...

MASA TRANSISI

by user

on
Category: Documents
4

views

Report

Comments

Transcript

MASA TRANSISI
WARTA
ANGGARAN
EDISI 29 • TAHUN 2015
MAJALAH KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
PENGANGGARAN
MASA TRANSISI
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|
|WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
salam redaksi
Pembaca yang budiman,
S
ebagaimana diketahui bahwa setelah selesainya pemilu
yang dilaksanakan pada tahun 2014, tentunya terjadi pula
pergantian pemerintahan atau lazim disebut transisi. Dari
aspek penganggaran, tentunya juga terdapat perbedaan dalam
penyusunan APBN-nya. Hal ini dipersiapkan untuk mengakomodasi
perubahan-perubahan pada pemerintahan baru.
Pada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden
Joko Widodo, nomenklatur kementerian dan lembaga juga
mengalami perubahan. Perubahan ini tentu berpengaruh pula pada
anggaran negara. Kementerian baru perlu alokasi anggaran untuk
melaksanakan kegiatan sehingga perlu dilakukan revisi atas RKA
K/L sesuai dengan nomenklatur baru tersebut.
Atas dasar peristiwa ini, Warta Anggaran edisi 29 ini mencoba untuk
menyampaikan permasalahan penganggaran di masa transisi. Pada
edisi ini, akan dibahas mengenai penyusunan APBN 2015 pada masa
transisi dan pengakomodasian visi misi pemerintahan baru dalam
APBNP 2015, dampak perubahan nomenklatur kementerian/lembaga
pada penyusunan APBN, serta peristiwa penganggaran di masa
transisi di negara-negara lain.
Dalam rubrik suplemen, akan dihadirkan penggunaan konsep logic
model dalam penyusunan anggaran. Penggunaan konsep logic
model ini diharapkan dapat mendukung Penganggaran Berbasis
Kinerja yang sudah diterapkan dari tahun 2007. Peningkatan
kualitas penganggaran menjadi tuntutan agar menjadi semakin
efektif. Untuk mendukung upaya itu, Pemerintah menerapkan sistem
penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran K/L. Perlu
adanya penyempurnaan konsep penghargaan dan sanksi tersebut,
yaitu insentif personal.
Informasi-informasi lain juga tak kalah menarik. Mulai dari rubrik
komunitas yang kali ini akan mengangkat mengenai komunitas
sepeda, yang tak kalah menarik adalah rubrik resensi. Resensi
buku dan resensi film disajikan seperti edisi sebelumnya, bahkan
ditambahkan dengan resensi game.
Pada rubrik fotografi, akan ditampilkan keindahan alam di Kaimana.
Informasi yang dilengkapi foto-foto keindahan alam ini sekaligus
menjadi resensi wisata. Bang Bujet juga hadir kembali dengan
gayanya yang menggelitik. Keseluruhan WA edisi 29 akan disajikan
dalam halaman yang dapat menambah wawasan dan informasi yang
sangat menarik.
Selamat membaca
Diterbitkan oleh :
Direktorat Jenderal Anggaran,
Kementerian Keuangan
Redaktur :
Haritedjo Soekirno, Jati Wibowo,
Muslikhudin, Heri Syafardi, Dicky Kushadi
Wahyu A, Wahyu Indrawan, Asrukhil Imro,
Arfan Udi Winasis, Dede Solihin, Dwi
Nurvitasari Suyanto, Aries Setiadi, Melissa
Candra Puspitasari, Ade Permadi, Agus
Slamet Riyadi, Sri Moedji Sampurnanto
Penyunting/editor :
Achmad Zunaidi, Cahya Setiawan, Shinta
Putri Permata Dewi, Ari Candra Arista
Desain Grafis/Photografer :
Kandha Aditya Sandjoyo, Fr. EdySantoso,
Nandang Sumirat
Sekretariat :
Faisal Khabibi, Reza Ibnu Prakoso,
Yudanto D. Nugroho
Alamat Redaksi :
Gedung Sutikno Slamet,
Jl. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710
Telepon (021) 3866117 pst. 8506
Email : [email protected]
Pencetakan :
Percetakan Bethesda Anugerah - Jakarta
Email : [email protected]
Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel
yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi
berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah
maksud dan substansi.
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|
daftar isi
Warta Anggaran 29 • Tahun 2015
Laporan Utama
8
Penganggaran APBN di
Masa Transisi
Tahun 2014 lalu merupakan tahun politik
atau tahun di mana dilaksanakannya
pemilihan umum (pemilu) baik itu Pemilu
Legislatif maupun Pemilu Presiden.
12
15
Mengintip Masa Transisi
Pemerintahan di Indonesia,
Inggris, dan Amerika Serikat
Suplemen
Satu Tahun Perjalanan BPJS
Kesehatan Melayani Masyarakat:
Implementasi UU Nomor 24 Tahun
2011 Tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Sistem Pengganggaran
Perubahan Nomenklatur
Kementerian/Lembaga
42
Asimetri Informasi dalam Penentuan
Alokasi Anggaran
PNBP
Integrasi SIMPONI-SAS
Memudahkan Bendahara Satker
Jendela
46
Budget Goes to Campus 2015
Institut Pertanian Bogor
48
OPINI
Beberapa Langkah Sederhana
Untuk Kantor Yang Lebih
“Hijau”
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas:
Target Pembangunan dan
Indikator Kesejahteraan
dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara
Kebijakan Fiskal 2015:
Renungan
51
Karena Memberi Manfaat adalah
Pilihan
Optimisme Pemerintah
Banyak orang meyakini bahwa keberhasilan
berawal dari optimisme. Kondisi ini pula
sepertinya dilakukan Presiden Jokowi dalam
merancang kebijakan fiskal dalam APBN
Perubahan tahun 2015 (selanjutnya disebut
APBNP tahun 2015).
Konsep Logic Model
24 Penggunaan
Dalam Penyusunan Anggaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) merupakan rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang
harus dikelola dengan efektif dan efisien
untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945.
Insentif Personal Dibalik Kinerja Penganggaran
29 Ada
Sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas penganggaran,
dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah telah menerapkan sistem
penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian
Negara/Lembaga (K/L).
|WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
30
35
Sudah tujuh dekade Indonesia merdeka,
namun persoalan kemiskinan dan
pemerataan pembangunan masih
menjadi permasalahan.
20
lintas peristiwa
HARMONISASI
Transisi kekuasaan dari satu pemerintahan
kepada pemerintahan yang baru
merupakan sebuah kejadian yang penting
dalam sejarah sebuah Negara.
Kekhawatiran restrukturisasi organisasi
kementerian Kabinet Kerja akan
memakan waktu dan berakibat
terhambatnya kerja menjadi kenyataan.
18
6
Fotografi
52
Mengejar Senja Di Kaimana
Komunitas
56
Mari Bersepeda
Resensi Film
58
Fast and Furious 7
Selingan
60
Democracy 3
Jika Aku Menjadi Seorang Presiden
Resensi Buku
62
Brand Yourself :
Sudahkah Anda Tampil Secara
Profesional?
Selamat Menunaikan
Ibadah Puasa
1436 H - 2015 M
Direktorat Jenderal anggaran
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|
Lintas peristiwa
Berita
Auditorium Dhanapala, 6 Januari 2015,
Peluncuran Quickwins dan Seminar Transformasi
Kelembagaan
T
erdapat 6 (enam) inisiatif quickwins Transformasi Kelembagaan yang diluncurkan yaitu pengembangan
kapasitas Kring Pajak 500-200, kantor modern 2.0 DJBC, Modul Penerimaan Negara Generasi-2 (MPN
G2) Ditjen Perbendaharaan, Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) DJA, Sistem Informasi Pengadaan
Langsung (SIMPel) dari LPSE Sekretariat Jenderal, dan e-Auction dari DJKN.
Auditorium Dhanapala, 3-5 Februari 2015
Workshop Penataan ADIK:
Penyempurnaan Perumusan Output
dan Outcome dalam Rencana Kerja dan
Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)
W
orkshop ini membahas kendala dalam penataan ADIK,
melaksanakan simulasi pelatihan ADIK, dan mereview penyempurnaan sesuai konsepsi penataan ADIK.
|WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
Berita
lintas peristiwa
Auditorium Dhanapala, 17 Februari 2015
Peluncuran Sistem Modul Penerimaan
Negara Generasi 2 (MPN G2)
P
eluncuran MPN G2 ini ditandai pula dengan peluncuran logo
MPN G2, dengan moto Praktis, Cepat, dan Aman. Sistem
Informasi PNBP Online (SIMPONI), sebagai salah satu bagian
dari sistem MPN G-2 memberi kemudahan bagi wajib bayar/
wajib setor dalam memenuhi kewajibannya dalam pembayaran/
penyetoran PNBP dan penerimaan nonanggaran.
Gedung Sutikno Slamet lantai 9, Gedung P-V lantai 5, dan Ruang
Machiato Gedung Dhanapala, 20 – 24 Februari 2015
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)
M
ateri penelaahan yaitu detail perubahan terkait APBNP
tahun 2015 berdasarkan hasil pembahasan pemerintah
dan DPR. Disamping itu, dilakukan penelaahan atas usul revisi
anggaran K/L Tahun 2015 berkaitan dengan penghematan dan
pemanfaatan perjalanan dinas/konsinyasi/paket meeting.
Auditorium Andi Hakim Nasution, Institut Pertanian Bogor,
7 Maret 2015
Budget Goes To Campus 2015
S
osialisasi APBN, seperti “Budget Goes to Campus”
merupakan salah satu upaya untuk membuat APBN
menjadi lebih transparan dan sebagai wahana sharing
knowledge mengenai APBN, peran pemerintah, dampaknya
terhadap masyarakat, alokasi belanja, sumber pendapatan, dan
pembiayaannya.
Auditorium Dhanapala, 31 Maret 2015
Sosialisasi Standar Biaya Tahun
Anggaran 2016
M
ateri sosialisasi adalah : Pengaturan Standar Biaya dalam
Sistem Penganggaran, Standar Struktur Biaya Tahun
Anggaran 2016, Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun 2016
yang mencakup penyiapan SBK 2016 dan langkah-langkah
penyusunan SBK, serta Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun
Anggaran 2016 mencakup Pengaturan SBM, Hal-hal baru
SBM Tahun Anggaran 2016, dan Cakupan Revisi SBM Tahun
Anggaran 2015.
