...

Mengelola Sumber Daya untuk Membangun Kembali

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Mengelola Sumber Daya untuk Membangun Kembali
40822
Mengelola Sumber Daya untuk
Membangun Kembali dan Mewujudkan
Masa Depan yang Lebih Baik untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
NPEA
THE WORLD BANK OFFICE JAKARTA
Jakarta Stock Exchange Building Tower II/12-13th Fl.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910
Tel: (6221) 5299-3000
Fax: (6221) 5299-3111
THE WORLD BANK
The World Bank
1818 H Street N.W.
Washington, D.C. 20433 USA
Tel: (202) 458-1876
Fax: (202) 522-1557/1560
Email : [email protected]
Website : www.worldbank.org
Dicetak pada bulan Agustus 2007.
Foto-foto dihalaman sampul
Sebelah kiri atas, kanan atas dan kanan bawah :Copyright © Aji Yahuti Ramyakin
Sebelah tengah bawah : Copyright © Eka Hasfi Adha
Sebelah Kiri bawah : Copyright © Enrique Blanco Armas
Copyright © Bank Dunia
Laporan yang berjudul Mengelola Sumber Daya untuk Membangun Kembali dan Mewujudkan Masa Depan yang Lebih
Baik untuk Nias merupakan hasil kerja staf Bank Dunia. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan dalam laporan ini tidak
mencerminkan pandangan Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia atau pemerintah yang mereka wakili.
Bank Dunia tidak menjamin kecermatan data yang terdapat pada penelitian ini. Batasan, warna, angka, dan informasi
lain yang tertera pada setiap peta dalam penelitian ini tidak mencerminkan penilaian Bank Dunia tentang status
hukum sebuah wilayah atau merupakan bentuk pengakuan dan penerimaan atas batasan tersebut.
Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai laporan ini, silakan hubungi Wolfgang Fengler ([email protected])
atau Cut Dian Agustina ([email protected]).
Mengelola Sumber Daya untuk
Membangun Kembali dan Mewujudkan
Masa Depan yang Lebih Baik untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Kata Pengantar
Pulau Nias, yang sudah merupakan salah satu kawasan termiskin di Indonesia, menderita dampak yang parah
akibat bencana ganda yaitu tsunami tanggal 26 Desember 2004 dan gempa bumi dahsyat yang melanda tiga
bulan kemudian, tanggal 29 Maret 2005. Hampir 1000 orang tewas dalam kedua bencana tersebut dan berbagai
bangunan dan prasarana luluh lantak di wilayah pesisir dan di seluruh pulau. Pemerintah Indonesia dan masyarakat
internasional menanggapi gempa bumi tersebut dengan serius, dengan dana hampir 500 juta dolar AS dialokasikan
untuk rekonstruksi sampai bulan Desember 2006 – sedikit lebih tinggi dari perkiraan nilai kerusakan dan kerugian
yang disebabkan oleh kedua bencana tersebut.
Saat ini, lebih dari dua tahun setelah bencana tersebut, dan meski sudah tentu ada kemajuan signifikan yang telah
dicapai, mulai timbul beberapa kecenderungan yang meresahkan, yang akan dibahas oleh laporan ini. Khususnya,
dana tidak dicairkan dengan kecepatan yang dikehendaki dikarenakan upaya rekonstruksi mengalami tantangan
serius. Meski tampaknya tersedia dana yang cukup untuk rekonstruksi pulau Nias, masih ada kesenjangan geografis
dan sektoral yang mengkhawatirkan dalam proses rekonstruksi tersebut, sehingga menciptakan ketidakseimbangan
yang tidak perlu. Juga, walaupun kedua pemerintah kabupaten telah dilibatkan dalam proses rekonstruksi, alokasi
anggaran mereka untuk operasional dan pemeliharaan masih kecil, sehingga membahayakan kelangsungan jangka
panjang pekerjaan yang tengah dijalankan.
Kedua pemerintah kabupaten tersebut seharusnya memainkan peran kunci dalam upaya rekonstruksi saat ini dan, yang
lebih penting, dalam pembangunan pulau ini di masa mendatang. Mengingat hal ini, laporan ini juga menganalisis
penggunaan dana publik oleh pemerintah kabupaten sejak tahun 2001, ketika desentralisasi mulai dilaksanakan di
Indonesia. Pulau Nias, seperti halnya wilayah-wilayah lain di Indonesia, mengalami peningkatan pendapatan dan
tanggung jawab pemerintah daerah setelah tahun 2001. Meskipun demikian, kedua kabupaten di pulau tersebut – yaitu
Nias dan Nias Selatan – belum mendapatkan banyak manfaat dari desentralisasi bila dibandingkan dengan wilayahwilayah miskin lainnya, terutama sampai tahun 2005. Akibatnya, pengeluaran keseluruhan untuk layanan sosial dan
prasarana lebih rendah dari daerah-daerah lain di Sumatera dan Indonesia, meskipun pengeluaran untuk pendidikan
mencatat rekor yaitu sebesar 50 persen. Analisis Pengeluaran Publik Nias menawarkan rekomendasi mengenai cara
meningkatkan jumlah sumber daya publik yang masuk ke pulau ini, serta cara memperbaiki efektivitas pengeluaran
publik – yang sangat penting mengingat pendapatan per kapita yang rendah dan kebutuhan pembangunan di pulau
ini.
Laporan ini merupakan hasil kerjasama erat antara Bank Dunia, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia, dan kantor BRR Nias, serta kedua pemerintah kabupaten di pulau tersebut.
Alokasi sumber daya yang signifikan untuk rekonstruksi, serta proses desentralisasi, membawa baik peluang maupun
tantangan bagi pembangunan di Nias. Kami berharap agar laporan ini membantu memanfaatkan peluang tersebut
dan mengatasi tantangan dengan cara menginformasikan proses perencanaan dan penyusunan anggaran kedua
pemerintah kabupaten di Nias, serta menganalisis hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan publik di
kedua kabupaten, serta mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan kunci dalam proses rekonstruksi.
Christian Rey
Coordinator of the Aceh and Nias Recovery Program,
World Bank
William Sabandar
Head of Rehabilitation and Reconstruction Agency
(BRR) Nias
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
i
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Ucapan Terima Kasih
Laporan ini disusun oleh sebuah tim dari Bank Dunia yang dipimpin oleh Cut Dian Agustina, bersama Ahya Ihsan
dan Peter Rooney. Tim inti terdiri atas Adrianus Hendrawan, Harry Masyrafah, Sukmawah Yuningsih dan Sylvia
Njotomihardjo. Tim dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dipimpin oleh Suahasil Nazara
dan terdiri atas Mulia Hamonangan L. Tobing, Bernard Nazara dan Triasih Djutaharta. Deni Friawan menyusun laporan
latar belakang dan mengelola pengumpulan dan analisis data awal.
Enrique Blanco Armas dan Wolfgang Fengler mengkoordinir dan mengawasi proses keseluruhan. Arnold Lopulalan
membantu sosialisasi dan fasilitasi ke kedua pemerintah kabupaten dan para donor di Nias. Tim menerima bimbingan
selama proses keseluruhan dari Victor Bottini (Kepala Perwakilan Bank Dunia di Aceh) dan Joel Hellman (Chief
Governance Advisor and Coordinator untuk Aceh, Bank Dunia).
Laporan ini sangat terbantu oleh masukan yang berharga dari peer reviewer Kai Kaiser dan Javier Arze dari Bank Dunia.
Komentar yang berharga juga diterima dari Bambang Suharnoko, Eleonora Suk Mei Tan, Bastian Zaini, Ahmad Zaki
Fahmi, dan Yudha Permana. Terima kasih juga kepada Elvi Farida atas dukungan logistiknya. Ucapan terima kasih
khusus disampaikan kepada Peter Milne untuk penyuntingan dan Arsianti yang telah membantu penyusunan format
dan produksi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Aji Yahuti Ramyakin, Eka Hasfi Adha dan Enrique yang
telah memberikan ijin kepada kami untuk menggunakan photo-photo mereka.
Tim mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam diskusi-diskusi seminar di
Nias dan semua lembaga teknis (Dinas) yang terlibat dalam pengumpulan dan analisis data. Khususnya tim sangat
berterima kasih kepada Bapak Binahati Baeha (Bupati Nias), Bapak Fahuwusa Laia (Bupati Nias Selatan), dan Bapak
William Sabandar (Kepala Kantor BRR Nias) atas dukungan dan komitmen mereka.
Terima kasih kepada pemerintah Belanda, Denmark, Inggris dan Singapura, yang telah menyediakan dukungan
keuangan yang substansial.
ii
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Peta Nias
Gunung Sitoli
KAB. NIAS
KEPULAUAN
HINAKO
KAB. NIAS SELATAN
Teluk Dalam
KEPULAUAN BATU
Banda Aceh
Medan
NORTH SUMATRA
Pakanbaru
PULAU
NIAS
Jambi
Palembang
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
iii
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Daftar Istilah
APBD
APBN
Bappeda
Bappenas
BCG
BKD
BPHTB
BPS
BPS-SK
BRR
Bupati
DAK
D&L
DAU
Decon
Desa
Dinas
DPRD
DPT
FGD
PDB
GER
GoI
GRDP
HDI
IDP
IOM
Kabupaten
Kecamatan
Kelurahan
Kepmen
Keppres
Km
Kota
LG
MDF
MDG
MoF
MoHA
MoNE
NGO
O&M
PAD
PBB
PDAM
Perpu
Perda
PFM
PLN
Podes
Polindes
iv
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bacillus Calmette Guerin
Badan Kepegawaian Daerah
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Badan Pusat Statistik
Statistik Keuangan Badan Pusat Statistik
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kepala Daerah Kabupaten
Dana Alokasi Khusus
Damage and Loss (Kerusakan dan Kerugian)
Dana Alokasi Umum
Dana Dekonstruksi
Village
Local Technical Agency Office
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Vaksinasi gabungan melawan difteri, pertusis, batuk whooping dan tetanus
Focus Group Discussions (Diskusi Kelompok Fokus)
Produk Domestik Bruto
Gross Enrollment Rate (Angka Partisipasi Kasar)
Government of Indonesia (Pemerintah Indonesia)
Gross Regional Domestic Product (Produk Domestik Daerah Bruto)
Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia)
Internally Displaced Person (Pengungsi)
International Organization for Migration
District (regency)
Subdistrict
Urban village
Keputusan Menteri
Keputusan Presiden
Kilometer
City (urban district)
Local Government (Pemerintah Daerah)
Multi-Donor Fund (Dana multidonor)
Millennium Development Goal (Tujuan Pembangunan Milenium)
Departemen Keuangan (Depkeu)
Departemen Dalam Negeri (Depdagri)
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)
Non-Governmental Organization
Operations and Maintenance (Pengoperasian dan Pemeliharaan)
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Bumi dan Bangunan
Perusahaan Daerah Air Minum
Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang
Peraturan Daerah
Public Financial Management (Pengelolaan Keuangan Publik)
Perusahaan Listrik Negara
Potensi Desa
Pondok Bersalin Desa
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Puskesmas
Posyandu
Pustu
RGDP
SD
SDO
SIKD
SME
SMP
Sumut
Susenas
UNDP
Unicef
Unesco
WB
WHO
Pusat Kesehatan Masyarakat
Pusat Pelayanan Terpadu
Puskesmas Pembantu
Regional GDP (PDB Daerah)
Sekolah Dasar
Subsidi untuk Daerah Otonom
Sistem Informasi Keuangan Daerah
Small/Medium Enterprise (Usaha Kecil dan Menengah)
Sekolah Menengah Pertama
Sumatera Utara
Survei Sosial Ekonomi Nasional
United Nations Development Program
United Nations Children’s Fund
United Nations Educational, Sciencific and Cultural Organization
World Bank (Bank Dunia)
World Health Organization
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
v
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Daftar Isi
Kata Pengantar
Ucapan Terima Kasih
Peta Nias
Daftar Istilah
Daftar Isi
Daftar Gambar
Daftar Tabel
i
ii
iii
iv
vi
vii
ix
RINGKASAN EKSEKUTIF
Kondisi Keuangan Pulau Nias
Penyelenggaraan Layanan Umum
Agenda untuk Pelaksanaan
xi
xii
xv
xvi
BAB 1 Kondisi Ekonomi dan Sosial di Pulau Nias
Kemiskinan dan Kondisi Sosial
Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi
Dampak Tsunami dan Gempa Bumi
vi
1
2
3
4
BAB 2 Pendapatan dan Pembiayaan
Pendapatan
Gambaran Pendapatan Keseluruhan di Nias
Dana Alokasi Umum (DAU)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil (Bukan Pajak) Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pembiayaan dan Pinjaman
Rekomendasi
7
8
8
11
12
14
16
17
18
19
BAB 3 Pengeluaran
Pengeluaran Keseluruhan di Nias dan Nias Selatan
Pengeluaran Rutin vs Pengeluaran Pembangunan
Pengeluaran Rutin
Pengeluaran untuk Pembangunan
Pengeluaran Aparatur vs Pengeluaran Publik
Anggaran Pengeluaran vs Realisasi Pengeluaran
Pengeluaran untuk Rekonstruksi di Nias
Kemajuan Rekonstruksi BRR
Rekomendasi
21
22
23
24
26
28
29
30
31
32
BAB 4 Pendidikan
Pencapaian dan Sarana Pendidikan
Belanja untuk Pendidikan
Dampak Gempa Bumi dan Pembelanjaan Rekonstruksi untuk Pendidikan
Rekomendasi
33
34
38
41
41
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 5 Kesehatan
Sistem dan Pencapaian Kesehatan
Pengeluaran Kesehatan
Dampak Tsunami dan Gempa Bumi terhadap Sarana Kesehatan
Rekomendasi
43
44
47
50
51
BAB 6 Infrastruktur
Kondisi Infrastruktur di Pulau Nias
Pembelanjaan Infrastruktur
Dampak Gempa Bumi dan Pengeluaran Rekonstruksi pada Infrastruktur
Rekomendasi
53
54
56
59
59
BAB 7 Kemampuan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
Desentralisasi dan Pemekaran Kabupaten/Kota
Pengelolaan Keuangan Daerah
Rekomendasi
61
62
64
65
LAMPIRAN
Lampiran A: Permasalahan Kunci dan Rekomendasi
Lampiran B: Gambar dan Tabel
Lampiran C: Catatan Metodologi
Lampiran D: Program Analisis Pengeluaran Publik Nias (NPEA)
Lampiran E: Berita Acara Seminar NPEA dan Diskusi Kelompok Fokus
67
68
71
86
89
92
Referensi
97
Daftar Gambar
Gambar 1 Pendapatan pulau Nias sebelum dan sesudah desentralisasi, dan setelah gempa bumi
Gambar 2 Pendapatan pemerintah daerah kabupaten Nias and Nias Selatan, 1996-2006
Gambar 3 Pendapatan per kapita menurut kabupaten di Sumatera Utara, 2004
Gambar 1.1 Tingkat kemiskinan per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004
Gambar 1.2 PDDB per kapita per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2005
Gambar 1.3 Komposisi perekonomian pulau Nias, 2005
Gambar 1.4 Angka inflasi bulanan untuk pulau Nias, Sumatera Utara dan Indonesia, 2005
Gambar 2.1 Pendapatan Nias sebelum dan sesudah desentralisasi, dan setelah gempa bumi
Gambar 2.2 Pendapatan pemerintah daerah di Nias dan Nias Selatan, 1996-2006
Gambar 2.3 Pendapatan per kapita per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004
Gambar 2.4 Alokasi DAU untuk Nias dan Nias Selatan
Gambar 2.5 DAU per kapita per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2005-06
Gambar 2.6 Komposisi pajak daerah pulau Nias, 1999-2005
Gambar 2.7 Komposisi pendapatan bagi hasil pajak di Nias dan Nias Selatan, 1999-2006
Gambar 2.8 Komposisi pendapatan bukan pajak di Nias dan Nias Selatan sebelum dan setelah desentralisasi,
1997-2005
Gambar 2.9 Tren alokasi DAK untuk Nias dan Nias Selatan
Gambar 2.10 Komposisi alokasi DAK ke pulau Nias, 2002-05
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
xii
xiii
xiii
2
3
4
5
8
8
10
11
12
13
15
16
17
18
vii
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Gambar 2.11 Surplus dan defisit anggaran di Nias dan Nias Selatan, 1994-2005
Gambar 3.1 Pengeluaran publik Nias sebelum dan setelah desentralisasi, dan setelah gempa bumi
Gambar 3.2 Pengeluaran di Nias dan Nias Selatan
Gambar 3.3 Proporsi pengeluaran pemerintah kabupaten di Nias dan Nias Selatan
Gambar 3.4 Pengeluaran sektoral keseluruhan di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005
Gambar 3.5 Komposisi sektoral pengeluaran rutin di Nias dan Nias Selatan
Gambar 3.6 Komposisi sektoral dan tren pengeluaran untuk pembangunan di Nias dan Nias Selatan
Gambar 3.7 Alokasi proyek vs kebutuhan rekonstruksi untuk pulau Nias, Desember 2006
Gambar 3.8 Pencairan untuk rekonstruksi di Nias dan Nias Selatan
Gambar 4.1 Angka kemampuan membaca di Nias dan Nias Selatan per kabupaten/kota di Sumatera Utara,
2005
Gambar 4.2 Angka Partisipasi Kasar pulau Nias pada tingkat dasar, menengah dan atas, 2001-2005
Gambar 4.3 Rata-rata masa bersekolah per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2005
Gambar 4.4 Sekolah dasar per 1000 anak usia sekolah dasar per kecamatan di Nias/ Nias Selatan, 2005
Gambar 4.5 STR untuk sekolah dasar/menengah pertama per kecamatan di Nias Selatan, 2005
Gambar 4.6 Sumber pengeluaran untuk pendidikan di Nias dan Nias Selatan, 2005
Gambar 4.7 Pengeluaran untuk pendidikan dan persentase dari total pengeluaran agregat Nias, 2001-2005
Gambar 4.8 Pengeluaran pendidikan per kapita per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004
Gambar 4.9 Komponen-komponen belanja rutin sektor pendidikan di Nias dan Nias Selatan, 2001-05
Gambar 5.1 Persentase kelahiran yang dibantu oleh petugas kesehatan terlatih, 2001-2005
Gambar 5.2 Rasio dokter dan bidan per 10.000 penduduk per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2005
Gambar 5.3 Rasio sarana kesehatan umum per 10.000 penduduk
Gambar 5.4 Distribusi penggunaan sarana layanan kesehatan, 2005
Gambar 5.5 Sumber-sumber pengeluaran untuk kesehatan di Nias dan Nias Selatan, 2005
Gambar 5.6 Pengeluaran untuk kesehatan dan porsinya terhadap total pengeluaran di Nias dan Nias Selatan,
2001-2005
Gambar 5.7 Pengeluaran per kapita untuk kesehatan per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004
Gambar 5.8 Komponen-komponen pengeluaran rutin untuk kesehatan di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005
Gambar 6.1 Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih per kabupaten/kota di Sumatera Utara,
2005
Gambar 6.2 Persentase rumah tangga yang memiliki listrik di Sumatera Utara, 2005
Gambar 6.3 Pengeluaran prasarana dan porsi total pengeluarannya di pulau Nias, 2001-2005
Gambar 6.4 Pengeluaran infrasruktur per kapita per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004
Gambar 6.5 Pembelanjaan pembangunan rata-rata dalam berbagai subsektor, 2001-2005
Gambar 6.6 Komponen-komponen pengeluaran rutin prasarana di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005
Gambar 7.1 Belanja untuk pegawai dan jumlah pegawai negeri sipil di Nias dan Nias Selatan, 2000-2006
Gambar 7.2 Rasio penduduk terhadap pegawai negeri sipil per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004
Gambar 7.3 Tingkat pendidikan pegawai negeri per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004
Gambar 7.4 Kinerja PFM di Nias dan Nias Selatan
Gambar B.8.1 PAD per kapita per kabupaten di Sumatera Utara, 2004
Gambar B.8.2 Pendapatan bagi hasil pajak Nias dan Nias Selatan, 1997-2006
Gambar B.8.3 Bagi hasil pajak per kapita per kabupaten di Sumatera Utara, 2005
Gambar B.8.4 Bagi hasil bukan pajak dan porsi total pendapatannya di Nias dan Nias Selatan
Gambar B.8.5 Penduduk, luas wilayah dan alokasi DAU per kabupaten di Sumatera Utara
Gambar B.8.6 DAU dan bagi hasil per kapita (2005) dan tingkat kemiskinan (2004) per kabupaten di
Sumatera Utara
Gambar B. 8.7 DAU per kapita 2006 dan Indeks Pembangunan Manusia, 2005
Gambar B. 8.8 Alokasi DAK per kapita per kabupaten di Sumatera Utara, 2006
Gambar B.8.9 Belanja rutin per kapita dan porsi belanja rutin per kabupaten di Sumatera Utara, 2004
viii
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
18
22
23
24
24
26
28
30
31
34
35
35
36
37
38
39
39
40
44
45
46
46
47
48
48
49
54
55
56
57
58
58
63
63
64
65
71
72
72
73
73
74
74
75
75
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Gambar B.8.10 Pengeluaran pembangunan per kapita dan porsi pengeluaran pembangunan per kabupaten
di Sumatera Utara, 2004
Gambar B.8.11 Format anggaran pemerintah kabupaten: format anggaran lama vs baru
Gambar B. 8.12 Alokasi dan pencairan sektoral BRR, 2005 dan 2006
76
76
78
Daftar Tabel
Tabel 1.1 Indikator sosial dan ekonomi untuk Nias dan Nias Selatan
Tabel 1.2 Perkiraan penilaian kerusakan dan kerugian untuk pulau Nias
Tabel 2.1 Komposisi pendapatan kabupaten Nias dan Nias Selatan
Tabel 2.2 Porsi komponen-komponen pendapatan terhadap total pendapatan di Nias dan Nias Selatan
Tabel 2.3 Komposisi PAD pulau Nias, 1999-2005
Tabel 2.4 Pendapatan bagi hasil pajak Nias dan Nias Selatan
Tabel 2.5 Akumulasi cadangan di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005
Tabel 3.1 Pengeluaran rutin menurut penggolongan ekonomi di Nias dan Nias Selatan
Tabel 3.2 Komposisi sektoral pengeluaran untuk pembangunan di Nias dan Nias Selatan
Tabel 3.3 Pengeluaran aparatur dan publik di Nias dan Nias Selatan, 2005
Tabel 3.4 Rencana pengeluaran vs realisasi pengeluaran di Nias dan Nias Selatan
Tabel 4.1 Luas wilayah layanan sekolah untuk Nias dan Nias Selatan, 2005
Tabel 4.2 Rasio murid-guru di Nias dan Nias Selatan, 2005
Tabel 4.3 Pengeluaran rutin dan pembangunan untuk pendidikan di pulau Nias, 2001-2005
Tabel 5.1 Indikator kesehatan di Nias dan Nias Selatan
Tabel 5.2 Cakupan imunisasi di pulau Nias, 2005
Tabel 5.3 Pengeluaran kesehatan di Nias dan Nias Selatan menurut rutin dan pembangunan, 2001-2005
Tabel 5.4 Dampak gempa bumi terhadap sarana kesehatan di Nias dan Nias Selatan, 2005
Tabel 6.1 Kondisi jalan di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005
Tabel 6.2 Pengeluaran rutin dan pembangunan untuk infrastruktur 2001-2005
Tabel 6.3 Kerusakan prasarana dan kemajuan rekonstruksi
Tabel B.8.1 Kemajuan rekonstruksi pulau Nias
Tabel B. 8.2 Hasil survei PFM di Nias dan Nias Selatan
Tabel B.8. Petugas kesehatan di pulau Nias, 2000-2005
Tabel B.8.4 Distribusi petugas kesehatan di Nias dan Nias Selatan, 2005
Tabel B.8.5 Perkiraan alokasi anggaran dan pencairan dana rekonstruksi di Aceh dan Nias, Desember 2006
Tabel B. 8.6 Komposisi pendapatan pemerintah kabupaten di Nias dan Nias Selatan
Tabel B. 8.7 Komposisi pendapatan pemerintah kabupaten di Sumatera Utara, 2004
Tabel B.8.8 Belanja rutin dan pembangunan per kabupaten di Sumatera Utara, 2004
Tabel B.8.9 Belanja rutin menurut klasifikasi ekonomi dan kabupaten di Sumatera Utara, 2004
Tabel B. 8.10 Belanja pembangunan menurut sektor dan kabupaten di Sumatera Utara, 2004
Tabel B. 8.11 Belanja pendidikan, kesehatan dan infrastruktur menurut belanja rutin dan pembangunan dan
per kabupaten di Sumatera Utara, 2004
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
3
5
9
10
13
15
19
25
27
29
29
36
37
40
44
45
49
50
55
57
59
71
77
77
78
79
80
81
82
83
84
85
ix
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
x
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
RINGKASAN EKSEKUTIF
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
RINGKASAN EKSEKUTIF
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Kondisi Keuangan Pulau Nias
Nias merupakan wilayah yang sudah sangat miskin bahkan sebelum terkena bencana, sehingga gempa bumi
tanggal 28 Maret 2005 memporakporandakan pulau Nias. Gempa bumi bulan Maret tersebut – yang datang
kurang dari tiga bulan setelah tsunami bulan Desember 2004 yang juga melanda Nias – menewaskan hampir 1000
orang dan menyebabkan sekitar 10 persen penduduk kehilangan tempat tinggal. Prasarana dan bangunan umum
mengalami kerusakan dan kehancuran yang tersebar luas, dengan total biaya perbaikan diperkirakan sebesar US 392
juta dolar, jumlah yang lebih besar dari PDB total seluruh pulau ini. Tidaklah mengejutkan bahwa perekonomian yang
terbelakang di pulau ini sangat terganggu oleh bencana ganda tersebut, hingga mengalami kontraksi 3,4 persen
pada tahun 2005. Sebagaimana halnya di Aceh, setelah terjadinya bencana tersebut Nias menerima sumber daya
keuangan dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Pemerintah Indonesia, para donor dan NGO
untuk membiayai rekonstruksi pulau ini. Anggaran rekonstruksi untuk tahun 2006 diperkirakan sebesar Rp 1,1 trilyun,
empat kali jumlah anggaran normal pemerintah daerah (Gambar 1).
Milyar rupiah
Gambar 1 Pendapatan pulau Nias sebelum dan sesudah desentralisasi, dan setelah gempa bumi
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Donors & NGOs
BRR
1999
Dekonsentrasi
2002
Pemerintah daerah Nias & Nias Selatan
2006
Rekonstruksi
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK dan BRR. Data dalam angka riil (harga konstan
tahun 2000).
Letak pulau Nias yang terpencil merupakan alasan utama lambatnya kemajuan rekonstruksi. Bahan bangunan
yang diperlukan untuk rekonstruksi pasca gempa sangat sulit diperoleh dengan jumlah yang cukup dan harga yang
terjangkau. Jadwal pelayaran yang tidak teratur telah memperburuk kelangkaan pasokan. Pasokan bahan bakar yang
tidak menentu dengan harga yang terus naik, ditambah dengan jarak yang jauh ke pasar, juga telah memperlambat
upaya rekonstruksi. Meskipun kemajuan rekonstruksi mulai membaik pada akhir tahun 2006, baru 35 persen dana
yang dialokasikan telah dibelanjakan sampai dengan Desember 2006, dan kebutuhan yang belum dipenuhi masih
banyak. Yang terutama perlu menjadi perhatian adalah kurangnya kemajuan di kabupaten Nias Selatan, baik dari segi
alokasi sumber daya maupun lambatnya kemajuan proyek-proyek yang ada. Sebagian dana yang tersisa sebaiknya
digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan regional ini.
Di samping sumber daya yang diterima untuk rekonstruksi, pendapatan pemerintah daerah di Nias juga
telah mengalami peningkatan signifikan setelah desentralisasi. Pendapatan gabungan pemerintah daerah
untuk kedua kabupaten yang membentuk pulau tersebut, yaitu kabupaten Nias dan Nias Selatan, naik hampir 4 kali
lipat, dari Rp 111 milyar pada tahun 1999 menjadi Rp 435 milyar pada tahun 2006 (Gambar 2).
xii
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
RINGKASAN EKSEKUTIF
Gambar 2 Pendapatan pemerintah daerah kabupaten Nias and Nias Selatan, 1996-2006
500
Milyar rupiah
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2006*
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
Nias
Nias Selatan
Sumber: perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK. Data ini dalam angka riil (harga konstan tahun
2000).
Meskipun ada peningkatan transfer dari pemerintah pusat yang signifikan pada tahun 2006, Nias dan Nias
Selatan terus menerima pendapatan yang termasuk paling rendah dari semua kabupaten di Sumatera Utara.
Tidak seperti banyak kabupaten lain di Indonesia, transfer dari pemerintah tidak berhasil mengatasi kesenjangan
pendapatan di kedua kabupaten ini. Nias dan Nias Selatan, meskipun merupakan dua kabupaten termiskin di
Sumatera Utara, terus menerima alokasi yang termasuk paling rendah di provinsi tersebut dari segi pendapatan per
kapita. Kabupaten Nias Selatan memiliki pendapatan per kapita terendah yaitu sebesar hanya Rp 295.000, sedangkan
kabupaten Nias memiliki pendapatan per kapita sebesar Rp 497.000. Pendapatan per kapita kedua kabupaten ini
masih jauh di bawah angka rata-rata nasional yaitu Rp 772.000, dan di bawah rata-rata provinsi yaitu Rp 702.000
(Gambar 3). Situasi keuangannya sangat berbeda dengan yang dijumpai di Aceh, di mana pendapatan publik per
kapita rata-rata sekitar Rp 1,3 juta pada tahun 2004, lebih dari 5 kali lipat pendapatan publik per kapita rata-rata Nias
Selatan. Di Aceh, situasi fiskal diperkirakan akan lebih membaik lagi, karena Dana Otonomi Khusus (2 persen alokasi
DAU nasional) yang berhubungan dengan status otonomi khusus Aceh akan mulai mengalir pada tahun 2008.
Gambar 3 Pendapatan per kapita menurut kabupaten di Sumatera Utara, 2004
Juta rupiah
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Kab. Nias Selatan
Kab. Deli Serdang
Kab. Asahan
Kab. Labuhan Batu
Kab. Langkat
Kab. Nias
Kab. Simalungun
Kab. Tapanuli Selatan
Kota Medan
Kab. Mandailing Natal
Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Dairi
Kab. Tapanuli Tengah
Rata-rata Sumatera Utara
Kab. Tanah Karo
Kab. Toba Samosir
Kab. Tapanuli Utara
Nasional
Kota Binjai
Kota Pematang Siantar
Kota Tanjung Balai
Kota Padang Sidempuan
Kota Tebing Tinggi
Kab. Pakpak Bharat
Kota Sibolga
Sumber: perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
xiii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Rendahnya pendapatan publik per kapita berhubungan dengan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang
relatif rendah dari pemerintah pusat untuk Nias dan Nias Selatan. DAU merupakan sumber utama pendapatan
untuk kedua kabupaten, yang mencapai 82 persen dari total pendapatan tahun 2006. Secara riil, alokasi DAU untuk
Nias dan Nias Selatan tetap stabil semenjak tahun 2001 sampai ada peningkatan yang besar pada tahun 2006. Kriteria
yang digunakan untuk alokasi DAU tidak menguntungkan bagi kedua kabupaten di Nias. Lima puluh persen alokasi
DAU digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri. Akan tetapi, karena relatif lebih rendahnya jumlah pegawai
negeri sipil per kapita di kedua kabupaten tersebut, Nias dan Nias Selatan menerima alokasi DAU per kapita yang
rendah meskipun indikator pembangunan manusia dan PDB per kapitanya rendah. Pulau Nias memiliki sumber
pendapatan alternatif di luar DAU yang sangat sedikit, sementara Aceh, di samping mendapatkan alokasi DAU per
kapita yang lebih besar, mendapatkan keuntungan dari alokasi khusus pendapatan migas melalui sistem bagi hasil,
yang meningkatkan total pendapatan secara signifikan. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebetulnya dapat digunakan
oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran pembangunan di pulau ini. DAK memang telah mengalami
peningkatan signifikan selama beberapa tahun terakhir, dan menghasilkan 10 persen total pendapatan tahun 2006.
Akan tetapi, kedua pemerintah kabupaten di Nias telah menyatakan keprihatinannya akan sulitnya memenuhi kriteria
umum, khusus dan teknis DAK, yang berakibat kabupaten Nias Selatan tidak berhasil menerima alokasi DAK apa pun
pada tahun 2004.
Memperbaiki kemampuan daerah sangat penting mengingat semakin besarnya kewenangan dan tanggung
jawab setelah disentralisasi dan rendahnya kemampuan kedua pemerintah kabupaten di Nias. Sebelum
desentralisasi, pemerintah daerah di Indonesia sekedar menjadi perwakilan pemerintah pusat yang ditugaskan untuk
melaksanakan kebijakan dan program-program pemerintah pusat. Desentralisasi telah memberikan kontrol yang
lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan layanan umumnya. Akibatnya, pemerintah
daerah menanggung peran yang jauh lebih penting dalam pembangunan, dengan kewenangan lebih besar atas
alokasi dan tanggung jawab anggaran. Untuk penyediaan layanan umum, di mana tanggung jawabnya telah
banyak terdesentralisasi, pemerintah daerah kini menguasai dan membelanjakan dana dalam persentase yang besar.
Bertambahnya peran dan tanggung jawab tersebut telah menimbulkan tekanan terhadap kapasitas pemerintah
daerah yang terbatas. Bank Dunia dan LGSP-USAID melaksanakan survei Pengelolaan Keuangan Publik (PFM) di pulau
ini, yang menemukan bahwa tingkat kemampuan pengelolaan keuangan publik setempat ternyata sangat rendah.
Kabupaten Nias mencatat skor keseluruhan 38 persen (buruk), sedangkan skor rata-rata kabupaten Nias Selatan hanya
14 persen (sangat buruk). Perbandingan hasil survei untuk kedua kabupaten di Nias ini dengan hasil survei yang sama
di Aceh (Bank Dunia, 2007b) menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten di Aceh mencatat skor yang lebih tinggi
dari kabupaten Nias, sementara di Aceh tidak ada kabupaten yang mendapat skor lebih rendah dari kabupaten Nias
Selatan. Kapasitas yang rendah ini diperburuk oleh kesulitan menarik dan mempertahankan staf yang cakap ke pulau
ini karena letaknya yang terpencil dan tidak adanya mekanisme insentif. Salah satu indikator hal ini adalah bahwa
sebagian besar pegawai negeri di pulau Nias hanya lulusan sekolah menengah tingkat atas.
Pola pengeluaran kedua pemerintah daerah di Nias telah membaik dalam beberapa hal tetapi masih ada
bidang-bidang yang menimbulkan kekhawatiran serius. Pengeluaran untuk pendidikan menyerap sebagian
besar pengeluaran di kedua kabupaten. Meskipun demikian, pengeluaran ini telah menurun pada tahun-tahun
terakhir, sementara pengeluaran untuk aparatur pemerintah kini menyerap dana dalam porsi yang tidak seimbang.
Demikian pula, infrastruktur, suatu bidang kunci untuk pembangunan pulau Nias mengingat banyaknya desa terpencil
di wilayah tersebut dan jaraknya yang jauh dari Sumatera, telah mengalami penurunan alokasi dana yang tajam sejak
desentralisasi. Pengeluaran rutin, umumnya untuk membayar gaji pegawai negeri, menghabiskan jumlah dana yang
semakin besar, sehingga dana untuk memelihara aset-aset yang ada atau diinvestasikan bagi peningkatan layanan
umum menjadi terbatas. Satu lagi tren yang mengkhawatirkan adalah besarnya alokasi dana untuk perjalanan dinas.
Pada tahun 2005, alokasi kedua pemerintah daerah tersebut untuk perjalanan dua kali lebih besar dari alokasi untuk
pengoperasian dan pemeliharan aset-aset publik. Banyak dari tren ini yang juga dijumpai di Aceh dan daerah-daerah
lain di Indonesia. Setelah desentralisasi, pengeluaran rutin pemerintah daerah telah mengalami peningkatan yang
besar, sedangkan kenaikan pengeluaran untuk pembangunan tampaknya menguntungkan aparatur pemerintah dan
merugikan sektor-sektor yang lebih mungkin menimbulkan dampak positif terhadap kemiskinan, seperti pendidikan,
kesehatan atau pun infrastruktur.
xiv
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
RINGKASAN EKSEKUTIF
Penyelenggaraan Layanan Umum
Pendidikan
Hasil-hasil pendidikan di Kabupaten Nias dan Nias Selatan termasuk yang terendah di Sumatera Utara.
Angka melek huruf di pulau Nias meningkat pada tahun-tahun terakhir menjadi 85,8 persen pada tahun 2005, namun
kedua kabupaten tersebut memiliki angka melek huruf terendah di Sumatera Utara. Persentase penduduk dewasa
pulau ini yang belum pernah bersekolah relatif tinggi. Rendahnya angka melek huruf orang dewasa dan angka
partisipasi sekolah di pulau ini agak mengejutkan mengingat jumlah sarana pendidikan yang tersedia relatif besar.
Jarak rata-rata ke sekolah lebih dekat dan jumlah sekolah per anak secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata provinsi
maupun nasional. Namun demikian, angka rata-rata ini menyembunyikan ketidakmerataan antar kecamatan, yang
mengakibatkan adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam jaringan sarana pendidikan yang sebetulnya cukup. Di
lain pihak, rasio murid-guru relatif tinggi, terutama di kabupaten Nias Selatan, yang menunjukkan perlunya distribusi
guru yang lebih baik menuju daerah-daerah di mana kebutuhannya paling tinggi. Ketidakmerataan antar kecamatan
terlihat lebih menonjol lagi, di mana ada kecamatan yang memiliki rasio murid-guru yang mencapai angka 70, jauh
lebih tinggi dari rata-rata untuk pulau ini secara keseluruhan. Kondisi ruangan kelas merupakan satu lagi masalah
besar di pulau ini, dengan lebih dari 80 persen ruang kelas dalam kondisi buruk.
Mengingat angka pengeluaran untuk pendidikan yang tinggi – lebih dari 40 persen di kedua kabupaten
– tampaknya tidak mungkin pengeluaran untuk pendidikan dapat menaikkan porsinya lebih tinggi lagi di
anggaran kabupaten. Porsi besar total pengeluaran untuk pendidikan di pulau ini tidak berwujud pada pengeluaran
pendidikan per kapita yang tinggi. Pada kenyataannya, kedua kabupaten memiliki pengeluaran publik per kapita
untuk pendidikan yang secara signifikan lebih rendah daripada angka rata-rata provinsi, di mana kabupaten Nias
Selatan memiliki pengeluaran per kapita untuk pendidikan yang terendah di provinsi Sumatera Utara. Oleh karena
itu, penggunaan sumber daya yang ada secara lebih efisien merupakan satu-satunya cara untuk memperbaiki
penyelenggaraan pendidikan publik. Pengeluaran di kedua kabupaten hendaknya diarahkan menuju pengisian
kesenjangan dalam distribusi guru, serta memperbaiki pemeliharaan ruang kelas. Pola pengeluaran yang ada saat ini
tidak mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pemeliharaan ruang kelas yang ada, dimana pengeluaran rutin
paling banyak adalah untuk membiayai gaji guru.
Kesehatan
Meski sudah ada perbaikan dalam tahun-tahun terakhir, hasil kesehatan di pulau Nias masih tertinggal dari
angka rata-rata provinsi dan nasional. Pulau Nias memiliki angka kematian bayi yang jauh lebih tinggi daripada
Sumatera Utara dan Indonesia secara keseluruhan. Persentase jumlah anak balita yang menderita gizi buruk jauh
lebih tinggi dari angka rata-rata provinsi dan nasional, dan tingkat cakupan imunisasi secara signifikan lebih rendah
di pulau ini. Nampaknya yang menjadi masalah bukanlah sarana kesehatan; meskipun kabupaten Nias memiliki
sarana kesehatan per kapita yang lebih banyak daripada rata-rata provinsi, angka untuk kabupaten Nias Selatan
sedikit di bawah rata-rata provinsi. Akan tetapi, ketersediaan personil kesehatan lebih merupakan masalah, di mana
rasio personil-per-penduduk sangat rendah di kedua kabupaten. Di kabupaten Nias Selatan, misalnya, hanya ada 7
orang dokter yang melayani hampir 290.000 orang penduduk. Kurangnya personil kesehatan ini diperburuk oleh
distribusi petugas kesehatan yang tidak merata antar kecamatan di pulau ini, sehingga menimbulkan kesenjangan
yang signifikan di daerah-daerah yang terbelakang.
