...

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
KotakPosNo. 1389
Jakarta 10013
Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)
Fax:3505136-3505139
3507144
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: KP.
569 T4HUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KO. 401 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR OPERASI
(STANDARD OPERATING PROCEDURE) PENGATURAN SLOT TIME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang
a.
bahwa guna memberikan pedoman koordinasi jadwal
penerbangan
(flight schedule
coordination)
untuk
penyelenggara bandar udara dan badan usaha angkutan
udara, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara Nomor : KO. 401 Tahun 2011 tentang
Prosedur Operasi
(Standard
Operating Procedure)
Pengaturan Slot Time;
Mengingat
b.
bahwa dalam
imlementasi peraturan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, terdapat hal-hal yang perlu
diselaraskan dengan praktek di lapangan;
c.
bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b,
dipandang perlu menetapkan perubahan Peraturan Direktur
Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 401 Tahun 2011
tentang Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure)
Pengaturan Slot Time dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara;
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009
tentang
Penerbangan (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang
Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3610);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4075);
4.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Kedudukan, Tugas,
Fungsi,
Kewanangan,
Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Rl;
5.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
6.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 25 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
7.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Departemen
Perhubungan;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR
DIREKTUR
: KP. 401
TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR OPERASI (STANDARD
OPERATING PROCEDURE) PENGATURAN SLOT TIME
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara Nomor : KP. 401 Tahun 2011 tentang
Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Pengaturan
Slot Time diubah sebagai berikut:
1. Mengubah bagan Organisasi Slot Indonesia pada Nomor 2.
Organisasi Slot Indonesia, sehingga menjadi sebagai berikut:
Komite Slot
Direktur Angkutan Udara
Sekretariat
Ditjen Hubud
-Dit. Navigasi
Penerbangan
-Dit. Angkutan
Penyelenggara
Badan Usaha
Bandar Udara
Angkutan Udara
-Dit. Bandar Udara
Dir. Ops & Teknik PT.
Angkasa Pura I
Dir. Ops & Teknik PT.
Angkasa Pura II
-Dit. Keamanan
Kabandara Unit
Udara
Penerbangan
-Otoritas Bandar
Nasional
Sekjen INACA
Pelaksana Bandar
Udara
Udara
IDSCt
Koordinator
Slot
Ketua Koordinator Slot
Manajer Slot Wilayah Barat
Asisten Manajer Slot
Manajer Slot Wilayah Timur
Asisten Manajer Slot
2. Menambah kalimat pada Nomor 2. Organisasi Slot Indonesia,
angka 2.1.1. huruf a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
a. Menyediakan forum konferensi
antara
Direktorat
Jenderal
Penyelenggara Bandar Udara dan
Udara dan Perusahaan Angkutan
bulan bersama dengan IDSC
penerbangan domestik
Perhubungan
Udara,
Badan Usaha Angkutan
Udara setiap 6 (enam)
3. Mengubah kalimat pada Nomor 2. Organisasi Slot Indonesia,
angka 2.2.1. huruf c, d dan e sehingga secara keseluruhan
berbunyi sebagai berikut:
c. Mengkoordinasikan rencana slot time dari Badan Usaha
Angkutan Udara dan Perusahaan Penerbangan Asing
mengenai permintaan slot time secara musiman (seasonal)
di bandar udara Indonesia yang dikategorikan padat.
d. Mengalokasikan slot time penerbangan yang diminta oleh
Badan Usaha Angkutan Udara dengan mekanisme kerja
sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
e. Bersama dengan Komite Slot melaksanakan konferensi
penerbangan domestik antara
Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara, Penyelenggara Bandar Udara dan
Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan
Udara setiap 6 (enam) bulan sekali (Periode Summer dan
Winter).
4. Menambah kalimat pada Nomor 2. Organisasi Slot Indonesia,
angka 2.2.2. sehingga berbunyi sebagai berikut:
2.2.2.
