...

KPU Lakukan Evaluasi Pelaksanaan Pemilukada 2010

by user

on
Category: Documents
6

views

Report

Comments

Transcript

KPU Lakukan Evaluasi Pelaksanaan Pemilukada 2010
SI
L IHA
N
I
M
UMU
PEM
PEM
I
HAN
UMUM
MI
KO
LI
SUARA KPU
Fe
KOMISI
2011
PEMILUKADA
Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
br
ua
ri
20
Edisi Februari 2011
KPU Lakukan Evaluasi
Pelaksanaan Pemilukada 2010
Hafiz Anshary Resmikan Gedung
Baru KPU Kabupaten/Kota
KPU-IDI Bahas Standarisasi
Kesehatan Calon Peserta
Pemilukada
DPTools Untuk Akurasi Data
Pemilih
11
KOMISI
I
Pengantar Redaksi
S
uara KPU Edisi Februari 2011 ini akan lebih fokus pada Evaluasi
Pelaksanaan Pemilukada 2010. Pelaksanaan Pemilukada langsung
oleh rakyat selama tahun 2010 secara umum sudah berakhir. KPU
sudah mengevaluasi kinerjanya, baik menyangkut kebijakan maupun
teknis, meskipun pelaksanaan pemilihan kepala daerah hingga tahun 2013
masih berlangsung.
Hasil evaluasi secara umum kinerja KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota cukup baik, meski ada hal teknis yang perlu ditingkatkan
agar Pemilukada masa mendatang lebih baik lagi. Sejumlah hal yang perlu
ditingkatkan antara lain menyangkut pendataan pemilih, proses pencalonan,
sosialisasi dan perlunya pengawasan ditingkatkan.
Namun, pihak KPU mengundang berbagai pemangku kepentingan
untuk memberikan berbagai masukan menyangkut kinerja KPU melalui
evaluasi tersebut agar penyelenggaraan Pemilukada lebih berkualitas di
masa mendatang.
KPU memandang, sistem Pemilukada langsung saat ini baru bisa
dievaluasi paling cepat beberapa tahun lagi. Toh sebenarnya, Pemilukada
langsung merupakan pengejawantahan dari hak politik masyarakat, walau
ada konflik di satu atau dua daerah. Pada umumnya rakyat tenang saja.
Banyaknya sengketa pemilukada yang menggugat ke Mahkamah
Konstitusi (MK) tidak bisa dijadikan ukuran kualitas Pemilukada. Umumnya
sengketa di MK menyangkut perasaan tidak puas pasangan calon yang kalah.
Untungnya putusan MK bersifat final dan mengikat, tidak terjadi kerusuhan
di daerah. Artinya dari substansi itu proses hukum sudah berjalan sesuai
prosedur. Mereka percaya proses di MK, bukan karena hakim MK-nya hebat,
tapi karena proses di MK menjamin hak-hak semua pihak. Soal anggaran
Pemilukada 2010 sampai saat ini belum ada data yang dirilis oleh KPU dan
Kemendagri tapi yang jelas, ”ongkos demokrasi memang mahal”. (fs)
UMU
M
PEM
LI
HAN
SUARA KPU
Komisi Pemilihan Umum
Pelindung Suara Rakyat
Pengarah
Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A
Sri Nuryanti, S.IP, MA
Dra. Endang Sulastri, M.Si
I Gusti Putu Artha, SP, M.Si
Dr. H. Abdul Aziz, MA
Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri, MS
Saut Hamonangan Sirait, M.Th
Penanggung Jawab
Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si
Asrudi Trijono, SH
Pemimpin Redaksi
Drs. Syafriadi S. Yatim
Editor Senior
Drs. Yosmardin, M.Si, Nur Safa’at, SE, MM,
Drs. Faisal Siagian M.Si
Editor
Sahruni H.R, SS, M.Si, Eddy Purwanto,
SH, Dra. Titik PW MP, Andy Firmanda, Dra.
Hendrika Ferdinandus, Kadar Setyawan, Andy
Prasetyo
Reporter
Didi, Satrio, Rita, Dewi, Khaerul Anam, Ika
Prasetya, Catursari, Andre Riandi, Reni Rinjani,
Fotografer
Dodi H, Sapto
Designer Grafis
Arif Priyo
Distriusi/Sirkulasi
Dewi Mustikawati, Teddy Irawan
Alamat Redaksi
Biro Teknis dan Hupmas
Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat
Tlp: (021) 319 37223
Website: www.kpu.go.id
mediacenter.kpu.go.id
2
Daftar Isi
4 Fokus Utama
KPU Lakukan
Evaluasi Pelaksanaan
Pemilukada 2010
5 Fokus
7 News
Partisipasi Pemilih Dalam Pemilukada 2011 Perlu Strategic Planning Untuk Renstra KPU
Ditingkatkan
Pengantar Redaksi................................ 02
Daftar Isi.................................................. 03
News......................................................... 7-11
Profil......................................................... 12
Berita Dalam Gambar........................... 12
11 News
DPTools Untuk Akurasi Data Pemilih
3
Fokus
Utama
KPU Lakukan Evaluasi
Pelaksanaan Pemilukada 2010
Ketua KPU Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A memberikan penjelasan kepada para chief editor media cetak dan elektronik tentang pelaksanaan
pemilukada (foto: Dodi/Hupmas).
