...

Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf
c dan d dan ayat (3), Pasal 165 ayat (1), Pasal 168, Pasal 170,
Pasal 172, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (3), dan Pasal
186 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan,
perlu
menetapkan
Peraturan
Menteri
Perhubungan tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan
Udara;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1999
tentang
Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang
Nomor
1 Tahun
2009
ten tang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4956);
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2008 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 f'Tomor 212
Tambahan Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor
4954);
5.
Peraturan
Presiden
Nomor 47 Tahun
2009
Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
tentang
6.
Peraturan
Presiden
Nomor 24 Tahun
2010
tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta
Susunan,
Organisasi,
Tugas
Dan
Fungsi
Eselon
I
Kementerian Negara sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
7.
Peraturan
Menteri Perhubungan
Nomor KM 60 Tahun
2010
tentang
Struktur
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian Perhubungan;
PERATURAN
MENTERI
PERHUBUNGAN
TENTANG
TANGGUNGJAWAB PENGANGKUTANGKUTANUDARA.
1.
Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan
Pesawat
Udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan/ atau pos untuk satu
perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain
atau beberapa bandar udara.
2.
Pengangkut
adalah
Badan Usaha Angkutan
Udara, pemegang
izin
kegiatan
angkutan
udara
bukan
niaga yang me1akukan
kegiatan
angkutan udara niaga berdasarkan
ketentuan Undang-Undang
tentang
Penerbangan,
dan/atau
badan usaha selain Badan Usaha Angkutan
Udara yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.
3.
Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan
udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang
pengirim barang serta pihak ketiga.
Angkutan
Udara
untuk
umum
angkutan
dan/ atau
4.
Angkutan Udara Niaga adalah
memungut pembayaran.
dengan
5.
Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan
terbatas
atau
koperasi,
yang' kegiatan
utamanya
mengoperasikan
pesawat
udara
untuk
digunakan
mengangkut
penumpang,
kargo,
dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
6.
Bandar Udara adalah kawasan di daratan danjatau perairan dengan
batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara
mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat
barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan,
serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
7.
Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau
bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian
angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak
penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan
pesawat udara.
8.
Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh
penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara
yang sarna.
9.
Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada
dalam pengawasan penumpang sendiri.
10. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk
hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama
penerbangan, barang bawaan atau barang yang tidak bertuan.
11. Kejadian Angkutan Udara adalah kejadian yang semata-mata
hubungannya dengan pengangkutan udara.
ada
12. Kecelakaan adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang
mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang
digunakan danj atau korban jiwa atau luka serius.
13 Keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu
keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi
waktu keberangkatan atau kedatangan.
14. Cacat Tetap adalah kehilangan atau menyebabkan tidak berfungsinya
salah satu anggota badan atau yang mempengaruhi aktivitas secara
normal seperti hilangnya tangan, kaki, atau mata, termasuk dalam
pengertian cacat tetap adalah cacat mentaL
15. Cacat Tetap Total adalah kehilangan fungsi salah satu anggota badan,
termasuk cacat mental sebagai akibat dari Kecelakaan (accident) yang
diderita sehingga penumpang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan
yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan
pendidikan, keahlian, ketramp ilan dan pengalamannya
sebelum
mengalami cacat.
16. Catat Tetap Sebagian adalah kehilangan sebagian dari salah satu anggota
badan namun tidak mengurangi fungsi dari anggota badan tersebut
untuk beraktifitas seperti hilangnya salah satu mata, salah satu lengan
mulai dari bahu, salah satu kaki.
17. Cacat Mental adalah tidak berfungsi atau kerusakan yang bersangkutan
dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat kerusakan badan
atau tenaga.
18. Ganti Rugi adalah uang yang dibayarkan atau sebagai pengganti atas
suatu kerugian.
19. Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara adalah
perjanjian antara pengangkut dengan konsorsium perusahaan asuransi
untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/ atau
pengirim barang serta pihak ketiga.
20. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi
ketentuan perundang-undangan perasuransian.
sesuai
dengan
21. Perusahaan Pialang Asuransi adalah Perusahaan Penunjang Usaha
Perasuransian yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan
Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dan penanganan
penyelesaian
ganti kerugian Asuransi
dengan bertindak
untuk
kepentingan pemegang polis dan atau tertanggung.
22. Konsorsium Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
adalah kumpulan sejumlah perusahaan asuransi sebagai satu kesatuan
yang terdiri dari ketua dan anggota yang dibentuk berdasarkan perjanjian
sebagai Penanggung asuransi tanggung jawab pengangkut angkutan
udara.
JENIS TANGGUNGJAWABPENGANGKUT
DANBESARANGANTIKERUGIAN
Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab
atas kerugian terhadap :
a.
penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka;
b.
hilang atau rusaknya bagasi kabin;
c.
hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat
d.
hilang, musnah, atau rusaknya kargo;
e.
keterlambatan angkutan udara; dan
f.
kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.
Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat
tetap atau luka-Iuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan
sebagai berikut :
a.
penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat
kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada
hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian
sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta
rupiah) per penumpang;
b.
penumpang yang meninggal dunia akibat suatu kejadian yang sematamata ada hubungannya dengan pengangkutan udara pada saat proses
meninggalkan ruang tunggu bandar udara menuju pesawat udara atau
pada saat proses turun dari pesawat udara menuju ruang kedatangan di
bandar udara tujuan danl atau bandar udara persinggahan (transit)
diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) per penumpang;
d.
1)
penumpang yang dinyatakan cacat tetap total oleh dokter dalam
jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak
terjadinya kecelakaan diberikan ganti kerugian sebesar Rp.
1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per
penumpang; dan
2)
penumpang yang dinyatakan cacat tetap sebagian oleh dokter dalam
jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak
terjadinya kecelakaan diberikan ganti kerugian sebagaimana termuat
dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Cacat Tetap Total sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 yaitu
kehilangan penglihatan total dari 2 (dua) mata yang tidak dapat
disembuhkan, atau terputusnya 2 (dua) tangan atau 2 (dua) kaki atau
satu tangan dan satu kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau
kaki, atau Kehilangan penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidak
dapat disembuhkan dan terputusnya 1 (satu) tangan atau kaki pada atau
di atas pergelangan tangan atau kaki.
e.
penumpang yang mengalami luka-Iuka dan harus menjalani perawatan di
rumah sakit, klinik atau balai pengobatan sebagai pasien rawat inap
dan/ atau rawat jalan, akan diberikan ganti kerugian sebesar biaya
perawatan yang nyata paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) per penumpang.
(1) Pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau
rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan
bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau
orang yang dipekerjakannya.
(2) Apabila pembuktian penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat diterima oleh pengangkut atau berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht) dinyatakan
bersalah, maka ganti kerugian ditetapkan setinggi tingginya sebesar
kerugian nyata penumpang.
(1) Jumlah
ganti kerugian terhadap
penumpang yang mengalami
kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut :
a.
kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi
tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak Rp. 4.000.000,00
(empat juta rupiah) per penumpang; dan
b.
kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya
bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat.
(2) Bagasi tercatat dianggap hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
apabila tidak diketemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender
sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandar udara tujuan.
(3) Pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas
bagasi tercatat yang belum ditemukan dan belum dapat dinyatakan hilang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus
ribu rupiah) per hari paling lama untuk 3 (tiga)hari kalender.
(1) Pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadap hilangnya
barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang yang
disimpan di dalam bagasi tercatat, kecuali pada saat pelaporan
keberangkatan
(check-in),
penumpang
telah
menyatakan
dan
menunjukkan bahwa di dalam bagasi tercatat terdapat barang berharga
atau
barang
yang berharga,
dan
pengangkut
setuju
untuk
mengangkutnya.