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|
laporan utama
Penganggaran APBN
Teks Oleh: Arif Kelana Putra
Penganggaran APBN
di Masa Transisi
Tahun 2014 lalu merupakan tahun politik atau tahun di mana dilaksanakannya pemilihan umum
(pemilu) baik itu Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden. Sehingga pada tahun 2014 pula terjadi suatu
proses pergantian pemerintahan dari pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke
pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Proses peralihan ini lazim disebut sebagai proses transisi.
|WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
Penganggaran APBN
P
roses transisi berdampak tidak
hanya pada aspek politik di tanah
air saja namun juga pada aspek
anggaran di pemerintahan, khususnya
dalam penyusunan APBN. Sehingga
terdapat perbedaan atau kekhususan
tersendiri ketika pemerintah menyusun
APBN Tahun 2015, yang sebagian besar
prosesnya dilakukan di masa transisi, jika
dibandingkan dengan penyusunan APBN
tahun-tahun sebelumnya.
APBN 2015 disusun oleh pemerintah
era Presiden SBY namun dilaksanakan
oleh pemerintah era Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, segala hal yang terkait
dengan APBN 2015 harus dibuat
dengan memerhatikan kepentingan dan
kebutuhan pemerintahan baru. Dengan
pertimbangan tersebut, pemerintah era
Presiden SBY menyusun APBN 2015
dalam bentuk baseline budget. Baseline
budget merupakan suatu bentuk anggaran
yang disusun dengan tujuan utamanya
adalah untuk memperhitungkan kebutuhan
dasar penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, bentuk baseline budget juga
ditujukan untuk memberikan ruang fiskal
yang lebih luas kepada pemerintahan baru.
Hal ini menjadi sangat penting karena
merupakan acuan utama dalam penyusunan
anggaran di masa transisi. Ruang fiskal
yang luas akan memberikan kesempatan
kepada pemerintah era Presiden Jokowi
untuk merumuskan kebijakan dan program
kegiatan yang sesuai dengan visi dan misinya.
Penyediaan ruang fiskal yang luas tercermin
dari tidak adanya new initiatives yang
signifikan dalam APBN 2015. Dalam proporsi
anggarannya, hal ini menyebabkan terjadinya
penurunan defisit. Selain itu, pemberian
ruang fiskal yang luas serta kesinambungan
fiskal juga diupayakan melalui pengurangan
penerbitan surat utang negara.
Walaupun tujuan utama APBN
2015 ini untuk memberikan ruang fiskal
yang cukup, namun APBN 2015 tetap
dijaga konsistensinya dengan rencana
pembangunan jangka panjang dalam
dokumen RPJPN 2005-2025. Sehingga
pokok-pokok kebijakan belanja yang
dirumuskan dalam APBN 2015 juga tetap
diarahkan untuk mendukung pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan yang
efektif dan efisien, mendukung pencapaian
sasaran pembangunan yang berkelanjutan,
mendukung percepatan pencapaian
minimum essential force (MEF),
mendukung pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup, meningkatkan
efektivitas kebijakan subsidi yang tepat
sasaran, meningkatkan dan memperluas
akses pendidikan yang berkualitas,
meningkatkan kualitas pelaksanaan SJSN
di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan,
serta menyediakan dukungan cadangan
risiko fiskal dan mitigasi bencana.
Penyusunan APBN 2015
Adanya pesta demokrasi di Indonesia,
yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden, pada tahun 2014 menyebabkan
sebagian besar energi dan sumber daya
baik pemerintah, legislatif, dan masyarakat
laporan utama
terpusatkan pada hajat besar tersebut.
Hal ini menyebabkan pembahasan
Rancangan Undang-undang (RUU) APBN
2015 dilaksanakan lebih cepat 1 bulan
(selesai pada akhir September 2014) jika
dibandingkan dengan siklus normalnya
yang biasanya selesai pada akhir Oktober.
Di sisi lain, situasi ini sedikit
memberikan kemudahan dalam proses
politik pembahasan RAPBN 2015 antara
pemerintah dan DPR RI karena persetujuan
DPR dapat segera diberikan tanpa banyak
melakukan perubahan terhadap RAPBN
2015. Secara politik, pihak-pihak yang
duduk di DPR RI baik itu partai pendukung
pemerintah maupun partai oposisi berada
pada posisi wait and see. Pada saat itu,
masing-masing pihak belum tahu siapa yang
nantinya akan menduduki posisi sebagai
partai pendukung pemerintah atau dengan
kata lain pihak yang akan menjalankan
APBN 2015 tersebut nantinya. Sehingga
resistensi mereka terhadap kebijakan dan
program yang dirumuskan dalam RAPBN
2015 bisa dibilang cukup kecil.
Secara umum, APBN 2015
diarahkan untuk melakukan penguatan
kebijakan fiskal dalam rangka percepatan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
dan berkeadilan. Kebijakan percepatan
tersebut diupayakan melalui optimalisasi
pendapatan negara, peningkatan kualitas
belanja negara, pengendalian defisit
APBN, dan pengendalian utang.
Meskipun resistensi parlemen cukup
kecil ketika melakukan pembahasan
RAPBN 2015, namun diskusi anggaran
antara pemerintah dan DPR RI tersebut
menghasilkan beberapa perubahanperubahan yang cukup signifikan dan
positif. Beberapa asumsi dasar ekonomi
makro yang disepakati dalam APBN 2015
mengalami perubahan jika dibandingkan
dengan angkanya dalam RAPBN 2015 yang
diajukan pemerintah. Asumsi pertumbuhan
ekonomi berubah menjadi 5,8 persen dari
sebelumnya sebesar 5,6 persen. Asumsi
tingkat suku bunga SPN 3 bulan berubah
menjadi 6,0 persen dari sebelumnya sebesar
6,2 persen. Asumsi lifting minyak bumi
berubah menjadi 900 ribu barel per hari dari
sebelumnya sebesar 845 ribu barel per hari.
Kemudian, berdasarkan kerangka
ekonomi makro tersebut, pendapatan
negara disepakati sebesar Rp1.793,6
triliun atau naik sebesar Rp31,3 triliun jika
dibandingkan dengan besarannya dalam
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|
laporan utama
Penganggaran APBN
RAPBN 2015. Sementara itu, belanja
negara disepakati sebesar Rp2.039,5
triliun atau naik sebesar 19,6 triliun jika
dibandingkan dengan RAPBN 2015.
Dari penyesuaian pendapatan dan belanja
negara tersebut, maka angka defisit dalam
APBN 2015 disepakati sebesar 2,21 persen
terhadap PDB, lebih rendah dari defisit
RAPBN 2015 yang sebesar 2,32 persen
terhadap PDB. Besaran defisit dalam
APBN 2015 yang relatif masih aman
tersebut diharapkan dapat memberikan
sinyal positif bagi masyarakat, para
pemangku kepentingan, dan pelaku usaha
baik di dalam maupun luar negeri.
Untuk menutup defisit APBN 2015,
pemerintah dan DPR RI menyepakati
jumlah pembiayaan sebesar Rp245,9
triliun, atau lebih rendah Rp11,7 triliun
jika dibandingkan dengan RAPBN
2015. Jumlah ini menyesuaikan dengan
penurunan defisit anggaran dan dalam
rangka menjaga kesinambungan fiskal
(fiscal sustainability) ke depannya.
Target-target pendapatan dan belanja
negara tersebut diharapkan dapat tercapai
dengan melakukan berbagai macam
kebijakan seperti penyempurnaan peraturan
perundang-undangan, ekstensifikasi dan
intensifikasi perpajakan, penggalian
potensi wajib pajak, penggalian potensi
pajak sektor non-tradable, peningkatan
10 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
lifting minyak, penurunan cost recovery,
peningkatan bagian laba BUMN, serta
peningkatan PNBP lainnya. Sementara itu,
dari sisi belanja, pemerintah merumuskan
kebijakan penyesuaian gaji pokok
dalam rangka mempertahankan tingkat
aparatur negara, pengendalian belanja
pendukung penyelenggaraan pemerintahan,
pengendalian besaran subsidi dalam bentuk
pengendalian konsumsi BBM bersubsidi,
pengembangan alternatif energi baru dan
terbarukan, dan lain sebagainya.
APBNP 2015: Mengakomodasi
Nawacita
APBN 2015 yang bersifat baseline
memberikan ruang gerak kepada
pemerintah baru untuk mengusulkan
perubahan secara total dalam rangka
menampung inisiatif-inisiatif pemerintah
baru dalam APBNP 2015. Segera setelah
Jokowi terpilih dalam Pemilu Presiden
pada tanggal 9 Juli 2014 dan dilantik
menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7
pada tanggal 20 Oktober 2014, persiapan
penyusunan RAPBNP 2015 mulai bergulir
pada triwulan keempat tahun 2014. Hal ini
sudah diantisipasi baik oleh pemerintah
sendiri maupun parlemen.
Secara formal, pembahasan perubahan
APBN 2015 dimulai pada tanggal 13 Januari
2015 ketika Presiden Jokowi menyampaikan
surat kepada Ketua DPR RI perihal RUU
tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun
2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015.
Kemudian, pengajuan RUU APBNP 2015
tersebut ditindaklanjuti dan dibacakan oleh
DPR RI dalam Rapat Paripurna pada tanggal
15 Januari 2015.
Proporsi anggaran dan perumusan
kebijakan RAPBNP 2015 disusun untuk
mendukung visi, misi, dan agenda
pemerintahan baru era Presiden Jokowi
yang secara umum terangkum dalam
Konsep Nawacita dan Trisakti. Nawacita
merupakan sembilan agenda prioritas
Presiden Jokowi dalam mewujudkan
visi dan misinya membangun Indonesia.
Sementara itu, Trisakti merupakan visi
Presiden Jokowi yang mencakup cita-cita
untuk menjadikan Indonesia berdaulat
secara politik, mandiri dalam ekonomi,
dan berkepribadian dalam budaya. Selain
itu, RAPBNP 2015 juga mengakomodir
kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi
yang merestrukturisasi kementerian dan
lembaga dalam Kabinet Kerja.
Namun perlu diperhatikan juga bahwa
perubahan APBN 2015 yang bersifat
baseline dan merupakan anggaran transisi
selain dilatarbelakangi oleh aspek politik
juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi.
Saat itu, terdapat perkembangan realisasi
indikator ekonomi makro pada tahun 2014
Penganggaran APBN
yang diluar perkiraan dan akan berpengaruh
pada kondisi perekonomian Indonesia di
tahun 2015. Indikator-indikator tersebut
antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi,
nilai tukar, harga mintak mentah Indonesia
(ICP), dan lifting migas. Perubahan
indikator-indaktor tersebut mengharuskan
pemerintah menyesuaikan asumsi dasar
ekonomi makro yang melandasi APBN
2015 agar lebih realistis dan kredibel.