U
ntuk lebih menjalin komunikasi intensif dengan para
wartawan, Biro Teknis dan
Hupmas Sekretariat Jenderal KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada
Senin 14 Februari 2011 melaksanakan
kegiatan Editor Forum di Hotel Akmani,
Jakarta Pusat. Editor Forum dilaksanakan dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Pemilukada (Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah) tahun 2010.
Acara yang berlangsung malam hari
diikuti oleh 20 chief editor media cetak
dan elektronik. Hadir juga anggota KPU
Dra. Endang Sulastri, M.Si, Dr. H. Abdul
Aziz, MA, Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri, MS,
Wakil Sekjen KPU, Wakil Kepala Biro
Teknis dan Hupmas serta Kepala Biro
Logistik. Acara dimulai dengan makan
malam dan diakhiri dengan pemaparan
oleh Ketua KPU Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A serta Tanya jawab.
Dalam pemaparannya, Ketua KPU
menjelaskan berbagai permasalahan
yang terjadi pada Pemilukada 2010 lalu.
4
Dari 244 daerah, selama tahun 2010 telah terlaksana Pemilukada 224 daerah
yang terbagi 222 daerah dari akhir
masa jabatan (AMJ) 2010, 2 daerah
AMJ 2011 yaitu Nias Selatan dan Kota
Bontang. Menurut Ketua KPU banyak
hasil Pemilukada yang berakhir di ranah Mahkamah Konstitusi. Misalnya
dari 224 daerah, terjadi 229 gugatan
dari 164 daerah yang diajukan ke MK.
Dari 229 gugatan terdiri dari 4 penarikan permohonan, 154 permohonan ditolak MK, 39 permohonan tidak dapat
diterima, 7 permohonan gugur, dan
hanya 26 permohonan dikabulkan.
Dari 26 permohonan yang dikabulkan di antaranya terdapat putusan untuk
melaksanakan pemungutan suara ulang
antara lain Kabupaten Bangli, Konawe
Selatan, Sintang,Gresik, Mandailing Natal (Madina), Minahasa Utara Merauke,
Sumbawa, Pandeglang, Konawe Utara,
Buru Selatan, Yapen, Kota Tebing Tinggi, Surabaya, Manado, Tomohon, Tanjungbalai, Tangerang Selatan serta Kota
Jayapura. Putusan pemungutan suara
ulang lebih banyak disebabkan oleh peserta, khususnya penggunaan money
politics oleh calon/tim sukses, atau mobilisasi PNS/birokrasi dan penggunaan
sarana dan prasarana.
Putusan MK terkait menyangkut
pelaggaran yang bersifat terstruktur,
sistematis dan massif. Bentuk pelanggaran itu antara lain praktik money
politics baik dari calon kepala daerah
maupun tim sukses, keterlibatan PNS
dalam kampanye, imtimidasi, penyelenggara pemilu dan faktor pengawas
Pemilukada. Dari hasil evaluasi Pemilukada, persoalannya antara lain penyelenggara, masalah DPT yang dianggap
tidak akurat, proses pencalonan dan
pemungutan dan penghitungan suara. Bebe-rapa wartawan menanyakan
masalah yang terjadi dalan sengketa
Peilukada Kotawaringin Barat serta
masalah yang menimbulkan kontroversi baik dalam putusan MK maupun
dalam realisasinya. (dd/FS/red).
Suara KPU Edisi Februari 2011
Fokus
Utama
Partisipasi Pemilih Dalam
Pemilukada 2011 Perlu Ditingkatkan
“Partisipasi pemilih dalam Pemilukada
2011 perlu ditingkatkan”
D
emikian hasil Rapat Evaluasi Partisipasi pemilih
dalam Pemilukada Tahun 2010. Rapat Evaluasi
yang berlangsung tanggal 9-11 Februari 2011 itu dilaksanakan di Via Renata CIanjur Jawa Barat. Rapat evaluasi itu diikuti 30 orang anggota KPU dari Provinsi
dan KPU kabupaten/Kota, yang dipilih berdasarkan laporan
partisipasi pemilih yang signifikan oleh Biro Teknis dan Hupmas serta 30 orang dari Biro Teknis dan Hupmas KPU.
Acara dibuka oleh Ketua KPU Prof. Dr. H. A. Hafiz
Anshary AZ, M.A dan dihadiri anggota KPU Divisi sosialisasi
Dra. Endang Sulastri, M.Si., serta narasumber Danil Syukron
dari JPPR dan Burhanudin Muhtadi dari LSI.
Dalam sambutannya Ketua KPU menyampaikan data
bahwa selama Pemilukada Tahun 2010 yang berlangsung di
7 Provinsi dan 217 Kabupaten/Kota, telah terjadi penurunan
tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak
pilihnya. Yang dimaksud dengan tingkat partisipasi pemilih
adalah warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT
(daftar pemilih tetap) yang kemudian menggunakan hak
pilihnya di TPS. Menurut Ketua KPU “rakyat jenuh terusterusan memilih, untuk itu perlu sebuah strategi baru untuk
Kegiatan Evaluasi Partisipasi Masyarakat. Sebuah Upaya KPU Untuk Meningkatkan
Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada. (foto: humas)
meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilukada 2011,
jangan sampai tingkat partisipasi pemilih itu jeblok sehingga
merugikan kita sebagai penyelenggara Pemilu” demikian
Ketua KPU.