(2)
Dalam hal pengangkut menyetujui barang berharga atau barang yang
berharga di dalam bagasi tercatat diangkut sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1), pengangkut
dapat
meminta
kepada
penumpang
untuk
mengasuransikan
barang tersebut.
(1)
Jumlah ganti kerugian terhadap kargo yang dikirim hilang, musnah, atau
rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ditetapkan sebagai
berikut:
(2)
a.
terhadap hilang atau musnah, pengangkut wajib memberikan ganti
kerugian kepada pengirim sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu
rupiah) per kg.
b.
terhadap
rusak
sebagian
atau seluruh
isi kargo atau kargo,
pengangkut
wajib memberikan
ganti kerugian kepada pengirim
sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kg.
c.
apabila pada saat menyerahkan
kepada pengangkut,
penglnm
menyatakan
nilai kargo dalam surat muatan udara (ainvay biln,
ganti kerugian yang wajib dibayarkan
oleh pengangkut
kepada
pengirim sebesar nilai kargo yang dinyatakan dalam surat muatan
udara.
Kargo dianggap hilang setelah 14 (empat belas) hari kalender
sejak seharusnya tiba di tempat tujuan.
Apabila kargo diangkut melalui
pengangkut
hanya
bertanggung
keseluruhan
atau atas kehilangan
yang menjadi tanggung jawabnya.
Keterlambatan
terdiri dari :
b.
angkutan
terhitung
lebih dari 1 (satu) moda transportasi,
jawab atas kerusakan
sebagian
atau
kargo se1ama dalam pengangkutan
udara
udara sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 2 huruf e
tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas
(denied boarding passangerj; dan
pesawat
udara
Jumlah ganti kerugian untuk penumpang atas keterlambatan penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
a.
keterlambatan
lebih dari 4 (empat) jam diberikan ganti rugi sebesar
Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang;
b.
diberikan ganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan
huruf a apabila pengangkut menawarkan tempat tujuan lain yang
terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (re-routing), dan
pengangkut wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau
menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan apabila tidak
ada moda transportasi selain angkutan udara;
c.
dalam hal dialihkan kepada penerbangan berikutnya atau penerbangan
milik Badan Usaha Niaga Berjadwal lain, penumpang dibebaskan dari
biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan (up grading
class) atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan,
maka terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket
yang dibeli.
Terhadap tidak terangkutnya penumpang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf b, pengangkut wajib memberikan ganti kerugian berupa:
a. mengalihkan
danjatau
ke penerbangan
lain tanpa membayar biaya tambahan;
b. memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak
ada penerbangan lain ke tempat tujuan
(1) Dalam hal terjadi pembatalan penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf c, pengangkut wajib memberitahukan kepada
penumpang paling lambat 7 (tujuh) hari kalender scbelum pelaksanaan
penerbangan.
(2) Pembatalan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengangkut wajib mengembalikan seluruh uang tiket yang telah
dibayarkan oleh penumpang.
(3) Pembatalan penerbangan yang dilakukan kurang dari 7 (tujuh) hari
kelender sampai dengan waktu keberangkatan yang telah ditetapkan,
berlaku ketentuan Pasal 10 huruf b dan c.
(4) Pembatalan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila
badan usaha angkutan udara niaga berjadwal melakukan perubahan
jadwal penerbangan (retiming atau rescheduling).
(1) Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab atas ganti kerugian akibat
keterlambatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf
a yang disebabkan oleh faktor cuaca dan/ atau teknis operasional.