Bila dihitung secara per kapita, pengeluaran publik untuk kesehatan secara signifikan lebih rendah di pulau
Nias bila dibandingkan dengan Sumatera Utara atau pun Indonesia secara keseluruhan. Kabupaten Nias Selatan
memiliki pengeluaran per kapita terendah dari kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara, sedangkan pengeluaran per
kapita di kabupaten Nias, meskipun sedikit lebih tinggi, masih jauh di bawah rata-rata untuk Sumatera Utara dan
untuk Indonesia secara keseluruhan. Porsi pengeluaran untuk kesehatan dalam total pengeluaran naik dari 5 persen
pada tahun 2001 menjadi 8 persen pada tahun 2005, sejalan dengan rata-rata nasional yaitu 7 persen. Oleh karena itu,
cakupan kenaikan lebih lanjut dalam hal tingkat pengeluaran untuk kesehatan kini menjadi terbatas. Namun kenaikan
pengeluaran untuk kesehatan ini lebih banyak dihabiskan untuk fungsi-fungsi rutin, terutama membayar gaji petugas
kesehatan. Pengeluaran seharusnya digunakan untuk menutup kesenjangan distribusi petugas kesehatan di daerah
terpencil, serta pengoperasian dan pemeliharaan sarana kesehatan yang ada.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
xv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Infrastruktur
Akses ke infrastruktur dasar, seperti air bersih, sanitasi dan listrik di pulau Nias masih terus tertinggal dari
rata-rata Sumatera Utara dan Indonesia secara keseluruhan. Kedua kabupaten, namun terutama Nias Selatan,
memiliki tingkat akses ke infrastruktur dasar yang termasuk paling rendah di Sumatera Utara. Jaringan jalan sangat
terbatas di daerah pedesaan dan pembangunan jalan baru maupun pemeliharaan jalan yang ada sangat mahal dan
memakan waktu karena kurangnya peralatan mesin dan sebagian besar material harus didatangkan dengan kapal.
Jaringan jalan belum diperluas sejak awal dasawarsa ini, meski jelas tidak cukup untuk melayani kebutuhan penduduk,.
Hanya 20 persen dari jaringan jalan di pulau Nias dilapisi aspal, sisanya sebagian besar terdiri dari jalan tanah yang
tidak dapat digunakan ketika musim hujan. Kondisi jaringan jalan terus memburuk sejak awal dasawarsa, dan gempa
bumi tahun 2005 semakin memperburuk situasi yang sudah kritis itu. Situasi ini menjelaskan mengapa sekitar 44
persen desa di pulau ini – masing-masing 42 persen dan 50 persen untuk kabupaten Nias dan Nias Selatan – hanya
dapat diakses dengan kendaraan beroda empat.
Meskipun ada kebutuhan yang teridentifikasi pada sektor infrastruktur, pengeluaran keseluruhan secara
riil untuk infrastruktur di kedua kabupaten menurun secara signifikan dari Rp 58 milyar pada tahun 2001
menjadi Rp 25 milyar pada tahun 2005. Sebagai porsi dari pengeluaran total, pengeluaran menurun dari 29 persen
pada tahun 2001 menjadi 11 persen pada tahun 2005. Rendahnya prioritas yang diberikan kepada sektor utama ini
pada tahun-tahun terakhir telah menghambat upaya pembangunan untuk membuka akses ke desa-desa terpencil
di kabupaten Nias dan Nias Selatan. Salah satu penyebab berlanjutnya tren penurunan pengeluaran daerah untuk
infrastruktur dalam tahun 2006 adalah besarnya kontribusi untuk infrastruktur yang berasal dari pemerintah pusat dan
dana rekonstruksi. Distribusi dana daerah untuk infrastruktur sebagian besar diarahkan pada pekerjaan umum untuk
transportasi, pasokan air dan irigasi, di mana 82 persen dari seluruh pengeluaran untuk pembangunan dihabiskan
untuk pembangunan jalan, air dan irigasi. Biaya operasi dan pemeliharaan infrastruktur yang ada telah mendapat
perhatian yang relatif sedikit, di mana biaya personil menjadi porsi terbesar pengeluaran rutin di kedua kabupaten.
Sementara itu, perjalanan dinas menyerap porsi dana yang semakin besar di kedua kabupaten.
Agenda untuk Pelaksanaan
xvi
•
Pemerintah pusat hendaknya meningkatkan alokasi sumber dananya – terutama melalui DAK
– ke Nias dan Nias Selatan. Kedua kabupaten memiliki pendapatan per kapita yang relatif rendah, karena
alokasi DAU yang rendah dan tidak adanya sumber pendapatan alternatif yang signifikan. Kriteria alokasi
DAU yang baru yang mencadangkan 50 persen DAU untuk pembayaran seluruh gaji pegawai negeri
tidak menguntungkan kedua kabupaten, namun khususnya merugikan Nias Selatan, mengingat jumlah
pegawai negeri di kabupaten ini yang relatif sedikit. Meskipun dalam jangka panjang pulau ini sebaiknya
mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membatasi ketergantungannya pada
transfer dari pemerintah pusat, untuk jangka pendek sampai menengah akan diperlukan sumber daya yang
lebih banyak untuk memperbaiki penyediaan layanan umum, khususnya mengingat kedua kabupaten
tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang tertinggi di Sumatera Utara. Rumus DAU hendaknya lebih sensitif
terhadap kemiskinan dan kesenjangan fiskal, dan bukan menguntungkan kabupaten yang memiliki belanja
pegawai terbesar. Sebagai alternatif, menambah alokasi DAK tampaknya merupakan pilihan lain untuk kedua
kabupaten, karena DAK adalah anggaran tidak tetap pemerintah pusat yang dicadangkan bagi daerahdaerah terbelakang.
•
Pemerintah daerah perlu memperbaiki pola pengeluaran publik sambil memperbaiki posisi
fiskalnya. Anggaran yang ada saat ini belum habis dibelanjakan (sehingga permintaan untuk peningkatan
sumber dana menjadi patut dipertanyakan) dan pola pengeluaran masih dapat diperbaiki: kecenderungan
untuk meningkatkan pengeluaran untuk aparatur pemerintah harus dikoreksi dalam rangka menambah
pengeluaran di bidang-bidang lain yang berpotensi lebih besar untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat,
seperti kesehatan atau infrastruktur.
•
Kedua kabupaten perlu memperbaiki kemampuan manajemen keuangan publiknya guna
memperbaiki pola pengeluaran. Besarnya dana yang saat ini tersedia untuk membantu kedua pemerintah
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
RINGKASAN EKSEKUTIF
daerah dalam rangka pemulihan pulau Nias, dan kehadiran masyarakat internasional, serta kebutuhan
rekonstruksi, hendaknya dipandang sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah
daerah dalam mengelola dana publik.
•
Pemerintah daerah perlu memperbaiki alokasi sumber dana di masing-masing sektor, terutama
karena pengeluaran di beberapa sektor sudah tidak mungkin ditambah lagi. Yang menjadi hambatan
utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan perawatan kesehatan yang bermutu tampaknya bukanlah
ketersediaan sarana, meskipun kondisi sarana menjadi masalah mengingat bencana tsunami dan gempa
bumi bulan Maret telah merusak sejumlah besar sarana. Yang seharusnya menjadi fokus adalah rehabilitasi
sarana yang ada, serta pengalokasian dana yang cukup untuk pengoperasian dan pemeliharaan sarana
tersebut, sambil memperbaiki juga mutu pelayanan yang diberikan. Jumlah guru dan petugas kesehatan
tidak cukup dan ada ketidaksetaraan yang besar antara kedua kota utama di pulau ini dan daerah-daerah
terpencil. Kesenjangan cakupan sebaiknya diisi dengan cara memutasikan personil ke daerah-daerah
terpencil.
•
Pemerintah daerah perlu lebih terlibat dalam rekonstruksi pulau. Tanggapan yang mengesankan atas
bencana di Aceh dan Nias merupakan kesempatan untuk membangun kembali kedua daerah tersebut
menjadi lebih baik. Namun lambatnya kemajuan rekonstruksi di pulau Nias perlu ditangani sebelum
terlambat. Kedua pemerintah daerah perlu mengambil peran yang lebih aktif, bekerja sama dengan BRR
dan mitra-mitra lain di pulau tersebut, terutama mengingat berakhirnya masa tugas BRR menjelang akhir
tahun 2008. Yang khususnya patut diperhatikan, mengingat prasarana umum yang besar seperti jalan dan
jembatan, sekolah, dan sarana kesehatan telah dibangun kembali atau pun diperbaiki, adalah bahwa semua
asset ini akan menimbulkan biaya operasional dan pemeliharaan tambahan bagi kedua pemerintah daerah
tersebut di masa mendatang.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
xvii
BAB 1 Kondisi Ekonomi Dan Sosial Di Pulau Nias
xviii
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
BAB 1
Kondisi Ekonomi dan Sosial di
Pulau Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 1 Kondisi Ekonomi Dan Sosial Di Pulau Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Kemiskinan dan Kondisi Sosial
Kepulauan Nias, yang terdiri atas satu pulau besar dan 130 pulau yang jauh lebih kecil, merupakan kepulauan
terbesar di pesisir barat Sumatera. Kepulauan Nias adalah bagian dari provinsi Sumatera Utara dan dibagi menjadi
dua kabupaten administratif, yaitu Nias dan Nias Selatan. Kabupaten Nias mulanya dibentuk pada tahun 1946 oleh
Pemerintah Republik Indonesia. Kabupaten ini resmi dimekarkan menjadi dua unit administratif pada tahun 2003
dengan dibentuknya kabupaten Nias Selatan di samping kabupaten Nias. Kabupaten Nias berpenduduk 442.019 jiwa,
terdiri atas 14 kecamatan, 4 kelurahan, dan 439 desa. Kabupaten Nias Selatan, yang mencakup sebagian besar pulaupulau kecil, berpenduduk 271.026 orang, yang terdiri atas 8 kecamatan, 2 kelurahan, dan 212 desa. Gunung Sitoli, yang
terletak di pesisir timur laut, adalah ibu kota kabupaten Nias, sedangkan ibu kota kabupaten Nias Selatan adalah Teluk
Dalam, yang terletak di pesisir selatan.
Kabupaten Nias dan Nias Selatan memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera Utara, jauh di atas angka
rata-rata Indonesia (sekitar 16,7 persen pada tahun 2004). Dari 370 kabupaten di Indonesia di mana data tersedia
untuk tahun 2004, Nias dan Nias Selatan termasuk di antara 10 persen teratas kabupaten dengan tingkat kemiskinan
tertinggi. Diperkirakan 226,000 orang di pulau Nias hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2004 (Gambar 1.1).
Meskipun tingkat kemiskinan di Indonesia menurun secara signifikan setelah tahun 2000 saat negara ini mulai bangkit
setelah krisis moneter, tingkat kemiskinan di pulau Nias masih tetap tinggi, sekitar 31 persen sejak tahun 2002, dan
hampir pasti memburuk setelah gempa bumi tahun 2005.
Gambar 1.1 Tingkat kemiskinan per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004
Penduduk miskin
Tingkat kemiskinan
200,000
35%
175,000
30%
150,000
25%
125,000
20%
100,000
15%
75,000
10%
50,000
Kab. Nias Selatan
Kab. Nias
Kab. Tapanuli Tengah
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Dairi
Kab. Mandailing Natal
Kab. Toba Samosir
Kab. Tanah Karo
Kab. Langkat
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Simalungun
Kab. Labuhan Batu
Kota Padang Sidempuan
Kab. Asahan
Kota Tanjung Balai
Kota Pematang Siantar
Kota Sibolga
Kota Tebing Tinggi
Kab. Deli Serdang
0%
Kota Medan
5%
0
Kota Binjai
25,000
Sumber: BPS.
Kedua kabupaten, namun terutama Nias Selatan, tertinggal dari angka-rata nasional untuk sebagian besar
hasil sosial (Tabel 1.1). Skor indeks pembangunan manusia di kabupaten Nias membaik dari 61,8 pada tahun 2002
menjadi 66,1 pada tahun 2005,1 namun masih di bawah angka untuk provinsi Sumatera Utara dan rata-rata nasional
yaitu masing-masing 72 dan 69,6, untuk tahun 2005. Demikian pula, angka kematian bayi juga membaik dari 40,9
pada tahun 2002 menjadi 36,1 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2005, sementara angka provinsi dan rata-rata
nasional masing-masing adalah 33,5 dan 32,8 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2005. Di sektor pendidikan, angka
partisipasi kasar di tingkat SMP dan SMU masih rendah, masing-masing sekitar 74 dan 42 persen, dibandingkan
dengan 92 dan 70 persen di Sumatera Utara. Proporsi orang dewasa yang belum pernah bersekolah relatif tinggi, yaitu
23 persen untuk penduduk usia 15 tahun ke atas.
1
Data IPM untuk tahun 2002 didasarkan pada seluruh pulau, sedangkan data untuk tahun 2005 didasarkan pada kabupaten Nias saja, dan
tidak mencakup Nias Selatan.
2
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 1 Kondisi Ekonomi Dan Sosial Di Pulau Nias
Tabel 1.1 Indikator sosial dan ekonomi untuk Nias dan Nias Selatan
Nias
Nias Selatan
Sumatera Utara
4,888,905
5,060,626
11,106,258
12,627,167
Tingkat kemiskinan 2004 (%)
31.6
32.2
14.9
16.7
Angka melek huruf dewasa, 2005 (% penduduk
usia 15 tahun ke atas)
85.8
62.5
95.6
91.7
Angka partisipasi kasar SMP 2005 (%)
76.0
70.0
91.5
82.4
PDB per kapita 2005 (Rp)
Indeks Pembangunan Manusia 2005
Harapan hidup 2005 (tahun)
Sumber: BPS Indonesia, BPS Nias dan Nias Selatan, Susenas.
Indonesia
66.1
63.9
72.0
69.6
68.7
67.9
68.7
68.1
Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi
Dari segi PDRB per kapita, kedua kabupaten jauh di bawah rata-rata provinsi (Gambar 1.2). Pada tahun 2005,
PDRB per kapita di kabupaten Nias adalah Rp 5,1 juta dan Rp 4,9 juta di kabupaten Nias Selatan, atau kurang dari
separuh rata-rata provinsi yaitu Rp 11,1 juta. Perekonomian di pulau ini tumbuh relatif cepat setelah tahun 2000
dengan laju rata-rata 6,6 persen per tahun dibandingkan dengan 5 persen untuk Sumatera Utara atau Indonesia secara
keseluruhan, sehingga mempersempit kesenjangan pendapatan dengan bagian lain dari provinsi Sumatera Utara.
Meskipun demikian, perekonomian mengalami kontraksi sebesar 3,4 persen pada tahun 2005 akibat bencana tsunami
dan gempa bumi, yang mengganggu tren pertumbuhan sebelumnya, meskipun hanya sementara. Rendahnya PDRB
per kapita dan tingginya tingkat kemiskinan tercermin dari indikator pembangunan manusia yang relatif rendah,
seperti yang dibahas secara terinci pada bagian lain laporan ini.
Gambar 1.2 PDDB per kapita per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2005
25
Juta rupiah
20
15
10
5
0
Kab. Tapanuli Tengah
Kab. Nias
Kab. Nias Selatan
Kab. Mandailing Natal
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Pakpak Bharat
Kota Padang Sidempuan
Kab. Simalungun
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Samosir
Kab. Serdang Bedagai
Kab. Langkat
Kab. Dairi
Kab. Humbang Hasundutan
Kota Tebing Tinggi
Kota Sibolga
Kota Binjai
Sumatera Utara
Kota Tanjung Balai
Kota Pematang Siantar
Kab. Tanah Karo
Kab. Toba Samosir
Nasional
Kab. Deli Serdang
Kab. Labuhan Batu
Kab. Asahan
Kota Medan
Sumber: BPS.
Perekonomian pulau ini sebagian besar didominasi oleh sektor pertanian, yang menyumbangkan
42 persen terhadap PDRB (Gambar 1.3). Sektor industri dan manufaktur sangat kecil, hanya menghasilkan
sekitar 2 persen dari PDRB, bila dibandingkan dengan 27 persen untuk Sumatera Utara secara keseluruhan. Jasa
perdagangan menyumbangkan porsi yang besar bagi perekonomian, yang kebanyakan berasal dari usaha kecil
dalam sektor perdagangan dan pelayanan (warung, pedagang kecil, rumah makan, dan tukang becak).
Sektor pertanian menyerap porsi terbesar atas tenaga kerja di kedua kabupaten. Pada tahun 2005, sekitar
87 persen tenaga kerja di kabupaten Nias diserap oleh sektor pertanian, disusul sektor perikanan dan layanan sosial
yang masing-masing menyerap 4,7 persen dan 4,4 persen total angkatan kerja. Di Nias Selatan, pertanian menyerap
88 persen tenaga kerja, disusul sektor manufaktur dan perikanan, masing-masing 7,7 persen dan 1,4 persen total
tenaga kerja.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
3
BAB 1 Kondisi Ekonomi Dan Sosial Di Pulau Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Gambar 1.3 Komposisi perekonomian pulau Nias, 2005
Jasa Keuangan
5.5%
Jasa Pelayanan
10.1%
Pertanian
43.0%
Transportasi &
Komunikasi
6.9%
Perdagangan,
Rumah Makan &
Hotel
Konstruksi
22.1%
7.9%
Pertambangan dan
Pendulangan
2.3%
Listrik,
Gas & Air
0.4%
Industri
Manufaktur
1.8%
Sumber: BPS.
Kedua kabupaten tersebut memiliki kesamaan dari segi ekonomi. Tidak ada perbedaan besar dalam uraian
sektoral PDRB antara kedua kabupaten. Satu-satunya perbedaan yang terlihat dapat dijumpai dalam sektor pertanian
di mana kabupaten Nias Selatan memiliki porsi yang lebih besar (45,3 persen PDDB dibandingkan dengan 40,6 persen
di kabupaten Nias) dan dalam sektor jasa perdagangan, yang memberikan kontribusi lebih besar secara signifikan
pada perekonomian kabupaten Nias. Struktur perekonomian pulau Nias praktis hampir tidak berubah selama tahun
2000-2005, di mana porsi pertanian sedikit menurun, terutama di kabupaten Nias Selatan, dengan kenaikan yang
sebanding dalam sektor jasa dalam perekonomian.
Dampak Tsunami dan Gempa Bumi2
Bencana tsunami bulan Desember 2004 dan gempa bumi bulan Maret 2005 menyebabkan kerusakan
dan kehancuran yang parah terhadap prasarana dan perekonomian pulau Nias, yang mana keadaannya
sudah lemah sebelum bencana tersebut. Tsunami melanda beberapa desa di pesisir utara, menewaskan lebih
dari 100 orang. Gempa bumi tanggal 28 Maret 2005, yang berkekuatan 8,7 skala Richter, menewaskan sekitar 850
orang, sementara diperkirakan 71.000 orang, atau sekitar 10 persen penduduk Nias, kehilangan tempat tinggal.
Sektor perumahan terkena dampak paling parah, di mana 13.000 rumah hancur dan 24.000 rusak parah. Prasarana
transportasi juga rusak parah: 12 pelabuhan besar dan kecil hancur, dan lebih dari 1000 km jalan menjadi tidak dapat
dilalui. Sebagian besar korban berada di daerah perkotaan karena letak Gunung Sitoli yang dekat dengan episentrum.
Total kerusakan diperkirakan sebesar US 392 juta, setara dengan 108 persen PDB pulau ini (Tabel 1.2).
2
4
Bagian ini sebagian besar disarikan dari (BRR dan Bank Dunia, 2006b) dan (BRR dan Mitra, 2006).
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 1 Kondisi Ekonomi Dan Sosial Di Pulau Nias
Tabel 1.2 Perkiraan penilaian kerusakan dan kerugian untuk pulau Nias3
Perkiraan kerusakan
Sektor
(US$ juta)
56
23
23
10
306
160
70
76
1
29
392
Sektor sosial
Pendidikan
Kesehatan
Masyarakat, budaya, dan agama
Infrastruktur
Perumahan
Transportasi
Listrik, air dan sanitasi, dan komunikasi
Sektor produksi
Lintas-sektor (pemerintahan dan lingkungan)
Total
Sumber: BRR Aceh-Nias.
Kerusakan yang tersebar luas itu telah menimbulkan dampak inflasi yang menyebabkan naiknya biaya hidup
di pulau Nias. Inflasi yang lebih tinggi terutama merupakan akibat dari kenaikan harga bahan makanan pokok dan
transportasi. Sebagai contoh, harga beras naik 23 persen setelah gempa bumi. Sistem transportasi yang sebelumnya
sudah terbatas memperburuk situasi karena membatasi pasokan barang dan material. Angka inflasi bulanan di Nias
naik menjadi 9,5 persen pada bulan April 2005 dan 11,5 persen bulan Oktober 2005, dibandingkan dengan inflasi 1,5
persen dan deflasi bulanan 0,12 persen di Sumatera Utara secara keseluruhan pada kisaran waktu yang sama ( Gambar
1.4).
Gambar 1.4 Angka inflasi bulanan untuk pulau Nias, Sumatera Utara dan Indonesia, 2005
20
15
10
5
Nias
Sumatera Utara
Desember
November
Oktober
September
Agustus
Juli
Juni
Mei
April
Maret
Februari
-5
Januari
0
Nasional
Sumber: BPS Nias.
Letak pulau Nias yang terpencil telah memperlambat kemajuan rekonstruksi. Bahan bangunan sulit diperoleh
dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau. Jadwal pelayaran yang tidak pasti telah memperburuk
kelangkaan pasokan. Persediaan bahan bakar yang tidak menentu memperburuk inflasi dan bersama-sama dengan
jauhnya jarak dari pasar menghambat pelaksanaan yang cepat dari upaya rekonstruksi. Namun menjelang akhir tahun
2006, proses rekonstruksi mulai ,mengejar kecepatan. Hampir 5400 rumah baru dan 350 rumah sementara telah
dibangun dan lebih dari 300 km jalan dibangun atau diperbaiki. Satu rumah sakit di Gunung Sitoli, 19 sarana kesehatan,
dan 124 sekolah permanen telah dibangun kembali atau diperbaiki dengan tujuan memulihkan penyelenggaraan
layanan kesehatan dan pendidikan (Lampiran Tabel 1.2.). Upaya ini dijalankan bersama-sama oleh berbagai mitra
nasional dan internasional yang terdiri dari 42 LSM internasional, 24 LSM nasional, 13 badan Perserikatan Bangsabangsa, dan 8 instansi pemerintah.
3
Penilaian kerusakan dan kerugian Nias dilaksanakan oleh IOM (IOM, Juni 2005). Dengan menggunakan data kerusakan dan kerugian IOM,
total dampak sektoral dan keuangan dihitung dengan menerapkan metodologi ECLAC standar internasional data, yang juga telah digunakan
untuk memperkirakan kerusakan dan kerugian akibat tsunami.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
5
BAB 1 Kondisi Ekonomi Dan Sosial Di Pulau Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Meskipun demikian, kebutuhan yang belum terpenuhi masih banyak. Menurut Departemen Sosial, terhitung
pada bulan Maret 2007 masih lebih dari 5000 rumah perlu dibangun kembali untuk para pengungsi. Sedangkan untuk
sekolah, kurang dari separuh sekolah yang mengalami kerusakan yang telah dibangun kembali atau diperbaiki. Dengan
tingkat rekonstruksi yang ada sekarang, perekonomian setempat diperkirakan akan bangkit karena pengeluaran
rekonstruksi mendorong perkembangan berbagai sektor, seperti transportasi, konstruksi, dan pengolahan makanan.
Pemerintah daerah juga diharapkan akan membangun kapasitas yang lebih kuat dengan keikusertaan mereka dalam
proses perencanaan dan pembiayaan rekonstruksi, yang dibantu dengan dukungan dari para donor dan LSM.
6
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
BAB 2
Pendapatan dan Pembiayaan
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 2 Pendapatan Dan Pembiayaan
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Pendapatan
Gambaran Pendapatan Keseluruhan di Nias
Kabupaten Nias dan Nias Selatan menerima sumber keuangan dalam jumlah yang belum pernah terjadi
sebelumnya dari dana rekonstruksi pada tahun 2006, melebihi hampir empat kali lipat anggaran pemerintah
daerah. Setelah gempa bumi bulan Maret 2005, Nias menerima sumber dana tambahan dari pemerintah pusat, serta
dari donor internasional dan nasional. Pada tahun 2006, pulau Nias diperkirakan telah menerima dana rekonstruksi
sekitar Rp 1,1 trilyun, di mana Rp 488 milyar di antaranya berasal dari BRR dan sekitar Rp 644 milyar berasal dari donor
dan LSM (Gambar 2.1). Sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, pulau Nias mendapatkan manfaat dari
desentralisasi sebelum dana rekonstruksi mulai mengalir ke daerah tersebut. Desentralisasi meningkatkan pendapatan
kedua pemerintah daerah tersebut hampir empat kali lipat, dari Rp 111 milyar pada tahun 1999 menjadi Rp 435 milyar
pada tahun 2006 secara keseluruhan.
Milyar rupiah
Gambar 2.1 Pendapatan Nias sebelum dan sesudah desentralisasi, dan setelah gempa bumi
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Donors & NGOs
BRR
1999
2002
Dekonsentrasi
2006
Pemerintah daerah Nias & Nias Selatan
Rekonstruksi
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK, dan BRR. Data dalam angka riil (harga konstan
tahun 2000).
Gambar 2.2 Pendapatan pemerintah daerah di Nias dan Nias Selatan, 1996-2006
500
Milyar rupiah
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2006*
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
Nias
Nias Selatan
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK. Data dalam angka riil (harga konstan tahun
2000).
8
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 2 Pendapatan Dan Pembiayaan
Pendapatan agregat kabupaten Nias dan Nias Selatan meningkat secara signifikan pada tahun 2006, terutama
disebabkan oleh naiknya transfer DAU secara tajam. DAU merupakan sumber pendapatan utama bagi kabupaten
Nias dan Nias Selatan. Secara rata-rata DAU memiliki porsi sebesar 82 persen dari total pendapatan kedua kabupaten,
jauh melebihi rata-rata kabupaten di Indonesia yaitu 62 persen dari total pendapatan (Bank Dunia, 2007a). Transfer
secara keseluruhan rata-rata berkontribusi sebesar 98 persen dari pendapatan di pulau Nias sebelum desentralisasi
dan tetap tinggi setelah desentralisasi, yaitu 93 persen. Secara absolut, transfer meningkat hampir empat kali lipat, dari
Rp 108 milyar pada tahun 1999 menjadi Rp 423 milyar pada tahun 2006 (Tabel 2.1).
Tabel 2.1 Komposisi pendapatan kabupaten Nias dan Nias Selatan
Rp juta pada harga konstan tahun 2000
2004
Anggaran 2006
1999
2002
Nias
Nias
Selatan
Total
Nias*
Nias
Selatan*
Total*
Pendapatan Asli Daerah
2,319
5,319
5,701
718
6,419
3,591
1,698
5,290
Bagi Hasil Pajak
8,461
15,950
9,690
7,438
17,127
6,064
4,734
10,798
669
1,127
917
-
917
582
-
582
SDO
40,522
-
-
-
-
-
-
-
Inpres
58,986
-
-
-
-
-
DAU
-
180,448
118,296
52,500
170,796
222,780
136,944
359,724
DAK
-
616
7,085
-
7,085
22,781
22,132
44,913
152
2,473
21,789
2,708
24,497
9,648
4,902
14,550
111,110
205,932
163,477
63,364
226,841
265,446
170,410
435,856
Bagi Hasil bukan Pajak
Lain-lain
Total
-
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK.
Catatan: * Angka perkiraan.
DAK juga memegang peran yang semakin penting dan ikut memberikan kontribusi terhadap kenaikan
total pendapatan setelah desentralisasi. DAK, yang dimulai dari basis yang sangat rendah, naik lebih dari 30 kali
lipat dari Rp 616 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 7,1 milyar tahun 2004, dan kemudian menjadi Rp 20 milyar pada
tahun 2005 (Lampiran Tabel B.8.6). Kenaikan untuk sumber penerimaan lain-lain disebabkan sebagian besar oleh
bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Pendapatan dari provinsi naik dari Rp 115 milyar pada tahun 2001
menjadi Rp.15 milyar pada tahun 2005.
Desentralisasi belum merubah secara signifikan porsi pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap
pendapatan keseluruhan. Kontribusi dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap pendapatan
keseluruhan hanya naik dari rata-rata masing-masing 2 persen dan 7 persen sebelum desentralisasi menjadi 3 persen
dan 8 persen setelah desentralisasi (Tabel 2.2). Dana bagi hasil lebih didominasi oleh dana bagi hasil pajak daripada
dana bagi hasil bukan pajak. Sebagai wilayah yang miskin sumber daya, pulau Nias sangat mengandalkan redistribusi
penerimaan minyak dan gas dari provinsi Sumatera Utara dan dari sektor kehutanan dan perikanannya yang terbatas
untuk dana bagi hasil bukan pajak. Meskipun demikian, sejak pulau ini mengalami pemekaran menjadi 2 kabupaten
pada tahun 2003, kabupaten Nias Selatan tidak menerima pendapatan dana bagi hasil bukan pajak.4
4
Kegiatan kehutanan di Nias Selatan yang dilaksanakan oleh PT Geruti dan PT Teluk Nauli telah dihentikan sejak tahun 2004. Akibatnya, Nias
Selatan tidak menerima pendapatan dari hak pengusahaan hutan maupun royalti. Untuk perikanan dan bagi hasil distribusi minyak dan gas dari
Sumatera Utara, ada kemungkinan bahwa pendapatan ini masih menjadi milik kabupaten Nias.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
9
BAB 2 Pendapatan Dan Pembiayaan
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Tabel 2.2 Porsi komponen-komponen pendapatan terhadap total pendapatan di Nias dan Nias Selatan
Persen
1997
1998 1999
2000
% rata-rata
pra-Dec
2001
2002
2003
2004
2005
% rata-rata
pasca-Dec
4
3
2
3
7
88
1
0.5
95
100
8
75
3
11
86
100
8
74
8
8
89
100
8
82
2
5
93
100
Pendapatan Asli
3
1
2
2
2
2
3
Daerah
Bagi Hasil Pajak
10
6
8
7
7
7
8
SDO
20
47
36
53
39
Inpres
68
46
53
39
51
DAU
88
88
DAK
0
0.30
Lain-lain
0.2
0.1
0.1
0
0
2
1
Total transfer
97
99
98
98
98
95
96
Total pendapatan
100
100 100
100
100
100
100
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK.
Kedua kabupaten memiliki pendapatan per kapita yang termasuk paling rendah di Sumatera Utara. Kabupaten
Nias Selatan memiliki pendapatan per kapita terendah di Sumatera Utara yaitu hanya Rp 295.000, sedangkan kabupaten
Nias memiliki pendapatan per kapita sebesar Rp 497.000. Pendapatan per kapita untuk kedua kabupaten ini jauh di
bawah angka rata-rata nasional sebesar Rp 772.000 dan rata-rata provinsi sebesar Rp 702.000. Kabupaten Nias Selatan
menerima hanya seperlima dari pendapatan per kapita kabupaten terkaya di Sumatera Utara (Gambar 2.3).
Juta rupiah
Gambar 2.3 Pendapatan per kapita per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Kab. Nias Selatan
Kab. Deli Serdang
Kab. Asahan
Kab. Labuhan Batu
Kab. Langkat
Kab. Nias
Kab. Simalungun
Kab. Tapanuli Selatan
Kota Medan
Kab. Mandailing Natal
Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Dairi
Kab. Tapanuli Tengah
Rata-rata Sumatera Utara
Kab. Tanah Karo
Kab. Toba Samosir
Kab. Tapanuli Utara
Nasional
Kota Binjai
Kota Pematang Siantar
Kota Tanjung Balai
Kota Padang Sidempuan
Kota Tebing Tinggi
Kab. Pakpak Bharat
Kota Sibolga
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS.
Transfer dari pemerintah pusat masih belum mampu mengatasi kesenjangan antar daerah. Kabupaten Nias dan
Nias Selatan memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terendah
di Sumatera Utara. Meskipun demikian, kedua kabupaten tersebut tidak menerima alokasi DAU yang lebih tinggi dari
kabupaten lain yang memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dan IPM lebih tinggi dari segi DAU dan bagi hasil per
kapita (Lampiran Gambar B.8.6). Pada tahun 2005, kedua kabupaten tersebut masih belum menerima alokasi per kapita
yang lebih besar daripada kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Utara. Kedua kabupaten tersebut menerima alokasi
yang sama dengan kabupaten dengan tingkat kemiskinan lebih rendah, seperti Simalungun (Lampiran Gambar B.8.5).
Meskipun ada kenaikan DAU yang besar pada tahun 2006, masalah ini masih belum teratasi.
10
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 2 Pendapatan Dan Pembiayaan
Dana Alokasi Umum (DAU)
Seperti halnya pemerintah-pemerintah daerah lain di Indonesia, DAU merupakan sumber pendapatan
utama untuk kabupaten Nias dan Nias Selatan. DAU adalah hibah yang bersifat discretionary yang dimaksudkan
untuk mengatasi kesenjangan keuangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Besarnya bantuan sangat bervariasi
berdasarkan suatu rumusan khusus yang berupaya menyelaraskan kemampuan fiskal dengan kebutuhan fiskal
pemerintah daerah. Secara riil, alokasi DAU untuk kabupaten Nias (dan kabupaten Nias Selatan mulai tahun 2004)
stabil sejak tahun 2001 sampai ada peningkatan yang tidak proporsional pada tahun 2006. Secara keseluruhan,
DAU naik lebih dari 100 persen pada tahun 2006. Di kabupaten Nias, DAU naik dari rata-rata Rp 155 milyar pada
tahun 2001-2005 menjadi 223 milyar rupiah pada tahun 2006. Kabupaten Nias Selatan mengalami kenaikan dari
rata-rata Rp 54 milyar pada tahun 2004-2005 menjadi Rp 137 milyar pada tahun 2006 (Gambar 2.4).
Gambar 2.4 Alokasi DAU untuk Nias dan Nias Selatan
400
Milyar rupiah
350
300
250
200
150
100
50
0
2001
2002
2003
Nias
2004
2005
2006
Nias Selatan
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Depkeu. Data dalam angka riil (harga konstan tahun 2000)
Kenaikan DAU yang signifikan di seluruh Indonesia juga telah meningkatkan DAU per kapita di Nias dan Nias
Selatan. Pada tahun 2005, kabupaten Nias Selatan adalah penerima per kapita ketiga terendah di Sumatera Utara
dengan alokasi DAU Rp 285.000. Situasi ini berubah secara signifikan pada tahun 2006, ketika DAU per kapita daerah
naik menjadi Rp 716.000. Sedangkan untuk kabupaten Nias, DAU per kapita naik dari Rp 391.000 pada tahun 2005
menjadi Rp 714.000 pada tahun 2006 (Gambar 2.5). Perkiraan ulang atas luas daerah sebagai salah satu komponen
utama dari rumus alokasi DAU juga telah menguntungkan Nias dan Nias Selatan. Pada tahun 2005, perkiraan luas
kabupaten Nias Selatan, yang mencakup banyak pulau kecil, di bawah perkiraan, yaitu 1,825 km². Perkiraan luas
area meningkat secara signifikan menjadi 3,090 km² pada tahun 2006. Alokasi DAU untuk kabupaten Nias Selatan
selanjutnya meningkat lebih jauh dari Rp 194 milyar pada tahun 2006 menjadi Rp 231 milyar pada tahun 2007.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
11
BAB 2 Pendapatan Dan Pembiayaan
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Gambar 2.5 DAU per kapita per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2005-06
DAU per capita 2005
DAU per capita 2006
Kota Sibolga
Kota Sibolga
Kota Tanjung Balai
Kota Tebing Tinggi
Kab. Tanah Karo
Kota Tanjung Balai
Kab. Humbang
Kab. Dairi
Kab. Dairi
Kota Binjai
Kab. Mandailing Natal
Kab. Tapanuli Selatan
Nias
Nias Selatan
Nias
Kab. Simalungun
Kab. Serdang Berdagai
Kab. Labuhan Batu
Kab. Asahan
Nias Selatan
Kota Medan
Kota Medan
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Ribu rupiah
0
500
1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
Ribu rupiah
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Depkeu.
Meskipun sudah ada kenaikan, kabupaten Nias Selatan masih menerima alokasi DAU yang relatif rendah.
Walaupun kabupaten Nias Selatan menduduki tempat terbawah untuk sebagian besar indikator kebutuhan fiskal
bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Sumatera Utara, hal ini tidak tercermin dalam alokasi DAU-nya. Pada
tahun 2006, kabupaten ini memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia terendah, indeks biaya tertinggi, dan PDRB
per kapita kedua terendah, namun dari segi alokasi DAU Nias Selatan merupakan salah satu kabupaten dengan alokasi
per kapita terendah. Alasannya adalah karena kabupaten Nias maupun Nias Selatan (tetapi khususnya Nias Selatan)
memiliki jumlah pegawai negeri sipil yang relatif sedikit, sehingga menyebabkan alokasi DAU yang lebih rendah untuk
menutup pengeluaran pegawai.
Baik kabupaten Nias maupun Nias Selatan berhasil menyetujui anggarannya sebelum bulan April 2007 dan
karenanya tidak terkena sanksi berupa pemotongan DAU-nya. Sebuah keputusan yang baru-baru ini dikeluarkan
oleh Departemen Keuangan menyatakan bahwa pemerintah daerah akan mendapat sanksi berupa pemotongan
alokasi DAU sampai 25 persen jika anggarannya belum disetujui sampai akhir bulan Maret – yang untuk tahun
anggaran ini berarti akhir bulan Maret 2007. Ancaman sanksi oleh Departemen Keuangan telah sangat membantu
memperbaiki waktu untuk persetujuan anggaran, kabupaten Nias dan Nias Selatan tidak terkecuali. Pada tahun 2006,
sebelum adanya keputusan tersebut, kabupaten Nias menyetujui anggarannya pada bulan Agustus 2006, sedangkan
kabupaten Nias Selatan baru menyetujui anggaran tahun 2006-nya pada bulan Desember 2006.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)5
Pendapatan asli daerah sejak di masa lalu telah memainkan peran yang tidak signifikan dalam pendapatan
pemerintah daerah di Indonesia, dan perannya bahkan lebih kecil lagi di Nias dan Nias Selatan. Pajak utama
yang berpotensi masih terus dicatat dan dipungut oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2004, PAD rata-rata memberikan
kontribusi sedikit di atas 8 persen dari total pendapatan pemerintah daerah di seluruh Indonesia (Bank Dunia, 2007a).
Kontribusi PAD – yang secara umum terdiri atas empat kategori, yaitu pajak daerah, retribusi, laba dari badan usaha
milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah – terhadap total pendapatan bahkan lebih kecil lagi di
kabupaten Nias dan Nias Selatan. Secara keseluruhan, PAD di kedua kabupaten tersebut hanya mewakili 3 persen dari
total pendapatan setelah desentralisasi, sedikit naik dari 2 persen sebelum desentralisasi.
5
Pajak dan retribusi daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 dan peraturan pemerintah (PP No. 65 tahun 2001 dan PP
No. 66 tahun 2001). Pemerintah daerah mendapatkan sedikit otonomi untuk memperluas pajak (harus memenuhi “kriteria pajak yang baik” dan
disetujui oleh Depkeu) dan retribusi daerah. Undang-undang No. 34 tahun 2000 menetapkan 7 jenis pajak daerah (pajak perhotelan, pajak restoran, pajak hiburan, pajak iklan, pajak penerangan jalan, pajak sumber daya pertambangan jenis C, dan pajak parker) dan 3 jenis retribusi (layanan
umum, layanan usaha, dan perijinan khusus).
12
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 2 Pendapatan Dan Pembiayaan
Meskipun kontribusinya terhadap pendapatan total tergolong rendah, PAD mengalami peningkatan yang
signifikan di pulau Nias setelah desentralisasi, namun kemudian merosot tajam pada tahun 2004 dan 2005.