Rapat evaluasi di samping diisi dengan laporan pelaksanaan Pemilukada selama tahun 2011, juga diisi dengan
diskusi kelompok yang berhasil membuat rekomendasi atas
pelaksanaan Pemilukada 2011 mendatang. Acara ditutup
oleh Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas Drs Syafriadi S
Yatim. (FS)
KPU Berbagi Pengalaman
Mengelola Pemilu 2009
Dalam International Conference on Best Electoral Practices Di New Delhi
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) menghadiri International Conference on Best Electoral Practices, di New
Delhi, India. Konferensi internasional ini diselenggarakan oleh Election Commission of India (ECI) dengan mengambil tema ”Best Electoral Practices” dari penyelenggaraan Pemilu di berbagai negara. Konferensi internasional
yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari Ulang
Tahun ke-60 ECI atau Diamond Jubilee ini berlangsung pada
tanggal 24-25 Januari 2011. Konferensi ini dihadiri sekitar 130
(seratus tiga puluh) orang peserta dari 30 (tiga puluh) negara.
Delegasi Indonesia diwakili oleh Anggota KPU, Sri Nuryanti, S.
IP., MA dan Dra. Endang Sulastri, M.Si.
Pada pelaksanaan konferensi yang berlangsung selama 2 (dua) hari tersebut, perwakilan masing-masing negara
menyampaikan pengalaman mereka terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, antara lain tentang Pendidikan Pemilih,
Partisipasi dalam Pemilu (terutama yang melibatkan Pemilih
Suara KPU Edisi Februari 2011
Pemula), Jaminan Kemandirian dalam Manajemen Pemilu,
Peran Teknologi dalam Manajemen Pemilu, Peran Civil Society dalam Penguatan Demokrasi Elektoral, Peran Media
dalam Pemilu, dan lain-lain.
Anggota KPU, Sri Nuryanti, S. IP., MA dan Dra. Endang
Sulastri, M.Si, menyampaikan kepada peserta konferensi
tentang pengalaman dan manajemen penyelenggaraan
Pemilu Indonesia tahun 2009, mulai dari Pemilu Anggota
DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung dengan aman, damai, tertib dan lancar. Para peserta merasa kagum dengan tertib dan amannya
pelaksa-naan Pemilu 2009 di Indonesia, malahan Indonesia
adalah Negara demokrasi ke tiga terbesar di dunia setelah
India dan Amerika Serikat. Apalagi anggota KPU memperlihatkan besarnya surat suara yang digunakan dalam Pemilu
2009 serta kerumitan yang terjadi dalam distribusi logistik
Pemilu. (Endang Sulastri, Anggota KPU)
5
News
Ketua KPU Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A tampak dalam gambar memberikan arahan dan meresmikan gedung baru KPU Kabupaten/Kota. (foto: didi)
Hafiz Anshary Resmikan Gedung
Baru KPU Kabupaten/Kota
K
etua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Prof. H.A. Hafiz
Anshary, AZ, MA, Senin
(7/2/2011) secara simbolik
meresmikan tujuh gedung KPU baru di
Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ketujuh gedung baru itu adalah
kantor KPU Kota Makassar; KPU Kabupaten Maros; KPU Kabupaten Barru;
KPU Kabupaten Enrekang; KPU Kabupaten Luwu; KPU Kabupaten Luwu
Utara; dan KPU Kabupaten Bantaeng.
Acara peresmian dipusatkan di
kantor KPU Kota Makassar, Jl. Perumnas Raya Antang Nomor 2A, Sulsel.
Peresmian disaksikan oleh Gubernur
Sulsel Syahrul Yasin Limpo; Walikota
Makassar Ilham Arief Sirajuddin; Bupati Maros Hatta Rahman; Ketua KPU
Provinsi Sulsel Jayadi Nas; Ketua KPU
Kota Makassar Misnah M; Ketua KPU
Kabupaten Maros Andi Nur Imran; serta
para Bupati dan Ketua KPU Kabupaten
yang gedungnya diresmikan hari itu.
Gedung baru KPU Kota Makassar
dibangun di atas lahan seluas 3.000m2
yang merupakan hibah dari Pemkot
Makassar. “Bangunannya 800m2,
dengan biaya 1,6 M yang diambil dari
APBN,” terang Firman, staf KPU Kota
Makassar. Sementara, gedung baru
6
KPU Kabupaten Maros dibangun di
atas tanah yang luasnya 1.500m2, dengan menghabiskan dana 650 juta, yang
bersumber dari APBN.
Sementara itu, Bertempat di Plaza
Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur
(NTT), Ketua KPU Prof. H. A. Hafiz Anshary, AZ, MA, Selasa (22/2/2011) kembali meresmikan tiga gedung baru KPU
di Provinsi NTT. Ketiga gedung baru itu
adalah kantor KPU Kabupaten Flores
Timur (Flotim); kantor KPU Timor Tengah Utara; dan kantor KPU Kabupaten
Sumba Barat Daya.
Gedung baru KPU Flotim dibangun di atas lahan seluas 320 meter,
dengan biaya 800 juta. Gedung KPU
Timor Tengah Utara luas tanahnya 350
meter, menghabiskan dana 980 juta.
