...

- JDIH

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Description

Transcript

- JDIH
-2-
Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan
Umum
Anggota
Perwakilan
Dewan
Daerah,
dan
Perwakilan
Dewan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Mengingat:
1.
Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.
Undang-Undang
Nomor
42
Tahun
2008
tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);
3.
Undang-Undang
Nomor
43
Tahun
2009
tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);
4.
Undang-Undang
Penyelenggara
Nomor
Pemilihan
15
Tahun
Umum
2011
(Lembaran
tentang
Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum
Anggota
Perwakilan
Dewan
Daerah,
dan
Perwakilan
Dewan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5316);
6.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran
Negara
sebagaimana
telah
Nomor 8 Tahun
Republik
diubah
Indonesia
dengan
Nomor
5656)
Undang-Undang
2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia . . .
-3-
Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota
sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008
tentang
Sekretariat
Sekretariat
Susunan
Jenderal
Komisi
Organisasi
Komisi
Pemilihan
dan
Tata
Pemilihan
Umum
Kerja
Umum,
Provinsi,
dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
106/PMK.06/2013;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang
Milik Negara;
MEMUTUSKAN: . . .
-4-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PENGELOLAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
DUKUNGAN
PERLENGKAPAN
LAINNYA
PASCA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN, DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR,
BUPATI
DAN
WAKIL
BUPATI,
DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.
Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah
Pemilu
Anggota
Perwakilan
Dewan
Perwakilan
Daerah, dan Dewan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai
sarana
pelaksanaan
kedaulatan
rakyat
yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur,
dan
adil
dalam
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan
Perwakilan
Daerah,
dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Anggota
DPR, DPD dan DPRD, adalah Pemilu untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
3.
Pemilihan
Umum
Presiden
dan
Wakil
Presiden,
selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan
Wakil . . .
-5-
Wakil
Presiden
dalam
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
selanjutnya
disebut
Pemilihan,
adalah
pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/
kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota secara langsung dan demokratis.
5.
Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU,
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional,
tetap,
dan
mandiri
yang
bertugas
melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan
diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan
Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang Pemilihan.
6.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP
Aceh,
adalah
penyelenggara
Pemilu
yang
bertugas
melaksanakan Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum
dan diberikan tugas dan wewenang menyelenggarakan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7.
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota,
selanjutnya
disebut
KPU/KIP
Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang
bertugas
melaksanakan
sebagaimana
Pemilu
dimaksud
di
dalam
kabupaten/kota
undang-undang
penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan
wewenang
Wakil
menyelenggarakan
Bupati
atau
Walikota
Pemilihan
dan
Bupati
Wakil
dan
Walikota
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undangundang Pemilihan.
8.
Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS,
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
9.
Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja . . .
-6-
Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.
10. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan selaku
pejabat
yang
menetapkan
berwenang
kebijakan,
dan
bertanggung
pedoman
dan
jawab
melakukan
pengelolaan Barang Milik Negara.
11. Pengguna Barang adalah Ketua KPU yang secara kolektif
kolegial berdasarkan rapat pleno berwenang menetapkan
kebijakan standarisasi dan penggunaan Barang Milik
Negara, dan pelaksanaannya dipertanggungjawabkan
oleh Ketua KPU.
12. Kuasa Pengguna Barang adalah Sekretaris Jenderal KPU,
Sekretaris
KPU
Provinsi/KIP
Aceh
dan
Sekretaris
KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku pejabat yang ditunjuk
oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang
yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14. Barang Habis Pakai adalah barang yang penggunaannya
sekali pakai dan atau kurang dari 1 (satu) tahun dan
tidak diperlukan biaya pemeliharaan dan tidak dicatat
sebagai barang inventaris.
15. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik
Negara yang digunakan untuk pemungutan suara dan
dukungan perlengkapan lainnya kepada pihak lain
dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
16. Pemusnahan
adalah
tindakan
memusnahkan
fisik
dan/atau kegunaan Barang Milik Negara.
17. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk
umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau
lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk
mencapai
harga
tertinggi,
yang
didahului
dengan
pengumuman Lelang.
18. Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan
dilelang dan ditetapkan oleh Pengguna Barang.
19. Arsip . . .
-7-
19. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai
bentuk
dan
media
sesuai
dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan
dalam
pelaksanaan
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
20. Kantor
Pelayanan
Kekayaan
Negara
dan
Lelang,
selanjutnya disingkat KPKNL, adalah instansi vertical
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai
tugas menyelenggarakan lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib dan lelang sukarela.
Pasal 2
Pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan
asas:
a.
fungsional;
b.
kepastian hukum;
c.
transparansi;
d.
efisiensi;
e.
akuntabilitas; dan
f.
kepastian nilai.