Dari tahun 1999 sampai 2003, PAD naik hampir empat kali lipat (Tabel 2.3). Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh
perluasan basis pajak daerah dan kenaikan besar dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.6 Penurunan PAD
pada tahun 2004 dan 2005 disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang diperoleh dari pengumpulan pajak daerah
dan sumber-sumber lainnya pendapatan asli daerah yang sah. Pada tahun 2005, penurunan tajam kemungkinan
disebabkan oleh gempa bumi bulan Maret, yang menyebabkan kerusakan parah pada bangunan dan tempat usaha
setempat, sehingga mengurangi basis pajak daerah. Pelaksanaan desentralisasi juga telah mengubah komposisi
PAD di pulau ini. Retribusi daerah dulu merupakan sumber utama PAD, yang menyumbangkan lebih dari 60 persen
PAD pulau Nias sebelum desentralisasi. Setelah desentralisasi, angka ini turun menjadi sekitar 46 persen secara ratarata antara tahun 2001-2005. Kontribusi dari sumber lain-lain PAD yang sah telah naik secara signifikan menyusul
desentralisasi.
Tabel 2.3 Komposisi PAD pulau Nias, 1999-2005
Rp juta pada harga konstan 2000
1999
Pendapatan Asli
Daerah
Pajak Daerah
Retribusi
2001
%
2002
2003
%
2004
%
%
2005
%
%
845
36.4
1,996
39.1
1,655
31.1
1,884
21.0
1,724
26.9
1,450
28.4
1,474
63.6
768
15.0
1,375
25.9
2,693
30.0
3,405
53.0
2,330
45.6
Laba dari BUMD
0
0.0
0
0.0
159
3.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
PAD lain-lain
0
0.0
2,347
45.9
2,129
40.0
4,392
49.0
1,291
20.1
1,328
26.0
2,319
100.0
5,111
100.0
5,319
100.0
8,969
100.0
6,419
100.0
5,108
100.0
Total
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu dan database Desentralisasi Bank Dunia. Data dalam
angka riil.
Sejak desentralisasi, pajak untuk ekstraksi dan proses pengolahan bahan pertambangan jenis C telah
menjadi sumber utama pajak daerah.7 Sebelum desentralisasi, pajak penerangan jalan merupakan penyumbang
utama pajak daerah. Mulai tahun 2001 sampai 2005, pajak bahan pertambangan jenis C telah menyumbangkan ratarata 53 persen dari pendapatan pajak daerah, disusul pajak penerangan jalan dengan porsi 32 persen (Gambar 2.6).
Gambar 2.6 Komposisi pajak daerah pulau Nias,8 1999-2005
100%
Lain-lain
40%
Pajak pemanfaatan air
permukan dan bawah tanah
Pajak pengolahan bahan
tambang jenis C
Pajak penerangan jalan
20%
Pajak reklame
80%
60%
Pajak
2005
2004
2003
2002
2001
1999
0%
Hotel dan restoran
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu dan database Desentralisasi Bank Dunia. Data dalam
angka riil (harga konstan tahun 2000).
6
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diantaranya meliputi: penjualan aset daerah, jasa giro, bunga deposito, sumbangan pihak ketiga,
dan pendapatan dari hutang pajak dan retribusi.
7
Pertambangan jenis C meliputi mineral dasar seperti bentonit, andesit, batu apung, zeolit dan batu gamping.
8
Pajak atas penggunaan air tanah dan air permukaan pada dasarnya menjadi milik pemerintah provinsi tetapi dibagi ke pemerintah kabupaten sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000. Meskipun demikian, kedua pemerintah kabupaten di Nias
mencatat pajak ini sebagai pajak daerah dalam anggaran daerah tahun 2001 dan 2002. Pajak perhotelan dan pajak restoran dipisahkan setelah
desentralisasi. Akan tetapi, kedua pemerintah kabupaten tersebut masih mencatatnya dalam satu rekening. Selain itu, pajak parkir, yang merupakan pajak daerah, tidak dicatat dalam anggaran daerah. Ada kemungkinan besar bahwa pemerintah kabupaten menggolongkan pajak parkir
sebagai bea pengguna.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
13
BAB 2 Pendapatan Dan Pembiayaan
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Perbandingan di provinsi menunjukkan bahwa kabupaten Nias dan Nias Selatan memiliki PAD per kapita
yang tergolong paling rendah di Sumatera Utara. Kabupaten Nias Selatan menduduki peringkat terendah
dan kabupaten Nias adalah kelima terendah dalam hal PAD per kapita. Perlu dicatat, semua pemerintah daerah di
Sumatera Utara memiliki PAD per kapita di bawah angka rata-rata nasional. Variasi antar kabupaten berkisar antara
Rp 128.310 di Medan sampai hanya Rp 3.343 di Nias Selatan. Data ini juga menunjukkan bahwa struktur pajak dan
retribusi daerah yang ada sekarang cenderung lebih menguntungkan wilayah kota dengan kegiatan ekonominya
yang meningkat dan karenanya basis pajak yang lebih besar bila dibandingkan dengan daerah pedesaan (kabupaten)
(Lampiran Gambar B.8.1).
Setelah desentralisasi, sudah ada upaya untuk memaksimalkan PAD di pulau Nias. Dewasa ini, seperti halnya
pemerintah daerah lainnya, kedua pemerintah daerah di Nias mempertimbangkan untuk menciptakan pajak dan
retribusi daerah yang baru, seperti memberlakukan bea perijinan gudang dan bea untuk komoditi pesisir. Pertimbangan
ini berawal dari persepsi bahwa otonomi daerah memungkinkan daerah untuk memberlakukan pungutan untuk
membiayai anggaran daerah setelah desentralisasi. Meskipun demikian, upaya untuk membuat pajak dan retribusi
daerah yang baru harus direncanakan dan dievaluasi dengan hati-hati. Pengumpulan PAD yang berlebihan dapat
merugikan ekonomi daerah, karena dapat berisiko meningkatkan biaya menjalankan usaha.
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan bagi hasil pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan (PPh). Menurut pengaturan bagi hasil sebagaimana yang ditetapkan
dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004, pemerintah daerah menerima alokasi masing-masing 81 persen, 80
persen dan 20 persen sebagai bagian dari PBB, BPHTB dan PPh. Meskipun PBB dan BPHTB diselenggarakan oleh
pemerintah pusat, tanggung jawab penagihan dan pengumpulan pajak dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kantor pajak pemerintah pusat yang terdekonsentrasi bertugas mencetak dan mengirimkan pemberitahuan jumlah
terhutang dan batas waktu pembayaran, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab menindaklanjuti
pengumpulan pajak setelah tagihan dikirimkan. Bagian PBB dan BPHTB pemerintah pusat ditransfer langsung kembali
ke pemerintah daerah, dengan alokasi 65 persen yang dibagi merata ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia dan 35
persen dialokasikan sebagai insentif bagi kabupaten/kota yang berhasil memenuhi target. Di samping bagi hasil pajak
dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga berhak menerima bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi dari pajak
kendaraan dan air.
Pendapatan dari bagi hasil pajak naik sebesar 88 persen antara tahun 1999-2002. Kecuali untuk tahun 2003,
pendapatan ini terus naik dari tahun 1999 sampai 2005. Kenaikan setelah desentralisasi terutama adalah akibat
pengaturan bagi hasil yang baru untuk pajak penghasilan. Di masa lalu, pajak penghasilan dikuasai sepenuhnya oleh
pemerintah pusat.
Meskipun ada peningkatan secara riil, porsi bagi hasil pajak terhadap total pendapatan berfluktuasi dan
diproyeksikan akan menurun tajam pada tahun 2006. Kontribusi bagi hasil pajak terhadap total pendapatan
berkisar antara 6,4 persen sampai 7,7 persen pada tahun 2001-2005 dan diperkirakan akan merosot menjadi 2,5 persen
saja pada tahun 2006. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan tajam alokasi DAU dan DAK ke kedua kabupaten
di tahun 2006. (Tabel 2.4).
14
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 2 Pendapatan Dan Pembiayaan
Tabel 2.4 Pendapatan bagi hasil pajak Nias dan Nias Selatan
Rp juta pada harga konstan tahun 2000
Nias
Tahun
Bagi
hasil
pajak
Nias Selatan
% Bagi
hasil pajak
Total
terhadapa
Pendapatan
total
pendapatan
Bagi
hasil
pajak
Total
Pendapatan
Nias Aggregate
% Bagi
hasil pajak
terhadapa
total
pendapatan
Bagi
hasil
pajak
Total
Pendapatan
% Bagi
hasil pajak
terhadapa
total
pendapatan
1999
8,461
111,110
7.6
8,461
111,110
7.6
2001
13,472
206,597
6.5
13,472
206,597
6.5
2002
15,950
205,932
7.7
15,950
205,932
7.7
2003
13,733
216,101
6.4
13,733
216,101
6.4
2004
9,690
163,477
5.9
7,438
63,364
11.7
17,127
226,841
7.6
2005
10,373
162,069
6.4
7,755
82,721
9.4
18,128
244,790
7.4
2006*
6,064
265,446
2.3
4,734
170,410
2.8
10,798
435,856
2.5
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK.
Catatan: * Data anggaran.
Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber utama pendapatan bagi hasil pajak untuk kabupaten Nias dan
Nias Selatan dan menyumbangkan sampai 81 persen dari total bagi hasil pajak tahun 2005. Ini disusul dengan
pajak penghasilan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dengan porsi rata-rata 12 persen dan 8 persen
masing-masing dari pendapatan bagi hasil pajak (Gambar 2.7). Bagian yang besar dari pajak bumi dan bangunan
juga terlihat secara nasional, mencakup hampir separuh dari seluruh pendapatan bagi hasil pajak tahun 2004. Hal ini
menunjukkan pentingnya pajak bumi dan bangunan untuk daerah yang sedang berkembang di mana perluasan atas
penggunaan tanah relatif cepat. Untuk pajak penghasilan, meskipun perannya telah meningkat dalam tahun-tahun
terakhir, porsinya yang relatif kecil mencerminkan masih terbatasnya basis pajak penghasilan di kabupaten Nias dan
Nias Selatan.
Gambar 2.7 Komposisi pendapatan bagi hasil pajak di Nias dan Nias Selatan, 1999-2006
Nias
Nias Selatan
1
100%
0.8
80%
0.6
60%
0.4
40%
0.2
20%
0
0%
1999
2001
PBB
2002
BPHTB
2003
PPh
2004
Pajak bahan bakar
2005
Lain-lai
2006*
2004
PBB
2005
BPHTB
PPh
Pajak bahan bakar
2006*
Lain-lai
Sumber: perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK.
Catatan: * Data anggaran.
Kabupaten Nias dan Nias Selatan mencatat pendapatan bagi hasil pajak per kapita yang terendah bila
dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Sumatera Utara pada tahun 2005. Semua pemerintah
daerah di Sumatera Utara, kecuali Pakpak Barat, memiliki pendapatan bagi hasil pajak per kapita di bawah ratarata nasional. Sebagai kabupaten hasil pemekaran yang baru saja dibentuk, Nias Selatan tertinggal dibandingkan
kabupaten-kabupaten baru hasil pemekaran lainnya di Sumatera Utara, seperti Pakpak Barat, Humbang Hasundutan
dan Samosir. Ketiga kabupaten baru ini mencapai pendapatan bagi hasil pajak per kapita di atas rata-rata provinsi
yang sebesar Rp 79.794. Kabupaten Pakpak Barat memiliki pendapatan bagi hasil pajak per kapita tertinggi sebesar
hampir Rp 350.000, kurang lebih 10 kali lebih tinggi dari pendapatan bagi hasil pajak per kapita Nias dan Nias Selatan
(Lampiran Gambar B.8.4).
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
15
BAB 2 Pendapatan Dan Pembiayaan
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Bagi Hasil (Bukan Pajak) Sumber Daya Alam
Undang-undang No. 33/2004 memperluas cakupan bagi hasil bukan pajak hingga terdiri dari sektor
kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, gas, dan panas bumi. Sebelum desentralisasi, bagi
hasil bukan pajak hanya meliputi sektor kehutanan dan pertambangan. Pengaturan untuk bagi hasil berbeda-beda
tergantung dari jenis sumber daya alam dan tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, pemerintah daerah penghasil dan
bukan penghasil).9 Kecuali untuk bagi hasil minyak dan gas bumi, pemerintah daerah memperoleh 80 persen dari
seluruh pendapatan dari sumber daya yang dibagi. Antara kabupaten penghasil dan bukan penghasil juga terdapat
perbedaan. Dari 80 persen total pendapatan yang ditransfer ke pemerintah daerah ini, 80 persen di antaranya (atau 64
dari total pendapatan semula) ditransfer ke pemerintah kabupaten. Dari bagian ini, separuhnya dicadangkan untuk
daerah penghasil dan separuh lagi dibagi rata antar daerah bukan penghasil (termasuk kota). Hal ini memastikan
bahwa daerah penghasil secara umum menerima bagian yang lebih besar mengingat bahwa jumlah daerah bukan
penghasil di suatu provinsi lebih banyak.
Kontribusi bagi hasil bukan pajak terhadap total pendapatan sangat kecil. Kontribusinya bagi total pendapatan
rata-rata kurang dari 1 persen saja, masih lebih rendah lagi dari kontribusi PAD. Meskipun demikian, bentuk pendapatan
ini menunjukkan peningkatan yang stabil setelah desentralisasi, meskipun kemudian mengalami penurunan tajam
pada tahun 2004 dan 2005. Kenaikan awal tersebut antara lain didorong oleh perluasan jenis sumber daya alam yang
dicakup dalam bagi hasil. Penurunan tahun 2004 disebabkan oleh anjloknya pendapatan dari sektor kehutanan. Pada
tahun 2005, pendapatan dari kehutanan terus menurun disertai kontraksi pendapatan dari perikanan dan bagi hasil
minyak bumi (Lampiran Gambar B.8.4).
Komposisi bagi hasil bukan pajak berubah sebelum dan setelah desentralisasi. Pemberlakuan desentralisasi,
yang memperluas jenis sumber daya alam yang akan dibagi dengan pemerintah daerah, berada di balik transformasi
ini. Kategori kehutanan dan “lain-lain” merupakan sumber utama sebelum desentralisasi. Setelah desentralisasi,
perminyakan dan perikanan semakin penting artinya. Meskipun pendapatan dari perikanan lebih banyak berasal dari
industri perikanan milik daerah, pendapatan dari minyak bumi berasal dari bagi hasil berasal daerah penghasil minyak
lainnya di Sumatera Utara (Gambar 2.8). Meskipun demikian, walaupun ditetapkan dalam undang-undang, kabupaten
Nias dan Nias Selatan tidak menerima pendapatan dari pertambangan, gas atau pun panas bumi, karena Sumatera
Utara tidak memiliki daerah yang aktif dalam sektor-sektor tersebut.
Gambar 2.8 Komposisi pendapatan bukan pajak di Nias dan Nias Selatan sebelum dan setelah
desentralisasi, 1997-2005
100%
Lain-lain
Pemberian hak atas tanah
negara
80%
Minyak
60%
Pungutan Hasil Perikanan
40%
Pungutan Pengusaha
20%
Perikanan
Iuran Hak Pengusaha
Hutan (IHPH)
0%
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
Iuran Hasil Hutan
(IHH/PSDH)
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu dan database Desentralisasi Bank Dunia. Data dalam
angka riil (harga konstan tahun 2000).
9
16
Untuk perincian pengaturan bagi hasil antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah, lihat UU No. 33/2004.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 2 Pendapatan Dan Pembiayaan
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah transfer yang dicadangkan atau bersyarat yang dimaksudkan untuk
membiayai kebutuhan khusus di daerah atau program yang menjadi prioritas nasional dan tidak tercakup
oleh DAU. DAK dibiayai dari APBN dan ditransfer setiap triwulan langsung ke pemerintah daerah berdasarkan
kemajuan proyek. Tidak seperti DAU, daerah diharuskan menyediakan dana padanan dari APBD-nya sendiri sebesar
minimum 10 persen dari anggaran proyek, dengan satu-satunya pengecualian diberikan kepada pemerintah daerah
yang memiliki kemampuan keuangan yang terbatas. Hal ini memastikan bahwa pemerintah daerah akan mengatur
penyediaan biaya operasional. DAK dialokasikan berdasarkan tiga kriteria, yaitu: (i) kriteria umum (berhubungan
dengan posisi fiskal bersih suatu daerah dengan mengurangkan gaji pegawai negeri dari total pendapatan dan
membagi totalnya dengan angka rata-rata nasional), (ii) kriteria khusus (provinsi yang memenuhi syarat berdasarkan
besarnya wilayah pesisir, daerah konflik dan daerah tertinggal), dan (iii) kriteria teknis (ditetapkan oleh departemen
sektoral di pemerintah pusat berkonsultasi dengan Depkeu dan Depdagri).
Meskipun kontribusinya kecil bagi pendapatan keseluruhan, alokasi DAK untuk Nias dan Nias Selatan telah
menunjukkan kenaikan yang cukup mencolok setiap tahun. Alokasi DAK naik 15 kali lipat secara riil dari Rp 1,3
milyar pada tahun 2003 menjadi lebih dari Rp 20 milyar pada tahun 2005, dan lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2006
menjadi Rp 44 milyar (Gambar 2.9). Kenaikan yang besar ini antara lain disebabkan oleh perluasan sektor yang dicakup
oleh DAK. Di samping peningkatan yang stabli ini, porsi DAK dalam total pendapatan naik menjadi 8 persen pada
tahun 2005, dari rata-rata sebelumnya tahun 2001-2004 yang kurang dari 1 persen. Angka ini relatif lebih tinggi dari
rata-rata nasional sebesar 2,2 persen total pendapatan pada tahun 2004. Kedua kabupaten ini menerima bagian DAK
yang hampir sama besar.
Gambar 2.9 Tren alokasi DAK untuk Nias dan Nias Selatan
50
Milyar rupiah
40
30
20
10
0
2002
2003
2004
2005
2006
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu dan database Desentralisasi Bank Dunia. Data dalam
angka riil (harga konstan tahun 2000).
Sejak tahun 2003, cakupan DAK telah diperluas dengan memasukkan beberapa sektor tambahan seperti
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sarana pemerintah, pertanian, perikanan, dan lingkungan. Pada tahun
2002, DAK hanya digunakan untuk membiayai reboisasi. Tahun 2003, DAK yang dialokasikan untuk pulau Nias adalah
hanya untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Mulai tahun 2004, DAK diperluas sehingga mencakup sektorsektor seperti pendidikan, kesehatan, perikanan dan pertanian. Tahun 2005, DAK dialokasikan pada 2 sektor utama,
yaitu infrastruktur (31 persen) dan pendidikan (31 persen) (Gambar 2.10).
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
17
BAB 2 Pendapatan Dan Pembiayaan
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Gambar 2.10 Komposisi alokasi DAK ke pulau Nias, 2002-05
100%
Pertanian
80%
Kelautan dan
perikanan
60%
Fasilitas
pemerintahan
Pendidikan
40%
Kesehatan
Infastruktur (jalan, air ,
dan irigasi)
20%
0%
Kehutanan
2002
2003
2004
2005
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu dan database Desentralisasi Bank Dunia.
Meskipun kabupaten Nias Selatan baru dibentuk dan relatif miskin, kabupaten ini sama sekali tidak
menerima transfer DAK selama tahun 2004. Menurut sekretaris pemerintah daerah kabupaten Nias, persyaratan
untuk memenuhi kriteria umum, spesifik dan teknis membuat kedua kabupaten ini sulit memenuhi ketentuan untuk
memperoleh transfer DAK. Sekalipun kriteria tersebut sudah terpenuhi, persyaratan tambahan untuk menyediakan
dana padanan dan memenuhi tujuan pembangunan yang ditetapkan secara nasional semakin memperkecil skala
transfer DAK.
Dalam hal DAK per kapita, sebelum tahun 2005 kedua kabupaten di Nias tidak menjadi prioritas meskipun
wilayah tersebut relatif miskin dan terpencil. Tahun 2005, situasi ini mulai sedikit membaik seiring bertambahnya
kontribusi DAK. Pada tahun 2006, Nias menerima transfer DAK per kapita sebesar Rp 73.000 (kenaikan 141 persen dari
tahun sebelumnya), sedangkan kabupaten Nias Selatan menerima Rp 115.000 per kapita (kenaikan 119 persen dari
tahun sebelumnya) (Lampiran Gambar B.8.8). Mengingat situasi dan kondisi yang menantang di kedua kabupaten
tersebut, mengejutkan bahwa keduanya belum diprioritaskan untuk alokasi DAK yang lebih tinggi.
Pembiayaan dan Pinjaman
Neraca anggaran telah berfluktuasi setelah desentralisasi.10 Pulau Nias menghasilkan surplus setelah tahun
2000, sebesar 2 persen total anggaran, namun kemudian mengalami defisit 5 persen pada tahun 2003. Tahun 2005,
pemerintah daerah Nias dan Nias Selatan memiliki sisa anggaran yang tak dibelanjakan yang besar, yaitu 11 persen
dari total anggaran, yang mengindikasikan rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan programprogramnya (Gambar 2.11).
Gambar 2.11 Surplus dan defisit anggaran di Nias dan Nias Selatan, 1994-2005
Persen
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu dan database Desentralisasi Bank Dunia. Data dalam
angka riil (harga konstan tahun 2000).
10 Penghitungan surplus dan defisit anggaran bersih tidak memperhitungkan pinjaman, pelunasan, dan luncuran dari tahun-tahun sebelumnya serta ke tahun-tahun berikutnya.
18
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 2 Pendapatan Dan Pembiayaan
Nias dan Nias Selatan tidak memiliki catatan transaksi pinjaman dalam anggarannya dan telah menghimpun
cadangan dana yang signifikan pada akhir tahun 2005. Cadangan kabupaten Nias telah naik sebesar 7 persen
dari Rp 13 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp 108 milyar pada tahun 2005. Sebagai kabupaten yang baru dibentuk
pun, Nias Selatan mampu menghimpun cadangan Rp 42,5 milyar pada tahun 2005, naik hampir 5 kali lipat dari tahun
sebelumnya (Tabel 2.5).
Tabel 2.5 Akumulasi cadangan di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005
Rp juta dengan harga konstan tahun 2000
2001
2002
2003
2004
2005
Nias
Neraca anggaran (surplus/defisit)
4,963
10,080
(12,128)
69,918
86,774
Dana Luncuran
8,046
12,204
23,049
13,082
21,252
13,009
22,284
10,921
82,999
108,026
9,041
21,235
Cadangan pada akhir periode
Nias Selatan
Neraca anggaran (surplus/defisit)
Dana Luncuran
Cadangan pada akhir periode
365
21,252
9,406
42,486
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu dan database Desentralisasi Bank Dunia. Data dalam
angka riil.
Akumulasi cadangan seringkali disebabkan karena tertundanya persetujuan anggaran dan tertundanya
transfer dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Hal-hal ini memperlambat pelaksanaan proyek. Jumlah yang tidak
dicairkan selanjutnya muncul sebagai surplus dalam anggaran pemerintah daerah dan diteruskan ke tahun anggaran
berikutnya. Untuk mendukung pencairan yang tepat waktu, proses persetujuan anggaran perlu dirampingkan dan
transfer pendapatan bagi hasil dari pemerintah daerah harus dijalankan setiap triwulan (Bank Dunia, 2007a). Sebagian
besar dana anggaran yang tidak dibelanjakan mengendap di rekening simpanan di bank-bank umum, namun tetap
dicatat oleh Bank Indonesia.
Rekomendasi
Memperbaiki dan memperjelas mekanisme alokasi bagi hasil bukan pajak untuk kabupaten Nias Selatan.
Nias Selatan belum menerima pendapatan dari bagi hasil sumber daya alam sejak tahun 2004, meskipun sebetulnya
berhak menerima alokasi bagi hasil dari pendapatan minyak dan gas yang dihasilkan di Sumatera Utara.
Melaksanakan analisis untuk menentukan mengapa Nias Selatan tidak menerima bagi hasil dari sektor
perikanan. Sebagai kabupaten yang menjadi bagian dari kepulauan, tidak adanya bagi hasil dari perikanan merupakan
suatu yang patut dipertanyakan. Terdapat kemungkinan bahwa pendapatan ini masih diterima oleh kabupaten Nias,
sehingga mengurangi pendapatan sumber daya di anggaran kabupaten Nias Selatan.
Kedua pemerintah daerah sebaiknya memusatkan perhatian untuk merangsang kegiatan ekonomi diluar
berupaya memaksimalkan pendapatan asli daerah dalam jangka pendek. Berupaya memaksimalkan PAD
dengan mengenakan pajak atas kegiatan-kegiatan tambahan dapat menjadi disinsentif bagi kegiatan ekonomi.
Peraturan pajak daerah yang terlalu beragam juga dapat membingungkan dan sulit dilaksanakan. Pemerintah daerah
perlu mempertimbangkan dengan cermat biaya pengumpulan yang tersirat dalam peraturan PAD yang baru untuk
memastikan agar setiap pungutan memiliki kelayakan ekonomi.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
19
BAB 2 Pendapatan Dan Pembiayaan
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Pemerintah pusat dapat membantu meningkatkan posisi fiskal kedua kabupaten dengan meneruskan
kebijakan pengalokasian DAK ke daerah-daerah tertinggal. Meskipun DAU telah mengalami peningkatan
signifikan di Nias dan Nias Selatan, transfer belum sepenuhnya memperhitungkan indikator seperti tingkat kemiskinan,
indeks biaya, dan Indeks Pembangunan Manusia. Tidak berhasilnya DAU mengatasi ketidakseimbangan fiskal di kedua
kabupaten tersebut perlu dikhawatirkan dan sebaiknya dianalisis dengan cermat dan bersama-sama oleh pemerintah
pusat dan kedua pemerintah kabupaten.
Mempertahankan ketepatan waktu persetujuan anggaran di masa mendatang dan mengalokasikan sumber
daya yang tak terbelanjakan dengan efektif. Untuk mendukung pencairan yang tepat waktu, proses persetujuan
anggaran perlu dirampingkan dan transfer bagi hasil dari pemerintah pusat harus dilaksanakan setiap triwulan. Hal ini
memerlukan produksi perkiraan yang tepat waktu dari departemen-departemen sektoral.
20
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
BAB 3
Pengeluaran
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 3 Pengeluaran
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Pengeluaran Keseluruhan di Nias dan Nias Selatan
Pelaksanaan desentralisasi pada tahun 2001 telah merubah pola pengeluaran antara pemerintah pusat dan
daerah (provinsi maupun kabupaten) secara signifikan. Pemerintah daerah mengemban peran yang lebih besar
setelah desentralisasi, dengan kewenangan yang lebih besar atas alokasi anggaran dan pengeluaran daerah. Porsi
pengeluaran daerah dalam total pengeluaran pemerintah di Indonesia naik dari 17 persen pra-desentralisasi menjadi
lebih dari 30 persen setelah desentralisasi (Bank Dunia, 2002). Pemerintah daerah kini bertanggung jawab atas
sebagian besar fungsi penyelenggaraan layanan di banyak sektor, termasuk kesehatan dan pendidikan. Di samping
itu, pegawai negeri di daerah yang sebelumnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dimutasikan ke
pemerintah daerah dan dibiayai dari anggaran pemerintah daerah.
Total pengeluaran publik di kabupaten Nias dan Nias Selatan telah menunjukkan peningkatan yang
mencolok sejak desentralisasi dan gempa bumi bulan Maret 2005. Jika anggaran pemerintah kabupaten, dana
dekonsentrasi dan dana rekonstruksi digabungkan, total sumber daya publik yang dibelanjakan di kabupaten Nias dan
Nias Selatan telah meningkat lebih dari 12 kali lipat tingkat pra-desentralisasinya secara riil. Total pengeluaran publik
naik dari Rp 113 milyar di tahun 1999 menjadi Rp 1,7 trilyun pada tahun 2006 (Gambar 3.1). Kenaikan ini didorong
oleh pertambahan yang besar dari semua sumber pendapatan. Pada tahun 2006, pengeluaran rutin pemerintah
kabupaten saja sudah naik lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan tingkat pengeluaran tahun 1999. Pada saat
yang sama, pemerintah pusat juga membelanjakan sumber daya yang substansial (melalui dana dekonsentrasi dan
tugas perbantuan). Di samping pengeluaran rutin pemerintah, kedua kabupaten ini juga menerima sumber daya
yang signifikan dari donor, LSM dan pemerintah pusat untuk membangun kembali prasarana dan layanan umum
yang lebih baik setelah gempa bumi bulan Maret 2005.
Gambar 3.1 Pengeluaran publik Nias sebelum dan setelah desentralisasi, dan setelah gempa bumi
1750
Pembelanjaan rekonstruksi
1500
Pengeluaran pemda Nias & Nias Selatan
Milyar Rupiah
1250
1,132
Dana Dekonsentrasi (Pemerintah Pusat)
1000
750
500
401
250
0
113
1999
21
196
2002
12
168
2006
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK dan BRR. Data dalam angka riil (harga konstan
tahun 2000).
Secara riil, pengeluaran rutin pemerintah kabupaten naik 3,6 kali lipat antara tahun 1999-2006 (Gambar 3.2).
Secara nominal, pengeluaran naik dari Rp 101 milyar pada tahun 1999 menjadi Rp 569 milyar untuk tahun 2006.
Antara tahun 2001-2003, pengeluaran pemerintah daerah naik secara stabil. Meskipun pengeluaran sebenarnya naik
dari segi nominal, secara riil sedikit menurun pada tahun 2004 dan 2005. Kenaikan yang besar dari transfer antarpemerintah dari pemerintah pusat ke kabupaten setelah desentralisasi menyumbangkan porsi terbesar kenaikan
pengeluaran. Pada tahun 2006, baik Nias maupun Nias Selatan juga sangat diuntungkan oleh penambahan alokasi
DAU yang substansial di tingkat nasional, hampir berlipat ganda untuk pengeluaran kedua pemerintah kabupaten.
22
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 3 Pengeluaran
Gambar 3.2 Pengeluaran di Nias dan Nias Selatan
500
Milyar Rupiah
400
Nias & Nias
Selatan
300
200
100
Nias
0
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
*
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK dan BRR. Data dalam angka riil (harga konstan
tahun 2000).
Catatan: Anggaran yang direncanakan.
Pengeluaran Rutin vs Pengeluaran Pembangunan11
Sejak pelaksanaan desentralisasi, kabupaten Nias dan Nias Selatan telah secara konsisten membelanjakan
sebagian besar sumber dayanya untuk pengeluaran rutin, sehingga sumber daya yang tersisa untuk
pembangunan menjadi terbatas. Sebelum desentralisasi, komposisi pengeluaran lebih berimbang. Sebelum
tahun 1998, rata-rata 65 persen pengeluaran di pulau ini dihabiskan untuk fungsi-fungsi pembangunan. Sejak itu,
pengeluaran semakin didominasi oleh pengeluaran rutin. Sepanjang tahun 2001-2005, pengeluaran rutin ratarata menghabiskan 66 persen total pengeluaran Nias dan Nias Selatan (Gambar 3.3). Pengalihan tanggung jawab
untuk pembayaran gaji sebagian besar pegawai negeri yang berada di daerah dari pemerintah pusat ke daerah ikut
memberikan kontribusi yang besar bagi tingginya porsi pengeluaran rutin tahun 2002. Di samping itu, pemekaran
kabupaten Nias Selatan dari kabupaten Nias pada tahun 2003 semakin mendorong kenaikan pengeluaran rutin tahun
2004. Sebaliknya, pengeluaran untuk pembangunan terus menurun sejak desentralisasi, dengan porsi rata-rata 34
persen dari total pengeluaran tahun 2005.
11 Keputusan Menteri (Kepmendagri No. 29/2002) telah merubah format anggaran pemerintah daerah dari pembedaan antara pembelanjaan
rutin dan pembangunan menjadi pembelanjaan aparat dan publik. Meskipun demikian, analisis pembelanjaan pada bagian ini didasarkan pada
format penggolongan yang lama yaitu pembelanjaan rutin dan pembangunan guna memungkinkan dilakukannya perbandingan data anggaran
antar waktu. Mata pembelanjaan dalam anggaran pra-2003 tidak dapat dikonversi menjadi format yang baru namun anggaran pasca-2003 dapat
dikonversi menjadi format lama (Gambar B.6).
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
23
BAB 3 Pengeluaran
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Gambar 3.3 Proporsi pengeluaran pemerintah kabupaten di Nias dan Nias Selatan
Porsi total pengeluaran (%)
Pengeluaran Rutin
Pengeluaran Pembangunan
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK.
Pengeluaran sektoral didominasi oleh sektor pendidikan, yaitu rata-rata 43,5 persen dari total pengeluaran
sepanjang tahun 2001-2005 (Gambar 3.4). Administrasi pemerintahan menerima porsi kedua terbesar dari total
pengeluaran, dengan rata-rata 21 persen. Porsi ini naik sepanjang periode tersebut, mengalahkan pengeluaran untuk
infrastruktur, yang telah menurun sejak tahun 2003.
Gambar 3.4 Pengeluaran sektoral keseluruhan di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005
Milyar rupiah
100
80
60
40
20
0
2001
2002
Administrasi Pemerintah
Pendidikan dan Kebudayaan
Pengeluaran tidak tersangka
2003
2004
Infrastruktur
Subsidi dan pengeluaran lain
Sektor-sektor lain
2005
Kesehatan
.
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK. Data dalam angka riil (harga konstan tahun
2000).
Pengeluaran Rutin
Pada tahun 2005, pengeluaran rutin telah meningkat hingga lebih dari dua kali lipat angka sebelum
desentralisasi. Porsi pengeluaran rutin terbesar dialokasikan untuk biaya pegawai. Sepanjang tahun 2001-2005,
pengeluaran untuk pegawai rata-rata menghabiskan 75 persen dari total pengeluaran rutin. Pengeluaran untuk barang
dan jasa menghabiskan rata-rata 9 persen dari total pengeluaran rutin. Bantuan keuangan untuk kecamatan dan
desa-desa bertambah penting, dan menghabiskan 9 persen dari pengeluaran rutin pada tahun 2005. Nias dan Nias
Selatan, seperti kabupaten-kabupaten lain di Indonesia, belum memberikan perhatian yang cukup kepada masalah
pengoperasian dan pemeiliharaan. Alokasi untuk pengoperasian dan pemeliharaan relatif kecil, hanya 1,5 persen dari
pengeluaran rutin rata-rata. Tahun 2005, pengeluaran untuk perjalanan dinas juga meningkat 5 kali lipat secara riil
dari angkanya untuk tahun 1999, dan kedua pemerintah kabupaten saat ini mengeluarkan biaya untuk perjalanan
24
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 3 Pengeluaran
lebih dari dua kali lipat pengeluaran untuk pengoperasian dan pemeliharaan. Kategori yang lain – yang didenifisikan
dengan tidak jelas (mis. pengeluaran lain-lain, pengeluaran yang belum termasuk dalam pengeluaran lain-lain, dan
pengeluaran tak tersangka) – naik hampir 3 kali lipat pada tahun 2003, namun selanjutnya telah menurun. Meskipun
berfungsi sebagai dana yang dapat digantikan, kategori-kategori ini perlu diperiksa dengan cermat karena berpotensi
disalahgunakan (Tabel 3.1). Dari segi per kapita, kedua kabupaten ini membelanjakan pengeluaran rutin kurang dari
angka rata-rata provinsi dan nasional. Meskipun demikian, sebagai persentase porsi dari total pengeluaran, kedua
kabupaten mengalokasikan belanja rutin lebih dari rata-rata nasional dan provinsi (Lampiran Gambar B.8.9)
Tabel 3.1 Pengeluaran rutin menurut penggolongan ekonomi di Nias dan Nias Selatan
Dalam milyar rupiah dengan harga konstan tahun 2000
Pengeluaran Rutin
1999*
2001
2002
2003
2004
2005
%
%
%
%
%
%
Belanja pegawai
41.8
68.9
88.3
69.4
118.5
76.1
114.5
76.1
Belanja barang
10.4
17.1
9.2
8.5
11.6
8.6
17.7
11.5
16.7
10.7
12.1
8.1
Belanja untuk
operasional/ pemeliharaan
0.6
0.9
1.4
1.3
2.5
1.9
2.2
1.4
1.6
1.0
2.5
1.7
Biaya perjalanan dinas
1.0
1.7
1.1
1.0
2.9
2.1
3.9
2.5
5.0
3.2
5.5
3.7
Pengeluaran lain-lain
3.3
5.4
3.7
3.4
7.4
5.5
10.8
7.1
2.4
1.5
0.0
0.0
1.5
1.4
1.6
1.2
2.9
1.9
8.7
5.6
13.7
9.1
2.5
2.3
5.8
4.3
8.7
5.7
0.9
0.6
0.0
0.0
1.1
1.0
0.7
0.5
0.7
0.5
1.9
1.2
2.1
1.4
100.0 153.3
100.0
155.7
100.0
150.5
100.0
Bantuan keuangan ke daerah
pemerintahan tingkat bawah
Pengeluaran yang belum
termasuk dalam pengeluaran
lain-lain
3.6
6.0
Pengeluaran tak terduga
Total
60.6
100.0
108.7
81.2 102.2
100.0 134.8
75.8 106.3
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK. Data dalam angka riil.
Catatan: * Data yang belum digabungkan untuk bantuan keuangan ke daerah pemerintahan tingkat bawah, pengeluaran yang
tidak termasuk dalam pengeluaran lain-lain, dan pengeluaran tak terduga tidak tersedia untuk tahun 1999.
Proporsi terbesar pengeluaran rutin adalah dalam sektor pendidikan, sebagian besar untuk menutup gaji
guru yang dibayarkan oleh pemerintah kabupaten sejak desentralisasi tahun 2001. Rata-rata, pengeluaran
rutin untuk pendidikan menghabiskan 56 persen total pengeluaran rutin sepanjang periode tahun 2001-2005.
Meskipun dari segi absolut angka ini tetap stabil pada sekitar Rp 78 milyar, porsinya berangsur-angsur menurun
dari 67 persen pada tahun 2001 menjadi 48 persen pada tahun 2005 (Gambar 3.5). Berkurangnya porsi pengeluaran
untuk pendidikan telah digantikan oleh bertambahnya pengeluaran untuk aparatur pemerintah, yang mewakili porsi
pengeluaran rutin nomor dua terbesar. Sepanjang tahun 2001-2005, pengeluaran ini naik secara substansial, baik
secara absolut (lebih dari dua kali lipat) dan sebagai porsi pengeluaran rutin (naik dari 21 persen menjadi 30 persen).
Tren ini perlu dianalisis lebih lanjut oleh kedua pemerintah kabupaten. Pengeluaran rutin untuk petugas kesehatan
dan administrasi kesehatan masih tetap kecil, rata-rata 7 persen dari total pengeluaran rutin dalam tahun 2001-2005.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
25
BAB 3 Pengeluaran
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Gambar 3.5 Komposisi sektoral pengeluaran rutin di Nias dan Nias Selatan
160
Rp milyar
120
55.6%
50.2%
48.2%
60.5%
80
66.8%
40
4.3%
8.5%
7.2%
23.3%
29.3%
29.1%
2003
2004
2005
7.6%
7.3%
20.5%
21.3%
2001
2002
0
Adm. umum pemerintah
Pendidikan & kebudayaan
Pengeluaran tak tersangka
Prasarana
Sektor lain
Kesehatan
Subsidi & pengeluaran lain
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK. Data dalam angka riil (harga konstan tahun
2000).