Sedangkan gedung KPU Kabupaten
Sumba Barat Daya berdiri di atas area
seluas 600 meter, dana pembangunannya sebesar 2M. Seluruh biaya untuk
membanguan gedung-gedung tersebut diambil dari DIPA (Daftar Isian
Pelaksana Anggaran) KPU tahun 2010,
yang berasal dari APBN (Anggaran dan
Pendapatan Belanja Nasional).
Selain Ketua KPU, dari KPU Pusat
hadir juga Anggota KPU Sri Nuryanti,
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Su-
ripto Bambang Setyadi, dan Kepala Biro
Perencanaan Moyong Haryanto. Pada
kesempatan itu, Wakil Gubernur NTT,
Eshton L. Foenay, secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan tentang hibah
tanah seluas 1500 meter untuk pembangunan gedung KPU Provinsi NTT, yang
menurut rencana akan dibangun pada
tahun 2012. (FS/DD)
Suara KPU Edisi Februari 2011
News
Para Peserta berfoto bersama di acara Workshop strategic planning for KPU (Foto: Uwie/Hupmas)
K
etua KPU Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, mengharapkan ke depan kualitas Renstra KPU akan semakin lebih baik. Hal ini disampaikannya di selasela waktunya mengikuti Workshop Perencanaan
Strategis bagi KPU, di Ubud Bali, 18-22 Februari 2011.
“Diharapkan ke depan, penyusunan renstra kita betulbetul berdasarkan metodologi yang telah disepakati oleh
para ahli di dalam workshop ini, sehingga ada pertimbangan, ada acuan, ada dasar dalam penyusunan renstra” lanjutnya.
Ditegaskan kembali oleh guru besar sejarah peradaban
Islam IAIN Antasari ini bahwa Renstra disusun untuk kepentingan lembaga dan negara, bukan untuk kepentingan
individu sehingga jangan sampai penyusunan Renstra didasari oleh kepentingan dan kehendak individu tetapi mengatasnamakan kepentingan lembaga.
Dalam workshop perencanaan strategis yang pelaksanaannya didukung oleh Election-MDP UNDP dan IFES
tersebut diperkenalkan 8 (delapan) langkah yang sistematis
dalam menyusun sebuah Renstra. Dimulai dari langkah nol
yang disebut envision, yang dilanjutkan dengan merencana-
Strategic
Planning
Untuk
Renstra
KPU
kan, mendefinisikan, melakukan penilaian, identifikasi, konsultasi, menyusun strategi, penugasan dan langkah terakhir
yaitu pelaksanaan.
Workshop yang berlangsung selama lima hari di Hotel
bintang lima, Royal Vita Maha Ubud tersebut dihadiri oleh
Ketua KPU, Prof. Dr. Hafiz Anshary serta empat orang Anggota KPU, Endang Sulastri, Sri Nuryanti, Sjamsulbahri dan
Saut Hamonangan Sirait serta beberapa kepala biro dan
wakil kepala biro di lingkungan setjen KPU sebagai peserta.
Selain itu, tampak juga beberapa pejabat eselon III dan IV
serta personel biro-biro setjen KPU turut berpartisipasi.
Tampil sebagai fasilitator adalah accrediting facilitator
BRIDGE KPU dan UNDP, Ferry Kurniawan (Ketua KPU Prov.
Jawa Barat), Udi Prayudi (Anggota KPU Prov. Bali) serta
Mareska Mantik (project manager Election MDP UNDP)
dan Partono. Dihadirkan juga dua orang narasumber praktisi Pemilu, Maksum Wijayakusumah dan Hasyim Hasyari,
tampak juga Prof. Endang Wiryatmi, Deputi Pendidikan dan
Pelatihan LAN-RI hadir sebagai narasumber ahli penyusunan Renstra. (Red)
KPU Keluarkan Juknis Pelaksanaan DIPA
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
K
omisi pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 205/SJ/II/2011 Tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan DIPA KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota BA 076 Tahun 2011. Surat Edaran
ini ditujukan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
di seluruh Indonesia tertanggal 16 Februari 2011.
Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan DIPA KPU merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Daftar Isian PelakSuara KPU Edisi Februari 2011
sanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 tahun 2011
KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota oleh masing-masing
Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan
pada tanggal 20 Desember 2010. Hal-hal yang diatur di dalam Juknis meliputi pelaksanaan anggaran KPU BA 076 tahun 2011; kewenangan dan tanggung jawab KPU provinsi
dan KPU kabupaten/kota terkait DIPA KPU; dan mengenai
pelaksanaan penggunaan biaya perjalanan dinas. (dd)
7
News
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ikatan Dokter
Indonesia (IDI), Selasa (01/02/2011) menggelar
Rapat Kerja (Raker) untuk membahas standarisasi kesehatan calon peserta Pemilukada (Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) di Hotel Millenium,
Jakarta. Hadir Ketua KPU Prof. H.A. Hafiz Anshary AZ, MA;
Anggota KPU Endang Sulastri, Saut H. Sirait, dan Sri Nuryanti; Wakil Sekjen KPU Asrudi Trijono; serta para Pengurus
Besar IDI yang dipimpin oleh Prof. Zubairi Djoerban.
