...

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR :
KP 541 TAHUN 2014
TENTANG
FASILITAS KEGIATAN FAL (FACILITATION)
DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang :
a.
bahwa dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Nomor 69
Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan
Nasional
telah
mengatur
mengenai
kegiatan
pemerintahan di bandar udara internasional;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
maksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
tentang Fasilitas Kegiatan FAL (Facilitation) di Bandar
Udara Internasional;
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang
Karantina
Udara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
2.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
1984
Nomor
20,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
3.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3482);
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006
Nomor
93,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4661);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);
6.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
7.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4635);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Manular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);
9.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 13 Tahun 2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun
2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah
diubah
terakhir
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68
Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun
2013 tentang Program Keamanan
Penerbangan
Nasional;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun
2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
15. Keputusan
Menteri
425/Menkes/SK/IV/2007
Penyelenggaraan
Kesehatan
Nomor-
tentang
Pedoman
Karantina Kesehatan
di
Kantor
Kesehatan Pelabuhan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN
UDARA
TENTANG
FASILITAS
KEGIATAN
FAL
(FACILITATION) DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL
BAB I
UMUM
Pasal 1
(1) Kegiatan pemerintahan di bandar udara internasional
meliputi:
a. pembinaan kegiatan penerbangan;
b. kepabeanan;
c. keimigrasian; dan
d. kekarantinaan.
(2) Kegiatan pemerintahan di bandar udara internasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
menjalankan tugas dan fungsi pengawasan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi
kegiatan
pengamatan
(surveillance),
pemeriksaan, serta penanganan tindak lanjut.
Pasal 2
Penyelenggara bandar udara internasional harus menjamin
ketersediaan ruang atau area dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi Pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, dalam bentuk kegiatan FAL (Facilitation).
BAB II
KEPABEANAN
Pasal 3
Kegiatan pengawasan kepabeanan bertujuan untuk
mengawasi masuknya barang dari luar daerah pabean ke
dalam daerah pabean dan keluarnya barang dari daerah
pabean ke luar daerah pabean.
Pasal 4
(1) Pengawasan kepabeanan untuk bagasi tercatat dan
bagasi kabin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilakukan di terminal kedatangan dan keberangkatan
bandar udara internasional.
(2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di antaranya meliputi:
a. pemeriksaan fisik barang;
b. pemeriksaan badan orang;
c. pemeriksaan dokumen barang; dan
d. pemeriksaan lanjutan terhadap fisik barang dan
melakukan wawancara terhadap pemilik barang
yang dicurigai.
(3) Dalam hal pada saat proses pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditemukan bagasi tercatat dan
bagasi kabin yang belum diselesaikan kewajiban
pabeannya
dan
barang
tegahan,
maka
akan
ditempatkan di ruang dan/atau area penimbunan
atau penyimpanan sementara.
Pasal 5
(1) Untuk
melaksanakan
kegiatan
pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperlukan
ruang dan/atau area untuk melakukan kegiatan
dan/atau penempatan peralatan dalam bentuk:
a. ruang untuk pengawasan;
b. alat pemindai;
c. alat kontrol dan monitor CCTV;
d. ruang toilet khusus (swallow toilet);
e. area untuk anjing pelacak (K-9) apabila diperlukan;
f. ruang pelayanan kepabeanan (untuk pembayaran);
dan
g. ruang
dan/atau
area
penyimpanan sementara.
(2)
penimbunan
atau
Ruang dan/atau area untuk kegiatan dan/atau
penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada pada kawasan pabean.
Pasal 6
(1)
Pengawasan kepabeanan untuk kargo sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan di area kargo
kedatangan
dan
keberangkatan
bandar
udara
internasional.
(2)
Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diantaranya meliputi :
a. pemeriksaan fisik kargo;
b. pemeriksaan dokumen kargo; dan
c. pemeriksaan lanjutan terhadap fisik kargo dan
melakukan wawancara terhadap pemilik atau
penerima kargo yang dicurigai.
(3)
Dalam hal pada saat proses pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditemukan kargo yang belum
diselesaikan kewajiban pabeannya dan kargo tegahan,
maka akan ditempatkan di gudang penimbunan kargo
impor dan/atau kargo ekspor sementara.