Pengeluaran untuk Pembangunan
Pengeluaran pembangunan pemerintah kabupaten di Nias dan Nias Selatan meningkat lebih dari 2 kali lipat
setelah desentralisasi, tetapi selanjutnya menurun. Pengeluaran untuk pembangunan naik dari Rp 47 milyar pada
tahun 1999 menjadi hampir Rp 100 milyar pada tahun 2001. Meskipun demikian, pengeluaran tersebut merosot tajam
pada tahun 2002 dan telah berfluktuasi sejak itu (Tabel 3.2). Setelah kenaikan alokasi DAU sebesar 100 persen pada
tahun 2006, diharapkan bahwa pengeluaran untuk pembangunan akan kembali naik secara signifikan. Desentralisasi
telah mengubah komposisi sektoral dari pengeluaran pembangunan. Di masa lalu, sektor pembangunan daerah,
jalan dan transportasi banyak mendominasi pengeluaran untuk pembangunan. Meskipun infrastruktur masih tetap
menjadi sektor utama setelah desentralisasi, porsinya telah menurun dan digantikan oleh porsi yang bertambah untuk
aparatur pemerintah dan sektor pendidikan. Transformasi ini mencerminkan dampak desentralisasi di mana alokasi
anggaran kini diputuskan pada tingkat lokal. Bila dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional, kabupaten
Nias dan Nias Selatan memiliki tingkat pengeluaran per kapita yang paling rendah untuk fungsi-fungsi pembangunan,
jauh di bawah angka rata-rata nasional maupun provinsi. Dalam hal porsi total pengeluaran untuk pembangunan,
kabupaten Nias mengalokasikan kurang dari rata-rata provinsi atau pun nasional, sedangkan kabupaten Nias Selatan
hampir sama besar dengan rata-rata provinsi yaitu 30 persen (Lampiran Gambar B.8.10).
26
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 3 Pengeluaran
Tabel 3.2 Komposisi sektoral pengeluaran untuk pembangunan di Nias dan Nias Selatan
Dalam Rp milyar pada harga konstan tahun 2000
Sektor
1999
2001
%
3.9
2.3
2002
%
3.9
4.7
2003
%
11.2
7.4
2004
%
5.2
2.4
2005
%
22.6
6.2
Aparatur pemerintah
2.0
3.6
6.9
3.9
12.6
Pertanian
1.2
4.3
4.5
1.8
3.5
Industri dan
0.8
1.5
2.6
2.8
0.9
1.5
2.4
3.2
1.2
2.1
perdagangan
Tenaga kerja
0.05
0.1
0.05
0.1
0.65
1.1
0.93
1.2
0.00
0.0
Kesehatan,
2.5
4.8
6.5
7.0
3.9
6.4
5.2
7.0
3.9
7.1
kesejahteraan sosial
Pendidikan dan
6.3
12.1
19.6
21.1
9.9
16.2
11.1
14.8
6.9
12.5
kebudayaan
Lingkungan dan
0.4
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.3
0.6
perencanaan ruang
Keluarga berencana
0.00
0.0
0.00
0.0
0.10
0.2
0.71
1.0
2.74
4.9
dan kependudukan
Infrastruktur
39.0
74.7 56.1
60.4 34.2
56.0 48.8
65.1 24.4
43.9
Mineral dan energi
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Transportasi, air &
16.3
31.2
37.7
40.6
22.9
37.5
39.4
52.5
23.4
42.0
irigasi
Pariwisata dan
0.2
0.4
1.0
1.1
0.4
0.7
0.1
0.2
0.7
1.3
telekomunikasi
Pembangunan daerah,
perumahan dan
22.4
42.9
17.4
18.7
10.8
17.7
9.3
12.4
0.3
0.6
pemukiman
Total
52.2 100.0 92.9 100.0 61.0 100.0 75.0 100.0 55.6 100.0
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK. Data dalam angka riil.
16.5
1.5
%
24.0
2.2
0.3
0.4
0.0
0.0
6.4
9.3
20.8
30.2
0.5
0.8
0.9
1.3
22.1
0.0
32.0
0.0
21.4
31.0
0.6
0.9
0.0
0.0
69.0
100.0
Sebagian besar pengeluaran untuk pembangunan dialokasikan untuk infrastruktur (terutama subsektor
jalan, air dan irigasi) dan pendidikan. Baik secara riil maupun sebagai porsi total pengeluaran untuk pembangunan,
pengeluaran untuk infrastruktur turun secara signifikan setelah desentralisasi, dari Rp 39 milyar (75 persen) pada tahun
1999 menjadi Rp 32 milyar (32 persen) pada tahun 2005. Pendidikan menjadi semakin penting setelah desentralisasi
dan mewakili 30 persen dari pengeluaran untuk pembangunan tahun 2005. Secara riil, alokasi untuk pendidikan naik
3 kali lipat pada tahun 2005 dibandingkan angka pra-desentralisasi. Pengeluaran untuk aparatur pemerintah naik
lebih dari 8 kali lipat dari tahun 1999 ke 2005. Porsi dari total pengeluaran untuk pembangunannya terus naik dari
kurang dari 4 persen pada tahun 1999 menjadi 24 persen pada tahun 2005. Kenaikan yang substansial pada tahun
2004 mungkin disebabkan oleh dukungan tambahan yang diperlukan untuk sarana dan infrastruktur pemerintah
kabupaten yang baru di kabupaten Nias Selatan (Gambar 3.6).
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
27
BAB 3 Pengeluaran
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Gambar 3.6 Komposisi sektoral dan tren pengeluaran untuk pembangunan di Nias dan Nias Selatan
50
Milyar rupiah
40
30
20
10
0
2001
2002
Administrasi pemerintah
Kesehatan
Sektor lain
2003
2004
2005
Infrastruktur
Pendidikan dan kebudayaan
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK. Data dalam angka riil (harga konstan tahun
2000).
Pengeluaran Aparatur vs Pengeluaran Publik
Pemberlakuan Keputusan Menteri No. 29/2002 telah merubah format anggaran pemerintah kabupaten dari
klasifikasi rutin dan pembangunan menjadi kategori pengeluaran aparatur dan publik. Format anggaran yang
baru ini telah merubah struktur pengeluaran secara signifikan, sedangkan struktur pendapatan umumnya masih tetap
sama. Format pengeluaran yang baru ini lebih banyak mempengaruhi struktur anggaran kabupaten, karena lebih
memfokuskan pada si penerima manfaat dari pada program dan proyek. Di bawah struktur yang baru ini, pengeluaran
untuk kegiatan dan program-program yang menguntungkan masyarakat umum dilaporkan sebagai pengeluaran
publik, sementara pengeluaran untuk program-program yang dicadangkan untuk aparatur pemerintah dilaporkan
sebagai pengeluaran aparat. Format pendapatan yang baru ini tidak termasuk sisa anggaran tahun lalu (carry over)
dan rekening pinjaman, dan mengikuti struktur anggaran terpadu yang menggolongkan pengeluaran menjadi
pengeluaran aparatur pemerintah dan pengeluaran publik. Selain itu, format anggaran yang baru ini memiliki rekening
pembiayaan yang terpisah, yang meliputi semua transaksi pinjaman, cadangan, dan arus pendanaan lainnya. Di antara
mata pendapatan yang kini dianggap sebagai arus masuk pendanaan adalah pinjaman dan carry over dari tahun
sebelummnya. Di antara pengeluaran atau arus keluar pendanaan tersebut terdapat carry over ke tahun berikutnya
dan pembayaran pokok pinjaman. Di samping itu, format anggaran yang baru juga menyertakan butir-butir seperti
transfer dari/ke dana cadangan dan penjualan/akuisisi asset keuangan menjadi rekening pembiayaan.
Berdasarkan format anggaran yang baru ini, kabupaten Nias dan Nias Selatan memiliki alokasi anggaran
beragam. Kabupaten Nias mulai menggunakan format anggaran yang baru ini pada tahun 2004, sedangkan
kabupaten Nias Selatan baru mulai menggunakan format yang baru pada tahun 2005, terlepas dari kenyataan
bahwa peraturan tersebut mulai berlaku pada tahun 2003. Jika melihat alokasi untuk tahun 2005, di kabupaten Nias
hampir tiga perempat anggaran dialokasikan untuk pengeluaran aparat, sedangkan kategori pengeluaran publik
menghabiskan hanya 24 persen dari total pengeluaran. Sebaliknya, kabupaten Nias Selatan menghabiskan sedikit
lebih besar anggarannya untuk proyek-proyek yang membawa manfaat bagi masyarakat (52 persen), sedangkan
pengeluaran aparatur hanya menghabiskan 32 persen. Kedua pemerintah kabupaten tersebut mengalokasikan porsi
anggaran yang relatif kecil untuk belanja modal, yaitu 11 persen dari anggaran kabupaten Nias dan hanya 5 persen
dari anggaran kabupaten Nias Selatan (Tabel 3.3).
28
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 3 Pengeluaran
Tabel 3.3 Pengeluaran aparatur dan publik di Nias dan Nias Selatan, 2005
Dalam Rp milyar
Nias
Nias Selatan
Total
Pengeluaran
%
Pengeluaran Aparat
159.2
71
Administrasi Umum
141.3
63
Pengoperasian & Pemeliharaan
12.4
6
Modal
5.6
2
Pengeluaran Publik
52.8
24
Administrasi Umum
2.0
1
Pengoperasian & Pemeliharaan
31.6
14
Modal
19.3
9
Pengeluaran tak Tersangka
2.1
1
Bantuan Keuangan & Pengeluaran
9.8
4
Bersama
Total
224.0
100
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD-Depkeu.
31.5
25.4
4.1
2.0
45.0
22.2
20.2
2.6
0.9
%
36
29
5
2
52
26
23
3
1
190.7
166.7
16.4
7.5
97.9
24.2
51.8
21.9
3.0
%
61
54
5
2
31
8
17
7
1
9.6
11
19.4
6
87.0
100
311.0
100
Anggaran Pengeluaran vs Realisasi Pengeluaran
Pemerintah kabupaten Nias dan Nias Selatan menghabiskan pengeluaran di bawah dari yang dianggarkan,
terutama untuk program-program pembangunan. Di tahun 2004, kedua pemerintah kabupaten tersebut hanya
mampu membelanjakan 79 persen dari pengeluaran yang direncanakan untuk program-program pembangunan.
Tingkat realisasi ini masih belum membaik pada tahun 2005, ketika kedua pemerintah kabupaten tersebut hanya
mampu membelanjakan 64 persen dari anggaran pembangunannya. Pengeluaran rutin menunjukkan tingkat
realisasi yang lebih tinggi yaitu 98 persen pada tahun 2004 dan 92 persen pada tahun 2005 (Table 3.4). Kinerja realisasi
pengeluaran rutin yang lebih baik ini adalah karena sebagian besar pengeluaran rutin digunakan untuk membiayai
operasional dan gaji pegawai pemerintah daerah dan tidak memerlukan persiapan proyek yang rumit. Rendahnya
daya serap pemerintah daerah, ditambah dengan proses pengesahan anggaran yang ditunda-tunda, menyisakan
waktu yang terbatas untuk pelaksanaan proyek, menjelaskan rendahnya tingkat realisasi pengeluaran pembangunan.
Di samping itu, tingkat realisasi yang sangat rendah yang terlihat pada tahun 2005 juga merupakan akibat dari gempa
bumi, yang sudah tentu mengganggu jalannya proses pengesahan anggaran.
Tabel 3.4 Rencana pengeluaran vs realisasi pengeluaran di Nias dan Nias Selatan
Dalam Rp milyar
Pengeluaran
Rencana
157
24
2
7
4
2004
Realisasi
% realisasi
156
22
2
7
3
Personil
99
Barang & jasa
91
Pengoperasian & pemeliharaan
87
Perjalanan dinas
93
Lain-lain
83
Bantuan keuangan & pengeluaran tak
16
15
97
tersangka
Total Rutin
210
205
98
Total Pembangunan
93
73
79
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK.
Rencana
169
19
4
9
-
2005
Realisasi
% realisasi
162
17
4
8
-
96
92
95
92
0
31
22
73
233
154
215
98
92
64
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
29
BAB 3 Pengeluaran
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Pengeluaran untuk Rekonstruksi di Nias
Sampai akhir Desember 2006, telah dialokasikan US$ 495 juta bagi proses pemulihan dan rekonstruksi di
Nias (Gambar 3.7). Jumlah ini agak melebihi perkiraan kebutuhan, yaitu US$ 423 juta, dan diperkirakan akan meningkat
dalam tahun-tahun mendatang, terutama dari anggaran pemerintah (melalui BRR) sampai tahun 2009. Dana-dana
tambahan ini memberikan kesempatan bagi kedua kabupaten di pulau Nias tersebut untuk memperbaiki layanan
dan prasarana umum didaerahnya. Dalam rangka meningkatkan layanan dan prasarana umum di pulau ini, yang
sebelum gempa bumi pun memang tidak memadai, BRR memperkirakan akan diperlukan tambahan US$ 1 milyar
(BRR, 2006). Donor memainkan peran yang penting di pulau Nias dan telah menyumbangkan US$ 200 juta, atau 40
persen dari total alokasi dana, disusul pemerintah pusat (BRR) dan LSM, dengan kontribusi masing-masing sebesar
US$ 131 juta dan US$159 juta. Meskipun secara keseluruhan kebutuhan pembiayaan telah terpenuhi, kabupaten Nias
Selatan masih tetap kekurangan dana dan masih diperlukan sebanyak US$ 19 juta untuk memenuhi kebutuhan yang
telah teridentifikasi di kabupaten tersebut.
Gambar 3.7 Alokasi proyek vs kebutuhan rekonstruksi untuk pulau Nias, Desember 2006
Total (Nias dan Nias Selatan digabung)
Nias dan Nias Selatan dipisahkan
Juta USD
Juta USD
400
600
350
500
400
300
Inflasi (31)
NGOs
(160)
250
200
300
200
D&L
(392)
Pem. RI
(131)
Donor
(204)
100
(353)
150
100
(231)
(161)
50
(142)
0
Nias
Nias Selatan
0
Kebutuhan
Program
Kebutuhan
Program
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia, BRR, dan Penilaian Kerusakan Pasca Bencana IOM.
Pencairan di Nias dan Nias Selatan relatif lambat. Sampai akhir Desember 2006, baru 35 persen dari dana yang
dialokasikan telah direalisasikan. Letak pulau yang terpencil, biaya pengangkutan yang tinggi untuk mengirim
material dengan feri dari Sumatera, jaringan transportasi yang buruk di daerah kepulauan, kurangnya tenaga kerja
terampil, dan kurangnya bahan bangunan menjadi tantangan utama di Nias dan Nias Selatan. Tingkat pencairan
kabupaten Nias lebih rendah dari Aceh, di mana separuh dari semua dana yang dialokasikan telah dikeluarkan sebelum
akhir Desember 2006. Meskipun kabupaten Nias telah mencatat kemajuan yang relatif lebih baik, di mana 43 persen
dari alokasi dananya telah dicairkan sebelum Desember 2006, kurangnya kemajuan di kabupaten Nias Selatan sangat
mengkhawatirkan: sampai akhir Desember 2006, baru 18 persen dana telah dibelanjakan (Gambar 3.8).
30
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 3 Pengeluaran
Gambar 3.8 Pencairan untuk rekonstruksi di Nias dan Nias Selatan
Total (Nias dan Nias Selatan digabung)
Nias dan Nias Selatan dipisahkan
400
600
Program
400
300
Donors
(204)
Juta US$
Juta US$
500
300
200
100
0
NGOs
(159)
Pem.RI
(131)
Proyek
(41)
(60)
(76)
(35%)
(353)
200
Pencairan
Program
(43%)
(142)
100
Pencairan
(18%)
Pencairan
0
Nias
Nias Selatan
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia/BRR.
Kemajuan Rekonstruksi BRR
Alokasi anggaran BRR untuk Nias dan Nias Selatan naik 8 kali lipat dari US4 13 juta pada tahun 2005 menjadi
US4 118 juta pada tahun 2006. Secara keseluruhan, alokasi akumulatif BRR mencapai US$ 131 juta pada tahun 2006.
Peningkatan alokasi BRR yang luar biasa pada tahun 2006 ini tampaknya tidak dibagi dengan merata antara kedua
kabupaten. Kabupaten Nias menerima 10 kali lebih banyak pada tahun 2006, naik dari US$ 11 juta pada tahun 2005
menjadi US$ 115 juta pada tahun 2006. Sementara itu, kebutuhan keuangan keseluruhan di kabupaten Nias Selatan
tetap belum dipenuhi: BRR hanya mengalokasikan US$ 2,7 juta pada tahun 2006, sedikit meningkat dari US$ 1,5 juta
pada tahun 2005. Alokasi di masa mendatang hendaknya ikut memperhitungkan kebutuhan geografis dan ditujukan
menekan kesenjangan regional ini.
Secara keseluruhan, sektor perumahan dan infrastruktur menerima alokasi terbesar dari anggaran BRR.
Secara total, BRR telah mengalokasikan US$ 100 juta, atau 76 persen dari total anggaran, untuk sektor ini (Lampiran
Gambar B.8.12.). Prioritas ini sejalan dengan tingkat kerusakan sektoral akibat gempa bumi. Sektor perumahan dan
infrastruktur mengalami rusak parah, sebesar 77 persen dari total kerusakan, dengan nilai kerugian diperkirakan
US$ 305 juta. Kesehatan dan pendidikan menerima alokasi nomor dua terbesar.
Meskipun menghadapi banyak tantangan di lapangan, BRR mencatat tingkat pencairan yang relatif
tinggi dibandingkan dengan pelaku-pelaku rekonstruksi lainnya di pulau ini. Sampai dengan bulan
Desember 2006, BRR telah mencairkan kurang lebih 60 persen dari anggarannya untuk tahun 2005 dan 2006,
yang setara dengan US$ 75 juta. Rasio pencairan berbeda-beda antar sektor, di mana sektor kesehatan dan
pendidikan mengalami tingkat pencairan yang relatif lebih cepat bila dibandingkan dengan sektor-sektor yang
lain. Sampai akhir Desember 2006, 75 persen dari anggaran yang dialokasikan untuk kedua sektor ini digabungkan
telah dibelanjakan. Pembangunan kelembagaan dan perumahan/infrastruktur mencatat kemajuan yang paling
lambat, hanya masing-masing 46 dan 56 persen dari anggaran yang telah dicairkan sampai dengan akhir 2006.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
31
BAB 3 Pengeluaran
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Rekomendasi
Kedua pemerintah kabupaten di pulau Nias perlu membatasi pengeluaran untuk fungsi-fungsi rutin
dan membatasi pengeluaran untuk aparatur pemerintah. Pengeluaran rutin naik lebih dari 2 kali lipat antara
tahun 1999-2005. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, porsi total pengeluarannya naik menjadi rata-rata 66 persen
sepanjang tahun 2001-2005, di mana dua pertiganya dihabiskan untuk membayar gaji. Perhatian khusus juga
hendaknya diberikan pada kenaikan pengeluaran untuk perjalanan dinas dan kategori “lain-lain” dalam pengeluaran
rutin. Pengeluaran untuk operasional dan pemeliharaan perlu ditingkatkan, terutama mengingat semakin perlunya
memelihara prasarana yang telah dibangun selama proses rekonstruksi. Sudah tentu perlu dipastikan bahwa tuntutan
untuk menaikkan pengeluaran rutin harus seimbang dengan kebutuhan untuk berinvestasi pada sektor-sektor kunci
untuk pembangunan jangka panjang pulau Nias di masa mendatang.
Layanan dan infrastruktur umum hendaknya menjadi prioritas pengeluaran pembangunan. Oleh sebab itu,
alokasi pengeluaran pembangunan untuk aparatur pemerintah harus diteliti. Pengeluaran pembangunan sektoral
untuk infrastruktur telah berangsur-angsur menurun, digantikan dengan peningkatan pengeluaran untuk aparatur
pemerintah. Alokasi yang relatif lebih tinggi untuk pendidikan dalam tahun-tahun terakhir perlu dipertahankan.
Transfer yang lebih besar dari pemerintah pusat hendaknya dialokasikan secara proporsional untuk pengeluaran
pembangunan, yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan perbaikan layanan dan prasarana umum.
Kesenjangan antara anggaran dan realisasi pengeluaran harus ditutup. Terdapat bukti bahwa kedua pemerintah
kabupaten tersebut tidak mampu merealisasikan anggarannya sesuai rencana, terutama dalam hal pengeluaran
untuk pembangunan. Kedua pemerintah kabupaten tersebut perlu membenahi proses pengesahan anggarannya
dan kemampuannya melaksanakan proyek. Dengan adanya lonjakan pendapatan dan pengeluaran dalam tahuntahun terakhir, sangatlah penting untuk memastikan bahwa kemampuan pemerintah kabupaten juga meningkat.
Kedua pemerintah kabupaten perlu memastikan bahwa upaya rekonstruksi dan rehabilitasi dapat
dipertahankan kelanjutannya sesudah akhir masa jabatan BRR pada tahun 2009 nanti. Total pengeluaran ada
kemungkinan akan turun dan pemerintah kabupaten akan perlu memastikan adanya sumber dana untuk memelihara
dan membangun infrastruktur dan juga memperbaiki kapasitasnya untuk dapat menggantikan fungsi BRR. BRR dan
kedua pemerintah kabupaten di pulau ini harus memastikan bahwa realisasi anggaran rekonstruksi ditingkatkan
semaksimal mungkin. Siklus anggaran yang ketat mungkin tidak menguntungkan bagi upaya rekonstruksi.
Kesenjangan regional antara kabupaten Nias dan Nias Selatan dalam hal alokasi dana rekonstruksi harus
ditutup. Perlu dilakukan evaluasi ulang rencana anggaran dan program guna mencapai keseimbangan yang
proporsional antara kedua kabupaten tersebut. Alokasi anggaran dan pelaksanaan proyek di masa mendatang harus
berupaya untuk menutup kesenjangan ini. Kabupaten Nias Selatan masih kekurangan dana mengingat kebutuhannya,
dan kemajuan di sana sangat lambat. Kabupaten ini sangat jauh tertinggal dari kabupaten Nias. Kabupaten Nias
Selatan berhak menerima dana yang lebih banyak mengingat kerusakan yang luas dan alokasi anggaran yang sangat
kecil dari BRR bila dibandingkan dengan kabupaten Nias. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah kabupaten
dan pemerintah pusat, donor, dan NGO diperlukan untuk mengatasi masalah kesenjangan pendanaan ini.
32
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
BAB 4
Pendidikan
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 4 Pendidikan
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Pencapaian dan Sarana Pendidikan
Pada beberapa tahun terakhir, kabupaten Nias dan Nias Selatan telah mencatat perbaikan dalam berbagai
indikator. Meskipun demikian, banyak indikator yang masih tertinggal dari indikator di kabupaten-kabupaten
lain, terutama untuk Nias Selatan. Yang mengkhawatirkan khususnya adalah rendahnya angka melek huruf dan
angka partisipasi untuk sekolah menengah tingkat pertama dan atas, serta penyebaran sekolah dan guru yang tidak
merata antar kecamatan di kedua kabupaten tersebut.
Nias dan Nias Selatan memiliki angka melek huruf yang paling rendah di Sumatera Utara. Angka melek huruf
di kabupaten Nias naik dari 82,9 persen pada tahun 2002 menjadi 85,8 persen pada tahun 2005, namun ini masih di
bawah rata-rata nasional. Kabupaten Nias Selatan memiliki angka melek huruf yang paling rendah di antara semua
kabupaten di Sumatera Utara pada tahun 2005, yaitu hanya 62,5 persen (Gambar 4.1). Angka melek huruf yang relatif
rendah di kedua kabupaten ini antara lain disebabkan oleh tingginya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas
yang tidak pernah bersekolah. Pada tahun 2005, 13,5 persen dari penduduk usia 15 tahun ke atas di kabupaten Nias
tidak pernah bersekolah, sedangkan angka untuk kabupaten Nias Selatan adalah 39,2 persen. Dari total penduduk
usia sekolah (usia 5 tahun ke atas), 14,5 persen di kabupaten Nias dan 33,5 persen di kabupaten Nias Selatan belum
pernah bersekolah.
Gambar 4.1 Angka kemampuan membaca di Nias dan Nias Selatan per kabupaten/kota di Sumatera Utara,
2005
100
Persen
80
60
40
20
0
Kab. Nias Selatan
Rata-rata Nasional
Sumatera Utara
Kab. Nias
Rata-rata Sumatera Utara
Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Asahan
Kab. Langkat
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Labuhan Batu
Kab. Tapanuli Tengah
Kab. Samosir
Kab. Serdang Berdagai
Kab. Simalungun
Kab. Pakpak Bharat
Kab. Deli Serdang
Kab. Dairi
Kab. Tanah Karo
Kab. Toba Samosir
Kota Binjai
Kota Tanjung Balai
Kota Tebing Tinggi
Kab. Mandailing Natal
Kota Padang Sidempuan
Kota Medan
Kota Pematang Siantar
Kab. Tapanuli Selatan
Kota Sibolga
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari BPS (Susenas, 2005).
Angka partisipasi kasar (APK) untuk tingkat sekolah menengah pertama dan atas di Nias dan Nias Selatan
secara konsisten lebih rendah dari angka rata-rata Sumatera Utara dan nasional. Angka partisipasi kasar untuk
tingkat sekolah dasar naik dari 107 persen di tahun 2001 menjadi 109 persen di tahun 2005 (Gambar 4.2). Angka
partisipasi kasar untuk tingkat sekolah menengah pertama dan atas telah stabil sejak tahun 2003, yaitu pada kisaran
67-76 persen untuk sekolah menengah pertama, dan 30-42 persen untuk sekolah menengah atas. Kenaikan angka
partisipasi kasar untuk sekolah dasar antara lain disebabkan oleh bertambahnya jumlah murid taman kanak-kanak,
di mana kurang lebih separuh dari mereka melanjutkan ke tingkat berikutnya.12 Terdapat peningkatan jumlah murid
taman kanak-kanak sebesar 20 persen, dari 1,234 orang di tahun 2003 menjadi 1,483 orang pada tahun 2004. Kenaikan
12 Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan di pulau Nias, jumlah murid taman kanak-kanak di Nias yang melanjutkan ke tingkat skeolah dasar
pada tahun 2004 adalah 53 persen.
34
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 4 Pendidikan
tipis angka partisipasi tingkat sekolah menengah pertama pada tahun 2005 mungkin disebabkan lebih tingginya
persentase siswa sekolah dasar yang lulus ujian tingkat akhir, dari 87 persen di tahun 2003 menjadi 99 persen di tahun
2004.
Gambar 4.2 Angka Partisipasi Kasar pulau Nias pada tingkat dasar, menengah dan atas, 2001-2005 13
Dasar
Menengah Pertama
Menengah Atas
100%
90%
80%
70%
60%
50%
115%
110%
105%
100%
2001
2002
Nias
2003
2004
Rata-rata Sumut
2005
80%
60%
40%
20%
0%
2001
Rata-rata Nasional
2002
Nias
2003
2004
Rata-rata Sumut
2005
2001
Rata-rata Nasional
2002
Nias
2003
2004
2005
Rata-rata Sumut
Rata-rata Nasional
Sumber: perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari BPS (Susenas, 2001-05).
Sejalan dengan angka partisipasi kasar, Nias dan Nias Selatan memiliki rata-rata masa bersekolah terendah
di antara kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara. Kabupaten Nias dan Nias Selatan memiliki rata-rata masa
bersekolah masing-masing 5,6 dan 6,6, sedangkan rata-rata nasional adalah 7,4 (Gambar 4.3). Angka ini sudah dapat
diduga karena, menurut laporan Bank Dunia (Bank Dunia, 2006a), kurang dari 60 persen anak-anak yang lahir di
Indonesia pada tahun 1980 menyelesaikan sekolah menengah pertama dan sekitar 40 persen menyelesaikan sekolah
menengah atas.
Gambar 4.3 Rata-rata masa bersekolah per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2005
12
10
8
6
4
2
0
Kab. Nias Selatan
Kab. Nias
Kab. Mandailing Natal
Kab. Tapanuli Tengah
Kab. Pakpak Bharat
Kab. Langkat
Kab. Asahan
Kab. Dairi
Rata-rata Nasional
Kab. Labuhan Batu
Kab. Serdang Berdagai
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Humbang Hasundutan
Rata-rata Sumatera Utara
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Simalungun
Kota Tanjung Balai
Kab. Deli Serdang
Kab. Tanah Karo
Kab. Samosir
Kota Sibolga
Kab. Toba Samosir
Kota Tebing Tinggi
Kota Binjai
Kota Padang Sidempuan
Kota Pematang Siantar
Kota Medan
Sumber: perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Susenas, 2005.
13
Angka ini mencakup kabupaten Nias dan Nias Selatan. Data untuk Nias Selatan pada Susenas hanya tersedia untuk tahun 2005.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
35
BAB 4 Pendidikan
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Meskipun demikian, angka partisipasi yang rendah ini belum tentu menunjukkan kurangnya akses ke sekolah
di Nias dan Nias Selatan.14 Pada tahun 2005, kabupaten Nias memiliki 419 sekolah dasar, 78 sekolah menengah
pertama dan 35 sekolah menengah atas, sedangkan di kabupaten Nias Selatan terdapat 298 sekolah dasar, 68 sekolah
menengah pertama dan 42 sekolah menengah atas. Akses ke sekolah berbeda-beda untuk setiap tingkat pendidikan.
Di kabupaten Nias, rata-rata luas wilayah yang dilayani untuk sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas
masing-masing adalah 8 km2, 43 km2, dan 95 km2, dan luas di Nias Selatan masing-masing adalah 6 km2, 23 km2,
and 43 km2. Angka ini lebih baik dari rata-rata nasional yaitu masing-masing 23 km2, 115 km2, and 292 km2, yang
mengisyaratkan bahwa akses ke sekolah di semua tingkat sudah memadai (Tabel 4.1).
Tabel 4.1 Luas wilayah layanan sekolah untuk Nias dan Nias Selatan, 2005
Kilometer2
Nias
Nias Selatan
Sumatera Utara
Rata-rata nasional
8.0
6.1
7.7
23.2
Sekolah menengah pertama
42.7
26.8
73.2
115.0
Sekolah menengah atas
95.2
43.5
146.6
291.8
Sekolah dasar
Sumber: perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari BPS (Podes, 2005) dan Depdiknas.
Di Nias dan Nias Selatan, rasio sekolah dasar per 1000 anak usia sekolah dasar sudah di atas rata-rata nasional.
Kabupaten Nias dan Nias Selatan sama-sama memiliki 6 sekolah dasar per 1000 anak sekolah dasar, sementara
Indonesia memiliki 5 sekolah dasar per 1,000 anak sekolah dasar. Namun distribusi sekolah ini tidak merata antar
kecamatan di Nias dan Nias Selatan. Kecamatan Afulu di kabupaten Nias memiliki rasio lebih dari dua kali lipat rasio
di kecamatan Bawolatu, sedangkan kecamatan Amandraya di kabupaten Nias Selatan memiliki rasio empat kali lebih
rendah dari rasio kecamatan Pulau-pulau Batu (Gambar 4.4).
Gambar 4.4 Sekolah dasar per 1000 anak usia sekolah dasar per kecamatan di Nias/ Nias Selatan, 2005
Nias
Nias Selatan
Afulu
Pulau-pulau Batu
Sirombu
Hiliduho
Lahew a
Hibala
Tuhemberua
Lolomatua
Alasa
Gunungsitoli
Mandrehe
Lahusa
Lotu
Telukdalam
Namohalu Esiw a
Gido
Gomo
Lolow au
Idanogaw o
Amandraya
Baw olato
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
14
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari BPS (Podes, 2005 dan SPAN, 2005).
Rasio murid-guru (student-teacher ratio) di kabupaten Nias dan Nias Selatan berada di atas rata-rata Indonesia
dan Sumatera Utara, khususnya pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Tahun 2005, baik
Sumatera Utara maupun Indonesia memiliki rasio murid-guru sebesar 19 untuk tingkat sekolah dasar, sedangkan
kabupaten Nias dan Nias Selatan memiliki STR masing-masing 20 dan 50 (Tabel 4.2). Indikator Pembangunan Dunia
(WDI) 2005 telah menghitung tingkat STR sekolah dasar untuk sampel beberapa negara dan mendapati bahwa
negara berpendapatan rendah rata-rata memiliki STR sebesr 42, sedangkan negara berpendapatan menengah dan
tinggi masing-masing memiliki STR 21 dan 14. Berdasarkan WDI, STR kabupaten Nias jauh di bawah rata-rata untuk
14 Menurut UNESCO Institute for Statistics, “Education Indicators” 2003, APK yang melebihi 90 persen untuk suatu tingkat pendidikan tertentu
menandakan bahwa jumlah agregat tempat untuk siswa sudah mendekati jumlah yang diperlukan untuk akses universal kelompok umur yang
resmi.
36
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 4 Pendidikan
negara berpendapatan rendah, sedangkan kabupaten Nias Selatan lebih tinggi, menunjukkan kebutuhan adanya
lebih banyak guru di Nias Selatan, atau pun adanya distribusi guru yang tidak merata dan menguntungkan kabupaten
Nias.
Tabel 4.2 Rasio murid-guru di Nias dan Nias Selatan, 2005
Nias
Nias Selatan
Sumatera Utara
Rata-rata nasional
Sekolah dasar
20.0
49.8
19.7
19.5
Sekolah menengah pertama
15.4
40.3
15.0
13.9
Sekolah menengah atas
14.8
12.8
13.7
12.8
Sumber: perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari BPS dan Depdiknas.
Jumlah guru yang tidak cukup, atau distribusi guru yang tidak merata antar kecamatan lebih menonjol di
kabupaten Nias Selatan. Dua kecamatan di Nias Selatan, yaitu Gomo dan Amandraya, memiliki STR tertinggi untuk
tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Gomo memiliki STR 71 untuk sekolah dasar dan 68 untuk
sekolah menengah pertama, sedangkan Amandraya memiliki STR 62 untuk sekolah dasar dan 78 untuk sekolah
menengah pertama (Gambar 4.5). Kekurangan guru juga menjadi masalah di kecamatan Hibala, sebuah pulau kecil
yang terpisah, dengan STR 53 pada tingkat sekolah dasar. Mengingat sifat geografis kabupaten Nias Selatan, dengan
jumlah pulau kecil yang lebih banyak dan letaknya yang lebih terpencil, penyediaan insentif bagi guru untuk mengajar
di daerah jauh dan terpencil perlu didorong. Pada tahun 2006, hampir 20 persen guru adalah bukan pegawai sipil dan
tidak ditanggung oleh rumus gaji DAU. Memungkinkan para guru tersebut untuk menjadi pegawai negeri sipil dapat
menjadi salah satu kemungkinan insentif untuk menarik guru ke pulau Nias, serta insentif untuk pemerintah daerah
sendiri untuk mendapatkan sumber daya yang lebih besar dari transfer DAU.
Gambar 4.5 STR untuk sekolah dasar/menengah pertama per kecamatan di Nias Selatan, 2005
Sekolah dasar (SD)
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Amandraya
Gomo
Amandraya
Gomo
Lahusa
Lolomatua
Hibala
Lolowau
Lolomatua
Teluk dalam
Teluk dalam
Lahusa
Lolowau
Pulau-pulau batu
Pulau-pulau batu
Hibala
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
20
40
60
80
100
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari BPS Nias dan Nias Selatan.
Meskipun jumlah sekolah dan guru di kabupaten Nias sudah cukup, banyak ruang kelas dalam kondisi yang
sangat parah, terutama di tingkat sekolah dasar. Tahun 2005, berdasarkan penilaian atas 421 gedung sekolah dasar
di kabupaten Nias, 1567 ruang kelas hancur total, 501 rusak parah, dan 393 mengalami tingkat kerusakan sedang. Ini
berarti bahwa 80 persen dari seluruh ruang kelas di kabupaten Nias dalam kondisi buruk.15 Kerusakan tersebut juga
mempengaruhi peralatan, termasuk kursi, meja dan lemari. Di sekolah menengah pertama, hampir 50 persen ruang
kelas hancur total atau rusak parah, sedangkan di sekolah menengah atas 36 persen ruang kelas berada dalam kondisi
serupa. Kondisi ruang kelas mempengaruhi secara langsung kemampuan siswa untuk belajar dalam suasana yang
kondusif. Rehabilitasi ruang kelas menjadi prioritas utama, terutama dalam rangka mengantisipasi angka partisipasi
yang lebih tinggi yang diharapkan dalam tahun-tahun mendatang.
15
Data tentang jumlah ruang kelas yang rusak didasarkan pada Dinas Pendidikan Nias 2005.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
37
BAB 4 Pendidikan
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Belanja untuk Pendidikan
Mutu pendidikan di semua tingkat perlu diperbaiki mengingat rendahnya pencapaian pembelajaran di
kedua kabupaten. Program-program dapat dirancang dengan menyediakan sarana dan peralatan yang lebih baik,
dan dengan meningkatkan kemampuan dan kualitas guru. Untuk membiayai program tersebut, akan diperlukan
tambahan alokasi anggaran pembangunan. Pada tahun 2006, pemerintah kabupaten Nias Selatan merencanakan
untuk mengalokasikan 20 persen anggaran pembangunan untuk pendidikan.16
Total belanja untuk pendidikan di Nias dan Nias Selatan dari perpaduan antara anggaran pemerintah
kabupaten, dana dekonsentrasi, dan pengeluaran langsung rumah tangga mencapai Rp 150 milyar pada
tahun 2005. Pemerintah kabupaten Nias dan Nias Selatan memiliki porsi terbesar dari total pengeluaran pendidikan
pada tahun 2005, yaitu 89 persen dari total pengeluaran pendidikan atau sekitar Rp 133 milyar. Berikutnya adalah
pengeluaran langsung rumah tangga, pada Rp 17 milyar atau 11 persen dari total pengeluaran pendidikan. Pendidikan
telah banyak didesentralisasi, dan pemerintah pusat melalui dana dekonsentrasi kini menghabiskan jumlah yang
relatif sangat kecil untuk pendidikan, yaitu kurang dari 1 persen total belanja pendidikan. Dana dekonsentrasi untuk
pendidikan menurun secara signifikan dari Rp 3,9 milyar rupiah pada tahun 2004 menjadi hanya Rp 502 juta pada
tahun 2005 (Gambar 4.6). Pada tahun 2006, baik Nias maupun Nias Selatan tidak menerima dana dekonsentrasi untuk
pendidikan.
Gambar 4.6 Sumber pengeluaran untuk pendidikan di Nias dan Nias Selatan, 2005
Pengeluaran rumah tangga
11%
APBN
0.3%
APBD
89%
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Depkeu/SIKD, BPS (Susenas, 2005).
Tidak seperti di tingkat nasional, Nias dan Nias Selatan mengalokasikan porsi anggaran yang besar bagi
pendidikan. Pembelanjaan untuk pendidikan di kabupaten Nias dan Nias Selatan menghabiskan rata-rata masingmasing 43 dan 45 persen dari total pengeluaran, bila dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 28 persen. Porsi
pembelanjaan untuk pendidikan terhadap total pengeluaran menurun setelah tahun 2002, tetapi meningkat lagi
pada tahun 2005. Secara riil, total pengeluaran untuk pendidikan turun 7 persen dari Rp 91,8 pada tahun 2001 menjadi
Rp 85,1 milyar pada tahun 2004, dan naik menjadi Rp 94 milyar pada tahun 2005 (Gambar 4.7). Penurunan tersebut
terlihat setelah pemekaran pulau Nias menjadi 2 kabupaten dan mungkin disebabkan oleh anggaran kabupaten Nias
Selatan yang lebih kecil.
16
38
Lihat dokumen strategis tentang kebijakan umum untuk APBD Nias Selatan 2006.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 4 Pendidikan
Milyar rupiah
Gambar 4.7 Pengeluaran untuk pendidikan dan persentase dari total pengeluaran agregat Nias, 2001-2005
100
0.5
80
0.4
60
0.3
40
0.2
20
0.1
0
0
2001
2002
2003
2004
Total pengeluaran untuk pendidikan
2005
% total pengeluaran
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Depkeu/SIKD (harga konstan tahun 2000).
Meskipun porsi pendidikan terhadap total pengeluaran tinggi, pengeluaran per kapita untuk pendidikan
di Nias dan Nias Selatan di bawah angka rata-rata untuk Sumatera Utara dan Indonesia pada tahun 2004.
Kabupaten Nias Selatan memiliki belanja pendidikan per kapita terendah di antara kabupaten-kabupaten di Sumatera
Utara, yaitu sebesar Rp 93.888, sedangkan kabupaten Nias membelanjakan Rp 197.397 per kapita (Gambar 4.8).
Pengeluaran kabupaten Nias Selatan tiga kali lebih rendah dari kabupaten Padang Sidempuan, yang memiliki belanja
pendidikan per kapita tertinggi di Sumatera Utara. Pengeluaran pendidikan per kapita yang kecil di Nias dan Nias
Selatan terutama merupakan hasil dari anggaran yang sangat kecil.