(2) Faktor cuaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hujan
Iebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang di bawah standar
minimal, atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang
mengganggu keselamatan penerbangan.
a.
bandar udara untuk keberangkatan
digunakan operasional pesawat udara;
dan
tujuan
tidak
dapat
b.
lingkungan menuju bandar udara atau landasan
fungsinya misalnya retak, banjir, atau kebakaran;
c.
terjadinya antrian pesawat udara lepas landas (take offJ, mendarat
(landing), atau alokasi waktu keberangkatan (departure slot time) di
bandar udara; atau
d.
keterlambatan pengisian bahan bakar (refuelling).
terganggu
Pasal14
Jumlah ganti kerugian untuk pihak ketiga yang meninggal dunia, cacat tetap,
luka-Iuka dan kerugian harta benda sebagai akibat dari peristiwa
pengoperasian pesawat udara, kecelakaan pesawat udara atau jatuhnya
benda·-benda dari pesawat udara yang dioperasikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan sebagai berikut :
8.
meninggal dunia diberikan ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) per orang;
1)
pihak ketiga yang dinyatakan cacat tetap total oleh dokter dalam
jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak
terjadinya kecelakaan diberikan ganti kerugian sebesar Rp.
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per orang;
2)
pihak ketiga yang dinyatakan cacat tetap sebagian oleh dokter
dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak
terjadinya kece1akaan diberikan ganti kerugian sebagaimana
termuat dalam Lampiran Peraturan ini.
c.
Jumlah ganti kerugian untuk pihak ketiga yang menderita luka-Iuka dan
harus menjalani perawatan di rumah sakit, klinik atau balai pengobatan
sebagai pasien rawat inap danjatau rawatjalan ditetapkan paling banyak
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per orang;
d.
jumlah ganti kerugian untuk kerusakan barang milik pihak ketiga hanya
terhadap kerugian yang secara nyata diderita berdasarkan penilaian yang
layak, sebagai berikut :
1)
untuk pesawat udara dengan kapasitas sampai dengan 30 (tiga
puluh) tempat duduk, paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah);
2)
untuk pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh)
tempat duduk sampai dengan 70 (tujuh puluh) tempat duduk, paling
banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
3)
untuk pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 70 (tujuh puluh)
tempat duduk sampai dengan 150 (seratus lima puluh) tempat
duduk, paling banyak Rp. 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh
lima miliar rupiah);
4)
untuk pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 150 (seratus lima
puluh) tempat duduk, paling banyak Rp. 250.000.000.000,00 (dua
ratus lima puluh miliar rupiah).
Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal
5, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 14, ditetapkan berdasarkan kriteria:
BABIII
WAJIBASURANSITANGGUNG
JAWABPENGANGKUT
Pasal16
(1) Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud
wajib diasuransikan
kepada perusahaan
asuransi
konsorsium asuransi.
dalam Pasal 2
dalam bentuk
(2) Bentuk Konsorsium bersifat terbuka kepada se1uruh perusahaan
asuransi
yang memenuhi
syarat
dan perizinan untuk
dapat
berpartisipasi dalam program Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut
Angkutan Udara.
(3) Untuk kepentingan Badan Usaha Angkutan Udara sebagai pemegang
polis dan/ atau tertanggung, maka penutupan asuransi dan penanganan
penyelesaian klaim Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan
Udara dilakukan dengan menggunakan jasa keperantaraan perusahaan
pialang asuransi.
(4) Perusahaan asuransi sebagai anggota konsorsium asuransi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib me1aporkan asuransi tanggung jawab
pengangkut angkutan udara kepada Menteri yang bertanggung jawab di
bidang pengawasan perasuransian.
(5) Nilai pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya harus sarna dengan jumlah ganti kerugian yang
ditentukan dalam Peraturan ini.
(6) Premi asuransi untuk menutup nilai pertanggungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapk~n berdasarkan perhitungan yang layak
sesuai prinsip asuransi yang sehat.
(7) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1, 2 dan 3
terse but ditetapkan me1aluiKeputusan Menteri.
(1) Penutupan
asuransi
tanggung jawab pengangkut
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibuktikan dengan perjanjian
penutupan asuransi.