Dalam APBNP 2015, asumsi
pertumbuhan ekonomi berubah menjadi
5,7 persen, lebih rendah jika dibandingkan
dengan APBN 2015. Sementara itu,
asumsi inflasi dan tingkat suku bunga
SPN 3 bulan masing-masing mengalami
kenaikan menjadi 5,0 persen dan 6,2
persen jika dibandingkan dengan angkanya
dalam APBN 2015. Kemudian, asumsi
nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS juga
mengalami pelemahan menjadi Rp12.500
per Dolar AS. Di sisi lain, harga minyak
serta lifting minyak dan gas masingmasing mengalami penurunan menjadi
US$60 per barel, 825 ribu barel per hari,
dan 1.221 ribu barel setara minyak per hari
jika dibandingkan dengan APBN 2015.
Turunnya ICP dan pelemahan nilai
tukar Rupiah terhadap Dolar AS akan
mempengaruhi sisi pendapatan negara
khususnya pada penerimaan migas. Selain
itu, penerimaan perpajakan dalam anggaran
baseline APBN 2015 juga diperkirakan
menurun apabila tidak dilakukan langkah
pengamanan. Kemudian dari sisi belanja
negara, reformasi subsidi yang dilakukan
pemerintah baru pada akhir tahun 2014
memberikan ruang fiskal bagi pemerintah
dalam merumuskan kembali sasaransasaran pembangunan yang direncanakan
dan merealokasi belanja ke pos-pos
yang lebih produktif. Berdasarkan situasi
tersebut, maka pemerintah juga perlu
melakukan penyesuaian kebijakan fiskal.
Dari hasil pembahasan antara
pemerintah dan DPR RI, target pendapatan
negara dalam APBNP 2015 disepakati
sebesar Rp1.761,6 triliun atau lebih
rendah Rp31,9 triliun jika dibandingkan
dengan jumlahnya dalam APBN 2015.
Sementara itu, belanja negara disepakati
sebesar Rp1.984,1 triliun atau lebih rendah
sebesar Rp55,3 triliun jika dibandingkan
dengan APBN 2015. Berdasarkan
komposisi pendapatan dan belanja negara
tersebut, defisit APBNP 2015 mengalami
penurunan menjadi 1,90 persen terhadap
PDB. Angka defisit ini lebih rendah
jika dibandingkan dengan angka defisit
dalam APBN 2015. Untuk menutup
defisit tersebut, pemerintah menargetkan
pembiayaan sebesar Rp222,5 triliun dalam
APBNP 2015 atau lebih rendah jika
dibandingkan dengan APBN 2015.
Melalui APBNP 2015, Kabinet Kerja
mempertajam langkah-langkah kebijakan
fiskal dalam APBN 2015 (anggaran transisi)
yang disusun oleh Kabinet Indonesia
Bersatu II agar searah dengan Konsep
Nawacita dan Trisakti Presiden Jokowi.
Bauran strategi dan kebijakan diprioritaskan
dalam rangka peningkatan pendapatan
negara melalui program optimasi
pendapatan namun dengan tetap menjaga
kinerja investasi dan dunia usaha. Beberapa
upaya Kabinet Kerja untuk mencapai target
penerimaan pajak tahun 2015 antara lain
penggalian potensi penerimaan perpajakan
melalui perbaikan administrasi perpajakan,
perbaikan regulasi, ekstensifikasi tambahan
Wajib Pajak baru, dan penegakan hukum.
Sementara itu, di sisi belanja negara,
Kabinet Kerja akan memprioritaskan
implementasi APBNP 2015 untuk
pelaksanaan pembangunan sektor
unggulan yang diarahkan untuk
meningkatkan dan memelihara kedaulatan
pangan, pengembangan energi dan
ketenagalistrikan, pembangunan
kemaritiman dan pariwisata, serta
pengembangan industri. Kemudian,
APBNP 2015 juga akan digunakan
untuk pemenuhan kewajiban dasar
laporan utama
yang harus disediakan Pemerintah yaitu
pendidikan melalui Kartu Indonesia
Pintar, kesehatan melalui Kartu Indonesia
Sehat, dan penyediaan perumahan yang
layak. Selain itu, beberapa hal penting
lainnya yang tidak luput dari perhatian
adalah pengurangan kesenjangan baik
kesenjangan antar kelas pendapatan—yang
akan dimitigasi melalui Program Kartu
Keluarga Sejahtera—maupun antar
wilayah, pembangunan infrastruktur
konektifitas, serta program dan kegiatan
unggulan lainnya.
Penutup
Secara umum, proses transisi pemerintahan
dari era Presiden SBY ke Presiden Jokowi
berjalan dengan baik. Faktor ini juga
memberikan pengaruh pada kelancaran
proses penganggaran di masa transisi
mulai dari penyusunan APBN 2015 yang
dilakukan oleh pemerintahan era Presiden
SBY (Kabinet Indonesia Bersatu II)
hingga penyusunan APBNP 2015 yang
dilakukan oleh pemerintahan era Presiden
Jokowi (Kabinet Kerja). Selain stabilitas
politik, kesuksesan proses penganggaran di
masa transisi juga dipengaruhi oleh fokus
dan komitmen yang kuat dari masingmasing pihak yang berkepentingan baik itu
Kabinet Indonesia Bersatu II, DPR RI, dan
Kabinet Kerja. Sehingga anggaran yang
dirancang tetap sesuai dengan program
pembangunan Indonesia jangka panjang
dan program peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|11
laporan utama
Mengintip Masa Transisi
Teks oleh: Melissa Candra Puspitasari
Mengintip Masa Transisi
Pemerintahan di Indonesia,
Inggris, dan Amerika Serikat
12 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
Mengintip Masa Transisi
laporan utama
Transisi kekuasaan dari satu pemerintahan kepada pemerintahan yang baru merupakan sebuah
kejadian yang penting dalam sejarah sebuah negara. Perubahan yang terjadi tidak hanya perubahan
kepemimpinan, namun juga perubahan pola pemerintahan dan kebijakan yang diambil sebuah
pemerintahan. Masa transisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada presiden
terpilih, Joko Widodo adalah kali pertama dalam sejarah Indonesia dilakukannya masa transisi untuk
menyambut pemerintahan baru secara formal. Adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang
memunculkan ide tersebut di tahun 2013.
K
emunculan ide tersebut
dikarenakan pada masa transisi
pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono mengalami banyak
hambatan terutama dari ketersediaan
informasi terkait jalannya pemerintahan
pada saat itu. Berangkat dari pengalaman
Presiden Yudhoyono tersebut, pada akhir
masa kepemimpinannya dan menyambut
kepemimpinan Presiden Joko Widodo
dibentuklah tim yang menangani transisi
pemerintahan. Beranggotakan para pakar
dan tokoh nasional tim itu dikenal sebagai
Tim Transisi.
Bekerja selama kurang lebih tiga
bulan, Tim Transisi mengumpulkan
informasi yang dirasa diperlukan dalam
pergantian pemerintahan di akhir bulan
Oktober. Rekomendasi yang disampaikan
oleh Tim Transisi antara lain: (1)
memperbaiki reformasi birokrasi dan
struktur kabinet yang terlalu gemuk, (2)
menaikkan harga BBM dalam negeri
dan, (3) melakukan refocusing belanja
kementerian/lembaga. Dengan adanya
rekomendasi tersebut, Presiden Joko
Widodo kemudian menyesuaikan pola
pemerintahannya, termasuk di dalamnya
struktur kabinet pembantu Presiden, demi
mendukung visi misi Presiden.
Istilah kabinet berasal dari Bahasa Italia
“cabinetto” yang berarti “sebuah ruang
kecil”. Sebuah tempat yang baik untuk
membahas hal-hal penting tanpa takut
terganggu. Di dalam sistem pemerintahan,
istilah kabinet digunakan untuk merujuk
pada kumpulan pejabat tinggi negara,
umumnya menduduki jabatan sebagai
kepala sebuah kementerian atau lembaga.
Di bawah sistem kepresidenan seperti yang
dianut oleh Indonesia, peran kabinet adalah
sebagai bagian dari badan eksekutif yang
berperan sesuai fungsinya yaitu membantu
kepala pemerintahan. Di Indonesia,
pemilihan, pengangkatan, dan pergantian
para anggota kabinet merupakan hak
prerogatif Presiden.
Perubahan struktur pemerintahan yang
dilakukan oleh Presiden Joko Widodo
terhadap beberapa kementerian dan
lembaga juga berdampak pada proses
penganggaran. Transisi pemerintahan pada
penghujung tahun 2014 mengakibatkan
APBN Tahun Anggaran 2015 yang
baru saja disahkan harus diubah karena
APBN Tahun Anggaran 2015 merupakan
anggaran yang disusun oleh DPR dan
pemerintahan sebelumnya. Namun,
pelaksana dari APBN tahun anggaran
2015 tersebut adalah pemerintahan saat
ini. Selain itu, beberapa hal yang menjadi
fokus dan agenda utama pemerintahan
saat ini belum tercermin dalam APBN
2015. Dengan mengusung visi misi baru
yang dikenal dengan sebutan Nawacita,
pada tanggal 13 Januari 2015, Pemerintah
mengajukan usulan anggaran perubahan
APBN kepada DPR.
Cerita menarik juga terjadi dalam
proses transisi pemerintahan di Inggris.
Dalam sejarahnya, proses transisi
pemerintahan relatif berjalan mulus
bahkan terasa amat cepat. Dengan sistem
pemerintahan monarki konstitusional,
kepala pemerintahan Inggris dipimpin oleh
seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri
dipilih oleh partai yang mendominasi
parlemen (House of Commons) hasil
pemilihan umum, sehingga kedudukannya
sangat kuat. Perdana Menteri memiliki
kewenangan untuk memilih anggota
kabinetnya, namun karena Perdana
Menteri dan kabinetnya bertanggung
jawab terhadap parlemen, jika parlemen
telah menjatuhkan mosi tidak percaya
terhadap kinerja kabinet, maka kabinet
tersebut harus diganti (reshuffle).
Pemindahan kekuasaan secara
formal tidaklah berbelit-belit, bahkan
kurang dari 24 jam. Pemilihan umum di
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|13
laporan utama
Mengintip Masa Transisi
Inggris hampir selalu dilakukan pada hari
Kamis dan hasilnya diumumkan dalam
semalam. Dengan keefisienan kinerja
dari petugas pemilu serta ditunjang
oleh teknologi, hasil pemilu biasanya
dapat disimpulkan pada hari Jumat,
keesokan paginya. Dengan demikian,
pengunduran diri Perdana Menteri yang
akan meninggalkan jabatannya dapat
dilakukan pada siang hari. Di sore harinya,
Perdana Menteri terpilih beserta seluruh
stafnya untuk pertamakalinya memasuki
gedung Downing Street Nomor 10, pusat
pemerintahan dan sekaligus menjadi
tempat tinggal resmi perdana menteri.