Ketua KPU menegaskan, seorang calon kepala/wakil
kepala daerah harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai
standar yang ditetapkan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
“Selama ini tidak ada standarisasi persyaratan kesehatan
bagi calon peserta Pemilukada, yang ada hanya untuk calon
Presiden dan Wapres. Untuk itu, KPU bekerjasama dengan
IDI, harus memiliki standarisasi tersebut,” tandas Hafiz.
Menurutnya, IDI memiliki jaringan dan informasi rumah sakit
yang akan dijadikan tempat pemeriksaan kesehatan bagi calon
peserta Pemilukada.
Suasana rapat kerja antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ikatan Dokter
Indonesia (IDI) membahas standarisasi kesehatan calon peserta pemilukada.
(foto: Dodi/hupmas)
KPU-IDI Bahas Standarisasi
Kesehatan Calon Peserta Pemilukada
Standarisasi kesehatan bagi calon peserta Pemilukada
memiliki arti yang signifikan dalam pelaksanaan Pemilukada. “Berdasarkan evaluasi, kasus yang terjadi di lapangan sangat bera-gam. Ada dokter yang tidak berani ambil
keputusan karena calonnya incumbent, ada yang calonnya
anggota IDI, atau KPU-nya anggota IDI, bahkan ada tim pemeriksa yang mencabut hasil pemeriksaan yang telah telah
diserahkan ke KPU dan menggantinya dengan keterangan
8
yang berbeda dengan pemeriksaan awal. Itu kan tidak benar, harus ada standarisasi, demi perbaikan Pemilukada,”
ujar Endang Sulastri.
Beberapa permasalahan yang mengemuka dalam
diskusi, antara lain, definisi sehat bagi calon peserta Pemilukada, tim pemeriksa, tempat pemeriksaan, dan pemberian
bagi calon peserta. “Harus ada syarat
minimal rumah sakit yang menjadi tempat pemeriksaan,
dan harus ada list-nya. Surat Keterangan juga harus ada
standarnya,” tukas Sri Nuryanti. “Sebaiknya KPU yang menentukan rumah sakitnya,” tambah Saut Sirait. Sementara
Yosmardin (Kabag Sosialisasi & Pubikasi Informasi Pemilu)
meminta agar dilakukan sosialisasi pada tahap persiapan,
sehingga para calon peserta yang akan diperiksa dapat
mempersiapkan diri dengan baik.
Prof. Zubairi Djoerban mengharapkan adanya kesepakatan dalam mekanisme penunjukan rumah sakit yang akan
digunakan dalam pemeriksaan kesehatan calon, termasuk
sosialisasi pemeriksaan kesehatan, pelaporan kepada KPU,
maupun pengumuman hasil pemeriksaan. “Dalam menentukan rumah sakit harus netral. Jika di provinsi/kabupaten/
kota tidak ada rumah sakit yang memenuhi standar, bisa
merujuk ke rumah sakit daerah lain, atau rumah sakit yang
setingkat di atasnya. Misalnya, untuk memeriksa calon bupati di rumah sakit provinsi, atau rumah sakit pusat untuk
memeriksa calon gubernur,” usulnya. (ar/dd)
Suara KPU Edisi Februari 2011
News
Pelantikan Sekretaris
Provinsi Gorontalo
S
ekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Suripto Bambang
Setyadi, Jumat (11/2/2011) melantik A. Haris Hadju
sebagai Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo di Ruang
Sidang Gedung KPU Imam Bonjol, Jakarta. Pelantikan dihadiri oleh Ketua KPU Prof. H.A. Hafiz Anshary AZ,
MA; Wakil Sekjen Asrudi Trijono; dan para Kepala Biro dan
Wakil Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.
Haris Hadju dilantik sebagai Sekretaris Provinsi Gorontalo
berdasarkan Keputusan Sekjen KPU Nomor 54/Kpts/Setjen/
Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo tertanggal 10 Februari 2011. Ia
menggantikan pejabat lama, Arijadi, yang mutasi ke Pemda
setempat setelah menjabat sebagai Sekretaris KPU Provinsi
Gorontalo sejak 1 Juli 2008 lalu.
Pelantikan dimaksudkan untuk mengisi kekosongan
pejabat yang mutasi atau pensiun, serta menghindari potensi stagnasi organisasi. Hal tersebut merupakan bagian
kehidupan organisasi, pola pembinaan karier dan peningkatan kinerja, untuk pembenahan dan pemantapan organisasi
KPU.
Ketua KPU dalam pidatonya me-ngatakan, Sekretaris
KPU memiliki wewenang khusus untuk menggunakan anggaran, yakni sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). “KPU
D
Provinsi juga harus menyerahkan laporan keuangannnya secara regular ke Pusat. Saya berharap laporan keuangan KPU
pada semester II tahun 2011 ini sudah naik kelas menjadi WDP
(Wajar Dengan Pengecualian), atau kalau bisa WTP (Wajar
Tanpa Pengecualian),” pinta Hafiz.
Hafiz juga menyoroti pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah).
“Paling tidak ada tiga permasalahan dalam Pemilukada,
yaitu mengenai data pemilih; netralitas KPU di daerah; serta
tahapan pemungutan dan penghitungan suara,” ujarnya.
“Saya meminta kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/
kota agar melakukan pemutakhiran data pemilih, menjaga
netralitas sebagai penyelenggara, dan agar berhati-hati dalam tahapan Pemilukada,” tambahnya.
