...

pp_24_1955 penjualan rumah negara kepada

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

pp_24_1955 penjualan rumah negara kepada
PP 24/1955, PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGARA KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI
NEGERI
Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor:24 TAHUN 1955 (24/1955)
Tanggal:13 AGUSTUS 1955 (JAKARTA)
Kembali ke Daftar Isi
Tentang:PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGARA KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI NEGERI
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang :bahwa kekurangan rumah-rumah oleh pegawai Negeri pada khususnya sangat
dirasakan; bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara pembangunan rumah-rumah
untuk pegawai-pegawai sangat terbatas, bahwa salah suatu jalan untuk memberikan bantuan
kepada pegawai-pegawai ialah memberi kesempatan kepada mereka untuk membeli rumah
Negeri, dan dengan uang penjualan ini dibangunkan rumah-rumah baru untuk dibelinya;
Mengingat :pasal 82 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA
PEGAWAI-PEGAWAI NEGERI.
Pasal 1.
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dapat menjual rumah-rumah Negeri termasuk golongan III
sebagai termaksud pada "Burgelijke woningregeling" Staatsblad 1925 No. 48, dengan semua
perubahan dan tambahannya, beserta atau tidak beserta tanahnya kepada Pegawai-pegawai
Negeri menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Menteri tersebut.
Pasal 2.
Penetapan harga rumah dan tanahnya dilakukan menurut petunjuk-petunjuk Menteri Pekerjaan
Umum dan Tenaga oleh Panitia-panitia, yang dibentuk oleh Menteri tersebut.
Pasal 3.
Penjualan rumah dan tanahnya dilakukan dengan cara sewa-beli dengan jangka waktu paling
lama 20 tahun dan paling pendek 5 tahun, dengan ketentuan bahwa angsuran pertama
berjumlah sedikit-dikitnya 5% dari harga rumah.
*12832 Pasal 4.
Contoh surat perjanjian sewa-beli ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga. Pada
surat perjanjian itu ditentukan antara lain: selama rumah masih milik Negeri rumah itu harus
dipelihara sebaik-baiknya atas biaya pembeli.
Pasal 5.
Untuk sementara diadakan pembatasan, bahwa penjualan dilakukan hanya kepada pegawai
Negeri, yang telah mempunyai waktu-dinas sedikit-dikitnya 10 tahun.
Pasal 6.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 1955. Wakil Presiden Republik Indonesia,
ttd.
MOHAMMAD HATTA
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga,
ttd.
MOHAMMAD HASSAN
Diundangkan pada tanggal 26 Agustus 1955. Menteri Kehakiman,
ttd.
LOEKMAN WIRIADINATA
PENJELASAN
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1955 tentang Penjualan rumah-rumah Negeri kepada
Pegawai-pegawai Negeri
Salah satu soal, yang menjadi perhatian Pemerintah ialah kesukaran perumahan, yang hingga
kini belum dapat diatasi. Yang sangat menderita akibat kesulitan perumahan adalah pegawaipegawai Negeri, yang sebagian berdiam di hotel-hotel, yang biayanya sebagian besar dipikul
oleh Negara. Oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga telah dan sedang dibangun
rumah-rumah untuk untuk perumahan Pegawai Negeri, akan tetapi berhubung dengan keadaan
keuangan Negara, pembangunan ini sangat terbatas. Sebagai salah satu tindakan untuk
mengatasi kesulitan- *12833 kesulitan perumahan ini, maka sekarang diusulkan menjual rumahrumah Negeri kepada pegawai Negeri. Dengan tindakan ini tidak hanya modal Negara yang telah
banyak tertanam pada rumah-rumah itu, akan dipergunakan kembali, akan tetapi biaya-biaya
pemeliharan rumah, yang jauh lebih besar daripada uang sewa, yang diterima, kemudian tidak
usah dikeluarkan. Menurut taksiran, rumah Negeri golongan III, yang tercatat di pulau Jawa dan
Madura adalah 4.771 buah rumah dengan harga ñ 280 juta rupiah (tidak termasuk harga
tanahnya). Bilamana semua rumah-rumah tersebut dapat dijual dan tiap-tiap tahun Negara dapat
menerima rata-rata 1/20 x 280 juta rupiah = 14 juta rupiah, maka dengan jumlah ini dapat
dibangunkan ñ 175 rumah, jika sebuah rumah didirikan dengan biaya rata-rata Rp. 80.000,-. Lain
daripada itu jumlah tersebut dapat ditambah dengan jumlah rumah, yang dibangun dengan uang
pemeliharaan tiap-tiap tahun, yang jumlahnya rata-rata Rp.
3.200.000,-, ialah ñ 3.200.000= ñ 40 rumah. 80.000 bilamana rumah-rumah baru yang didirikan
itu kemudian dijual lagi, maka pembangunan rumah untuk pegawai Negeri dapat dilanjutkan
terusnya, hingga tercapai pembangunan perumahan, yang lambat laun dapat memenuhi
keperluan pegawai dan masyarakat.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1
Menurut "Burgerlijke woningregeling Staatsblad 1925 No. 48" sebagai peraturan ini hingga kini
telah diubah dan ditambah, maka rumah-rumah Negeri terdiri atas 3 golongan:
a.Termasuk golongan I ialah rumah-rumah yang dicadangkan untuk ditempati oleh pemegangpemegang jabatan yang tertentu, yang berhubung dengan sifat jawatannya harus tinggal di
rumah itu.
b.Termasuk golongan II ialah rumah-rumah yang dapat dianggap mempunyai hubungan yang
tidak dapat dipisahkan daripada satu jawatan atau perusahaan Negeri dan karena itu hanya
disediakan untuk ditempati pegawai jawatan atau perusahaan itu saja. c.Termasuk golongan III
ialah rumah-rumah Negeri lain-lainnya. Jadi rumah-rumah Negeri sub a dan b tidak
diperkenankan dan hanya rumah-rumah Negeri sub c dapat dijual.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Jangka waktu ditetapkan selain paling lama 20 tahun juga paling pendek 5 tahun, dengan
maksud supaya rumah-rumah tersebut dalam waktu 5 tahun tidak dapat dijual kepada pihak
ketiga.
Pasal 4.
Cukup jelas.
Pasal 5
Menurut pengalaman adalah banyak pegawai, yang belum mempunyai waktu dinas panjang,
meninggalkan jabatan untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan partikelir. *12834 Untuk
mencegah bahwa golongan pegawai ini dapat membeli rumah pula, maka diadakan batasan
sebagai termuat dalam pasal ini. Pembatasan dapat dikurangi bilamana telah dibangun banyak
rumah.
-------------------------------CATATAN
DICETAK ULANG
Fly UP