk
mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon
mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung.
Prosedur 7. Mendapatkan Surat Izin
Tempat Usaha (SITU) dari Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)
Waktu: 3 hari
Biaya: Rp. 300.000,Ulasan: SITU merupakan prasyarat untuk
mendapatkan SIUP dan TDP. Berikut adalah dokumen
yang harus dilampirkan dalam pengurusan SITU:
1. Foto kopi KTP;
2. Foto ukuran 3x4 (2 lembar);
3. Foto kopi akta pendirian perusahaan;
4. Foto kopi kepemilikan lahan usaha atau sewa atau
IMB jika diperlukan;
5. Foto kopi bukti lunas PBB;
6. Surat rekomendasi Camat; dan
7. Peta atau denah lokasi.
Daftar Biaya untuk SITU yang memiliki gangguan kecil
adalah sbb:
Golongan I 25 m2 Rp. 125.000,Golongan II 50 m2 Rp. 200.000,Golongan III 100 m2 Rp. 300.000,Golongan IV 200 m2 Rp. 400.000,-
Golongan V 300 m2 Rp. 450.000,Golongan VI 400 m2Rp. 500.000,Golongan VII >400 m2 Rp. 2.500.000,-
Prosedur 8. Mengajukan permohonan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan
sertifikat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
(KPPT)
Waktu: 5 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Waktu resmi untuk mengurus prosedur
ini adalah 7 hari, namun dalam prakteknya dapat
diselesaikan kurang dari batas waktu yang telah
ditetapkan. Berikut adalah persyaratan yang harus
dilampirkan:
1. Surat permohonan
2. Fotokopi KTP pemohon, Pas photo ukuran 3x4 (2
lembar)
3. Asli dan foto kopian akta pendirian perusahaan
4. Data akta pendirian perseroan yang diketahui oleh
Kementerian Kehakiman dan HAM
5. Asli dan fotokopain Akta perubahan pendirian
perseroan (apabila ada)
6. Asli dan fotokopi keputusan pengesahan sebagai
badan hukum
7. Fotokopi NPWP dan SITU
8. Melampirkan Neraca Awal Perusahaan.
Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 dan Surat
Walikota No. 188.342/002031, berlaku Oktober
2010, pengurusan biaya ini tidak dikenakan biaya.
Prosedur 9*. Mendaftar di Kementerian
Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) setempat
Waktu: 2 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003,
perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang
pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah
sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran
pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat
dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur
paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan
wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker.
Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen
yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses
verifikasi dan menerbitkan surat keterangan
pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon
kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan
surat keterangan pendaftaran.
Walaupun tidak ada biaya resmi, terdapat
kemungkinan pemohon dapat dikenakan biaya
administrasi tidak resmi yang umumnya berkisar
antara Rp. 100.000,- hingga Rp.250.000,-.
Prosedur 10*. Mengajukan permohonon
kepesertaan dalam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek)
Waktu: 4 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk
jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang
No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang
mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau
membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per
bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran
kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan
perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan.
Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan
memulai perekrutan pegawai.
Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat
seragam untuk semua lokasi di Indonesia:
1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs
web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari
Kantor Cabang Jamsostek;
2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan
formulir permohonan yang telah dilengkapi;
3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke
database Jamsostek;
4. Perusahaan menerima Sertifikat Kepesertaan
Perusahaan dalam program Jamsostek.
Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertifikat
Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek
dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan
adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila
sertifikat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan,
kantor Jamsostek akan mengirimkan sertifikat
kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya
7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30
hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi
asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran,
kantor Jamsostek akan menerbitkan sertifikat
kepesertaan untuk masing-masing pegawai.
Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para
karyawannya sebagai peserta dalam program
Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan
program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah
dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada
yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Pemerintah No. 28 /2002).
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
MENDIRIKAN USAHA
Pekanbaru, Riau
Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan
terbatas swasta dalam negeri (PT)
Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris;
memperoleh format standar akta pendirian
perusahaan; mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara
elektronik (online) dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama
dan pemesanan nama perusahaan)
Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa
untuk memastikan bahwa nama tersebut belum
pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya,
untuk menghindari penolakan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena
proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem
pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan
dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan
oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk
urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris).
Setelah dilakukannya pembayaran dan verifikasi,
pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara online (melalui
email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama
60 hari.
69
70
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009
(disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai
berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah
Rp. 200.000,-.
Prosedur 2. Penandatanganan akta
pendirian perusahaan di hadapan notaries
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 4.520.000,- (biaya notaris)
Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat
menandatangani akta pendirian. Akta pendirian
bentuk standar tersedia di kantor notaris.
Biaya notaris yang terkait dengan prosedur
ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini:
pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh
persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada
umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan skala
biaya jasa notaris. Dalam
prakteknya, biaya bergantung pada kesepakatan
antara notaris dan klien. Biaya-biaya akses ke Sistim
Administrasi Badan Hukum (SABH), pengecekan
nama, dan PNBP dihitung secara terpisah dalam
prosedur-prosedur berikutnya.
Prosedur 3. Melakukan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk jasa hukum ke kas negara melalui
bank
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan
untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan
pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer
yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya
dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk
pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya
diurus melalui notaris.
Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan
pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan
Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan
jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan
peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007.
Prosedur 4. Mengajukan permohonan
persetujuan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas akta pendirian
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk
pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam
Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) +
Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas
dalam media Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia-TBNRI)
Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007,
notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan
wajib mengajukan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya
60 hari sejak tanggal akta;
2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya
pemberitahuan “tidak ada penolakan ” dari
Kemenhukham, asli surat permohonan dan
dokumen-dokumen pendukungnya harus
diserahkan;
3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan diatas, Kemenhukham akan
menerbitkan surat keputusan pengesahan
pendirian perusahaan;
4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan
tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar
Perusahaan;
5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian
perusahaan dalam Tambahan Berita Negara
(TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada
tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal
3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham
memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk
pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri.
Prosedur 6. Mendapatkan Nomor
Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
dan Membayar fiskal daerah dari Dinas
Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota
Pekanbaru
Keterlambatan penerimaan surat keputusan
pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban
kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir
yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk
mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris.
Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk
pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman
melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen
prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan
jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini
hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari.
Prosedur 7. Mendapatkan Surat Izin
Tempat Usaha (SITU) dari Badan
Pelayanan Terpadu (BPT)
Prosedur 5. Memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak
setempat
Waktu: 2 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan
operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan
diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga
wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan
tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil
penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili
perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda
penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna
mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan
tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara
bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat
mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda
terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan
memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan
kartu NPPKP dapat diambil.
Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara
on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara
fisik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk
mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon
mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung.
Walaupun tidak ada biaya resmi, terdapat
kemungkinan pemohon dapat dikenakan biaya
administrasi tidak resmi berkisar Rp. 50.000,-.
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 77.000,Ulasan: Fiskal Daerah berfungsi sebagai bentuk
pengawasan terhadap perusahaan baru. Dalam
prosedur ini pemohon membawa tanda bukti
pelunasan pembayaran PBB (2 tahun terakhir) dan
membayar pajak reklame. Prosedur ini diatur dalam
Perda, yang mengatur bahwa setiap pendirian PT
baru harus membuat papan nama perusahaan yang
dilengkapi dengan alamat perusahaan.
Persyaratan yang harus dilengkapi adalah:
Foto Kopi KTP;
Akta pendirian Perusahaan;
Bukti pelunasan PBB dari pemilik;
Melampirkan foto kopi bukti sewa menyewa.
Waktu: 2 hari
Biaya: Rp. 750.000,- (mohon lihat ulasan)
Ulasan: Berdasarkan Perda No. 7/2000 tentang SITU
dan berdasarkan instruksi Walikota No. 503 tahun
2002, pemohon harus mengisi formulir permohonan
dan mengajukannya bersamaan dengan dokumen
yang dipersyaratkan. Berikut adalah dokumen yang
harus dilampirkan:
a. Peta lokasi;
b. Sertifikat tanah;
c. Surat persetujuan/izin dari pemilik tanah/
bangunan dan atau surat perjanjian sewamenyewa antara pemilik tanah/bangunan dan
pemohon (apabila tanah/bangunan tersebut
bukan merupakan milik pemohon;
d. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan
(apabila perusahaan menyewa tempat kegiatan
usaha, dipersyaratkan untuk menyerahkan bukti
pembayaran dari pemilik);
e. Memiliki racun api; yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran;
f. Pajak reklame, yang bersifat wajib bagi semua
perusahaan;
g. Foto kopi akta pendirian perusahaan;
h. Foto kopi KTP;
i. Foto ukuran 3x4 (2 lembar).
Sesuai ketentuan baru yang berlaku sejak bulan Mei
2009, batasan waktu yang wajib dipatuhi untuk
mengurus SITU adalah 3 hari (max 5 hari, namun
dalam prakteknya umumnya 2-3 hari). Pengecekan
lapangan yang dilakukan setelah penyerahan formulir,
wajib dilakukan untuk semua bangunan baru. Proses
pengecekan lapangan dilakukan secara random
(dan kehadiran wakil perusahaan tidak diperlukan
karena hanya bertujuan untuk memverifikasi alamat
perusahaan), umumnya ditujukan untuk jenis
perusahaan yang tidak menjelaskan secara detail
alamat perusahaannya.
Pembayaran untuk proses permohonan SITU
dilakukan melalui loket bank yang berada di
lingkungan Badan Pelayanan Terpadu (BPT). Formula
untuk penghitungan biaya sebagaimana tercantum
dalam pasal 11 (ayat 2) poin b adalah sebagai berikut:
(area usaha) x (tarif) x (indeks lokasi)
1. Klasifikasi area Usaha:
DAFTAR PROSEDUR
a. Untuk Ruang usaha dengan luas 1-100 meter
persegi, biaya resminya adalah Rp. 7.500,-;
b. Untuk Ruang usaha dengan luas 101 hingga 200
meter persegi, biaya resminya adalah Rp. 10.000,-;
c. Untuk Ruang usaha dengan luas melampaui 200
meter persegi, biaya resminya adalah Rp. 20.000,-;
d. Untuk setiap tambahan dalam meter persegi,
biaya resminya adalah Rp. 200,-.
2. Klasifikas indeks lokasi:
a. Jika lebar jalan adalah 6 meter, indeks lokasi
adalah 1;
b. Jika lebar jalan adalah 6 hingga 12 meter, indeks
lokasi adalah 1,5;
c. Jika lebar jalan diatas 12 meter, indeks lokasi
adalah 2.
Jika diasumsikan bahwa luas tempat usaha adalah
100m2, maka biaya SITU adalah 100 x Rp. 7.500,- x 1
= Rp. 750.000,-.
Prosedur 8. Memperoleh Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) di Badan Pelayanan
Terpadu (BPT)
Waktu: 4 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pengurusan SIUP dan TDP dapat dilakukan
dalam satu paket pada saat yang bersamaan melalui
petugas yang sama pada Badan Pelayanan Terpadu
(BPT). Pemohon mengajukan 2 formulir permohonan
yang telah dilengkapi masing-masing untuk SIUP dan
TDP berikut dokumen-dokumen persyaratan lainnya
yang harus dipenuhi, dengan memperoleh bukti
tanda terima, dan membayar retribusi resmi. Setelah
melalui proses verifikasi, izin-izin tersebut diterbitkan.
Pembayaran untuk memperoleh SIUP dan TDP
dilakukan di loket bank yang berada di lingkungan BPT.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan
izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas penanaman
modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha
perdagangan. SIUP memuat informasi terinci
mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan dan pihak
penanggungjawab perusahaan tersebut. Salinan
dokumen-dokumen berikut ini wajib dilampirkan saat
mengajukan permohonan SIUP:
a. Anggaran dasar;
b. Surat pernyataan lokasi dan alamat kantor
perusaaan (Surat Izin Tempat Usaha - SITU);
c. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
d. Kartu tanda penduduk (KTP) dari Direktur Utama
atau Direktur perusahaan;
e. Surat Keputusan Menteri tentang pengesahan
badan hukum.
Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, sejak Januari
2011, proses pengurusan SIUP & TDP di Pekanbaru
tidak lagi dikenakan biaya. Kebijakan baru ini
diputuskan dalam rapat koordinasi antara SKPD
terkait. Belum ada Perda atau peraturan lainnya
yang mengatur penghapusan biaya ini sedangkan
pembatalan Perda terkait saat ini masih dalam proses.
Prosedur 9*. Mendaftar di Kementerian
Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) setempat
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003,
perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang
pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah
sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran
pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat
dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur
paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan
wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker.
Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen
yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses
verifikasi dan menerbitkan surat keterangan
pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon
kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan
surat keterangan pendaftaran.
Walaupun tidak ada biaya resmi, terdapat
kemungkinan pemohon dapat dikenakan biaya
administrasi tidak resmi yang umumnya berkisar
antara Rp. 50.000,- hingga Rp.500.000,-. Besar
biaya dapat bergantung pada jumlah halaman
dalam Kontrak Kerja (KK) dan Prosedur Tetap (SOP)
perusahaan.
Prosedur 10*. Mengajukan permohonon
kepesertaan dalam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek)
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk jaminan
sosial tenaga kerja (Undang-undang No. 3/1992),
Badan Usaha yang mempekerjakan 10 orang karyawan
atau lebih atau membayar upah bulanan sedikitnya
Rp. 1 juta per bulan wajib mengajukan permohonan
pendaftaran kepesertaan dalam Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek
memberikan perlindungan terhadap jaminan
kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua,
dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Permohonan
kepesertaan diajukan setelah perusahaan memulai
perekrutan pegawai.
Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat
seragam untuk semua lokasi di Indonesia:
1. Melengkapi formulir, yang dapat diunduh dari
situs web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari
Kantor Cabang Jamsostek terdekat;
2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan
formulir permohonan yang telah dilengkapi;
3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke
database Jamsostek;
4. Perusahaan menerima Sertifikat Kepesertaan
Perusahaan dalam program Jamsostek.
Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertifikat
Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek
dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan
adalah 1 hari. Dalam prakteknya, apabila sertifikat
kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan, kantor
Jamsostek akan mengirimkan sertifikat kepesertaan
tersebut melalui pos selambat-lambatnya 7 hari
sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30 hari,
perusahaan wajib melalukan pembayaran premi
asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran,
kantor Jamsostek akan menerbitkan sertifikat
kepesertaan untuk masing-masing pegawai.
Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para
karyawannya sebagai peserta dalam program
Jamsostek khususnya program jaminan pemeliharaan
kesehatan apabila pihaknya sudah menyediakan
program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah
dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada
yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Pemerintah No. 78 /2007).
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
MENDIRIKAN USAHA
Pontianak, Kalimantan Barat
Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan
terbatas swasta dalam negeri (PT)
Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris;
memperoleh format standar akta pendirian
perusahaan; mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara
elektronik (online) dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama
dan pemesanan nama perusahaan)
Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa
untuk memastikan bahwa nama tersebut belum
pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya,
untuk menghindari penolakan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena
proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem
pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan
dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan
oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk
urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris).
Setelah dilakukannya pembayaran dan verifikasi,
pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara online (melalui
email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama
60 hari.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009
(disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai
berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah
Rp. 200.000,-.
Prosedur 2. Penandatanganan akta
pendirian perusahaan di hadapan notaries
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 3.000.000,- (biaya notaris)
Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat
menandatangani akta pendirian. Akta pendirian
bentuk standar tersedia di kantor notaris.
Biaya notaris yang terkait dengan prosedur
ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini:
pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh
persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada
umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan
skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya
bergantung pada kesepakatan antara notaris dan
klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi
Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP
dihitung secara terpisah.
Prosedur 3. Melakukan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk jasa hukum ke kas negara melalui
bank
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
71
72
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan
untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan
pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer
yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya
dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk
pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya
diurus melalui notaris.
Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan
pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan
Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan
jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan
peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007.
Prosedur 4. Mengajukan Surat Izin
Tempat Usaha (SITU) di Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BP2T)
Waktu: 10 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
diperuntukkan untuk perusahaan yang tidak
menimbulkan dampak negatif secara langsung
terhadap lingkungan sekitar. Berikut adalah dokumen
yang harus dilampirkan untuk pengajuan SITU:
1. Foto kopi KTP;
2. Photo berwarna ukuran 3x4 3 lembar;
3. Asli dan foto kopi bukti pembayaran PBB;
4. Foto kopi bukti kepemilikan tanah atau sewa
bangunan;
5. Foto kopi IMB (Jika tanah usaha adalah milik
sendiri);
6. Foto kopi akta pendirian usaha;
7. Peta lokasi usaha.
Berdasarkan Peraturan Walikota No. 469 tahun 2011
tentang prosedur dan tata cara perizinan usaha/
investasi di kota pontianak dan Peraturan Daerah no.
10 tahun 1989 tentang SITU, proses pengajuan SITU
adalah sbb:
Pemohon harus mengisi surat permohonan SITU
dan mengajukannya bersamaan dengan persyaratan
lainnya kepada BP2T;
BP2T bersama dengan tim teknis akan melakukan
pengecekan terhadap berkas pengajuan tersebut;
Jika dokumen telah dinyatakan lengkap dan surat
permohonan perizinan telah disetujui, BP2T akan
mencetak izin yang telah disetujui tersebut dan
pemohon dapat mengambilnya di loket BP2T.
Berdasarkan Peraturan Walikota, waktu untuk
mengurus prosedur ini adalah 10 hari.
Prosedur 5. Mengajukan permohonan
persetujuan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas akta pendirian
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk
pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam
Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) +
Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas
dalam media Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia-TBNRI)
Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007,
notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan
wajib mengajukan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya
60 hari sejak tanggal akta;
2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya
pemberitahuan “tidak ada penolakan ” dari
Kemenhukham, asli surat permohonan dan
dokumen-dokumen pendukungnya harus
diserahkan;
3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan diatas, Kemenhukham akan
menerbitkan surat keputusan pengesahan
pendirian perusahaan;
4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan
tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar
Perusahaan;
5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian
perusahaan dalam Tambahan Berita Negara
(TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada
tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal
3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang berlaku pada
Kemenhukham memberlakukan daftar biaya resmi
baru untuk pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam
negeri.
Keterlambatan penerimaan surat keputusan
pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban
kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir
yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk
mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris.
Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk
pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman
melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen
prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan
jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini
hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari.
Prosedur 6. Memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak
setempat
Waktu: 2 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan
operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan
diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga wajib
mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak (NPPKP) bila pihaknya memperkirakan bahwa
pendapatan tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta
dari hasil penjualan barang dan jasa. Surat keterangan
domisili perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda
penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna
mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan
tersebut.
NPWP dan NPPKP dapat diurus secara bersamaan
dalam satu paket. Para pemohon dapat mengajukan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan ke Kantor
Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda terima
untuk permohonan tersebut. Petugas pajak akan
memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan
kartu NPPKP dapat diambil.
Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara
on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara
fisik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk
mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon
mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung.
Prosedur 7. Mengajukan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) di Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu-BP2T
Waktu: 7 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
merupakan izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas
penanaman modal untuk menyelenggarakan kegiatan
usaha perdagangan. SIUP memuat informasi terinci
mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan dan pihak
penanggungjawab (umumnya Direktur Utama)
perusahaan tersebut. Berdasarkan Perda No. 21 tahun
2002 tentang SIUP dan Peraturan Walikota No. 469
tahun 2011 tentang proses perizinan di Pontianak,
berikut dokumen yang harus dilampirkan dalam
pengajuan SIUP:
1. Foto kopi KTP;
2. Photo ukuran 3x4 (4 lembar);
3. Foto kopi NPWP;
4. Foto kopi akta pendirian perusahaan;
5. Foto kopi SITU/HO;
6. Foto kopi Pengesahan perusahaan dari
Kemenhukham;
7. Foto kopi bukti pembayaran PNBP.
Berikut adalah prosesnya:
1. Pemohon mengisi formulir aplikasi dan
mengajukan berkas lengkap ke BP2T;
2. BP2T akan memverifikasi dokumen permohonan
tersebut;
3. Dokumen tersebut akan diproses lebih lanjut oleh
bagian pelayanan perizinan dan tim teknis. Tim
teknis akan melakukan survey lapangan dan hasil
dari survey tersebutlah yang akan menentukan
perizinan tersebut layak diterbitkan atau tidak;
4. BP2T akan mencetak sertifikat perizinan yang telah
disetujui tersebut dan akan ditanda tangani oleh
Kepala BP2T;
5. Pemohon mengambil sertifikat izin tersebut diloket
BP2T.
Berdasarkan undang-undang dan Peraturan Walikota
No. 469 tahun 2011, berlaku Juni 2011, Biaya
pengajuan SIUP telah dihapuskan.
Prosedur 8*. Memperoleh Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) melalui Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)
Waktu: 7 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk mendapatkan TDP, berikut adalah
dokumen yang harus dilampirkan:
1. Foto kopi KTP;
2. Photo berwarna ukuran 3x4, (4 lembar);
3. Foto kopi NPWP;
4. Foto kopi Akta pendirian usaha;
5. Foto kopi SITU/HO;
6. Perubahan akta perusahaan (jika ada perubahan);
7. Fotokopi pengesahan perusahaan oleh
Kemenhukham.
Proses pengurusan prosedur ini sama dengan
prosedur pengajuan SIUP.
Prosedur 9*. Mendaftar di Kementerian
Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) setempat
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003,
perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang
pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah
sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran
pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat
dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur
paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan
wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker.
DAFTAR PROSEDUR
Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen
yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses
verifikasi dan menerbitkan surat keterangan
pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon
akan mengambil lembar pengesahan pendaftaran
tenaga kerja.
Batas waktu pengurusan prosedur ini adalah 30
hari. Meskipun tidak ada biaya resmi namun pada
prakteknya pemohon biasa membayar Rp. 200.000,-.
Prosedur 10*. Mengajukan permohonon
kepesertaan dalam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek)
Waktu: 7 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk
jaminan sosial tenaga kerja (Undang- undang
No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang
mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau
membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per
bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran
kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan
perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan.
Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan
memulai perekrutan pegawai.
Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat
seragam untuk semua lokasi di Indonesia:
1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs
web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari
Kantor Cabang Jamsostek;
2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan
formulir permohonan yang telah dilengkapi;
3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke
database Jamsostek;
4. Perusahaan menerima Sertifikat Kepesertaan
Perusahaan dalam program Jamsostek.
Dalam prakteknya, apabila sertifikat kepesertaan
tidak diambil oleh perusahaan, kantor Jamsostek akan
mengirimkan sertifikat kepesertaan tersebut melalui
pos selambat-lambatnya 7 hari sejak permohonan
diajukan. Dalam waktu 30 hari, perusahaan wajib
melakukan pembayaran premi asuransi pertama.
Setelah menerima pembayaran, kantor Jamsostek
akan menerbitkan sertifikat kepesertaan untuk
masing-masing pegawai.
Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para
karyawannya sebagai peserta dalam program
Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan
program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah
dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada
yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Pemerintah No. 76/2007).
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
MENDIRIKAN USAHA
Semarang, Jawa Tengah
Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan
terbatas swasta dalam negeri (PT)
Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris;
memperoleh format standar akta pendirian
perusahaan; mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara
elektronik (online) dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama
dan pemesanan nama perusahaan)
Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa
untuk memastikan bahwa nama tersebut belum
pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya,
untuk menghindari penolakan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena
proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem
pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan
dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan
oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk
urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris).
Setelah dilakukannya pembayaran dan verifikasi,
pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara online (melalui
email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama
60 hari.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009
(disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai
berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah
Rp. 200.000,-.
Prosedur 2. Penandatanganan akta
pendirian perusahaan di hadapan notaries
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 3.520.000,- (biaya notaris)
Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat
menandatangani akta pendirian. Akta pendirian
bentuk standar tersedia di kantor notaris.
Biaya notaris yang terkait dengan prosedur
ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini:
pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh
persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada
umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan
skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya
bergantung pada kesepakatan antara notaris dan
klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi
Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP
dihitung secara terpisah.
Prosedur 3. Melakukan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk jasa hukum ke kas negara melalui
bank
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan
untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan
pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer
yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya
dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk
pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya
diurus melalui notaris.
Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan
pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan
Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan
jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan
peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007.
Prosedur 4. Mengajukan permohonan
persetujuan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas akta pendirian
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk
pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam
Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) +
Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas
dalam media Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia-TBNRI)
Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007,
notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan
wajib mengajukan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya
60 hari sejak tanggal akta;
2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya
pemberitahuan “tidak ada penolakan ” dari
Kemenhukham, asli surat permohonan dan
dokumen-dokumen pendukungnya harus
diserahkan;
3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan diatas, Kemenhukham akan
menerbitkan surat keputusan pengesahan
pendirian perusahaan;
4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan
tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar
Perusahaan;
5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian
perusahaan dalam Tambahan Berita Negara
(TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada
tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal
3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham
memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk
pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri.
Keterlambatan penerimaan surat keputusan
pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban
kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir
yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk
mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris.
Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk
pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman
melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen
prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan
jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini
hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari.
73
74
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
Prosedur 5. Memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak
setempat
Waktu: 2 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan
operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan
diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga
wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan
tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil
penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili
perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda
penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna
mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan
tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara
bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat
mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda
terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan
memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan
kartu NPPKP dapat diambil.
Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara
on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara
fisik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk
mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon
mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung.
Walaupun tidak ada biaya resmi, terdapat
kemungkinan pemohon dapat dikenakan biaya
administrasi tidak resmi berkisar Rp. 50.000,-).
Prosedur 6. Memperoleh Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) dari Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPPT)
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
merupakan izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas
penanaman modal untuk menyelenggarakan kegiatan
usaha perdagangan. SIUP memuat informasi terinci
mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan dan pihak
penanggungjawab perusahaan tersebut. Berdasarkan
Perda No. 6 Tahun 2009 tentang SIUP salinan
dokumen-dokumen berikut ini wajib dilampirkan saat
mengajukan permohonan SIUP:
1.Bukti pembayaran PNBP;
2. Surat pernyataan bermaterai dari Direktur
Perusahaan yang menjelaskan informasi mengenai
lokasi tempat usaha ;
3. Pas foto Direktur Perusahaan ukuran 3x4; dan
4. Kartu tanda penduduk (KTP) dari Direktur Utama
atau Direktur perusahaan.
Prosedur 7*. Memperoleh Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) dari Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPPT)
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Dibawah ini beberapa persyaratan dalam
pengajuan TDP:
1. Bukti pengesahan perusahaan oleh Kemenhukham;
2. Foto kopi akta pendirian perusahaan;
3. SIUP.
SIUP & TDP dapat diajukan secara bersamaan dengan
melampirkan masing-masing berkas untuk kedua
perizinan tersebut, SIUP akan diproses terlebih dahulu
dan kemudian baru TDP karena SIUP merupakan
prasyarat TDP.
Prosedur 8*. Mendaftar di Kementerian
Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) setempat
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003,
perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang
pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah
sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran
pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat
dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur
paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan
wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker.
Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen
yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses
verifikasi dan menerbitkan surat keterangan
pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon
kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan
surat keterangan pendaftaran.
Prosedur 9*. Mengajukan permohonon
kepesertaan dalam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek)
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk
jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang
No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang
mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau
membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per
bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran
kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan
perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan.
Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan
memulai perekrutan pegawai.
Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat
seragam untuk semua lokasi di Indonesia:
1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs
web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari
Kantor Cabang Jamsostek;
2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan
formulir permohonan yang telah dilengkapi;
3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke
database Jamsostek;
4. Perusahaan menerima Sertifikat Kepesertaan
Perusahaan dalam program Jamsostek.
Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertifikat
Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek
dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan
adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila
sertifikat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan,
kantor Jamsostek akan mengirimkan sertifikat
kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya
7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30
hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi
asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran,
kantor Jamsostek akan menerbitkan sertifikat
kepesertaan untuk masing-masing pegawai.
Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para
karyawannya sebagai peserta dalam program
Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan
program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah
dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada
yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Pemerintah No. 78 /2007).
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
MENDIRIKAN USAHA
Surabaya, Jawa Timur
Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan
terbatas swasta dalam negeri (PT)
Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris;
memperoleh format standar akta pendirian
perusahaan; mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara
elektronik (online) dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama
dan pemesanan nama perusahaan)
Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa
untuk memastikan bahwa nama tersebut belum
pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya,
untuk menghindari penolakan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena
proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem
pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan
dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan
oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk
urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris).
Setelah dilakukannya pembayaran dan verifikasi,
pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara online (melalui
email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama
60 hari.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009
(disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai
berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah
Rp. 200.000,-.
Prosedur 2. Penandatanganan akta
pendirian perusahaan di hadapan notaries
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 4.520.000,- (biaya notaris)
Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat
menandatangani akta pendirian. Akta pendirian
bentuk standar tersedia di kantor notaris.
Biaya notaris yang terkait dengan prosedur
ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini:
pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh
persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada
umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan
skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya
bergantung pada kesepakatan antara notaris dan
klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi
Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP
dihitung secara terpisah.
Prosedur 3. Melakukan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk jasa hukum ke kas negara melalui
bank
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
DAFTAR PROSEDUR
Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan
untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan
pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer
yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya
dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk
pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya
diurus melalui notaris.
Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan
pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan
Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan
jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan
peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007.
Prosedur 4. Mengajukan permohonan
persetujuan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas akta pendirian
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk
pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam
Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) +
Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas
dalam media Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia-TBNRI)
Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007,
notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan
wajib mengajukan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya
60 hari sejak tanggal akta;
2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya
pemberitahuan “tidak ada penolakan ” dari
Kemenhukham, asli surat permohonan dan
dokumen-dokumen pendukungnya harus
diserahkan;
3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan diatas, Kemenhukham akan
menerbitkan surat keputusan pengesahan
pendirian perusahaan;
4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan
tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar
Perusahaan;
5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian
perusahaan dalam Tambahan Berita Negara
(TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada
tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal
3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham
memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk
pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri.
Keterlambatan penerimaan surat keputusan
pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban
kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir
yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk
mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris.
Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk
pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman
melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen
prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan
jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini
hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari.
Prosedur 5. Memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak
setempat
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan
operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan
diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga
wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan
tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil
penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili
perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda
penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna
mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan
tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara
bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat
mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda
terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan
memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan
kartu NPPKP dapat diambil.
Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara
on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara
fisik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk
mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon
mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung.
Walaupun tidak ada biaya resmi, terdapat
kemungkinan pemohon dapat dikenakan biaya
administrasi tidak resmi berkisar Rp. 50.000,- sampai
Rp. 300.000,- khususnya untuk tim teknis lapangan
yang mengadakan pengecekan.
Prosedur 6. Mengajukan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) di Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
merupakan izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas
penanaman modal untuk menyelenggarakan kegiatan
usaha perdagangan. SIUP memuat informasi terinci
mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan dan pihak
penanggungjawab perusahaan tersebut. Salinan
dokumen-dokumen berikut ini wajib dilampirkan saat
mengajukan permohonan SIUP (Perda No. 1 tahun
2010, berlaku 1 April 2010):
1. Anggaran dasar dan akta perusahaan;
2. Surat pernyataan bermaterai (Rp. 6.000) dari
pemilik usaha yang berisi informasi mengenai
alamat perusahaan;
3. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
4. Kartu tanda penduduk (KTP) dari Direktur Utama
atau Direktur perusahaan;
5. Photo ukuran 3x4cm (2 lembar).
Berdasarkan Peraturan Walikota No. 35 tahun
2010 dan Perda No.1 tahun 2010, pengajuan SIUP
menengah dapat dilakukan di Disperindag sedangkan
khusus untuk SIUP kecil (modal usaha dibawah Rp. 50
juta) diurus di Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(UPTSA).
Prosedur 7*. Memperoleh Sertifikat
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: TDP tidak dapat diurus secara bersamaan
karena SIUP merupakan prasyarat bagi pengajuan
TDP.
Dokumen yang harus dilampirkan adalah:
a. Foto kopi akta pendirian perusahaan;
b. Foto kopi KTP;
c. Foto kopi izin teknis dari dinas terkait;
d. Foto kopi NPWP
e. Foto kopi SIUP.
Berdasarkan Peraturan Walikota No. 35 tahun
2010 tentang Penyelenggaraan usaha di bidang
perdagangan dan industri, setiap perusahaan yang
berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi,
Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa),
Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya yang
berkedudukan dan menjalankan usahanya di
daerah, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
Perusahaan wajib melakukan pendaftaran dalam
daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan
kegiatan usahanya.
Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, proses
pengajuan TDP untuk perusahaan menengah
dilakukan di Disperindag bukan di UPTSA.
Prosedur 8*. Mendaftar di Kementerian
Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) setempat
Waktu: 7 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003,
perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang
pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah
sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran
pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat
dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur
paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan
wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker.
Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen
yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses
verifikasi dan menerbitkan surat keterangan
pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon
kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan
surat keterangan pendaftaran.
Prosedur 9*. Mengajukan permohonon
kepesertaan dalam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek)
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk
jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang
No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang
mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau
membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per
bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran
kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan
perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan.
Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan
memulai perekrutan pegawai.
Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat
seragam untuk semua lokasi di Indonesia:
1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs
web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari
Kantor Cabang Jamsostek;
2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan
formulir permohonan yang telah dilengkapi;
3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke
database Jamsostek;
75
76
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
4. Perusahaan menerima Sertifikat Kepesertaan
Perusahaan dalam program Jamsostek.
Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertifikat
Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek
dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan
adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila
sertifikat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan,
kantor Jamsostek akan mengirimkan sertifikat
kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya
7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30
hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi
asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran,
kantor Jamsostek akan menerbitkan sertifikat
kepesertaan untuk masing-masing pegawai.
Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para
karyawannya sebagai peserta dalam program
Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan
program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah
dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada
yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Pemerintah No. 28 /2002).
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
MENDIRIKAN USAHA
Surakarta, Jawa Tengah
Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan
terbatas swasta dalam negeri (PT)
Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris;
memperoleh format standar akta pendirian
perusahaan; mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara
elektronik (online) dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama
dan pemesanan nama perusahaan)
Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa
untuk memastikan bahwa nama tersebut belum
pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya,
untuk menghindari penolakan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena
proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem
pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan
dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan
oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk
urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris).
Setelah dilakukannya pembayaran dan verifikasi,
pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara online (melalui
email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama
60 hari.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009
(disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai
berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah
Rp. 200.000,-.
Prosedur 2. Penandatanganan akta
pendirian perusahaan di hadapan notaries
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 3.520.000,- (biaya notaris)
Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat
menandatangani akta pendirian. Akta pendirian
bentuk standar tersedia di kantor notaris.
Biaya notaris yang terkait dengan prosedur
ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini:
pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh
persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada
umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan
skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya
bergantung pada kesepakatan antara notaris dan
klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi
Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP
dihitung secara terpisah.
Prosedur 3. Melakukan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk jasa hukum ke kas negara melalui
bank
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan
untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan
pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer
yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya
dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk
pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya
diurus melalui notaris.
Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan
pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan
Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan
jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan
peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007.
Prosedur 4. Mengajukan permohonan
persetujuan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas akta pendirian
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk
pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam
Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) +
Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas
dalam media Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia-TBNRI)
Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007,
notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan
wajib mengajukan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya
60 hari sejak tanggal akta;
2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya
pemberitahuan “tidak ada penolakan ” dari
Kemenhukham, asli surat permohonan dan
dokumen-dokumen pendukungnya harus
diserahkan;
3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan diatas, Kemenhukham akan
menerbitkan surat keputusan pengesahan
pendirian perusahaan;
4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan
tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar
Perusahaan;
5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian
perusahaan dalam Tambahan Berita Negara
(TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada
tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal
3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham
memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk
pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri.
Keterlambatan penerimaan surat keputusan
pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban
kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir
yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk
mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris.
Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk
pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman
melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen
prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan
jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini
hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari.
Prosedur 5. Memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak
setempat
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan
operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan
diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga
wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan
tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil
penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili
perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda
penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna
mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan
tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara
bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat
mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda
terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan
memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan
kartu NPPKP dapat diambil.
Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara
on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara
fisik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk
mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon
mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung.
Prosedur 6. Mengajukan HO, Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) , dan Tanda
Daftar Perusahaan (TDP) di Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)
Waktu: 6 hari
Biaya: Rp. 200.000,- (untuk HO)
Ulasan: HO, SIUP dan TDP dapat diajukan secara
paket, pada waktu yang sama, di kantor yang sama,
yaitu KPPT. Pemohon mengisi 1 formulir pengajuan
untuk ketiga izin tersebut kemudian mengajukannya
bersamaan dengan persyaratan lainnya kepada KPPT.
Setelah mendapatkan bukti penerimaan dokumen
oleh KPPT, pemohon membayar retribusi dari izin
yang diurus tsb. KPPT akan melakukan pengecekan
dokumen, jika tidak ada masalah izin tersebut dapat
diterbitkan maksimal dalam waktu 7 hari (berdasarkan
peraturan provinsi).
DAFTAR PROSEDUR
1. HO: pemohon harus mempunyai surat tidak
keberatan dari tetangga. Setelah dokumen
diajukan ke KPPT, KPPT akan melakukan verifikasi
terhadap dokumen tsb. KPPT akan berkoordinasi
dengan tim teknis (bagian perencanaan) untuk
melaksanakan survey lapangan dan melakukan
pengecekan lokas perusahaan. Inspeksi tersebut
biasanya dilaksanakan 2 hari setelah penerimaan
dokumen. Dalam proses inspeksi, pengusaha tidak
harus berada dilokasi. Dari hasil inspeksi tersebut
kemudian tim teknis akan memberikan surat
rekomendasi dan pertimbangan apakah pengajuan
izin tersebut diterima atau ditolak. Penghitungan
biaya HO tergantung dari luas ruang tempat usaha,
skala usaha, dan lokasi tempat usaha.
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan
izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas
penanaman modal untuk menyelenggarakan
kegiatan usaha perdagangan. SIUP memuat
informasi terinci mengenai kegiatan-kegiatan
perusahaan dan pihak penanggungjawab
perusahaan tersebut. Salinan dokumen-dokumen
berikut ini wajib dilampirkan saat mengajukan
permohonan SIUP:
1. Anggaran dasar dan akta perusahaan;
2. Surat keterangan lokasi dan alamat kantor
perusahaan;
3. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
4. Kartu tanda penduduk (KTP) dari Direktur Utama
atau Direktur perusahaan
Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Surakarta
No. 974/364, tidak ada biaya dalam pengajuan SIUP
& TDP.
Prosedur 7*. Mendaftar di Kementerian
Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) setempat
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003,
perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang
pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah
sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran
pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat
dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur
paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan
wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker.
Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen
yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses
verifikasi dan menerbitkan surat keterangan
pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon
kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan
surat keterangan pendaftaran.
Meskipun tidak ada biaya resmi pada prosedur ini,
namun umumnya pengusaha membayar biaya tidak
resmi sekitar Rp. 50.000-Rp. 100.000.
Prosedur 8*. Mengajukan permohonon
kepesertaan dalam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek)
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk
jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang
No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang
mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau
membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per
bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran
kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan
perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan.
Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan
memulai perekrutan pegawai.
Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat
seragam untuk semua lokasi di Indonesia:
1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs
web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari
Kantor Cabang Jamsostek;
2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan
formulir permohonan yang telah dilengkapi;
3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke
database Jamsostek;
4. Perusahaan menerima Sertifikat Kepesertaan
Perusahaan dalam program Jamsostek.
Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertifikat
Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek
dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan
adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila
sertifikat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan,
kantor Jamsostek akan mengirimkan sertifikat
kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya
7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30
hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi
asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran,
kantor Jamsostek akan menerbitkan sertifikat
kepesertaan untuk masing-masing pegawai.
Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para
karyawannya sebagai peserta dalam program
Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan
program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah
dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada
yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Pemerintah No. 28 /2002).
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
MENDIRIKAN USAHA
Yogyakarta, DI Yogyakarta
Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan
terbatas swasta dalam negeri (PT)
Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris;
memperoleh format standar akta pendirian
perusahaan; mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara
elektronik (online) dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama
dan pemesanan nama perusahaan)
Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa
untuk memastikan bahwa nama tersebut belum
pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya,
untuk menghindari penolakan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta
pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena
proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem
pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan
dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan
oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk
urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris).
Setelah dilakukannya pembayaran dan verifikasi,
pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan
penggunaan nama perusahaan secara online (melalui
email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama
60 hari.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009
(disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai
berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah
Rp. 200.000,-.
Prosedur 2. Penandatanganan akta
pendirian perusahaan di hadapan notaries
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 3.020.000,- (biaya notaris)
Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan
penggunaan nama perusahaan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat
menandatangani akta pendirian. Akta pendirian
bentuk standar tersedia di kantor notaris.
Biaya notaris yang terkait dengan prosedur
ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini:
pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh
persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada
umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan
skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya
bergantung pada kesepakatan antara notaris dan
klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi
Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP
dihitung secara terpisah.
Prosedur 3. Melakukan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk jasa hukum ke kas negara melalui
bank
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan
untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan
pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer
yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya
dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk
pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya
diurus melalui notaris.
Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan
pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan
Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan
jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan
peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007.
Prosedur 4. Mengajukan permohonan
persetujuan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas akta pendirian
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk
pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam
Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) +
Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas
dalam media Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia-TBNRI)
Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007,
notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan
wajib mengajukan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya
60 hari sejak tanggal akta;
77
78
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya
pemberitahuan “tidak ada penolakan ” dari
Kemenhukham, asli surat permohonan dan
dokumen-dokumen pendukungnya harus
diserahkan;
3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan diatas, Kemenhukham akan
menerbitkan surat keputusan pengesahan
pendirian perusahaan;
4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan
tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar
Perusahaan;
5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian
perusahaan dalam Tambahan Berita Negara
(TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada
tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal
3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham
memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk
pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri.
Keterlambatan penerimaan surat keputusan
pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban
kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir
yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk
mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris.
Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk
pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman
melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen
prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan
jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini
hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari.
Prosedur 5. Memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak
setempat
Waktu: 2 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan
operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan
diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga
wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan
tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil
penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili
perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda
penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna
mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan
tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara
bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat
mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda
terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan
memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan
kartu NPPKP dapat diambil.
Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara
on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara
fisik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk
mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon
mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung.
Prosedur 6. Mengajukan permohonan
izin Gangguan (Hinder Ordinantie- HO),
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) , dan
sertifikat pendaftaran usaha (Tanda Daftar
Perusahaan - TDP) di Dinas Perizinan kota
Yogyakarta
Waktu: 5 hari
Biaya: Rp. 166.000,- (untuk HO- mohon lihat ulasan)
Ulasan: Pengajuan permohonan untuk HO, SIUP dan
TDP dapat dilakukan secara bersamaan, di satu loket,
melalui satu petugas di unit pelayanan terpadu satu
atap.
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan
izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas
penanaman modal untuk menyelenggarakan
kegiatan usaha perdagangan. SIUP memuat
informasi terinci mengenai kegiatan-kegiatan
perusahaan dan pihak penanggungjawab
perusahaan tersebut. Salinan dokumen-dokumen
berikut ini wajib dilampirkan saat mengajukan
permohonan SIUP:
a. Foto kopi KTP;
b. Foto kopi HO;
c. Neraca perusahaan;
d. Foto kopi NPWP;
e. Foto kopi Akta pendirian perusahaan;
f. Foto kopi izin teknis terkait (untuk TDP);
g. Surat kuasa wajib dilampirkan jika pemohon
tidak mengurus sendiri.
Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 dan sesuai
dengan Perda No. 5/2009 tentang retribusi untuk
SIUP&TDP, tidak ada biaya baik untuk pembuatan
SIUP dan TDP baru, biaya hanya dikenakan untuk
perpanjangan izin.
2. HO diwajibkan untuk untuk semua jenis usaha
kecuali untuk wilayah yang telah ditunjuk oleh
Pemerintah Daerah contoh Pasar (Perda No. 2
Tahun 2005). Berdasarkan Perda No. 7/1999
tentang retribusi HO, formula penghitungan HO
tergantung dari beberapa indeks dibawah ini:
a. Indeks lingkungan;
b. Indeks lokasi;
c. Indeks gangguan;
d. Luas tempat usaha.
Berdasarkan Keputusan Walikota No. 37 tahun 2011
(efektif berlaku tanggal 12 Mei 2011, HO dapat diurus
secara paket dengan pengurusan SIUP & TDP. Berikut
adalah dokumen yang harus dilampirkan untuk
pengurusan HO:
a. Foto kopi KTP;
b. Peta lokasi usaha;
c. inspeksi lapangan (kecuali untuk industri kecil);
d. Foto kopi akta pendirian perusahaan;
e. Surat tidak keberatan dari pemilik bangunan atau
surat persetujuan sewa bangunan.
Daftar biaya untuk tarif ruang usaha adalah:
A. Ruang usaha sampai dengan 100 meter persegi=
Rp. 2.000,-/ meter persegi;
B. Ruang usaha lebih dari 100 meter persegi=
menerapkan tarif sebagaimana diatas, ditambah
perhitungan tarif untuk sisa luas bidang ruang
usaha lainnya sebagai berikut:
a. diatas 100 meter persegi hingga 500 meter
persegi = Rp. 1.500,-/meter persegi;
b. diatas 500 meter persegi hingga 1.000 meter
persegi = Rp. 1.000,-/meter persegi;
c. diatas 1.000 meter persegi = Rp. 500,-/ meter
persegi.
Daftar biaya untuk ketiga indeks tersebut adalah:
A. Indeks Lingkungan (bobot 30%):
a. Area Khusus: 1,2;
b. Area Pendidikan: 1,1;
c. Area Pemukiman: 1,0;
d. Area Perkantoran: 0,9;
e. Area Perdagangan/Pariwisata: 0,8;
B. Indeks Lokasi (bobot 20%):
a. Lingkungan jalanan: 1,2;
b. Jalanan setempat: 1,0;
c. Jalan Penghubung: 0,9;
d. Jalan Arteri: 0,8;
C. Indeks gangguan (bobot 50%):
a. Besar: 1,2;
b. Menengah: 1,0;
c. Kecil: 0,8.
Jika diasumsikan bahwa luas tempat usaha adalah
100m2, maka penghitungan biaya HO adalah sbb:
Luas tempat usaha x tarif x (tarif lingkungan x bobot
0,3 + indeks lokasi x bobot 0,2 + indeks gangguan x
bobot 0,5)
=100 x 2.000,- x (0,9 (luas kantor) x 0,3 + 0,8 (jalan
arteri) x 0,2 + 0,8 (kecil) x 0,5)
= Rp. 166.000,-
Prosedur 7*. Mendaftar di Kementerian
Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) setempat
Waktu: 6 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003,
perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang
pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah
sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran
pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat
dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur
paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan
wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker.
Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen
yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses
verifikasi dan menerbitkan surat keterangan
pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon
kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan
surat keterangan pendaftaran.
Berdasarkan Perda yang baru, waktu resmi
pengurusan prosedur ini adalah 6 hari.
Prosedur 8*. Mengajukan permohonon
kepesertaan dalam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek)
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk
jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang
No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang
mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau
membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per
bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran
kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan
perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan.
Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan
memulai perekrutan pegawai.
Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat
seragam untuk semua lokasi di Indonesia:
1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs
web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari
Kantor Cabang Jamsostek;
2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan
formulir permohonan yang telah dilengkapi;
3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke
database Jamsostek;
4. Perusahaan menerima Sertifikat Kepesertaan
Perusahaan dalam program Jamsostek.
DAFTAR PROSEDUR
Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertifikat
Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek
dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan
adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila
sertifikat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan,
kantor Jamsostek akan mengirimkan sertifikat
kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya
7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30
hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi
asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran,
kantor Jamsostek akan menerbitkan sertifikat
kepesertaan untuk masing-masing pegawai.
Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para
karyawannya sebagai peserta dalam program
Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan
program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah
dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada
yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Pemerintah No. 28 /2002).
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
DAFTAR PROSEDUR
Mengurus izin-izin mendirikan
bangunan
Balikpapan, Kalimantan Timur
Nilai Gudang:Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Mengajukan permohonan
untuk mendapatkan izin prinsip dari Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu (BPMP2T) Balikpapan
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk memperoleh izin prinsip, perusahaan
wajib menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu (BPMP2T) Balikpapan :
a. Formulir permohonan;
b. Proposal proyek;
c. Salinan Sertifikat Hak Milik;
d. Salinan KTP dan Akte Pendirian Perusahaan;
e. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prosedur 2. Menjalani pemeriksaan dari
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu (BPMP2T) Balikpapan
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pemeriksaan ini dilakukan bersama-sama
oleh beberapa lembaga. Termasuk diantaranya :
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu (BPMP2T) Balikpapan, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Lingkungan
Hidup (BLH), Dinas Tata Kota, Dinas Pekerjaan Umum
(PU), Dinas Perhubungan, BPN setempat, Dinas
Kebakaran, Dinas Kesehatan, pegawai kecamatan dan
pegawai kelurahan.
Prosedur 3. Memperoleh izin prinsip dari
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu (BPMP2T) Balikpapan
c. Salinan kartu identitas pemegang alas hak tanah
atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar
atas nama perusahaan.
Waktu: 15 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Setelah pemeriksaan dilakukan, tim pemeriksa
akan membuat laporan hasil pemeriksaan berikut
rekomendasi yang kemudian diteruskan ke BPMPPT.
BPMPPT menerima laporan dan akan menyiapkan
izin berdasarkan rekomendasi yang diperoleh dari
laporan tim periksa lapangan. Perusahaan menerima
surat pemberitahuan/panggilan untuk mengambil izin
di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu (BPMP2T).
Prosedur 6. Melakukan pendaftaran
gudang pada Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T)
Balikpapan
Prosedur 4. Memperoleh Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dari Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
(BPMP2T) Balikpapan
Waktu: 15 hari
Biaya: Rp. 9.363.057,- (koefisien Luas Bangunan x
koefisien jumlah lantai x koefisient guna bangunan x
koefisien konstruksi x harga dasar bangunan)
Ulasan: Untuk mengajukan permohonan untuk
mendapatkan izin mendirikan bangunan, perusahaan
harus menyerahkan pendaftaran yang dilengkapi
dokumen-dokumen berikut ke kantor BPMP2T :
a. Izin Prinsip, yang diperoleh dari BPMPPT
Balikpapan;
b. Salinan KTP pemohon;
c. Perhitungan struktur;
d. Gambar desain dalam skala 1:50, 1:100, dan 1:200
(termasuk didalamnya: site plan, gambar proyeksi,
gambar potongan, detail pondasi, gambar pondasi,
detil pondasi, gambar atap, dan gambar situasi)
BPMPPT akan memeriksa dokumen tersebut
dan meneruskannya kepada instansi-instansi
terkait. Lebih spesifik, Dinas Tata Kota melakukan
registrasi permohonan dan mengevaluasi dokumen,
kemudian Sub Dinas Pengontrol Pembangunan
melakukan pemeriksaan terhadap struktur bangunan,
merekomendasikan rasio bangunan terhadap tanah
(dalam luas dan jumlah lantai), menggambar garis
sempadan, dan jika diperlukan melakukan inspeksi
tambahan, sementara Sub Dinas Zonasi akan
memeriksa izin lokasi, membuat sketsa, menetapkan
peta dan menyiapkan rekomendasi atas hal tersebut.
Setelah seluruh proses selesai dilakukan, kemudian
dinas-dinas terkait mengirimkan tanggapan/
rekomendasi kepada BPMPPT yang melakukan
penandatanganan izin. Dibawah koordinasi BPMPPT,
Dinas Tata Kota menghitung biaya retribusi yang
harus dibayarkan untuk memperoleh izin. Perusahaan
membayar biaya retribusi dan mengambil izin
langsung di BPMPPT.
Prosedur 5. Melakukan pendaftaran pada
Kantor Pajak Pratama (KPP)
Waktu: 11 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang
tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang
terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak
yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana
gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari
sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang
perlu dilampirkan adalah:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
terakhir;
b. Salinan sertifikat tanah;
Waktu: 9 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: untuk mendaftarkan gudang, perusahaan
harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut
kepada BPMPPT:
a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
c. Laporan inventori gudang, disiapkan oleh
perusahaan.
Prosedur 7*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan air dari PDAM
dan saluran pembuangan limbah
Waktu: 7 hari
Biaya: Rp. 7.000.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
Prosedur 8*. Mengajukan permohonan
dan memperoleh sambungan telepon dari
PT.Telekomunikasi Indonesia (PT. Telkom
Tbk)
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 500.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Banda Aceh, Aceh
Nilai Gudang:Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Melakukan verifikasi
kepemilikan tanah pada Lurah (Geuchik)
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Tsunami di tahun 2006 telah merubah
kondisi keseluruhan tanah sehingga sangat sulit untuk
menentukan batas-batas kepemilikan tanah. Karena
ini, untuk memperoleh izin mendirikan bangunan
(IMB), perusahaan harus melakukan verifikasi atas
tanah yang dimiliki kepada lurah (Geuchik).
Untuk melakukan verifikasi ini, perusahaan harus
menyerahkan dokumen-dokumen berikut kepada
Lurah:
a. Salinan sertifikat kepemilikan tanah;
b. Salinan KTP pemohon;
c. Formulir pendaftaran izin mendirikan bangunan
(IMB), yang di peroleh di Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Banda
Aceh.
79
80
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
Setelah melakukan verifikasi bahwa tanah
tersebut dimiliki oleh perusahaan, Lurah kemudian
menandatangani permohonan izin mendirikan
bangunan (IMB) dan mengembalikannya kepada
perusahaan.
Prosedur 2. Melakukan verifikasi
kepemilikan tanah pada Camat
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Tsunami di tahun 2006 telah merubah
kondisi keseluruhan tanah sehingga sangat sulit untuk
menentukan batas-batas kepemilikan tanah. Karena
ini, untuk memperoleh izin mendirikan bangunan
(IMB), perusahaan harus melakukan verifikasi atas
tanah yang dimiliki kepada Camat.
Untuk melakukan verifikasi ini, perusahaan harus
menyerahkan dokumen-dokumen berikut kepada
Lurah:
a. Salinan sertifikat kepemilikan tanah;
b. Salinan KTP pemohon;
c. Formulir pendaftaran izin mendirikan bangunan
(IMB), yang di peroleh di Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Banda
Aceh.
Setelah melakukan verifikasi bahwa tanah tersebut
dimiliki oleh perusahaan, Camat kemudian
menandatangani permohonan izin mendirikan
bangunan (IMB) dan mengembalikannya kepada
perusahaan.
Prosedur 3. Mengajukan permohonan izin
mendirikan bangunan IMB dari Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(KPPTSP) Banda Aceh
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: untuk memperoleh izin mendirikan bangunan
(IMB), perusahaan harus menyerahkan dokumendokumen berikut kepada KPPTSP Banda Aceh :
a. Formulir permohonan lengkap (diperoleh dari
KPPTSP), ditandatangani oleh Lurah (Geuchik) dan
Camat;
b. Salinan KTP pemohon;
c. Salinan sertifikat kepemilikan lahan;
d. Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari pemilik tanah
terhadap tanah yang termasuk dalam bagian Garis
Sempadan Bangunan (GSB) Rencana Perluasan
Jalan (khususnya untuk bangunan komersil);
e. Gambar Rencana Bangunan (site plan, denah,
tampak, potongan) dan Spesifikasi Teknis yang
dibuat oleh perusahaan
Setelah KPPTSP menerima seluruh dokumen yang
dipersyaratkan, permohonan di registrasi dan
diteruskan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Dinas Pekerjaan Umum (PU) berkoordinasi BPN
setempat untuk izin lokasi dan melakukan verifikasi
internal yang diperlukan.
disebutkan dalam permohonan, mengukur lokasi
pembangunan dan memastikan lokasi pembangunan.
Kehadiran perwakilan perusahaan diperlukan selama
pemeriksaan.
Prosedur 5. Memperoleh izin mendirikan
bangunan (IMB) dari Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP)
Banda Aceh
Waktu: 22 hari
Biaya: Rp. 15.851.063,- [((tarif untuk lantai pertama
Rp. 9.750,- x luas lantai pertama 650,3 meter persegi)
+ (tarif untuk lantai kedua Rp. 14.625,- x luas lantai
kedua 650,3 meter persegi)]
Ulasan: Setelah pemeriksaan selesai dilakukan,
pegawai dinas melakukan evaluasi terhadap
permohonan, memastikan kesesuaian terhadap zonasi
dan jalan yang sudah ada ataupun direncanakan,
dan menyiapkan Advis Planning serta Keterangan
Sempadan Bangunan (KSB). Jika permohonan
disetujui, Dinas Pekerjaan Umum (PU) menyerahkan
Advis Planning dan Keterangan Sempadan Bangunan
(KSB) pada KPPTSP. Berdasarkan Advis Planning
dan Keterangan Sempadan Bangunan (KSB), dan
mempertimbangkan ukuran serta jenis bangunan,
KPPTSP menghitung biaya retribusi yang harus
dibayarkan untuk izin mendirikan bangunan (IMB).
Setelah biaya retribusi dibayarkan oleh perusahaan,
kantor Walikota Banda Aceh menandatangani
izin mendirikan bangunan (IMB). Izin kemudian
diarsipkan oleh KPPTSP Banda Aceh dan diambil oleh
perusahaan.
Bersamaan dengan izin mendirikan bangunan (IMB),
perusahaan menerima dokumen-dokumen berikut :
a. Advis Planning dan Keterangan Sempadan
Bangunan (KSB);
b. Persetujuan Spasial;
c. Garis Sempadan Bangunan
Prosedur 6. Memperoleh laporan
resmi penyelesaian pembangunan dan
kesesuaian dengan Izin Membangun
Bangunan (IMB) dari Dinas Tata Kota
Waktu: 7 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Prosedur 7. Memperoleh Tanda Daftar
Gudang (TDG) dari Dinas Perindustrian
dan Perdagangan (Disperindag)
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang dari
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag),
perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen
berikut kepada Disperindag :
a. Izin mendirikan bangunan (IMB);
b. laporan resmi penyelesaian pembangunan dan
kesesuaian dengan Izin Membangun Bangunan (IMB)
Prosedur 4. Menjalani pemeriksaan dari
Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU)
Prosedur 8. Melakukan pendaftaran pada
Kantor Pajak Pratama (KPP)
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Sebuah tim teknis yang dibentuk dari
perwakilan beberapa dinas berbeda (Dinas
Perhubungan, KPPTSP, Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), Pelayanan
Publik) dipimpin oleh perwakilan dari Dinas
Pekerjaan Umum (PU) melakukan pemeriksaan
pada lokasi pembangunan gudang. Pemeriksaan
ini bertujuan untuk mengevaluasi lokasi yang
Waktu: 4 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang
tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang
terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak
yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana
gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari
sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang
perlu dilampirkan adalah:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
terakhir;
b. Salinan sertifikat tanah;
c. Salinan kartu identitas pemegang alas hak tanah
atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar
atas nama perusahaan.
Prosedur 9*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan air dari PDAM
dan saluran pembuangan limbah
Waktu: 7 hari
Biaya: Rp. 1.500.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
Prosedur 10*. Mengajukan permohonan
dan memperoleh sambungan telepon
dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
(Telkom)
Waktu: 5 hari
Biaya: Rp. 500.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Bandung, Jawa Barat
Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498
Data hingga bulan : Juli 2011
Prosedur 1. Mengajukan permohonan untuk
memperoleh izin mendirikan bangunan
(IMB) dari Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu (BPPT) Bandung
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan
(IMB), perusahaan harus menyerahkan dokumendokumen berikut ke Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu (BPPT):
a. Formulir permohonan yang telah di isi lengkap;
b. Salinan sertifikat tanah;
c. Salinan anggaran dasar perusahaan dan akta
pendirian perusahaan;
d. Gambar rancangan arsitektur bangunan gudang
dengan skala 1 : 100 (4 salinan);
e. Dua salinan gambar teknis dan perhitungan
struktur baja bangunan jika bangunan gudang lebih
dari 1 lantai;
f. Gambar teknis instalasi listrik, air bersih, saluran
pembuangan limbah;
g. Salinan kartu identitas pemohon;
h. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)
tahun terakhir
i. Dokumen pendukung seperti Surat Ijin Usaha
Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan
(TDP), dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi
(SIUJK)
Tergantung pada kasusnya, beberapa dokumen
diperlukan oleh perusahaan:
a. Surat pernyataan/persetujuan penggunaan tanah
bagi pemohon yang bukan merupakan pemilik
tanah;
DAFTAR PROSEDUR
b. Surat persetujuan (jika pemohon menyewa)
c. Izin Prinsip Peruntukan Tanah (IPPT) (diperlukan
jika lokasi proyek tidak sesuai dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah)
Setelah semua dokumen persyaratan diserahkan ke
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BPMPPT), petugas BPMPPT yang bertugas
akan memeriksa kelengkapan dokumen dan
mendaftarkan permohonan tersebut.