Ia mengharapkan agar Sekretaris KPU yang baru dilantik
memiliki semangat untuk mewujudkan organisasi KPU yang
semakin baik, serta sensitif dan responsif terhadap dinamika
yang terjadi di lapangan. “Pejabat yang baru harus mempunyai terobosan-terobosan yang solutif terhadap setiap persoalan, mampu berkoordinasi sinergis dengan semua pihak,
dan mampu menyusun program kerja yang komprehensif
demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada,” tandas Hafiz mengakhiri pidatonya. (dd)
KPU Susun Juknis
Penyelenggaraan Pemilukada
alam rangka meningkatkan penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Pemilukada) yang lebih berkualitas, Biro
Teknis & Hupmas KPU melakukan penyusunan
petunjuk teknis (juknis) penyelenggaraan Pemilukada. Kegiatan berlangsung di Via Renata, Cianjur, Jawa Barat, dan
berlangsung selama tiga hari (16-18 Februari 2011).
Hadir dalam kegiatan ini, Ketua KPU Prof. Dr. H. A.
Hafiz Anshary, AZ, MA; Anggota KPU Dra. Endang Sulastri,
M.Si; Wakil Sekjen KPU Asrudi Trijono, SH; Kepala Biro Hukum Sigit Joyowardono, SH; Wakil Kepala Biro Teknis dan
Hupmas Drs. Syafriadi S. Yatim; serta para pejabat dan staf
di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU.
Ketua KPU dalam sambutannya memberikan pengarahan kepada para pejabat dan staf Setjen KPU dalam penyusunan juknis penyelenggaraan Pemilukada. “Saya harapkan dengan adanya juknis ini, ke depan tidak terjadi lagi
Suara KPU Edisi Februari 2011
multitafsir terhadap peraturan Pemilukada (Peraturan KPU
Nomor 09 sampai 17 Tahun 2010 Tentang Pemilukada-red)”,
papar Hafiz Anshary.
Ia juga mengingatkan, dalam penyusunan juknis penyelenggaraan Pemilukada harus memperhatikan aspirasi
dan masalah yang berkembang di bawah. “Juknis ini dapat
menjadi petunjuk bagi petugas kita di lapangan, sehingga
petugas kita dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam tahapan pemilukada”, terangnya.
Juknis penyelenggaraan Pemilukada berisi langkahlangkah atau guidance (bimbingan) dalam setiap tahapan
Pemilukada, mulai dari tahapan DPT hingga penghitungan dan rekapitulasi suara pasangan calon. Juknis ini
juga dimaksudkan untuk mempermudah petugas, dalam
hal ini PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi
dalam menjalankan proses-proses Pemilukada. (ook/dd/
Hupmas)
9
News
KPU Selenggarakan Pelatihan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
U
ntuk meningkatkan pengadaan barang/jasa pemerintah secara efisien dan efektif, yang merupakan bagian penting dalam perbaikan pengelolaan
keuangan negara, Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum (Setjen KPU) bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
melakukan pelatihan kepada pejabat dan staf Setjen KPU
dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE). Pelatihan SPSE yang dilakukan di LKPP ini terdiri dari
beberapa pelatihan, yaitu pelatihan trainer, admin Pejabat
Pengadaan Secara Elektronik (PPE), Admin sistem, Admin
Agency, verifikator, dan help desk. Dalam pelatihan tersebut, peserta dilatih untuk dapat membuat mulai dari paket
lelang yang baru sampai pengumuman pemenang lelang
tersebut.
Pelatihan dilakukan di Gedung SMESCO UKM Lantai 17,
jln. Gatot Subroto Kav 94, Jakarta Selatan dan berlangsung
selama empat hari (8 – 11 Februari 2011). Pelatihan diikuti 15
pejabat dan staf di lingkungan setjen KPU dan dikoordinir
oleh Kabag Data dan Informasi Emil S. Tarigan, SE dari Biro
Perencanaan dan Data.
Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
(SPSE) dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
Layanan yang tersedia dalam SPSE adalah e-Lelang Umum
(e-Regular Tendering) yaitu pelelangan umum dalam rangka
mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah
ditentukan dalam pengadaan. Untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah
ditetapkan, dengan menggunakan media elektronik yang
berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Selain itu di dalam
SPSE juga telah disiapkan fasilitas untuk proses audit secara
online (e-audit).
Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem
Informasi LKPP Prof. Himawan Adinegoro mengatakan, di
tahun ini ditargetkan sudah ada LPSE di masing-masing institusi. “Ditargetkan tahun 2011 ini semua kementrian, lembaga, departemen, dan instansi lainnya sudah menggunakan
LPSE sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas,
dan meningkatkan persaingan usaha yang sehat, sesuai
dengan amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” terang Himawan. (ook/
Fs/Hupmas)
In House Training
Manajemen Perpustakaan KPU
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan In House Training atau Diklat (Pendidikan dan
Latihan) Manajemen Perpustakaan selama empat
hari (17-22 Februari 2011). Diklat dilaksanakan di
Ruang Rapat Desk Pemilukada Lt. 1 Kantor KPU, Jl. Imam
Bonjol 29, Jakarta. Peserta Diklat berjumlah enam orang
yang merupakan karyawan/ti di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU.