Gambar 4.8 Pengeluaran pendidikan per kapita per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004
400
350
Rp '000
300
250
200
150
100
50
0
Kab. Nias Selatan
Kota Medan
Kab. Langkat
Kab. Deli Serdang
Kab. Labuhan Batu
Kab. Asahan
Kab.
n Humbang Hasunduta
Kab. Nias
Rata-rata Nasional
Kota Tanjung Balai
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Tapanuli Tengah
Rata-rata Sumatera Utara
Kota Binjai
Kab. Simalungun
Kota Pematang Siantar
Kota Tebing Tinggi
Kab. Dairi
Kab. Tanah Karo
Kab. Toba Samosir
Kota Sibolga
Kab. Tapanuli Utara
Kota Padang Sidempuan
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Depkeu/SIKD (harga konstan tahun 2000).
Sebagian besar belanja pendidikan digunakan untuk fungsi-fungsi rutin, yang menghabiskan rata-rata 85
persen dari total pengeluaran pendidikan pada tahun 2001-2005. Porsi pengeluaran pembangunan meningkat
pada tahun 2005, terutama di kabupaten Nias Selatan. Pada tahun 2005, kabupaten Nias Selatan mengalokasikan 41
persen total pengeluaran pendidikan untuk fungsi-fungsi pembangunan. Dari total pengeluaran untuk pembangunan,
kabupaten Nias Selatan mengalokasikan 21 persen untuk pendidikan pada tahun 2006 sebagai bagian dari upayanya
untuk memenuhi program perencanaan kebijakan, sedangkan kabupaten Nias mengalokasikan rata-rata 15 persen
antara tahun 2001-2005 dari total pengeluaran pembangunan untuk pendidikan (Tabel 4.3).
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
39
BAB 4 Pendidikan
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Tabel 4.3 Pengeluaran rutin dan pembangunan untuk pendidikan di pulau Nias, 2001-2005
Dalam Rp juta dengan harga konstan tahun 2000
2001
2002
2003
%
Rutin
72,598
Pembagunan
Total
%
77.36
81,603
88.73
2004
2005
%
85,221
87.78
%
78,165
%
89.72
73,215
76.23
19,251
22.64
8,358
11.27
9,860
12.22
6,948
10.28
20,819
23.77
93,851
100.00
91,963
100.00
97,084
100.00
87,117
100.00
96,039
100.00
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Depkeu/SIKD.
Belanja untuk personil (pembayaran gaji guru) menghabiskan sebagian besar pengeluaran rutin, sehingga
hanya sedikit yang tersisa untuk komponen rutin yang lain (Gambar 4.9). Ini bahkan berlaku untuk Nias Selatan,
yang meski merupakan kabupaten baru namun hanya mengalokasikan sebagian kecil pengeluaran rutinnya untuk
gedung dan peralatan kantor baru, dan jauh lebih banyak untuk personil. Pada tahun 2004, belanja untuk barang dan
jasa hanya menghabiskan 12 persen pengeluaran rutin di kabupaten Nias Selatan. Di kabupaten Nias, alokasi untuk
personil mencapai rata-rata 96 persen pengeluaran rutin dan hanya 3 persen dibelanjakan untuk barang dan jasa.
Kurang dari 0,5 persen dari total pengeluaran rutin dialokasikan untuk pengoperasian dan pemeliharaan di kedua
kabupaten ini – jauh dari cukup jika ingin memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan.
Gambar 4.9 Komponen-komponen belanja rutin sektor pendidikan di Nias dan Nias Selatan, 2001-05
Nias
Nias Selatan
100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
80%
60%
40%
20%
0%
2001
Personik
Barang/jasa
2002
2003
Operasional dan perawatan
2004
Perjalanan dinas
2004
2005
Lain-lain
Personik
Barang/jasa
2005
Operasional dan perawatan
Perjalanan dinas
Lain-lain
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Depkeu/SIKD (harga konstan tahun 2000).
Proyek pengeluaran pembangunan memfokuskan pada pengembangan kemampuan guru serta rehabilitasi
dan pembangunan gedung sekolah. Pengembangan kemampuan bagi guru juga meliputi penyediaan dukungan
bagi guru yang ingin meningkatkan taraf pendidikannya sampai tingkat sarjana (S1). Kegiatan rehabilitasi dan
pembangunan gedung sekolah telah difokuskan terutama pada gedung sekolah dasar (SD). Bantuan DAK yang
dicadangkan telah memberikan dukungan yang signifikan bagi program pengembangan pendidikan di kedua
pemerintah kabupaten tersebut.
40
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 4 Pendidikan
Dampak Gempa Bumi dan Pembelanjaan Rekonstruksi untuk Pendidikan
Gempa bumi bulan Maret 2005 merusak dan menghancurkan lebih dari 700 sekolah. Sebagian besar gedung
sekolah yang rusak adalah gedung sekolah dasar. Secara keseluruhan, 581 sekolah dasar, 85 sekolah menengah
pertama dan 31 sekolah menengah atas rusak karena gempa bumi. Sampai bulan Desember 2006, 124 sekolah
permanen telah dibangun kembali atau pun dperbaiki, beserta 214 sekolah sementara. Meskipun demikian, kemajuan
rekonstruksi sekolah masih jauh dari memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi.
Sekitar US$ 9 juta telah dialokasikan oleh BRR untuk sektor pendidikan di Nias dan Nias Selatan sampai bulan
Desember 2006. Meskipun tidak cukup untuk mengatasi semua kerusakan sarana pendidikan (yang diperkirakan
menimbulkan kerugian US$ 23 juta), pendanaan BRR telah membiayai perbaikan lebih dari 100 sekolah. Serupa
dengan pengalaman BRR dengan kemajuan rekonstruksi di Aceh, sektor pendidikan memiliki tingkat pencairan yang
relatif lebih tinggi daripada sektor-sektor lain, pada 64 persen dan total US$ 6,8 juta.
Rekomendasi
Peningkatan arus dana, terutama dari rekonstruksi, hendaknya digunakan untuk menyediakan akses yang
lebih besar terhadap pendidikan tingkat sekolah menengah. Akses ke sekolah menengah, terutama di tingkat
sekolah menengah pertama, dapat diperbaiki dengan cara menyediakan beasiswa kepada para siswa yang memenuhi
syarat. Akses yang lebih besar terhadap pendidikan tingkat menengah akan membantu memenuhi peraturan
pemerintah yaitu wajib belajar sembilan tahun dan juga memberikan tingkat pengembalian yang lebih kepada rakyat
pulau Nias, lebih dari sekedar apabila anak-anak mereka hanya menyelesaikan pendidikan tingkat dasar.
Mengalokasikan pengeluaran pembangunan untuk membangun kembali sekolah-sekolah yang hancur dan
membatasi pembangunan sekolah baru sampai tersedia guru yang cukup dan pendanaan yang memadai
untuk pemeliharaan sekolah-sekolah. Akses ke sekolah sudah cukup, namun distribusi guru masih kurang atau
tidak merata. Jika kekurangan ini tidak ditangani, menambahkan jumlah sekolah tidak akan memberikan hasil yang
lebih baik.
Kebijakan perekrutan guru untuk memastikan adanya distribusi guru yang memadai di kabupaten dan
kecamatan. Rasio murid-guru yang tinggi menandakan bahwa diperlukan guru yang lebih banyak untuk sekolah
dasar dan sekolah menengah pertama di kabupaten Nias Selatan. Mekanisme insentif diperlukan untuk menarik
guru-guru yang berkualifikasi untuk mengajar di daerah terpencil. Merubah status guru bukan pegawai negeri
sipil menjadi status pegawai negeri sipil dapat menjadi salah satu alternatif untuk menarik para guru ke pulau Nias,
serta insentif untuk kedua pemerintah kabupaten untuk menerima lebih banyak pendapatan DAU. Penilaian atas
kebutuhan perekrutan juga dapat membantu mengatasi ketidakmerataan distribusi guru antar kecamatan di Nias
dan Nias Selatan.
Tambahan pendanaan untuk pendidikan dari DAK dibutuhkan untuk menambah pengeluaran per kapita
untuk pendidikan yang rendah. Meskipun kedua kabupaten telah mengalokasikan porsi anggaran yang lebih
besar untuk pendidikan daripada rata-rata nasional, ukuran anggaran mereka yang kecil mengakibatkan tingkat
pengeluaran per kapitanya masih tetap rendah. Alokasi DAK dapat membantu mengatasi pembelanjaan per kapita
dan mengangkat hasil pendidikan sampai mendekati rata-rata nasional.
Mempercepat rehabilitasi ruang kelas dan sekolah dengan pencairan sumber dana yang tepat waktu oleh
pemerintah kabupaten, BRR dan para pelaku rekonstruksi lainnya. Penundaan pengesahan anggaran pemerintah
kabupaten mengganggu arus kas yang diarahkan untuk rehabilitasi sekolah. Tingkat pencairan yang lebih cepat oleh
BRR dan para pelaku lainnya yang memberikan kontribusi bagi sektor pendidikan akan memberikan sumbangan
yang signifikan untuk memperbaiki suasana belajar. Hal ini akan membawa hasil yang lebih tinggi di tahun-tahun
mendatang.
Memperbaiki alokasi anggaran untuk pengoperasian dan pemeliharaan. Anggaran yang cukup untuk
pemeliharaan sangat penting mengingat program rehabilitasi dan rekonstruksi yang berjalan. Porsi pemeliharaandari
total pengeluaran rutin sangat kecil bila dibandingkan dengan porsi pembelanjaan untuk personil, barang dan jasa.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
41
BAB 4 Pendidikan
42
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
BAB 5
Kesehatan
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 5 Kesehatan
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Sistem dan Pencapaian Kesehatan
Meskipun ada peningkatan dalam tahun-tahun terakhir, hasil pencapaian kesehatan di pulau Nias masih
tertinggal dari rata-rata provinsi dan nasional. Pulau Nias memiliki angka kematian bayi yang jauh lebih tinggi dari
Sumatera Utara dan Indonesia. Persentase anak balita yang menderita gizi buruk jauh lebih tinggi di kabupaten Nias
dan Nias Selatan, masing-masing 51,8 dan 45,8 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional yaitu
di bawah 29 persen. Harapan hidup saat kelahiran di kabupaten Nias setara dengan Sumatera Utara, namun sedikit
lebih rendah di kabupaten Nias Selatan (Tabel 5.1).
Tabel 5.1 Indikator kesehatan di Nias dan Nias Selatan
Indikator
Kabupaten
Nias
Pulau Nias
Harapan hidup (tahun)
1998
1999
2002
64.1
66.4
66.8
68.7
44
40.9
36.1
59.0
57.7
51.8
Angka kematian balita (per 1000
penduduk)
Balita penderita gizi buruk (%)
Kabupaten
Nias
Selatan
Sumatera
Utara
Indonesia
2005
67.9
45.8
68.7
68.1
33.5
32.8
28.7
28.2
Sumber: (BPS dan Nias, 2006, dan BPS dan Nias Selatan, 2006), Unicef Nutritional Survey 2005, BPS Sumut, Database MDG.
Banyak kelahiran yang dibantu oleh dukun. Pada tahun 2005, jumlah kelahiran yang dibantu oleh petugas
kesehatan yang terlatih (dokter, bidan atau paramedic) hanya 48 persen di kabupaten Nias dan 34 persen di kabupaten
Nias Selatan. Kabupaten Nias dan Nias Selatan masing-masing memiliki persentase kelahiran yang dibantu oleh
petugas kesehatan yang terlatih ketiga terendah dan paling rendah rendah, jauh di bawah rata-rata provinsi dan
nasional. Sebelum pembentukan Nias Selatan, pada tahun 2001-2004 indikator ini praktis tidak mengalami perbaikan,
berfluktuasi pada kisaran antara 37-41 persen (Gambar 5.1).
Gambar 5.1 Persentase kelahiran yang dibantu oleh petugas kesehatan terlatih, 2001-2005
2005
48%
34%
2004
2003
2002
2001
0%
10%
20%
30%
Nias Selatan
40%
50%
Nias
60%
Provinsi
70%
80%
90%
100%
Indonesia
Sumber: BPS (Susenas, 2001-05).
Cakupan imunisasi relatif rendah di seluruh pulau Nias bila dibandingkan dengan cakupan provinsi dan
nasional. Kecuali untuk polio, semua jenis imunisasi menunjukkan cakupan yang lebih rendah di kabupaten Nias dan
Nias Selatan. Cakupan imunisasi secara keseluruhan (persentase anak-anak yang telah divaksinasi dengan semua jenis
imunisasi) hanya 33 persen di kabupaten Nias dan bahkan lebih rendah lagi di kabupaten Nias Selatan, yaitu sekitar
16 persen. Kedua tingkat ini jauh di bawah rata-rata provinsi dan nasional (Tabel 5.2). Bila dibandingkan dengan
kabupaten-kabupaten lain, Nias Selatan mencatat cakupan yang terendah, sementara kabupaten Nias mencatat
cakupan kelima terendah di Sumatera Utara.
44
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 5 Kesehatan
Tabel 5.2 Cakupan imunisasi di pulau Nias, 2005
Persen
Nias
Nias Selatan
Sumatera Utara
Nasional
BCG
66.6
48.5
74.8
86.9
DPT
68.5
38.1
71.2
84.2
Polio
83.6
78.2
76.9
89.1
Campak
58.1
37.6
59.7
72.2
Hepatitis B
42.4
21.2
58.0
74.4
Semua imunisasi (paling tidak satu kali)
33.3
15.8
49.9
64.3
Sumber: BPS (Susenas, 2005).
Catatan: BCG (Bacillus Calmette Guerin), DPT (gabungan vaksinasi melawan dipteri, pertusis, batuk dan tetanus). Kategori “semua
imunisasi” adalah persentase anak-anak yang telah divaksinasi dengan semua jenis vaksin paling tidak satu kali.
Kurangnya tenaga dokter dan petugas kesehatan merupakan masalah utama dari sistem kesehatan di pulau
Nias, yang turut menyebabkan kurangnya penyediaan layanan kesehatan dan buruknya hasil pencapaian
kesehatan. Letak pulau yang terpencil dan tidak adanya mekanisme insentif yang sesuai telah menjadikan pulau
Nias tidak menarik bagi para tenaga ahli kesehatan, dokter termasuk dokter spesialis. Baik kabupaten Nias maupun
Nias Selatan memiliki rasio petugas kesehatan (dokter dan bidan) terendah per 10.000 penduduk di Sumatera Utara.
Kabupaten Nias Selatan hanya memiliki 7 orang dokter yang harus melayani seluruh penduduknya yang berjumlah
hampir 290.000 orang, sedangkan kabupaten Nias memiliki 40 dokter yang menyediakan layanan perawatan kesehatan
kepada lebih dari 440.000 orang. Rasio bidan per 10.000 penduduk adalah 1,6 di kabupaten Nias dan 1,7 di kabupaten
Nias Selatan, hampir 4 kali di bawah rata-rata provinsi (Gambar 5.2).
Gambar 5.2 Rasio dokter dan bidan per 10.000 penduduk per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2005
18
Rasio bidan/10,000 penduduk
Rasio dokter/10,000 penduduk
15
Indonesia
12
Provinsi
9
6
3
Kab. Nias Selatan
Kab. Nias
Kab. Labuhan Batu
Kab. Asahan
Kab. Pakpak Bharat
Kab. Langkat
Kab. Deli Serdang
Kota Sibolga
Kota Tanjung Balai
Kab. Serdang Berdagai
Kab. Simalungun
Kab. Mandailing Natal
Kab. Tapanuli Tengah
Indonesia
Sumatera Utara
Kab. Dairi
Kota Medan
Kota Tebing Tinggi
Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Samosir
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Tapanuli Utara
Kota Pematang Siantar
Kota Binjai
Kab. Tanah Karo
Kab. Toba Samosir
Kota Padang Sidempuan
0
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari BPS (Podes, 2005, BPS dan Nias, 2006, dan BPS dan Nias Selatan, 2006).
Kekurangan tenaga kesehatan di pulau Nias diperparah oleh distribusi petugas kesehatan yang tidak merata
antar kecamatan di seluruh pulau tersebut, sehingga menimbulkan kesenjangan yang signifikan di daerah
tertinggal. Distribusi tenaga kesehatan antar kecamatan memiliki bias terhadap daerah-daerah yang lebih dekat
dengan kedua ibu kota kabupaten, yaitu Gunung Sitoli dan Teluk Dalam. Meskipun setiap kecamatan di kabupaten
Nias memiliki sekurang-kurangnya satu orang dokter, ada 3 kecamatan yang hanya mempunyai 1 orang bidan, dan
satu kecamatan, Namohalu Esiwa, samasekali tidak memiliki bidan. Situasinya lebih buruk di kabupaten Nias Selatan,
di mana 5 dari 7 dokter ditempatkan di Teluk Dalam, sehingga 5 kecamatan tidak memiliki dokter dan 2 kecamatan
tidak memiliki bidan. Akses yang buruk ke kecamatan dan desa-desa di pulau Nias serta kurangnya insentif yang
sesuai merupakan alasan utama keengganan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah terpencil.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
45
BAB 5 Kesehatan
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Sebelum gempa bumi, ketersediaan sarana kesehatan umum di kabupaten Nias di atas rata-rata provinsi,
sementara sarana kesehatan tidak cukup untuk menyediakan layanan kesehatan umum di kabupaten Nias
Selatan (Gambar 5.3). Sebelum gempa bumi, kabupaten Nias Selatan memiliki kurang dari dua buah fasilitas kesehatan
per 10.000 penduduk. Sebaliknya, kabupaten Nias memiliki rasio fasilitas kesehatan per penduduk yang lebih tinggi
dari rata-rata provinsi. Menurut BPS per kabupaten (Podes, 2005), sebelum gempa bumi kabupaten Nias memiliki 1
rumah sakit, 25 puskesmas, 88 puskesmas pembantu, 6 tempat praktek bidan, 89 posyandu, 263 Polindes, sementara
kabupaten Nias Selatan memiliki 1 rumah sakit, 8 puskesmas, 40 puskesmas pembantu, 11 tempat praktek bidan, 75
posyandu, 68 Polindes. Situasi yang tidak menentu ini merosot secara signifikan setelah gempa bumi. Berdasarkan
data dari Dinas Kesehatan, setelah gempa bumi sekitar 44 persen puskesmas dan 63 persen puskesmas pembantu di
kabupaten Nias mengalami kerusakan parah. Sementara itu, di kabupaten Nias Selatan 38 persen puskesmas dan 78
persen puskesmas pembantu dalam kondisi rusak berat.
Gambar 5.3 Rasio sarana kesehatan umum per 10.000 penduduk
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Pustu
Puskesmas
Rumah Sakit
Kota Medan
Kota Binjai
Kab. Deli Serdang
Indonesia
Kota Tanjung Balai
Kota Pematang Siantar
Kab. Nias Selatan*
Kab. Labuhan Batu
Kab. Langkat
Indonesia
Kab. Serdang Berdagai
Sumatera Utara
Kab. Asahan
Kota Tebing Tinggi
Kota Sibolga
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Nias*
Kab. Mandailing Natal
Kab. Simalungun
Kab. Samosir
Kota Padang Sidempuan
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Toba Samosir
Kab. Tapanuli Tengah
Kab. Dairi
Kab. Tanah Karo
Kab. Pakpak Bharat
Provinsi
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari BPS (Podes, 2005).
Tingkat pemanfaatan layanan kesehatan di Nias relatif rendah. Tingkat penggunaan sarana kesehatan (baik
publik maupun swasta) adalah 23 persen per 1000 penduduk di kabupaten Nias dan 39 persen per 1,000 penduduk
di kabupaten Nias Selatan, lebih rendah dari angka rata-rata provinsi dan nasional yang masing-masing 60 persen
dan 97 persen per 1000 penduduk (Gambar 5.4). Sebagian besar penduduk menggunakan layanan kesehatan dari
sarana kesehatan umum, terutama dari Puskesmas dan Pustu, sementara kurang lebih seperempat jumlah penduduk
menggunakan sarana kesehatan swasta. Hal ini berbeda dengan penggunaan sarana kesehatan yang terlihat di
tingkat provinsi dan nasional, di mana rata-rata 62 persen dan 52 persen penduduk mencari layanan kesehatan dari
sarana perawatan kesehatan swasta.
46
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 5 Kesehatan
Gambar 5.4 Distribusi penggunaan sarana layanan kesehatan,17 2005
Nias
Tradisional
1%
Nias Selatan
Lain-lain
11%
Tradisional Lain-lain
1%
3%
Swasta
27%
Swasta
24%
Public
69%
Public
64%
Sumber: BPS (Susenas, 2005).
Pengeluaran Kesehatan
Lebih dari separuh total pengeluaran untuk kesehatan di kabupaten Nias dan Nias Selatan dibiayai dari
anggaran pemerintah kabupaten. Total pengeluaran untuk kesehatan di kabupaten Nias dan Nias Selatan
adalah Rp 41 milyar pada tahun 2005, yang berasal dari perpaduan antara anggaran pemerintah kabupaten
dan pembelanjaan langsung rumah tangga. Pemerintah pusat tidak menyediakan dana dari anggaran nasional
untuk perawatan kesehatan di kedua kabupaten tersebut untuk tahun 2005, meski telah mengalokasikan hampir
Rp 2,5 milyar pada tahun 2004. Pembelanjaan langsung dari rumah tangga pribadi menyumbangkan hampir
Rp 17 milyar pada tahun 2005, atau sekitar 41 persen dari total pembelanjaan sektor ini (Gambar 5.5). Porsi
pembelanjaan langsung rumah tangga di kedua kabupaten ini lebih rendah dari rata-rata nasional yang sebesar
55 persen.
Gambar 5.5 Sumber-sumber pengeluaran untuk kesehatan di Nias dan Nias Selatan, 2005
Pengeluaran
RT pribadi
41%
APBD Nias
42%
APBD Nias
Selatan
17%
Sumber: perhitungan staf Bank DUnia berdasarkan data dari Depkeu/SIKD, BPS (Susenas, 2005).
Kedua pemerintah kabupaten telah mengalokasikan porsi anggaran yang meningkat untuk sektor kesehatan.
Secara riil, pengeluaran keseluruhan oleh kedua kabupaten ini naik dari Rp 11 milyar pada tahun 2001 menjadi lebih
dari Rp 17 milyar pada tahun 2005. Porsi belanja untuk kesehatan terhadap total pengeluaran naik dari 5 persen pada
tahun 2001 menjadi 8 persen di tahun 2005 (Gambar 5.6). Rata-rata sepanjang tahun 2001-2005, kabupaten Nias dan
Nias Selatan menghabiskan masing-masing sekitar 7 persen dan 8 persen dari total pengeluarannya untuk sektor
kesehatan, sebanding dengan rata-rata nasional yaitu 7 persen.
17 Sarana kesehatan umum meliputi: rumah sakit umum, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), puskesmas pembantu (Pustu). Sarana kesehatan swasta terdiri atas sumah sakit swasta, praktek dokter, poliklinik, praktek petugas kesehatan. Sarana kesehatan tradisional mencakup layanan
kesehatan yang disediakan oleh obat tradisional dan dukun. Yang lain meliputi poliklinik desa (Polindes) dan pusat pelayanan terpadu (Posyandu).
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
47
BAB 5 Kesehatan
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Milyar rupiah
Gambar 5.6 Pengeluaran untuk kesehatan dan porsinya terhadap total pengeluaran di Nias dan Nias
Selatan, 2001-2005
9%
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
% total pengeluaran
Total pengeluaran untuk kesehatan
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Depkeu/SIKD (harga konstan tahun 2000).
Meskipun demikian, menurut angka per kapita pada tahun 2004, pembelanjaan di kedua kabupaten ini
lebih rendah dari rata-rata kabupaten untuk Sumatera Utara, serta rata-rata nasional. Kabupaten Nias Selatan
memiliki pengeluaran per kapita terendah di antara kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara, yaitu hanya Rp 21.655
pada tahun 2004. Sementara itu, pengeluaran per kapita di kabupaten Nias adalah Rp 37.309 pada tahun 2004, masih
jauh di bawah rata-rata pengeluaran kesehatan per kapita di Sumatera Utara dan Indonesia, yang masing-masing
sebesar Rp 55.753 dan Rp 51.286 (Gambar 5.7). Alokasi per kapita yang sangat rendah ini menyebabkan tingginya
pengeluaran rumah tangga pribadi untuk bidang kesehatan.
Gambar 5.7 Pengeluaran per kapita untuk kesehatan per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
Kab. Nias Selatan
Kab. Deli Serdang
Kab. Asahan
Kab. Simalungun
Kab. Langkat
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Tapanuli Tengah
Kab. Nias
Kab. Labuhan Batu
Kota Medan
Kab. Toba Samosir
Rata-rata nasional
Kota Tanjung Balai
Rata-rata Sumut
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Dairi
Kota Padang Sidempuan
Kota Pematang Siantar
Kab. Tanah Karo
Kota Binjai
Kota Tebing Tinggi
Kota Sibolga
Sumber: perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Depkeu/SIKD.
Sebagian besar peningkatan dari pengeluaran untuk kesehatan tersebut digunakan untuk pengeluaran
rutin sejak tahun 2002, yaitu rata-rata sekitar 65 persen dari total pengeluaran kesehatan sepanjang tahun
2001-2005. Pengeluaran rutin meningkat lebih dari dua kali lipat dari Rp 4,6 milyar pada tahun 2001 menjadi
Rp 10,8 milyar pada tahun 2005. Porsi pengeluaran pembangunan telah menurun sejak tahun 2001, dari 58
48
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 5 Kesehatan
persen total pengeluaran pada tahun 2001 menjadi hanya 22 persen pada tahun 2004. Tidak mengejutkan bahwa
kabupaten Nias Selatan menghabiskan porsi yang lebih besar dari belanja kesehatannya untuk fungsi-fungsi rutin
dalam rangka membentuk administrasi yang diperlukan untuk mendukung kabupaten yang baru dibentuk pada
tahun 2004. Meskipun demikian, sejak itu alokasi yang lebih besar bergeser ke arah pengeluaran pembangunan,
naik menjadi 53 persen pada tahun 2005. Alokasi yang lebih besar untuk pengeluaran pembangunan di kabupaten
Nias Selatan telah berdampak menaikkan alokasi keseluruhan kedua kabupaten untuk pengeluaran pembangunan
(Tabel 5.3) sebagai konsekuensinya.
Tabel 5.3 Pengeluaran kesehatan di Nias dan Nias Selatan menurut rutin dan pembangunan, 2001-2005
Dalam Rp juta dengan harga konstan tahun 2000
2001
2002
%
Rutin
4,651
Pembagunan
Total
2003
%
42
9,898
72
2004
2005
%
11,633
%
70
13,191
78
%
10,806
63
6,428
58
3,792
28
5,045
30
3,738
22
6,398
37
11,079
100
13,690
100
16,678
100
16,928
100
17,203
100
Sumber: perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Depkeu/SIKD.
Kabupaten Nias mengalokasikan porsi yang besar dari pengeluaran rutinnya untuk membayar gaji, sementara
kabupaten Nias Selatan mengalokasikan lebih banyak untuk barang dan jasa. Sebagai kabupaten yang baru
dibentuk, Nias Selatan mengeluarkan investasi besar untuk bangunan dan peralatan pada tahun 2004. Meskipun
demikian, belanja barang dan jasa melambat pada tahun 2005, digantikan oleh kenaikan pengeluaran untuk personil.
Kedua kabupaten mengalokasikan porsi anggaran yang sangat kecil untuk pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu
hanya kurang lebih 3 persen dari total pengeluaran rutin (Gambar 5.8). Alokasi yang lebih besar untuk pengoperasian
dan pemeliharaan akan sangat penting di tahun-tahun mendatang setelah selesainya rehabilitasi dan rekonstruksi
sarana dan prasarana kesehatan.
Gambar 5.8 Komponen-komponen pengeluaran rutin untuk kesehatan di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005
Nias
Nias Selatan
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%
2001
Personil
Barang/jasa
2002
2003
Operasional/pemeliharaan
2004
2005
Perjalanan dinas
Lain
2004
Personil
Barang/jasa
2005
Operasional/pemeliharaan
Perjalanan dinas
Lain
Sumber: perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Depkeu/SIKD (harga konstan tahun 2000).
Sebagian besar pengeluaran untuk pembangunan di Nias dan Nias Selatan pada tahun 2005 diarahkan
untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan-bangunan Puskesmas dan Pustu. Sebagian besar pendanaan
untuk rehabilitasi oleh pemerintah kabupaten berasal dari bantuan DAK dan dana padanan yang dipersyaratkan
untuknya dari anggaran pemerintah kabupaten. Proyek rehabilitasi dan rekonstruksi juga tengah dilaksanakan oleh
BRR dan donor-donor serta LSM lain. Di samping bangunan pelayanan kesehatan, belanja pembangunan juga
telah dialokasikan untuk menyediakan layanan kesehatan, seperti perawatan preventif dan perawatan pasien yang
menderita TBC dan malaria, serta untuk bahan persediaan medis.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
49
BAB 5 Kesehatan
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Dampak Tsunami dan Gempa Bumi terhadap Sarana Kesehatan
Gempa bumi menyebabkan kerusakan dan kehancuran yang meluas pada sistem kesehatan yang sudah
lemah di pulau Nias. Gempa bumi tersebut menyebabkan kerusakan yang parah pada kedua rumah sakit yang ada
di pulau tersebut, dan sebagian besar sarana perawatan kesehatan, seperti Puskesmas, Pustu dan Polindes – di mana
sarana-sarana kesehatan ini adalah yang paling sering digunakan – rusak parah dan tidak dapat digunakan (Tabel
5.4). Secara keseluruhan, 41 persen sarana kesehatan rusak parah dan 34 persen rusak sebagian. Kondisi yang buruk
ini diperparah oleh perginya tenaga medis dari pulau ini tidak lama setelah bencana. Meskipun jumlah dokter sedikit
bertambah pada tahun 2005, total jumlah tenaga medis (perawat dan bidan) menurun secara signifikan setelah
gempa bumi, dari 704 pada tahun 2004 menjadi 471 pada tahun 2005 (Lampiran Tabel B.8.3).
Tabel 5.4 Dampak gempa bumi terhadap sarana kesehatan di Nias dan Nias Selatan, 2005
Nias
Sarana
Rumah sakit
Rumah bersalin
Poliklinik
Puskesmas
Pustu
Praktek dokter
Praktek bidan
Posyandu
Polindes
Apotik
Toko obat
Total
Sumber: BPS (Podes, 2005).
Sebelum
Bencana
1
3
4
25
88
9
6
89
263
9
7
505
Nias Selatan
Rusak Parah Rusak Sedang
1
2
1
11
45
5
3
34
125
5
3
236
0
0
2
12
38
2
1
26
100
4
2
187
Sebelum
Bencana
1
0
2
8
40
4
11
75
68
1
8
219
Rusak Parah
Rusak Sedang
1
0
2
1
14
0
1
11
30
0
0
60
0
0
0
6
19
1
0
8
23
0
0
58
Upaya yang serius telah ditempuh untuk memulihkan dan mendukung penyediaan layanan perawatan
kesehatan di pulau ini setelah gempa bumi (BRR, 2006). Sampai akhir tahun 2006, 1 rumah sakit dan 19 sarana
kesehatan di pulau ini telah dibangun kembali atau diperbaiki. BRR bersama WHO, Unicef dan Mercy Malaysia bersamasama menjalankan program bernilai US$ 6 juta untuk melakukan rekonstruksi dan memperbaiki gedung sarana
kesehatan, menyediakan obat-obatan dan peralatan medis, serta membangun angkatan kerja medis yang terampil.
Sampai bulan Desember 2006 BRR telah mengalokasikan US$ 5 juta untuk proyek-proyek kesehatan. Meskipun
demikian, pencairan lambat dan dari dana yang dialokasikan hanya 35 persen atau US$ 3,7 juta telah dibelanjakan.
Donor dan LSM telah bekerja bersama-sama untuk menyediakan obat-obatan, peralatan medis, dan bantuan lainnya
ke RS Gunung Sitoli. Untuk memperluas akses layanan perawatan kesehatan di wilayah terpencil yang saat ini terbatas,
BRR telah menyediakan beasiswa bagi petugas kesehatan di kedua kabupaten. Pada tahun 2006, beasiswa disediakan
untuk pendidikan 16 dokter umum, 14 spesialis dan 9 magister kesehatan, bekerjasama dengan Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta.
50
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 5 Kesehatan
Rekomendasi
Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dalam rangka memperbaiki penyediaan perawatan
kesehatan di pulau Nias. Prioritas yang mendesak adalah memastikan bahwa sarana kesehatan yang sudah ada
dijalankan oleh pekerja kesehatan yang terampil. Di samping itu, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada,
alokasi harus ditentukan dengan lebih ketat berdasarkan hasil yang diharapkan dalam hal perbaikan taraf kesehatan.
Pemerintah kabupaten harus memastikan bahwa berdasarkan hal ini mereka dapat menghasilkan taraf kesehatan
yang setidak-tidaknya sebanding dengan standar provinsi.
Meningkatkan pengeluaran kesehatan untuk operasional dan pemeliharaan dalam rangka pemeliharaan
peralatan medis dan sarana kesehatan secara efektif. Di masa lalu, pemerintah kabupaten belum memberikan
perhatian yang cukup bagi pemeliharaan. Sarana yang ada perlu dipelihara dengan benar dan hal ini kini semakin
penting, mengingat adanya program pembangunan dan rekonstruksi BRR.
Menyediakan mekanisme insentif yang sesuai untuk menambah jumlah dokter dan tenaga medis di pulau
Nias. Perhatian khusus perlu diberikan untuk memperbaiki distribusi tenaga kesehatan ke daerah-daerah yang
jauh dan terpencil serta menyediakan tambahan bidan berkualifikasi di daerah pedesaan. Dampak dari kurangnya
penyediaan tenaga perawatan kesehatan sudah jelas: sedikitnya kelahiran yang dibantu oleh petugas medis terlatih
dan angka kematian bayi yang secara signifikan lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional.
Pemerintah kabupaten perlu mengembangkan mekanisme insentif yang baik untuk menarik petugas medis untuk
mengabdi di daerah-daerah yang terpencil, misalnya dengan menyediakan perumahan bagi stafnya, tunjangan
khusus dan kendaraan. Selain itu, untuk jangka panjang, pemerintah kabupaten harus memperbaiki kemampuan
lokal dengan cara mendorong para siswa sekolah di pulau ini untuk menempuh pendidikan tinggi dalam bidang
kedokteran melalui penyediaan beasiswa. Upaya ini telah diawali oleh BRR, namun pemerintah kabupaten perlu
memastikan kelanjutan program ini setelah masa bakti BRR berakhir pada tahun 2009 nanti.
Mengingat skala pengeluaran BRR untuk bidang kesehatan di pulau ini, sangatlah pentng agar pemerintah
kabupaten dilibatkan sepenuhnya dalam menentukan bagaimana sumber daya ini dibelanjakan. Koordinasi
dan pengambilan keputusan bersama yang lebih baik di masa sekarang akan memberikan hasil yang jauh lebih baik
di masa depan. Khususnya, pemerintah kabupaten dan BRR perlu memastikan bahwa investasi yang telah dikeluarkan
oleh BRR dalam melatih tenaga kesehatan dipusatkan untuk memenuhi sasaran hasil kesehatan yang didefinisikan
dengan jelas dan pengembalian atas investasi ini akan terus berlanjut hingga jauh sesudah masa bakti BRR berakhir.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
51
BAB 5 Kesehatan
52
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
BAB 6
Infrastruktur
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 6 Infrastruktur
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Kondisi Infrastruktur di Pulau Nias
Akses ke prasarana dasar di kedua kabupaten di Nias, seperti air bersih, sanitasi dan listrik, tetap tertinggal
dari akses rata-rata di Sumatera Utara dan Indonesia. Di kebanyakan kasus, Nias dan Nias Selatan adalah kabupaten
yang memiliki akses terendah ke prasarana dasar di Sumatera Utara, di mana Nias Selatan selalu menjadi kabupaten
yang memiliki akses terendah.
Nias dan Nias Selatan masing-masing memiliki akses ketiga terendah dan terendah untuk akses ke air bersih,
jauh di bawah angka rata-rata untuk Sumatera Utara dan Indonesia (Gambar 6.1). Buruknya akses sebagian
besar rumah tangga ke prasarana dasar di Nias merupakan akibat dari tingkat pembangunannya yang rendah. Jarak
pulau ini yang relatif jauh dari Sumatera, serta banyaknya populasi yang bermukim di pedesaan yang terpencil
(terutama di kabupaten Nias Selatan), menjadikan akses ke layanan-layanan dasar ini lebih bermasalah daripada di
daerah lain provinsi ini.
Gambar 6.1 Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih per kabupaten/kota di Sumatera
Utara, 2005
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Kota Pematang Siantar
Kota Sibolga
Kota Tanjung Balai
Kota Medan
Kab. Tanah Karo
Kab. Simalungun
Kab. Deli Serdang
Indonesia
Kota Padang Sidempuan
Kab. Asahan
Provinsi Sumatera Utara
Kota Binjai
Kab. Langkat
Kota Tebing Tinggi
Kab. Serdang Bedagai
Kab. Tapanuli Tengah
Kab. Mandailing Natal
Kab. Dairi
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Toba Samosir
Kab. Samosir
Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Labuhan Batu
Kab. Nias
Kab. Pakpak Bharat
Kab. Nias Selatan
Sumber: BPS (Susenas, 2005).
Akses air bersih di pulau Nias telah memburuk secara signifikan sejak awal dasawarsa ini. Meskipun pada tahun
2002 40 persen lebih dari semua rumah tangga di pulau ini sudah memiliki akses air bersih, angka ini turun menjadi
15 persen di kabupaten Nias dan kurang dari 8 persen di kabupaten Nias Selatan pada tahun 2005, terutama akibat
gempa bumi, meskipun tren menurun ini sudah mulai tampak sebelum gempa bumi. Di samping itu, porsi rumah
tangga yang memiliki akses air ledeng atau air pompa sangat kecil dan menurun (sekitar 2,5 persen di kabupaten Nias
dan kurang dari 2 persen di kabupaten Nias Selatan pada tahun 2005). Ini antara lain adalah akibat gempa bumi, yang
menyebabkan hampir seluruh pasokan air ledeng menjadi rusak. Sumber-sumber air bersih lainnya (sumur dan mata
air) menyediakan akses bagi sebagian besar penduduk, tidak seperti kabupaten-kabupaten lainnya di provinsi ini, di
mana akses air ledeng dan air pompa jauh lebih tinggi.
Nias dan Nias Selatan masing-masing memiliki akses listrik nomor dua terendah dan terendah di Sumatera
Utara (Gambar 6.2).18 Pada tahun 2005, listrik hanya tersedia untuk sekitar sepertiga dan seperempat jumlah rumah
tangga di kabupaten Nias dan Nias Selatan. Umumnya, listrik dipasok oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), meskipun
di kabupaten Nias Selatan sekitar sepertiga rumah tangga yang memiliki akses listrik menggunakan alternatif PLN,
seperti generator. Meskipun demikian, sumber-sumber listrik alternatif umumnya lebih mahal dari PLN. Upaya
rekonstruksi yang menyusul gempa bumi tahun 2005 telah menaikkan permintaan atas listrik di pulau ini dan
pemutusan hubungan listrik menjadi sesuatu yang sering terjadi di ibu kota Gunung Sitoli dan Teluk Dalam.
18 Data Podes 2000 dan 2003 juga menunjukkan bahwa Nias memiliki akses listrik terendah di Sumatera Utara.
54
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 6 Infrastruktur
Gambar 6.2 Persentase rumah tangga yang memiliki listrik di Sumatera Utara, 2005
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Kota Pematang Siantar
Kota Tebing Tinggi
Kota Sibolga
Kota Binjai
Kota Medan
Kab. Serdang Bedagai
Kab. Simalungun
Kab. Asahan
Kab. Tanah Karo
Kab. Deli Serdang
Kab. Langkat
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Toba Samosir
Kota Tanjung Balai
Kab. Samosir
Kab. Humbang Hasundutan
Rata-rata Sumatera Utara
Kab. Labuhan Batu
Kota Padang Sidempuan
Rata-rata Nasional
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Tapanuli Tengah
Kab. Dairi
Kab. Mandailing Natal
Kab. Pakpak Bharat
Kab. Nias
Kab. Nias Selatan
Sumber: BPS (Susenas, 2005).