(2) Tata cara dan prosedur penutupan
asuransi
tanggung
pengangkut
sebagaimana
diatur
pada ayat (1) dilakukan
dengan peraturan perundang-undangan.
jawab
sesuai
(3) Penutupan
asuransi
tanggung jawab pengangkut
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal
untuk dicatat dan keperluan evaluasi.
(4) Dalam hal evaluasi mengindikasikan adanya ketidaksesuian terhadap
ketentuan
yang ada atau kelayakan besarnya pertanggungan,
Direktur Jenderal dapat meminta penjelasan dari pengangkut dan
para pihak yang terkait serta meminta dilakukan peninjauan kembali
perjanjian penutupan asuransi.
(1) Tanggung jawab pengangkut kepada penumpang dimulai sejak
penumpang meninggalkan ruang tunggu bandar udara menuju pesawat
udara sampai dengan penumpang memasuki terminal kedatangan di
bandar udara tujuan.
(2) Tanggung jawab pengangkut terhadap bagasi tercatat dimulai sejak
pengangkut menerima bagasi tercatat pada saat pelaporan (check-in)
sampai dengan diterimanya bagasi tercatat oleh penumpang.
(3) Tanggung jawab pengangkut terhadap kargo dimulai sejak penglnm
barang menerima salinan surat muatan udara dari pengangkut sampai
dengan waktu yang ditetapkansebagai batas pengambilan sebagaimana
tertera dalam surat muatan udara (ainvay bill).
Pengangkut tidak dapat dituntut tanggung jawab untuk membayar ganti rugi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Pasa13 huruf c butir 2, Pasal
14, apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa:
a.
kejadian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian pengangkut
atau orang-orang yang dipekerjakannya atau agen-agennya; atau
b.
kejadian tesebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian
penumpang sendiri danj atau pihak ketiga.
Tanggung jawab pengangkut dalam peraturan lnl berlaku terhadap
pengangkut yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal
(charter) atau pihak-pihak lain sebagai pembuat kontrak pengangkutan
(contracting carrier) sepanjang tidak diperjanjikan lain dan tidak bertentangan
dengan peraturan ini.
PERSYARATAN
DANTATACARA
PENGAJUANTUNTUTAN
GANTIKERUGIAN
(1) Tuntutan ganti kerugian oleh penumpang danjatau penglnm barang
serta pihak ketiga yang mengalami kerugian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti sebagai
berikut:
a.
dokumen terkait yang membuktikan sebagai ahli waris sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
tiket, bukti bagasi tercatat (claim tag) atau surat muatan udara
(ainvay
bill) atau bukti lain yang mendukung
dan dapat
dipertanggungjawabkan;
b.
surat keterangan dari pihak yang berwenang mengeluarkan bukti
telah terjadinya kerugian jiwa dan raga danjatau harta benda
terhadap
pihak
ketiga yang
mengalami kerugian
akibat
pengoperasian pesawat udara.
(2) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada pengangkut yang secara nyata melakukan pengangkutan udara
(actual carrier), apabila pengangkutan udara tersebut dilakukan lebih
dari satu Badan Usaha Angkutan Udara.
(1) Apabila bagasi tercatat danjatau kargo diterima oleh penumpang atau
oleh orang yangberhak
untuk menerima tidak ada keluhan, maka
merupakan bukti bagasi tercatat danjatau kargo tersebut diterima dalam
keadaan baik sesuai dengan dokumen yang pada saat diterima.
(2) Apabila bagasi tercatat danj atau kargo yang diterima dalam keadaan
rusak, musnah danj atau hilang, tuntutan terhadap pengangkut harus
diajukan secara tertulis pada saat bagasi tercatat diambil oleh
penumpang atau penerima kargo.
(3) Jika terjadi keterlambatan penerimaan bagasi tercatat danj atau kargo,
tuntutan terhadap pengangkut harus diajukan secara tertulis paling
lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak bagasi tercatat
diterima pemilik bagasi tercatat sesuai tanda bukti bagasi tercatat (claim
tag) di terminal kedatangan atau kargo diterima oleh penerima di tempat
tujuan yang telah ditetapkan.