Prosedur 2. Menjalani pemeriksaan
dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
(Distarcip)
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Petugas dari Dinas Tata Ruang dan
Cipta Karya (Distarcip) memeriksa lokasi untuk
memperoleh data yang diperlukan, seperti, misalnya
batas-batas dari lokasi. Perwakilan perusahaan
harus hadir selama pemeriksaan untuk menunjukkan
batas-batas lokasi dan menandatangani berita acara
pemeriksaan.
Prosedur 3. Melakukan pembayaran untuk
biaya perolehan izin mendirikan bangunan
(IMB) di Bank Jabar Banten (BJB)
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Perusahaan melakukan pembayaran setelah
menerima pemberitahuan dari BPPT. Setelah
melakukan pembayaran, perusahaan menerima tanda
bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada
BPPT untuk memperoleh izin mendirikan bangunan
(IMB).
Peraturan yang diterapkan untuk prosedur ini adalah :
a. Peraturan Daerah no. 14/1998 tentang Izin
Mendirikan Bangunan;
b. Peraturan Daerah No. 24/1998 tentang retribusi
izin mendirikan bangunan (IMB);
c. Keputusan Walikota no. 640/Kep. 554Huk/2004 tentang tarif dasar bangunan.
Prosedur 4. Memperoleh izin mendirikan
bangunan (IMB) dari Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu (BPPT) Bandung
Waktu: 16 hari
Biaya: Rp. 15.594.194,- (luas bangunan x tarif dasar
Rp. 1.100.000,- x koefisien 1,09 x 1%)
Ulasan: Setelah melakukan pembayaran biaya
perolehan di Bank Jabar Banten (BJB), perusahaan
menyerahkan bukti pembayaran kepada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan memperoleh
izin mendirikan bangunan (IMB). Waktu resmi BPPT
untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB)
adalah 12 hari kerja.
Prosedur 5. Melakukan pendaftaran di
Kantor Pajak Pratama (KPP)
Waktu: 11 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang
tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang
terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak
yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana
gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari
sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang
perlu dilampirkan adalah:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
terakhir;
b. Salinan sertifikat tanah;
c. Salinan kartu identitas pemegang alas hak tanah
atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar
atas nama perusahaan.
Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
Prosedur 6. Mengajukan permohonan
untuk mendaftarkan gudang pada Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)
Prosedur 10*. Mengajukan permohonan
dan memperoleh sambungan telepon dari
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: untuk mendaftarkan gudang, perusahaan
harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota
Bandung :
a. Formulir pendaftaran yang diisi lengkap;
b. Peta lokasi gudang, disiapkan oleh perusahaan;
c. Salinan KTP pemohon;
d. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
g. Izin Gangguan (HO)
h. Salinan lisensi desainer.
Waktu resmi untuk prosedur ini yang harus dipenuhi
oleh BPPT Bandung adalah 10 hari kerja. Biasanya,
prosedur ini bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih
cepat.
Dasar peraturan dari prosedur ini adalah :
a. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12/2002
tentang peraturan dan prosedur untuk penerbitan
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Usaha
Industri (IUI), Pendaftaran Usaha, dan Pendaftaran
Gudang.
b. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13/2002
tentang pengenaan retribusi atas penerbitan
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Usaha
Industri (IUI), Pendaftaran Usaha, dan Pendaftaran
Gudang.
Waktu: 8 hari
Biaya: Rp. 720.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan dengan
prosedur sebelumnya
Prosedur 7. Menjalani pemeriksaan dari
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Setelah perusahaan menyerahkan
permohonan, tim teknis dari BPPT melakukan
pemeriksaan. Kehadiran dari perwakilan perusahaan
di perlukan untuk menandatangani berita acara
pemeriksaan.
Prosedur 8. Melakukan pendaftaran
gudang pada Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu (BPPT)
Waktu: 8 hari
Biaya: Rp. 2.025.000,- [Komponen 1 : Luas Konstruksi
100m2 x Indeks Lokasi (Jalan Kota) (3) x Tarif dasar
(Rp. 750,-)] + [Komponen 2 : Luas Konstruksi
1200m2 x Indeks Lokasi (Jalan Kota) (3) x Tarif dasar
(Rp. 500,-)]
Ulasan: Setelah perusahaan menjalani pemeriksaan,
perusahaan menerima dokumen pendaftaran gudang
dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT).
Prosedur 9*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan air dari PDAM
dan saluran pembuangan limbah
Waktu: 11 hari
Biaya: Rp. 2.202.000,- (Rp. 2.190.000,- untuk biaya
koneksi untuk kategori 3B + Rp. 12.000,- untuk
materai)
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Batam, Kepulauan Riau
Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498
Data hingga bulan : Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh Fatwa Planologi
dari Badan Pengusahaan Batam (BP
Batam)
Waktu: 7 hari
Biaya: Rp. 3.000.000,Ulasan: Untuk memperoleh Fatwa Planologi,
perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen
berikut ke BP Batam :
a. Bukti Identitas (KTP, Akta pendirian perusahaan,
Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda daftar
Perusahaan (TDP), NPWP Perusahaan;
b. Salinan Penetapan Alokasi Lahan (PL) dari BP
Batam, diperoleh ketika tanah sudah dialokasikan
untuk perusahaan;
c. Salinan invoice Uang Wajib Tahunan Otorita
(UWTO) dari BP Batam, diperoleh ketika tanah
sudah dialokasikan untuk perusahaan;
d. Salinan Surat Keputusan (SKEP) dari BP Batam,
diperoleh ketika tanah sudah dialokasikan untuk
perusahaan;
e. Salinan Surat Perjanjian dari BP batam, diperoleh
ketika tanah sudah dialokasikan untuk perusahaan;
f. Salinan Izin Prinsip dari BP Batam, diperoleh ketika
tanah sudah dialokasikan untuk perusahaan;
g. Salinan Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP);
h. Rencana Orientasi, disiapkan oleh arsitek
perusahaan;
i. Site Plan, disiapkan oleh arsitek perusahaan;
j. Rencana Drainase, disiapkan oleh arsitek
perusahaan;
k. Rencana utilitas, disiapkan oleh arsitek perusahaan;
l. Jumlah lantai, Koefisien dasar bangunan, Rencana
Tata Kota, disiapkan oleh arsitek perusahaan.
Fatwa Planologi berisi beberapa informasi seperti
koordinat dan batas dari lokasi, dan menyebutkan
persyaratan teknis seperti perimeter bangunan
yang diperbolehkan dan ukuran, area hijau, desain
sistem drainase, yang diperlukan untuk perencanaan
pembangunan.
Peraturan yang mendasari prosedur ini adalah:
a. Keputusan Menteri Dalam negeri no. 43/1977
mengenai pengelolaan dan penggunaan lahan di
kawasan industri Batam.
b. Keputusan Menteri PU no. 378/KPTS/1987,
lampiran no. 22 tentang lokasi rencana perumahan
c. Keputusan Menteri Perindustrian no. 291/M/
Sk/10/1989, lampiran no. 1 mengenai standar
teknik dari kompleks industri
81
82
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
d. Peraturan regional Batam no. 2/2004, lampiran
2 mengenai Rencana Pengelolaan Area Batam,
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
e. Keputusan Kepala BP Batam no. 078/Ren/Kpt8/
W1994
f. Keputusan Kepala BP Batam no. 078/Ren/ApKpts/III/1992.
untuk memastikan data-data yang ada didalam
permohonan. Setelah lokasi disetujui oleh Dinas Tata
Kota, perusahaan diminta untuk dating melakukan
pembayaran izin dan mengambil izin di Pusat
Pelayanan Terpadu Kota Batam.
Biaya: Rp. 150.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
Prosedur 4. Menjalani pemeriksaan dari
Dinas Tata Kota
Prosedur 2. Memperoleh Advis Planning
dari Dinas Tata Kota
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Tim teknis dari Dinas Tata Kota
melaksanakan pemeriksaan di lokasi proyek.
Prosedur 9*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan telepon dari PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)
Waktu: 2 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk memperoleh Advis Planning,
perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen
dibawah ini kepada Dinas Tata Kota :
a. Formulir permohonan yang terisi lengkap;
b. Salinan akta pendirian perusahaan;
c. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Salinan KTP dari direktur perusahaan;
e. Salinan dari surat domisili, dimiliki perusahaan
sejak perusahaan memulai usahanya;
f. Salinan Penetapan Alokasi Lahan (PL);
g. Pas foto terbaru direktur perusahaan ukuran 3x4
cm sebanyak 2 lembar.
Prosedur 3. Mengajukan permohonan
untuk mendapatkan izin mendirikan
bangunan (IMB) dari Pusat Pelayanan
Perizinan Terpadu Batam
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan
(IMB), perusahaan harus menyerahkan dokumendokumen berikut kepada Pusat Pelayanan Perizinan
Terpadu Batam :
1. Formulir permohonan yang terisi lengkap;
2. Persyaratan Administratif (3 rangkap) :
a. Salinan dari KTP pemohon dan akta pendirian
perusahaan;
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda
Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP);
c. Salinan invoice Uang Wajib Tahunan Otorita
(UWTO), diperoleh pada saat tanah dialokasikan
untuk perusahaan;
d. Salinan Penetapan Alokasi Lahan (PL), diperoleh
pada saat tanah dialokasikan untuk perusahaan;
e. Salinan Surat Perjanjian (SPJ), diperoleh pada
saat tanah dialokasikan untuk perusahaan;
f. Salinan Surat Keputusan (SKEP), diperoleh pada
saat tanah dialokasikan untuk perusahaan;
g. Salinan Fatwa Planology dari BP Batam
h. Surat pernyataan dari perusahaan, yang
menyatakan bahwa limbah yang dihasilkan bukan
merupakan limbah berbahaya/beracun
i. Salinan Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP).
Sesuai asumsi, dokumen ini telah dimiliki oleh
insinyur/tenaga ahli dari perusahaan.
3. Persyaratan Teknis (3 rangkap)
a. Gambar arsitektur
b. Gambar struktur
c. Gambar teknis lapangan
d. Perhitungan struktur
Setelah permohonan diserahkan kepada Pusat
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batam, berkas
kemudian diserahkan kepada Dinas Tata Kota. Dinas
Tata Kota bersama Bappeda kemudian melakukan
verifikasi tentang kesesuaian proyek dengan Rencana
Tata Ruang dan melakukan pemeriksaan lokasi proyek
Prosedur 5. Memperoleh izin mendirikan
bangunan (IMB) di Pusat Pelayanan
Terpadu
Waktu: 24 hari
Biaya: Rp. 29.056.801,- (Luas bangunan x indeks
integrasi x 1,00 x tarif dasar)
Prosedur 6. Mendaftarkan gudang pada
Kantor Pajak Pratama (KPP)
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang
tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang
terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak
yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana
gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari
sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang
perlu dilampirkan adalah:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
terakhir;
b. Salinan sertifikat tanah;
c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah
atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar
atas nama perusahaan.
Prosedur 7. Mendaftarkan gudang pada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(Disperindag)
Waktu: 7 hari
Biaya: Rp. 1.475.000,- (berdasarkan Peraturan Daerah
No. 14/2001 : Rp. 1.500,- / meter persegi untuk
luas max.100 m2 + Rp. 1.250,-/meter persegi untuk
luas 100 s.d. 500 meter2 + Rp. 1.000,- untuk setiap
tambahan luas dalam meter persegi)
1. Untuk 6-100m2 = Rp. 1.500,-/m2x100 =
Rp. 150.000,2. Untuk 101-500m2 = Rp. 1.250,-/m2x500 =
Rp. 625.000,3. Untuk 500-…m2 = Rp. 1.000,-/m2x700 =
Rp. 700.000,TOTAL Rp. 1.475.000,Ulasan: Untuk mendaftarkan gudang di Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag),
perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen
sebagai berikut :
a. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
b. Penetapan Alokasi Lahan (PL);
c. Surat keterangan domisili yang menyebutkan
lokasi dari gudang.
Prosedur 8*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan air dan saluran
pembuangan limbah dari PDAM
Waktu: 7 hari
Waktu: 7 hari
Biaya: Rp. 500.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan dengan
prosedur sebelumnya
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Denpasar, Bali
Warehouse values: Rp. 4.552.100.000 = USD
437,498
Data hingga: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh Surat Penyanding
dari Camat
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berdasarkan Peraturan Walikota No. 6/2010,
Surat penyanding sekarang menjadi persyaratan wajib
untuk memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB).
Surat penyanding, disiapkan oleh Camat, menjamin
bahwa tidak akan terdapat konflik dengan lingkungan
sekitar pada saat gudang dibangun.
Prosedur 2. Memperoleh Surat Keterangan
Tanah Tidak Dalam Sengketa dari Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Prosedur 3. Mengajukan permohonan
untuk mendapatkan izin bangunan (Paket
Izin : IMB dan PPM) dari Dinas Perizinan
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk memperoleh Paket Izin (IMB dan
PPM), perusahaan harus menyerahkan dokumendokumen berikut ini ke Dinas Perizinan Denpasar :
a. Formulir pendaftaran Izin Membangun Bangunan
(IMB), yang terisi lengkap;
b. Salinan KTP Pemohon;
c. Salinan Sertifikat kepemilikan tanah;
d. Surat Penyanding;
e. Rencana pembangunan bangunan (Peta lokasi,
Site Plan, Gambar kerja) 4 rangkap;
f. Salinan bukti pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan
Prosedur 4. Melakukan pembayaran Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) di Bank
Pembangunan Daerah.
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 12.310.670,- (Biaya Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) + Biaya Jasa Administrasi Sempadan;
Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) tidak
dikenakan biaya)
DAFTAR PROSEDUR
Prosedur 5. Memperoleh izin membangun
(Paket izin : IMB dan PPM dari Dinas
Perizinan
Waktu: 11 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Paket izin (IMB dan PPM) terdiri dari :
a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
b. Persetujuan Prinsip Membangun (PPM)
Waktu resmi bagi Dinas Perizinan untuk menerbitkan
paket izin (IMB dan PPM) adalah 13 hari. Waktu resmi
ini biasanya dipenuhi.
Prosedur 6. Menyampaikan pemberitahuan
Dinas Tata Ruang dan Perumahan tentang
kemajuan pembangunan
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Selama proses pembangunan, ketika
pembuatan pondasi selesai, pemohon harus melapor
ke Dinas Tata Kota dan Bangunan tidak lebih
dari 24 jam dan setelah itu Dinas Tata Kota dan
Bangunan akan melakukan pemeriksaan. Prosedur ini
berdasarkan Peraturan Daerah no. 6/2001.
Prosedur 7. Menjalani pemeriksaan Dinas
Tata Ruang dan Perumahan
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Prosedur 8. Memperoleh persetujuan
Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) dari
Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat
Waktu: 21 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Prosedur 9. Melakukan pendaftaran pada
Kantor Pajak Pratama (KPP)
Waktu: 25 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang
tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang
terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak
yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana
gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari
sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang
perlu dilampirkan adalah:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
terakhir;
b. Salinan sertifikat tanah;
c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah
atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar
atas nama perusahaan.
Prosedur 10. Mendaftarkan Gudang
(Paket izin : Tanda Daftar Gudang (TDG),
Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Izin
Gangguan (HO)) pada Dinas Perizinan
Waktu: 12 hari
Biaya: Rp. 100.000,- (Biaya untuk gudang yang
memiliki luas antara 36 m2 sampai dengan 2500 m2)
Ulasan: Untuk mendaftarkan gudang di Dinas
Perizinan, perusahaan harus menyerahkan dokumendokumen sebagai berikut :
a. Formulir permohonan yang terisi lengkap;
b. Site Map;
c. Salinan KTP pemohon;
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), disetujui oleh
Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat;
f. Izin-izin usaha perusahaan;
g. Pas foto pemohon terbaru ukuran 4x6;
h. Salinan Akta Pendirian Perusahaan.
Prosedur 11*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan air dari PDAM
dan saluran pembuangan limbah
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 6.255.700,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
Prosedur 12*. Mengajukan permohonan
dan memperoleh sambungan telepon
dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
(Telkom)
Waktu: 25 hari
Biaya: Rp. 500.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Gorontalo, Gorontalo
Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498
Data hingga bulan: Juli 2011
No Practice
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Jakarta, DKI Jakarta
Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Mengajukan permohonan
untuk mendapatkan surat persetujuan pra
pembangunan dari Dinas Tata Ruang
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 1.482.000,Ulasan: Total biaya untuk memperoleh surat
persetujuan pra pembangunan adalah Rp. 1.482.000,berdasarkan pasal 123 Peraturan Provinsi DKI Jakarta
No. 1 tahun 2006
Berikut ini adalah perhitungan detil dari biaya tersebut:
a. Biaya pengukuran tanah (berdasarkan sertifikat
tanah, dengan luas 500 – 1.000m2) sebesar
Rp. 750.000,b. Biaya cetak Peta (Skala 1:10.000) sebesar
Rp. 1.000,-/salinan x 12 rangkap, total biaya
Rp. 12.000,-;
c. KRK untuk rencana penggunaan tanah bagi
pembangunan gudang (karya pergudangan/Kpg)
untuk tanah dengan luas diatas 1.000 m2 dengan
biaya Rp. 40.000,d. Biaya RTLB untuk perencanaan pembangunan
sebesar Rp. 40.000,-/100m2 luas lantai, dengan
demikian biaya keseluruhan untuk RTLB adalah :
Rp. 40.000,- x 13 (berdasarkan luas lantai 1.300,6
m2) = Rp. 520.000,-;
e. Biaya pemasangan patok tanah untuk keperluan
perencanaan kota (pematokan penerapan rencana
kota) sebesar Rp. 80.000,- x 2 (Karena luas
bangunan melampaui 1.000 meter persegi),
atau mencapai jumlah keseluruhan sebesar
Rp. 160.000,-
Prosedur 2. Menjalani pemeriksaan dari
Dinas Tata Ruang
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Dinas Tata Ruang akan melakukan inspeksi
lapangan untuk memastikan bahwa permohonan yang
diajukan oleh pihak pembangun memenuhi syarat.
Prosedur 3. Memperoleh surat persetujuan
pra pembangunan dari Dinas Tata Ruang
Waktu: 20 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Setelah pemeriksaan, permohonan diteruskan
ke berbagai divisi di dalam Dinas Tata Ruang untuk
disetujui. Petugas lokasi, petugas jalanan dan petugas
arsitektur perlu menyetujui permohonan tersebut.
Setelah prosedur internal selesai, pembangun akan
diberitahukan melalui telepon, surat ataupun secara
elektronik, bahwa surat persetujuan sudah dapat
diambil. Surat tersebut sudah termasuk dokumendokumen yang didaftarkan pada prosedur 1.
Prosedur 4*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh salinan sertifikat kepemilikan
tanah yang telah dilegalisasi oleh notaris
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 25.000,Ulasan: Perusahaan perlu memperoleh legalisasi
atas salinan sertifikat kepemilikan tanah dari
notaris sebelum mengajukan permohonan untuk
mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Prosedur 5. Mengajukan permohonan dan
menyusun Rencana Upaya Pengelolaan
lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL)
Waktu: 8 hari
Biaya: Rp. 15.000.000,Ulasan: Perusahaan mempekerjakan konsultan
eksternal yang akan menyusun rencana upaya
pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan
lingkungan (UPL). Jika hal ini telah selesai disusun,
perusahaan akan mengajukan dokumen-dokumen
tersebut untuk mendapat persetujuan Badan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)
Provinsi DKI Jakarta.
Prosedur 6. Mengajukan permohonan dan
memperoleh persetujuan rencana upaya
pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya
pemantauan lingkungan (UPL)
Waktu: 10 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Dasar hukum untuk prosedur ini adalah:
a. UU No. 32/2009 tentang lingkungan hidup;
b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.
86/2002 tentang penerapan UKL dan UPL.
Prosedur 7. Memperoleh Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)
Waktu: 21 hari
Biaya: Rp. 9.104.200,-
83
84
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
Ulasan: Ketika pemohon telah memiliki dokumen
yang lengkap (sebagaimana diuraikan di bawah) dan
permohonan telah diajukan, kantor perizinan akan
melakukan pemeriksaan. Sekiranya tanah dimana
gudang akan dibangun merupakan lahan kosong,
maka perwakilan dari perusahaan tidak perlu hadir
selama proses pemeriksaan tersebut. Petugas kantor
pelayanan hanya akan memastikan bahwa tanah
tersebut adalah tanah kosong.
Dasar hukum dari prosedur ini adalah :
a. Keputusan GUbernur DKI Jakarta No. 76/2000,
pasal 2 ayat (2) b;
b. Peraturan Kepala Dinas Pengawasan dan
Penertiban Bangunan (P2B) No. 21/2009,
Lampiran I poin I.b;
c. Dasar hukum yang berkenaan dengan waktu yang
dibutuhkan untuk merampungkan proses ini yaitu
14 hari kerja (21 hari kalender) adalah Peraturan
Gubernur DKI Jakarta No. 85/2006, Pasal 11;
d. Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta
No. 1/2006 tentang Retribusi Daerah, formula
untuk memperhitungkan biaya perizinan ini adalah
Rp. 7.000,- per meter persegi. Mengingat
bahwa menurut asumsi yang dipergunakan dalam
studi kasus gudang yang akan dibangun memiliki
luas 1.300,6 meter persegi maka biayanya adalah
7.000,- * 1.300,6 = Rp. 9.104.200,Dokumen-dokumen persyaratan untuk prosedur ini
adalah :
a. Salinan kartu identitas;
b. Salinan sertifikat tanah (yang telah dilegalisasi oleh
notaries);
c. KRK dan RTLB dari Dinas Tata Ruang (Tercantum
dalam Surat persetujuan pra pembangunan);
d. Cetak biru Rancangan Bangun (Arsitektur,
Konstruksi, dan Instalasi) untuk bangunan gudang
yang akan didirikan;
e. Salinan izin untuk beroperasi sebagai perencana
gedung;
f. Surat pernyataan kepemilikan yang tidak
dipersengketakan atas tanah untuk mana
permohonan IMB sedang diajukan;
g. Akta pendirian perusahaan;
h. Formulir permohonan yang telah dilengkapi;
i. Tanda terima UKL-UPL atau rekomendasi UKLUPL dari BPLHD.
Prosedur 8.Mengajukan permohonan
dan memperoleh laporan penyelesaian
pelaksanaan pembangunan dan kesesuaian
dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Waktu: 28 hari
Biaya: Rp. 62.500,Ulasan: Laporan selesainya pelaksanaan
pembangunan dan kesesuaian dengan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) merupakan persyaratan pendahuluan
yang harus dipenuhi untuk memperoleh Izin
Penggunaan Bangunan (IPB). Pihak yang menerbitkan
laporan resmi tentang selesainya pelaksanaan
pembangunan dan kesesuaian dengan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) adalah Direktur Pengawas, yang
dapat berupa orang perorangan, sekelompok tenaga
ahli, atau badan yang ditunjuk oleh pihak pemilik
proyek untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan.
Orang perorangan atau kelompok tenaga ahli tersebut
harus merupakan pihak yang independen dari
perusahaan dan bukan karyawan dari perusahaan
tersebut.
Prosedur 9. Memperoleh Izin Penggunaan
Bangunan (IPB)
Waktu: 49 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Perusahaan harus menyerahkan dokumendokumen berikut ke Dinas Tata Kota :
a. Gambar rancang bangunan;
b. Salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
c. Laporan selesainya pelaksanaan pembangunan
gudang dari Direktur Pengawas /konsultan yang
ditunjuk oleh perusahaan;
d. Laporan resmi Direktur Pengawas yang terdiri dari
(Laporan selesainya pelaksanaan pembangunan
dan kesesuaian dengan Izin Mendirikan
Bangunan);
e. Salinan surat penunjukkan kontraktor dan Direktur
Pengawas dan Koordinator Direktur Pengawas;
f. Salinan TDR dari kontraktor serta izin kerja
Direktur Pengawas;
g. Laporan tahapan pembangunan dari Direktur
Pengawas;
h. Surat pernyataan Koodinator Direktur Pengawas
tentang selesainya pelaksanaan pembangunan
gudang sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB)
Dasar hukum untuk prosedur ini adalah :
a. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.
76/2000, Pasal 9 ayat (4) b;
b. Peraturan Kepala Dinas Pengawasan dan
Penertiban Bangunan (P2B) No. 21/2009,
Lampiran I poin II.b.
Prosedur 10. Melakukan pendaftaran
pada kantor pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan
Waktu: 11 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Setelah gudang selesai dibangun, perusahaan
perlu memperbaharui rekaman informasi di Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Sekalipun pembahasan ini seharusnya terselenggara
secara otomatis, , kebanyakan pihak pembangun
melakukan proses pendaftara ini secara langsung
untuk menghindari keterlambatan. Langkah ini sangat
penting untuk dilakukan saat pihak pembangun
ingin menjual atau menggunakan properti untuk
memperoleh pinjaman.
Prosedur 11. Melakukan pendaftaran
bangunan gudang pada Dinas Perdagangan
setempat
Waktu: 9 hari
Biaya: Rp. 100,000
Ulasan: Perusahaan wajib menyerahkan dokumendokumen berikut ini :
a. Salinan surat izin usaha perdagangan (SIUP);
b. Salinan tanda daftar perusahaan (TDP);
c. Salinan kartu identitas pemilik atau pemegang
saham;
d. Salinan perjanjian sewa gudang (jika gudang
disewa);
e. Salinan izin mendirikan bangunan (IMB);
f. Salinan peta gudang.
Gudang-gudang yang terletak di dermaga milik
pribadi, dikawasan berikat, dan yang berdampingan
dengan pabrik dikecualikan dari kewajiban untuk
melakukan pendaftaran.
Dibawah pemerintahan yang baru, Departemen
Perindustrian dan Perdagangan telah dipisah
menjadi Kementrian Perindustrian dan Kementrian
Perdagangan. Pendaftaran gudang dilakukan
melalui kantor perwakilan daerah untuk Kementrian
Perdagangan.
Prosedur 12*. Mengajukan permohonan
dan memperoleh sambungan air dari
PDAM dan saluran pembuangan limbah
Waktu: 8 hari
Biaya: Rp. 2.000.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
Prosedur 13*. Mengajukan permohonan
dan memperoleh sambungan telepon
dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
(Telkom)
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 500.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas..
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Jambi, Jambi
Nilai Gudang:Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh Salinan Sertifikat
Kepemilikan Tanah yang telah di legalisir
dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Waktu: 2 hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Agar perusahaan bisa menjalani prosedurprosedur administratif dalam pendirian gudang,
perusahaan harus melegalisir atau mengesahkan
salinan sertifikat kepemilikan tanah di Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
Prosedur 2. Mengajukan permohonan
untuk mendapatkan Advis Planning dari
Dinas Tata Kota
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk memperoleh Advis Planning,
perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen
berikut ke Dinas Tata Kota :
a. Salinan Akta Pendirian Perusahaan;
b. Salinan Sertifikat kepemilikan tanah;
c. Peta lokasi;
d. Salinan Surat tanda terima setoran pajak terakhir;
e. Salinan SIUP, TDP;
f. Gambar bangunan.
Prosedur ini wajib seperti yang diatur dalam Peraturan
Daerah no. 6/2002 mengenai bangunan, berlaku
efektif sejak Maret 2002.
Prosedur 3. Menjalani pemeriksaan dari
Dinas Tata Kota
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Setelah menerima seluruh dokumen yang
dibutuhkan, Dinas Tata Kota melakukan pemeriksaan
dilokasi dimana gudang akan dibangun.Tujuan dari
dilaksanakannya pemeriksaan ini adalah :
a. Memeriksa kondisi dari lokasi (dan kesesuaian
dengan persyaratan zonasi dan rencana jalan);
DAFTAR PROSEDUR
b. Melakukan pengukuran tanah;
c. Melakukan penandaan tanah.
Prosedur 4. Memperoleh Advis Planning
dari Dinas Tata Kota
Waktu: 27 hari
Biaya: Rp. 1.482.000,Ulasan: Setelah menjalani pemeriksaan, maka Advis
planning diproses untuk kemudian disetujui. Setelah
persetujuan dikeluarkan, perusahaan menerima surat
pemberitahuan bahwa Advis Planning siap untuk
diambil.
Advis planning berisikan hal-hal berikut :
a. Persetujuan penggunaan bangunan;
b. Luas bangunan yang disetujui;
c. Jumlah lantai yang disetujui;
d. Garis Sempadan Bangunan;
e. Koefisien dasar pondasi dan koefisien luas
bangunan;
f. Area hijau minimum;
g. Spesifikasi bangunan di wilayah yang dimaksud;
h. Persyaratan dan indikasi untuk pengawas
pembangunan, kontraktor dan metode
pengawasan.
Prosedur 5. Memperoleh Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dari Dinas Tata Kota
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 4.942.280,- (Biaya formulir permohonan
Rp. 1.500,- + Gambar Sketsa Rp. 10.000,- + Biaya
pengukuran dan tinjauan desain/struktur Rp. 400/m2
+ Biaya pengawasan Rp. 25.000,- + Biaya retribusi
IMB, yang dihitung oleh Dinas Tata Kota dengan
mempertimbangkan nilai dasar bangunan, koefisien
luas bangunan, koefisien jumlah lantai, dan koefisien
penggunaan bangunan)
Ulasan: Untuk mengajukan permohonan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB), perusahaan harus
menyerahkan dokumen-dokumen berikut kepada
DinasTata Kota :
a. Salinan KTP manajer perusahaan;
b. Salinan sertifikat kepemilikan tanah yang telah di
legalisir;
c. Advis planning;
d. Gambar Bangunan, disiapkan oleh arsitek
perusahaan;
e. Salinan lisensi insinyur dan/atau lisensi arsitek;
f. Akta pendirian perusahaan;
g. Formulir pendaftaran yang terisi lengkap.