Pasal 3
(1)
Ruang
lingkup
Pengelolaan
Peraturan
Barang
ini
Milik
meliputi
Tata
Negara
Cara
pasca
penyelenggaraan:
a.
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
b.
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
c.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota.
(2)
Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
berupa
perlengkapan
pemungutan
suara
dan
dukungan . . .
-8-
dukungan perlengkapan lainnya
yang dikategorikan
barang Persediaan.
BAB II
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA PASCA PEMILU DAN PEMILIHAN
Pasal 4
(1)
Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi:
(2)
a.
kotak suara yang terbuat dari karton;
b.
surat suara;
c.
tinta;
d.
bilik pemungutan suara yang terbuat dari karton;
e.
segel;
f.
alat pemberi tanda pilihan; dan
g.
TPS.
Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi:
a.
sampul kertas;
b.
tanda pengenal KPPS;
c.
tanda pengenal petugas keamanan/ketertiban TPS;
d.
tanda pengenal saksi;
e.
karet pengikat surat suara;
f.
lem/perekat;
g.
kantong plastik;
h.
ballpoint;
i.
gembok;
j.
spidol;
k.
formulir dan sertifikat;
l.
stiker nomor kotak suara;
m.
tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
n. alat . . .
-9-
(3)
n.
alat bantu tunanetra; dan
o.
daftar pasangan calon.
Perlengkapan
pemungutan
suara
dan
dukungan
perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), dikategorikan barang Persediaan Habis
Pakai.
Pasal 5
Barang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam buku Persediaan untuk
setiap jenis barang dengan menggunakan aplikasi Persediaan
sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat.
Pasal 6
Perlengkapan
pemungutan
suara
dan
dukungan
perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dan ayat (2), dikategorikan ke dalam:
a.
Arsip; dan
b.
non Arsip.
Pasal 7
(1)
Perlengkapan
pemungutan
suara
dan
dukungan
perlengkapan lainnya yang termasuk Arsip sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
a.
surat suara
yang ditandatangani oleh seluruh
Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau
Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang digunakan
sebagai master dalam pencetakan surat suara;
b.
formulir
dan
sertifikat
yang
digunakan
dalam
penghitungan perolehan suara di TPS; dan
c.
formulir
dan
sertifikat
yang
digunakan
dalam
rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPS,
PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP
Aceh dan KPU.
(2) Perlengkapan . . .
- 10 -
(2)
Perlengkapan
pemungutan
perlengkapan
lainnya
suara
yang
dan
termasuk
dukungan
non
Arsip
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
a.
surat suara yang telah digunakan dan sisa surat
suara yang tidak digunakan;
b.
kotak suara yang terbuat dari karton;
c.
bilik suara yang terbuat dari karton;
d.
formulir dan sertifikat dalam pemungutan dan
penghitungan suara yang tidak digunakan; dan
e.
dukungan
perlengkapan
lainnya
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kecuali formulir
dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara
yang telah digunakan.
Pasal 8
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
wajib
mengelola
perlengkapan
pemungutan
suara
dan
dukungan perlengkapan lainnya yang dikategorikan Arsip
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan tentang Kearsipan.
Pasal 9
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
wajib
mengelola
perlengkapan
pemungutan
suara
dan
dukungan perlengkapan lainnya berupa surat suara dan
formulir yang dikategorikan non Arsip sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a
dan huruf d pasca
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, dengan cara:
a.
Penjualan; atau
b.
Pemusnahan.
Pasal 10
(1)
sebelum melakaukan Penjualan dan Pemusnahan surat
suara dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9, KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kotak suara
untuk mengeluarkan isi kotak suara.
(2) Pembukaan . . .
- 11 -
(2)
Pembukaan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling cepat setelah pengucapan sumpah
janji anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil
Presiden, dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota.
(3)
Isi kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimasukkan ke dalam kantong plastik setiap TPS dan
diberi tanda atau label sesuai dengan lokasi TPS.
(4)
Dalam hal masih terdapat
dokumen Arsip berupa
sertifikat hasil dan rincian perhitungan perolehan suara
di TPS berhologram, dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK dalam kotak
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU/KIP
Kabupaten/Kota wajib menyimpan dan mengelola sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
tentang kearsipan.
Pasal 11
(1)
KPU,
KPU
Provinsi/KIP
Aceh,
dan
KPU/KIP
Kabupaten/Kota melaksanakan Penjualan surat suara
dan formulir yang dikategorikan non Arsip sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a secara Lelang.
(2)
KPU,
KPU
Provinsi/KIP
Aceh,
dan
KPU/KIP
Kabupaten/Kota melaksanakan Penjualan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan:
a.
untuk optimalisasi surat suara dan formulir yang
berlebih atau telah digunakan;
b.
secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara
apabila dijual; dan/atau
c.
sebagai
pelaksanaan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Pasal 12
(1)
Sekretaris
KPU
Provinsi/KIP
Aceh
atau
Sekretaris
KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Pemusnahan
surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b apabila:
a. surat . . .
