...

perka no 1 thn 2014 tentang pelimpahan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

perka no 1 thn 2014 tentang pelimpahan
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR
1 TAHUN 2014
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,
Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan
Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan
Peraturan
Kepala
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang Pelimpahan Kewenangan
Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran
Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Mengingat :
1. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PELIMPAHAN
KEWENANGAN DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa
oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya
seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang
selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna
APBN/APBD.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat
yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh
Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
5. KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi
Pejabat yang ditetapkan oleh PA.
pusat
lainnya
merupakan
6. KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah atas usul PA.
7. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan dari PA kepada KPA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa
pemerintah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit
organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi
yang
berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen,
dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Kepala ini adalah pelimpahan kewenangan PA
kepada KPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PENGGUNA ANGGARAN
KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Pasal 3
(1) PA dapat melimpahkan sebagian wewenang dalam proses Pengadaan
Barang/Jasa kepada KPA didasarkan atas pertimbangan besaran beban
pekerjaan atau rentang kendali organisasi.
(2) Pelimpahan kewenangan PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi kepada
KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Surat
Keputusan PA.
(3) Pelimpahan kewenangan dari PA pada Pemerintah Daerah kepada KPA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Surat
Keputusan Kepala Daerah berdasarkan usulan PA.
(4) Kewenangan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat
dilimpahkan kepada KPA adalah:
a. mengawasi pelaksanaan anggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal
8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya;
b. menetapkan pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan
Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan Perubahannya; dan
c. menetapkan pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan
Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana tercantum
dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.
(5) Kewenangan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat
dilimpahkan kepada KPA yang bertindak sebagai PPK atau Kepala ULP
adalah:
a. menyelesaikan perselisihan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
dengan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan
atau Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana tercantum
dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya;
b. memberikan sanksi pencantuman dalam daftar hitam pada paket
kegiatan terkait sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya;
c. menyatakan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung gagal sebagaimana
tercantum dalam Pasal 83 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya;
dan
d. menyetujui penggunaan metode penunjukan langsung, dalam hal
Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal sebagaimana
tercantum dalam Pasal 84 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,
AGUS RAHARDJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
NOMOR
Fly UP