Meskipun transfer kekuasaan formal
dilakukan dalam waktu singkat, transisi
pemerintahan secara utuh dilakukan
beberapa bulan sebelum dan setelah
pemilu. Tidak ada jangka waktu yang
tetap untuk menyatakan periode transisi
pemerintahan, sehingga transisi itu sendiri
terasa ambigu. Sebuah tradisi yang
selalu dijalankan setiap kali mendekati
pemilihan umum adalah persiapan
pergantian pemerintahan oleh pegawai
negeri sipil Inggris. Mendekati pergantian
parlemen, pegawai negeri sipil di Inggris
selalu menyiapkan rencana strategis
bagi masing-masing departemen sebagai
antisipasi menghadapi masa transisi.
Persiapan tersebut mencakup penjelasan
aktivitas kementerian/lembaga baik bagi
pemerintahan baru atau pemerintahan
lama yang terpilih kembali. Termasuk di
dalam penjelasan tersebut adalah hal-hal
yang memerlukan penyelesaian dan tindak
lanjut segera. Sehingga, ketika Pemerintah
hasil pemilihan umum terbentuk,
penyesuaian yang dilakukan setiap
departemen tidaklah besar-besaran.
Berbeda dengan masa transisi di
Indonesia dan Inggris, maka Amerika
Serikat memiliki cerita unik tersendiri.
Pengumuman pemilihan kepala negara
di Amerika Serikat biasanya dilakukan
pada minggu pertama di bulan November.
Ketika presiden terpilih diumumkan oleh
General Services Administration, secara
otomatis presiden terpilih memiliki hak
terhadap pembiayaan bagi masa transisinya,
berbagai pelayanan pemerintahan, serta
akses terhadap Presidential Transition
Headquartersdi Washington, D.C.. Proses
transisi pemerintahan di Amerika Serikat
dapat berjalan sangat lambat, dengan
rata-rata sebelas minggu. Tugas dari
14 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
tim transisi presiden tersebut antara lain
melakukan pengisian jabatan-jabatan yang
lowong, penyesuaian kebijakan fiskal dan
penganggaran, serta melakukan penilaian
terhadapkinerja para pegawai pemerintahan
saat itu.
Di negara demokrasi besar seperti
Amerika Serikat, presiden sebagai
kepala negara dan kepala pemerintahan
memiliki hak untuk memilih para anggota
kabinetnya. Pengisian jabatan anggota
kabinet dilakukan dengan sangat selektif
bahkan melibatkan komite moral dari Tim
Transisi. Namun, para menteri/kepala
lembaga yang dipilih oleh Presiden
tersebut harus sebelumnya disetujui
oleh senat sebelum dilantik. Umumnya,
sebelum pengambilan sumpah jabatan,
presiden terpilih akan mengumumkan
usulan susunan calon kabinetnya kepada
khalayak. Kemudian, secara informal,
sebuah panitia kerja di dalam senat akan
mengadakan rapat dengar pendapat dengan
para calon anggota kabinet dari presiden
terpilih. Setelah presiden disahkan
melalui sumpah jabatannya, presiden
akan menyampaikan nominasi kabinetnya
secara formal kepada senat. Jika seluruh
anggota kabinet disetujui oleh senat, maka
mereka dapat dilantik untuk menduduki
jabatan sebagai menteri/kepala lembaga.
Sejak tahun 1990, Presiden Amerika
terpilih mendapat keuntungan dengan
adanya perubahan tenggat waktu
penyampaian anggaran. Jika semula
anggaran disampaikan paling lambat
pada hari Senin pertama setelah tanggal 3
Januari, setelah tahun 1990, tenggat waktu
penyampaian budget berubah menjadi
paling cepat pada hari Senin pertama
setelah tanggal 3 Januari namun tidak lebih
dari hari Senin pertama di bulan Februari.
Perubahan tersebut membuat seluruh
Presiden George H.W. Bush memilih
tidak menyampaikan anggaran untuk
tahun 1994 dan juga tidak diwajibkan
untuk menyampaikannya. Hal serupa juga
terjadi pada pergantian pemerintahan pada
masa Bush kepada Clinton (pada tahun
anggaran 1994), Clinton kepada Bush Jr.
(pada tahun anggaran 2002), serta Bush
kepada Obama (pada tahun anggaran
2010). Dengan demikian, Presiden terpilih
menyampaikan anggaran mereka tanpa
harus melalui mekanisme perubahan
anggaran.
Terlepas dari berbagai macam jenis
transisi pemerintahan, yang terpenting
dari transisi itu adalah keberhasilan dalam
menjalankan seluruh proses. Indikator
untuk mengukur kesuksesan transisi dapat
dilakukan dengan melihat keefektifan
pemerintah yang baru dalam menjalankan
roda pemerintahan. Sejauh mana menteri/
kepala lembaga yang baru dapat bekerja
sama satu sama lain dan juga bekerja sama
dengan harmonis di dalam kementerian/
lembaga yang dipimpinnya.
Dirangkum dari:
• http://change.gov/content/home
• http://www.gsa.gov/portal/content/315461
http://archive.opm.gov/transition/trans20rch1.htm
• http://www.brookings.edu/research/
articles/2001/03/spring-governance-hess
• http://usgovinfo.about.com/od/
thepresidentandcabinet/a/prestrans.htm
• http://usgovinfo.about.com/od/
thepresidentandcabinet/a/prescababout.htm
• https://www.opencongress.org/wiki/
Presidential_transition_resources
• http://www.republika.co.id/berita/koran/
halaman-1/14/10/16/ndiwoe10-likalikumasa-transisi-bagian-1-dari-3-tulisansaya-ingin-transisi-berjalan-lancar
• Riddell, Peter dan Catherine Haddon.
Transitions: preparing for changes
of government. Diambil dari www.
instituteforgovernment.org.uk/
Perubahan Nomenklatur
laporan utama
Teks oleh : Asrukhil Imro
Perubahan Nomenklatur
Kementerian/Lembaga
Kekhawatiran restrukturisasi
organisasi kementerian Kabinet
Kerja akan memakan waktu dan
berakibat terhambatnya kerja
menjadi kenyataan. (Kompas,
Jumat, 27 Maret 2015).
P
residen Joko Widodo
menginstruksikan kepada para
menteri terkait untuk segera
menyelesaikan restrukturisasi di
kementerian masing-masing. Presiden juga
memerintahkan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
segera memproses verifikasi usulan
struktur organisasi baru kementerian
tersebut.
Dampak Perubahan K/L
Perubahan nomenklatur Kementerian/
Lembaga berdampak luas. Salah satu
dampaknya adalah perubahan anggaran,
sehingga perlu pembahasan bersama DPR
dengan kementerian terkait sesuai dengan
mitra komisi di DPR. Setiap perubahan
anggaran, apalagi anggaran untuk
kementerian baru harus mendapatkan
persetujuan DPR. Perubahan nomenklatur
K/L memerlukan re-approval DPR karena
ada perubahan alokasi antar K/L.
Dampak lainnya yang dikhawatirkan,
pemerintah tidak langsung bekerja
khususnya Kementerian/Lembaga
baru karena belum mendapatkan
anggaran operasional. Demikian pula
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|15
laporan utama
Perubahan Nomenklatur
Berikut adalah tabel Kementerian/Lembaga baru atau perubahan nomenklatur
No
KIB II
Perubahan
1.
Kementerian Pekerjaan Umum
2.
Kementerian Perumahan Rakyat
3.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4.
Kementerian Riset dan Teknologi
5.
Kementerian Kehutanan
6.
Kementerian Lingkungan Hidup
7.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Gabung
Pisah dan gabung
Gabung
Pisah dan gabung
KABINET KERJA
No
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
1.
Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan
Menengah
2.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi
3.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.
Kementerian Ketenagakerjaan
5.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
6.
8.
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
9.
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat
Berubah
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
7.
10.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berubah
Kementerian Pariwisata
8.
Baru
Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman
9.
Baru
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
10.
Kementerian/Lembaga yang berubah
nomenklatur karena penggabungan tidak
bisa langsung melaksanakan kegiatan
karena dokumen anggaran perlu direvisi
terlebih dahulu.
Artikel ini, membahas langkah-langkah
yang akan dilakukan oleh Kementerian/
Lembaga dalam rangka melakukan revisi
anggaran sampai dengan likuidasi karena
perubahan nomenklatur Kementerian/
Lembaga.
Revisi RKA KL
Untuk melaksanakan rencana kegiatan,
Kementerian/Lembaga perlu alokasi
anggaran. Agar alokasi anggaran yang
telah tersedia bisa dilaksanakan dengan
menggunakan nomenklatur kementerian/
lembaga yang baru, Kementerian/Lembaga
harus melakukan revisi RKA KL. Revisi
RKA KL ini menyesuaikan dengan
perubahan nomenklatur kementerian/
lembaga, program, kegiatan dan output.
Bahkan mungkin juga menyesuaikan
dengan pagu alokasi anggaran yang baru.
Persiapan Revisi
Sebelum melakukan revisi RKA KL,
16 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
Kementerian/Lembaga yang mengalami
perubahan nomenklatur menyusun
restrukturisasi organisasi dan disampaikan
kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari
13 Kementerian, lima kementerian
sudah merampungkan restrukturisasi
dari eselon I hingga eselon IV (Kompas,
Jumat, 27 Maret 2015). Setelah penetapan
restrukturisasi oleh Kementerian PAN dan
RB, Kementerian mengisi jabatan eselon
melalui Komisi Aparatur Sipil Negara dan
menetapkan pejabat perbendaharaan.
Berdasarkan restrukturisasi organisasi,
Kementerian melakukan pembahasan dengan
Bappenas untuk penyesuaian dan perubahan
nomenklatur Kementerian/Lembaga, program,
kegiatan dan output. Hasil pembahasan
disampaikan kepada Kementerian Keuangan
sebagai referensi RKA KL.
Revisi RKA KL
Dalam PMK nomor 257/PMK.02/2014
tentang Tata cara Revisi Anggaran TA
2015, ruang lingkup revisi anggaran
meliputi:
• perubahan rincian anggaran yang
disebabkan penambahan atau
pengurangan pagu anggaran termasuk
pergeseran rincian anggarannya;
• perubahan atau pergeseran rincian
anggaran dalam hal pagu anggaran
tetap; dan/atau
• ralat karena kesalahan administrasi
Dalam kasus perubahan nomenklatur
kementerian/lembaga saat ini, revisi
anggaran menyebabkan perubahan rincian
anggaran yang disebabkan penambahan
atau pengurangan pagu anggaran termasuk
pergeseran rincian anggarannya. Revisi
ini mengakibatkan perubahan alokasi
anggaran dan/atau perubahan jenis belanja
dan/atau volume keluaran (output) pada
Kegiatan, Satker, Program, Kementerian/
Lembaga dan/atau APBN.
Sesuai dengan kewenangannya,
revisi ini merupakan kewenangan DJA.