Masa kerja IDSC adalah 2 (dua) tahun dan untuk
periode pertama terhitung sejak tanggal 19 April 2011
sampai dengan 29 April 2013 dan dapat diperbaharui
setiap 2 (dua) tahun.
5. Menambah substansi pada Nomor 4 Persetujuan Slot (Slot
Clearance) di Bandar Udara, angka 4.6. yang berbunyi
sebagai berikut:
4.6.
Persetujuan slot untuk penerbangan International
(permintaan slot dapat disampaikan melalui email
[email protected]
diberikan
oleh
PT.Garuda
Indonesia) sebagai slot coordinator
international setelah dikoordinasikan dengan IDSC.
6. Mengubah kalimat pada Nomor 5. Pemberitahuan Kapasitas
Bandar Udara (Notice of Airport Capacity / NAC), angka 5.1.
sehingga berbunyi sebagai berikut:
5.1.
Dasar penetapan persetujuan slot time (slot clearance)
kepada Badan
Usaha Angkutan
Udara
dan
Perusahaan Penerbangan Asing adalah Notice of
Airport Capacity / NAC yang dikeluarkan 2 (dua) kali
dalam setahun (musim Summer dan Winter) yang akan
berjalan.
7. Mengubah Alur Proses Perolehan Slot di 7 Bandar Udara Pilot
Project pada Nomor 7. Proses Koordinasi sehingga berbunyi
sebagai berikut:
7.
Proses Koordinasi
Alur Proses Perolehan Slot di 7 Bandara Pilot Project
APAXAHARUNE UBfUNYAI aOI HBTORKAL PAD* PERIODESEASON
#
KccroSnatorMem-valcasi Hofcrc
TANSSAMASESEUAWYA
Slot Iworic* List (SHL) tidak melewati
Airline mem-valkJasi historic
Deadtne
Koordinator re-ewkiasiHistoric
AirtneTWakSetuju
Apakah historic yang ada di SHL
sesuai dengan data yg ada pada
airline?
Koordkutor setuju akan historic Airline
>ka masih ada perbedaan sebekim batas waktu pengajuar. maka
coorAnator akan memutuskan apakah akan mengembaiikin atau
meretokasi slot (Airline bias melakukan mediasi)
Initial Slot Submission Airline tidak
Koordinator vaadasi Initial Submission
melewati deadline
Kocrdknakxmcngkontirmasi penerimaan submission dari Airline
Natal awal (Infcal Alocation} oleh
Koordinator
Airline setuju dan tnenyiapkan
penyerahan slot awal (Initialslot
Submission)
Airline menyukpkan penyerahan
slot awal (Initial slot Submission)
*j SotAlocation List (SAL) tidak melewati
deadfine
Arkne memastikan SAL telah diterima
Aktifitas Pra-Slot Meeting Domestic
dan memertksanya
Slot Meeting Domestic
Ian 'Summer & Winter
Slot Confirmation
dari Kemenhub
8. Mengubah kalimat Nomor 8. Penggunaan dan Pemantauan
Slot Time di Bandar Udara Indonesia, angka 8.3. sehingga
berbunyi sebagai berikut:
8.3.
Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang
tidak menggunakan slot time wajib melaporkan ke
koordinator.
9.
Menambah kalimat pada Nomor 9. Yaitu angka 9.1. sehingga
berbunyi sebagai berikut:
9.1.
IDSC secara berkala melakukan terhadap pelaksanaan
slot oleh Badan Usaha Angkutan Udara Nasional dan
Perusahaan Penerbangan Asing di Bandar Udara.
Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
JAKARTA
16 dese^ber 2011
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
ttd
HERRY BAKTI
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Perhubungan Rl;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Direksi PT. Angkasa Pura I
7. Direksi PT. Angkasa Pura II;
8. Kepala Bandar Udara Unit Pelaksana Teknis;
9. Direksi Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara;
lO.Anggota Petugas Pelaksana IDSC yang bersangkutan.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BANIAN HUKUM DAN HUMAS,
ISRAFULHAYAT
Fly UP