- 12 -
a.
surat suara dan formulir tidak laku dijual secara
Lelang; atau
b.
nilai jual surat suara dan formulir, lebih rendah dari
biaya operasional Lelang.
(2)
Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:
a.
dibakar;
b.
dihancurkan; atau
c.
ditimbun.
BAB III
KEWENANGAN PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN
Pasal 13
(1)
Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki
kewenangan
memberikan
persetujuan
atas
usul
Penjualan dan Pemusnahan surat suara dan formulir
yang dikategorikan non Arsip sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, sesuai batas kewenangannya.
(2)
Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Kekayaan
Negara melalui Kepala KPKNL.
Pasal 14
(1)
Ketua
KPU
selaku
Pengguna
kewenangan
mengajukan
Pemusnahan
surat
dikategorikan
non
Barang
usul
suara
Arsip
dan
yang
memiliki
Penjualan
dan
formulir
yang
berada
dalam
penguasaannya kepada Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13.
(2)
Ketua KPU selaku Pengguna Barang mendelegasikan
kewenangan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
kepada Sekretaris Jenderal selaku Kuasa Pengguna
Barang
atau
pejabat
lain
yang
ditunjuk
untuk
melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Barang Milik
Negara pada Komisi Pemilihan Umum.
(3) Sekretaris . . .
- 13 -
(3)
Sekretaris
Jenderal
mendelegasikan
kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris
KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Sekretaris KPU/KIP
Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Barang.
Pasal 15
(1)
Ketua
KPU
selaku
Pengguna
Barang
memiliki
kewenangan melaksanakan Penjualan dan Pemusnahan
surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang berada dalam
penguasannya.
(2)
Ketua KPU selaku Pengguna Barang mendelegasikan
kewenangan kepada Sekretaris Jenderal KPU selaku
Kuasa Pengguna Barang untuk melaksanakan Penjualan
dan
Pemusnahan
dikategorikan
surat
non
suara
Arsip
dan
yang
formulir
berada
yang
dalam
penguasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Sekretaris Jenderal KPU mendelegasikan kewenangan
kepada Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris
KPU/KIP
Kabupaten/Kota
selaku
Kuasa
Pengguna
Barang untuk melaksanakan Penjualan dan Pemusnahan
surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip
yang
berada
dalam
penguasannya
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
BAB IV
MEKANISME PENJUALAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia atau Tim Internal
Pasal 16
(1)
Sekretaris
KPU
Provinsi/KIP
Aceh
atau
Sekretaris
KPU/KIP Kabupaten/Kota membentuk panitia atau tim
internal untuk melakukan Penjualan atau Pemusnahan
surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2) Pembentukan . . .
- 14 -
(2)
Pembentukan panitia atau tim internal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris
KPU
Provinsi/KIP
Aceh
atau
Sekretaris
KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Pasal 17
(1)
Panitia atau tim internal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, berjumlah gasal beranggotakan paling kurang
3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai kompleksitas
barang yang akan dijual atau dimusnahkan.
(2)
Anggota panitia atau tim internal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari pejabat atau personil yang
membidangi keuangan, umum, dan logistik.
(3)
Panitia atau tim internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibentuk oleh:
a.
Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh pada satuan kerja
KPU Provinsi/KIP Aceh;
b.
Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota pada satuan
kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Pasal 18
Tugas panitia atau tim internal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, terdiri atas:
a.
meneliti dan memeriksa Barang Milik Negara yang akan
dijual atau dimusnahkan, meliputi:
1.
menginventarisir dan meneliti administrasi barang;
2.
menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;
3.
menetapkan jumlah dan jenis barang; dan
4.
menetapkan perkiraan Nilai Limit sebagai dasar
usulan penjualan barang;
b.
menyusun jadwal pelaksanaan Penjualan melalui Lelang;
c.
menyelesaikan
kelengkapan
administrasi
usulan
persetujuan Penjualan atau Pemusnahan;
d.
melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Kuasa
Pengguna Barang;
e. berkordinasi . . .
- 15 -
e.
berkoordinasi dengan KPKNL setempat, terkait dengan
proses Penjualan atau Pemusnahan;
f.
menyusun laporan hasil pelaksanaan Penjualan atau
Pemusnahan kepada Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh
atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku Kuasa
Pengguna Barang.
Bagian Kedua
Pengajuan Usul Penjualan
Pasal 19
(1)
Sekretaris
KPU
Provinsi/KIP
Aceh
atau
Sekretaris
KPU/KIP Kabupaten/Kota mengajukan usul Penjualan
surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang berada
dalam penguasaannya kepada Kepala KPKNL setempat
disertai pertimbangan aspek teknis,
ekonomis, dan
yuridis.