Peraturan yang relevan dengan prosedur ini adalah :
1. Peraturan daerah no. 05/2002 (Lembaran berita
daerah no. 6/2002), mengenai Rencana Tata
Ruang Kota Jambi, efektif sejak 2002;
2. Peraturan daerah no.6/2002 (Lembaran berita
daerah no. 7/2002), mengenai pembangunan,
efektif sejak Maret 2002;
3. Keputusan Walikota no. 7/2009 mengenai
kewenangan persetujuan dari pihak berbeda..
Prosedur 6. Memperoleh Izin Gangguan
(HO) dari Dinas Tata Kota
Waktu: 6 hari
Biaya: Rp. 120.000,Ulasan: Izin Gangguan (HO) secara resmi mengakui
bahwa gudang tidak menyebabkan permasalahan
terhadap lingkungan sekitar. Dokumen ini diperoleh di
Dinas Tata Kota, setelah menyerahkan permohonan.
Prosedur 7. Mendaftarkan gudang (Tanda
Daftar Gudang, TDG) pada Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
Waktu: 7 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk mendaftarkan gudang, perusahaan
harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut :
a. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
b. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
c. Salinan KTP pemilik atau pemegang saham
perusahaan;
d. Salinan NPWP Perusahaan;
e. Salinan Izin Mendirikan bangunan (IMB);
f. Salinan Izin Gangguan (HO) Gudang;
g. Salinan peta lokasi dari gudang.
Sejak UU no. 28/2009 diterapkan di Jambi, prosedur
ini bebas biaya.
Prosedur 8. Melakukan pendaftaran
gudang pada Kantor Pajak Pratama (KPP)
Waktu: 10 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang
tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang
terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak
yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana
gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari
sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang
perlu dilampirkan adalah:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
terakhir;
b. Salinan sertifikat tanah;
c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah
atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar
atas nama perusahaan.
Prosedur 9*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan air dari PDAM
dan saluran pembuangan limbah
Waktu: 7 hari
Biaya: Rp. 1.500.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
Prosedur 10*. Mengajukan permohonan
dan memperoleh sambungan telepon
dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
(Telkom)
Waktu: 5 hari
Biaya: Rp. 500.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Makassar, Sulawesi Selatan
Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh persetujuan atas
surat pernyataan pemohon dari Lurah
Waktu: 7 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berdasarkan Peraturan Walikota No.
14/2005, diterapkan sejak 2005, perusahaan harus
memperoleh persetujuan dari Lurah untuk surat
pernyataan yang nantinya akan di serahkan kepada
Kantor Pelayanan Adminsitrasi Perizinan (KPAP)
Makassar ketika mengajukan permohonan untuk
mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk
memperoleh persetujuan tersebut, perusahaan harus
menyerahkan salinan sertifikat kepemilikan tanah
kepada Lurah yang menunjukan lokasi tanah milik
perusahaan tempat gudang akan dibangun.
Prosedur 2. Mengajukan permohonan
untuk memperoleh Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dari Kantor Pelayanan
Administrasi Perizinan (KPAP) Makassar
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk mengajukan permohonan
mendapatkan Izin Membangun Bangunan (IMB),
perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen
dibawah ini ke KPAP Makassar :
a. Formulir pendaftaran, yang terisi lengkap;
b. Salinan KTP dan/atau Akta Pendirian Perusahaan;
c. Salinan sertifikat kepemilikan lahan;
d. Salinan bukti pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) tahun berjalan;
e. Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa yang
dikeluarkan oleh Lurah;
f. Gambar konstruksi dan perhitungan biaya yang
dibuat oleh perencana pembangunan berlisensi
(Insinyur perusahaan);
g. Foto pemohon;
Izin lingkungan dan zonasi diproses secara internal
oleh pemerintah kota setelah permohonan diserahkan.
Pemeriksaan, rekomendasi (ketika permohonan
seharusnya disetujui atau tidak), dan perhitungan
retribusi atas Izin Membangun Bangunan dilakukan
oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Petugas dari
Dinas Tata Kota akan mengunjungi lokasi yang akan
dibangun sebelum menerbitkan izin. Kunjungan
ini, bagaimanapun, tidak memerlukan kehadiran
perwakilan perusahaan karena semua informasi yang
diperlukan telah disediakan perusahaan pada saat
mengajukan permohonan untuk memperoleh izin.
Prosedur 3. Melakukan pembayaran untuk
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di BPD
Sulawesi Selatan
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Prosedur 4. Memperoleh Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dari KPAP Makassar
Waktu: 21 hari
Biaya: Rp. 31.761.209,- (Luas bangunan x Indeks
integrasi x 1.00 x Tarif dasar)
Ulasan: Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar
No. 12/2008, waktu resmi untuk prosedur ini adalah
12 hari. Dalam kenyataannya, proses prosedur ini
memakan waktu lebih lama.
85
86
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
Prosedur 5. Melakukan pendaftaran
gudang pada Kantor Pajak Pratama (KPP)
Prosedur 2. Memperoleh surat pernyataan
bahwa tanah bebas sengketa dari Lurah
Waktu: 11 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang
tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang
terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak
yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana
gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari
sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang
perlu dilampirkan adalah:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
terakhir;
b. Salinan sertifikat tanah;
c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah
atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar
atas nama perusahaan.
Waktu: 8 hari
Biaya: Rp. 27.500,Ulasan: Perusahaan harus memperoleh surat
keterangan bahwa kepemilikan tanah tersebut tidak
sedang dalam sengketa.
Prosedur 6. Mendaftarkan gudang pada
KPAP Makassar
Waktu: 10 hari
Biaya: Rp. 650.300,- (Luas bangunan x Rp. 500,-)
Ulasan: Biaya untuk pendaftaran gudang berdasarkan
Peraturan Walikota No. 14/2005.
Prosedur 7*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan air dari PDAM
dan saluran pembuangan limbah
Waktu: 8 hari
Biaya: Rp. 2.500.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
Prosedur 8*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan telepon dari PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)
Waktu: 3 hari
Biaya: Rp. 380.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Manado, Sulawesi Utara
Nilai Gudang: IDR 4.552.100.000,- = USD 437,498
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh Advis Planning
dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BP2T)
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Advis Planning memuat :
a. Izin penggunaan tanah;
b. Izin penggunaan bangunan;
c. Luas bangunan yang dibolehkan dan jumlah lantai;
d. Spesifikasi arsitektur;
e. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK).
Prosedur 3. Mengajukan permohonan
rencana Upaya Pengelolaan Lingkungan
dan Upaya Pemantauan Lingkungan kepada
Badan Pengawasan dan Pengendalian
Dampak Lingkungan Hidup Daerah
(Bapedalda)
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Prosedur4. Menjalani pemeriksaan dari
Badan Pengawasan dan Pengendalian
Dampak Lingkungan Hidup Daerah
(Bapedalda)
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Prosedur 5. Memperoleh rencana Upaya
Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan dari Badan
Pengawasan dan Pengendalian Dampak
Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda)
Waktu: 8 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Prosedur 6. Memperoleh Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dari BP2T Manado
Waktu: 30 hari
Biaya: Rp. 23.040.000,- [Total biaya = (3% x
koefisien klasifikasi jalan x nilai bangunan) + Biaya
supervisi (15% x (3% x koefisien klasifikasi jalan x nilai
bangunan))]
Ulasan: Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan,
perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen
berikut kepada BP2T :
a. Advis Planning;
b. Surat keterangan tanah bebas sengketa;
c. Rencana Upaya Pengelolaan Lingkungan dan
Upaya Pemantauan Lingkungan, di setujui oleh Badan
Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
Hidup Daerah (Bapedalda);
d. Gambar;
e. Salinan KTP pemohon.
Biaya untuk prosedur ini berdasarkan pada Peraturan
Daerah No. 8/2001 tentang Izin Mendirikan
Bangunan (pasal 19), diterapkan di 2001.
Prosedur 7. Mengajukan permohonan
untuk mendapatkan laporan resmi
selesainya pelaksanaan pembangunan dan
kesesuaiannya dengan Izin Mendirikan
Bangunan dari Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BP2T) Manado
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Prosedur 8. Menjalani pemeriksaan dari
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BP2T) Manado
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Prosedur 9. Memperoleh laporan resmi
selesainya pelaksanaan pembangunan dan
kesesuaiannya dengan Izin Mendirikan
Bangunan dari Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BP2T) Manado
Waktu: 30 hari
Biaya: Rp. 62.500,-
Prosedur 10. Memperoleh Izin Gangguan
(HO) untuk bangunan gudang dari Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)
Waktu: 5 hari
Biaya: Rp. 1.377.500,- (Rp. 1.350.000,- + Rp. 27.500,(biaya fiskal daerah))
Ulasan: Untuk memperoleh izin gangguan (HO),
perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen
berikut :
a. Salinan KTP;
b. Salinan sertifikat tanah;
c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Prosedur 11. Melakukan pendaftaran
gudang pada Kantor Pajak Pratama (KPP)
Waktu: 8 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang
tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang
terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak
yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana
gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari
sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang
perlu dilampirkan adalah:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
terakhir;
b. Salinan sertifikat tanah;
c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah
atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar
atas nama perusahaan..
Prosedur 12. Melakukan pendaftaran
bangunan gudang pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BP2T)
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 601.275,-
Prosedur 13*. Mengajukan permohonan
dan memperoleh sambungan air dari
PDAM dan saluran pembuangan limbah
Waktu: 12 hari
Biaya: Rp. 1.250.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
Prosedur 14*. Mengajukan permohonan
dan memperoleh sambungan telepon
dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
(Telkom)
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 500.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
DAFTAR PROSEDUR
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Mataram, N usa Tenggara Barat
Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Mengajukan permohonan
untuk mendapatkan izin prinsip di Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Mataram
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk memperoleh izin prinsip, perusahaan
harus menyerahkan dokumen-dokumen di bawah ini :
a. Salinan Sertifikat Kepemilikan Lahan;
b. Salinan Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan;
c. Salinan KTP pemohon;
d. Peta Lokasi, disiapkan oleh arsitek perusahaan.
Setelah menerima permohonan, Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Mataram mengumpulkan dan
meneruskan seluruh dokumen ke Dinas Tata Kota.
Prosedur 2. Menjalani pemeriksaan dari
Dinas Tata Kota
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Setelah menerima berkas permohonan Izin
prinsip dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Mataram, Dinas Tata Kota memeriksa lokasi
dimana gudang akan dibangun untuk memastikan
permohonan dan rencana pembangunan sesuai
dengan seluruh persyaratan. Biasanya, Dinas Tata
Kota memberitahu perusahaan tentang pemeriksaan
dua hari sebelumnya, karena kehadiran perwakilan
perusahaan diperlukan pada saat pemeriksaan.
Prosedur 3. Memperoleh izin prinsip dari
Dinas Tata Kota
Waktu: 30 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Setelah dilakukan pemeriksaan, berkas
permohonan dan laporan pemeriksaan diteruskan ke
beberapa instansi terkait di Kantor Walikota untuk
kemudian disetujui. Setelah seluruh prosedur internal
selesai, perusahaan di beritahu untuk mengambil izin
prinsip di Dinas Tata Kota. Izin prinsip menerangkan
beberapa hal :
a. Pengukuran tanah;
b. Cetak Peta (Skala 1:10,000);
c. Keterangan Zonasi;
d. Plotting;
e. Batas Tanah;
Prosedur 4. Melakukan legalisir salinan
sertifikat kepemilikan lahan di Kantor
Notaris
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 25.000,Ulasan: Perusahaan harus mengesahkan salinan
sertifikat kepemilikan lahan dengan notaris. Notaris
menyediakan surat pernyataan untuk perusahaan
bersamaan dengan sertifikat tanah yang telah
disahkan. Ini adalah praktik umum di Kota Mataram
dan dilakukan dengan tujuan menghindari penipuan.
Prosedur 5. Memperoleh persetujuan Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari
Kantor Lingkungan Hidup (KLH)
Waktu: 14 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk memperoleh persetujuan dari
Kantor Lingkungan Hidup (KLH), perusahaan harus
menyerahkan dokumen-dokumen berikut:
a. Formulir permohonan yang terisi lengkap;
b. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), disiapkan
oleh arsitek perusahaan.
Prosedur 6. Mengajukan permohonan dan
memperoleh Izin Membangun Bangunan
(IMB) dari Dinas Tata Kota
Waktu: 21 hari
Biaya: Rp. 13.873.667,- (Nilai pembangunan x
koefisien tingkat jasa, dimana koefisien tingkat jasa
dihitung berdasarkan koefisien jalan (0.8), koefisien
kegunaan bangunan (1.25), koefisien kelas bangunan
(0.75), koefisien luas bangunan (0.11), dan koefisien
jumlah lantai (2 lantai = 0.185))
Ulasan: Untuk memperoleh Izin Membangun
Bangunan dari Dinas Tata Kota, perusahaan harus
menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
a. Formulir pendaftaran yang terisi lengkap;
b. Salinan sertifikat kepemilikan lahan yang sudah di
legalisir;
c. Izin Prinsip (diperoleh dari prosedur 3);
d. Gambar lengkap bangunan gudang, disiapkan oleh
arsitek perusahaan;
e. Salinan izin perusahaan untuk beroperasi sebagai
perancang bangunan;
f. Salinan KTP Pemohon dan Akta pendirian
perusahaan;
g. Salinan bukti pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)
Setelah seluruh dokumen diserahkan, Dinas Tata
Kota memeriksa dokumen tersebut dan mengunjungi
lokasi dimana gudang akan dibangun. Pada saat
pemeriksaan ini dilakukan, kehadiran perwakilan
perusahaan tidak diperlukan. Setelah pemeriksaan,
perusahaan akan dipanggil oleh Dinas Tata Kota,
jika ada temuan penting yang harus di klarifikasi.
Sebaliknya, jika tidak ada temuan, maka Dinas Tata
Kota akan membuat perhitungan retribusi IMB
dan mempersiapkan dokumen izin. Pada saat izin
mendirikan bangunan (IMB) telah selesai dibuat,
perusahaan menerima pemberitahuan untuk
membayar retribusi di Dinas Tata Kota. Setelah di
lakukan pembayaran, izin akan diterbitkan.
Dasar peraturan untuk prosedur ini adalah :
a. Peraturan daerah no. 11/2000, mengenai retribusi
IMB, diterapkan sejak tahun 2000
b. Peraturan daerah no. 4/1995, mengenai
lingkungan dan persyaratan bangunan di Kota
Mataram, diterapkan sejak 1995.
Prosedur 7. Melakukan pendaftaran
gudang pada Kantor Pajak Pratama (KPP)
Waktu: 8 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang
tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang
terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak
yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana
gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari
sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang
perlu dilampirkan adalah:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
terakhir;
b. Salinan sertifikat tanah;
c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah
atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar
atas nama perusahaan.
Prosedur 8. Melakukan pendaftaran
bangunan gudang pada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan (Disperindag)
Waktu: 7 hari
Biaya: Rp. 125.000,Ulasan: Untuk mendaftarkan gudang di Dinas
perindustrian dan perdagangan setempat, perusahaan
harus menyerahkan dokumen-dokumen sebagai
berikut :
a. Salinan dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
b. Salinan dari Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
c. Salinan dari KTP pemilik perusahaan atau
pemegang saham;
d. Salinan dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. Salinan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
f. Peta Gudang.
Gudang yang terletak di pelabuhan pribadi, kawasan
berikat, dan gudang yang melekat pada pabrik
dikecualikan dari prosedur ini. Sesuai asumsi, gudang
yang dibangun oleh perusahaan harus menempuh
prosedur ini.
Prosedur 9*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan air dari PDAM
dan saluran pembuangan limbah
Waktu: 3 hari
Biaya: Rp. 1.300.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
Prosedur 10*. Mengajukan permohonan
dan memperoleh sambungan telepon
dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
(Telkom)
Waktu: 3 hari
Biaya: Rp. 350.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Medan, Sumatera Utara
Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh salinan sertifikat
kepemilikan lahan yang dilegalisir dari BPN
Waktu: 1 hari
Biaya: Rp. 25.000,Ulasan: Untuk menjalani prosedur-prosedur
administrasi terkait pembangunan gudang,
perusahaan harus melegalisir salinan sertifikat
kepemilikan lahan di Badan Pertahanan Nasional
(BPN).
87
88
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
Prosedur 2. Memperoleh persetujuan Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari
Badan Lingkungan Hidup (BLH)
Waktu: 14 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Arsitek perusahaan menyiapkan Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan
menyerahkannya kepada Badan Lingkungan Hidup
(BLH) setempat bersama formulir pendaftaran. Badan
Lingkungan Hidup kemudian mengunjungi lokasi
pembangunan sebelum memberikan persetujuan.
Kehadiran perwakilan perusahaan tidak diperlukan
selama kunjungan. Jika tidak ada jawaban ataupun
informasi yang disampaikan oleh BLH dalam 14
hari setelah permohonan persetujuan diserahkan,
perusahaan bisa secara otomatis mengasumsikan
persetujuan telah diberikan.
Dasar prosedur ini adalah :
a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 11/2006
terkait jenis aktivitas yang harus memiliki analisis
dampak lingkungan (AMDAL)
b. Undang-undang no. 32/2009 tentang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
c. Peraturan Walikota Medan no. 29/2010, tanggal
24 Mei 2010, ayat 6, tentang kegiatan dan
bangunan yang membutuhkan izin lingkungan.
Prosedur 3. Memperoleh izin mendirikan
bangunan (IMB) Dinas Tata Ruang dan
Tata Bangunan Kota Medan
Waktu: 40 hari
Biaya: Rp. 16.582.650,- [Indeks Parameter (0.0245)
x tarif dasar Rp. 450.000,- x luas lantai pertama
(650.3 m2) +Indeks Parameter (0.0245) x tarif dasar
Rp. 450.000,- x luas lantai kedua (650.3 m2)]
Ulasan: Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan
(IMB), perusahaan harus menyerahkan dokumendokumen berikut :
a. Formulir pendaftaran yang terisi lengkap;
b. Salinan KTP dari direktur;
c. Salinan akta pendirian perusahaan;
d. Salinan dari bukti pembayaran PBB dan Surat
pemberitahuan pembayaran pajak tahunan
(SPPT);
e. Salinan dari sertifikat kepemilikan lahan yang telah
dilegalisir BPN;
f. Gambar dan soft drawings, disiapkan oleh arsitek
perusahaan;
g. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang
disetujui Badan Lingkungan Hidup (BLH).
Prosedur ini berdasarkan :
1. Peraturan daerah no. 9 tahun 2002 yang mengatur
Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Keputusan Walikota Medan no. 34/2002,
mengenai operasional Peraturan daerah no.
9/2002;
3. Keputusan Walikota Medan no. 62/2002,
mengenai petunjuk teknis peraturan daerah no.
9/ 2002;
4. Keputusan Walikota No. 3/2005, tentang daftar
biaya untuk prosedur yang terkait perizinan.
Prosedur 4. Mendaftarkan gudang
(Tanda Daftar Gudang, TDG) pada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(Disperindag)
Waktu: 5 hari
Biaya: Rp. 750.000,Ulasan: Untuk mendaftarkan bangunan gudang,
perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen
berikut :
1. Salinan Izin Membangun Bangunan (IMB);
2. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Salinan KTP direktur perusahaan;
5. Peta lokasi;
6. Pas foto terbaru pemohon 3x4 (2 lembar).
Setelah menerima dokumen-dokumen yang
dibutuhkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
memeriksa seluruh dokumen dan mendaftarkan di
pusat data Disperindag. Biaya untuk prosedur ini
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No.
10/2002, pasal 22.
Prosedur 5. Melakukan pendaftaran
gudang pada Kantor Pajak Pratama (KPP)
Waktu: 10 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang
tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang
terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak
yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana
gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari
sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang
perlu dilampirkan adalah:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
terakhir;
b. Salinan sertifikat tanah;
c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah
atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar
atas nama perusahaan.
Prosedur 6*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan air dari PDAM
dan saluran pembuangan limbah
Waktu: 10 hari
Biaya: Rp. 1.000.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
Prosedur 7*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan telepon dari PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)
Waktu: 3 hari
Biaya: Rp. 526.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Mengajukan permohonan untuk
memperoleh izin prinsip dari Bappeda
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Izin prinsip memverifikasi bangunan dan
penggunaannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Kota. Untuk mendapatkan ijin prinsip, perusahaan
harus menyerahkan dokumen dibawah ini kepada
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
di Bappeda:
a. Surat permohonan yang terisi lengkap;
b. Dokumen pendirian perusahaan – Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan
(TDP), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. Rencana pemanfaatan lahan (Format ditentukan
oleh BPN, disiapkan oleh arsitek perusahaan);
d. Peta lokasi gudang, disiapkan oleh arsitek
perusahaan.
Setelah seluruh dokumen yang diperlukan diserahkan,
BKPRD kemudian memeriksa dokumen, memeriksa
lokasi yang akan dibangun gudang, menilai apakah
rencana pembangunan mematuhi Rencana Tata
Ruang.
Prosedur 2. Menerima pemeriksaan dari
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(BKPRD)/ Bappeda
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(BKPRD) dari Bappeda memeriksa lokasi yang akan
dibangun gudang. Perwakilan perusahaan wajib hadir
selama pemeriksaan.
Prosedur 3. Memperoleh izin prinsip dari
Bappeda
Waktu: 6 hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Setelah permohonan diperiksa dan disetujui
di dalam rapat koordinasi, Bappeda menerbitkan izin
prinsip. Tergantung luas bangunan, izin prinsip resmi
disahkan dan ditandatangani oleh pejabat publik yang
berbeda seperti berikut :
a. Luas bangunan < 5000 m2 ditandatangani oleh
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda);
b. Luas bangunan antara 5000m2 s.d.
10.000m2 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
c. Luas bangunan diatas 10.000m2 ditandatangani
oleh Walikota.
Berdasarkan Peraturan Walikota no. 45/2010, yang
diterapkan sejak Januari 2010. Biaya untuk prosedur
ini sebesar Rp. 50.000,-. Biaya ini meliputi biaya
formulir pendaftaran (Leges) sebanyak 2 eksemplar
(Rp. 25.000,- per eksemplar)
Prosedur 4. Memperoleh izin lokasi dari
Administrasi Pemerintahan Umum (APU)
Setda
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 5.000.139,Ulasan: Untuk memperoleh izin lokasi ini, perusahaan
harus menyerahkan dokumen-dokumen dibawah ini
kepada Sekretariat daerah :
a. Surat permohonan yang terisi lengkap;
b. Akta pendirian perusaaan;
c. Rencana penggunaan lahan yang disiapkan oleh
arsitek perusahaan (berdasarkan format yang
ditentukan oleh BPN);
d. Peta Lokasi, disiapkan oleh arsitek perusahaan.
DAFTAR PROSEDUR
Perusahaan pembangun juga memerlukan tambahan
dokumen ketika mereka tidak memiliki tanah sendiri
(Surat keterangan akuisisi lahan) atau jika mereka
bergerak didalam usaha perkebunan (Surat keterangan
bahwa lokasi tidak melebihi batasan luasan
perkebunan di dalam propinsi). Tapi dalam studi kasus
ini, persyaratan tersebut tidak diperlukan.
Setelah permohonan diserahkan, sekretariat daerah
mengumpulkan rekomendasi yang diperlukan dari
berbagai dinas terkait (Jasa Marga, Cipta karya,
Dinas PU, dan lainnya yang terkait) dan kemudian
memproses permohonan. Tidak ada inspeksi yang
muncul pada prosedur ini.
Prosedur ini diatur oleh :
a. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No.
2/1999;
b. Peraturan Pemerintah No. 13/2010 tentang tarif
Pelayanan non pajak di BPN.
Prosedur 5. Memperoleh persetujuan
Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan dari Badan
Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palangka
Raya
Waktu: 15 hari
Biaya: Rp. 450.000,-
Prosedur 6. Memperoleh Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dari KPPT Palangka Raya
Waktu: 21 hari
Biaya: Rp. 3.150.000,- (Rp. 25.000,- x koefisien
lebar bangunan x koefisien tinggi bangunan (Jumlah
lantai) x koefisien fungsi bangunan x koefisien kualitas
bangunan x koefisien lay out bangunan)
Ulasan: Untuk memperoleh Izin Membangun
bangunan (IMB), perusahaan harus menyerahkan
dokumen-dokumen berikut ini ke Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palangka Raya:
a. Ijin Prinsip;
b. Ijin Lokasi;
c. Gambar lantai I dan lantai II;
d. Salinan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) 3 tahun terakhir;
e. Floor plan;
f. Salinan KTP pemohon.
Berdasarkan Keputusan Walikota no. 12/2007,
tentang sistem dan prosedur perizinan dan non
perizinan, waktu penyelesaian prosedur ini di
KPPT Palangka Raya adalah 8 hari, namun dalam
kenyataannya prosesnya memakan waktu lebih lama.
Prosedur 7. Memperoleh izin HO dari KPPT
Palangka Raya
Waktu: 13 hari
Biaya: Rp. 650.000,Ulasan: Untuk memperoleh izin HO, perusahaan
harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke
KPPT Palangka Raya:
a. Surat permohonan yang terisi lengkap;
b. Peta lokasi dengan informasi tentang luas
bangunan;
c. UKL/UPL;
d. Salinan Sertifikat kepemilikan tanah;
e. Salinan bukti pembayaran PBB;
f. Salinan KTP Pemohon;
g. Pas foto pemohon terbaru.
Waktu: 3 hari
Biaya: Rp. 100.000,Ulasan: Untuk mendapatkan Tanda Daftar Gudang
(TDG), perusahaan harus menyerahkan dokumendokumen berikut ke Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Disperindag):
a. Formulir permohonan yang terisi lengkap;
b. Salinan izin mendirikan bangunan (IMB)
a. Formulir permohonan yang terisi lengkap;
b. Salinan KTP dan akta pendirian perusahaan;
c. Salinan sertifikat kepemilikan lahan.
Advis Planning menyediakan arahan dari Dinas
Tata Kota untuk merencanakan konstruksi
(menginformasikan persyaratan pembangunan di
lokasi). Dokumen advis planning adalah persyaratan
penting untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
Sejak Peraturan Walikota no. 30/2010, mengenai
pengalihan kewenangan atas perizinan dan non
perizinan, diterapkan, prosedur ini dilakukan di KPPT
Palembang.
Prosedur 9. Melakukan pendaftaran pada
Kantor Pajak Pratama (KPP)
Prosedur 2. Memperoleh izin mendirikan
bangunan (IMB) dari KPPT Palembang
Waktu: 8 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang
tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang
terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak
yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana
gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari
sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang
perlu dilampirkan adalah:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
terakhir;
b. Salinan sertifikat tanah;
c. Salinan kartu identitas pemegang alas hak tanah
atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar
atas nama perusahaan.
Waktu: 10 hari
Biaya: Rp. 11.000.000,- (RIMB= LB x Iz x I kj x Ik
x THDB per square meter - LB: Luas bangunan, Iz:
Indeks zonasi, Ikj: Indeks klasifikasi jalan, Ik: Indeks
ketinggian bangunan, and THDB: Tarif Harga Dasar
Bangunan)
Ulasan: Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan,
perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen
berikut ke KPPT Palembang :
a. Formulir permohonan IMB yang terisi lengkap;
b. Salinan Surat Keterangan Rencana Kota (Advis
planning) (3 rangkap);
c. Salinan Sertifikat Kepemilikan Tanah;
d. Gambar arsitektural bangunan (7 rangkap);
e. Gambar lokasi;
f. Desain struktur dan perhitungan;
g. Salinan bukti pembayaran PBB;
h. Salinan KTP.
Setelah permohonan diserahkan dan diterima oleh
KPPT, perusahaan menerima Izin Pendirian Bangunan
(IPB) sebagai IMB sementara. Setelah memperoleh
ijin sementara tersebut, perusahaan boleh memulai
pembangunan jika diperlukan. Bagaimanapun,
IMB sementara tidak menjamin bahwa IMB akan
diterbitkan. Setelah permohonan diserahkan kepada
KPPT Palembang, KPPT akan meneruskan dokumen
tersebut kepada Dinas Tata Kota. Jika tidak ada
masalah terkait dengan permohonan, Dinas Tata
Kota menghitung retribusi dan memberitahukan
KPPT. KPPT Palembang kemudian memberitahukan
perusahaan mengenai retribusi yang harus dibayarkan
untuk memperoleh izin. Waktu resmi untuk untuk
penerbitan IMB adalah 21 hari. Namun biasanya
proses penyelesaian prosedur ini lebih cepat.
Prosedur 8. Memperoleh Tanda Daftar
Gudang (TDG) dari Dinas Perindustrian
dan Perdagangan (Disperindag)
Prosedur 10*. Mengajukan permohonan
dan memperoleh sambungan air dari
PDAM dan saluran pembuangan limbah
Waktu: 6 hari
Biaya: Rp. 350.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
Prosedur 11*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan telepon dari PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)
Waktu: 3 hari
Biaya: Rp. 320.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya
Prosedur 3. Mengajukan permohonan
untuk memperoleh laporan resmi
penyelesaian pembangunan dan
kesesuaian dengan izin mendirikan
bangunan (IMB)
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Palembang, Sumatra Selatan
Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh surat keterangan
dan peta rencana kota (Advis Planing) dari
KPPT Palembang
Waktu: 10 hari
Biaya: Rp. 55.000,- (Rp. 50.000,- untuk biaya
pengukuran dan Rp. 5.000,- untuk biaya pendaftaran)
Ulasan: Untuk memperoleh Advis Planning,
perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen
berikut :
Prosedur 4. Menjalani pemeriksaan untuk
memverifikasi kesesuaian dengan izin
mendirikan bangunan (IMB) dari Dinas
Tata Kota
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
89
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
Prosedur 7. Mendaftarkan bangunan
gudang pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Disperindag)
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk memperoleh Advis Planning,
perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen
berikut :
a. Formulir permohonan yang terisi lengkap;
b. Salinan KTP Pemohon;
c. Salinan Sertifikat Kepemilikan Tanah;
d. Site plan, peta lokasi, situasi bangunan, dan
rencana aktivitas pembangunan, yang bisa
disiapkan oleh arsitek perusahaan;
e. Gambar bangunan yang disiapkan oleh arsitek
perusahaan;
f. Peta lokasi yang disiapkan oleh arsitek perusahaan.
Advis Planning menyediakan arahan perencanaan
proyek dan informasi mengenai persyaratan standar
di lokasi pembangunan. Di Pekanbaru, proses untuk
memperoleh Advis Planning diatur oleh Peraturan
Daerah No. 14/2000, diberlakukan sejak 18 Desember
2000.