Jaringan jalan di daerah pedesaan sangat terbatas, sementara pembangunan jalan baru dan pemeliharaan
jalan yang sudah ada sangat mahal dan memakan waktu. Hal ini disebabkan kurangnya mesin yang tersedia di
pulau ini dan perlunya mengimpor sebagian besar material. Nias memiliki total panjang jalan lebih dari 2,500 km.
Jaringan jalan ini, meskipun jelas tidak cukup untuk melayani kebutuhan penduduk, masih belum diperluas sejak awal
dasawarsa lalu. Hanya 20 persen jaringan jalan di pulau ini yang diaspal. Meskipun sebagian besar jalan (63 persen)
di kabupaten Nias Selatan terbuat dari batu kerikil, 64 persen jalan di kabupaten Nias adalah jalan tanah, yang tidak
dapat digunakan di musim hujan. Kualitas jaringan jalan terus memburuk sejak awal dasawarsa ini, dan gempa bumi
tahun 2005 makin memperburuk situasi yang sudah kritis (Tabel 6.1). Kondisi jalan yang parah ini dapat menjelaskan
mengapa hanya sekitar 44 persen desa di pulau ini – masing-masing 42 persen dan 50 persen untuk kabupaten Nias
dan kabupaten Nias Selatan – dapat diakses oleh kendaraan beroda 4.19
Tabel 6.1 Kondisi jalan di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005
Persen
Nias
Baik
Sedang
Rusak
Rusak parah
Nias Selatan
Baik
Sedang
Rusak
Rusak parah
Sumber: BPS.
2001
2002
2003
2004
2005
19
12
32
38
26
22
22
31
11
10
8
71
12
10
7
71
6
5
9
81
59
60
7
24
9
9
0
13
78
27
14
Irigasi adalah satu bidang lain di mana pulau ini tertinggal dari bagian lain Sumatera Utara dan Indonesia
secara keseluruhan. Meskipun 50 persen sawah di Sumatera Utara dan 60 persen sawah di Indonesia memiliki irigasi,
hanya 22 persen dari sawah di pulau Nias beririgasi. Hanya satu kabupaten, Labuhan Batu, dan beberapa kota di
Sumatera memiliki porsi sawah irigasi yang lebih rendah.
19 Desa-desa yang hanya dapat diakses dengan angkutan air tidak dimasukkan.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
55
BAB 6 Infrastruktur
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Pembelanjaan Infrastruktur
Secara riil, pengeluaran keseluruhan untuk infrastruktur di Nias dan Nias Selatan turun secara signifikan dari
Rp 58 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp 25 milyar pada tahun 2005.20 Sebagai porsi dari total pengeluaran,
pengeluaran infrastruktur juga menurun dari 29 persen pada tahun 2001 menjadi 11 persen pada tahun 2005
(Gambar 6.3). Rendahnya prioritas yang diberikan pada sektor yang penting ini pada tahun-tahun terakhir telah
menghambat upaya pembangunan untuk membuka akses ke desa-desa terpencil di kabupaten Nias dan Nias Selatan.
Tren penurunan ini perlu dibalikkan untuk memenuhi program kebijakan pemerintah kabupaten tahun 2006, yaitu
memperbaiki kondisi jalan dan transportasi, terutama setelah gempa bumi tahun 2005.
Pemerintah pusat menghabiskan jumlah yang signifikan untuk infrastruktur di tahun 2006 melalui dana
dekonsentrasi di Nias dan Nias Selatan. Sampai bulan Maret 2006, pemerintah pusat telah mencairkan sekitar Rp
19,3 milyar ke kedua kabupaten tersebut, dengan perincian Rp 10,9 milyar untuk kabupaten Nias dan Rp 8,3 milyar
untuk kabupaten Nias Selatan. Sebagian besar anggaran tahun 2006 dialokasikan untuk pembangunan daerah dan
perumahan, sektor-sektor yang terkena dampak paling parah akibat gempa bumi.
Milyar rupiah
Gambar 6.3 Pengeluaran prasarana dan porsi total pengeluarannya di pulau Nias, 2001-2005
70
35%
60
30%
50
25%
40
20%
30
15%
20
10%
10
5%
0
0%
2001
2002
2003
Total infrastructure expenditure
2004
2005
% total expenditure
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu. Data dalam angka riil (harga konstan tahun 2000).
Bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Utara, Nias dan Nias Selatan memiliki
tingkat pengeluaran infrastruktur per kapita yang termasuk paling rendah. Pengeluaran infrastruktur per kapita
di Nias dan Nias Selatan masing-masing Rp 64.096 dan Rp 28.676 pada tahun 2004. Kedua tingkat ini jauh di bawah
rata-rata provinsi dan nasional (Gambar 6.4).
20 Pengeluaran prasarana mencakup pekerjaan umum, transportasi, pemukiman dan pembangunan daerah, telekomunikasi dan energi
56
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 6 Infrastruktur
Gambar 6.4 Pengeluaran infrasruktur per kapita per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Kab. Deli Serdang
Kab. Nias Selatan
Kab. Simalungun
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Asahan
Kab. Nias
Kab. Labuhan Batu
Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Toba Samosir
Kab. Langkat
Kota Padang Sidempuan
Kota Medan
Kab. Tanah Karo
Kota Binjai
Nasional
Sumatera Utara
Kota Pematang Siantar
Kab. Dairi
Kab. Tapanuli Tengah
Kota Tebing Tinggi
Kota Tanjung Balai
Kota Sibolga
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu. Data ini dalam angka riil (harga konstan tahun
2000).
Infrastruktur masih menghabiskan lebih dari 30 persen dari pengeluaran pembangunan di pulau Nias pada
tahun 2005, meskipun proporsinya dalam pengeluaran pembangunan telah menurun selama tahun-tahun
terakhir. Infrastruktur menghabiskan porsi yang relatif kecil terhadap total pengeluaran, yaitu sekitar 11 persen pada
tahun 2005, sedikit menurun dari 13 persen di tahun 2004. Tidak seperti sektor pendidikan dan kesehatan, sebagian
besar pengeluaran untuk sektor infrastruktur diarahkan untuk pengeluaran pembangunan (Tabel 6.2). Pengeluaran
pembangunan menghabiskan rata-rata 93 persen sepanjang tahun 2001-2005, antara lain karena besarnya investasi
yang diperlukan untuk membangun kembali prasarana yang sangat kurang terpelihara.
Tabel 6.2 Pengeluaran rutin dan pembangunan untuk infrastruktur 2001-2005
Dalam Rp juta
2001
2002
%
Rutin
2003
%
2004
%
2005
%
%
1,983
3
2,636
7
3,246
6
2,819
10
3,078
12
Pembagunan
56,080
97
34,161
93
48,843
94
24,429
90
22,052
88
Total
58,064
100
36,797
100
52,089
100
27,248
100
25,130
100
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu. Data dalam angka riil (harga konstan tahun 2000).
Pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur di Nias dan Nias Selatan terutama dipusatkan pada pekerjaan
umum dalam subsektor transportasi, jalan, air dan irigasi. Pekerjaan umum rata-rata menghabiskan 81,5 persen
belanja pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2001-2005. Meskipun demikian, terlepas dari pangsanya yang
besar, secara riil belanja pembangunan pekerjaan umum menurun dari Rp 37,7 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp 21,4
milyar pada tahun 2005. Perumahan dan pembangunan daerah menghabiskan rata-rata 17 persen dari total belanja
pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2001-2005. Alokasi ini telah menurun sejak desentralisasi dan tidak
ada alokasi untuk subsektor ini pada tahun 2005. Penurunan ini mungkin dikarenakan kedua pemerintah kabupaten
mengharapkan BRR untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diperlukan (Gambar 6.5). Kedua
pemerintah kabupaten tersebut perlu mengevaluasi kembali kurangnya fokus mereka pada bidang perumahan dan
pembangunan daerah, terutama mengingat perumahan di pulau ini yang tidak cukup.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
57
BAB 6 Infrastruktur
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Gambar 6.5 Pembelanjaan pembangunan rata-rata dalam berbagai subsektor, 2001-2005
Telekomunikasi
dan pariwisata; 1,86%
Energi; 0,01%
Pembangunan daerah, perumahan,
dan pemukiman; 16,62%
Pekerjaan umum
(transportasi, air dan irigasi);
81,50%
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu. Data dalam angka riil (harga konstan tahun 2000).
Nias dan Nias Selatan sangat kurang memberikan perhatian pada pengeluaran untuk operasional dan
pemeliharaan aset-aset insfrastruktur. Belanja untuk pegawai menghabiskan porsi pengeluaran rutin terbesar
di kabupaten Nias: rata-rata 68 persen dari total belanja infrastruktur rutin sepanjang tahun 2001-2005 (Gambar
6.6). Pada tahun 2005, 18 persen dari belanja rutin digunakan untuk barang dan jasa, sedangkan operasional dan
pemeliharaan menerima porsi 10 persen dari belanja infrastruktur rutin di kabupaten Nias, sedangkan di kabupaten
Nias Selatan angka tersebut hanya 1 persen. Ini lebih rendah dari pengeluaran rata-rata di tingkat nasional, yaitu
sekitar 11 persen dari total pengeluaran rutin. Pengeluaran untuk perjalanan dinas menghabiskan porsi besar dari
belanja rutin prasarana pada tahun 2005, terutama di kabupaten Nias Selatan (17 persen). Belanja untuk kebutuhan
perjalanan dinas perlu dikurangi dan dialihkan ke belanja operasional dan pemeliharaan dalam rangka memelihara
dan mempertahankan kelangsungan sarana dan prasarana umum, terutama setelah BRR mulai mengalihkan asetaset sebelum keluar dari Nias pada tahun 2009.
Gambar 6.6 Komponen-komponen pengeluaran rutin prasarana di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005
Nias
2001
2002
2003
2004
Nias Selatan
2005
Lain-lain
Lain-lain
Perjalanan
dinas
Operasional &
pemeliharaan
Perjalanan
dinas
Operasional &
pemeliharaan
Barang/jasa
Barang/jasa
Personil
Personil
2004
2005
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu. Data dalam angka riil (harga konstan tahun 2000).
58
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 6 Infrastruktur
Dampak Gempa Bumi dan Pengeluaran Rekonstruksi pada Infrastruktur
Buruknya kondisi sebagian besar infrastruktur, bahkan sebelum gempa bumi bulan Maret 2005, teleh
memperlambat proses rekonstruksi di Nias dan Nias Selatan. Gempa bumi merusak sekitar 800 km jalan
kabupaten, 200 km jalan provinsi, dan menghancurkan 12 pelabuhan besar maupun kecil (Tabel 6.3). Panjang jalan
yang tidak memadai dan kondisi jaringan jalan yang buruk, ditambah kurangnya akses ke banyak desa, merupakan
salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh upaya rekonstruksi, belum lagi kurangnya pompa bensin dan
kapasitas angkutan truk yang terbatas, yang ikut menyebabkan kekurangan persediaan material konstruksi.
Tabel 6.3 Kerusakan prasarana dan kemajuan rekonstruksi
Sektor
Kerusakan/Kebutuhan
Kemajuan sampai Maret 2006
Kemajuan sampai Desember 2006
Prasarana
- 3 jembatan.
- 800 km jalan kabupaten rusak
- 266 km jalan provinsi rusak
-12 pelabuhan/ dermaga besar
dan kecil rusak
-Memperbaiki 130 km jalan provinsi - 37 jembatan dibangun
dan 126 km jalan kabupaten
- 309 km jalan dibangun, 250 km
- Mempersiapkan 12 pelabuhan
dalam perbaikan
- 3 pelabuhan/dermaga dan 2
bandara sedang dibangun
Sumber: BRR.
Terlepas dari awal yang lambat, sampai bulan Desember 2006 sudah ada kemajuan yang menggembirakan
dalam pembangunan kembali prasarana di pulau Nias. Secara keseluruhan, 309 km jalan dan 37 jembatan baru
telah diperbaiki atau dibangun kembali, sedangkan 3 pelabuhan/dermaga dan 2 bandar udara sedang dibangun.
BRR menaikkan alokasi untuk infrastruktur dalam anggaran tahun 2006-nya, hingga mencapai nilai US 38 juta dolar
atau sekitar 31 persen dari total portofolio untuk tahun 2005-2006. Mengingat pentingnya infrastruktur yang baik bagi
keberhasilan upaya rekonstruksi, baik BRR maupun para pelaku lainnya perlu mengalokasikan porsi anggaran yang
lebih besar untuk sektor ini. Sampai bulan Desember 2006, BRR telah mencairkan US 24 juta dolar, atau 63 persen dari
anggaran yang dialokasikan, untuk infrastruktur.
Sampai Desember 2006, 5440 unit perumahan dari 13.500 unit yang dibutuhkan telah dibangun atau
diperbaiki. Secara keseluruhan, US 52 juta dolar atau 45 persen dari total anggaran BRR dialokasikan untuk perumahan.
Meskipun demikian, perumahan tidak menerima alokasi anggaran yang terpisah pada tahun 2005, karena disatukan
dengan subsektor-subsektor infrastruktur yang lain, seperti jalan dan transportasi. BRR sudah mencairkan sekitar US 23
juta dolar, atau kurang lebih 46 persen dari total anggaran yag dialokasikan, sebelum Desember 2006. Hal ini berarti
bahwa rekonstruksi perumahan mungkin akan mencapai puncaknya pada tahun 2007. Di samping mempercepat
laju rekonstruksi perumahan, BRR dan para pelaku lainnya perlu menyediakan prasarana yang berhubungan dengan
perumahan seperti listrik, air dan sanitasi.
Rekomendasi
Kedua pemerintah kabupaten dan BRR perlu menambah alokasinya untuk infrastruktur. Pemerintah
kabupaten Nias dan Nias Selatan hendaknya memperbaiki tren pengeluaran untuk infrastruktur yang menurun, dan
BRR perlu mempercepat tingkat pembangunannya. Bersama-sama, BRR dan kedua pemerintah kabupaten perlu
mengembangkan rencana dan program pembangunan prasarana yang bersifat jangka panjang dan terpadu. BRR
dapat memimpin upaya ini untuk jangka pendek, sedangkan pemerintah kabupaten lebih berkonsentrasi pada
jangka menengah sampai panjang.
Kedua pemerintah kabupaten sebaiknya berinvestasi untuk memperbaiki keterampilan teknis staf yang
bertanggung jawab memonitor dan mengevaluasi proyek-proyek infrastruktur. Keterlibatan para donor dan
LSM dalam proses rekonstruksi dan kerjasama mereka dengan kedua pemerintah kabupaten sebaiknya digunakan
sebagai kesempatan untuk meningkatkan keterampilan teknis melalui transfer pengetahuan. Di samping itu,
pemerintah kabupaten dapat bernegosiasi dengan BRR dan para pelaku lainnya untuk mengalokasikan sebagian
dananya guna mengembangkan kemampuan teknis, terutama dalam bidang memonitor dan evaluasi proyek.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
59
BAB 6 Infrastruktur
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Keterampilan ini akan sangat berguna saat BRR mulai keluar dari Nias dan pemerintah kabupaten mengambil alih
pelaksanaan dan pengawasan proyek.
Kedua pemerintah kabupaten hendaknya memusatkan perhatian untuk meningkatkan akses listrik. BRR
perlu merencanakan dan menyusun anggaran investasi untuk prasarana listrik dasar. Perhatian khusus perlu diberikan
pada biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan karena letak pulau yang terpencil dan penduduknya yang sebagian
besar tinggal di pedesaan. Pemerintah kabupaten perlu memastikan kelanjutan program seperti ini dengan cara
mengalokasikan anggaran yang sesuai untuk pengoperasian dan pemeliharaan yang diperlukan untuk jaringan listrik
yang memadai.
Kedua pemerintah kabupaten perlu menambah alokasi anggaran untuk operasional dan pemeliharaan.
Pemeliharaan akan sangat penting dalam rangka memastikan kelangsungan prasarana yang sudah ada maupun
prasarana yang saat ini sedang dibangun. Hal ini akan membutuhkan perimbangan alokasi yang lebih baik antara
pengeluaran rutin dan pembangunan, serta antara kategori-kategori pengeluaran rutin, seperti pegawai, barang dan
jasa, dan operasional dan pemeliharaan. Sementara itu, pemerintah kabupaten perlu membatasi pengeluaran untuk
perjalanan dinas. Tingkat pengeluaran untuk perjalanan dinas saat ini perlu ditinjau dengan cermat dan diturunkan,
dan dana yang tersedia digunakan untuk menaikkan pengeluaran untuk operasional dan pemeliharaan.
60
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
BAB 7
Kemampuan Pemerintah
Kabupaten / Kota Di Bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 7 Kemampuan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Desentralisasi dan Pemekaran Kabupaten/Kota
Desentralisasi memberikan wewenang pemerintahan dan sumber daya yang lebih besar oleh pemerintah
pusat kepada pemerintah kabupaten/kota. Desentralisasi bukan saja memberikan kewenangan yang lebih besar
kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah, struktur pemerintahan dan pegawai
negeri sipil, bersamaan dengan itu juga telah menimbulkan tekanan pada kemampuan pengelolaan daerahnya.
Sebelum desentralisasi, pemerintah kabupaten/kota merupakan wakil pemerintah pusat, yang diharapkan untuk
melaksanakan kebijakan dan program-program dari pemerintah pusat. Di masa sekarang, pemerintah kabupaten
menjadi pengambil keputusan.
Desentralisasi telah mengakibatkan maraknya pembentukan pemerintahan kabupaten/kota baru dan
penambahan pegawai negeri sipil pemerintahan kabupaten/kota. Dua dampak desentralisasi yang tampak
jelas di pulau Nias adalah bertambahnya jumlah pemerintahan kabupaten dan kecamatan, dan kenaikan signifikan
jumlah pegawai negeri sipil yang bekerja di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Undang-undang
desentralisasi memungkinkan pembentukan pemerintahan kabupaten dan kecamatan. Antara tahun 1999 sampai
2003, di kabupaten Nias telah dibentuk 5 kecamatan baru (yang kemudian mencakup seluruh pulau). Kemudian
pada tahun 2003, kabupaten Nias itu sendiri dimekarkan menjadi 2 kabupaten yang terpisah dengan dibentuknya
kabupaten Nias Selatan. Pembentukan 5 kecamatan baru di kabupaten Nias seperti yang dinyatakan oleh Keputusan
Bupati No. 136/1180/K/2004 masih belum dilaksanakan. Pada saat ini, sudah ada 32 kecamatan di kabupaten Nias dan
8 kecamatan di kabupaten Nias Selatan (Nias Dalam Angka, 2006 dan Nias Selatan Dalam Angka, 2006). Ada usulan
untuk memekarkan lagi kabupaten Nias menjadi 2 kabupaten baru dan satu wilayah kota, yaitu Kabupaten Nias Utara,
Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli. Meskipun letak geografis dan karakteristik daerah tertentu adakalanya
memang dapat membenarkan pembentukan pemerintahan kabupaten atau kecamatan baru, kecenderungan ini
menimbulkan keprihatinan yang serius. Wilayah administratif yang lebih kecil dapat mengakibatkan berkurangnya
efisiensi dan skala ekonomis dalam hal penyelenggaraan pelayanan umum, yang akan disertai dengan peningkatan
pengeluaran rutin untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan kabupaten. Kecenderungan pemekaran ini
seharusnya didorong oleh motivasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan umum daerah dibandingkan
dengan kepentingan elite setempat untuk meraih jabatan dan sumber daya keuangan daerah.
Total jumlah pegawai negeri sipil di pulau Nias bertambah setelah pelaksanaan desentralisasi. Jumlah pegawai
negeri sipil bertambah dari 5872 orang pada tahun 2000 menjadi 7337 orang pada tahun 2001 karena mutasi pegawai
negeri sipil dari pemerintah pusat. Setelah pembentukan kabupaten Nias Selatan pada tahun 2003, jumlah pegawai
negeri sipil di kabupaten Nias turun 24 persen dari tahun 2003 sampai 2005, kurang dari penurunan jumlah penduduk
sebesar 38 persen di kabupaten yang telah menyempit itu. Pada tahun 2006, kedua pemerintah kabupaten membuka
penerimaan pegawai negeri sipil, yang mengakibatkan kenaikan tipis sebesar 338 pegawai negeri di pulau ini.
Sejalan dengan kenaikan jumlah pegawai negeri sipil, belanja pegawai juga telah meningkat tidak
proporsional. Meskipun jumlah pegawai negeri sipil hanya tumbuh rata-rata 0,7 persen per tahun, belanja pegawai
naik 5 persen sepanjang tahun 2001-2005 di pulau Nias. Terus naiknya belanja pegawai mungkin disebabkan oleh
penyesuaian kenaikan gaji pegawai negeri sipil yang beberapa kali terjadi dan tunjangan untuk pegawai yang sudah
pensiun. Belanja pegawai yang terdiri atas gaji, tunjangan dan pembayaran tambahan menghabiskan sebagian
besar pengeluaran rutin. Proporsi belanja pegawai terhadap total pengeluaran rutin naik dari rata-rata 61 persen
sebelum desentralisasi menjadi rata-rata 76 persen untuk kedua kabupaten setelah desentralisasi. Di kabupaten Nias,
proporsi belanja untuk pegawai terhadap total pengeluaran rutin telah melonjak menjadi 80 persen pada tahun 2005,
sementara di kabupaten Nias Selatan porsi tersebut naik dari 59 persen pada tahun 2004 menjadi 67 persen pada
tahun 2005 (Gambar 7.1).
62
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 7 Kemampuan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
Gambar 7.1 Belanja untuk pegawai dan jumlah pegawai negeri sipil di Nias dan Nias Selatan, 2000-2006
Nias Selatan
8,000
140
120
6,000
100
5,000
80
Nias
4,000
60
3,000
Milyar rupiah
7,000
40
2,000
20
1,000
0
0
2000
2001
2002
2003
2004
Jumlah pegawai negeri
2005
2006
Pengeluaran untuk pegawai
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu. Data ini dalam angka riil (harga konstan tahun 2000)
dan BKD Provinsi Sumatera Utara.
Catatan: Data untuk belanja pegawai tahun 2006 adalah proyeksi.
Bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Utara, jumlah pegawai negeri sipil di Nias
dan Nias Selatan masih di bawah rata-rata. Pada tahun 2004, rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk di
kabupaten Nias sekitar 1:80, sedangkan di kabupaten Nias Selatan rasio tersebut adalah 1:176. Rata-rata kabupaten di
Sumatera Utara memiliki rasio 1:70 orang (Gambar 7.2).
Gambar 7.2 Rasio penduduk terhadap pegawai negeri sipil per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Tapanuli Utara
Padang Sidempuan
Sibolga
Pematang Siantar
Karo
Dairi
Tebing Tinggi
Toba Samosir
Binjai
Simalungun
Tapanuli Tengah
Rata-rata Sumatera Utara
Tanjung Balai
Tapanuli Selatan
Mandailing Natal
Nias
Langkat
Labuhan Batu
Asahan
Deli Serdang
Medan
Nias Selatan
Sumber: BPS, 2004.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
63
BAB 7 Kemampuan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Serupa dengan kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Utara, tingkat pendidikan sebagian besar pegawai
negeri sipil di pulau Nias hanyalah lulus sekolah menengah atas. Sekitar 70 persen pegawai negeri sipil di pulau
Nias telah menyelesaikan sekolah menengah atas. Ini disusul oleh mereka yang telah menamatkan pendidikan tingkat
diploma yaitu 11 persen, dan sarjana 8 persen (Gambar 7.3). Kabupaten yang memiliki persentase pegawai negeri
sarjana yang tertinggi di Sumatera Utara lebih banyak dijumpai di wilayah sekitar kota besar, seperti Medan, Tebing
Tinggi dan Sibolga.
Gambar 7.3 Tingkat pendidikan pegawai negeri per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Padang Sidempuan
Binjai
Medan
S1
Tebing Tinggi
Pematang Siantar
Tanjung Balai
Diploma
Sibolga
Langkat
Deli Serdang
Karo
SMA
Dairi
Simalungun
SMP
Asahan
Labuhan Batu
Toba Samosir
Tapanuli Utara
Tapanuli Tengah
Tapanuli Selatan
Mandailing Natal
Nias
Sekolah dasar
S2
Sumber: BPS, 2004.
Pengelolaan Keuangan Daerah
Proses anggaran dimulai dengan penyusunan program rencana kerja kabupaten/kota pada bulan Januari
tahun sebelumnya. Rencana anggaran diajukan ke DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah yang disepakati
bersama oleh eksekutif dan legislatif pada minggu pertama bulan Oktober. Pihak yang berwenang di provinsi
(gubernur) selanjutnya harus menyetujui rancangan tersebut sebelum anggaran ditandatangani sebagai peraturan
daerah oleh pihak yang berwenang di kabupaten/kota (bupati/walikota) (Bank Dunia, 2007a).21
Meskipun APBD harus disetujui pada awal tahun anggaran bulan Januari, dalam akhir belakangan ini hal
tersebut tidak terlaksana di Nias dan Nias Selatan. Pada tahun 2006, anggaran untuk kabupaten Nias baru disahkan
pada bulan Agustus 2006, sedangkan anggaran kabupaten Nias Selatan baru disetujui pada bulan Desember 2006.
Ada beberapa faktor yang ikut menyebabkan penundaan ini, yaitu (i) gempa bumi bulan Maret 2005 menunda proses
persetujuan anggaran tahun 2005 dan mengakibatkan keterlambatan pengajuan rencana anggaran tahun 2006 ke
DPR masing-masing; (ii) pemilihan bupati, yang baru mulai menduduki jabatannya pada bulan Mei 2006, dan (iii)
serangkaian perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif tingkat kabupaten/kota, yang terutama didasarkan
pada perbedaan kepentingan politik dan beda persepsi tentang isi rencana anggaran. Ketiga faktor ini akhirnya ikut
memperlambat proses pengesahan anggaran.
Kemampuan pemerintah kabupaten di kabupaten Nias untuk mengelola keuangan daerah setempat
dengan efektif dianggap buruk, dan di kabupaten Nias Selatan sangat buruk. Bank Dunia mengadakan survei
Pengelolaan Keuangan Publik (PFM) yang mencakup 9 bidang strategis antara tanggal 22 Mei sampai 2 Juni 2006,
untuk menilai kemampuan pemerintah daerah. Kabupaten Nias mencatat skor keseluruhan 38 persen (buruk) dan skor
rata-rata kabupaten Nias Selatan adalah 14 persen (sangat buruk). Skor tersebut juga sangat rendah bila dibandingkan
dengan skor rata-rata pemerintah kabupaten di Aceh, yaitu 41 persen (Lampiran Tabel B.8.2).
21
64
Lihat UU No. 32/2004.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
BAB 7 Kemampuan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kinerja dalam berbagai bidang strategis PFM sangat bervariasi, namun masih dapat dikategorikan sangat
buruk dan buruk. Kabupaten Nias Selatan mencatat skor sangat buruk dalam 6 bidang dan buruk di ketiga bidang
yang lain, sedangkan kabupaten Nias mencatat skor sedang dalam 4 bidang dan buruk di kelima bidang yang
selebihnya (Gambar 7.4).
Gambar 7.4 Kinerja PFM di Nias dan Nias Selatan
Nias
Nias Selatan
Kerangka peraturan daerah
Skor rata-rata
Audit & pengawasan dari luar
100
80
60
40
20
0
Pengelolaan aset
Perencanaan & penyusunan anggaran
Pengelolaan kas
Pengadaan
Pembukuan dan pelaporan
Utang publik dan investasi investment
Audit internal
Sumber: Bank Dunia, Hasil Survei PFM USAID, 2006.
Rekomendasi
Kedua pemerintah kabupaten/kota perlu mengembangkan kemampuan pengelolaan keuangan daerahnya.
Mengingat tingkatnya yang “sangat buruk”, kabupaten Nias Selatan perlu memusatkan perhatian kepada hal ini sebagai
masalah yang mendesak. Kerangka peraturan daerah perlu diperbaiki secara substansial di kedua kabupaten. Sistem
perencanaan dan penyusunan anggaran perlu diperbaiki, dan praktek pembukuan dan pelaporan perlu dibenahi.
DPRD juga sebaiknya memainkan peran kunci dalam menyediakan check and balance bagi pemerintah kabupaten/
kota. Sistem audit eksternal maupun internal yang memadai tidak ada, sehingga pengawasan atas pengelolaan
keuangan publik oleh pemerintah kabupaten secara efektif sangat kurang.
Kedua pemerintah kabupaten/kota perlu merancang strategi untuk mengembangkan sumber daya manusia
dalam struktur pemerintah. Dalam rangka mengoptimalkan hasil pembangunan, diperlukan pegawai negeri sipil
yang lebih profesional dan berkualifikasi, bukan birokrasi pemerintah yang terlalu banyak namun kurang terlatih.
Meskipun pelatihan tambahan mungkin dapat bermanfaat, adalah lebih penting memastikan adanya perbaikan
proses seleksi pegawai negeri agar posisi yang lowong mulai diisi oleh calon-calon yang tepat.
Usulan untuk memekarkan Nias dan Nias Selatan menjadi lebih banyak lagi kabupaten, kota dan kecamatan
sebaiknya dipertimbangkan dengan jauh lebih cermat mengingat dampak pembentukan kabupaten Nias
Selatan pada tahun 2003. Hasil pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Nias Selatan menjadi gambaran
risikonya. Pemerintah provinsi perlu mencermati segala himbauan pembentukan kabupaten baru di pulau tersebut.
Ketika pembentukan kabupaten baru disetujui, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten harus
memastikan bahwa persiapan yang memadai telah dilakukan dan sudah tersedia prasarana fisik serta pegawai negeri
untuk mengelola pemerintahan yang baru. Demikian pula, pembentukan kecamatan-kecamatan baru berarti akan
ada tambahan biaya aparatur pemerintah yang mungkin tidak dapat dijustifikasikan dari segi perbaikan layanan atau
pun hasil.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
65
BAB 7 Kemampuan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
66
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
LAMPIRAN
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
68
Belanja
Pendapatan
Bab
Rekomendasi
Lembaga terkait
Memperbaiki alokasi transfer antar kabupaten dengan cara Pemerintah pusat.
mempertimbangkan faktor kemiskinan dan indikator-indikator sosial
lainnya. Rumus alokasi DAU sebaiknya lebih peka terhadap kemiskinan dan
kesenjangan keuangan, dan bukan menguntungkan kabupaten-kabupaten
yang memiliki rekening gaji pegawai negeri sipil yang besar.
Menetapkan batas pada pembelanjaan rutin dan membatasi pembelanjaan Pemerintah kabupaten.
yang dikategorikan sebagai “pengeluaran lain-lain” untuk menghindari
penyalahgunaan anggaran. Pembelanjaan rutin untuk perjalanan dinas juga
hendaknya dibatasi. Alokasi pengeluaran pembangunan untuk aparatur
pemerintah hendaknya diteliti, layanan dan prasarana umum hendaknya
menjadi prioritas pengeluaran pembangunan.
Pemerintah kabupaten/kota harus memastikan bahwa anggarannya Pemerintah kabupaten, BRR.
terencana dengan baik dan terlaksana dengan baik. Memperbaiki proses
persetujuan anggaran dan kemampuan pemerintah kabupaten. BRR harus
mengidentifikasi daerah penyempitan (bottleneck) dalam penyaluran
dana. Siklus anggaran yang ketat mungkin tidak memadai untuk upaya
rekonstruksi.
Belanja rutin telah menghabiskan porsi total
pengeluaran yang tidak proporsional. Aparatur
pemerintah telah meningkat di bawah pengeluaran
pembangunan.
Rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah
kabupaten/kota dan BRR.
Penundaan persetujuan anggaran menggangu Memperbaiki perencanaan dan pembukuan anggaran dan mengenakan Pemerintah kabupaten,
perencanaan dan arus kas tahun anggaran yang sanksi terhadap kabupaten-kabupaten yang secara signifikan terlambat Pemerintah pusat.
bersangkutan.
dalam proses persetujuan anggarannya. Proses persetujuan anggaran perlu
dirampingkan dan transfer pendapatan bagi hasil dari pemerintah pusat
harus dilakukan setiap triwulan.
Alokasi DAU yang relatif rendah karena
sedikitnya jumlah pegawai negeri per kapita dan
ketidakseimbangan keuangan antara kabupaten
belum teratasi dengan transfer antar pemerintah.
Kabupaten Nias Selatan tidak menerima alokasi bagi Pemerintah kabupaten sebaiknya meminta klarifikasi dari pemerintah Pemerintah kabupaten,
hasil bukan pajak yang menjadi haknya
pusat dan pihak yang berwenang di provinsi guna memastikan bahwa pemerintah pusat.
setiap kabupaten menerima porsi bagi hasil masing-masing dengan benar.
Pemerintah pusat juga perlu mengevaluasi dan meneliti kabupatenkabupaten yang tidak menerima alokasi pendapatan bagi hasilnya yang
benar.
Peraturan pajak/retribusi daerah baru hanya Pemerintah kabupaten/kota hendaknya memusatkan perhatian untuk Pemerintah kabupaten/kota.
berdampak sedikit pada pendapatan asli daerah merangsang kegiatan ekonomi dan bukan berupaya memaksimalkan
(PAD) yang memang sudah kecil.
pendapatan asli daerah jangka pendek. Petimbangan dan perencanaan
yang lebih cermat ketika menyusun peraturan pajak daerah baru perlu
diambil untuk memastikan bahwa setiap pungutan dapat ditanggung dari
segi ekonomi oleh pemerintahan kabupaten/kota itu sendiri.
Permasalahan Kunci
Lampiran A: Permasalahan Kunci dan Rekomendasi
LAMPIRAN
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Kesehatan
Pendidikan
Evaluasi ulang perencanaan dan program anggaran agar memiliki BRR, donor dand LSM.
perbandingan yang seimbang antara kedua kabupaten. Diperlukan
koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, donor, dan LSM untuk proyek
dan alokasi program guna mengatasi kesenjangan keuangan.
Kesenjangan regional yang signifikan antara
kabupaten Nias dan Nias Selatan dalam hal alokasi
dana rekonstruksi.
Menilai kebijakan penerimaan guru untuk memastikan distribusi guru yang Pemerintah kabupaten,
memadai dan merata di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Penyediaan pemerintah pusat.
insentif untuk guru yang berkualifikasi agar bersedia mengajar di daerah
terpencil sangat dianjurkan, misalnya dengan merubah status guru bukan
pegawai negeri menjadi pegawai negeri.
Menaikkan alokasi anggaran di sektor kesehatan dengan lebih memusatkan Pemerintah kabupaten.
perhatian pada mutu pegawai kesehatan dan pengembalian yang
diharapkan dari segi perbaikan hasil kesehatan.
Koordinasi antara pemerintah kabupaten dan BRR Memperbaiki koordinasi dan pengambilan keputusan bersama untuk Pemerintah kabupaten, BRR.
dalam menentukan bagaimana sumber daya akan mendapatkan hasil yang lebih baik di masa depan. Memastikan bahwa
dibelanjakan masih lemah.
investasi yang dikeluarkan oleh BRR untuk melatih petugas kesehatan
dipusatkan untuk memenuhi sasaran hasil kesehatan yang telah didefinisikan
dengan jelas dan pengembalian investasi ini akan dinikmati sampai jauh
setelah masa bakti BRR.
Kekurangan pegawai kesehatan yang berkualifikasi Menyediakan mekanisme insentf yang sesuai untuk menambah jumlah Pemerintah kabupaten,
dan distribusi pegawai kesehatan yang tidak dokter dan petugas kesehatan di pulau Nias, seperti menyediakan pemerintah provinsi.
merata.
perumahan untuk pegawai, tunjangan khusus, dan kendaraan transportasi.
Meningkatkan kemampuan dengan cara menyediakan beasiswa bagi
mahasiswa kedokteran dari kabupaten Nias dan Nias Selatan.
Kecilnya porsi pengeluaran untuk kesehatan.
Kerusakan yang parah di banyak ruang kelas sekolah Mempercepat dan memperbaiki pencairan untuk proyek-proyek rehabilitasi Pemerintah kabupaten, BRR,
dasar dan sekolah menengah pertama.
oleh pemerintah kabupaten, BRR dan para pelaku rekonstruksi lainnya. donor/LSM.
Membatasi pembangunan sekolah-sekolah baru sampai jumlah guru
sudah cukup dan sudah ada pendanaan yang memadai untuk memelihara
gedung-gedung sekolah yang sudah ada.
Kekurangan guru dan distribusi guru yang tidak
merata antar kecamatan di Nias dan Nias Selatan.
Angka melek huruf dan partisipasi rendah dan jauh Menggunakan momentum yang ada saat ini dan mengalokasikan arus dana Pemerintah kabupaten, BRR,
di bawah rata-rata nasional.
rekonstruksi yang sangat deras itu untuk memperbaiki hasil pendidikan, donor/LSM, pemerintah
misalnya dengan beasiswa. Meneruskan pengalokasian DAK untuk pusat.
mendukung perbaikan hasil.
Memperbaiki alokasi untuk pemeliharaan dan menetapkan porsi yang sesuai Pemerintah kabupaten.
dari pengeluaran berjalan.
Keberlanjutan upaya rekonstruksi dan rehabilitasi
mengkhawatirkan mengingat kecilnya alokasi
untuk pemeliharaan.
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
LAMPIRAN
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
69
70
Menyusun program pembangunan infrastruktur jangka pendek dan jangka Pemerintah kabupaten, BRR.
panjang bersama. BRR dapat memegang pimpinan untuk jangka pendek,
sedangkan pemerintah kabupaten sebaiknya memusatkan perhatian pada
jangka menengah dan panjang. Pemerintah kabupaten dapat memulai
perencanaan jangka menengah dan jangka panjang dengan cara membuat
simulasi dan plafon anggaran untuk pembelanjaan modal dan rutin untuk
masing-masing komponen infrastruktur berdasarkan proyeksi pendapatan.
Tidak tersedia rencana pembangunan infrastruktur
jangka panjang dan terpadu.
Alokasi rendah untuk pengoperasian dan
pemeliharaan akan memperburuk kondisi
infrastruktur yang memang sudah buruk.
Memperbaiki kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten/ Pemerintah kabupaten, BRR,
kota. Menjalin kerjasama dengan BRR, donor/LSM untuk menyelenggarakan donor/LSM.
pelatihan yang didanai bersama dan pengembangan kemampuan lainnya,
terutama yang berkaitan dengan PFM.
Memperlambat pembentukan kabupaten/kecamatan baru dan memastikan Pemerintah kabupaten.
bahwa persiapan yang memadai sudah dilakukan dan infrastruktur fisik serta
sumber daya manusia sudah ada untuk mengelola pemerintahan yang baru
sebelum ijin diberikan. Pembentukan kecamatan baru memerlukan tambahan
biaya aparatur yang mungkin tidak dapat sepenuhnya dibenarkan.
Kemampuan pemerintah kabupaten/kota untuk
mengelola sumber daya publik masih sangat
lemah. Kemampuan sangat diperlukan mengingat
meningkatnya arus dana dari rekonstruksi.
Kemungkinan adanya pemekaran kabupaten
lebih lanjut menimbulkan tekanan pada anggaran
pemerintah kabupaten.
Memperbaiki alokasi anggaran untuk pemeliharaan. menetapkan Pemerintah kabupaten
keseimbangan yang tepat antara pengeluaran rutin dan pembangunan,
serta antara pengeluaran-pengeluaran yang termasuk pengeluaran rutin.
Kurangnya keterampilan dan kemampuan teknis Pemerintah kabupaten perlu lebih dilibatkan dalam proses rekonstruksi Pemerintah kabupaten, BRR,
pemerintah daerah dalam menjalankan pemantauan dan menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan keterampilan donor/LSM.
dan evaluasi proyek.
dan kemampuan melalui alih pengetahuan. Bernegosiasi dengan BRR dan
para pelaku rekonstruksi lainnya untuk mengalokasikan sebagian dana
rekonstruksinya untuk pengembangan kemampuan teknis, terutama dalam
hal pemantauan dan evaluasi proyek.
Mempercepat pembangunan infrastruktur listrik dasar oleh BRR. Menyusun BRR, pemerintah kabupaten.
rencana jangka menengah untuk memastikan keberlanjutan pasokan listrik
di masa depan.
Akses listrik terbatas bagi penduduk pulau Nias.