Besaran ganti kerugian yang diatur dalam peraturan ini tidak menutup
kesempatan kepada penumpang, ahli waris, penerima kargo, atau pihak
ketiga untuk menuntut pengangkut ke pengadilan negeri di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melalui arbitrase atau alternatif
penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelesaian masalah pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain
sesuai ketentuaan peraturan perundang-undangan.
(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun terhadap
pelaksanaan asuransi tanggung jawab pengangkut angkutan udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Pengangkut dan perusahaan asuransi clan/atau Ketua Konsorsium wajib
menyampaikan
laporan pelaksanaan
asuransi
tanggung jawab
pengangkut angkutan udara secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau
setiap terjadi perubahan pertanggungan kepada Direktur Jenderal.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat
memuat:
Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi
pengangkut
yang
tidak
mengasuransikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
a.
administratif kepada
tanggung
jawabnya
peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
dengan
b.
apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
ditaati dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan udara
niaga untukjangka waktu 14 (empat belas) hari kalender.
(3) Apabila pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan,
dilakukan pencabutan izin usaha.
(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak menghapus tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang,
danl atau pengirim barang serta pihak ketiga.
(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
tanggung jawab pengangkut terhadappenumpang danl atau pengirim
barang serta pihak ketiga.
(2) Direktur Jenderal dapat mengusulkan perusahaan asuransi danl atau
konsorsium asuransi, termasuk penanggungjawabnya ke dalam daftar
hitam (black list) apabila terbukti tidak melakukan pembayaran atau
tidak sanggup membayar ganti kerugian sesuai kewajibannya.
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Menteri untuk
selanjutnya
diteruskan
kepada
Menteri yang
melaksanakan
pembinaan
dan
pengawasan
di bidang usaha
perasuransian untuk diambil tindakan lebih lanjut sesuai peraturan
perundang- undangan perasuransian.
(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, perjanjian penutupan asuransi
an tara pengangkut dan perusahaan asuransi atau konsorsium asuransi
yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian;
(2) Badan usaha angkutan udara yang telah melakukan penutupan asuransi
tanggung jawab wajib menyesuaikan jenis tanggung jawabnya dan
besaran ganti kerugian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri
ini paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Peraturan
Menteri diberlakukan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Perhubungan
ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 AgUstus 2011
MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA
ttd
PATRIALISAKBAR
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Siro Hukum dan KSLN
Pelaksana Harian
.~it'
HARY KRISWANTO, SH, DESS
Pembina (IV/a)
NIP. 19631115 199203 1 001
Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor
: PM 77 Tahun 2011
Tanggal
: 8 Agustus 2011
CACATTETAPSEBAGIAN
a. Satu mata
b. Kehilangan pendengaran
c. Ibu jari tangan kanan
- tiap satu ruas
d. Jari telunjuk kanan
- tiap satu ruas
e. Jari telunjuk kiri
- tiap satu ruas
f. J ari kelingking kanan
- tiap satu ruas
g. J ari Kelingking Kiri
- tiap satu ruas
h. Jari Tengah atau jari manis
- tiap satu ruas
1. Jari tengah atau jari manis kiri
- tiap satu ruas
BESARANGANTIKERUGIAN
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
150.000.000,150.000.000, 125.000.000,62.500.000,100.000.000,50.000.000,125.000.000,25.000.000,62.500.000,20.000.000,35.000.000,11.500.000,50.000.000, 16.500.000,40.000.000, 13.000.000,-
Penjelasan :
Bagi mereka yang kidal, perkataan kanan dibaca kiri, demikian
sebaliknya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2011
MENTERIPERHUBUNGAN,
ttd
FREDDYNUMBERI
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN
Pelaksana Harian
.~
HARY KRISWANTO, SH, DESS
Pembina (IV/a)
NIP. 19631115 199203 1 001
Fly UP