Mekanisme revisi mengikuti langkahlangkah sebagai berikut:
a. KPA menyampaikan usulan Revisi
Anggaran kepada Sekretaris Jenderal/
Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat
Eselon I Kementerian/Lembaga
dengan melampirkan
1. Surat Usulan Revisi Anggaran
Perubahan Nomenklatur
yang dilampiri matriks perubahan
(semula-menjadi);
2. SPTJM yang ditandatangani oleh
Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Arsip Data Komputer (ADK)
RKA-K/L DIPA Revisi;
4. RKA Satker;
5. Copy DIPA terakhir; dan
6. dokumen pendukung terkait
lainnya.
b. Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I
Kementerian/Lembaga meneliti usulan
Revisi Anggaran dan kelengkapan
dokumen pendukung yang
disampaikan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran
c. Reviu APIP Kementerian/Lembaga
Berdasarkan hasil penelitian atas
usulan Revisi Anggaran dan/atau Surat
Hasil Reviu, Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I
Kementerian/Lembaga menyampaikan
usulan Revisi Anggaran kepada Direktur
Jenderal Anggaran dengan melampirkan
dokumen pendukung sebagai berikut:
1. Surat Usulan Revisi Anggaran yang
ditandatangani oleh Pejabat eselon
I dan dilampiri matriks perubahan
(semula-menjadi);
2. SPTJM yang ditandatangani oleh
Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/
Sekretaris/Pejabat Eselon I;
3. ADK RKA KL DIPA Revisi Satker
4. RKA Satker
Selanjutnya DJA akan melakukan
penelahaan usulan Revisi Anggaran yang
disampaikan dan menetapkan Revisi DHP
RKA KL serta Surat Pengesahan Revisi
Anggaran yang dilampiri notifikasi dari
sistem.
Penerbitan DIPA
Setelah proses revisi selesai, Kementerian/
Lembaga menyusun DIPA. Hal-hal yang
harus diperhatikan dalam menyusun DIPA
Induk K/L
1. DIPA Induk disusun menggunakan
data yang berasal dari RKA Satker
yang telah disesuaikan dengan Alokasi
Anggaran K/L dan mendapat persetujuan
DPR, telah ditelaah antara Kementerian
Negara/Lembaga, Kementerian PPN dan
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat
Jenderal Anggaran serta ditetapkan
2.
3.
4.
5.
6.
dalam Peraturan Presiden mengenai
Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
DIPA Induk disusun per Unit Eselon
I dan Program. Dalam hal Unit
Eselon I mengelola lebih dari satu
Program, maka DIPA Induk yang
disusun memuat seluruh Program yang
menjadi tanggung jawabnya.
Dalam rangka penyusunan DIPA
Induk, PA dapat menunjuk dan
menetapkan pejabat eselon I sebagai
penanggung jawab Program dan
memiliki alokasi anggaran (portofolio)
pada Bagian Anggaran, sebagai pejabat
penanda tangan DIPA atas nama
Menteri/Pimpinan Lembaga.
Pejabat penanda tangan DIPA Induk
meneliti kebenaran substansi DIPA
Induk yang disusun berdasarkan
Peraturan Presiden mengenai Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
DIPA Induk yang telah ditandatangani,
kemudian disampaikan kepada
Direktur Jenderal Anggaran untuk
mendapat pengesahan.
DIPA Induk hanya dicetak sebelum
tahun anggaran berjalan (DIPA awal)
dan jika ada APBN Perubahan.
Likuidasi Kementerian/Lembaga
Dengan terbitnya DIPA baru berarti ada
dua DIPA yakni DIPA sebelum perubahan
nomenklatur dan DIPA setelah perubahan
nomenklatur. Untuk tertib administrasi dan
menjaga akuntabilitas keuangan negara.
DIPA lama harus dilikuidasi. PMK nomor
208/PMK.02/2014 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Pengesahan DIPA,
mendefinisikan likuidasi adalah tindakan
penyelesaian seluruh aset dan kewajiban
sebagai akibat pengakhiran/pembubaran
entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan
pada kementerian negara/lembaga.
Entitas Akuntansi adalah unit
pemerintahan pengguna anggaran/
pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan
pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas
Pelaporan adalah unit pemerintahan yang
terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi
yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.
laporan utama
Likuidasi dilaksanakan terhadap
Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan
yang mengalami kondisi sebagai berikut:
1. tidak lagi beroperasi disebabkan misi,
fungsi, program kegiatan, dan/atau
tugas telah berakhir;
2. perubahan Identitas Entitas Akuntansi
atau Entitas Pelaporan yang antara lain
disebabkan karena:
a. penggabungan Entitas Akuntansi atau
Entitas Pelaporan; atau
b. pemecahan Entitas Akuntansi atau
Entitas Pelaporan
3. tidak mendapat alokasi anggaran pada
tahun anggaran berikutnya;
4. tidak lagi beroperasi yang diakibatkan
oleh sebab-sebab lain, yang antara lain
meliputi perubahan menjadi Badan
Layanan Umum atau Badan Usaha
Milik Negara dan sebaliknya; dan/atau
5. Perubahan status UBL Satker menjadi
UBL Bagian Satker atau UBL Bukan
Satker
Tahapan likuidasi Entitas Akuntansi
dan Entitas Pelaporan meliputi kegiatan:
Penetapan Penanggung Jawab Proses
Likuidasi; Penyelesaian hak dan
kewajiban sebelum Laporan Keuangan
Penutup; Penyusunan Laporan Keuangan
Penutup; Penyelesaian hak dan kewajiban
setelah Laporan Keuangan Penutup;
dan Penyusunan Laporan Keuangan
Likuidasi.
Bagaimana penyelesaian hak dan
kewajiban sebelum Laporan Keuangan
Penutup? Penyelesaian atas transaksitransaksi terakhir meliputi:
a. Saldo Uang Persediaan dan/atau
Tambahan Uang Persediaan;
b. Saldo kas pada Bendahara Penerimaan
dan/atau Bendahara Pengeluaran
selain saldo Uang Persediaan dan/
atau Tambahan Uang Persediaan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan saldo kas yang berasal dari hibah;
dan
c. Pembayaran gaji induk bulan
berikutnya.
Sedangkan sisa pagu DIPA/anggaran
dalam Laporan Keuangan Penutup, dapat
dipindahkan. Proses pemindahan sisa
pagu DIPA/anggaran dilaksanakan dengan
berpedoman pada peraturan perundangundangan mengenai revisi anggaran.
Asrukhil Imro
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|17
laporan utama
Pertumbuhan Ekonomi
Teks oleh : Aries Setiadi
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas:
Target Pembangunan dan Indikator
Kesejahteraan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
Sudah tujuh dekade Indonesia merdeka, namun persoalan kemiskinan dan pemerataan pembangunan
masih menjadi permasalahan.
P
ada permulaan era 1990-an,
Indonesia sempat dijuluki macan
asia karena pembangunan industri
manufaktur yang pesat menghasilkan
pertumbuhan ekonomi rata-rata tujuh
persen per tahun. Indonesia pada saat itu
berhasil mengurangi persentase penduduk
miskin yang mencapai 40,1 persen pada
pertengahan 1976 hingga mencapai 11,3
persen pada tahun 1996.
Krisis finansial Asia dan reformasi
politik tahun 1998 sayangnya sempat
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
negatif dan tingkat kemiskinan di
Indonesia kembali melonjak hingga
24,2 persen. Memasuki era 2000-an,
18 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
perlahan tapi pasti Pemerintah berhasil
kembali mendorong pembangunan
nasional. Indonesia bahkan mampu
menjadi satu dari hanya tiga negara yang
mampu mempertahankan pertumbuhan
ekonomi positif pada saat krisis ekonomi
global tahun 2009. Namun demikian,
pembangunan seutuhnya tentu tidak bisa
dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi
semata. Tingkat kesejahteraan, serapan
tenaga kerja, pemerataan pembangunan
dan pengembangan potensi sumberdaya
manusia juga menjadi indikator penting
dalam pembangunan bernegara.
Pemerintah Indonesia melalui dokumen
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) tahun 2015 mengupayakan
pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas. Sejalan dengan fungsi
alokasi dan distribusi anggaran, selain
pertumbuhan ekonomi yang menjadi
asumsi dasar ekonomi makro, Pemerintah
untuk pertama kalinya menetapkan target
pembangunan dan indikator kesejahteraan
berupa penurunan kemiskinan, tingkat
serapan tenaga kerja, penurunan
pengangguran terbuka, serta penurunan
kesenjangan ekonomi yang dicerminkan
dalam Gini Ratio.Target dan indikator
tersebut dicantumkan dalam pasal 32
Undang-undang Nomor 27 tahun 2014
tentang APBN tahun Anggaran 2015.
Pertumbuhan Ekonomi
Perkembangan indikator perekonomian
terkini khususnya harga minyak dan
nilai tukar, reformasi subsidi BBM di
akhir tahun 2014, serta APBN 2015 yang
disusun di masa transisi pemerintahan
dan bersifat baseline mengakibatkan
percepatan siklus perubahan APBN tahun
ini. Pada 6 Maret 2015, Pemerintah
menetapkan Undang-undang Nomor
3 tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 27 tahun 2014
tentang APBN Tahun Anggaran 2015.
Dalam Undang-undang terbaru ini, target
pembangunan dan indikator kesejahteraan
juga mengalami perubahan. Target
pembangunan dan indikator kesejahteraan
dalam APBN dan APBN Perubahan 2015
terlihat pada tabel. (lihat tabel).
Dalam APBN Perubahan 2015,
target pembangunan dan indikator
kesejahteraanmengalami penajaman. Jika
sebelumnya sasaran tingkat kemiskinan
dan tingkat pengangguran terbuka
dicantumkan dalam rentangan target, kini
target dan indikator tersebut ditetapkan
dalam poin tertentu. Selain itu, Indeks
Pembangunan Manusia juga ditambahkan
sebagai target dan indikator.
Untuk mencapai target tersebut,
Pemerintah mengoptimalkan dukungan
belanja negara pada sektor-sektor
strategis. Sektor pendidikan diarahkan
untuk mendorong sumber daya manusia
yang menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi serta berdaya saing. Pelaksanaan
Sistem Jaminan Sosial Nasional
kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat
berupaya menyediakan akses pelayanan
kesehatan bermutu hingga ke daerah
terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Di
sisi lain, pembangunan hunian layak
untuk masyarakat berpendapatan rendah
menargetkan kota tanpa pemukiman kumuh
serta mengurangi kesenjangan urban.
Perubahan kebijakan fiskal berupa
pengalihan alokasi belanja subsidi
bahan bakar menjadi belanja yang
lebih produktif juga diharapkan dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi
sekaligus mencapai target pembangunan
dan indikator kesejahteraan yang telah
ditetapkan. Efisiensi anggaran subsidi
dipakai untuk mendukung sektor
pendorong pertumbuhan, seperti pangan,
energi, maritim, pariwisata, dan industri.