Berkurangnya porsi pengeluaran untuk infrastruktur Mengevaluasi ulang prioritas anggaran pembangunan. Keterlibatan Pemerintah kabupaten, BRR.
meskipun kondisi infrastruktur sangat buruk.
pemerintah kabupaten dalam rekonstruksi infrastruktur hendaknya diperkuat
untuk mengembangkan rasa kepemilikan proyek-proyek tersebut dalam
diri pemerintah kabupaten. Keterlibatan pemerintah kabupaten dalam
rekonstruksi akan mendukung keterampilan dan kemampuan mereka dalam
perencanaan di masa depan.
Kemampuan pemerintah kabupaten/kota
Infrastruktur
LAMPIRAN
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
LAMPIRAN
Lampiran B: Gambar dan Tabel
Tabel B.8.1 Kemajuan rekonstruksi pulau Nias
Sektor
Kerusakan/Kebutuhan
Kemajuan sampai Maret 2006
Kemajuan sampai Desember 2006
• 5.440 rumah permanen
dibangun/ diperbaiki
• 350 rumah non-permanen/
rumah transisi
Perumahan
• 13.500 unit perumahan
• 1.448 rumah permanen
Pendidikan
• 755 dari 879 sekolah rusak/
hancur
• 12 sekolah baru dibangun, 98
sedang dibangun
• 200 tenda sekolah
Kesehatan
• 2 rumah sakit
• 170 sarana kesehatan
memerlukan perbaikan
• Revitalisasi rumah sakit Gunung • 1 rumah sakit dibangun kembali
Sitoli
• 19 sarana kesehatan diperbaiki
• 16,000 anak diimunisasi
terhadap campak
Infrastruktur
• 3 jembatan.
• 800 km jalan kabupaten
rusak
• 266 km jalan provinsi rusak
• 12 pelabuhan/ dermaga
besar dan kecil hancur
• Memperbaiki 130 km jalan
provinsi dan 126 km jalan
kabupaten
• Penyiapan 12 pelabuhan
• 124 sekolah permanen dibangun/
diperbaiki
• 214 sekolah sementara
• 37 jembatan dibangun
• 309 km jalan dibangun, 250 km
dalam perbaikan
• 3 pelabuhan/ dermaga dan 2
bandara sedang dibangun
Sumber: BRR Aceh-Nias.
Gambar B.8.1 PAD per kapita per kabupaten di Sumatera Utara, 2004
Kab. Nias Selatan
Kab. Pakpak Bharat
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Nias
Kab. Simalungun
Kab. Langkat
Kab. Dairi
Kab. Mandailing Natal
Kab. Deli Serdang
Kab. Asahan
Kab. Tapanuli Tengah
Kota Padang Sidempuan
Kab. Tanah Karo
Kab. Labuhan Batu
Kab. Tapanuli Utara
Kota Binjai
Kab. Toba Samosir
Kota Tanjung Balai
Kota Pematang Siantar
Kota Tebing Tinggi
Kota Sibolga
Kota Medan
Rata-rata nasional
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu dan basis data Desentralisasi Bank Dunia. Data ini
dalam angka riil (harga konstan tahun 2000)
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
71
LAMPIRAN
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Gambar B.8.2 Pendapatan bagi hasil pajak Nias dan Nias Selatan, 1997-2006
Juta rupiah
20,000
16,000
12,000
8,000
4,000
0
1997
1998
1999
2000
2001
Nias
2002
2003
2004
2005
2006_rencana
Nias Selatan
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK. Data ini dalam angka riil (harga konstan tahun
2000).
Gambar B.8.3 Bagi hasil pajak per kapita per kabupaten di Sumatera Utara, 2005
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu.
72
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Kab. Nias
Kab. Nias Selatan
Kab. Tanah Karo
Kab. Serdang Berdagai
Kab. Simalungun
Kab. Deli Serdang
Kab. Asahan
Kab. Mandailing Natal
Kab. Dairi
Kab. Tapanuli Tengah
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Samosir
Kab. Labuhan Batu
Kota Tanjung Balai
Kota Pematang Siantar
Kab. Langkat
Rata-rata Sumatera Utara
Kab. Toba Samosir
Kota Medan
Kota Padang Sidempuan
Kota Tebing Tinggi
Kota Binjai
Kab. Humbang Hasundutan
Kota Sibolga
Rata-rata Nasional
0
Kab. Phakpak Barat
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
LAMPIRAN
Gambar B.8.4 Bagi hasil bukan pajak dan porsi total pendapatannya di Nias dan Nias Selatan22
0.8
Juta Rp
1500
0.6
1000
0.4
500
0.2
0
Porsi total pendapatan (%)
1
2000
0
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
Porsi total pendapatan (%)
B agi hasil bukan pajak
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu dan basis data Desentralisasi Bank Dunia. Data ini dalam
angka riil (harga konstan tahun 2000).
Gambar B.8.5 Penduduk, luas wilayah dan alokasi DAU per kabupaten di Sumatera Utara
17000
15000
13000
Luas
11000
9000
7000
Nias
Nias Selatan
5000
3000
1000
-500
-1000
0
500
1000
1500
2000
2500
Penduduk (000)
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Depkeu.
22 Angka agregat ini hanya untuk kabupaten Nias, karena kabupaten Nias Selatan tidak mencatatnya dalam anggarannya. Kegiatan kehutanan
di kabupaten Nias Selatan yang dijalankan oleh PT Geruti dan PT Teluk Nauli telah dihentikan sejak tahun 2004. akibatnya, Nias Selatan tidak
memperoleh pendapatan dari hak pengusahaan hutan atau pun dari royalti. Untuk pendapatan perikanan dan minyak dan gas bumi dari Sumatera Utara, ada kemungkinan bahwa pendapatan ini dikuasai oleh kabupaten Nias.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
73
LAMPIRAN
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Gambar B.8.6 DAU dan bagi hasil per kapita (2005) dan tingkat kemiskinan (2004) per kabupaten di
Sumatera Utara
1,200
DAU per kapita 2005 (Rp 000)
1,000
800
600
Nias
400
31.3
17.9
Simalungun
31.9
200
Nias Selatan
0
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
Bagi hasil per kapita 2005
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS.
Catatan: Besar bulatan mewakili jumlah penduduk miskin.
Gambar B. 8.7 DAU per kapita 2006 dan Indeks Pembangunan Manusia, 2005
4,000
DAU per kapita 2006
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
Nias Selatan
Nias
1,000
500
0
62
64
66
68
70
72
74
76
78
HDI 2005
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu dan laporan Indeks Pembangunan Manusia UNDP.
74
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
LAMPIRAN
Gambar B. 8.8 Alokasi DAK per kapita per kabupaten di Sumatera Utara, 2006
Kab. Pakpak Barat
Kab. Serdang Bedagai
Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Toba Samosir
Kab. Nias Selatan
Kab. Dairi
Sumatera Utara
Kab. Tapanuli Utara
Kota Tebing Tinggi
Kota Tanjung Balai
Kota Sibolga
Kab. Tapanuli Tengah
Kota Binjai
Kab. Tanah Karo
Kab. Nias
Kota Pematang Siantar
Kota Padang Sidempuan
Kab. Mandailing Natal
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Simalungun
Kab. Samosir
Kab. Asahan
Kab. Labuhan Batu
Kab. Langkat
Kab. Deli Serdang
Kota Medan
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Rp '000
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Kab. Nias Selatan
Kab. Asahan
Kab. Labuhan Batu
Kab. Deli Serdang
Kota Medan
Kab. Langkat*
Kab. Nias
Kab. Simalungun
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Tapanuli Tengah
Rata-rata nasional (kabupaten)
Rata-rata provinsi
Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Toba Samosir
Kota Tanjung Balai
Kab. Dairi
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Tanah Karo
Kota Pematang Siantar*
Kab. Pakpak Bharat
Kota Binjai
Kota Sibolga
Kota Tebing Tinggi
% share
% share of total expenditure
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-
Kota Padang Sidempuan*
Rupiah
Gambar B.8.9 Belanja rutin per kapita dan porsi belanja rutin per kabupaten di Sumatera Utara, 2004
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu.
Catatan: * Kabupaten Langkat menggunakan data tahun 2003.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
75
LAMPIRAN
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Gambar B.8.10 Pengeluaran pembangunan per kapita dan porsi pengeluaran pembangunan per
kabupaten di Sumatera Utara, 2004
60
800,000
700,000
Rupiah
% share
500,000
40
400,000
30
300,000
20
200,000
10
100,000
0
Kab. Nias Selatan
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu.
Catatan: * Kabupaten Langkat menggunakan data tahun 2003.
Gambar B.8.11 Format anggaran pemerintah kabupaten: format anggaran lama vs baru
FORMAT LAMA
FORMAT BARU
1. Pendapatan
• Pendapatan yang bersifat carry
over dari tahun sebelumnya
• Pendapatan asli daerah
• Dana perimbangan
• Pinjaman daerah
• Pendapatan lain-lain
1. Pendapatan
2. Belanja
2.1 Belanja Rutin
3. Belanja
3.1 Belanja pegawai dan personalia
• Administrasi umum
• Operasi dan pemeliharaan
• Modal
3.2 Belanja Publik
• Administrasi umum
• Operasi dan pemeliharaan
• Modal
2.2 Belanja Pembangunan
• Pendapatan asli daerah
• Dana perimbangan
• Pendapatan lain-lain
2. Pinjaman
Sumber: Analisis Pengeluaran Publik Papua, Pemerintah Daerah Papua, dan Bank Dunia 2005.
76
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Kab. Deli Serdang
Kab. Simalungun
Kab. Nias
Kab. Asahan
Kab. Langkat*
Kab. Tapanuli Selatan
Kota Medan
Kab. Humbang
Kab. Labuhan Batu
Kota Padang Sidempuan*
Kab. Tanah Karo
Kab. Dairi
Kota Binjai
Kab. Tapanuli Utara
Kota Pematang Siantar*
Kab. Toba Samosir
Provincial average
Rata-rata nasional (kabupaten)
Kota Tebing Tinggi
Kab. Tapanuli Tengah
Kota Tanjung Balai
Kab. Pakpak Bharat
Kota Sibolga
0
% share of total expenditure
50
600,000
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
LAMPIRAN
Tabel B. 8.2 Hasil survei PFM di Nias dan Nias Selatan
Nias
Nias Selatan
Rata-rata Pemerintah Daerah Aceh
1
Bidang Strategis
Kerangka peraturan daerah
29
4
37
2
Perencanaan dan penyusunan anggaran
39
34
43
3
Pengelolaan kas
44
25
35
4
Pengadaan
54
15
60
5
Pembukuan dan pelaporan
29
12
38
6
Audit internal
48
28
52
7
Utang publik dan investasi
22
0
28
8
Pengelolaan aset
54
5
37
9
Audit luar dan pengawasan
21
0
37
Skor rata-rata
38
14
41
Sumber: Hasil Survei PFM 2006.
Tabel B.8. Petugas kesehatan di pulau Nias, 2000-2005
Petugas kesehatan
Dokter umum
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Total
Nias
Nias Selatan
30
15
15
36
38
47
40
7
Dokter gigi
6
2
2
6
7
3
1
2
Spesialis
3
1
1
2
2
n.a
n.a
n.a
Juru rawat
442
390
390
293
375
351
221
130
Bidan
171
321
321
102
329
120
70
50
Total
652
729
729
439
751
521
332
189
Sumber: BPS, (Nias dalam Angka, berbagai tahun).
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
77
LAMPIRAN
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Tabel B.8.4 Distribusi petugas kesehatan di Nias dan Nias Selatan, 2005
Kabupaten/ kecamatan
Penduduk
Nias
Idanogawo
Jumlah juru rawat
Jumlah dokter gigi
441.832
Jumlah dokter
40
Jumlah bidan
70
221
1
32.820
2
4
10
0
Bawolato
22.728
1
2
13
0
Gido
49.593
4
12
21
0
Lolofitu Moi
32.516
2
1
8
0
Sirombu
16.620
2
3
10
0
Mandrehe
45.812
4
3
21
0
Hiliduho
28.901
5
4
20
0
Gunung Sitoli
76.017
5
28
37
0
Tuhemberua
41.290
2
6
22
0
Lotu
11.643
2
1
10
0
Alasa
30.576
4
2
16
0
Namohalu Esiwa
13.937
1
0
11
0
Lahewa
29.908
3
3
14
1
9.471
3
1
8
0
288.233
7
50
130
2
18.671
1
9
13
-
8.771
-
-
7
-
Teluk dalam
79.284
5
29
56
2
Amandraya
36.182
-
1
5
-
Lahusa
32.204
1
3
16
-
Afulu
Nias Selatan
Pulau-pulau batu
Hibala
Gomo
52.686
-
2
14
-
Lolowau
33.736
-
6
9
-
Lolomatua
26.699
-
-
10
-
Sumber: BPS dan Nias, 2006, BPS dan Nias Selatan, 2006.
Gambar B. 8.12 Alokasi dan pencairan sektoral BRR, 2005 dan 2006
Sekretariat & Keuangan
61%
Anggaran
Pembangunan Ekonomi
Pencairan
68%
Agama, Sosial & Budaya
72%
Kelembagaan
46%
Kesehatan dan Pendidikan
75%
Perumahan dan Prasarana
56%
0
20
40
60
Juta USD
80
100
Sumber: perkiraan staf Bank Dunia/BRR.
78
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
120
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
LAMPIRAN
Tabel B.8.5 Perkiraan alokasi anggaran dan pencairan dana rekonstruksi di Aceh dan Nias, Desember 2006
Dalam juta dolar AS
GoI
Kabupaten
PROV. NAD
KAB. ACEH BARAT
KAB. ACEH BARAT DAYA
KAB. ACEH BESAR
KAB. ACEH JAYA
KAB. ACEH SELATAN
KAB. ACEH SINGKIL
KAB. ACEH TAMIANG
KAB. ACEH TENGAH
KAB. ACEH TENGGARA
KAB. ACEH TIMUR
KAB. ACEH UTARA
KAB. BENER MERIAH
KAB. BIREUN
KAB. GAYO LUES
KAB. NAGAN RAYA
KAB. PIDIE
KAB. SIMEULUE
KOTA BANDA ACEH
KOTA LANGSA
KOTA SABANG
KOTA LHOKSUMAWE
KOTA MEULABOH
TOTAL NAD
PROV. SUMATRA UTARA
KAB. NIAS
KAB. NIAS SELATAN
TOTAL SUMATERA UTARA
Total
Sumber: BRR, Bank Dunia.
NGO
Alokasi
372.0
66.9
1.3
14.0
4.2
1.3
2.8
0.9
2.9
0.9
4.0
3.7
0.9
5.0
0.9
2.6
7.5
8.0
639.0
3.6
1.4
5.2
Dicairkan
230.5
45.1
0.3
10.9
2.1
0.4
1.6
0.4
0.8
0.8
2.2
2.0
0.2
4.2
0.6
1.2
3.8
5.6
376.1
2.5
0.3
3.9
1,149.2
32.6
127.0
4.3
163.8
1,313.1
695.5
19.2
75.4
1.5
96.0
791.5
Alokasi
51.9
175.2
17.2
415.1
297.6
8.4
10.8
5.3
12.4
5.3
10.2
73.6
10.3
68.6
5.3
44.3
102.2
89.3
26.0
0.6
13.0
0.0
38.3
1,480.9
0.0
99.2
60.5
159.8
1,640.7
Dicairkan
32.1
137.1
7.3
257.8
151.6
5.5
9.2
3.8
5.7
3.6
5.7
54.9
5.2
55.1
3.6
30.0
85.9
74.0
16.1
0.4
8.0
0.0
1.5
954.1
0.0
45.7
14.7
60.4
1,014.5
Donors
Alokasi
115.6
224.6
22.1
531.9
381.4
10.8
13.9
6.8
15.9
6.8
13.1
94.3
13.1
87.9
6.8
56.8
130.9
114.4
33.3
0.8
16.6
0.0
0.0
1,897.8
0.0
127.2
77.6
204.8
2,102.6
Dicairkan
22.8
93.1
5.0
175.1
102.9
3.7
6.3
2.6
3.9
2.5
3.9
37.3
3.5
37.4
2.4
20.4
58.3
50.3
10.9
0.3
5.5
0.0
0.0
648.0
0.0
31.1
10.0
41.0
689.0
Total
Alokasi
539.6
466.7
40.6
961.0
683.2
20.5
27.5
13.0
31.2
13.0
27.3
171.5
24.3
161.5
13.1
103.7
240.5
211.7
698.2
5.1
31.1
5.2
38.3
4,527.9
32.6
353.4
142.4
528.4
5,056.3
Dicairkan
285.4
275.3
12.6
443.8
256.7
9.6
17.1
6.8
10.4
6.9
11.9
94.2
8.9
96.7
6.6
51.5
148.0
129.9
403.1
3.2
13.8
3.9
1.5
2,297.5
19.2
152.2
26.2
197.5
2,495.0
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
79
80
-
111,110
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111,110
152
-
-
58,986
40,522
669
8,461
2,319
Total
85,777
-
33,208
45,421
-
-
147
5,444
1,556
Nias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nias
Selatan
Nias
Selatan
85,777
-
33,208
45,421
-
-
147
5,444
1,556
Total
Sumber: SIKD/Depkeu. APBD Nias dan Nias Selatan.
Total
152
DAK
Lain-lain
-
58,986
DAU
40,522
669
Bagi Hasil bukan
Pajak
INPRES
8,461
Bagi Hasil Pajak
SDO
2,319
Pendapatan Asli
Daerah
Nias
2000
1999
206,597
4,671
-
182,584
-
-
758
13,472
5,111
Nias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nias
Selatan
2001
206,597
4,671
-
182,584
-
-
758
13,472
5,111
Total
205,932
2,473
616
180,448
-
-
1,127
15,950
5,319
Nias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nias
Selatan
2002
205,932
2,473
616
180,448
-
-
1,127
15,950
5,319
Total
216,101
1,001
1,292
189,456
-
-
1,650
13,733
8,969
Nias
Tabel B. 8.6 Komposisi pendapatan pemerintah kabupaten di Nias dan Nias Selatan
Dalam juta rupiah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nias
Selatan
2003
216,101
1,001
1,292
189,456
-
-
1,650
13,733
8,969
Total
163,477
21,789
7,085
118,296
-
-
917
9,690
5,701
Nias
63,364
2,708
-
52,500
-
-
-
7,438
718
Nias
Selatan
2004
226,841
24,497
7,085
170,796
-
-
917
17,127
6,419
Total
162,069
14,508
10,515
122,033
-
-
268
10,373
4,371
Nias
82,721
6,247
9,772
57,891
-
-
-
7,755
1,056
Nias
Selatan
2005
244,790
20,755
20,287
179,924
-
-
268
18,128
5,427
Total
265,446
9,648
22,781
222,780
-
-
582
6,064
3,591
Proyeksi
Pendapatan
Kab. Nias
170,410
4,902
22,132
136,944
-
-
-
4,734
1,698
Nias Selatan
Anggaran 2006
435,856
14,550
44,913
359,724
-
-
582
10,798
5,290
Total
LAMPIRAN
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Kabupaten
PAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
%
10.3
6.5
7.8
12.2
11.1
5.6
5.9
9.5
9.3
9.3
8.9
11.1
5.7
9.4
17.6
6.6
10.3
7.8
8.7
4.9
24.5
11.7
12.6
9.9
4.9
24.5
Bagi hasil pajak
%
Kab. Asahan
22,653
6.0
39,065
Kab. Dairi
17,938
2.6
44,814
Kab. Deli Serdang
21,913
7.1
23,817
Kab. Labuhan Batu
29,448
7.1
51,102
Kab. Langkat*
17,345
3.9
49,187
Kab. Mandailing Natal*
19,127
3.4
31,394
Kab. Nias
17,326
3.5
29,446
Kab. Simalungun
17,344
3.5
47,825
Kab. Tanah Karo
29,305
3.9
69,524
Kab. Tapanuli Selatan
11,291
2.1
49,449
Kab. Tapanuli Tengah
24,483
3.6
61,176
Kab. Tapanuli Utara
32,818
4.3
84,394
Kab. Toba Samosir
41,767
5.6
42,809
Kota Binjai
38,604
4.8
75,167
Kota Medan
128,310
24.0
94,321
Kota Pematang Siantar*
59,783
7.0
56,624
Kota Sibolga
91,368
6.3
149,822
Kota Tanjung Balai
59,235
6.2
73,821
Kota Tebing Tinggi
72,197
6.3
100,422
Kota Padang Sidempuan*
25,749
2.7
47,615
Kab. Pakpak Bharat
8,271
0.7
309,699
Kab. Nias Selatan
3,343
1.1
34,645
Kab. Humbang Hasundutan
11,593
1.8
79,513
Rata-rata (kabupaten)
34,835
5.1
71,550
Minimum (kabupaten)
3,343
0.7
23,817
Maksimum (kabupaten)
128,310 24.0
309,699
Sumber: SIKD/Depkeu. APBD Nias dan Nias Selatan.
Catatan:* Kabupaten/Kota ini menggunakan data tahun 2003.
No.
Bagi hasil bukan
pajak
%
1,080
0.3
8,532
1.2
1,096
0.4
1,346
0.3
15,451
3.5
5,144
0.9
2,786
0.6
1,472
0.3
3,630
0.5
2,824
0.5
3,058
0.4
6,365
0.8
4,895
0.7
5,326
0.7
542
0.1
2,453
0.3
12,493
0.9
6,590
0.7
8,113
0.7
6,305
0.7
n.a n.a
n.a n.a
1,183
0.2
4,794 0.6
542 0.1
15,451 3.5
Tabel B. 8.7 Komposisi pendapatan pemerintah kabupaten di Sumatera Utara, 2004
Rp per kapita dan peresentase porsi pendapatan
271,767
507,385
230,388
287,114
286,369
443,593
359,492
366,273
615,998
401,303
484,135
545,325
556,070
568,593
201,419
616,256
1,067,167
695,926
859,154
723,584
757,210
244,546
467,926
502,478
201,419
1,067,167
DAU
%
71.5
74.1
75.2
68.8
64.9
79.0
72.4
73.0
82.6
75.1
70.4
71.6
74.2
71.2
37.7
71.8
73.6
73.2
74.6
75.2
60.0
82.9
74.4
71.6
37.7
82.9
11,745
32,875
n.a
9,648
11,933
26,557
21,530
15,764
27,474
17,501
43,847
37,823
31,309
40,906
3,233
39,214
73,573
36,987
47,998
86,477
116,754
n.a
26,226
36,161
3,233
116,754
DAK
%
3.1
4.8
n.a
2.3
2.7
4.7
4.3
3.1
3.7
3.3
6.4
5.0
4.2
5.1
0.6
4.6
5.1
3.9
4.2
9.0
9.2
n.a
4.2
4.4
0.6
9.2
33,777
72,814
29,273
38,715
60,993
35,880
40,671
53,310
n.a
52,128
71,429
54,574
72,286
69,492
106,916
83,891
55,109
78,145
63,854
72,274
70,647
11,113
42,897
57,736
11,113
106,916
Lain-lain
%
8.9
10.6
9.6
9.3
13.8
6.4
8.2
10.6
n.a
9.8
10.4
7.2
9.6
8.7
20.0
9.8
3.8
8.2
5.5
7.5
5.6
3.8
6.8
8.8
3.8
20.0
380,086
684,359
306,487
417,372
441,278
561,695
496,794
501,987
745,931
534,496
688,128
761,298
749,135
798,088
534,742
858,220
1,449,533
950,704
1,151,738
962,003
1,262,581
295,150
629,336
701,548
295,150
1,449,533
Total
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
LAMPIRAN
81
LAMPIRAN
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Tabel B.8.8 Belanja rutin dan pembangunan per kabupaten di Sumatera Utara, 2004
Dalam rupiah per kapita dan persentase porsi total pengeluaran
No Kabupaten/Kota
Rutin
Pembangunan
Total
%
1 Kab. Asahan
285,875
%
72.6
108,105
27.4
393,980
2 Kab. Dairi
551,366
73.2
202,202
26.8
753,568
3 Kab. Deli Serdang
246,109
89.0
30,315
11.0
276,424
4 Kab. Labuhan Batu
264,011
60.8
169,968
39.2
433,979
5 Kab. Langkat*
289,105
66.8
143,592
33.2
432,697
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
7 Kab. Nias
357,512
75.0
119,366
25.0
476,878
8 Kab. Simalungun
392,288
81.8
87,475
18.2
479,763
9 Kab. Tanah Karo
569,225
75.0
189,672
25.0
758,896
10 Kab. Tapanuli Selatan
385,733
73.7
137,665
26.3
523,398
11 Kab. Tapanuli Tengah
422,000
57.5
311,568
42.5
733,568
12 Kab. Tapanuli Utara
528,145
70.2
223,836
29.8
751,981
6 Kab. Mandailing Natal
13 Kab. Toba Samosir
487,470
67.7
232,406
32.3
719,876
14 Kota Binjai
586,665
74.5
200,575
25.5
787,240
15 Kota Medan
346,602
69.4
153,107
30.6
499,709
16 Kota Pematang Siantar*
584,286
73.8
207,829
26.2
792,115
17 Kota Sibolga
658,387
47.3
733,753
52.7
1,392,140
18 Kota Tanjung Balai
488,186
52.1
448,388
47.9
936,574
19 Kota Tebing Tinggi
642,218
62.1
392,573
37.9
1,034,791
20 Kota Padang Sidempuan*
676,251
78.9
181,259
21.1
857,510
21 Kab. Pakpak Bharat
624,576
58.1
450,745
41.9
1,075,320
22 Kab. Nias Selatan
177,080
70.0
75,958
30.0
253,037
23 Kab. Humbang Hasundutan
450,972
74.2
156,541
25.8
607,513
Rata-rata (Kab/Kota)
455,185
69.3
225,314
30.7
680,498
Minimum (Kab/Kota)
177,080
47.3
30,315
11.0
253,037
Maksimum (Kab/Kota)
676,251
89.0
733,753
52.7
1,392,140
Sumber: SIKD/Depkeu. APBD Nias dan Nias Selatan.
Catatan:* Kabupaten/Kota ini menggunakan data tahun 2003.
82
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
221,432
211,060
4 Kab. Labuhan Batu
5 Kab. Langkat*
223,244
439,601
518,996
353,191
465,740
441,411
419,120
103,869
15 Kota Medan
16 Kota Pematang Siantar*
17 Kota Sibolga
18 Kota Tanjung Balai
19 Kota Tebing Tinggi
20 Kota Padang Sidempuan*
21 Kab. Pakpak Bharat
22 Kab. Nias Selatan
%
90.3
58.7
75.9
79.5
58.7
67.1
65.3
72.5
72.3
78.8
75.2
64.4
75.2
80.7
86.5
70.8
77.9
80.5
90.3
81.8
n.a
73.0
83.9
84.2
67.9
82.4
95,301
9,602
48,197
25,536
45,906
85,084
95,301
90,041
54,001
59,183
61,209
53,404
80,590
34,348
31,092
57,342
32,904
75,987
16,716
20,819
n.a
41,180
9,602
21,762
44,654
23,673
%
25.9
3.6
10.7
5.7
25.9
13.6
14.1
14.0
11.1
9.0
10.5
15.4
13.7
7.0
5.9
13.6
8.5
13.3
4.3
5.8
n.a
14.2
3.6
8.8
8.1
8.3
Barang & Jasa
Sumber: SIKD/Depkeu. APBD Nias dan Nias Selatan.
Catatan:* Kabupaten/Kota ini menggunakan data tahun 2003.
103,869
441,451
14 Kota Binjai
518,996
393,614
13 Kab. Toba Samosir
Maksimum (Kab/Kota)
456,612
12 Kab. Tapanuli Utara
Minimum (Kab/Kota)
298,865
11 Kab. Tapanuli Tengah
358,687
300,472
10 Kab. Tapanuli Selatan
344,053
458,171
9 Kab. Tanah Karo
Rata-rata (Kab/Kota)
354,204
8 Kab. Simalungun
23 Kab. Humbang Hasundutan
292,307
7 Kab. Nias
n.a
207,225
3 Kab. Deli Serdang
6 Kab. Mandailing Natal
374,346
2 Kab. Dairi*
Pegawai &
Personalia
235,551
Kabupaten/Kota
1 Kab. Asahan
No
31,162
0
8,881
5,429
1,401
12,532
15,964
18,123
14,289
-
12,822
1,089
31,162
4,086
6,476
10,059
7,692
19,788
1,411
3,942
n.a
6,454
3,905
2,582
14,632
1,552
5.3
0.0
1.8
1.2
0.8
2.0
2.4
2.8
2.9
0.0
2.2
0.3
5.3
0.8
1.2
2.4
2.0
3.5
0.4
1.1
n.a
2.2
1.5
1.0
2.7
0.5
%
Operasi &
Pemeliharaan
37,492
1,676
10,353
9,719
7,022
37,492
10,682
9,712
17,713
12,114
4,357
4,926
14,911
13,801
11,111
8,174
13,917
15,151
5,207
10,720
n.a
2,284
2,327
1,676
12,494
2,244
6.0
0.7
2.2
2.2
4.0
6.0
1.6
1.5
3.6
1.8
0.7
1.4
2.5
2.8
2.1
1.9
3.6
2.7
1.3
3.0
n.a
0.8
0.9
0.7
2.3
0.8
%
Perjalanan Dinas
Tabel B.8.9 Belanja rutin menurut klasifikasi ekonomi dan kabupaten di Sumatera Utara, 2004
Dalam rupiah per kapita dan persentase porsi total pengeluaran rutin
75,547
0
8,168
-
11,050
-
56,556
-
-
-
27,309
-
-
-
-
-
-
-
-
-
n.a
9,233
-
-
75,547
-
0.0
1.6
-
6.2
-
8.4
-
-
-
4.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
n.a
3.2
-
-
13.7
-
%
13.7
Lain-lain
67,428
0
27,071
49,379
-
67,428
-
58,439
44,558
63,310
316
61,339
18,336
38,141
21,851
46,867
22,579
-
14,296
26,477
n.a
4,033
24,119
11,445
-
22,654
%
0.0
6.1
10.9
0.0
10.8
0.0
9.1
9.1
9.6
0.1
17.7
3.1
7.8
4.1
11.1
5.9
0.0
3.6
7.4
n.a
1.4
9.1
4.7
0.0
7.9
17.7
Subsidi &
Keuangan
56,336
128
8,461
2,223
7,831
2,919
56,336
162
4,434
4,784
38,672
2,601
215
3,480
1,003
693
8,169
128
454
3,246
n.a
14,861
2,625
1,420
29,692
202
%
0.5
4.4
0.5
8.3
0.0
0.9
0.7
6.6
0.8
0.0
0.7
0.2
0.2
2.1
0.0
0.1
0.9
n.a
5.1
1.0
0.6
5.4
0.1
8.3
0.0
1.8
Belanja Tak
Terduga
676,251
177,080
455,185
450,972
177,080
624,576
676,251
642,218
488,186
658,387
584,286
346,602
586,665
487,470
528,145
422,000
385,733
569,225
392,288
357,512
n.a
289,105
264,011
246,109
551,366
285,875
Total
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
LAMPIRAN
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
83
84
Kab. Tanah Karo
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Tapanuli Tengah
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Toba Samosir
Kota Binjai
Kota Medan
Kota Pematang Siantar*
Kota Sibolga
Kota Tanjung Balai
Kota Tebing Tinggi
Kota Padang Sidempuan*
Kab. Pakpak Bharat
Kab. Nias Selatan
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
16,940
450,745
46,294
59,611
85,139
190,577
47,601
25,826
61,024
75,871
73,067
68,490
51,476
46,214
29,873
%
100.0
11.7
29.0
35.8
22.3
100.0
25.5
15.2
19.0
26.0
22.9
16.9
30.4
32.6
32.6
22.0
37.4
24.4
34.2
22.7
n.a
17.2
21.6
33.2
11.7
34.4
22,737
0
8,023
10,042
2,717
-
5,343
8,803
11,968
3,458
3,103
1,124
1,880
12,786
14,668
22,737
15,347
19,148
7,870
8,769
n.a
5,720
5,827
1,160
11,004
3,029
%
11.1
0.0
4.4
6.4
3.6
0.0
2.9
2.2
2.7
0.5
1.5
0.7
0.9
5.5
6.6
7.3
11.1
10.1
9.0
7.3
n.a
4.0
3.4
3.8
4.6
2.8
Pertanian &
Kehutanan
4,673
0
403
-
-
-
-
-
-
-
4,673
-
-
-
-
883
-
-
335
-
n.a
1,337
-
-
1,351
293
2.2
0.0
0.2
-
-
-
-
-
-
-
2.2
-
-
-
-
0.3
-
-
0.4
-
n.a
0.9
-
-
0.6
0.3
%
Pertambangan
& Energi
Sumber: SIKD/Depkeu. APBD Nias dan Nias Selatan.
Catatan:* Kabupaten/Kota ini menggunakan data tahun 2003.
10,077
Kab. Simalungun
8
n.a
27,140
450,745
Kab. Nias
7
Maksimum (Kab/Kota)
Kab. Mandailing Natal
6
24,733
Minimum (Kab/Kota)
Kab. Langkat*
5
36,732
10,077
56,042
Kab. Labuhan Batu
4
70,402
Kab. Deli Serdang
3
28,162
Rata-rata (Kab/Kota)
Kab. Dairi*
2
37,205
Aparatur
Pemerintah
Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Asahan
1
Kabupaten/Kota
10,893
0
2,566
1,256
3,848
-
2,728
861
2,470
5,530
10,893
885
2,567
4,143
1,247
1,841
1,569
791
492
1,022
n.a
4,372
501
291
7,885
1,263
5.2
0.0
1.4
0.8
5.1
-
1.5
0.2
0.6
0.8
5.2
0.6
1.3
1.8
0.6
0.6
1.1
0.4
0.6
0.9
n.a
3.0
0.3
1.0
3.3
1.2
%
Perdagangan &
Usaha
5,052
0
487
-
-
-
529
-
939
297
200
63
357
5,052
-
521
708
-
-
-
n.a
666
361
-
678
352
%
-
-
-
0.3
-
0.2
0.0
0.1
0.0
0.2
2.2
-
0.2
0.5
-
-
-
n.a
0.5
0.2
-
0.3
0.3
2.2
0.0
0.2
Tenaga
Kerja
106,750
0
15,470
10,959
4,290
-
16,831
27,636
6,303
106,750
12,960
9,741
17,276
14,767
20,740
11,152
9,328
8,796
6,461
9,141
n.a
5,672
17,036
1,660
19,280
3,553
14.5
0.0
6.5
7.0
5.6
-
9.3
7.0
1.4
14.5
6.2
6.4
8.6
6.4
9.3
3.6
6.8
4.6
7.4
7.7
n.a
4.0
10.0
5.5
8.0
3.3
%
Kesehatan &
Kesejahteraan
Sosial
58,925
0
20,525
3,396
10,643
-
27,000
40,486
43,500
58,925
29,506
1,529
23,070
32,223
36,129
19,125
11,362
8,956
6,773
14,171
n.a
16,826
22,149
604
32,847
12,328
16.1
0.0
9.4
2.2
14.0
-
14.9
10.3
9.7
8.0
14.2
1.0
11.5
13.9
16.1
6.1
8.3
4.7
7.7
11.9
n.a
11.7
13.0
2.0
13.7
11.4
%
Pendidikan &
Kebudayaan
Tabel B. 8.10 Belanja pembangunan menurut sektor dan kabupaten di Sumatera Utara, 2004
Dalam rupiah per kapita dan persentase porsi total belanja pembangunan
48,648
0
6,399
1,073
1,578
-
9,481
-
9,829
48,648
7,464
19,451
3,713
4,847
4,870
6,234
3,386
2,353
111
-
n.a
1,584
13,791
627
1,443
295
12.7
0.0
2.6
0.7
2.1
-
5.2
-
2.2
6.6
3.6
12.7
1.9
2.1
2.2
2.0
2.5
1.2
0.1
-
n.a
1.1
8.1
2.1
0.6
0.3
%
Lingkungan &
Ruang
301,988
0
33,880
-
1,600
-
6,911
253,760
-
301,988
50,762
6,092
7,167
-
13,352
-
41,311
-
8,618
-
n.a
18,165
-
2,582
33,054
-
0
66,497
73,300
21,990
-
63,430
1,415
285,725
10,995
38,706
88,352
81,953
74,470
58,277
180,175
2,687
101,421
26,244
56,621
n.a
62,403
73,279
12,817
99,553
49,128
63.7
0.0
34.5
46.8
29.0
-
35.0
0.4
63.7
1.5
18.6
57.7
40.9
32.0
26.0
57.8
2.0
53.5
30.0
47.4
n.a
43.5
43.1
42.3
41.5
45.4
%
Transportasi,
Air & Irigasi
64.6 285,725
0.0
10.2
-
2.1
-
3.8
64.6
-
41.2
24.4
4.0
3.6
-
6.0
-
30.0
-
9.9
-
n.a
12.7
-
8.5
13.8
-
%
Pembangunan
Daerah
9,720
0
1,274
473
9,720
-
709
-
2,515
2,916
111
44
1,383
2,504
1,486
411
490
328
339
1,994
n.a
1,250
291
408
-
659
12.8
0.0
1.0
0.3
12.8
-
0.4
-
0.6
0.4
0.1
0.0
0.7
1.1
0.7
0.1
0.4
0.2
0.4
1.7
n.a
0.9
0.2
1.3
-
0.6
%
Kependudukan
& keluarga
5,744
0
1,112
-
2,632
-
2,001
-
-
3,667
1,849
-
185
5,744
-
-
-
1,664
359
509
n.a
864
-
90
4,895
-
3.5
0.0
0.6
-
3.5
-
1.1
-
-
0.5
0.9
-
0.1
2.5
-
-
-
0.9
0.4
0.4
n.a
0.6
-
0.3
2.0
-
%
Telekomunikasi &
Pariwisata
LAMPIRAN
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
158,577
155,653
125,524
Kab. Deli Serdang
Kab. Labuhan Batu
Kab. Langkat*
311,643
208,838
213,188
316,454
302,237
235,493
136,193
267,038
283,065
170,017
258,990
326,971
Kab. Tanah Karo
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Tapanuli Tengah
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Toba Samosir
Kota Binjai
Kota Medan
Kota Pematang Siantar*
Kota Sibolga
Kota Tanjung Balai
Kota Tebing Tinggi
Kota Padang Sidempuan*
220,418
83,245
326,971
Kab. Humbang Hasundutan
Rata-rata (Kab/Kota)
Minimum (Kab/Kota)
Maksimum (Kab/Kota)
%
100
80
92
98.2
88.7
n.a
93.3
86.5
79.6
82.8
95.0
98.9
91.1
90.4
89.8
91.8
94.8
97.2
97.5
92.8
n.a
91.6
87.5
99.6
90.6
93.1
58,925
604
20,179
3,396
10,643
n.a
23,465
40,486
43,500
58,925
14,199
1,492
23,070
32,223
36,129
19,125
11,362
8,956
6,773
14,171
n.a
11,524
22,149
604
29,237
12,328
20
0
8
1.8
11.3
n.a
6.7
13.5
20.4
17.2
5.0
1.1
8.9
9.6
10.2
8.2
5.2
2.8
2.5
7.2
n.a
8.4
12.5
0.4
9.4
6.9
%
Pembangunan
352,583
93,888
240,597
183,917
93,888
n.a
350,436
299,476
213,517
341,991
281,237
137,685
258,563
334,460
352,583
232,313
220,200
320,599
269,556
197,397
n.a
137,047
177,803
159,182
311,423
179,268
Total
Sumber: SIKD/Depkeu. APBD Nias dan Nias Selatan.
Catatan:* Kabupaten/Kota ini menggunakan data tahun 2003.