Pasal 7
(1)
Untuk
melaksanakan
kegiatan
pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diperlukan
gudang penimbunan kargo impor dan/atau kargo
ekspor sementara.
(2)
Ruang
untuk
kegiatan
dan/atau
penempatan
peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada
pada kawasan pabean.
Pasal 8
Penggunaan ruang dan/atau area untuk melakukan
kegiatan dan/atau penempatan peralatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, harus
memperhatikan:
a. ketersediaan ruang dan/atau area di bandar udara;
b. jumlah penumpang datang dan/atau kargo datang pada
jam sibuk; dan
c. standar pemeriksaan dan/atau peralatan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
BAB III
KEIMIGRASIAN
Pasal 9
(1) Kegiatan pengawasan keimigrasian bertujuan untuk
memonitor dan memantau penumpang yang datang
dan berangkat di terminal kedatangan dan
keberangkatan bandar udara internasional.
(2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di antaranya meliputi:
a. pemeriksaan dokumen keimigrasian dalam rangka
melakukan perjalanan; dan
b. pemeriksaan mendalam dan wawancara untuk
penumpang yang dicurigai.
(3) Dalam hal pada saat proses pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditemukan penumpang
bermasalah, maka akan ditempatkan di ruang
dan/atau area detensi.
Pasal 10
(1) Untuk
melaksanakan
kegiatan
pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diperlukan
ruang dan/atau area untuk melakukan kegiatan
dan/atau penempatan peralatan dalam bentuk:
a. ruang pengawas untuk supervisor imigrasi dan
ruang kepala unit;
b. ketersedian pasokan listrik dan koneksitas jaringan
teknologi informasi;
c. ruang laboratorium forensik dokumen;
d. ruang control room;
e. ruang makan dan istirahat untuk petugas imigrasi;
f. ruang arsip;
g. ruang tata usaha;
h. ruang rapat pimpinan dan ruang briefing khusus
petugas imigrasi;
i. ruang wiring closet;
j. konter pelayanan dan pembayaran Visa on Arrival
(VoA);
k. meja untuk pengisian dokumen perjalanan, kartu
imigrasi dan pemberitahuan pabean (customs
declaration);
1. kounter untuk pemeriksaan dokumen perjalanan
(paspor);
m. server Machine Readable Travel Documents (MRTDs)
denganpasokan listrik dan suhu yang stabil; dan
n. ruang dan/atau area detensi yang terpisah laki-laki
dan perempuan dan memiliki teralis tersembunyi
untuk keamanannya yang dilengkapi dengan toilet.
(2) Ruang dan/atau area sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk terminal keberangkatan
sebelum counter pemeriksaan imigrasi.
berada
(3) Ruang dan/atau area sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk terminal kedatangan berada sebelum
counter pemeriksaan imigrasi.
(4) Terhadap peralatan pemantauan dan pengintaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditempatkan di batas-batas area imigrasi.
Pasal 11
Penggunaan ruang dan/atau area untuk melakukan
kegiatan dan/atau penempatan peralatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, hams memperhatikan:
a. ketersediaan ruang dan/atau area di bandar udara;
b. jumlah penumpang pada jam sibuk; dan
c. standar pemeriksaan dan/atau peralatan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
BAB IV
KEKARANTINAAN
Pasal 12
Kegiatan kekarantinaan di bandar udara internasional
terdiri dari:
a. karantina kesehatan;
b. karantina pertanian (hewan dan tumbuhan); dan
c. karantina ikan.
Bagian Kesatu
Karantina Kesehatan
Pasal 13
(1) Kegiatan karantina kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a, merupakan kegiatan
pengawasan yang bertujuan untuk mencegah masuk
dan keluarnya penyebaran penyakit ke dan dari
wilayah Indonesia dari bandar udara internasional,
melalui kedatangan dan keberangkatan pesawat udara
dan penumpang dari dan ke luar negeri.
(2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di antaranya meliputi:
a. pemeriksaan terhadap pesawat udara yang berasal
dari daerah terindikasi penyakit tertentu;
b. pemeriksaan kesehatan terhadap penumpang,
bagasi kabin, bagasi tercatat dan kargo yang
dicurigai terjangkit penyakit; dan
c. wawancara terhadap kru pesawat udara dan
penumpang yang dicurigai.