Pembangunan infrastruktur konektivitas
juga diprioritaskan untuk mengurangi
kesenjangan antarwilayah. Selain
melalui mekanisme belanja Pemerintah
Pusat, Pemerintah juga mengalokasikan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk
mengurangi kesenjangan antara pusat dan
laporan utama
daerah serta mengurangi ketimpangan
layanan publik antardaerah.
Sampai dengan akhir tahun 2014,
Badan Pusat Statistik mencatat persentasi
penduduk miskin di Indonesia mencapai
11,25 persen dan tingkat pengangguran
mencapai 5,94 persen. Dilihat dari sisi
kesejangan, Gini Ratio Indonesia masih
berada pada kisaran 0,41. Sementara
itu, Indeks Pembangunan Manusia
Indonesia mencapai 73,81, meski
dengan perhitungan baru, target 69,4
yang ditetapkan dalam dokumen APBN
Perubahan 2015 merupakan peningkatan
dari kondisi yang telah dicapai saat ini.
Bukan hal yang mudah untuk
mencapai target pembangunan dan
indikator kesejahteraan yang telah
ditetapkan. Selain anggaran untuk
pembangunan yang proporsional, tetapi
mengejawantahkan APBN menjadi
kesejahteraan yang dicita-citakan
juga memerlukan stabilitas kondisi
makroekonomi dan efektivitas programprogram yang diimplementasikan di
lapangan. Tata kelola pemerintahan yang
baik dan pembangunan yang inklusif tentu
menjadi prasyarat agar dapat menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,
berkesinambungan (sustainable) dan
tentunya menyejahterakan.
Tabel Pembangunan dan Indikator Kesejahteraan Dalam APBN dan APBN Perubahan 2015
UU No. 27 Tahun 2014 APBN
Indikator
9% sampai 10%
UU No.3 Tahun 2015
APBN Perubahan
10,3%
Tingkat Kemiskinan
Pertumbuhan ekonomi setiap 1% dapat
menyerap sekitar 250.000 tenaga kerja
Serapan Tenaga Kerja
5,5% sampai 5,7%
Pertumbuhan ekonomi setiap 1% dapat
menyerap sekitar250.000 tenaga kerja
5,6%
Tingkat Pengangguran Terbuka
Peningkatan Nilai Tukar
Petani dan Nilai Tukar Nelayan, dengan
tetap mempertimbangkan faktor yang
memengaruhi, baik eksternal maupun
internal
0,40%
Gini Ratio
-
69,4%
Indeks Pembangunan Manusia
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|19
laporan utama
Kebijakan Fiskal 2015
20 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
Kebijakan Fiskal 2015
laporan utama
Teks oleh: Achmad Zunaidi dan Agung Hidayat
Kebijakan Fiskal 2015:
OPTIMISME PEMERINTAH
Banyak orang meyakini bahwa keberhasilan berawal dari optimisme. Kondisi ini pula sepertinya
dilakukan Presiden Jokowi dalam merancang kebijakan fiskal dalam APBN Perubahan tahun 2015
(selanjutnya disebut APBNP tahun 2015).
S
ecara sederhana, upaya
Pemerintah dalam mencapai
tujuan negara dapat dilihat
pada postur APBN (sebagaimana
dinyatakan dalam Undang-Undang
APBN atau APBNP) yang di dalamnya
terdapat besaran alokasi anggaran dan
secara tersirat terkandung kebijakankebijakan fiskal yang berdampak kepada
perekonomian. Kita bisa menakar
seberapa jauh peran Pemerintah melalui
angka-angka tersebut karena ucapan
atau pernyataan bisa dipelintir dan
disalahartikan, tapi tidak dengan angkaangka.Tentu saja kebijakan-kebijakan
tersebut tidak terlepas dari visi misi
seorang presiden sebagai suatu gambaran
masa depan yang hendak diwujudkannya
dalam rangka menyejahterakan rakyat di
masa kepemerintahannya.
Undang-Undang Nomor 3 tahun
2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 27 tentang APBN
Tahun 2015 merupakan rujukan yang
pas dan up to date dalam menakar
apakah kebijakan fiskal 2015 relatif
memenuhi harapan rakyat. Dalam
dokumen tersebut, kita bisa menemukan
komponen yang ada dalam APBN
sebagai gambaran sederhana mengenai
APBN secara utuh. Komponen APBN
Uraian
secara garis besar terdiri dari pendapatan
negara, belanja negara, surplus/defisit
anggaran, dan pembiayaan. Bahasan
mengenai komponen-komponen
dimaksud merupakan isu umum
mengenai kebijakan fiskal. Setiap
komponen ini mempengaruhi stabilitas
ekonomi termasuk laju inflasi dan
pertumbuhan ekonomi.
Pendapatan Negara
Secara teoritis, kebijakan Pemerintah
dalam mengumpulkan pundi-pundi
pendapatan, utamanya yang berasal
dari pajak, berpengaruh terhadap
rumah tangga dan dunia usaha,
apalagi berkaitan dengan kenaikan
pajak. Untuk rumah tangga, pajak
akan mempengaruhi keputusan rumah
tangga dalam bekerja, menabung,
dan konsumsi. Untuk dunia usaha,
pajak akan mempengaruhi keputusan
perusahaan dalam hal produksi,
investasi, dan penciptaan lapangan kerja
bagi rumah tangga. Pajak yang lebih
tinggi (dengan menganggap hal-hal
lainnya tetap sama atau ceteris paribus)
akan mengakibatkan konsumsi,
menabung, investasi, dan waktu bekerja
yang lebih sedikit. Bentuk pajak
langsung, seperti pajak penghasilan,
PBNP
2014
Selisih
2015
Pendapatan Negara
1.635,4
1.761,6
126,2
Belanja Negara
1.876,6
1,984,1
107,2
Surplus/Defisit Anggaran
(214,5)
(222,5)
8,0)
2,4
1,9
(0,5)
241,5
222,5
(19,0)
% Defisit terhadap PDB
Pembiayaan Anggaran
Tabel Postur APBNP 2015 Singkat.
akan memberikan dampak lebih besar
pada keputusan bekerja, menabung, dan
investasi. Sementara bentuk pajak tidak
langsung, seperti pajak penjualan dan
pertambahan nilai, akan mempengaruhi
konsumsi tetapi kurang berpengaruh
terhadap keputusan bekerja dan menabung.
Kebijakan APBN Perubahan 2015
pada sisi pendapatan adalah memberikan
ruang yang lebih luas kepada sumbersumber pendapatan dalam negeri
khususnya di sektor perpajakan. Hal ini
terlihat dari rasio target pendapatan yang
berasal dari sektor perpajakan terhadap
total target pendapatan dalam negeri pada
APBNP tahun 2015 naik sebesar 19,5%
dari APBNP tahun 2014. Meskipun
angka tersebut dapat dibilang cukup
optimis (bandingkan dengan realisasi
target pendapatan perpajakan tahun 2014
yang di bawah target), faktor-faktor yang
mendorong terealisasikan target tersebut
masih dapat dikontrol oleh pemerintah,
seperti kondisi perekonomian dalam
negeri, iklim investasi, serta kestabilan
politik dalam negeri. Sementara
pendapatan pada sektor nonpajak pada
tahun 2015 mengalami penurunan sebesar
30% dibanding pada tahun 2014. Salah
satu penyebab adalah turunnya lifting dan
harga migas. Sejalan dengan kebijakan
ini, sebagaimana telah ditetapkan dalam
APBNP tahun 2015, Pemerintah juga
mengambil beberapa kebijakan dalam
rangka mencapai target perpajakan
tersebut, antara lain berupa intensifikasi
perpajakan melalui perbaikan administrasi
perpajakan, pemeriksaan kepada wajib
pajak, serta ekstensifikasi tambahan wajib
pajak baru.
Belanja Negara
Belanja pemerintah mampu mempengaruhi
secara positif kepada masyarakat (rumah
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|21
laporan utama
Kebijakan Fiskal 2015
dilakukan akan memiliki daya ungkit
(leverageeffect) jangka panjang bagi
perekonomian yang prorakyat.
Pendapatan Negara
(triliun rupiah)
2.000,0
1.800,0
1.600,0
1.400,0
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
-
1.761,6
1.635,4
1.489,3
1.246,1
389,3
272,4
APBNP 2014
Pajak
APBNP 2015
Non Pajak
tangga maupun usaha) apabila digunakan
secara tepat. Belanja pemerintah,
seperti untuk infrastruktur tol laut yang
menghubungkan antar pulau, akan
mempengaruhi sistem transportasi
cepat dan massal. Walaupun efek dari
pembangunan ini baru akan terasa
dalam jangka panjang, namun ini akan
meningkatkan efisiensi pergerakan
orang dan barang, memperbaiki iklim
usaha, dan mendorong investasi. Belanja
pemerintah yang efektif untuk pendidikan
dasar akan mendorong peningkatan
kualitas sumber daya manusia. Kualitas
belanja seperti inilah yang membuat
APBN sehat karena dapat memberikan
efek multiplier.
Belanja pemerintah tidak selalu
bersifat langsung namun juga ada yang
bersifat tidak langsung seperti perumusan
regulasi dan deregulasi yang dapat
menjadi stimulus dalam pembangunan.
Contohnya adalah regulasi tentang
moratorium ijin penangkapan ikan yang
akan berimbas terhadap meningkatnya
iklim investasi dibidang perikanan
di dalam negeri serta terjaganya bio
diversity yang menjamin suntainability
kekayaan laut Indonesia. Di sini
Pemerintah lebih memainkan peran
sebagai regulator. Upaya Pemerintah
ini dapat dikatakan bisa menjadi
contoh dari sisi efektivitas dan efisiensi
kebijakan fiskal. Regulatory policy ini
membutuhkan biaya input yang relatif
kecil namun memiliki dampak multiplier
yang sangat besar bagi perekonomian
Indonesia.
22 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
Pendapatan DN
Selanjutnya, dalam rangka
peningkatan efisiensi, pemerintah juga
melakukan kebijakan pengalihan belanja
dari yang kurang produktif ke yang
lebih produktif, seperti penghapusan/
pengurangan alokasi belanja subsidi
BBM dan penghematan dari belanja
operasional (contohnya: penghematan
belanja perjalanan dinas).Walaupun
hal ini akan berakibat pada naiknya
angka inflasi serta menurunnya tingkat
hunian hotel dan sektor pariwisata, tetapi
Pemerintah yakin ini adalah pilihan yang
tepat. Pengalihan ke sektor prioritas
tersebut antara lainatau infrastruktur.