Diklat Manajemen Perpustakaan merupakan bagian dari
langkah KPU untuk mempersiapkan pembentukan Pusat Informasi dan Sumber Daya Pemilu (Electoral Resources and
Information Center/ERIC) pada tahun ini. Dengan ERIC, KPU
berupaya mempermudah akses informasi dan data serta
pendidikan masyarakat pemilih dalam proses penyelenggaraan Pemilu, sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Rencananya, KPU akan membuat suatu perpustakaan berbasis informasi teknologi (KPU E-Library) yang terorganisir
dengan dukungan tenaga pustakawan yang handal.
10
Materi yang diberikan dalam Diklat antara lain, Manajemen Perpustakaan Khusus; Manajemen Koleksi; SOP
Perpustakaan; Promosi Perpustakaan; serta Otomasi Perpustakaan. Para pemberi materi, diantaranya, Chaidir Amir
(Perpustakaan Kementerian Pendidikan Nasional); Hanjar
Basuki (Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan
Nasional); dan Rasyid Ridho (Perpustakaan Kemdiknas).
Dengan mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat mengadakan dan mengolah serta menyajikan
koleksi; dapat membuat SOP (Standart Operational Procedur) Perpustakaan; dapat membuat promosi perpustakaan;
serta dapat mengelola perpustakaan dengan menggunakan
teknologi informasi. Di dalam Diklat juga dibahas mengenai
pengolahan koleksi (book, audio book, audio visual, periodicals, dan koleksi khusus); penataan dan pengamanan koleksi; metode promosi dan kerjasama antar perpustakaan;
bibliografi; membership dan circulation; stock take dan serial
control; master file; reporting dan system; serta pemanfaan
RFID. (dd)
Suara KPU Edisi Februari 2011
News
B
erdasarkan hasil evaluasi
Pemilu 2009 maupun Pemilukada 2010, salah satu persoalan yang sering muncul
adalah terkait akurasi Data Pemilih
Tetap (DPT). Untuk itu KPU bersama
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
yang mau menyelenggarakan Pemilukada memanfaatkan perangkat DP
Tools sebagai alat untuk mengakruasi
data pemilih. Pada bulan ini sedikitnya
3 (tiga) KPU Provinsi yang melaksanakan acara Rapat Kerja (Raker) dengan
agenda sosialisasi pemutakhiran pemilih dengan menggunakan DPTools. Ketiga Provinsi itu adalah KPU Provinsi
Sulawesi Barat (Sulbar), KPU Provinsi
Sulawesi Tengah dan KPU Provinsi
Jawa Tengah.
Sosialisasi pemuktakhiran data
pemilih sebagai persiapan pemilihan Gubernur Sulbar telah dilaksanakan pada
tanggal 1-3 Februari 2011. Acara tersebut
dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulbar, teknisi
program DPT dengan dihadiri Setjen
KPU pusat dalam hal ini Biro Perencanaan Dan Data KPU Bapak Saefudin.
Dalam kesempatan itu , Ketua
KPU Sulbar Drs. M Nahar berharap
agar Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur
yang akan datang tidak ditemukan lagi
masalah DPT khususnya pemilih ganda.
Dengan DPTools setidaknya persoalan
DPT dapat dikurangi.
Sosialiasi juga dilakukan oleh Anggota KPU Sri Nuryanti. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Sulawesi
Tengah Dr. Ir. Adam Malik, M.Sc mengatakan bahwa data pemilih yang diterima akurasinya masih sangat rendah,
sehingga diperlukan kerja keras dalam
pemutakhiran. “Ini tugas kita, untuk
berusaha maksimal mendaftarkan semua masyarakat yang mempunyai hak
pilih bisa masuk kedalam DPT, selain
itu kita juga harus bersinergi dengan
baik bersama Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga harapannya
semua masyarakat bisa menggunakan
hak pilihnya nanti,” papar Adam Malik
dalam pidato pembukaannya.
Kegiatan yang dihadiri oleh Anggota KPU Pusat, Sri Nuryanti, S.IP.,
Suara KPU Edisi Februari 2011
Anggota KPU Pusat, Sri Nuryanti, S.IP., MA. beserta Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah
memberikan penjelasan dalam rapat kerja sosialisasi pemutakhiran data pemilih pemilihan gubernur
dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011. (foto: Arif/hupmas)
DPTools Untuk Akurasi
Data Pemilih
MA., yang membidangi masalah DPT
ini, juga dibahas berbagai permasalahan DPT yang sering muncul di daerah.
“Berkaitan dengan data pemilih, berdasarkan pengalaman Pemilu 2009,
KPU juga telah mengajukan permintaan revisi UU Nomor 10 Tahun 2008,
sehingga diharapkan KPU bisa mendapatkan data yang sudah bersih, karena KPU sebagai user terakhir,’ ujar
Sri Nuryanti dalam pengarahannya. Sri
Nuryanti juga menjelaskan pentingnya
penggunaan DPTools dan DCPTools
dalam pemutakhiran data pemilih, karena sistem ini mampu mengidentifikasi
nama pemilih ganda, sehingga dapat
memaksimalkan kualitas pemutakhiran data pemilih.