83,245
180,521
Kab. Nias Selatan
n.a
262,783
Kab. Simalungun
Kab. Pakpak Bharat
183,227
Kab. Nias
n.a
282,187
Kab. Dairi*
Kab. Mandailing Natal
166,940
Rutin
Kab. Asahan
Kabupaten/Kota
Pendidikan
57.6
22.8
38.3
30.3
37.1
n.a
40.9
28.9
22.8
24.6
35.5
27.6
32.8
46.5
46.9
31.7
42.1
42.2
56.2
41.4
n.a
31.7
41.0
57.6
41.3
45.5
%
%
Pendidikan
dari Total
Belanja
72,202
18,266
39,964
23,012
18,266
n.a
55,773
62,888
48,301
65,098
65,451
38,995
72,202
35,717
42,044
23,166
24,265
72,169
24,647
28,168
n.a
25,835
20,439
21,604
51,461
19,750
Rutin
%
93
38
76
67.7
84.3
n.a
80.1
69.5
88.5
37.9
87.1
80.0
83.0
70.7
67.0
67.5
72.2
89.5
79.2
75.5
n.a
83.3
54.5
92.9
73.8
84.8
1,660
15,658
10,959
3,399
n.a
13,833
27,636
6,303
106,750
9,663
9,725
14,757
14,767
20,740
11,152
9,328
8,460
6,461
9,141
n.a
5,184
17,036
1,660
18,308
3,553
21,665
55,622
33,971
21,665
n.a
69,606
90,524
54,605
171,848
75,114
48,720
86,958
50,483
62,784
34,318
33,594
80,629
31,107
37,309
n.a
31,019
37,475
23,264
69,769
23,303
Total
62 171,848
7
24
32.3
15.7
n.a
19.9
30.5
11.5
62.1
12.9
20.0
17.0
29.3
33.0
32.5
27.8
10.5
20.8
24.5
n.a
16.7
45.5
7.1
26.2
15.2
%
Pembangunan
Kesehatan
12
5
8
5.6
8.6
n.a
8.1
8.7
5.8
12.3
9.5
9.7
11.0
7.0
8.3
4.7
6.4
10.6
6.5
7.8
n.a
7.2
8.6
8.4
9.3
5.9
%
%
Kesehatan
dari Total
Belanja
%
8.5
n.a
8.7
4.7
9.9
5.0
9.8
8.8
6.1
5.8
39,386
2,454
13,888
4,203
2,454
32
5
14
5.4
8.6
n.a
34,430 32.2
24,517
18,499
19,595
39,386 29.1
14,663 13.4
27,621 23.6
8,744
11,818 14.2
9,483
10,089 18.7
11,306
11,890 25.1
6,966 10.9
7,915
3,624
5,290 25.5
12,964
6,183 11.1
Rutin
316,650
15,489
106,745
73,300
26,223
72,342
255,176
285,725
316,650
95,990
94,444
89,306
80,214
71,629
181,058
43,998
103,085
35,556
57,130
82,770
73,279
15,489
138,853
49,421
77,503
28,676
n.a
106,773
279,693
304,224
336,245
135,376
109,107
116,926
88,958
83,446
190,541
54,087
114,391
47,446
64,096
n.a
90,685
76,904
20,779
151,817
55,604
Total
20,779
95 336,245
68
86 120,632
94.6
91.4
n.a
67.8
91.2
93.9
94.2
70.9
86.6
76.4
90.2
85.8
95.0
81.3
90.1
74.9
89.1
n.a
91.3
95.3
74.5
91.5
88.9
%
Pembangunan
Infrastruktur
32.5
7.5
16.8
12.8
11.3
n.a
12.5
27.0
32.5
24.2
17.1
21.8
14.9
12.4
11.1
26.0
10.3
15.1
9.9
13.4
n.a
21.0
17.7
7.5
20.1
14.1
%
%
Infrastruktur
dari Total
Belanja
1,392,140
253,037
680,498
607,513
253,037
1,075,320
857,510
1,034,791
936,574
1,392,140
792,115
499,709
787,240
719,876
751,981
733,568
523,398
758,896
479,763
476,878
n.a
432,697
433,979
276,424
753,568
393,980
Total
Belanja
Tabel B. 8.11 Belanja pendidikan, kesehatan dan infrastruktur menurut belanja rutin dan pembangunan dan per kabupaten di Sumatera Utara, 2004
Dalam rupiah per kapita, persentase porsi total sektor, dan % porsi sektor total belanja
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
LAMPIRAN
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
85
LAMPIRAN
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Lampiran C: Catatan Metodologi
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten adalah anggaran tahunan yang dialokasikan
dan/atau dihabiskan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Anggaran ini terdiri atas dua kategori, yaitu rencana
(usulan untuk persetujuan DPRD) dan realisasi (pembelanjaan yang sebenarnya atau laporan pertanggungjawaban
dari kepala daerah). Data berasal dari tahun 1994-2006 dari beberapa sumber. Untuk tahun 1994-1999, data disediakan
oleh BPS. Untuk tahun 2000-2003, data diturunkan dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Data untuk tahun
2004 dan 2006 diperoleh dari pemerintah kabupaten di Nias dan Nias Selatan. Sebuah proyeksi dibuat untuk beberapa
komponen jumlah anggaran Nias tahun 2006.
B. Perkiraan Keuangan Rekonstruksi
Kebutuhan
Perkiraan kebutuhan rekonstruksi dihitung berdasarkan data dari Post Disaster Damage Assessment on Nias and Simeulu
Island, yang dilaksanakan oleh IOM, 2005. Penilaian ini umumnya mencakup kerusakan infrastruktur dan bangunan,
dan tidak memperhitungkan kerugian potensial di sektor ekonomi dan sosial. Dengan dibantu data kerusakan IOM,
sektor agregat dan dampak keuangan telah dihitung dalam menerapkan metodologi ECLAC standar internasional
data yang juga telah digunakan untuk memperkirakan kerusakan dan kerugian akibat tsunami.
Pembiayaan rekonstruksi
Sumber pembiayaan telah dikategorikan menjadi 3 sumber utama: Pemerintah RI, LSM dan donor. Data telah dihimpun
dari mekanisme persetujuan nota konsep BRR untuk masing-masing LSM atau proyek donor, serta konfirmasi langsung
dari donor, NGO dan BRR untuk alokasi anggaran dan pencairan. Alokasi dana mengacu kepada dana yang telah
dicadangkan untuk suatu proyek tertentu, sedangkan pencairan adalah dana yang sudah ditransfer dari sumber dana
ke pelaksana (mis. dari donor ke LSM).
Alokasi Geografi
Perkiraan data alokasi proyek per kabupaten berasal dari mekanisme Persetujuan Nota Konsep BRR, yang juga
menyediakan infomasi tentang sektor dan distrik sasaran untuk proyek-proyek tersebut. Meskipun demikian, adakalanya
informasi mendetil tentang definisi sektor dan cakupan wilayah proyek terbatas atau diserahkan ke beberapa sektor
dan mencakup lebih dari satu kabupaten (kecuali BRR), sehingga diterapkan perkiraan untuk pembagian geografis
yang menggunakan bobot kerusakan dan penilaian kerugian.
Penghitungan dua kali
Angka-angka pembiayaan untuk rekonstruksi rawan penghitungan dua kali, di mana dana dapat disalurkan dari lebih
dari satu organisasi ke beberapa pelaksana sekaligus (mis. satu donor ke donor dan LSM lain, atau satu LSM ke LSM
lain). Telah ditempuh upaya untuk menghindari terjadinya penghitungan dua kali seperti ini. Karena angka-angka
diperoleh berdasarkan pelaksana proyek di lapangan (kebanyakan LSM), donor (kebanyakan bilateral) angka-angka
yang disajikan mungkin terlalu rendah sekaligus menghitung terlalu tinggi untuk LSM.
C. Kerangka PFM: Bidang Strategis, Hasil dan Indikator
Kerangka PFM disusun oleh Bank Dunia dan Departemen Dalam Negeri Pemerintah RI untuk menilai kemampuan
pengelolana keuangan pemerintah kabupaten. Kerangka ini dibagi menjadi 9 bidang strategis yang menjadi kunci
dalam pengelolaan keuangan publik secara efektif oleh pemerintah kabupaten, yaitu: (1) Kerangka Peraturan, (2)
Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, (3) Pengelolaan Kas, (4) Pengadaan, (5) Pembukuan dan Pelaporan, (6) Audit
Internal, (7) Utang Publik dan Investasi, (8) Pengelolaan Aset, dan (9) Audit Eksternal dan Pengawasan.
86
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
LAMPIRAN
Masing-masing bidang strategis dibagi menjadi 1-5 hasil, dan untuk setiap hasil disediakan daftar indikator. Hasil
tersebut menyatakan prestasi yang ingin dicapai dalam setiap bidang strategis, dan indikator digunakan untuk menilai
bagaimana kinerja pemerintah kabupaten dalam bidang tersebut. Perlu dicatat bahwa praktek terbaik internasional
belum digunakan untuk menjadi dasar hasil karena pada prakteknya, kesenjangan antara praktek tersebut dan
kenyataan yang ada terlalu besar untuk memberikan hasil yang layak.
Responden diharuskan menjawab “ya” atau “tidak” untuk setiap pernyataan yang diwakili oleh masing-masing indikator.
Jawaban yang positif untuk masing-masing hasil kemudian dijumlahkan, dan skor dihitung menurut persentase
jawaban “ya”. Beberapa bidang strategis memiliki indikator yang lebih banyak dari yang lain, sehingga memiliki bobot
lebih besar dalam hasil keseluruhan. Sebagai contoh, perencanaan dan penyusunan anggaran memiliki 49 indikator,
namun utang dan investasi publik hanya memiliki 8. Indikator-indikator strategis lain yang diberi bobot lebih besar
antara lain adalah pengadaan (41 indikator) dan pengelolaan kas (31 indikator).
Pemberian bobot bidang-bidang
strategis menurut indikator
4%
9%
Kerangka
peraturan
Perencanaan dan
Penyusunan anggaran
Pengelolaan kas
10%
3%
7%
21%
Pengadaan
Pembukuan dan
pelaporan
Audit internal
10%
Utang publik dan
Investasi publik
Pengelolaan aset
15%
21%
Audit eksternal dan
pengawasan
Sumber: Pengelolaan Keuangan Publik BD dan Depdagri 2005.
Lokasi survei
Kerangka PFM di pulau Nias dilaksanakan di kabupaten Nias maupun Nias Selatan. Kedua kabupaten di Nias sangat
menderita dampak gempa bumi bulan Maret 2005. Para peneliti yang terlibat berasal dari universitas terkemuka dengan
latar belakang yang kuat dalam bidang akuntansi dan keuangan daerah. Universitas Sumatera Utara menyediakan
peneliti untuk pulau Nias. Survei PKP didanai oleh LGSP-USAID dan diselenggarakan oleh Bank Dunia.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
87
LAMPIRAN
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Metodologi
Hasil diperoleh melalui wawancara dan FGD (diskusi kelompok focus) dengan perwakilan pemerintah daerah di
departemen-departemen teknis. Ini mencakup Bappeda, bagian keuangan, DPRD, bagian pendapatan daerah, kantor
kas daerah; instansi pekerjaan umum; dan instansi pengawasan daerah. Untuk memastikan akurasi data, jawaban “ya”
harus didukung oleh dokumentasi yang relevan dan/atau dicek silang dengan responden tambahan.
Penafsiran hasil
Untuk setiap bidang strategis dan lokasi survei diberikan skor, dan skor keseluruhan diberikan untuk masing-masing
lokasi survei. Untuk pembandingan dan evaluasi, skor bidang strategis dapat diperingkatkan menurut kategorikategori yang ditunjukkan di bawah ini.
Skor keseluruhan (%)
88
80–100
Luar biasa/dapat diterima sepenuhnya
60–79
Sangat baik/dapat diterima secara substansil
40–59
Baik/cukup dapat diterima
20–39
Sedang/dapat diterima sebagian
0–19
Buruk/tidak dapat diterima
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
LAMPIRAN
Lampiran D: Program Analisis Pengeluaran Publik Nias (NPEA)
Pendahuluan
Kebijakan keuangan daerah, terutama yang berhubungan dengan proses penyusunan anggaran, di Nias kini
menjadi semakin rumit dan berkepanjangan karena semakin bertambahnya tantangan yang berhubungan dengan
beberapa kondisi di bawah ini:
(i)
Pelaksanaan 2 undang-undang desentralisasi, yaitu UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan
UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah serta perwujudan UU No.
9/2002 tentang pembentkan kabupaten Nias Selatan. Kebijakan desentralisasi dan pemekaran kabupaten
Nias yang semula menjadi 2 kabupaten yaitu Nias dan Nias Selatan bukan saja memberikan otonomi dan
kebebasan yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten dalam mengelola proses penyusunan anggaran,
tetapi juga menimbulkan masalah dalam hal penyelarasan kebijakan keuangan pi tingkat antar pemerintah
dan keraguan tentang kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola proses penyusunan anggaran yang
efisien dan efektif. Meskipun sampai batas-batas tertentu desentralisasi fiskal mungkin telah meningkatkan
kemampuan pendapatan keuangan daerah yang disebabkan oleh naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
atau pun bertambahnya transfer pendapatan dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus
(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu pemanfaatan optimal dari pendapatan yang tersedia serta
pembentukan sumber pendapatan berkelanjutan milik kabupaten serta mekanisme alokasi belanja yang
efisien menjadi sangat pentung untuk menghasilkan pertumbuhan yang memadai dalam jangka panjang.
(ii)
Pelaksanaan salah satu proses rekonstruksi dan pembangunan kembali yang bermasalah dan rumi
di salah satu daerah terbelakang di Sumatera Utara setelah gempa bumi yang melanda pulau Nias
pada tanggal 28 Maret 2005. Aktivitas tektonik berkekuatan 8,7 skala Richter membawa kesengsaraan
dan penderitaan yang meluas bagi penduduk pulau Nias, dan semakin memperpanjang masalah sosial dan
ekonomi di daerah tertinggal ini, yang lebih banyak mengandalkan pertanian atau perikanan, umumnya
di pedesaan, dan kekurangan prasana dan layanan umum. Tragedy ini telah menaikkan angka kemiskinan
sampai lebih dari 50 persen dalam jangka pendek. Akibat gempa bumi, perekonomian pulau ini diramalkan
akan berkontraksi sebesar 20 persen pada tahun 2005. Meskipun pemerintah pusat, dan juga donor dan
LSM swasta telah menjalankan beberapa upaya dan program untuk proses pemulihan dan bantuan untuk
Nias, kemajuannya sangat lambat. Kondisi geografis, tidak adanya sumber daya alam, dan penyelenggaraan
prasrana dan layanan umum yang buruk, serta perhatian yang tidak memadai kepada pulau Nias, bila
dibandingkan dengan Aceh, kesemuanya telah membatasi kemampuan perekonomian daerah untuk
mengembangkan dan menggalang dananya sendiri. Hal ini pada gilirannya membatasi kemampuan untuk
melaksanakan program-program rekonstruksi yang memadai yang menawarkan hasil yang cepat dan positif.
Sampai saat ini, lebih dari 2/3 dana perbaikan dan bantuan serta pengelolaan rekonstruksi telah bergantung
pada dana rekonstruksi pemerintah pusat, yang diarahkan melalui BRR. Meskipun demikian, untuk jangka
menengah dan panjang, pemerintah kabupaten akan diharapkan untuk memainkan peran yang semakin
besar dalam proses rekonstruksi dan sesudahnya. Diharapkan bahwa dengan memperluas peran pemerintah
kabupaten hal ini akan membantu mempercepat proses rekonstruksi dan pembangunan kembali di pulau
Nias.
(iii)
Kemampuan kedua pemerintah kabupaten untuk mengelola kebijakan keuangan dengan efisien
dan kemampuan rakyat setempat dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memantau proses
penyusunan anggaran sangat terbatas. Sumber daya yang terbatas, khususnya yang berhubungan
dengan sumber daya manusia serta sumber pendapatan yang rendah, serta sistem demokrasi yang
belum berkembang telah membatasi kemampuan pemerintah kabupaten untuk mengelola proses
penyusunan anggarannya dengan cara yang responsif dan transparan. Selain itu, gempa bumi yang telah
menghancurkan pranata ekonomi dan politik, baik dari segi fisik maupun kelembagaan, juga telah melebihlebihkan kemampuan keuangan daerah di Nias. Keterlibatan yang lebih besar dari pemerintah kabupaten
dan orang-orang yang mereka wakili dalam rekonstruksi dan pembangunan kembali pulau ini pasca gempa
bumi sangat diperlukan utnk mencapai hasil rekonstruksi yang cepat dan memadai untuk jangka pendek,
serta pertumbuhan yang berkesinambungan dan merata untuk jangka panjang.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
89
LAMPIRAN
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Untuk memastikan penggunaan sumber daya publik dengan paling efektif dan transparan serta pencapaian
tujuan pembangunan jangka panjang Nias, tantangan-tantangan yang baru timbul ini telah menambah
arti penting proses penyusunan anggaran partisipatif yang melibatkan baik pemerintah (daerah maupun
pusat) dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rekonstruksi dan pembangunan kembali Nias. Dalam
kaitan ini, adalah penting memiliki pemahaman proses anggaran secara mendalam, serta mengembangkan sistem
pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi dengan baik, yang disusun dan diperkuat dengan dorongan dari
kemampuan setempat untuk mengelola dan memantau proses pengelolaan keuangan.
1. Tujuan
Analisis Pengeluaran Publik Nias (NPEA) dimaksudkan untuk mencapai 2 tujuan utama, yang masing-masing memiliki
subkomponen tersendiri:
90
(i)
Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan keuangan, proses
penyusunan anggaran, dan struktur anggaran pulau Nias, termasuk pendapatan, belanja,
dan mengembangkan rekomendasi kebijakan untuk Nias. Penekanan khusus akan diberikan
pula pada program rekonstruksi dan rehabilitasi Nias.
•
Menganalisis pendapatan dan belanja kedua kabupaten di Nias, khususnya berkaitan
dengan pengelolaan pendapatan dari pendapatan asli daerah, transfer keuangan
pemerintah pusat, dan sumber daya alam. Penekanannya akan diberikan pada peningkatan
kemampuan kabupaten untuk menciptakan pendapatan asli daerahnya sendiri yang
potensial serta mengoptimalkan alokasi pengeluarannya sehingga membawa kondisi
keuangan yang berkelanjutan.
•
Mengevaluasi dampak kebijakan desentralisasi keuangan dan pemekaran kabupaten Nias
yang lama menjadi Nias dan Nias Selatan terhadap kemampuan pemerintah kabupaten
dalam penyelenggaraan layanan publik dan distribusi geografis sumber daya keuangan
vs. hasil pembangunan;
•
Memberikan penyelidikan yang menyeluruh mengenai alokasi sumber daya vs. hasil untuk
sektor-sektor kunci penyelenggaraan layanan umum, seperti kesehatan, pendidikan dan
infrastruktur, serta dampaknya terhadap kegiatan ekonomi secara umum di Nias.
•
Membantu BRR dan kedua pemerintah kabupaten untuk melaksanakan peninjauan
belanja publik partisipatif yang membantu para pemangku kepentingan di Nias untuk
memahami total jumlah komitmen keuangan yang dibuat untuk rekonstruksi pulau Nias
dan bagaimana pengalokasiannya.
•
Membantu kedua pemerintah kabupaten untuk mencari strategi dalam rangka
memperbaiki pengelolaan keuangannya dalam hal pendapatan dan belanja publik.
•
Menyediakan rekomendasi yang akan mendukung BRR dalam merencanakan dan
mengelola dana rekonstruksi;
•
Memberikan rekomendasi umum untuk alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif,
dan saran-saran khusus untuk alokasi pengeluaran anggaran tahun 2007.
(ii)
Mengembangkan dan meninggalkan sistem yang lebih baik untuk kedua kabupaten untuk
menganalisis dan memantau anggaran kabupaten:
•
Menyusun jaringan antar pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lain di
Nias, termasuk universitas setempat, LSM, sektor swasta, yang akan melaksanakan APEA.
Jaringan ini bukan hanya akan mengembangkan kemampuan untuk melakukan analisis
belanja publik di masa mendatang, tetapi juga memperkuat demokratisasi dan keterlibatan
masyarakat madani di Nias.
•
Menyediakan bantuan teknis/perbaikan kemampuan kepada jaringan ini untuk
melaksanakan analisis yang serupa di masa mendatang.
•
Memfasilitasi penciptaan lingkungan kelembagaan (dengan masyarakat, pemerintah
provinsi dan daerah, BRR, LSM, lembaga internasional, dsb.) yang bersifat kondusif bagi
sosialisasi dan penyerapan analisis ini serta analisis belanja publik di masa depan.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
REFERENSI
Hasil yang diharapkan dari NPEA adalah:
•
Mencapai alokasi sumber daya anggaran yang lebih baik sehingga menghasilkan kuantitas dan
kualitas penyediaan layanan publik daerah yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan
setempat.
•
Mencapai keterlibatan masyarakat madani yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan
setempat dalam hal pengidentifikasian prioritas-prioritas belanja publik serta pengelolaan urusan
keuangan yang akan membawa ke pengelolaan anggaran daerah yang lebih transparan dan lebih
baik.
•
Meningkatkan kemampuan daerah untuk melakukan sendiri analisis anggaran yang serupa di masa
depan.
•
Mendorong adanya debat publik tentang proses anggaran di Nias (melalui laporan media dan
konferensi/seminar rutin).
2. Sifat partisipatif NPEA
Pencapaian terakhir APEA akan bergantung pada kemampuannya untuk: (i) didukung dan digerakkan oleh
pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya di Nias; (ii) mengembangkan kemampuan daerah untuk
melaksanakan peninjauan belanja publik. Pengembangan dukungan dan kemampuan daerah akan dicapai
melalui cara-cara berikut:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
Prakarsa NPEA didukung oleh Gubernur provinsi Sumatera Utara, serta bupati Nias dan Nias Selatan,
Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), anggota DPR,
universitas setempat, LSM, dan pemimpin informal (masyarakat madani, tokoh masyarakat maupun
agama).
Tim yang akan menjalankan analisis teknis untuk NPEA akan melibatkan pula para ahli dari
cendekiawan dan universitas setempat.
Untuk mencapai perhatian dan partisipasi yang lebih besar pada kegiatan rekonstruksi dan
pembangunan kembali Nias, serangkaian dengar pendapat, lokakarya teknis dan seminar dapat
diselenggarakan bukan saja di Nias tetapi juga di Jakarta dan Medan. Kegiatan-kegiatan ini akan
dihadiri oleh wakil pejabat pemerintah dari Pemerintah Pusat (Departemen Keuangan, Departemen
Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota,
cendekiawan dan universitas setempat serta lembaga-lembaga bantuan internasional (UNDP,
USAID, ME dan Bank Dunia).
Pelatihan dan keikutsertaan para perwakilan dari universitas dan lembaga penelitian setempat (TARI)
dalam kerja lapangan yang berhubungan dengan NPEA untuk mengembangkan kemampuan
mereka dalam melaksanakan kerja survei.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
91
REFERENSI
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Lampiran E: Berita Acara Seminar NPEA dan Diskusi Kelompok Fokus
Hotel Soliga, 4 September 2006
Peserta:
Pejabat pemerintah daerah dari kabupaten Nias dan Nias Selatan, anggota DPRD kabupaten, organisasi-organisasi
non-pemerintah di kabupaten Nias dan Nias Selatan, ketua BRR Nias dan para perwakilan lainnya dari BRR, tokoh
masyarakat, tokoh akademia setempat, wartawan dari “Analisa”, “Bar-Bar”, RRI, dan Wakil Bupati kabupaten Nias dan
Sekretaris Daerah kabupaten Nias.
SESI PRESENTASI SEMINAR
Dr. Suahasil Nazara (Lembaga Kependudukan)
“ANALISIS PENGELUARAN PUBLIK NIAS: STUDI PENDAHULUAN”
Gambaran keseluruhan pendapatan
Pelaksanaan desentralisasi di pulau Nias telah memberikan hasil yang positif maupun negatif dalam jangka pendek.
Dari tahun 1999 sampai 2003, baik total pendapatan maupun transfer antar pemerintah meningkat lebih dari 50
persen. Porsi transfer antar pemerintah rata-rata menyumbangkan sekitar 95 persen dari total pendapatan sebelum
desentralisasi dan sekitar 90 persen setelah desentralisasi. Kecilnya porsi pendapatan asli daerah terhadap total
pendapatan telah menimbulkan kekhawatiran mengenai ketergantungan dan keberlanjutan kemampuan keuangan
Nias, meskipun total jumlah uang dari pendapatan asli daerah meningkat setelah desentralisasi.
Kabupaten Nias dan Nias Selatan memiliki total pendapatan yang termasuk paling rendah di Sumatera Utara.
Ketidakpastian sumber pendapatan juga merupakan salah satu tantangan lain dalam proses penyusunan anggaran
kabupaten Nias.
Pendapatan asli daerah kabupaten
Pendapatan asli daerah kabupaten telah mengalami sedikit peningkatan. Setelah desentralisasi, kontribusi pajak
daerah turun menjadi rata-rata sekitar 25 persen antara tahun 2001-2004 dan telah banyak digantikan oleh bea-bea
setempat. Pajak penerangan jalan dan pajak perolehan dan pengolahan sumber daya tambang jenis C merupakan
penyumbang utama pajak daerah di tahun 2004. rendahnya pendapatan asli daerah kabupaten juga disebabkan oleh
kekuasaan pengenaan pajak yang terbatas. Pajak-pajak yang penting masihdikuasai oleh pemerintah pusat. Sumbersumber PAD umumnya berasal dari kecamatan-kecamatan tertentu. Pada tahun 2004, kecamatan Lahewa adalah
penyumbang PAD terbesar di kabupaten Nias.
Dana Bagi hasil
Porsi dana bagi hasil dari total pendapatan pemerintah daerah juga telah meningkat setelah desentralisasi, bahkan
setelah pemekaran kabupaten Nias sekalipun. Secara historis, pajak bumi dan bangunan (PBB) telah menjadi
penyumbang utama bagi hasil pajak, sementara pajak penghasilan juga memainkan peran kecil dalam bagi hasil
pajak di pulau Nias karena sektor informal yang besar dalam perekonomian setempat, terutama pertanian dan
perikanan. Porsi bagi hasil bukan pajak terhadap total pendapatan juga telah meningkat setelah desentralisasi.
Pendapatan sumber daya migas dan pendapatan dari perikanan telah mendominasi komposisi bagi hasil bukan pajak
di kabupaten Nias.
DAU dan DAK
DAU telah menjadi sumber utama pendapatan pemerintah kabupaten setelah desentralisasi. Meskipun demikian,
kabupaten Nias dan Nias Selatan masih di bawah rata-rata provinsi dalam hal DAU per kapita. Kabupaten Nias Selatan
92
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
REFERENSI
samasekali tidak menerima DAK dalam rencana anggarannya (2004). Kabupaten Nias menerima Rp 21.000 per
kapita.
Pengeluaran keseluruhan
Desentralisasi telah merubah pola pengeluaran di kabupaten Nias. Belanja rutin telah meningkat secara dramatis
dan pembelanjaan untuk pembangunan hanya naik sedikit. Karena terbatasnya kapasitas pendapatan keuangan
dan besarnya kebutuhan rutin (terutama untuk gaji pemerintah daerah), dana hanya tersedia untuk tujuan
pembangunan.
Belanja rutin dan pembangunan
Pembelanjaan untuk pegawai dan barang dan jasa merupakan butir pengeluaran terbesar dari belanja rutin, sebelum
dan sesudah desentralisasi. Belanja pegawai berangsur-angsur menurun sementara belanja untuk barang dan jasa
berangsur-angsur meningkat. Pembelanjaan untuk infrastruktur, pendidikan dan budaya, serta kesehatan, masih
merupakan tiga besar belanja untuk pembangunan.
Pendapatan dan pembelanjaan rekonstruksi dan rehabilitasi di Nias (BRR)
Alokasi pembelanjaan rekonstruksi dan rehabilitasi lebih terpusat pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur,
perumahan, dan sarana kesehatan serta pendidikan. Untuk memastikan kelangsungan rekonstruksi dan rehabilitasi
serta memenuhi tujuan pembangunan jangka panjang pulau Nias, pemberdayaan ekonomi hendaknya ditingkatkan.
Keberlanjutan rekonstruksi dan rehabilitasi di Nias bergantung pada pemenuhan janji para donor dan pemerintah
pusat untuk menyediakan dana bagi program-program rekonstruksi dan rehabilitasi.
Pendidikan
Porsi pengeluaran untuk pendidikan terhadap total belanja telah menurun dalam tahun-tahun terakhir. Terlepas dari
hal ini, ada beberapa indikator yang menunjukkan perbaikan dalam bidang pendidikan. Rasio partisipasi bersih telah
naik di semua tingkat pendidikan, meskipun angka 90 persen partisipasi bersih untuk tingkat sekolah dasar masih
dbawah rata-rata nasional yaitu 97 persen. Tingkat kemampuan membaca adalah yang paling rendah di Sumatera
Utara.
Infrastruktur
Kondisi infrastruktur sangat buruk. Kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi yang dijalankan oleh BRR harus mampu
memperbaiki infrastruktur. Sebagian besar jalan masih terbuat dari tanah dan kebanyakan di antaranya rusak. Sebagian
besar listrik digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Sangatlah penting menambah kapasitas listrik untuk menarik
investor swasta.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
93
REFERENSI
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Kesehatan
Porsi pembelanjaan untuk kesehatan terhadap total belanja telah menurun dalam tahun-tahun terakhir. Jumlah sarana
kesehatan mengalami sedikit peningkatan. Puskesmas tersebar cukup merata antar kecamatan. Hasil kesehatan tetap
sangat rendah.
Binahati Baeha, SH. (Bupati Nias)
Kami harus sependapat bahwa kontribusi sumber-sumber pendapatan lokal selama ini sangat rendah. Setelah
pelaksanaan desentralisasi, kami menetapkan sasaran 3 sumber daya pendapatan. Yang pertama adalah dana
desentralisasi (DAU dan DAK). Yang kedua adalah dana dekonsentrasi, yang telah menjadi masalah dan mungkin akan
dihapuskan. Yang ketiga adalah dana tugas perbantuan. Dalam sejarahnya, dana ini sulit diterima.
Di era desentralisasi ini, kami didorong untuk meningkatkan otonomi daerah. Meskipun demikian, tujuan tersebut sulit
dicapai karena desentralisasi juga telah memutasikan pejabat-pejabat pemerintah dari pemerintah pusat dan provinsi.
Oleh karena itu, sebagian besar pembelanjaan dialokasikan untuk membayar gaji pemerintah. Sekitar 80 persen DAU,
yang merupakan pendapatan terbesar dalam anggaran daerah, telah dialokasikan untuk gaji pemerintah, sedangkan
PAD sangat rendah. Di samping itu, pemekaran Nias juga mengurangi pendapatan PAD potensial di kabupaten Nias
dan telah mengakibatkan menurunnya pengeluaran di beberapa sektor.
Pemanfaatan sumber daya alam setempat masih belum optimal, sehingga kontribusinya bagi pendapatan daerah
juga rendah. Alokasi DAU dari pemerintah pusat belum transparan dan tidak konsisten. Sampai saat ini, pemerintah
daerah masih belum memiliki kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pinjaman. APBD selalu disetujui
terlambat dan hal ini telah menyulitkan penghimpunan.
Drs. Nehemia Harefa, MM. (Bappeda kabupaten Nias)
“ANALISIS SEKTORAL PENGELUARAN PEMERINTAH; DULU DAN SEKARANG”
Kondisi Umum
Pemanfaatan pengeluaran pemerintah di masa lalu didominasi oleh belanja rutin, sedangkan proporsi belanja publik
sangat rendah, meskipun berangsur-angsur telah meningkat.
Sumber-sumber pendapatan daerah sangat terbatas dan sebagian besar pendapatan berasal dari transfer antar
pemerintah. Kerumitan masalah pembangunan di Nias telah menghalangi upaya pemerintah daerah untuk
meningkatkan pendapatan daerahnya sendiri.
Bencana tsunami dan gempa bumi telah memperparah masalah ekonomi dan sosial di Nias.
Masalah
Sumber pendapatan daerah terbatas.
Sumber-sumber pendapatan selama ini tidak sepadan dengan beban pengeluaran, yang berarti sebagian besar
belanja pemerintah daerah dialokasikan untuk belanja rutin.
Alokasi transfer antar pemerintah, melalui bagi hasil, tidak dibagikan dengan adil mengingat letak geografi Nias dan
statusnya sebagai salah satu daerah terbelakang.
Kekurangan peralatan untuk mengelola keuangan daerah.
Ketentuan atau undang-undang tentang keuangan daerah seringkali berubah tanpa diberikan waktu yang cukup
bagi pemerintah daerah untuk melaksanakannya secara optimal.
94
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
REFERENSI
Analisis sektoral pengeluaran pemerintah
Anggaran 2002
Dari 226 milyar rupiah belanja rutin, 68,85 persen dialokasikan untuk belanja rutin dan 31,15 persen dialokasikan untuk
belanja pembangunan.
Dari 155 milyar rupiah belanja rutin, 75,3 persen dialokasikan untuk belanja pegawai dan 24,7 persen untuk belanja
non-pegawai.
Dari 70 milyar rupiah belanja untuk pembangunan, porsi yang terbesar dialokasikan untuk sektor transportasi (35,41
persen), sektor pendidikan (14,60 persen) dan sektor pejabat pemerintah dan pemantauan (9,88 persen).
Anggaran 2003
Dari 272 milyar rupiah belanja rutin, 66,47 persen dialokasikan untuk belanja rutin dan 33,53 persen dialokasikan untuk
belanja pembangunan.
Dari 181 milyar rupiah belanja rutin, 71,64 persen dialokasikan untuk belanja pegawai dan 28,36 persen untuk belanja
non-pegawai.
Dari 91 milyar rupiah belanja untuk pembangunan, porsi yang terbesar dialokasikan untuk sektor transportasi (48,6
persen), sektor pendidikan (13,83 persen) dan sektor pembangunan daerah (13,83 persen).
Dari tahun 2002 sampai 2003, total belanja naik 20,27 persen, sedangkan belanja rutin naik 16,1 persen dan belanja
untuk pembangunan naik 29,48 persen.
Anggaran 2004
Dari 207 milyar rupiah total belanja, belanja untuk pegawai (74,27 persen), belanja publik (25,51 persen) dan belanja
modal (0,22 persen).
Dari 153 milyar rupiah belanja untuk pegawai, 91,36 persen dialokasikan untuk belanja administrasi umum sedangkan
7,18 persen dialokasikan untuk belanja operasi dan pemeliharaan dan 1,47 persen untuk belanja modal.
Dari 52 milyar rupiah belanja publik, 2,87 persen dialokasikan untuk belanja administrasi umum sementara 63,76
persen dialokasikan untuk belanja pengoperasian dan pemeliharaan dan 9 persen untuk belanja modal. Bantuan
keuangan dan pembagian pengeluaran menghabiskan 21,72 persen.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
95
REFERENSI
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
Anggaran 2005
Dari 224 milyar rupiah total belanja, belanja terdiri dari belanja untuk pegawai (70,97 persen), belanja publik (28,89
persen) dan belanja modal (0,14 persen).
Dari 159 milyar rupiah belanja untuk pegawai, 88,75 persen dialokasikan untuk belanja administrasi umum sedangkan
7,76 persen dialokasikan untuk belanja operasi dan pemeliharaan dan 3,49 persen untuk belanja modal.
Dari 64 milyar rupiah belanja publik, 3,07 persen dialokasikan untuk belanja administrasi umum sementara 48,76 persen
dialokasikan untuk belanja operasi dan pemeliharaan dan 29,74 persen untuk belanja modal. Bantuan keuangan dan
pembagian pengeluaran menghabiskan 15,18 persen.
Antara tahun 2004 sampai 2005, total belanja naik 8,29 persen, sedangkan belanja rutin, belanja publik dan belanja
modal naik masing-masing 3,48 persen, 22,64 persen dan 30,52 persen.
Rekomendasi
Upaya dan komitmen bersama diperlukan untuk mengurangi beban belanja rutin dan menaikkan belanja untuk
pembangunan.
Alokasi belanja publik di beberapa sektor sebaiknya dirubah agar didasarkan pada kebutuhan.
dalam rangka mencapai pemanfaatan pengeluaran pemerintah yang efektif, efisien dan transparan, adalah penting
melibatkan keikutsertaan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
pengeluaran pemerintah. Mengembangkan sistem pengelolaan kebijakan keuangan daerah yang didasarkan pada
teknologi informasi.
96
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
REFERENSI
Referensi
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias (2006). Nias Dalam Angka 2006. Kabupaten Nias, BPS.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias Selatan (2006). Nias Selatan Dalam Angka 2006. Kabupaten Nias, BPS.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (2004). Sumatera Utara Dalam Angka 2004. Kabupaten Nias, BPS.
Badan Pusat Statistik (BPS) (2005). SPAN: Sensus Penduduk Nias dan Nias Selatan 2005. BPS.
Badan Pusat Statistik, Bappenas, UNDP (2001). Indonesia Human Development Report. “Towards a new consensus:
Democracy and Human Development in Indonesia.” Jakarta. Indonesia.
Badan Pusat Statistik, Bappenas, UNDP (2004). Indonesia Human Development Report. “The Economics of Democracy:
Financing Human Development in Indonesia.” Jakarta. Indonesia.
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias dan Bank Dunia (2005a). “Rebuilding a stronger Nias: Turning
Challenges into Opportunities”. Jakarta, Indonesia.
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias dan Bank Dunia (2005b). “Rebuilding a Better Aceh and Nias:
Stocktaking of the Reconstruction Effort.” Jakarta, Indonesia.
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) dkk. (2006). “Aceh and Nias: Two Years after the Tsunami.” Jakarta, Indonesia.
Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara (2006). Profil Kesehatan Sumatera Utara. Medan.,Indonesia.
Dinas Pendidikan Kabupaten Nias (2005). Laporan Profil Pendidikan Kabupaten Nias. Nias, Indonesia.
Fitrani, Fitria, Bert Hofman dan Kai Kaiser (2005). “Unity in Diversity?: The Creation of New Local Governments in a
Decentralizing Indonesia”. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol.41, No.1, 2005: 57-79, Routledge,
Australian National University,Australia.
Hofman, B., Kadjatmiko, Kaiser, K., Suharnoko, B. (2006). „Evaluating Fiscal Equalization in Indonesia“ by Bert Hofman,
Kadjatmiko, Kai Kaiser, and Bambang Suharnoko Sjahrir. WB Policy Working Paper WPS 3911. Bank Dunia.
Lewis, Blane (2003). “Property Tax in Indonesia: Measuring and Explaining Administrative (Under-) Performance.”
Research Triangle Institute. North Carolina, USA.
Lewis, Blane dan Jasmin Chakeri (2004c). “Development Spending in the Regions”. Bank Dunia Jakarta (dokumen tidak
dipublikasikan).
Pemerintah Daerah Papua dan Bank Dunia (2005). “Papua Public Expenditure Analysis: Regional Finance and Service
Delivery in Indonesia’s Most Remote Region”. Indonesia.
Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan (2006). Konsep Naskah Kebijakan Umum APBD TA 2006. Nias Selatan.
Indonesia.
Pemerintah Indonesia (2000). Keputusan Menteri Keuangan N0. 556 tahun 2000 tentang Tatacara Penyaluran Dana
Alokasi Umum dan Alokasi Khusus.
_________ (2002). Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
97
REFERENSI
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
_________ (2000). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan
dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
_________ (2001). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Dekonsentrasi.
_________ (2001). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
_________ (2001). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
_________ (2005a). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
_________ (2005b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah.
_________ (2005c). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
_________ (1997). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
_________ (1999a). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
_________ (1999b). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Daerah.
_________ (2000). Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
_________ (2001). Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2001 tentang Penghapusan, dan
Penggabungan Daerah.
_________ (2004). Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
_________ (2004). Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.
Sidik, M. (2002). “Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal”. Seminar Setahun
Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta 2002.
Bank Dunia (2002). “Decentralizing Indonesia”. World Bank Regional Public Expenditure Review Overview Report. World
Bank East Asia and Pacific Region, Poverty Reduction and Economic Management Unit.
Bank Dunia dan Departemen Dalam Negeri (2005). Indonesia: Local Government Financial Management. A
Measurement Framework. Jakarta, Indonesia.
Bank Dunia (2006a). “Making Services Work for the Poor in Indonesia: Focusing on Achieving Results on the Ground”.
East Asia and Pacific Region. Jakarta, Indonesia.
Bank Dunia (2006b). “Aceh Public Expenditure Analysis: Spending for Reconstruction and Poverty Reduction”.
Indonesia
Bank Dunia (2007a). Indonesia Public Expenditure Review. “Spending on Development: Making the Most of Indonesia’s
New Opportunities”. Jakarta, Indonesia.
98
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007
REFERENSI
Bank Dunia (2007b). Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh. “Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah di Aceh”. Jakarta,
Indonesia
Unesco (2003). “Education Indicators”. Institute for Statistics. Paris.
Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias
99
Fly UP