Pemerintah meyakini upaya yang
Perkembangan Alokasi Anggaran
Belanja dan Peruntukannya
Disamping itu, pada tahun 2015
pemerintah mengalokasikan anggaran
belanja dalam rangka desentralisasi
melalui dana desa sebesar Rp20,8 trilliun
yang akan disalurkan kepada 74.094
desa (angka sementara) Pengelolaan
keuangan dari dana desa tersebut dapat
dipergunakan oleh aparatur desa untuk
meningkatkan faktor daya ungkit
(leverage) perekonomian desa, yang pada
akhirnya diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini
sejalan dengan tujuan desentralisasi, yaitu
Pemerintah Daerah dapat merespon
kebutuhan dari warga di wilayah kerjanya,
sehingga kebijakan yang diambil dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daerah. Selain itu, pada APBNP tahun
2015 juga dialokasikan Dana Alokasi
Khusus (DAK) sebesar Rp58,8 triliun
yang antara lain digunakan untuk
membiayai kegiatan infrastruktur,
pertanian, dan kesehatan. Hal ini
mencerminkan bahwa desentralisasi fiskal
telah sampai pada tingkat desa.
Pembiayaan
Pembiayaan merupakan cara menutup
celah fiskal (defisit anggaran). Bahasan
Kebijakan Fiskal 2015
mengenai pembiayaan anggaran biasanya
terfokus pada konsep kesinambungan
fiskal (fiscal sustainabilty) yang
merupakan kemampuan Pemerintah
untuk menjaga penerimaan pajak,
belanja, dan kebijakan lainnya dalam
jangka panjang tanpa membahayakan
kemampuannya dalam hal pembayaran
kewajiban dan pengeluaran. Intinya,
kesinambungan fiskal mampu
mempertahankan kebijakan fiskal saat
ini tanpa harus melakukan penyesuaian
besar-besaran pada pajak, utang
pemerintah, dan kewajiban lainnya di
masa mendatang.
Kita lihat kebijakan fiskal tahun
2015 pada sisi pembiayaan. Kebijakan
fiskal yang diambil Pemerintah
merupakan kebijakan yang sedikit lebih
kontraktifdibandingkan dengan APBNP
2014. Defisit dalam APBNP tahun 2015
sebesar 1,9% terhadap PDB (bandingkan
dengan defisit pada APBNP 2014 yang
sebesar 2,4%). Ini mengandung arti,
Pemerintah berhati-hati pada tahun 2015.
Untuk menutup celah defisit tersebut,
Pemerintahmembiayai sebagian besar
dari dari sumber dalam negeri berupa
penerbitan Surat Berharga Negara.
Berikut ini rincian Rincian pembiayaan
sebagaimana postur APBNP tahun
2015 adalah: pinjaman luar negeri netto
sebesar minus Rp20,0 trilliun, penerbitah
surat berharga negara sebesar Rp297,7
trilliun, dan pinjaman dalam negeri netto
sebesar Rp1,7 trilliun.
Pembiayaan dari dalam negeri
ini memiliki keuntungan kebijakan
pembayaran bunga utang yang lebih
mudah diprediksi, karena tidak akan
terpengaruh terhadap fluktuasi nilai
tukar mata uang asing secara langsung.
Selain itu, Pemerintah juga tidak akan
tergantung dari ketersediaan devisa
negara dalam rangka pembayaran
pokok dan bunga utang dalam negeri.
Namun demikian, surat berharga negara
memang masih mengandung risiko,
selain besarnya persentase imbal balik
(bunga) serta ketidakstabilan kondisi
perekonomian negara. Namun demikian
hal tersebut dapat lebih dikontrol oleh
pemerintah dibandingkan dengan
fluktuasi nilai kurs mata uang asing
terhadap rupiah.
Dalam konteks pembiayaan,
pemerintah juga memperhatikan sisi
peruntukan pengeluarannya: untuk
apa. Dalam APBNP tahun 2015,
pembiayaan sebesar Rp70,4 triliun
diperuntukkan sebagai Penyertaan
Modal Negara (PMN) kepada beberapa
BUMN yang bergerak di bidang
pembiayaan infrastruktur, pertanian,
transportasi, dan sektor strategis
lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk
memperkuat struktur permodalan bagi
BUMN tersebut sehingga mereka dapat
lebih mampu melibatkan diri dalam
pembangunan. Selain itu, penguatan
permodalan pada PT Askrindo
dan Jamkrindo akan menjamin
keberlanjutan pemberian dana bergulir
dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat.
Upaya dimaksud diharapkan berdampak
kepada masyarakat luas.
laporan utama
Kesimpulan
Angka-angka dalam APBNP tahun 2015
menggambarkan optimisme Pemerintah
dalam mewujudkan tujuan negara. Upaya
tersebut dapat dilihat pada sisi pendapatan
negara, belanja negara, maupun
pembiayaan. Dalam hal ini, Pemerintah
berani mengambil beberapa kebijakan
fiskal yang mungkin dianggap kurang
populer, seperti pengendalian subsidi
BBM, peningkatan target perpajakan, atau
pembiayaan PMN. Optimisme pemerintah
tersebut tentunya telah menimbang
risiko fiskal yang ada. Risiko-risiko
tersebut antara lain tidak tercapainya
target pendapatan, penyerapan belanja
yang kurang optimal, kualitas belanja,
serta faktor internal maupun eksternal
Pemerintah lainnya.
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|23
suplemen
Penggunaan Konsep Logic Model
Teks oleh : Edy Sudarto
PENGGUNAAN KONSEP LOGIC MODEL
DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan
negara yang harus dikelola dengan efektif dan efisien untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
24 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
Penggunaan Konsep Logic Model
B
elanja Negara sebagai salah satu
komponen dalam APBN yang
digunakan mendanai seluruh
Program Pemerintah (baik Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah) untuk
kesejahteraan masyarakat terdiri dari
Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke
Daerah. Belanja Pemerintah Pusat terdiri
atas belanja Kementerian Negara/Lembaga
(K/L) dan belanja non K/L. Dalam gambar
1 terlihat bahwa secara nominal belanja
negara senantiasa mengalami peningkatan
dari Rp511,6 triliun (2005) menjadi
Rp1.548,3 triliun (2012). Dari jumlah
tersebut, belanja K/L meningkat dari
Rp120,8 triliun (2005) menjadi Rp547,9
triliun (2012).
Sesuai dengan amanat pada pasal
11 Undang-Undang nomor 17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara, belanja
K/L yang dikelola oleh Kementerian
Negara/Lembaga dituangkan ke dalam
dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L) dan digunakan untuk mendanai
seluruh program pemerintah sesuai fungsi
masing-masing K/L, meliputi: pelayanan
umum, pertahanan, ketertiban dan
keamanan, ekonomi, lingkungan hidup,
perumahan dan fasilitas umum, kesehatan,
pariwisata, budaya, agama, pendidikan,
dan perlindungan sosial.
Sejalan dengan peningkatan realisasi
belanja negara termasuk belanja K/L,
mulai tahun 2007 Pemerintah menerapkan
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
untuk melihat keterkaitan antara input
dengan output-nya. Berdasarkan penerapan
PBK selama 5 tahun (2007 s.d 2012),
belum terlihat kinerja yang dihasilkan dari
input yang direalisasikan. Oleh karena itu,
dalam rangka penerapan Penganggaran
Berbasis Kinerja (Performance Based
Budgeting) dan memenuhi amanat PP 90
tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga, Menteri Keuangan
menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan
No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran
dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan
RKA-K/L yang mengatur sistem evaluasi
program seluruh K/L. Oleh karena itu, pada
tahun 2012 dilakukan evaluasi program
dengan 3 (tiga) aspek evaluasi, yakni: aspek
implementasi, aspek manfaat, dan aspek
konteks yang dilakukan oleh Kementerian
Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran
(DJA). Selain itu K/L juga melakukan
evaluasi dengan pendekatan self-evaluation
atas program yang dilakukan oleh masingmasing K/L. Pengukuran kinerja dilakukan
terhadap informasi referensi OutcomeOutput (Hasil-Keluaran) pada masingmasing program K/L.
Secara umum, hasil analisis terhadap
informasi referensi Output dan Outcome
secara keseluruhan belum mencerminkan
kualitas belanja K/L. Berikut ini disajikan
grafik evaluasi kinerja penganggaran pada
level Output:
suplemen
Berdasarkan analisis yang dilakukan
atas seluruh Ouput dalam RKA-K/L 2012,
diperoleh hasil-hasil sebagai berikut ini:
1. Jumlah Output terlalu banyak (Output
tahun 2012 berjumlah 11.702);
2. Banyak Output yang bersifat
administratif, bukan substantif,
misalnya: laporan dan dokumen (jenis
Output ini teridentifikasi sekitar 3.879
Output dengan pagu sebesar Rp45,1
triliun);
3. Banyak Output yang berkarakteristik
input, misalnya: kendaraan, komputer,
Gambar 1: Komponen Belanja dalam APBN (periode T.A 2005-2012)
Gambar 2: Grafik Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2012
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|25
suplemen
Penggunaan Konsep Logic Model
dan gedung (teridentifikasi sekitar
360 jenis Output dengan pagu sebesar
Rp168,3 triliun);
4. Target Output tidak jelas – baik
bagi yang menyusun perencanaan
penganggaran maupun bagi yang
melakukan evaluasi (sejumlah 2.141
kasus); dan
5. Sekilas capaian Output terlihat sangat
bagus mencapai 164% dengan biaya
sebesar 88.9% sehingga diperoleh
efisiensi sebesar 36%. Namun capaian
Output yang terlalu tinggi dimaksud
justru mengindikasikan ada hal yang
tidak wajar sehingga diperlukan
telaahan lebih mendalam untuk
mengetahui jenis dan karakteristik
seluruh Output dalam RKA-K/L.
Temuan di atas mengindikasikan
bahwa ternyata capaian kinerja
bagus dimaksud belum sepenuhnya
mencerminkan bagusnya kualitas
belanja K/L. Kondisi Output di atas
juga berpotensi disalah tafsirkan oleh
masyarakat bahwa Belanja K/L banyak
untuk keperluan birokrasi sehingga seolah
menjadi justifikasi pemborosan anggaran.
Sebagai tambahan, berdasarkan
temuan pada analisis Output tersebut
kemudian dikembangkan kajian dan
analisis untuk melihat isi program secara
keseluruhan dan ditemukan hasil sebagai
berikut:
1. tidak jelas yang mana merupakan
input, output, dan outcome;
2. outcome kurang jelas dan terlalu
normatif;
3. sulit melihat relevansi antara inputoutput-outcome; dan
4. relevansi outcome terhadap need or
problem tidak terlihat karena informasi
tersebut di dalam RKA-K/L tidak ada.