(2)
Sekretaris
KPU
Provinsi/KIP
Aceh
atau
Sekretaris
KPU/KIP Kabupaten/Kota menugaskan panitia atau tim
internal untuk melaksanakan Penjualan surat suara dan
formulir yang dikategorikan non Arsip setelah mendapat
persetujuan dari KPKNL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penjualan
Pasal 20
(1)
Panitia atau tim internal dalam melaksanakan proses
Penjualan secara Lelang surat suara dan formulir yang
dikategorikan non Arsip sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf a, berkoordinasi dengan KPKNL setempat.
(2)
Penjualan surat suara dan formulir yang dikategorikan
non
Arsip
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan setelah pengucapan sumpah/janji Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan . . .
- 16 -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden, atau pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati
dan
Wakil
Bupati
dan/atau
Walikota
dan
Walikota.
Pasal 21
(1)
Surat suara dan formulir yang akan dijual secara lelang
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
11
ayat
(1)
dilakukan penilaian untuk mendapatkan Nilai Limit.
(2)
Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Panitia atau tim internal dan dapat melibatkan
Penilai.
(3)
Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
pihak yang melakukan penilaian secara independen
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
(4)
Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
Pasal 22
Pelaksanaan Penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan
Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara
tentang pelaksanaan Lelang.
Pasal 23
Hasil Penjualan surat suara dan formulir
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib disetor seluruhnya ke
rekening Kas Umum Negara sebagai penerimaan negara
bukan pajak.
BAB V . . .
- 17 -
BAB V
MEKANISME PEMUSNAHAN
Bagian Kesatu
Pengajuan Usul Pemusnahan
Pasal 24
Pemusnahan
surat
suara
dan
formulir
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan setelah mendapat
persetujuan Pengelola Barang.
Pasal 25
(1)
Sekretaris
KPU
KPU/KIP
Provinsi/KIP
Kabupaten/Kota
Pemusnahan
surat
suara
Aceh
atau
Sekretaris
mengajukan
dan
usul
formulir
yang
dikategorikan non Arsip sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
12
kepada
Kepala
KPKNL
setempat
disertai
pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.
(2)
Sekretaris
KPU
Provinsi/KIP
Aceh
atau
Sekretaris
KPU/KIP Kabupaten/Kota menugaskan panitia atau tim
internal untuk melaksanakan Pemusnahan surat suara
dan formulir yang dikategorikan non arsip
setelah
mendapat
KPKNL
persetujuan
Pemusnahan
dari
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemusnahan
Pasal 26
(1)
Pemusnahan
surat
suara
dan
formulir
yang
dikategorikan non Arsip sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dilakukan di lokasi tempat barang tersebut
berada atau di tempat lain yang telah ditentukan oleh
Kuasa Pengguna Barang.
(2) Pemusnahan . . .
- 18 -
(2)
Pemusnahan
di
lokasi
atau
tempat
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan disaksikan
oleh:
(3)
a.
Kuasa Pengguna Barang;
b.
KPKNL/pejabat lelang setempat;
c.
Kepolisian Resort setempat.
Pelaksanaan Pemusnahan surat suara dan formulir yang
dikategorikan non Arsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam berita acara Pemusnahan
yang
ditandatangani
oleh
pihak-pihak
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
(4)
Biaya Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
(5)
Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB VI
PELAPORAN
Pasal 27
(1)
Panitia
atau
tim
internal
melaporkan
pelaksanaan
Penjualan atau Pemusnahan kepada Sekretaris KPU
Provinsi/KIP
Aceh
atau
Sekretaris
KPU/KIP
Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Barang.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan risalah Lelang.
Pasal 28
(1)
Sekretaris
KPU/KIP
KPU
Provinsi/KIP
Kabupaten/Kota
Aceh
selaku
dan
Sekretaris
Kuasa
Pengguna
Barang menerima laporan atas pelaksanaan Penjualan
atau
Pemusnahan
dari
panitia
atau
tim
internal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
(2) Sekretaris . . .
- 19 -
(2)
Sekretaris
KPU
Provinsi/KIP
KPU/KIP
Kabupaten/Kota
Aceh
dan
Sekretaris
menyampaikan
laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris
Jenderal KPU dan Kepala KPKNL setempat.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
Sekretaris
Jenderal
KPU
mendelegasikan
kewenangan
Pemusnahan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan
perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dan ayat (2) yang berada di luar negeri kepada
Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri.
Pasal 30
Setelah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan
perlengkapan lainnya dijual atau dimusnahkan, kotak suara
dibongkar dan dilipat dengan rapi.
Pasal 31
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat
mengosongkan isi kotak suara yang digunakan dalam Pemilu
atau Pemilihan terakhir untuk digunakan pada Pemilu atau
Pemilihan berikutnya.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 32
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan
Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya Sebagai Barang
Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
dan . . .
Fly UP