Prosedur 2. Menjalani pemeriksaan dari
Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB)
Waktu: 8 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk mendaftarkan gudang, perusahaan
harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut
kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(Disperindag) :
a. Salinan KTP Pemohon;
b. Formulir permohonan yang terisi lengkap.
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Prosedur 8*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan air dari PDAM
dan saluran pembuangan limbah
Prosedur 4. Memperoleh izin mendirikan
bangunan (IMB) dari Dinas Tata Ruang dan
Bangunan (DTRB)
Waktu: 8 hari
Biaya: Rp. 2.000.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
Waktu: 30 hari
Biaya: Rp.15.802.290,- (Biaya retribusi Rp. 12.150,- x
Luas area bangunan)
Ulasan: Untuk mengajukan permohonan
mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB),
perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen
berikut ke Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Pekanbaru
:
a. Salinan dari sertifikat kepemilikan lahan;
b. Salinan KTP Pemohon;
c. Salinan bukti pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan terakhir;
d. Surat Advis Planing;
e. Gambar kerja yang ditandatangani oleh arsitek
berlisensi;
Setelah permohonan diserahkan, BPT Pekanbaru
kemudian meneruskannya kepada Dinas Tata Ruang
dan Bangunan (DTRB). DTRB memeriksa semua
dokumen yang diserahkan oleh perusahaan dan
memutuskan apakah izin mendirikan bangunan (IMB)
diberikan atau tidak.
Izin mendirikan bangunan (IMB) dapat ditolak dengan
beberapa alasan berbeda:
a. Desain bangunan tidak sesuai dengan persyaratan
teknis yang tercantum dalam Advis Planning;
b. Desain bangunan mengganggu fasilitas yang ada;
Prosedur 9*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan telepon dari PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 500.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya
Prosedur 3.Memperoleh Advis Planning
dari Dinas tata Ruang dan Bangunan
(DTRB)
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Non
Permanen
Prosedur 1. Mengajukan permohonan untuk
memperoleh Advis Planning dari Dinas
Tata Ruang dan Bangunan
Semi
Permanen
Waktu: 16 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang
tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang
terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak
yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana
gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari
sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang
perlu dilampirkan adalah:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
terakhir;
b. Salinan sertifikat tanah;
c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah
atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar
atas nama perusahaan.
Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498
Data hingga bulan: Juli 2011
c. Desain bangunan membuat lingkungan sekitar
terganggu, seperti lalu lintas, saluran air, lampu
atau bangunan di dekatnya.
Ketika permohonan izin mendirikan bangunan (IMB)
sedang di proses, perusahaan bisa mendapatkan Izin
Pendahuluan (IP), untuk memulai pembangunan
secepatnya. Izin Pendahuluan, bagaimanapun, tidak
menjamin izin mendirikan bangunan (IMB) disetujui.
Jika pembangunan yang direncanakan memenuhi
semua persyaratan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan
(DTRB) menghitung retribusi izin mendirikan
bangunan (IMB), berdasarkan Peraturan Daerah No.
1/2010.
Daftar Tarif :
Permanen
Prosedur 6. Melakukan pendaftaran pada
Kantor Pajak Pratama (KPP)
Pekanbaru, Riau
Lux
Waktu: 10 hari
Biaya: Tidak ada biaya
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Jumlah
Lantai
Prosedur 5. Mengajukan permohonan
untuk memperoleh laporan resmi
penyelesaian pembangunan dan
kesesuaian dengan izin mendirikan
bangunan (IMB)
Luas
90
(Rp./m2)
(Rp./m2)
(Rp./m2)
(Rp./m2)
<100m2
1
14.550
11.550
4.050
>100m2
1
15.000
12.000
4.500
3.900
2
15.150
12.150
5.250
4.050
3
15.450
12.450
6.300
4.200
4
17.250
13.950
9.300
5
18.450
15.450
11.550
>5
10.800
7.800
3.750
Prosedur 5. Mengajukan permohonan dan
menjalani pemeriksaan akhir dari Dinas
Tata Ruang dan Bangunan (DTRB)
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pemeriksa dari Dinas Tata Ruang dan
Bangunan (DTRB) memeriksa bangunan dan
kesesuaiannya dengan Advis Planning dan izin
mendirikan bangunan (IMB). Setelah pemeriksaan
tersebut dilakukan, Kepala Unit Pengawasan DTRB
menyiapkan laporan kesesuaian.
Prosedur 6. Memperoleh laporan
resmi penyelesaian pembangunan dan
kesesuaian dengan IMB dari Dinas Tata
Ruang dan Bangunan
Waktu: 30 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan:
Prosedur 7. Melakukan pendaftaran pada
Kantor Pajak Pratama (KPP)
Waktu: 8 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang
tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang
terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak
yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana
gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari
sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang
perlu dilampirkan adalah:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
terakhir;
b. Salinan sertifikat tanah;
DAFTAR PROSEDUR
c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah
atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar
atas nama perusahaan.
Prosedur 8. Register the warehouse with
the Pekanbaru one-stop shop (Badan
Pelayanan Terpadu, BPT)
Waktu: 5 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: untuk mendaftarkan gudang, perusahaan
harus menyerahkan dokumen sebagai berikut :
a. Formulir permohonan yang terisi lengkap;
b. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
c. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
d. Salinan KTP direktur perusahaan;
e. Pas foto direktur terbaru.
Keputusan Walikota No. 233/2009,
diimplementasikan sejak 31 Desember 2009, telah
mengalihkan prosedur ini dari Dinas perindustrian dan
perdagangan (Disperindag) kepada BPT Pekanbaru.
Terkait dengan penerapan UU No. 28/2009, prosedur
ini tidak dikenakan biaya.
Prosedur 9*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan air dari PDAM
dan saluran pembuangan limbah
Waktu: 8 hari
Biaya: Rp. 1.000.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
Prosedur 10*. Mengajukan permohonan
dan memperoleh sambungan telepon
dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
(Telkom)
Waktu: 4 hari
Biaya: Rp. 500.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pontianak, Kalimantan Barat
Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Mengajukan permohonan untuk
mendapatkan Surat Keterangan Rencana
Kota (SKRK) dari Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BP2T) Pontianak
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk memperoleh Surat Keterangan
Rencana Kota (SKRK – Advis Planning), perusahaan
harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke
BP2T Pontianak:
a. Formulir permohonan yang terisi lengkap;
b. Salinan bukti pembayaran PBB;
c. Salinan KTP pemohon;
d. Peta lokasi dan gambar, disiapkan oleh arsitek
perusahaan;
e. Salinan sertifikat kepemilikan tanah.
Prosedur 2. Menjalani pemeriksaan dari
Dinas Tata Ruang
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Setelah permohonan diteruskan kepada Dinas
Tata Ruang dan instansi terkait oleh BP2T Pontianak,
diadakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Tata
Ruang. Perwakilan perusahaan harus hadir selama
pemeriksaan untuk menunjukkan batas-batas lokasi
yang akan dibangun gudang kepeda pemeriksa. Ketika
pemeriksaan telah dilakukan, pemeriksa membuat
laporan dan meneruskannya kepada BP2T Pontianak.
Prosedur 3. Memperoleh untuk
mendapatkan Surat Keterangan Rencana
Kota (SKRK) dari Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BP2T) Pontianak
Waktu: 16 hari
Biaya: Rp. 15.000,-
Prosedur 4. Mengajukan permohonan
untuk mendapatkan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan memperoleh salinan
resmi IMB dari Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BP2T) Pontianak.
Waktu: 14 hari
Biaya: Rp. 6.911.885,- (biaya administrasi + biaya
pemeriksaan lapangan + biaya pengawasan + biaya
sempadan + biaya plat)
Ulasan: Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan
(IMB), perusahaan harus menyerahkan dokumendokumen berikut :
a. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK);
b. Gambaran rencana lengkap (yang memenuhi
persyaratan teknis) 4 rangkap;
c. Formulir permohonan IMB yang terisi lengkap
Setelah seluruh dokumen diserahkan, BP2T Pontianak
memeriksa dokumen tersebut dan menyiapkan
izin mendirikan bangunan (IMB). Surat asli dari
izin tidak diberikan kepada perusahaan. Sebagai
gantinya, perusahaan menerima “salinan resmi”
dari IMB. Dengan salinan ini, perusahaan sudah
dibolehkan memulai pembangunan gudang. Tidak
ada pemeriksaan yang dilakukan sebelum sebelum
“salinan resmi” IMB diterbitkan karena semua
verifikasi lapangan yang diperlukan telah dilakukan
pada saat pengurusan Surat Keterangan Rencana Kota
(SKRK).
Persyaratan untuk prosedur ini berdasarkan Peraturan
Daerah No. 6/1999, diterapkan sejak 1999.
Prosedur 5. Mengajukan permohonan
untuk menjalani pemeriksaan akhir dari
Badan Pelayana n Perizinan Terpadu
(BP2T) Pontianak
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Perusahaan memberitahukan secara tertulis
kepada BP2T Pontianak bahwa pembangunan telah
selesai dan mengajukan permohonan untuk menjalani
pemeriksaan akhir.
Prosedur 6. Menjalani pemeriksaan akhir
dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BP2T)
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Perwakilan dari BP2T melakukan pemeriksaan
bersama dengan Dinas Tata Ruang untuk memeriksa
apakah gudang yang telah dibangun sesuai dengan
keterangan yang ada dalam permohonan untuk
mendapatkan izin mendirikan bangunan. Di akhir
pemeriksaan, perwakilan perusahaan menandatangani
berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim
pemeriksa yang datang.
Prosedur 7. Memperoleh surat asli izin
mendirikan bangunan (IMB) dari Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)
Pontianak
Waktu: 2 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Setelah inspeksi akhir dilakukan, BP2T
melakukan tinjauan terhadap laporan pemeriksaan
akhir dan mengeluarkan surat asli izin mendirikan
bangunan (IMB).
Prosedur 8. Melakukan pendaftaran pada
Kantor Pajak Pratama (KPP)
Waktu: 14 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang
tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang
terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak
yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana
gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari
sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang
perlu dilampirkan adalah:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
terakhir;
b. Salinan sertifikat tanah;
c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah
atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar
atas nama perusahaan.
Prosedur 9. Mendaftarkan bangunan
gudang pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
(Disperindagkop)
Waktu: 7 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk mendaftarkan gudang pada
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
(Disperindagkop), perusahaan harus menyerahkan
dokumen-dokumen berikut :
a. Formulir permohonan yang terisi lengkap;
b. Salinan KTP;
c. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda
Daftar Perusahaan (TDP)
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
Prosedur 10*. Mengajukan permohonan
dan memperoleh sambungan air dari
PDAM dan saluran pembuangan limbah
Waktu: 7 hari
Biaya: Rp. 1.500.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
Prosedur 11*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan telepon dari PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)
Waktu: 7 hari
91
92
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
Biaya: Rp. 250.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Semarang, Jawa Tengah
Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Mengajukan permohonan
untuk mendapatkan izin lokasi dari Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)
Semarang
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk memperoleh izin lokasi dari BPPT
Semarang, perusahaan harus menyerahkan dokumendokumen berikut :
a. Formulir aplikasi;
b. Proposal proyek;
c. Salinan sertifikat kepemilikan lahan;
d. Salinan KTP dan Akta Pendirian Perusahaan;
e. Salinan NPWP.
Prosedur 2. Menjalani pemeriksaan dari
BPPT Semarang
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Setelah menerima permohonan untuk izin
lokasi, tim teknis dikirimkan oleh BPPT Semarang
untuk melakukan verifikasi atas bidang tanah dan
memeriksa apakah lingkungan mempunyai keberatan
atas proyek pembangunan yang akan dilakukan oleh
perusahaan. Perwakilan perusahaan harus hadir
selama pemeriksaan karena harus menandatangani
Berita Acara Verifikasi Lapangan.
Prosedur 3. Memperoleh izin lokasi dari
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BPPT) Semarang
Waktu: 12 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Prosedur 4. Memperoleh surat keterangan
tanah tidak dalam sengketa dari Lurah
Waktu: 8 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa
diperlukan untuk mengajukan surat keterangan dan
Izin Mendirikan Bangunan.
Prosedur 5. Memperoleh surat keterangan
dan peta rencana kota dari BPPT Semarang
Waktu: 15 hari
Biaya: Rp. 1.579.300,- (Luas bangunan x tarif dasar
(Rp. 1.700,-)
Ulasan: Untuk memperoleh Keterangan Rencana
Kota (KRK) dan Peta RTRW, perusahaan harus
menyerahkan :
a. Formulir pendaftaran;
b. Salinan KTP dan akta pendirian perusahaan;
c. Surat pemberitahuan pembayaran pajak terakhir;
d. Salinan sertifikat kepemilikan tanah;
e. Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa dari
Lurah.
Sejak akhir 2009, Keterangan Rencana Kota, KRK
and Peta Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Peta
RTRW, diterbitkan oleh BPPT Semarang. Perubahan
ini berdasarkan Keputusan Walikota No. 875.1/57,
tahun 2009, mengenai pengalihan kewenangan untuk
persetujuan perizinan dan non perizinan kepada
Kepala BPPT Semarang. Berdasarkan Keputusan
Walikota No. 13/2011, waktu resmi untuk penerbitan
Keterangan Rencana Kota, KRK and Peta Rencana
Tata Ruang dan Wilayah, Peta RTRW adalah 15
hari. Biasanya batas waktu resmi ini dipenuhi oleh
BPPT Semarang. Biaya untuk mendapatkan KRK dan
Peta RTRW ini diatur dalam Peraturan Daerah No.
14/1998.
Prosedur 6. Memperoleh izin mendirikan
bangunan (IMB) dari Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu (BPPT) Semarang
Waktu: 15 hari
Biaya: Rp. 7.230.035,- [0.6% x biaya unit x luas
bangunan x Indeks lokasi (jalan) x Indeks bangunan]
Ulasan: Untuk memperoleh Izin Mendirikan
bangunan, perusahaan harus menyerahkan dokumendokumen berikut :
a. Formulir permohonan yang terisi lengkap;
b. Keterangan rencana Kota (KRK);
c. Salinan sertifikat kepemilikan lahan;
d. Surat keterangan Tanah tidak dalam sengketa dari
Lurah;
e. Salinan KTP Pemohon;
f. Fotokopi bukti pembayaran PBB;
g. Gambar bangunan;
h. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), NPWP.
Tidak ada pemeriksaan yang dilakukan selama
prosedur ini dijalani, karena seluruh verifikasi yang
diperlukan telah dilakukan oleh BPPT Semarang
ketika memproses izin lokasi. Jika seluruh dokumen
yang diserahkan lengkap dan benar, perusahaan
akan diberitahu untuk melakukan pembayaran dan
mengambil izin mendirikan bangunan (IMB), kedua
hal ini dilakukan di BPPT Semarang.
Berdasarkan Keputusan Walikota No. 13/2011,
waktu resmi untuk penyelesaian prosedur ini di BPPT
Semarang adalah 15 hari. Biasanya, BPPT Semarang
memenuhi waktu resmi ini.
Prosedur 7. Melakukan pendaftaran pada
Kantor Pajak Pratama (KPP)
Waktu: 11 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang
tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang
terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak
yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana
gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari
sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang
perlu dilampirkan adalah:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
terakhir;
b. Salinan sertifikat tanah;
c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah
atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar
atas nama perusahaan.
Prosedur8. Mendaftarkan bangunan
gudang pada BPPT Semarang
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk mendaftarkan gudang, perusahaan
harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke
BPPT :
a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
c. Peta lokasi;
d. Pas foto terbaru dari direktur perusahaan.
Berdasarkan Keputusan Walikot No. 13/2011,
waktu resmi untuk penyelesaian prosedur ini di
BPPT Semarang adalah 5 hari. Pendaftaran gudang,
bagaimanapun, biasanya memakan waktu lebih cepat.
Prosedur 9*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan air dari PDAM
dan saluran pembuangan limbah
Waktu: 8 hari
Biaya: Rp. 1,500,000
Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
Prosedur 10*. Mengajukan permohonan
dan memperoleh sambungan telepon
dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
(Telkom)
Waktu: 3 hari
Biaya: Rp. 63.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Surabaya, Jawa Timur
Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh Salinan Sertifikat
Kepemilikan Tanah yang telah di legalisir
di kantor notaris
Waktu: 3 hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Untuk bisa melakukan prosedur-prosedur
yang diperlukan untuk pembangunan gudang,
perusahaan harus melakukan legalisir salinan sertifikat
kepemilikan tanah di notaris. Biaya untuk prosedur ini
merupakan hasil negosiasi antara notaris dan pemilik.
Prosedur 2. Mengajukan permohonan
untuk mendapatkan Surat Keterangan
Rencana Kota (SKRK) di Unit Pelayanan
Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk memperoleh Surat Keterangan
Rencana Kota (SKRK), perusahaan harus
menyerahkan dokumen-dokumen berikut:
a. Formulir permohonan (tersedia di UPTSA
Surabaya);
b. Salinan KTP pemohon;
DAFTAR PROSEDUR
c. Salinan bukti pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan;
d. Salinan sertifikat kepemilikan tanah yang
dilegalisir.
Setelah menyerahkan dokumen-dokumen tersebut,
perusahaan diwawancarai mengenai detil proyek.
Setelah itu, UPTSA Surabaya memeriksa kesesuaian
lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
menghitung biaya retribusi. Perusahaan melakukan
pembayaran di UPTSA Surabaya dan berkas kemudian
di teruskan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
Perwakilan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
kemudian memeriksa lokasi yang akan dibangun
gudang, melakukan pengukuran, menyiapkan gambar,
dan posisi lokasi bangunan didalam Rencana Tata
Ruang Teknis. Mereka juga menyiapkan gambar lokasi
(dilengkapi batas-batas, koefisien dasar, koefisien
luas, dan persyaratan teknis). Ketika semuanya sudah
lengkap, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan
evaluasi, pendaftaran dan menyetujui permohonan.
Setelah permohonan disetujui, Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang menyerahkan berkas kepada UPTSA
Surabaya dan memberitahukan perusahaan bahwa
Surat Keterangan sudah bisa diambil.
Peraturan menetapkan waktu resmi 10 hari untuk
penerbitan Surat Keterangan Rencana kota, namun
biasanya penerbitan SKRK memakan waktu lebih
lama.
Prosedur ini diatur oleh peraturan-peraturan berikut :
a. Peraturan Daerah No. 7/2003 mengenai
retribusi Surat Keterangan Rencana Kota,
diimplementasikan sejak 2004;
b. Peraturan Walikota No. 31/2004 mengenai
implementasi Peraturan daerah no. 7/2003,
diimplementasikan sejak 2004;
c. Peraturan Walikota no. 36/2005 mengenai Peta
Rencana Tata Kota, diimplementasikan sejak
2005.
Prosedur 3. Menjalani pemeriksaan dari
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Tim teknis dari Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang melakukan pemeriksaan lokasi yang akan
dibangun gudang dan melakukan pengukuran disertai
oleh kehadiran perwakilan perusahaan
Prosedur 4. Memperoleh Surat Keterangan
Rencana Kota (SKRK) dari Unit Pelayanan
Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya
Waktu: 28 hari
Biaya: Rp. 2.822.000,- [(0.01 x Luas lahan x Nilai
taksasi x Indeks Lokasi) + Biaya administratif
Rp. 35.000,-]
Ulasan: Biaya berdasarkan Peraturan Walikota No.
31/2004 and Peraturan Daerah No. 7/2003.
Prosedur 5. Memperoleh persetujuan
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
upaya pemantauan lingkungan (UKL) dari
Badan Lingkungan Hidup (BLH)
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk memperoleh persetujuan atas
dokumen lingkungan, perusahaan harus menyerahkan
dokumen-dokumen berikut kepada Badan Lingkungan
Hidup (BLH) setempat :
a. Dokumen lingkungan (disiapkan oleh perusahaan);
b. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan Peta
Tata Ruang Kota;
c. Formulir permohonan izin mendirikan bangunan
(IMB).
Berdasarkan Peraturan Daerah no. 7/2009 mengenai
Izin Mendirikan Bangunan, diterapkan sejak Januari
2011, prosedur ini wajib dilakukan.
Prosedur 6. Memperoleh Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dari Unit Pelayanan
Terpadu Satu Atap (UPTSA)
Waktu: 30 hari
Biaya: Rp. 14.225.800,Ulasan: Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), perusahaan harus menyerahkan dokumendokumen berikut :
1. Persyaratan administrasi :
a. Formulir permohonan dan Surat Keterangan
kesesuaian persyaratan pembangunan;
b. Salinan KTP direktur;
c. Salinan bukti pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan;
d. Salinan Sertifikat Kepemilikan Tanah;
e. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK);
f. Pernyataan kesanggupan pembangunan,
disiapkan oleh perusahaan;
g. Gambar lokasi dan rencana bangunan, disiapkan
oleh arsitek perusahaan.
2. Persyaratan teknis yang disiapkan oleh perusahaan :
a. Gambar Desain (3 rangkap) :
- Sketsa (skala 1:1000/1:5000)
- Lay out (skala 1:100)
- Pondasi, atap dan sanitasi (skala 1:100)
b. Dua set gambar struktur (Baja/Gambar struktur
pracetak)
Peraturan yang relevan :
a. Peraturan Daerah no. 17/1999, diterapkan sejak
tahun 1999;
b. Peraturan Daerah no. 7/2009, diterapkan sejak
Januari 2011.
Prosedur 7. Memperoleh laporan resmi
selesainya pelaksanaan pembangunan dan
kesesuaiannya dengan izin mendirikan
bangunan dari Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang
Waktu: 28 hari
Biaya: Rp. 62.500,-
Prosedur 8. Melakukan pendaftaran pada
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
Waktu: 2 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang
tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang
terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak
yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana
gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari
sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang
perlu dilampirkan adalah:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
terakhir;
b. Salinan sertifikat tanah;
c. Salinan kartu identitas pemegang alas hak tanah
atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar
atas nama perusahaan.
Prosedur 9. Mendaftarkan bangunan
gudang ke Unit Pelayanan Terpadu Satu
Atap (UPTSA) Surabaya
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk mendaftarkan gudang di UPTSA
Surabaya, perusahaan harus menyerahkan dokumendokumen berikut :
a. Salinan KTP Pemohon;
b. Salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
c. Salinan Sertifikat Kepemilikan Lahan;
d. Salinan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
e. Pas foto terbaru direktur/penanggung jawab
perusahaan berukuran 4x6, 2 buah
Dasar hukum dari prosedur ini adalah Peraturan
Daerah no. 1/2010, mengenai retribusi pendaftaran
gudang dan Peraturan Walikota no. 35/2010,
mengenai prosedur pendaftaran gudang. Kedua
peraturan tersebut diimplementasikan sejak 2010.
Prosedur 10*. Mengajukan permohonan
dan memperoleh sambungan air dari
PDAM dan saluran pembuangan limbah
Waktu: 21 hari
Biaya: Rp. 1.500.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
Prosedur 11*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan telepon dari PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)
Waktu: 2 hari
Biaya: Rp. 450.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Surakarta, Jawa Tengah
Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Mengajukan permohonan untuk
memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang
(IPR) dan salinan Cetak Peta Tata Ruang
dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
(KPPT) Surakarta
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk memperoleh Izin Penggunaan Ruang
(IPR) dan Cetak Peta Tata Ruang, perusahaan harus
menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke KPPT
Surakarta :
a. Formulir permohonan yang terisi lengkap;
b. Salinan KTP pemohon;
c. Salinan sertifikat kepemilikan tanah;
d. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
93
94
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
Setelah seluruh dokumen diserahkan, KPPT
Surakarta menugaskan tim petugas untuk melakukan
pemeriksaan. Setelah pemeriksaan dilakukan, Dinas
Tata Kota menyiapkan dokumen yang diperlukan dan
menghitung biaya yang harus dibayar. Perusahaan
menerima pemberitahuan untuk membayar biaya dan
mengambil izin serta cetak peta tata ruang.
Prosedur izin penggunaan ruang (IPR) dan
cetak peta tata kota, diberlakukan melalui
Peraturan Daerah No. 8/2009, diterapkan
sejak 2010.
Peraturan lain terkait prosedur ini adalah sebagai
berikut :
a. Peraturan Daerah no. 8/1988 mengenai
bangunan (spesifikasi standar dan persyaratan
pembangunan);
b. Peraturan Daerah no. 9/1999 mengenai retribusi
atas cetak peta RTRW; dan
c. Peraturan Daerah no. 8/1993 mengenai Rencana
Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Surakarta
1993-2013.
Prosedur 2. Menjalani pemeriksaan dari
KPPT Surakarta
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pemeriksaan dilakukan oleh tim teknis dari
KPPT Surakarta. Perwakilan perusahaan harus hadir
untuk menunjukkan batas-batas lokasi gudang
akan dibangun dan menandatangani berita acara
pemeriksaan.
Prosedur 3. Memperoleh Izin Penggunaan
Ruang (IPR) dan Cetak Peta Tata Ruang
dari KPPT Surakarta
Waktu: 16 hari
Biaya: Rp. 1.741.875,- (Biaya untuk mendapatkan cetak
peta tata kota, izin penggunaan ruang (IPR) gratis)
Ulasan: Setelah pemeriksaan dilakukan, KPPT
Surakarta menerbitkan izin penggunaan ruang dan
cetak peta tata ruang.
Prosedur 4. Memperoleh persetujuan Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL) dari Badan Lingkungan
Hidup
Waktu: 2 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Arsitek perusahaan menyiapkan Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan
(SPPL) dan menyerahkannya kepada BLH untuk
mendapatkan persetujuan. Dokumen lingkungan
ini berisi dua hal, formulir pendaftaran dan surat
pernyataan, yang bisa disiapkan sendiri oleh
perusahaan.
Prosedur 5. Melakukan verifikasi
kepemilikan tanah dengan Lurah
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Lurah harus melakukan verifikasi bahwa tanah
dimiliki oleh perusahaan. Setelah verifikasi selesai
dilakukan, Lurah menandatangani permohonan untuk
izin mendirikan bangunan (IMB).
Prosedur 6. Melakukan verifikasi
kepemilikan tanah dengan Camat
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Camat harus melakukan verifikasi bahwa
tanah dimiliki oleh perusahaan. Setelah verifikasi
selesai dilakukan, Camat menandatangani
permohonan untuk izin mendirikan bangunan (IMB).
Prosedur 7. Memperoleh izin mendirikan
bangunan (IMB) dari Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu (KPPT) Surakarta
Waktu: 21 hari
Biaya: Rp. 7.000.000,- [Lantai pertama : Rp. 490.518
x Rp. 2.1 x koefisien nilai pembangunan untuk lantai
pertama) + (Lantai kedua : Rp. 490.518 x Rp. 2.1 x
koefisien nilai pembangunan untuk lantai kedua)]
Ulasan: Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan
(IMB), perusahaan harus menyerahkan dokumendokumen berikut ke Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu (KPPT) Surakarta :
a. Formulir pendaftaran, yang diisi lengkap oleh
pemohon dan ditandatangani oleh Lurah dan
Camat;
b. Salinan KTP;
c. Salinan sertifikat kepemilikan tanah;
d. Salinan bukti pembayaran PBB;
e. Izin Penggunaan Ruang (IPR);
f. Cetak Peta Tata Ruang;
g. Rencana arsitektur, disiapkan oleh arsitek
perusahaan.
Setelah menyerahkan seluruh dokumen, Perusahaan
menerima bukti penyerahan. KPPT kemudian
meneruskan dokumen kepada Dinas Tata Kota untuk
di tinjau. Setelah itu, jika tidak ada permasalahan
yang ditemukan atas permohonan yang diajukan,
Dinas Tata Kota membentuk tim untuk melakukan
pemeriksaan lokasi. Kehadiran perusahaan
diperlukan hanya jika dibertahukan oleh Dinas Tata
Kota. Berdasarkan asumsi studi kasus, kehadiran
perusahaan kemungkinan besar tidak diperlukan.
Setelah inspeksi dilakukan, pemeriksa menyiapkan
rekomendasi untuk Dinas Tata Kota. Dinas Tata Kota
menyiapkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
menghitung retribusi IMB. Ketika semua telah siap,
Dinas Tata Kota memberitahukan perusahaan melalui
surat atau telepon dan mengundang perusahaan
untuk melakukan pembayaran dan mengambil izin.
Pengambilan dan pembayaran retribusi dilakukan
bersamaan di KPPT Surakarta.
Prosedur ini diatur dalam Peraturan Walikota no.
974/049/I/2000, yang diimplementasikan sejak
2000, tentang biaya retribusi untuk Izin Mendirikan
Bangunan.
Prosedur 8. Melakukan pendaftaran pada
Kantor Pajak Pratama (KPP)
Waktu: 11 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang
tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang
terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak
yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana
gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari
sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang
perlu dilampirkan adalah:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
terakhir;
b. Salinan sertifikat tanah;
c. Salinan kartu identitas pemegang alas hak tanah
atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar
atas nama perusahaan.
Prosedur 9. Melakukan pendaftaran
gudang pada Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu (KPPT) Surakarta
Waktu: 6 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk mendaftarkan bangunan gudang,
perusahaan harus menyerahkan:
a. Salinan dari perwakilan perusahaan;
b. Salinan dari Izin Gangguan (HO) perusahaan;
c. Salinan dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
d. Salinan dari Akta Pendirian Perusahaan;
Prosedur10*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan air dari PDAM
dan saluran pembuangan limbah
Waktu: 16 hari
Biaya: Rp. 2.000.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
Prosedur 11*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan telepon dari PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)
Waktu: 8 hari
Biaya: Rp. 500.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya
MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Yogyakarta, DI Yogyakarta
Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Memperoleh Advis Planning
dari Dinas Perizinan
Waktu: 1 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Dinas Perizinan telah memiliki semua data
mengenai Rencana Tata Kota (batas, Sempadan,
tinggi bangunan, jumlah lantai). Karena hal tersebut,
prosedur ini bisa dilakukan dengan sangat cepat.
Prosedur2. Memperoleh persetujuan
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
upaya pemantauan lingkungan (UKL) dari
Badan Lingkungan Hidup (BLH) melalui
Dinas Perizinan
Waktu: 12 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Perusahaan menyiapkan Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan
(UKL) dengan mengisi contoh isian yang disediakan
oleh Dinas Perizinan. Dokumen tersebut kemudian
diserahkan kepada Dinas Perizinan yang akan
meneruskannya kepada Badan Lingkungan Hidup
(BLH). Setelah melakukan tinjauan dan pemeriksaan
oleh tim teknis, dokumen dinyatakan sesuai oleh
Kepala BLH dan dikirim kembali ke Dinas Perizinan
dimana perusahaan bisa mengambil dokumen
tersebut.