Di tempat lain, meskipun KPU
Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011
ini tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) seperti Provinsi Sulbar
dan Sulteng, namun untuk persiapan
Pemilukada Kabupaten/Kota pada tahun 2011 dan 2012, KPU Provinsi Jateng
menggelar Raker KPU Kabupaten/Kota
se Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarkan Pemiluakada pada tanggal 5-7
Februari 2011.
Hadir dalam Raker tersebut anggota KPU Dra. Endang Sulastri M.Si.,
yang juga Korwil Provinsi Jateng. Dalam kesempatan tersebut ketua KPU
Provinsi Jateng Ida Budiati menyampaikan hasil evaluasi Pemilukada tahun
2010 khususnya yang terkait dengan
DPT dengan menyatakan bahwa DPTool ternyata efektif untuk memutakhirkan data pemilih. Dari 17 Kabupaten/
Kota di Provinsi jawa Tengah yang telah menyelenggarakan Pemilukada tahun 2010 terdapat 15 Kabupaten/Kota
yang setelah dimutakhirkan data pemilihnya dengan dengan DPTools terjadi
penurunan pemilih karena berkurangnya pemilih ganda.
Berdasarkan hasil evaluasi oleh
KPU Provinsi Jawa Tengah tersebut,
anggota KPU Endang Sulastri meminta
agar penggunaan DPTools membantu
pemutakhiran data pemilih yang dapat diteruskan pada Pemilukada tahun
2011 dan 2012 maupun Pilgub yang rencananya digelar 2013. Provinsi Jateng
merupakan salah satu daerah yang cukup berhasil menyelenggarakan Pemilukada 2010 karena minimnya gugatan
dan permasalahan bahkan persoalan
DPT hampir tidak ada. (Fs)
11
Profil
Anggota KPU
Dra. Endang Sulastri, M.Si
“Anakku Adalah Motivasiku”
A
nak punya arti yang sangat besar dalam hidup saya. Mereka adalah semangat saya, motivasi dan harapan saya. Impian saya adalah,
anak-anak Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadi Anggota KPU.
Reporter Suara KPU Didi Suhardi ditemani fotografer Ilham Sulfian dan Teddy Irawan mewawancarai
Anggota KPU yang senang guyon ini, berikut petikannya.
Apa filosofi Ibu dalam hidup Ini?
Saya sejak kecil dibesarkan dari keluarga guru. Orang tua saya guru SD. Di satu sisi, kita terbiasa untuk hidup sederhana, ora ngoyo, artinya selalu mensyukuri apa yang ada. Ada dua kata-kata yang selalu saya ingat dari bapak. Pertama, Ojo rumongso duwe tapi duweyo rumongso (kita tidak boleh merasa punya, tetapi harus punya perasaan
simpati,rendah hati,dll). Yang kedua, ojo pengen dianggap wah, nanging mengko wo.. (jangan mau dianggap
wah, tetapi dengan mengada-ada Dalam hidup kita harus tahan banting. Kita harus menghadapi berbagai
macam karakter orang. Sejak kecil saya sudah diajarkan untuk hidup mandiri. Waktu SMP, saya sudah mulai indekost. Bapak ingin saya sekolah di sekolah negeri yang bagus.
Apa motivasi Ibu menjadi Anggota KPU?
Saya tidak pernah membayangkan menjadi anggota KPU. Saya kuliah di S1 Ilmu Pemerintahan UGM dan lanjut di S2 Ilmu Politik UI. Pada waktu Pemilu 1999 dan 2004, saya mengikuti proses pendidikan pemilih, saya
paham soal Pemilu. Akhirnya saya tertarik untuk mendaftarkan diri dan terpilih menjadi anggota KPU.
Bagaimana Ibu membina keluarga?
Keluarga adalah motivasi saya. Kedua anak saya adalah anak-anak yang sangat luar biasa. Anak saya yang
pertama punya mental yang mandiri dan punya jiwa wiraswasta. Sejak kecil, umur tiga tahun, sudah ditinggal bapaknya, dia sangat mandiri (mata Ibu Endang sempat berkaca-kaca hampier menangis). Dalam kondisi
saya sebagai single parents, anak saya sangat membantu untuk struggle. Pada waktu itu saya sangat aktif dalam
organisasi. Tetapi dia tidak pernah merasa takut ditinggalkan, malah dia yang mendorong saya.
Ibu senang guyon ya?
Guyon (joke) perlu untuk mengakrabkan suasana. Saya tidak ingin ada batas yang cukup jauh antara komisioner
dengan staf di Sekretariat, atau antara Anggota KPU Pusat dengan Anggota KPU di daerah. Komunikasi melalui
joke atau cerita lucu kan bisa mencairkan, sehingga hubungan kita tidak kaku.
Apa kiat Ibu dalam penguatan kelembagaan KPU?
Saya berharap masa depan kelembagaan KPU makin baik siapapun anggotanya, KPU menjadi sebuah lembaga yang
kuat, terpercaya, disegani dan berwibawa. Untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia. KPU adalah penjaga
konstitusi . (dd, is,ti)
Berita Dalam
Gambar
Kunjungan KPU
Bangladesh
(7 Februari 20
11)
Pelantikan Sekretaris Provinsi Gorontalo
(11 Februari 2011)
12
Konsultasi KPU Kota Bengkulu
(9 Februari 2011)
Suara KPU Edisi Februari 2011
Fly UP