(3) Dalam hal proses pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditemukan penumpang yang terindikasi
terkena penyakit berbahaya maka akan ditempatkan
di ruang atau area karantina sementara.
(4) Dalam hal terdapat pesawat udara yang berasal dari
daerah terindikasi penyakit tertentu atau pesawat
udara yang di dalamnya terdapat penumpang yang
diduga terjangkit penyakit tertentu, akan diarahkan ke
zona karantina untuk dilakukan pemeriksaan.
Pasal 14
(1)
Untuk
melaksanakan
kegiatan
pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diperlukan
ruang dan/atau area untuk melakukan kegiatan
dan/atau penempatan peralatan dalam bentuk :
a. alat pemindai suhu (thermal scanner);
b. counter petugas karantina kesehatan;
c. alat disinfeksi;
d. alat
kejut
jantung
defibrillator/AED);
(automatic
external
e. parker ambulance;
f. sarana pelayanan medis dan vaksinasi;
g. ruang wawancara atau pemeriksaan terpisah untuk
penumpang yang diduga terjangkit penyakit; dan
h. ruang untuk petugas karantina.
(2)
Penempatan ruang atau area sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di terminal bandar udara berada di luar
area imigrasi.
Bagian Kedua
Karantina Pertanian dan Karantina Ikan
Pasal 15
(1)
Kegiatan karantina pertanian dan karantina ikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan c,
merupakan kegiatan pengawasan yang bertujuan
untuk mencegah hewan, tumbuhan dan ikan serta
olahannya yang terjangkit penyakit atau yang dilarang
untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui
area kargo kedatangan dan keberangkatan bandar
udara internasional.
(2)
Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diantaranya meliputi :
a. pemeriksaan dokumen hewan, tumbuhan dan ikan;
b. pemeriksaan fisik hewan, tumbuhan dan ikan; dan
c. tindakan karantina lainnya terhadap hewan,
tumbuhan dan ikan serta pemilik, pengirim atau
penerima.
(3) Dalam hal proses tindakan karantina lainnya
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dibutuhkan
ruangan dan/atau area untuk penanganan lebih
lanjut di luar terminal bandar udara.
Pasal 16
(1) Untuk
melaksanakan
kegiatan
pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diperlukan
ruang dan/atau area untuk melakukan kegiatan
dan/atau penempatan peralatan dalam bentuk:
a. instalasi karantina;
b. alat
pemusnahan
untuk
sampah
karantina
(incinerator);
c. tempat sampah khusus karantina (quarantine bin);
d. akses jaringan internet;
e. mobile laboratorium;
f. mobil anjing pelacak;
g. meja pemeriksaan;
h. wastafel; dan
i. ftz-co scan X-ray monitor.
(2) Ruang dan/atau area untuk kegiatan dan/atau
penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada pada sebelum kawasan pabean.
Pasal 17
Penggunaan ruang dan/atau area untuk melakukan
kegiatan dan/atau penempatan peralatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16, harus
memperhatikan:
a. ketersediaan ruang dan/atau area di bandar udara;
b. jumlah penumpang, hewan, tumbuhan dan ikan pada
jam sibuk; dan
c. standar pemeriksaan dan/atau peralatan sesuai dengan
peraturan
kekarantinaan.
perundang-undangan
di
bidang
BAB V
PENGAWASAN
Pasal 18
Direktorat Angkutan Udara, Direktur Bandar Udara dan
Direktur Keamanan Penerbangan melakukan pengawasan
terhadap penyediaan fasilitas kegiatan pemerintahan di
bandar udara internasional sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Jakarta
13 NOVEMBER 2014
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Pelaksana Tugas,
ttd
BAMBANG TJAHJONO
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :
1.
Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero); dan
Kepala Bandar Udara Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) Ditjen
Hubud.
Salinan sesuai dengan aslinya
HAN HUKUM DAN HUMAS,
AYAT
Pemjtixta Tk. I (IV/b)
'.(196)80619 199403 1 002
Fly UP