DAFTAR PROSEDUR
Prosedur 3. Memperoleh Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dari Dinas Perizinan
Yogyakarta
Waktu: 25 hari
Biaya: Rp. 20.484.450,- (retribusi izin mendirikan
bangunan x luas bangunan x koefisien kelas bangunan
x koefisien penggunaan bangunan x koefisien jumlah
lantai)
Ulasan: Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan
(IMB), perusahaan harus menyerahkan dokumendokumen berikut ke Dinas Perizinan :
a. Formulir permohonan yang terisi lengkap;
b. Salinan sertifikat kepemilikan tanah;
c. Gambar teknis kerja, ditandatangani oleh arsitek
dan insinyur berlisensi;
d. Perhitungan struktur (termasuk lantai, plat, blok,
kolom, tangga, dasar dan atap) dan perhitungan
perlengkapan terpasang;
e. Advis planning;
f. UKL/UPL yang telah disetujui oleh Badan
Lingkungan Hidup (BLH) setempat.
Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
Prosedur 7*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan telepon dari PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)
Waktu: 8 hari
Biaya: Rp. 480.000,Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang
telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan
utilitas.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya
DAFTAR PROSEDUR
Pendaftaran Properti
Prosedur 4. Melakukan pendaftaran pada
Kantor Pajak Pratama (KPP)
Waktu: 3 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang
tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang
terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak
yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana
gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari
sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang
perlu dilampirkan adalah:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
terakhir;
b. Salinan sertifikat tanah;
c. Salinan kartu identitas pemegang alas hak tanah
atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar
atas nama perusahaan.
Prosedur 5. Mendaftarkan bangunan
gudang pada Dinas Perizinan
Waktu: 5 hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Untuk mendaftarkan gudang, perusahaan
harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut ini :
a. Formulir permohonan yang telah terisi lengkap;
b. Salinan KTP Pemohon;
c. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin gangguan
(HO) (sesuai asumsi, telah dimiliki oleh
perusahaan);
d. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. Peta Lokasi;
f. Salinan keterangan status gudang (jika tidak
dimiliki sendiri atau sewa).
Persyaratan untuk prosedur ini diatur dalam Peraturan
Walikota Yogyakarta no. 37/2011. Peraturan
ini menetapkan batas waktu resmi 5 hari untuk
penyelesaian prosedur ini. Biasanya, batas waktu ini di
penuhi oleh Dinas Perizinan Yogyakarta.
Prosedur 6*. Mengajukan permohonan dan
memperoleh sambungan air dari PDAM
dan saluran pembuangan limbah
Waktu: 8 hari
Biaya: Rp. 2.000.000,-
Balikpapan, Kalimantan Timur
Nilai Properti: Rp. 1.342.223,913,- = USD 129,000
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan
keabsahan sertifikat tanah di kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Pemeriksaan sertifikat tanah dilaksanakan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku
tanah yang terkait tersedia di kantor Badan
Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya
membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang buku
tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau sedang
dipergunakan oleh divisi lain dari Badan Pertanahan
Nasional, sehingga proses pemeriksaan membutuhkan
waktu yang lebih lama dan umumnya membutuhkan
beberapa hari untuk memperoleh informasi tersebut
dari Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk
melakukan pemeriksaan atas sertifikat tanah adalah
sebagai berikut:
a. Sertifikat Kepemilikan Tanah;
b. Salinan identifikasi pemohon atau kuasanya;
c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) untuk pencatatan
pengalihan hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat
Akta Tanah.
Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan
pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat
yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk
memastikan tujuan penggunaan bidang tanah
yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk
dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri
atau jalur hijau. Dalam hal ini, tidak ada pernyataan
tertulis yang diberikan, namun sertifikat tersebut akan
memuat catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan
Buku Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN,
tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat
kantor BPN.
Prosedur 2. Penjual membayar Pajak
Penghasilan di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 67.111,196,- (5% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan (PPh)
untuk hasil yang diterima dari transaksi jual beli
tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. Pembayaran
pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan melalui bank
yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara atau bank
umum milik negara (Bank BUMN); pembayaran pajak
ke pemerintah daerah dilakukan melalui Bank Daerah
dan/atau bank umum swasta (sesuai Pasal 4.2 dari
Undang-undang No. 7/1983, sebagaimana dirubah
oleh Undang-undang No. 10/1994 dan Undangundang No. 17/2000 tentang Pajak Penghasilan dan
Bagian 2.1
dan 5.1 dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.
SE-04/P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus1996).
Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari (harga properti
setelah dikurangi nilai perolehan
obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta)
Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB)
sebesar 5% x [(nilai pengalihan atau nilai jual atau
Nilai Perolehan Obyek Pajak
(NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena
Pajak atau NPOPTKP)]. BerdasarkanUndang-Undang
pajak daerah (UU No. 28/2009), BPHTB saat ini
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam
pasal 87 ayat 4 UU tersebut menetapkan bahwa nilai
minimum NPOPTKP adalah Rp. 60.000.000,-.
Di Balikpapan, berdasarkan Peraturan Daerah
No. 18/2010, NPOPTKP ditetapkan sebesar
Rp. 60.000.000,-.
Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual
Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau
Kepala Kecamatan setempat
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah
dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah
dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud
dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan,
pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan
tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta
jual beli.
Dokumentasi tersebut akan mencakup:
a. Sertifikat tanah asli;
b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap
tahun, Kantor Pelayanan PBB setempat akan
menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang
kepada pemilik tanah.
Secara praktek
kebiasaan, pembeli biasanya meminta bukti asli
pembayaran PBB untuk tiga tahun terakhir dan
bukti pembayaran tagihan listrik dan air selama
tiga bulan terakhir – meskipun dalam prakteknya
Kantor BPN akan melakukan pemeriksaan
pembayaran PBB selama 10 tahun terakhir.
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat
akta jual beli tersebut hanya perlu melihat bukti
pembayaran PBB terakhir sementara Kantor BPN
(BPN) mensyaratkan salinan bukti pembayaran
95
96
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
PBB terakhir untuk keperluan proses balik nama
kepemilikan tanah tersebut ke dalam nama pemilik
baru;
Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan
(PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2);
Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam
Prosedur 3);
Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual
dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4);
Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari
penjual dan pembeli;
Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk
mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk
memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan
dalam Anggaran Dasar mereka;
Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata
Kota dari Dinas Tata Kota;
Izin Mendirikan Bangunan.
Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor BPN setempat atas nama pembeli
Waktu: 30 Hari
Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari
Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2
dokumen))
Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan
pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan
permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan
kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil
Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli.
Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan
dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon
Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan
mengenai perkembangan proses pendaftaran
tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama
pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli,
membubuhkan stempel dan menandatanganinya.
Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
atas nama pembeli
Waktu: 1 Hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah,
perubahan kepemilikan wajib
didaftarkan di kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Wajib pajak akan menyampaikan
laporan mengenai peralihan atas hak atas tanah
tersebut.
* Prosedur ini dapat diurus secara simultan
dengan prosedur lain.
PENDAFTARAN PROPERTI
Banda Aceh, Provinsi Aceh
Nilai Properti: Rp. 1.342.223.913,- = USD 129,000
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan
keabsahan sertifikat tanah di kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 50.000,-
Ulasan: Pemeriksaan sertifikat tanah dilaksanakan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku
tanah yang terkait tersedia di kantor Badan
Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya
membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang buku
tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau sedang
dipergunakan oleh divisi lain dari Badan Pertanahan
Nasional, sehingga proses pemeriksaan membutuhkan
waktu yang lebih lama dan umumnya membutuhkan
beberapa hari untuk memperoleh
informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk
melakukan pemeriksaan atas sertifikat tanah adalah
sebagai berikut:
a. Sertifikat Kepemilikan Tanah;
b. Salinan identifikasi pemohon atau kuasanya;
c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan
hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat
Akta Tanah.
Pemeriksaan hak atas tanah
tersebut juga melibatkan pemeriksaan di kantor
Dinas Tata Kota setempat yang berlokasi di kantor
pemerintah daerah untuk memastikan tujuan
penggunaan bidang tanah yang dimaksudkan,
apakah dimaksudkan untuk dipergunakan
sebagai hunian, kegiatan industri atau jalur hijau.
Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang
diberikan, namun sertifikat tersebut akan memuat
catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku
Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN,
tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat
kantor BPN.
Prosedur 2. Penjual membayar Pajak
Penghasilan di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti )
Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan
(PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual
beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan.
Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan
melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara
atau bank umum milik negara (Bank BUMN);
pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan
melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta
(sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983,
sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No.
10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang
Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/
P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus 1996).
Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari (harga properti
setelah dikurangi nilai perolehan
obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta)
Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai
pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek
Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak atau NPOPTKP)]. BerdasarkanUndangUndang pajak daerah (UU No. 28/2009), BPHTB saat
ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam
pasal 87 ayat 4 UU tersebut menetapkan bahwa nilai
minimum NPOPTKP adalah Rp. 60.000.000,-.
Di Banda Aceh, berdasarkan Peraturan Daerah
No. 7/2010, NPOPTKP ditetapkan sebesar
Rp. 60.000.000,-.
Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual
Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau
Kepala Kecamatan setempat.
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti )
Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah
dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah
dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud
dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan,
pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan
tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta
jual beli.
Dokumentasi tersebut akan mencakup:
a. Sertifikat tanah asli;
b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun,
Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan
surat pemberitahuan pajak terhutang kepada
pemilik tanah.
Secara praktek kebiasaan,
pembeli biasanya meminta bukti asli pembayaran
PBB untuk tiga tahun terakhir dan bukti
pembayaran tagihan listrik dan air selama tiga
bulan terakhir meskipun dalam prakteknya Kantor
BPN akan melakukan pemeriksaan pembayaran
PBB selama 10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat
Akta Tanah yang membuat akta jual beli tersebut
hanya perlu melihat bukti pembayaran PBB
terakhir sementara Kantor BPN mensyaratkan
salinan bukti pembayaran PBB terakhir untuk
keperluan proses balik nama kepemilikan tanah
tersebut ke dalam nama pemilik baru;
c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan
(PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2);
d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam
Prosedur 3);
e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual
dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4);
g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari
penjual dan pembeli;
h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk
mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk
memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan
dalam Anggaran Dasar mereka;
i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata
Kota dari Dinas Tata Kota;
j. Izin Mendirikan Bangunan.
Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor BPN setempat atas nama pembeli
Waktu: 30 Hari
Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,-+ (0,1% dari
Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2
dokumen))
Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan
pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan
permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan
kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil
Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli.
Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan
dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon
Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan
mengenai perkembangan proses pendaftaran
DAFTAR PROSEDUR
tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama
pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli,
membubuhkan stempel dan menandatanganinya.
Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
di bank
i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata
Kota dari Dinas Tata Kota;
j. Izin Mendirikan Bangunan.
Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
atas nama pembeli
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari (harga properti
setelah dikurangi nilai perolehan
obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta)
Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai
pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek
Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan UndangUndang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal
87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah
sebesar Rp.60.000.000,-.
Di Bandung, berdasarkan Peraturan Daerah
No. 2/2011, NPOPTKP ditetapkan sebesar
Rp. 60,000,000,- .
Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor BPN setempat atas nama pembeli
Waktu: 1 Hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah,
perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan
menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak
atas tanah tersebut.
* Prosedur ini dapat diurus secara simultan dengan
prosedur lain.
PENDAFTARAN PROPERTI
Bandung, Jawa Barat
Nilai Properti: Rp. 1.342.223.913,- = USD 129,000
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan
keabsahan sertifikat tanah di kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Pemeriksaan sertifikat tanah dilaksanakan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku
tanah yang terkait tersedia di kantor Badan
Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya
membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang buku
tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau sedang
dipergunakan oleh divisi lain dari Badan Pertanahan
Nasional, sehingga proses pemeriksaan membutuhkan
waktu yang lebih lama dan umumnya membutuhkan
beberapa hari untuk memperoleh informasi tersebut
dari Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Badan
Pertanahan Nasional No. 1/2010 menetapkan bahwa
bahwa persyaratan untuk melakukan pemeriksaan
atas sertifikat tanah adalah sebagai berikut:
a. Sertifikat Kepemilikan Tanah;
b. Salinan identifikasi pemohon atau kuasanya;
c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan hak
berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang
diberikan, namun sertifikat tersebut akan memuat
catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku
Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN,
tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat
kantor BPN.
Prosedur 2. Penjual membayar Pajak
Penghasilan di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan (PPh)
untuk hasil yang diterima dari transaksi jual beli
tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. Pembayaran
pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan melalui bank
yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara atau bank
umum milik negara (Bank BUMN); pembayaran pajak
ke pemerintah daerah dilakukan melalui Bank Daerah
dan/atau bank umum swasta (sesuai Pasal 4.2 dari
Undang-undang No. 7/1983, sebagaimana dirubah
oleh Undang-undang No. 10/1994 dan Undangundang No. 17/2000 tentang Pajak Penghasilan
dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/P.J.33/1996 tertanggal 26
Agustus1996).
Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual
Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau
Kepala Kecamatan setempat
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah
dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah
dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud
dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan,
pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan
tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta
jual beli.
Dokumentasi tersebut akan mencakup:
a. Sertifikat tanah asli;
b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap
tahun, Kantor Pelayanan PBB setempat akan
menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang
kepada pemilik tanah.
Secara praktek
kebiasaan, pembeli biasanya meminta bukti asli
pembayaran PBB untuk tiga tahun terakhir dan
bukti pembayaran tagihan listrik dan air selama
tiga bulan terakhir – meskipun dalam prakteknya
Kantor BPN akan melakukan pemeriksaan
pembayaran PBB selama 10 tahun terakhir. Pejabat
Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli
tersebut hanya perlu melihat bukti pembayaran
PBB terakhir sementara Kantor BPN mensyaratkan
salinan bukti pembayaran PBB terakhir untuk
keperluan proses balik nama kepemilikan tanah
tersebut ke dalam nama pemilik baru;
c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)
(diperoleh dalam Prosedur 2);
d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam
Prosedur 3);
e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual
dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4);
g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari
penjual dan pembeli;
h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk
mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk
memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan
dalam Anggaran Dasar mereka;
Waktu: 14 Hari
Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari
Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2
dokumen))
Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan
pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan
permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan
kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil
Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli.
Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan
dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon
Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan
mengenai perkembangan proses pendaftaran
tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama
pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli,
membubuhkan stempel dan menandatanganinya.
Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
atas nama pembeli
Waktu: 1 Hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah,
perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan
menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak
atas tanah tersebut.
* Prosedur ini dapat diurus secara simultan
dengan prosedur lain.
PENDAFTARAN PROPERTI
Batam, Kepulauan Riau
Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan
keabsahan sertifikat tanah di kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat
Waktu: 7 Hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Pemeriksaan sertifikat tanah dilaksanakan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku
tanah yang terkait tersedia di kantor Badan
Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya
membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang buku
tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau sedang
dipergunakan oleh divisi lain dari Badan Pertanahan
Nasional, sehingga proses pemeriksaan membutuhkan
waktu yang lebih lama dan umumnya membutuhkan
beberapa hari untuk memperoleh informasi tersebut
dari Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010
menetapkan bahwa persyaratan untuk melakukan
pemeriksaan atas sertifikat tanah adalah sebagai
berikut:
a. Sertifikat Kepemilikan Tanah;
b. Salinan identifikasi pemohon atau kuasanya;
c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan hak
berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.
97
98
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang
diberikan, namun sertifikat tersebut akan memuat
catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku
Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN,
tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat
kantor BPN.
Prosedur 2. Memperoleh Izin Peralihan
dari Badan Pengusahaan Batam (BP) Kota
Batam
Waktu: 30 Hari
Biaya: Rp. 33.555.598,- (2,5% dari Nilai Properti)
Ulasan: Pihak pembeli atau yang mewakili (PPAT)
harus mendapatkan izin peralihan hak dari BP Kota
Batam. Proses pengecekan lokasi dilakukan oleh
pejabat terkait yang ditujukan untuk melihat lokasi,
penggunaan dan nilai properti (proses ini tidak
memerlukan kehadiran dari pihak terkait). Setelah
proses pengecekan lapangan tersebut selesai,
maka pihak pembeli atau pihak yang mewakili akan
diinformasikan oleh BP dan dapat melanjutkan proses
selanjutnya yakni melakukan pembayaran atas biaya
terkait di kantor BP. Berdasarkan Surat Keputusan
BP No. 09/KPTS/KA/L/2005 tentang tarif/biaya
dalam izin peralihan-Uang Wajib Tahunan Otorita,
UWTO- biaya dalam memperoleh izin peralihan ini
adalah setara dengan 2,5% dari Nilai Properti. Izin
Peralihan ini berlaku selama 25 tahun atau sampai
terjadinya proses peralihan properti yang baru kembali
(tergantung kondisi yang mana dulu yang dilakukan),
dan pihak terkait harus membayar kembali biaya
peralihan yang baru tersebut.
Prosedur 3. Penjual membayar Pajak
Penghasilan di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan
(PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual
beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan.
Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan
melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara
atau bank umum milik negara (Bank BUMN);
pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan
melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta
(sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983,
sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No.
10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang
Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1
dan 5.1 dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.
SE-04/P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus 1996).
Prosedur 4*. Pembeli membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 63.611.196,- (5% dari (harga properti
setelah dikurangi nilai perolehan obyek pajak tidak
kena pajak sebesar Rp. 70.000.000,-)
Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai
pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek
Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan UndangUndang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal
87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah
sebesar Rp.60.000.000,-.
Di Batam, berdasarkan Peraturan Daerah No. 2/2011,
NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 70,000,000,- .
Prosedur 5. Penandatanganan Akta Jual
Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau
Kepala Kecamatan setempat
Waktu: 7 Hari
Biaya: Rp. 13.422.239 (1% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah
dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah
dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud
dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan,
pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan
tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta
jual beli.
Dokumentasi tersebut akan mencakup:
a. Sertifikat tanah asli;
b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap
tahun, Kantor Pelayanan PBB setempat akan
menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang
kepada pemilik tanah.
Secara praktek
kebiasaan, pembeli biasanya meminta bukti asli
pembayaran PBB untuk tiga tahun terakhir dan
bukti pembayaran tagihan listrik dan air selama
tiga bulan terakhir – meskipun dalam prakteknya
Kantor BPN akan melakukan pemeriksaan
pembayaran PBB selama 10 tahun terakhir. Pejabat
Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli
tersebut hanya perlu melihat bukti pembayaran
PBB terakhir sementara Kantor BPN mensyaratkan
salinan bukti pembayaran PBB terakhir untuk
keperluan proses balik nama kepemilikan tanah
tersebut ke dalam nama pemilik baru;
c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan
(PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2);
d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam
Prosedur 3);
e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual
dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4);
g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari
penjual dan pembeli;
h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk
mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk
memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan
dalam Anggaran Dasar mereka;
i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata
Kota dari Dinas Tata Kota;
j. Izin Mendirikan Bangunan
Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor BPN setempat atas nama pembeli
Waktu: 7 Hari
Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0.1% dari
Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2
dokumen))
Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan
pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan
permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan
kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil
Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli.
Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan
dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon
Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan
mengenai perkembangan proses pendaftaran
tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama
pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli,
membubuhkan stempel dan menandatanganinya.
Prosedur 7. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
atas nama pembeli
Waktu: 1 Hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah,
perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan
menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak
atas tanah tersebut.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya
PENDAFTARAN PROPERTI
Denpasar, Bali
Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan
keabsahan sertifikat tanah di kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Pemeriksaan sertifikat tanah dilaksanakan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku
tanah yang terkait tersedia di kantor Badan
Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya
membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang
buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau
sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan
Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan
membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya
membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh
informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk
melakukan pemeriksaan atas sertifikat tanah adalah
sebagai berikut:
a. Sertifikat Kepemilikan Tanah;
b. Salinan identifikasi pemohon atau kuasanya;
c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan
hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah.
Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan
pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat
yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk
memastikan tujuan penggunaan bidang tanah
yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk
dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau
jalur hijau.
Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang
diberikan, namun sertifikat tersebut akan memuat
catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku
Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN,
tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat
kantor BPN.
Prosedur 2. Penjual membayar Pajak
Penghasilan di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti )
Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan
(PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual
beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan.
Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan
melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara
DAFTAR PROSEDUR
atau bank umum milik negara (Bank BUMN);
pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan
melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta
(sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983,
sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No.
10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang
Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1
dan 5.1 dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.
SE-04/P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus 1996).
Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
Kota Denpasar
Waktu: 1 Hari
Biaya: RP 64.111.196,- (5% dari (harga properti setelah
dikurangi nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak
sebesar Rp. 60.000.000,-)
Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai
pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek
Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan UndangUndang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal
87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah
sebesar Rp.60.000.000,-.
Di Denpasar, berdasarkan Peraturan Daerah
No. 7/2010, NPOPTKP ditetapkan sebesar
Rp. 60,000,000,-.
Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual
Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau
Kepala Kecamatan setempat
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti )
Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah
dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah
dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud
dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan,
pembayaran-pembayaran tersebut biasanya
dilakukan oleh notaris tiga hari sebelum dilakukannya
penandatanganan akta jual beli.
Dokumentasi tersebut akan mencakup:
a. Sertifikat tanah asli;
b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap
tahun, Kantor Pelayanan PBB setempat akan
menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang
kepada pemilik tanah.
Secara praktek
kebiasaan, pembeli biasanya meminta bukti asli
pembayaran PBB untuk tiga tahun terakhir dan
bukti pembayaran tagihan listrik dan air selama
tiga bulan terakhir – meskipun dalam prakteknya
Kantor BPN akan melakukan pemeriksaan
pembayaran PBB selama 10 tahun terakhir. Pejabat
Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli
tersebut hanya perlu melihat bukti pembayaran
PBB terakhir sementara Kantor BPN mensyaratkan
salinan bukti pembayaran PBB terakhir untuk
keperluan proses balik nama kepemilikan tanah
tersebut ke dalam nama pemilik baru;
c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan
(PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2);
d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam
Prosedur 3);
e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kementerian Hukumdan Hak Asasi
Manusia;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual
dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4);
g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari
penjual dan pembeli;
h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk
mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk
memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan
dalam Anggaran Dasar mereka;
i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata
Kota dari Dinas Tata Kota;
j. Izin Mendirikan Bangunan.
Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor BPN setempat atas nama pembeli
Waktu: 30 Hari
Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari
Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2
dokumen))
Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan
pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan
permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan
kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil
Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli.
Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan
dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon
Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan
mengenai perkembangan proses pendaftaran
tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama
pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli,
membubuhkan stempel dan menandatanganinya.
Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
atas nama pembeli
Waktu: 1 Hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah,
perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan
menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak
atas tanah tersebut.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
Gorontalo, Gorontalo
Nilai Properti: Rp. 1.342.223.913,- = USD 129,000
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan
keabsahan sertifikat tanah di kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Pemeriksaan sertifikat tanah dilaksanakan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku
tanah yang terkait tersedia di kantor Badan
Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya
membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang
buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau
sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan
Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan
membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya
membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh
informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk
melakukan pemeriksaan atas sertifikat tanah adalah
sebagai berikut:
a. Sertifikat Kepemilikan Tanah;
b. Salinan identifikasi pemohon atau kuasanya;
c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan
hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah.
Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan
pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat
yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk
memastikan tujuan penggunaan bidang tanah
yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk
dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau
jalur hijau.
Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang
diberikan, namun sertifikat tersebut akan memuat
catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku
Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN,
tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat
kantor BPN.
Prosedur 2. Penjual membayar Pajak
Penghasilan di bank
Waktu: 2 Hari
Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan
(PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual
beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan.
Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan
melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara
atau bank umum milik negara (Bank BUMN);
pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan
melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta
(sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983,
sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No.
10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang
Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/
P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus 1996).
Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
di bank
Waktu: 2 Hari
Biaya: Rp. 64.111.196 (5% dari (harga properti setelah
dikurangi nilai perolehan
obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta)
Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai
pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek
Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan UndangUndang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal
87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah
sebesar Rp.60.000.000,-.
Selama proses menunggu diberlakukannya Perda
mengenai BPHTB guna mengimplementasikan UU
pajak daerah terbaru, di Gorontalo saat ini proses
pelaksanaannya masih menggunakan sistem yang
lama (berdasarkan pasal 7 UU 20/2000, yang telah
dirubah dalam UU No. 21/1997) dimana nilai maksimi
untuk NPOPTKP adalah Rp. 60.000.000.
Di Gorontalo, berdasarkan Peraturan Daerah
No. 10/2011, NPOPTKP ditetapkan sebesar
Rp. 60,000,000,-.
Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual
Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau
Kepala Kecamatan setempat
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti)
99
100
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah
dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah
dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud
dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan,
pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan
tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta
jual beli.
Dokumentasi tersebut akan mencakup:
a. Sertifikat tanah asli;
b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun,
Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan
surat pemberitahuan pajak terhutang kepada
pemilik tanah. Secara praktek kebiasaan, pembeli
biasanya meminta bukti asli pembayaran PBB
untuk tiga tahun terakhir dan bukti pembayaran
tagihan listrik dan air selama tiga bulan terakhir
– meskipun dalam prakteknya Kantor BPN akan
melakukan pemeriksaan pembayaran PBB selama
10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat Akta Tanah
yang membuat akta jual beli tersebut hanya
perlu melihat bukti pembayaran PBB terakhir
sementara Kantor BPN mensyaratkan salinan bukti
pembayaran PBB terakhir untuk keperluan proses
balik nama kepemilikan tanah tersebut ke dalam
nama pemilik baru;
c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan
(PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2);
d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam
Prosedur 3);
e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual
dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4);
g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari
penjual dan pembeli;
h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk
mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk
memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan
dalam Anggaran Dasar mereka;
i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata
Kota dari Dinas Tata Kota;
j. Izin Mendirikan Bangunan.
Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor BPN setempat atas nama pembeli
Waktu: 21 Hari
Biaya: Rp. 1.404.224,- ((Rp. 50.000,- + (0,1% dari
Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2
dokumen))
Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan
pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan
permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan
kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil
Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli.
Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan
dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon
Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan
mengenai perkembangan proses pendaftaran
tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama
pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli,
membubuhkan stempel dan menandatanganinya
Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
atas nama pembeli
Waktu: 1 Hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah,
perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan
menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak
atas tanah tersebut.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
PENDAFTARAN PROPERTI
Jakarta, DKI Jakarta
Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan
keabsahan sertifikat tanah di kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Pemeriksaan sertifikat tanah dilaksanakan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku
tanah yang terkait tersedia di kantor Badan
Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya
membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang
buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau
sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan
Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan
membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya
membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh
informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk
melakukan pemeriksaan atas sertifikat tanah adalah
sebagai berikut:
a. Sertifikat Kepemilikan Tanah;
b. Salinan identifikasi pemohon atau kuasanya;
c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan
hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah.
Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan
pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat
yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk
memastikan tujuan penggunaan bidang tanah
yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk
dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau
jalur hijau.
Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang
diberikan, namun sertifikat tersebut akan memuat
catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku
Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN,
tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat
kantor BPN.
Prosedur 2. Penjual membayar Pajak
Penghasilan di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan
(PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual
beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan.
Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan
melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara
atau bank umum milik negara (Bank BUMN);
pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan
melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta
(sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983,
sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No.
10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang
Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/
P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus 1996).
Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 63.111.196,- (5% dari (harga properti
setelah dikurangi nilai perolehan
obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 80 juta)
Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai
pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek
Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan UndangUndang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal
87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah
sebesar Rp.60.000.000,-.
Di Jakarta, berdasarkan Peraturan Daerah
No. 18/2010 NPOPTKP ditetapkan sebesar
Rp. 80.000.000,-.
Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual
Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT)
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah
dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah
dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud
dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan,
pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan
tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta
jual beli.
Dokumentasi tersebut akan mencakup:
a. Sertifikat tanah asli;
b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun,
Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan
surat pemberitahuan pajak terhutang kepada
pemilik tanah. Secara praktek kebiasaan, pembeli
biasanya meminta bukti asli pembayaran PBB
untuk tiga tahun terakhir dan bukti pembayaran
tagihan listrik dan air selama tiga bulan terakhir
– meskipun dalam prakteknya Kantor BPN akan
melakukan pemeriksaan pembayaran PBB selama
10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat Akta Tanah
yang membuat akta jual beli tersebut hanya
perlu melihat bukti pembayaran PBB terakhir
sementara Kantor BPN mensyaratkan salinan bukti
pembayaran PBB terakhir untuk keperluan proses
balik nama kepemilikan tanah tersebut ke dalam
nama pemilik baru;
c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan
(PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2);
d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam
Prosedur 3);
e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kementerian Hukumdan Hak Asasi
Manusia;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual
dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4);
g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari
penjual dan pembeli;
h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk
mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk
memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan
dalam Anggaran Dasar mereka;
i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata
Kota dari Dinas Tata Kota;
DAFTAR PROSEDUR
j. Izin Mendirikan Bangunan.
Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor BPN setempat atas nama pembeli
Waktu: 15 Hari
Biaya: Rp. 1.404.224,- (IDR 50,000,- + (0,1% dari
Nilai Properti) + Rp. 6,000,- Meterai per dokumen (2
dokumen))
Ulasan: Pendaftaran Akta Tanah pada BPN
ditujukan untuk mendaftarkan nama pembeli dan
mencantumkannya di sertifikat tanah. Dalam
kurun waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal proses
penandatanganan Akta, notaries akan mendaftarkan
akta tersebut termasuk dokumen pendukung lainnya
kepada Kantor BPN, tetapi dalam prakteknya proses
ini lebih lama dikarenakan beban pekerjaan. (Dalam
PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal
40 ayat 1).
Secara teori, proses pendaftaran tanah ini seharusnya
selesai dalam jangka waktu 5 hari (Waktu resmi).
Petugas pendaftaran tanah akan mencoret nama
pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli,
membubuhkan stempel dan menandatanganinya.
Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
atas nama pembeli
Waktu: 1 Hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah,
perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan
menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak
atas tanah tersebut.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
PENDAFTARAN PROPERTI
Jambi, Jambi
Nilai Properti: Rp. 1.342.223.913,- = USD 129,000
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan
keabsahan sertifikat tanah di kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Pemeriksaan sertifikat tanah dilaksanakan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku
tanah yang terkait tersedia di kantor Badan
Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya
membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang
buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau
sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan
Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan
membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya
membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh
informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk
melakukan pemeriksaan atas sertifikat tanah adalah
sebagai berikut:
a. Sertifikat Kepemilikan Tanah;
b. Salinan identifikasi pemohon atau kuasanya;
c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan
hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah.
Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan
pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat
yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk
memastikan tujuan penggunaan bidang tanah
yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk
dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau
jalur hijau.
Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang
diberikan, namun sertifikat tersebut akan memuat
catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku
Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN,
tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat
kantor BPN.
Prosedur 2. Penjual membayar Pajak
Penghasilan di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan
(PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual
beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan.
Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan
melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara
atau bank umum milik negara (Bank BUMN);
pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan
melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta
(sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983,
sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No.
10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang
Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/
P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus 1996).
Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari (harga properti
setelah dikurangi nilai perolehan
obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta)
Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai
pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek
Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan UndangUndang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal
87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah
sebesar Rp.60.000.000,-.
Di Jambi, berdasarkan Peraturan Daerah No. 10/2010,
NPOPTKP ditetapkan sebesar
Rp. 60.000.000,-.
Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual
Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau
Kepala Kecamatan setempat
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah
dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah
dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud
dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan,
pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan
tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta
jual beli.
Dokumentasi tersebut akan mencakup:
a. Sertifikat tanah asli;
b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun,
Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan
surat pemberitahuan pajak terhutang kepada
pemilik tanah. Secara praktek kebiasaan, pembeli
biasanya meminta bukti asli pembayaran PBB
untuk tiga tahun terakhir dan bukti pembayaran
tagihan listrik dan air selama tiga bulan terakhir
– meskipun dalam prakteknya Kantor BPN akan
melakukan pemeriksaan pembayaran PBB selama
10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat Akta Tanah
yang membuat akta jual beli tersebut hanya
perlu melihat bukti pembayaran PBB terakhir
sementara Kantor BPN mensyaratkan salinan bukti
pembayaran PBB terakhir untuk keperluan proses
balik nama kepemilikan tanah tersebut ke dalam
nama pemilik baru;
c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan
(PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2);
d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam
Prosedur 3);
e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual
dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4);
g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari
penjual dan pembeli;
h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk
mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk
memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan
dalam Anggaran Dasar mereka;
i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata
Kota dari Dinas Tata Kota;
j. Izin Mendirikan Bangunan.
Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor BPN setempat atas nama pembeli
Waktu: 30 Hari
Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari
Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2
dokumen))
Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan
pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan
permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan
kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil
Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli.
Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan
dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon
Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan
mengenai perkembangan proses pendaftaran
tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama
pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli,
membubuhkan stempel dan menandatanganinya.
Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
atas nama pembeli
Waktu: 1 Hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah,
perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan
menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak
atas tanah tersebut.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
101
102
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
PENDAFTARAN PROPERTI
Makassar, Sulawesi Selatan
Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan
keabsahan sertifikat tanah di kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat
Waktu: 2 Hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Pemeriksaan sertifikat tanah dilaksanakan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku
tanah yang terkait tersedia di kantor Badan
Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya
membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang
buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau
sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan
Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan
membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya
membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh
informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk
melakukan pemeriksaan atas sertifikat tanah adalah
sebagai berikut:
a. Sertifikat Kepemilikan Tanah;
b. Salinan identifikasi pemohon atau kuasanya;
c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan
hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah.
Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan
pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat
yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk
memastikan tujuan penggunaan bidang tanah
yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk
dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau
jalur hijau.
Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang
diberikan, namun sertifikat tersebut akan memuat
catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku
Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN,
tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat
kantor BPN.
Prosedur 2. Penjual membayar Pajak
Penghasilan di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan
(PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual
beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan.
Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan
melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara
atau bank umum milik negara (Bank BUMN);
pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan
melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta
(sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983,
sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No.
10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang
Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1
dan 5.1 dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.
SE-04/P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus 1996).
Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari (harga properti
setelah dikurangi nilai perolehan
obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta)
Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai
pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek
Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan UndangUndang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal
87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah
sebesar Rp.60.000.000,-.
Di Makassar, berdasarkan Peraturan Daerah
No. 3/2010, NPOPTKP ditetapkan sebesar
Rp. 60.000.000,-.
Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual
Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau
Kepala Kecamatan setempat
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah
dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah
dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud
dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan,
pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan
tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta
jual beli.
Dokumentasi tersebut akan mencakup:
a. Sertifikat tanah asli;
b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun,
Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan
surat pemberitahuan pajak terhutang kepada
pemilik tanah. Secara praktek kebiasaan, pembeli
biasanya meminta bukti asli pembayaran PBB
untuk tiga tahun terakhir dan bukti pembayaran
tagihan listrik dan air selama tiga bulan terakhir
– meskipun dalam prakteknya Kantor BPN akan
melakukan pemeriksaan pembayaran PBB selama
10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat Akta Tanah
yang membuat akta jual beli tersebut hanya
perlu melihat bukti pembayaran PBB terakhir
sementara Kantor BPN mensyaratkan salinan bukti
pembayaran PBB terakhir untuk keperluan proses
balik nama kepemilikan tanah tersebut ke dalam
nama pemilik baru;
c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan
(PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2);
d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam
Prosedur 3);
e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual
dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4);
g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari
penjual dan pembeli;
h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk
mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk
memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan
dalam Anggaran Dasar mereka;
i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata
Kota dari Dinas Tata Kota;
j. Izin Mendirikan Bangunan.
Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor BPN setempat atas nama pembeli
Waktu: 30 Hari
Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari
Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2
dokumen))
Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan
pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan
permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan
kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil
Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli.
Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan
dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon
Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan
mengenai perkembangan proses pendaftaran
tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama
pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli,
membubuhkan stempel dan menandatanganinya.
Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
atas nama pembeli
Waktu: 1 Hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah,
perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan
menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak
atas tanah tersebut.
* Prosedur ini dapat diurus secara simultan dengan
prosedur lain.
PENDAFTARAN PROPERTI
Manado, Sulawesi Utara
Nilai Properti: Rp. 1.342.223.913,- = USD 129,000
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan
keabsahan sertifikat tanah di kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Pemeriksaan sertifikat tanah dilaksanakan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku
tanah yang terkait tersedia di kantor Badan
Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya
membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang
buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau
sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan
Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan
membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya
membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh
informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk
melakukan pemeriksaan atas sertifikat tanah adalah
sebagai berikut:
a. Sertifikat Kepemilikan Tanah;
b. Salinan identifikasi pemohon atau kuasanya;
c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan
hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah.
Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan
pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat
yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk
memastikan tujuan penggunaan bidang tanah
yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk
dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau
jalur hijau.
DAFTAR PROSEDUR
Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang
diberikan, namun sertifikat tersebut akan memuat
catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku
Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN,
tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat
kantor BPN.
Prosedur 2. Penjual membayar Pajak
Penghasilan di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan
(PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual
beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan.
Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan
melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara
atau bank umum milik negara (Bank BUMN);
pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan
melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta
(sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983,
sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No.
10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang
Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1
dan 5.1 dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.
SE-04/P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus1996).
Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 65.861.196,- (5% dari (harga properti
setelah dikurangi nilai perolehan
obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 25 juta)
Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai
pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek
Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan UndangUndang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal
87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah
sebesar Rp.60.000.000,-.
Selama proses menunggu diberlakukannya Perda
mengenai BPHTB guna mengimplementasikan UU
pajak daerah terbaru, saat ini proses pelaksanaan
prosedur ini di Manado masih menggunakan sistem
yang lama (berdasarkan pasal 7 UU 20/2000, yang
telah dirubah dalam UU No. 21/1997) dimana nilai
maksimal untuk NPOPTKP adalah Rp. 60.000.000,-.
Di Manado, nilai NPOPTKP sebesar Rp. 25.000.000,-.
Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual
Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau
Kepala Kecamatan setempat
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah
dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah
dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud
dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan,
pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan
tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta
jual beli.
Dokumentasi tersebut akan mencakup:
a. Sertifikat tanah asli;
b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap
tahun, Kantor Pelayanan PBB setempat akan
menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang
kepada pemilik tanah.
Secara praktek
kebiasaan, pembeli biasanya meminta bukti asli
pembayaran PBB untuk tiga tahun terakhir dan
bukti pembayaran tagihan listrik dan air selama
tiga bulan terakhir – meskipun dalam prakteknya
Kantor BPN akan melakukan pemeriksaan
pembayaran PBB selama 10 tahun terakhir. Pejabat
Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli
tersebut hanya perlu melihat bukti pembayaran
PBB terakhir sementara Kantor BPN mensyaratkan
salinan bukti pembayaran PBB terakhir untuk
keperluan proses balik nama kepemilikan tanah
tersebut ke dalam nama pemilik baru;
c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan
(PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2);
d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam
Prosedur 3);
e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual
dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4);
g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari
penjual dan pembeli;
h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk
mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk
memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan
dalam Anggaran Dasar mereka;
i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata
Kota dari Dinas Tata Kota;
j. Izin Mendirikan Bangunan.
Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor BPN setempat atas nama pembeli
Waktu: 5 Hari
Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari
Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2
dokumen))
Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan
pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan
permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan
kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil
Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli.
Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan
dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon
Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan
mengenai perkembangan proses pendaftaran
tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama
pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli,
membubuhkan stempel dan menandatanganinya.
Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
atas nama pembeli
Waktu: 1 Hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah,
perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan
menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak
atas tanah tersebut.
* Prosedur ini dapat diurus secara simultan
dengan prosedur lain.
PENDAFTARAN PROPERTI
Mataram, Nusa Tenggara Barat
Nilai Properti: Rp. 1.342.223.913,- = USD 129,000
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan
keabsahan sertifikat tanah di kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat
Waktu: 4 Hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Pemeriksaan sertifikat tanah dilaksanakan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku
tanah yang terkait tersedia di kantor Badan
Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya
membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang
buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau
sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan
Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan
membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya
membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh
informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk
melakukan pemeriksaan atas sertifikat tanah adalah
sebagai berikut:
a. Sertifikat Kepemilikan Tanah;
b. Salinan identifikasi pemohon atau kuasanya;
c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan
hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah.
Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan
pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat
yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk
memastikan tujuan penggunaan bidang tanah
yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk
dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau
jalur hijau.
Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang
diberikan, namun sertifikat tersebut akan memuat
catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku
Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN,
tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat
kantor BPN.
Prosedur 2. Penjual membayar Pajak
Penghasilan di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan
(PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual
beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan.
Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan
melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara
atau bank umum milik negara (Bank BUMN);
pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan
melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta
(sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983,
sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No.
10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang
Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1
dan 5.1 dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.
SE-04/P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus1996).
Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
di kantor Dinas Pendapatan Daerah
(Dispenda) Kota Mataram
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari harga properti setelah
dikurangi nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak
sebesar Rp. 60 juta)
103
104
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai
pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek
Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan UndangUndang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal
87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah
sebesar Rp.60.000.000,-.
Di Mataram, berdasarkan Peraturan Daerah No.
30/2010, NPOPTKP ditetapkan sebesar
Rp. 60.000.000,-.
Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual
Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau
Kepala Kecamatan setempat
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah
dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah
dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud
dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan,
pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan
tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta
jual beli.
Dokumentasi tersebut akan mencakup:
a. Sertifikat tanah asli;
b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun,
Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan
surat pemberitahuan pajak terhutang kepada
pemilik tanah. Secara praktek kebiasaan, pembeli
biasanya meminta bukti asli pembayaran PBB
untuk tiga tahun terakhir dan bukti pembayaran
tagihan listrik dan air selama tiga bulan terakhir
– meskipun dalam prakteknya Kantor BPN akan
melakukan pemeriksaan pembayaran PBB selama
10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat Akta Tanah
yang membuat akta jual beli tersebut hanya
perlu melihat bukti pembayaran PBB terakhir
sementara Kantor BPN mensyaratkan salinan bukti
pembayaran PBB terakhir untuk keperluan proses
balik nama kepemilikan tanah tersebut ke dalam
nama pemilik baru;
c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan
(PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2);
d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam
Prosedur 3);
e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual
dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4);
g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari
penjual dan pembeli;
h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk
mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk
memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan
dalam Anggaran Dasar mereka;
i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata
Kota dari Dinas Tata Kota;
j. Izin Mendirikan Bangunan.
Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor BPN setempat atas nama pembeli
Waktu: 15 Hari
Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari
Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2
dokumen))
Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan
pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan
permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan
kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil
Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli.
Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan
dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon
Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan
mengenai perkembangan proses pendaftaran
tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama
pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli,
membubuhkan stempel dan menandatanganinya.
Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
atas nama pembeli
Waktu: 1 Hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah,
perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan
menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak
atas tanah tersebut.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya
PENDAFTARAN PROPERTI
Medan, Sumatra Utara
Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan
keabsahan sertifikat tanah di kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Pemeriksaan sertifikat tanah dilaksanakan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku
tanah yang terkait tersedia di kantor Badan
Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya
membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang
buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau
sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan
Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan
membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya
membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh
informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk
melakukan pemeriksaan atas sertifikat tanah adalah
sebagai berikut:
a. Sertifikat Kepemilikan Tanah;
b. Salinan identifikasi pemohon atau kuasanya;
c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan
hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah.
Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan
pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat
yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk
memastikan tujuan penggunaan bidang tanah
yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk
dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau
jalur hijau.
Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang
diberikan, namun sertifikat tersebut akan memuat
catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku
Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN,
tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat
kantor BPN.
Prosedur 2. Penjual membayar Pajak
Penghasilan di bank
Waktu: 2 Hari
Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan
(PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual
beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan.
Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan
melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara
atau bank umum milik negara (Bank BUMN);
pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan
melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta
(sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983,
sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No.
10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang
Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1
dan 5.1 dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.
SE-04/P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus 1996).
Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari (harga properti
setelah dikurangi nilai perolehan
obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta))
Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai
pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek
Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan UndangUndang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal
87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah
sebesar Rp.60.000.000,-.
Selama proses menunggu diberlakukannya Perda
mengenai BPHTB guna mengimplementasikan
UU pajak daerah terbaru, di Medan saat ini proses
pelaksanaannya masih menggunakan sistem lama
(berdasarkan pasal 7 UU 20/2000, yang telah
dirubah dalam UU No. 21/1997) dimana nilai
maksimal untuk NPOPTKP adalah Rp. 60.000.000,-.
Di Medan, nilai NPOPTKP sebesar Rp. 60.000.000,-.
Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual
Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau
Kepala Kecamatan setempat
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah
dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah
dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud
dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan,
pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan
tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta
jual beli.
Dokumentasi tersebut akan mencakup:
a. Sertifikat tanah asli;
DAFTAR PROSEDUR
b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun,
Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan
surat pemberitahuan pajak terhutang kepada
pemilik tanah. Secara praktek kebiasaan, pembeli
biasanya meminta bukti asli pembayaran PBB
untuk tiga tahun terakhir dan bukti pembayaran
tagihan listrik dan air selama tiga bulan terakhir
– meskipun dalam prakteknya Kantor BPN akan
melakukan pemeriksaan pembayaran PBB selama
10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat Akta Tanah
yang membuat akta jual beli tersebut hanya
perlu melihat bukti pembayaran PBB terakhir
sementara Kantor BPN mensyaratkan salinan bukti
pembayaran PBB terakhir untuk keperluan proses
balik nama kepemilikan tanah tersebut ke dalam
nama pemilik baru;
c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan
(PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2);
d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam
Prosedur 3);
e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual
dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4);
g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari
penjual dan pembeli;
h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk
mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk
memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan
dalam Anggaran Dasar mereka;
i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata
Kota dari Dinas Tata Kota;
j. Izin Mendirikan Bangunan.
Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor BPN setempat atas nama pembeli
Waktu: 30 Hari
Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari
Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2
dokumen))
Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan
pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan
permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan
kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil
Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli.
Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan
dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon
Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan
mengenai perkembangan proses pendaftaran
tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama
pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli,
membubuhkan stempel dan menandatanganinya.
Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
atas nama pembeli
Waktu: 1 Hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah,
perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan
menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak
atas tanah tersebut.
* Prosedur ini dapat diurus secara simultan dengan
prosedur lain.
PENDAFTARAN PROPERTI
Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Nilai Properti: Rp. 1.342.223.913,- = USD 129,000
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan
keabsahan sertifikat tanah di kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Pemeriksaan sertifikat tanah dilaksanakan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku
tanah yang terkait tersedia di kantor Badan
Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya
membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang
buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau
sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan
Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan
membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya
membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh
informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk
melakukan pemeriksaan atas sertifikat tanah adalah
sebagai berikut:
a. Sertifikat Kepemilikan Tanah;
b. Salinan identifikasi pemohon atau kuasanya;
c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan
hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah.
Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan
pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat
yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk
memastikan tujuan penggunaan bidang tanah
yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk
dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau
jalur hijau.
Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang
diberikan, namun sertifikat tersebut akan memuat
catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku
Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN,
tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat
kantor BPN.
Prosedur 2. Penjual membayar Pajak
Penghasilan di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti )
Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan
(PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual
beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan.
Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan
melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara
atau bank umum milik negara (Bank BUMN);
pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan
melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta
(sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983,
sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No.
10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang
Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/
P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus1996).
Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 66.111.196,- (5% dari (harga properti
setelah dikurangi nilai perolehan
obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 20 juta)
Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai
pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek
Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan UndangUndang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal
87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah
sebesar Rp.60.000.000,-.
Selama proses menunggu diberlakukannya Perda
mengenai BPHTB guna mengimplementasikan UU
pajak daerah terbaru, di Palangka Raya saat ini proses
pelaksanaan prosedur ini masih menggunakan sistem
lama (berdasarkan pasal 7 UU 20/2000, yang
telah dirubah dalam UU No. 21/1997) dimana nilai
maksimum untuk NPOPTKP adalah Rp. 60.000.000.
Di Palangka Raya, nilai NPOPTKP sebesar
Rp. 20.000.000,-.
Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual
Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau
Kepala Kecamatan setempat
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti )
Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah
dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah
dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud
dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan,
pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan
tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta
jual beli.
Dokumentasi tersebut akan mencakup:
a. Sertifikat tanah asli;
b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap
tahun, Kantor Pelayanan PBB setempat akan
menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang
kepada pemilik tanah.
Secara praktek
kebiasaan, pembeli biasanya meminta bukti asli
pembayaran PBB untuk tiga tahun terakhir dan
bukti pembayaran tagihan listrik dan air selama
tiga bulan terakhir – meskipun dalam prakteknya
Kantor BPN akan melakukan pemeriksaan
pembayaran PBB selama 10 tahun terakhir. Pejabat
Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli
tersebut hanya perlu melihat bukti pembayaran
PBB terakhir sementara Kantor BPN mensyaratkan
salinan bukti pembayaran PBB terakhir untuk
keperluan proses balik nama kepemilikan tanah
tersebut ke dalam nama pemilik baru;
c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan
(PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2);
d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam
Prosedur 3);
e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual
dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4);
g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari
penjual dan pembeli;
h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk
mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk
memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan
dalam Anggaran Dasar mereka;
i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata
Kota dari Dinas Tata Kota;
105
106
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
j. Izin Mendirikan Bangunan.
Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor BPN setempat atas nama pembeli
Waktu: 8 Hari
Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari
Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2
dokumen))
Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan
pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan
permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan
kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil
Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli.
Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan
dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon
Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan
mengenai perkembangan proses pendaftaran
tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama
pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli,
membubuhkan stempel dan menandatanganinya.
Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
atas nama pembeli
Waktu: 1 Hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah,
perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan
menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak
atas tanah tersebut.
* Prosedur ini dapat diurus secara simultan
dengan prosedur lain.
PENDAFTARAN PROPERTI
Palembang, Sumatra Selatan
Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan
keabsahan sertifikat tanah di kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Pemeriksaan sertifikat tanah dilaksanakan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku
tanah yang terkait tersedia di kantor Badan
Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya
membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang
buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau
sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan
Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan
membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya
membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh
informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk
melakukan pemeriksaan atas sertifikat tanah adalah
sebagai berikut:
a. Sertifikat Kepemilikan Tanah;
b. Salinan identifikasi pemohon atau kuasanya;
c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan
hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah.
Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan
pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat
yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk
memastikan tujuan penggunaan bidang tanah
yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk
dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau
jalur hijau.
Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang
diberikan, namun sertifikat tersebut akan memuat
catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku
Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN,
tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat
kantor BPN.
Prosedur 2. Penjual membayar Pajak
Penghasilan di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 67.111.196 (5% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan
(PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual
beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan.
Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan
melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara
atau bank umum milik negara (Bank BUMN);
pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan
melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta
(sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983,
sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No.
10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang
Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/
P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus 1996).
Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari (harga properti
setelah dikurangi nilai perolehan
obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta)
Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai
pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek
Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan UndangUndang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal
87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah
sebesar Rp.60.000.000,-.
Di Palembang, berdasarkan Peraturan Daerah No.
1/2011 NPOPTKP ditetapkan sebesar
Rp. 60.000.000,-.
Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual
Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau
Kepala Kecamatan setempat
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah
dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah
dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud
dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan,
pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan
tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta
jual beli.
Dokumentasi tersebut akan mencakup:
a. Sertifikat tanah asli;
b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun,
Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan
surat pemberitahuan pajak terhutang kepada
pemilik tanah. Secara praktek kebiasaan, pembeli
biasanya meminta bukti asli pembayaran PBB
untuk tiga tahun terakhir dan bukti pembayaran
tagihan listrik dan air selama tiga bulan terakhir
– meskipun dalam prakteknya Kantor BPN akan
melakukan pemeriksaan pembayaran PBB selama
10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat Akta Tanah
yang membuat akta jual beli tersebut hanya
perlu melihat bukti pembayaran PBB terakhir
sementara Kantor BPN mensyaratkan salinan bukti
pembayaran PBB terakhir untuk keperluan proses
balik nama kepemilikan tanah tersebut ke dalam
nama pemilik baru;
c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan
(PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2);
d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam
Prosedur 3);
e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual
dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4);
g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari
penjual dan pembeli;
h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk
mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk
memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan
dalam Anggaran Dasar mereka;
i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata
Kota dari Dinas Tata Kota;
j. Izin Mendirikan Bangunan.
Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor BPN setempat atas nama pembeli
Waktu: 14 Hari
Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari
Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2
dokumen))
Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan
pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan
permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan
kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil
Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli.
Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan
dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon
Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan
mengenai perkembangan proses pendaftaran
tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama
pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli,
membubuhkan stempel dan menandatanganinya.
Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
atas nama pembeli
Waktu: 1 Hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah,
perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan
menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak
atas tanah tersebut.
* Prosedur ini dapat diurus secara simultan
dengan prosedur lain.
DAFTAR PROSEDUR
PENDAFTARAN PROPERTI
Pekanbaru, Riau
Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan
keabsahan sertifikat tanah di kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 55.000,Ulasan: Pemeriksaan sertifikat tanah dilaksanakan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku
tanah yang terkait tersedia di kantor Badan
Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya
membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang buku
tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau sedang
dipergunakan oleh divisi lain dari Badan Pertanahan
Nasional, sehingga proses pemeriksaan membutuhkan
waktu yang lebih lama dan umumnya membutuhkan
beberapa hari untuk memperoleh informasi tersebut
dari Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010
menetapkan bahwa persyaratan untuk melakukan
pemeriksaan atas sertifikat tanah adalah sebagai
berikut:
a. Sertifikat Kepemilikan Tanah;
b. Salinan identifikasi pemohon atau kuasanya;
c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan
hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah.
Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan
pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat
yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk
memastikan tujuan penggunaan bidang tanah
yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk
dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau
jalur hijau.
Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang
diberikan, namun sertifikat tersebut akan memuat
catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku
Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN,
tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat
kantor BPN.
Prosedur 2. Penjual membayar Pajak
Penghasilan di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti )
Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan
(PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual
beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan.
Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan
melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara
atau bank umum milik negara (Bank BUMN);
pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan
melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta
(sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983,
sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No.
10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang
Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/
P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus1996).
Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 64.111.196 (5% dari (harga properti setelah
dikurangi nilai perolehan
obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta)
Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai
pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek
Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan UndangUndang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal
87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah
sebesar Rp.60.000.000,-.
Di Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Daerah No.
4/2010) NPOPTKP ditetapkan sebesar
Rp. 60.000.000,-.
Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual
Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau
Kepala Kecamatan setempat
Waktu: 5 Hari
Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah
dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah
dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud
dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan,
pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan
tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta
jual beli.
Dokumentasi tersebut akan mencakup:
a. Sertifikat tanah asli;
b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun,
Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan
surat pemberitahuan pajak terhutang kepada
pemilik tanah. Secara praktek kebiasaan, pembeli
biasanya meminta bukti asli pembayaran PBB
untuk tiga tahun terakhir dan bukti pembayaran
tagihan listrik dan air selama tiga bulan terakhir
– meskipun dalam prakteknya Kantor BPN akan
melakukan pemeriksaan pembayaran PBB selama
10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat Akta Tanah
yang membuat akta jual beli tersebut hanya
perlu melihat bukti pembayaran PBB terakhir
sementara Kantor BPN mensyaratkan salinan bukti
pembayaran PBB terakhir untuk keperluan proses
balik nama kepemilikan tanah tersebut ke dalam
nama pemilik baru;
c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan
(PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2);
d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam
Prosedur 3);
e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual
dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4);
g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari
penjual dan pembeli;
h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk
mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk
memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan
dalam Anggaran Dasar mereka;
i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata
Kota dari Dinas Tata Kota;
j. Izin Mendirikan Bangunan.
Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor BPN setempat atas nama pembeli
Waktu: 20 Hari
Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari
Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2
dokumen))
Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan
pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan
permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan
kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil
Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli.
Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan
dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon
Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan
mengenai perkembangan proses pendaftaran
tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama
pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli,
membubuhkan stempel dan menandatanganinya.
Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
atas nama pembeli
Waktu: 1 Hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah,
perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan
menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak
atas tanah tersebut.
* Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan
dengan prosedur sebelumnya.
PENDAFTARAN PROPERTI
Pontianak, Kalimantan Barat
Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan
keabsahan sertifikat tanah di kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat
Waktu: 2 Hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Pemeriksaan sertifikat tanah dilaksanakan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku
tanah yang terkait tersedia di kantor Badan
Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya
membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang buku
tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau sedang
dipergunakan oleh divisi lain dari Badan Pertanahan
Nasional, sehingga proses pemeriksaan membutuhkan
waktu yang lebih lama dan umumnya membutuhkan
beberapa hari untuk memperoleh informasi tersebut
dari Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010
menetapkan bahwa persyaratan untuk melakukan
pemeriksaan atas sertifikat tanah adalah sebagai
berikut:
a. Sertifikat Kepemilikan Tanah;
b. Salinan identifikasi pemohon atau kuasanya;
c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan
hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah.
Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan
pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat
yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk
memastikan tujuan penggunaan bidang tanah
yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk
dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau
jalur hijau.
107
108
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang
diberikan, namun sertifikat tersebut akan memuat
catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku
Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN,
tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat
kantor BPN.
Prosedur 2. Penjual membayar Pajak
Penghasilan di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan (PPh)
untuk hasil yang diterima dari transaksi jual beli
tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. Pembayaran
pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan melalui bank
yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara atau bank
umum milik negara (Bank BUMN); pembayaran pajak
ke pemerintah daerah dilakukan melalui Bank Daerah
dan/atau bank umum swasta (sesuai Pasal 4.2 dari
Undang-undang No. 7/1983, sebagaimana dirubah
oleh Undang-undang No. 10/1994 dan Undangundang No. 17/2000 tentang Pajak Penghasilan
dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-04/P.J.33/1996 tertanggal 26
Agustus1996).
Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari (harga properti
setelah dikurangi nilai perolehan
obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta)
Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai
pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek
Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan UndangUndang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal
87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah
sebesar Rp.60.000.000,-.
Di Pontianak, berdasarkan Peraturan Daerah No.
6/2010 NPOPTKP ditetapkan sebesar
Rp. 60.000.000.
Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual
Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau
Kepala Kecamatan setempat
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah
dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah
dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud
dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan,
pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan
tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta
jual beli.
Dokumentasi tersebut akan mencakup:
a. Sertifikat tanah asli;
b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap
tahun, Kantor Pelayanan PBB setempat akan
menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang
kepada pemilik tanah.
Secara praktek
kebiasaan, pembeli biasanya meminta bukti asli
pembayaran PBB untuk tiga tahun terakhir dan
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
bukti pembayaran tagihan listrik dan air selama
tiga bulan terakhir – meskipun dalam prakteknya
Kantor BPN akan melakukan pemeriksaan
pembayaran PBB selama 10 tahun terakhir. Pejabat
Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli
tersebut hanya perlu melihat bukti pembayaran
PBB terakhir sementara Kantor BPN mensyaratkan
salinan bukti pembayaran PBB terakhir untuk
keperluan proses balik nama kepemilikan tanah
tersebut ke dalam nama pemilik baru;
Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan
(PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2);
Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam
Prosedur 3);
Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual
dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4);
Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari
penjual dan pembeli;
Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk
mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk
memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan
dalam Anggaran Dasar mereka;
Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata
Kota dari Dinas Tata Kota;
Izin Mendirikan Bangunan.
Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor BPN setempat atas nama pembeli
Waktu: 30 Hari
Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari
Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2
dokumen))
Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan
pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan
permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan
kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil
Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli.
Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan
dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon
Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan
mengenai perkembangan proses pendaftaran
tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama
pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli,
membubuhkan stempel dan menandatanganinya.
Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
atas nama pembeli
Waktu: 1 Hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah,
perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan
menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak
atas tanah tersebut.
* Prosedur ini dapat diurus secara simultan
dengan prosedur lain.
PENDAFTARAN PROPERTI
Semarang, Jawa Tengah
Nilai Properti: Rp. 1.342.223.913,- = USD 129,000
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan
keabsahan sertifikat tanah di kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat
Waktu: 2 Hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Pemeriksaan sertifikat tanah dilaksanakan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku
tanah yang terkait tersedia di kantor Badan
Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya
membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang
buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau
sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan
Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan
membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya
membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh
informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk
melakukan pemeriksaan atas sertifikat tanah adalah
sebagai berikut:
a. Sertifikat Kepemilikan Tanah;
b. Salinan identifikasi pemohon atau kuasanya;
c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan
hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah.
Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan
pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat
yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk
memastikan tujuan penggunaan bidang tanah
yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk
dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau
jalur hijau.
Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang
diberikan, namun sertifikat tersebut akan memuat
catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku
Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN,
tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat
kantor BPN.
Prosedur 2. Penjual membayar Pajak
Penghasilan di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti )
Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan
(PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual
beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan.
Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan
melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara
atau bank umum milik negara (Bank BUMN);
pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan
melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta
(sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983,
sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No.
10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang
Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/
P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus1996).
Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari (harga properti
setelah dikurangi nilai perolehan
obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta)
Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai
pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek
Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan UndangUndang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal
87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah
sebesar Rp.60.000.000,-.
Di Semarang, berdasarkan Peraturan Daerah No.
2/2011, NPOPTKP ditetapkan sebesar
DAFTAR PROSEDUR
Rp. 60.000.000,-.
Prosedur 4. Memperoleh surat keterangan
pemeriksaan terhadap nilai tanah dan
bangunan (berdasarkan harga pasar) dari
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (DPKAD)
Waktu: 5 Hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus
melakukan verifikasi nilai transaksi peralihan tanah
dan bangunan tersebut kepada Dinas Pendapatan
Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) bahwa nilai
transaksi tersebut masih sesuai dengan harga pasar
(kondisi terkini). Setelah proses tersebut, surat
keterangan/catatan akan dikeluarkan dan diberikan
kepada PPAT. Tidak ada peraturan resmi yang
mengatur prosedur ini, namun dalam prakteknya
prosedur ini harus dilakukan di Semarang.
Prosedur 5. Penandatanganan Akta Jual
Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau
Kepala Kecamatan setempat
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah
dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah
dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud
dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan,
pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan
tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta
jual beli.
Dokumentasi tersebut akan mencakup:
a. Sertifikat tanah asli;
b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap
tahun, Kantor Pelayanan PBB setempat akan
menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang
kepada pemilik tanah.
Secara praktek
kebiasaan, pembeli biasanya meminta bukti asli
pembayaran PBB untuk tiga tahun terakhir dan
bukti pembayaran tagihan listrik dan air selama
tiga bulan terakhir – meskipun dalam prakteknya
Kantor BPN akan melakukan pemeriksaan
pembayaran PBB selama 10 tahun terakhir. Pejabat
Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli
tersebut hanya perlu melihat bukti pembayaran
PBB terakhir sementara Kantor BPN mensyaratkan
salinan bukti pembayaran PBB terakhir untuk
keperluan proses balik nama kepemilikan tanah
tersebut ke dalam nama pemilik baru;
c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan
(PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2);
d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam
Prosedur 3);
e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual
dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4);
g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari
penjual dan pembeli;
h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk
mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk
memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan
dalam Anggaran Dasar mereka;
i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata
Kota dari Dinas Tata Kota;
j. Izin Mendirikan Bangunan.
Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor BPN setempat atas nama pembeli
Waktu: 30 Hari
Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari
Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2
dokumen))
Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan
pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan
permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan
kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil
Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli.
Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan
dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon
Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan
mengenai perkembangan proses pendaftaran
tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama
pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli,
membubuhkan stempel dan menandatanganinya.
Prosedur 7. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
atas nama pembeli
Waktu: 1 Hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah,
perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan
menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak
atas tanah tersebut.
* Prosedur ini dapat diurus secara simultan
dengan prosedur lain.
PENDAFTARAN PROPERTI
Surabaya, Jawa Timur
Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan
keabsahan sertifikat tanah di kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Pemeriksaan sertifikat tanah dilaksanakan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku
tanah yang terkait tersedia di kantor Badan
Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya
membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang
buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau
sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan
Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan
membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya
membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh
informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk
melakukan pemeriksaan atas sertifikat tanah adalah
sebagai berikut:
a. Sertifikat Kepemilikan Tanah;
b. Salinan identifikasi pemohon atau kuasanya;
c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan
hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah.
Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan
pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat
yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk
memastikan tujuan penggunaan bidang tanah
yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk
dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau
jalur hijau.
Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang
diberikan, namun sertifikat tersebut akan memuat
catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku
Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN,
tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat
kantor BPN.
Prosedur 2. Penjual membayar Pajak
Penghasilan di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti )
Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan
(PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual
beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan.
Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan
melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara
atau bank umum milik negara (Bank BUMN);
pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan
melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta
(sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983,
sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No.
10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang
Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/
P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus1996).
Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 63.361.196,- (5% dari (harga properti
setelah dikurangi nilai perolehan
obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 75 juta)
Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai
pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek
Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan UndangUndang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal
87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah
sebesar Rp.60.000.000,-.
Di Surabaya, berdasarkan Peraturan Daerah No.
11/2010, NPOPTKP ditetapkan sebesar
Rp. 75.000.000,-.
Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual
Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau
Kepala Kecamatan setempat
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah
dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah
dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud
dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan,
pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan
tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta
jual beli.
Dokumentasi tersebut akan mencakup:
a. Sertifikat tanah asli;
109
110
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap
tahun, Kantor Pelayanan PBB setempat akan
menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang
kepada pemilik tanah.
Secara praktek
kebiasaan, pembeli biasanya meminta bukti asli
pembayaran PBB untuk tiga tahun terakhir dan
bukti pembayaran tagihan listrik dan air selama
tiga bulan terakhir – meskipun dalam prakteknya
Kantor BPN akan melakukan pemeriksaan
pembayaran PBB selama 10 tahun terakhir. Pejabat
Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli
tersebut hanya perlu melihat bukti pembayaran
PBB terakhir sementara Kantor BPN mensyaratkan
salinan bukti pembayaran PBB terakhir untuk
keperluan proses balik nama kepemilikan tanah
tersebut ke dalam nama pemilik baru;
c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)
(diperoleh dalam Prosedur 2);
d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam
Prosedur 3);
e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual
dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4);
g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari
penjual dan pembeli;
h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk
mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk
memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan
dalam Anggaran Dasar mereka;
i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata
Kota dari Dinas Tata Kota;
j. Izin Mendirikan Bangunan.
Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor BPN setempat atas nama pembeli
Waktu: 30 Hari
Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari
Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2
dokumen))
Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan
pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan
permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan
kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil
Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli.
Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan
dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon
Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan
mengenai perkembangan proses pendaftaran
tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama
pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli,
membubuhkan stempel dan menandatanganinya.
Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
atas nama pembeli
Waktu: 1 Hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah,
perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan
menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak
atas tanah tersebut.
* Prosedur ini dapat diurus secara simultan
dengan prosedur lain.
PENDAFTARAN PROPERTI
Surakarta, Jawa Tengah
Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan
keabsahan sertifikat tanah di kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Pemeriksaan sertifikat tanah dilaksanakan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku
tanah yang terkait tersedia di kantor Badan
Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya
membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang
buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau
sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan
Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan
membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya
membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh
informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk
melakukan pemeriksaan atas sertifikat tanah adalah
sebagai berikut:
a. Sertifikat Kepemilikan Tanah;
b. Salinan identifikasi pemohon atau kuasanya;
c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan
hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah.
Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan
pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat
yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk
memastikan tujuan penggunaan bidang tanah
yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk
dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau
jalur hijau.
Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang
diberikan, namun sertifikat tersebut akan memuat
catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku
Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN,
tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat
kantor BPN.
Prosedur 2. Penjual membayar Pajak
Penghasilan di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan
(PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual
beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan.
Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan
melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara
atau bank umum milik negara (Bank BUMN);
pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan
melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta
(sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983,
sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No.
10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang
Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/
P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus1996).
Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari (harga properti
setelah dikurangi nilai perolehan
obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta)
Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai
pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek
Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan UndangUndang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal
87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah
sebesar Rp.60.000.000,-.
Di Surakarta, berdasarkan Peraturan Daerah No.
13/2010 NPOPTKP ditetapkan sebesar
Rp. 60.000.000,-.
Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual
Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau
Kepala Kecamatan setempat
Waktu: 3 Hari
Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti)
Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah
dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah
dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud
dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan,
pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan
tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta
jual beli.
Dokumentasi tersebut akan mencakup:
a. Sertifikat tanah asli;
b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun,
Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan
surat pemberitahuan pajak terhutang kepada
pemilik tanah. Secara praktek kebiasaan, pembeli
biasanya meminta bukti asli pembayaran PBB
untuk tiga tahun terakhir dan bukti pembayaran
tagihan listrik dan air selama tiga bulan terakhir
– meskipun dalam prakteknya Kantor BPN akan
melakukan pemeriksaan pembayaran PBB selama
10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat Akta Tanah
yang membuat akta jual beli tersebut hanya
perlu melihat bukti pembayaran PBB terakhir
sementara Kantor BPN mensyaratkan salinan bukti
pembayaran PBB terakhir untuk keperluan proses
balik nama kepemilikan tanah tersebut ke dalam
nama pemilik baru;
c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan
(PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2);
d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam
Prosedur 3);
e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual
dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4);
g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari
penjual dan pembeli;
h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk
mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk
memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan
dalam Anggaran Dasar mereka;
i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata
Kota dari Dinas Tata Kota;
j. Izin Mendirikan Bangunan.
Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor BPN setempat atas nama pembeli
Waktu: 45 Hari
DAFTAR PROSEDUR
Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari
Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2
dokumen))
Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan
pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan
permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan
kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil
Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli.
Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan
dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon
Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan
mengenai perkembangan proses pendaftaran
tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama
pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli,
membubuhkan stempel dan menandatanganinya.
Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
atas nama pembeli
Waktu: 1 Hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah,
perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan
menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak
atas tanah tersebut.
* Prosedur ini dapat diurus secara simultan
dengan prosedur lain.
PENDAFTARAN PROPERTI
Yogyakarta, DI Yogyakarta
Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000
Data hingga bulan: Juli 2011
Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan
keabsahan sertifikat tanah di kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 50.000,Ulasan: Pemeriksaan sertifikat tanah dilaksanakan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku
tanah yang terkait tersedia di kantor Badan
Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya
membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang
buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau
sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan
Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan
membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya
membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh
informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk
melakukan pemeriksaan atas sertifikat tanah adalah
sebagai berikut:
a. Sertifikat Kepemilikan Tanah;
b. Salinan identifikasi pemohon atau kuasanya;
c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan hak
berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan
pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat
yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk
memastikan tujuan penggunaan bidang tanah
yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk
dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau
jalur hijau.
Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang
diberikan, namun sertifikat tersebut akan memuat
catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku
Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN,
tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat
kantor BPN.
Prosedur 2. Penjual membayar Pajak
Penghasilan di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti )
Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan
(PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual
beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan.
Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan
melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara
atau bank umum milik negara (Bank BUMN);
pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan
melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta
(sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983,
sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No.
10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang
Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/
P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus 1996).
Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
di bank
Waktu: 1 Hari
Biaya: Rp. 64.111.196,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari
Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2
dokumen))
Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai
pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek
Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan UndangUndang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal
87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah
sebesar Rp.60.000.000,-.
Di Yogyakarta, berdasarkan Peraturan Daerah
No. 8/2010 NPOPTKP ditetapkan sebesar
Rp. 60.000.000,-.
Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual
Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau
Kepala Kecamatan setempat
Waktu: 2 Hari
Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti )
Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah
dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah
dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud
dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan,
pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan
tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta
jual beli.
Dokumentasi tersebut akan mencakup:
a. Sertifikat tanah asli;
b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun,
Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan
surat pemberitahuan pajak terhutang kepada
pemilik tanah. Secara praktek kebiasaan, pembeli
biasanya meminta bukti asli pembayaran PBB
untuk tiga tahun terakhir dan bukti pembayaran
tagihan listrik dan air selama tiga bulan terakhir
– meskipun dalam prakteknya Kantor BPN akan
melakukan pemeriksaan pembayaran PBB selama
10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat Akta Tanah
yang membuat akta jual beli tersebut hanya
perlu melihat bukti pembayaran PBB terakhir
sementara Kantor BPN mensyaratkan salinan bukti
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
pembayaran PBB terakhir untuk keperluan proses
balik nama kepemilikan tanah tersebut ke dalam
nama pemilik baru;
Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan
(PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2);
Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam
Prosedur 3);
Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual
dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4);
Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari
penjual dan pembeli;
Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk
mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk
memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan
dalam Anggaran Dasar mereka;
Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata
Kota dari Dinas Tata Kota;
Izin Mendirikan Bangunan.
Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor BPN setempat atas nama pembeli
Waktu: 30 Hari
Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari
Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2
dokumen))
Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan
pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan
permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan
kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil
Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli.
Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan
dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon
Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan
mengenai perkembangan proses pendaftaran
tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama
pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli,
membubuhkan stempel dan menandatanganinya.
Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
atas nama pembeli
Waktu: 1 Hari
Biaya: Tidak ada biaya
Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah,
perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan
menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak
atas tanah tersebut.
* Prosedur ini dapat diurus secara simultan
dengan prosedur lain.
111
112
Ucapan Terima Kasih
Doing Business di Indonesia 2012 merupakan produk
Advisory Services IFC Indonesia dan Global Indicators
and Analysis Department dari Grup Bank Dunia
bekerjasama dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan
Otonomi Daerah (KPPOD). Tim tersebut dipimpin oleh
Sandra Pranoto dan Aikaterini Leris dibawah arahan
umum dari Mierta Capaul dan Farida Lasida Adji. Tim
tersebut terdiri dari Alessio Zanelli, Madalina Papahagi,
dan Robert Murillo. Tim KPPOD dipimpin oleh
Robert Endi Jaweng dibawah arahan umum P.Agung
Pambudhi. Tim tersebut terdiri dari Sigit Murwito,
Boedi Rheza, Sri Mulyati, Rista Amalia, Cynthia A.
Pusparani, dan Maria Regina Retno Budiastuti.
Tim sangat menghargai komentar-komentar berharga
yang diberikan oleh rekan-rekan dari seluruh bagian
Grup Bank Dunia. Komentar pengamat pengkaji telah
diterima dari Adam Sack Sarvesh Suri, Alejandro
Espinosa-Wang, Fararatri Widyadari dan Gerlin May
Catangui. Stefan Koeberle, P.S. Srinivas, dan Greg Elms
dari Bank Dunia Indonesia memberikan arahan selama proyek diselenggarakan. Annie Amalia Loppies,
Ariavita Purnamasari, Dobromir Christow, Farah
Hussein, Frederic Meunier, Frederic Bustelo, Claudia
Contreras, Karim Belayachi, Maria Camila Roberts,
Novita Patricia Wund, Nuril Aulia Munawaroh, Pilar
Sanchez-Bella, Trimor Mici, dan para koordinator dan
surveyor lapangan memberikan bantuan berharga di
berbagai fase dari proyek ini. Laporan diedit oleh Cintra
Scott dan dirancang oleh G. Quinn Information Design.
Proyek didanai oleh pemerintah Australia, Finlandia,
Kerajaan Belanda, Selandia Baru, Switzerland, dan
IFC Funding Mechanism for Technical Assistance and
Advisory Services.
Doing Business di Indonesia 2012 tidak akan dapat terselenggara tanpa keahlian dan masukan berharga yang
diberikan oleh lebih dari 210 kontributor setempat dan
para pejabat pemerintah, termasuk akuntan, arsitek,
konsultan bisnis, insinyur teknik, konsultan hukum,
ahli properti, penyedia layanan utilitas, dan tenaga
profesional lainnya yang secara rutin menyelenggarakan atau memberikan nasihat berkenaan dengan persyaratan yang ditetapkan menurut ketentuan hukum
dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Proyek ini dapat terselenggara berkat dukungan dari
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam
Negeri. Ucapan terimakasih secara khusus disampaikan kepada Menteri Azwar Abubakar, Wiharto,
Koeshardo, Endi Fatoni, Mahendra, Hendrumal
Panjaitan, Yopie Rompas, Ngalimun, Eko Widjanarko
dan Dewi Muslikhah dari Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi untuk dukungan dan kepemimpinan mereka.
Doing Business di Indonesia 2012 memperoleh dukungan berharga dari Menteri Gita Wirjawan, Azhar
Lubis, Natalia Ratna Kentjana, Indra Darmawan,
Slamet Purwo Santoso and Johny Ferauchi Djafar
dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri
Gamawan Fauzi, Widodo Sigit Pudjianto, dan Dody
Riyadmadji dari Kementerian Dalam Negeri, dan
Prasetijono Widjojo, Amalia Adininggar Widyasanti
dan Ratna Mustikaningsih dari Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.. Ucapan terimakasih dihaturkan oleh tim kepada mereka atas bantuan yang telah
mereka berikan selama durasi proyek dan kepada lebih
dari 50 pejabat pemerintah kota dan perwakilan institusi pemerintah tingkat nasional yang turut berperan
serta dalam proyek. Nama dari pihak-pihak yang bersedia untuk disebutkan dalam laporan ini tercantum
dalam halaman-halaman berikut ini.
UCAPAN TERIMA KASIH
PEJABAT PEMERINTAH DAERAH
BALIKPAPAN
GORONTALO
JAMBI
Asranuddinsyah
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Miranti Yunus
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(KPPT) KOTA GORONTALO
Kartono
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Ninik Puji Astuti
KANTOR PERTANAHAN
JAKARTA
BANDA ACEH
Achmad Sanusi
KANTOR SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Agustyarsyah
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Eka Hamda
KANTOR SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Ahmad Putra
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN
MASYARAKAT
Ir. Cerdas Kaban
KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
Emila Sovayana
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH
BANDUNG
Samad Soemarga
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
M. Luthfi
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Muhammad Imanuddin
KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
M.Fauzi Darwas
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(JAMBI)
Sugeng Karyono
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
MAKASSAR
Muhammad Yusuf
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PALANGKARAYA
Darwin Surachman, SH
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
PENANAMAN MODAL
H. Hasjrif. S
DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTA
Arming Johanis Sorisi
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PALEMBANG
Muhammad Rusdi
KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
Noldy Lomban
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(BP2T)
BATAM
Raksaka Mahi
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN
MATARAM
Tamba Hutapea
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Lalu Agus Supriyadi
DINAS TATA KOTA
Ucu
KANTOR SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Lusia Irawati
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(KPPT) KOTA MATARAM
DENPASAR
Anak Agung Gede Rai Soryawan
DINAS PERIZINAN DENPASAR
I Gusti Putu Anindya Putra
DINAS TATA KOTA DAN BANGUNAN
Tri Nugraha
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Zaenal Arifin
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Syamsurizal
KANTOR PERTANAHAN
MANADO
Herel Menajang
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(BP2T)
Halid Aslamudin
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
M. Akib
BP2T KOTA PONTIANAK
Saiful, SH
DINAS TATA KOTA
SEMARANG
PALANGKA RAYA
Teddy Bahan
DINAS TATA KOTA, BANGUNAN DAN
PERTAMANAN
Soni Bakhtiyar
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(BPPT)
Noviandra
PUSAT PELAYANAN TERPADU KOTA BATAM
M. Syafrudin
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA MEDAN
Mahirudin
DINAS TATA KOTA
Rosidi Ali
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN KOPERASI
Masdiana Safitri
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG
Suyono
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SURABAYA
Didik Sahadi
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN, DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Eko Prianggodo
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Ike Diyah P
DINAS TATA KOTA DAN PEMUKIMAN
SURAKARTA
Zainal Zahri
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Heru Muljanto
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PEKANBARU
Jaka Santosa A.
DINAS TATA RUANG KOTA
Andreas
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Toto Asmanto Padmo Soejoto
UNIT PELAYANAN TERPADU SURAKARTA
Edi Satria
BADAN PERIZINAN TERPADU (BPT)
YOGYAKARTA
Jeki Nurman
DINAS TATA KOTA
Heri Karyawan
DINAS PERIZINAN
MEDAN
PONTIANAK
Benny Iskandar
DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN
Triyono
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Erpan Efendi, SH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PELAKU PROFESI SEKTOR SWASTA
BALIKPAPAN
Andi Sultanry
PT DUTA KALTIM KONSELINDO
Ari Noer Wirawan
PT TRI HITA KIRANA
Bambang Karyono Riyadi
KANTOR NOTARIS
Asep Rahman
MUTIARA BANDUNG TIMUR
Usman Koloay
USMAN KOLOAY KANTOR NOTARIS
Tommy Oroh
NOTARIS/KANTOR PPAT
Zulfikar
PT.PSP
Irma Rachmawati
KANTOR NOTARIS
Yondri Darto
YONDRI DARTO KANTOR NOTARIS
Wirdawati Yasin
PT.NENGGA PRATAMA INTERNUSANTARA
MAKASSAR
Kim Mustakim
TALYS ENGINEERING
DENPASAR
JAKARTA
Arif Lino Padang
CV. JASA MANDIRI
Harry Diarkoro
KANTOR PPAT
Agung Pambudhi
KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH (KPPOD)
Darniati
M. NATSIR THAIF SH, M KN KANTOR
NOTARIS
Boedi Rheza
KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH (KPPOD)
Lukas Palengka
CV. SUMBERKITA
Luciana Apriani
PT KENCANA BORNEO
Oky Kusprianto
ASOSIASI PROFESI TENAGA TERAMPIL DAN
AHLI (APTA)
Mayasusi Likovitasari
KANTOR NOTARIS
Riza Zulfikar
KANTOR NOTARIS
Melania Miensye Hambali
KANTOR NOTARIS
Teti Surtiati Hidayat
KANTOR NOTARIS
Pupu Mahpudin
PT. KARTIKA JAYA
Tri Nurseptari
KANTOR NOTARIS
Sri Eko Pratiwi
KANTOR NOTARIS
Wiratni Ahmadi
KANTOR NOTARIS
Sri Hendrayanti
KANTOR NOTARIS
BATAM
BANDA ACEH
Andy Kurniawan
PT SKETSA MEGAH
Lila Triana
KANTOR NOTARIS
Dhilla
PT NUANSA WARNA KONSULTAN
Nurdhani
NURDHANI KANTOR NOTARIS
Maria Anastasia
MARIA ANASTASIA HALIM, SH KANTOR
NOTARIS
Sabaruddin Salam
NOTARIS/KANTOR PPAT
I Gusti Ngurah Putra Wijaya
KANTOR PPAT
I Made MertaJaya
KANTOR PPAT
I Putu Chandra
JASA NOTARIS
Ida Monica E. Sijabat
KANTOR PPAT
Josef Sunar Wibisono
KANTOR PPAT
GORONTALO
Fitri Adam
MITRA GROUP
Gede Maha Gunada
PT. SINARINDO MULTI LESTARI
Gunawan Budiarto
NOTARIS/KANTOR PPAT
Mulia Pamadi
PT. MULIA BATINDO GROUP
Hasna Mokoginta
NOTARIS/KANTOR PPAT
Ronald Lumban Gaol
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
I Gede Oka Subari
PT. DAYA KARYA PERSADA
BANDUNG
Soehendro Gautama
SOEHENDRO GAUTAMA, SH KANTOR
NOTARIS
Soeharto Puluhulawa
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA
(APINDO); PT HAFAIR MAS
Aos Sudjana
JAYA PERKASA PRATAMA
Supriyanto
ALMATRA GROUP
Sri Murti Yunus
NOTARIS/KANTOR PPAT
Syukri Rahmat
KANTOR NOTARIS
Teuku Abdurrahman
KANTOR NOTARIS
Ig. Sigit Murwito
KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH (KPPOD)
Maria Regina Retno Budiastuti
KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH (KPPOD)
Robert Endi Jaweng
KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH (KPPOD)
Sri Mulyati
KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH (KPPOD)
H. SY. Fasha, ME
GABUNGAN PENGUSAHA KONTRAKTOR
NASIONAL (GAPEKNAS)
JAMBI
John Astra
KANTOR NOTARIS
Muhamad Kendro, S.T
CV JAYA RAYA GROUP
Yel Zulmardi, SH
KANTOR NOTARIS
Yunis Sasmito
PT. DARMA WANGSA ABADI
Pitrajaya Umar
UD FIRDA JAYA PRIMA
Sahabuddin Nur
KANTOR NOTARIS
MANADO
Benny Sutanto
KANTOR NOTARIS
Ferdi B. Soetomo
CV. BANGUN CIPTA SARANA
Hikmah Devi Hayatdian
KANTOR NOTARIS
Jerry N Ponto
CV. ANGIE
M.S.E. Pangemanan
KANTOR NOTARIS
Patricia Limpele
CV. MARVEL TAMA JAYA
Sembung Threesje
KANTOR NOTARIS
Syalomei T
PT. MINAHASA MANDIRI SEJAHTERA CAB.
MANADO
113
114
DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012
PELAKU PROFESI SEKTOR SWASTA
MATARAM
Amirudin
PT. ANTAREJA
Edi Hermansyah
NOTARIS/KANTOR PPAT
Ermi Purnamasari
ERMI PURNAMASARI KANTOR NOTARIS
I Dewa Ayu Gracia Guana Murthi
I DEWA AYU GRACIA GUANA MURTHI
KANTOR NOTARIS
Nurul Yayuk Indrayani
AGEN JASA NOTARIS
R.A. Setiyo Hidayati
KANTOR NOTARIS
Trisia Nova
KANTOR NOTARIS
Wanly Segar
CV. PRIME ART DESIGN
PALEMBANG
I Nengah Sukma Mulyawan
KANTOR NOTARIS
Ahsan Sohar
CV. TRIREKA BANGUN
Indah Purwani
NOTARIS/KANTOR PPAT
Aprizal Andri Yanto
KANTOR NOTARIS
Lalu Hamidi Agus
PT VARINDO LOMBOK
Ediyanto Rasyid
ASOSIASI PENGUSAHA
Muhammad Aroman
MUHAMMAD AROMAN KANTOR NOTARIS
Elmadiantini
KANTOR NOTARIS
Susi Agustina
PT. DABAKIR PUTRA MANDIRI
John Ismail
CV. DUTA ADHIKARA
Wahyu Tanoyo
PT. CAHAYA KARYA NUSANTARA
Satya Darma Umar
MEDAN
Fery Susanto Limbong
KANTOR NOTARIS
Ikhsan Lubis
KANTOR NOTARIS
M. Syafei Lubis
KANTOR NOTARIS
Thamrin
KANTOR NOTARIS
Yandes Effriady
KANTOR NOTARIS
Zulkifli Sitompul
KANTOR NOTARIS
Samharnen
KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH (PPAT)
Sri Hartika
KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH (PPAT)
PONTIANAK
Basuki Raharjo
KANTOR NOTARIS
Hernawan
AKUNTAN PUBLIK
Mada Reni Damanik
NOTARIS/KANTOR PPAT
Mahendra Jaya
PT. JASA PUTRA KHATULISTIWA
Sudharnoto
SARJONO BUDI SUDHARNOTO AKUNTAN
PUBLIK
Syarbini Ikhsan
KAP.SYARBINI IKHSAN
Esti Handayani
KANTOR NOTARIS
Madiyana Herawati
KANTOR NOTARIS
Tagor Mulya Parinduri
KANTOR HUKUM TAGOR MULYA
PARINDURI, SH
Fery Bakti
KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)
SURABAYA
Yusfrizal
KANTOR NOTARIS
Hotden Nainggolan
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI NASIONAL
(KADIN)
Irwan Junaidi
KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)
Arif Nurharyanto
BAHANA CIPTA KARSA, PT
Bambang Widiyanto
DUTA WIRYA
Sri Murtini
KANTOR NOTARIS
Sukandar
PT. KHARISMA
Sunarto
KANTOR NOTARIS
Toto Susmono Hadi
KANTOR NOTARIS
YOGYAKARTA
Dyah NurWidayati
PT. MUARA PANCA UTAMA
Ahmad Najmi
PT SOLID BANDAWA
Agustri Paruna
KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)
Adib Sujarwadi
CV. RANCANG BANGUN
Diah Purwaning Nugrahini
KANTOR NOTARIS
Sri Damayani Barus
KANTOR NOTARIS
A'an Agus P
CV. WIRA CIPTA DESIGN
SURAKARTA
Udin Darsono
PERUM BUMI SARASWATI SURAKARTA
Irawati Dyah Asrining Pratiwi
KANTOR NOTARIS
PALANGKA RAYA
Wiwik Yuliati
KANTOR NOTARIS
SEMARANG
PEKANBARU
Zainal Abidin
KANTOR HUKUM ZAINAL ABIDIN, SH
Rahardjo
KANTOR NOTARIS
Bambang Setyobudi
CV. BANGKIT PUTRA ANDALUS
Bambang Soegeng
PT. WARINGIN MEGAH
FX Adi Siswanto
AGEN JASA
Hermastuti Dwi Cahyani
HERMASTUTI DWI CAHYANI KANTOR
NOTARIS
M.Y. Catur Fitri Susilowati
NOTARIS/KANTOR PPAT
Maria Yasinta Catur Fitri Susilowati
THOMAS SANTOSA WIJAYA GUNAWAN
KANTOR NOTARIS
MF Jenny Setiawati Yosgiarso, SH
KANTOR NOTARIS/PPAT MF JENNY
SETIAWAT
Muhsin Aris Widiatmoko
CV. LAWANG AGUNG
Muhammad Thomas Bietun
CV AREBA
Fahrudin Zein
KANTOR NOTARIS
Qadafi
PT. INDONESIA RIAU SRI AVANTIKA
Flora Agustine Aritonang
NOTARIS/KANTOR PPAT
Ritawati
KANTOR NOTARIS
Henny Rugian
NOTARIS/KANTOR PPAT
R.M. Ariyo Triwanto Hening
Santosa
R.A. ANITA DEWI MEIYATRI KANTOR
NOTARIS
Rony Ardiansyah
DEWAN KEHORMATAN NASIONAL
INKINDO
Herawati Eliasari
NOTARIS/KANTOR PPAT
Sajiyo Perwita Karya
PT PERWITA KARYA
Kusrini Purwijanti
NOTARIS/KANTOR PPAT
Sasongko Noryadi Siswosudarmo
SASONGKO NOTARIS/KANTOR PPAT
R. Mahyana Raditya
CV. TRI MATRA
ME
LAYA
NI MASYARAK
AT
KEMENTERIAN NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Komite Pemantauan
Pelaksanaan Otonomi Daerah
WWW.DOINGBUSINESS.ORG/INDONESIA
Fly UP