........................2015
2016......................dst
Logic
Model
EXISTING
Kuantitas:
sangat banyak:
• Outcome = 870
• IKU = 3.101
• Output = 11.831 jenis
Kualitas lemah:
• Kurang jelas
• Kurang relevan
• Kurang terukur
1. Menyempurnakan arsitektur RKAK/L (struktur informasi kinerja ) yang
sesuai dengan pendekatan fungsi
2. Memperkuat dan mempertajam
informasi kinerja
What we
have
AKTIVITAS
What we
do
OUTPUT
What we
produce/de
liver
Gambar 4: Konsep dasar pendekatan Logic Model (LM)
26 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
Kuantitas:
Selektif, fokus, dan
strategis
Kualitas bagus dan
valid:
• Lebih jelas
• Lebih relevan
• Lebih terukur
Gambar 3: Penataan ADIK dalam RKA-K/L dengan pendekatan Logic Model (LM)
Hasil analisis dan evaluasi
mencerminkan lemahnya arsitektur dan
informasi kinerja dalam RKA-K/L. Untuk
itu, perlu dilakukan penataan arsitektur dan
informasi kinerja dengan menggunakan
pendekatan logic model (LM) sehingga
informasi kinerja dan capaian program dari
masing-masing K/L dapat terukur, relevan
dan lebih jelas.
I. Konsep Logic Model dalam
Penataan ADIK
Pendekatan logic model dalam bidang
perencanaan dan penganggaran
digunakan untuk menyajikan kerangka
perencanaan yang menjembatani gap
antara kondisi saat ini dengan kondisi
yang diinginkan/diharapkan sehingga
dapat dikatakan efektif dan efisien
penggunaannya. Pendekatan logic model
melihat keterkaitan antara Hasil/Outcome,
Keluaran/Output, Aktivitas, dan Input
terhadap Customer yang dituju melalui
suatu program.
Mekanisme penyusunan informasi
kinerja dalam pendekatan logic model
dilakukan dari level paling atas (Outcome)
YOU/WE
INPUT
EXPECTED
OUTCOME
COSTUMER
Mengubah Mengubah Mengubah
kesadaran kebiasaan
kondisi
Bisa
Sadar
Paham
Tahu
Status
Biasa
Mau
dan diikuti dengan informasi/referensi
Output, Aktivitas, dan Input yang
digunakan (Top Down Mechanism).
Outcome dan Output yang disusun harus
berorientasi keluar kepada Customer
(external perspective) bukan kepada
internal suatu organisasi (K/L). Melalui
pendekatan logic model, secara otomatis
akan memberikan dampak perubahan
struktur informasi kinerja, semula
arsitektur kinerja disusun berdasarkan
struktur organisasi menjadi berdasarkan
fungsi organisasi berbasis pada Hasil/
Outcome seperti pada Gambar 5.
Dalam substansi pendekatan struktur
informasi kinerja berdasarkan fungsi
organisasi berbasis kepada fungsi
organisasi berbasis Hasil/Outcome,
informasi kinerja harus disusun sesuai
dengan kerangka logika berpikir (logic
model) dan informasi kinerja terdapat
pada setiap level organisasi. Perbedaan
utama antara pendekatan arsitektur kinerja
disusun berdasarkan struktur organisasi
dengan pendekatan berdasarkan fungsi
organisasi berbasis pada Hasil/Outcome
adalah:
a. terdapat tingkatan/leveling Output,
dimana Output pada level K/L
merupakan Output yang sifatnya
strategis dan Output bersifat operasional
pada level eselon I - eselon II;
b. terdapat Input, merupakan sumberdaya
atau prasyarat yang dibutuhkan
selama aktivitas berlangsung guna
menghasilkan dan men-deliver Output
(misalnya: sumber daya manusia,
peralatan dan mesin, tanah dan
bangunan, data dan informasi, serta
norma/sistem/prosedur/ketentuan);
c. indikator menjelaskan Output dan
suplemen
Penggunaan Konsep Logic Model
RENJA-K/L EXISTING
K/L
Eselon I
Program
Outcome
Eselon II
Kegiatan
Sas. Keg.
ARSITEKTUR INFORMASI KINERJA DALAM
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (2016)
Indikator
Kinerja
Program
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Input KL
K/L
Aktivitas/
ProsesKL
Output K/L
Output
Sasaran Strategis
(outcome KL)
Indikator
Eselon I
RKA-K/L EXISTING
Program
Input Es I
Aktivitas/
Proses Es I
Output Es I
K/L
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Sasaran Program
(Outcome KL)
Indikator
Eselon I
Program
Eselon II
Kegiatan
Output
Indikator
Kinerja
Program
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Outcome
Eselon II
Kegiatan
Input Es II
Aktivitas/
Proses Es I
Indikator Kinerja
Program
Sasaran Program
(Output Es II)
Indikator Kinerja
Kegiatan
Komponen
Detil
Gambar 5: Perbedaan Pendekatan Penataan Arsitektur Kinerja
Outcome, bukan indikator Program/
Kegiatan; dan
d. Un-siloed, dimana hubungan antar
tingkatan organisasi bisa didasarkan
pada kombinasi dari 3 (tiga) alternatif:
1) pendelegasian berdasarkan Output
2) pendelegasian berdasarkan
Aktivitas
3) pendelegasian berdasarkan Input.
II. Waktu (Timeline)
Proses pengembangan dan penerapan
konsep logic model dilakukan secara
bertahap, dengan urutan tahap awal
sebagai berikut:
III. Hal-hal Yang Dilakukan
Dalam konteks implementasi/penerapan
konsep logic model dalam penataan
Arsitektur Dan Informasi Kinerja pada
RKA-K/L T.A 2016, hal-hal yang telah
dilakukan pada tahun 2014 adalah sebagai
berikut:
1. Telah disiapkan landasan hukum
sebagai langkah awal penerapan
penyusunan anggaran berbasis logic
model yang dituangkan dalam Pasal
24 PMK nomor 136/PMK.02/2014
tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan RKA-K/L, dimana
secara eksplisit dinyatakan bahwa
dalam rangka penguatan penerapan
Penganggaran Berbasis Kinerja
(Performance Based Budgeting)
dilakukan Penataan Arsitektur
Dan Informasi Kinerja (ADIK)
yang penerapannya dimulai pada
perencanaan penganggaran T.A
2016. Selain itu, dalam lampiran
V PMK nomor 136/PMK.02/2014
telah diterbitkan Pedoman Penataan
Arsitektur Dan Informasi Kinerja
(ADIK) dalam RKA-K/L.
2. Dalam rangka membekali para
stakeholder dan pihak-pihak terkait
lainnya dalam proses perencanaan
penganggaran, telah dilakukan
pelatihan/workshop terkait dengan
penataan Arsitektur dan Informasi
Kinerja, yakni:
a. Training Of Trainers (TOT) kepada
seluruh role-model di lingkup
direktorat Jenderal Anggaran pada
bulan Juni 2014.
b. Pelatihan/workshop tahap ke-1 telah
dilakukan pada Senin/15 September
Existing
Output
Yang diharapkan
Strategis
Output
Output
Output
Output
Output
Operasional
Gambar 6: Perbedaan Pendekatan Penataan Arsitektur Kinerja
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|27
suplemen
Penggunaan Konsep Logic Model
Gambar 7: Agenda Kerja Penataan ADIK (periode Agustus 2014 s.d Februari 2015)
2014 s.d Jumat/19 September 2014
yang diikuti peserta dari Unit eselon
I (portofolio anggaran) dari masingmasing K/L;
c. Pelatihan/workshop tahap ke-2
telah dilakukan pada Kamis/20
Nopember 2014 dengan pembicara
dari Ditjen Anggaran Kementerian
Keuangan dan Deputi Alokasi
Pendanaan Kementerian PPN, serta
peserta Unit eselon I (portofolio
anggaran) dari tiap-tiap K/L.
d. Serangkaian pelatihan/workshop
untuk pegawai internal Ditjen
Anggaran, khususnya para pegawai
yang menangani dan melakukan
penelaahan RKA-K/L masingmasing Kementerian Negara/
Lembaga.
3. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan
kegiatan pelatihan/workshop yang
28 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
dilakukan pada akhir September
2014, DJA telah menyampaikan surat
ke seluruh K/L agar menyampaikan
rumusan logic model dari masingmasing K/L. Sampai dengan akhir
Desember 2014 telah terdapat 38 (tiga
puluh delapan) K/L yang mengirimkan
hasil penataan Arsitektur Dan Informasi
Kinerja dalam formulir RKA-K/L
kerangka logic model. Berdasarkan
reviu sementara dari rumusan logic
model yang disampaikan oleh 38
(tiga puluh delapan) K/L tersebut,
terdapat yang hasilnya sudah sesuai
dengan konsep penataan ADIK, tetapi
sebagian lainnya, hasilnya belum seperti
yang diharapkan. Selanjutnya akan
dilakukan reviu pada bulan Januari
2015 secara mendetil terhadap seluruh
hasil penataan ADIK yang dikirimkan
oleh K/L dengan melibatkan Direktorat
Anggaran I, Direktorat Anggaran II, dan
Direktorat Anggaran III selaku mitra
K/L dalam penyusunan RKA-K/L.
4. Pada saat ini, secara paralel juga
sedang dilakukan proses developing
tabel-tabel referensi terkait penataan
arsitektur dan informasi kinerja yang
diperlukan untuk disesuaikan dengan
aplikasi RKA-K/L DIPA (software).
Melalui tabel-tabel tersebut, K/L
diharapkan dapat melakukan simulasi
terhadap program dan informasi
kinerjanya masing-masing sebelum
di-input kedalam aplikasi RKA-K/L
DIPA.
Diharapkan pada akhir Februari 2015,
seluruh K/L telah menyampaikan rumusan
kinerja yang baru (Output dan Outcome),
agar dapat digunakan dalam penyusunan
RKA-K/L T.A 2016.
Insentif Personal
suplemen
Teks oleh : Jati Wibowo
Ada Insentif Personal Dibalik
Kinerja Penganggaran
Sebagai salah satu upaya
pemerintah meningkatkan
kualitas penganggaran, dalam
beberapa tahun terakhir,
Pemerintah telah menerapkan
sistem penghargaan dan sanksi
atas pelaksanaan anggaran
belanja Kementerian Negara/
Lembaga (K/L).
S
istem ini berfungsi sebagai stimulus
bagi K/L yang sifatnya temporer.
Ini berarti sistem ini masih dianggap
perlu ada sepanjang hasil evaluasi kinerja
penganggaran menunjukkan kinerja
penganggaran K/L belum maksimal.
Kajian atas implementasi sistem
tersebut telah dilakukan, hasilnya K/L
tidak terpacu meningkatkan kinerja
penganggarannya. Alasan utama sistem
tersebut tidak efektif adalah tidak
adanya goal congruence (keselarasan
antara kepentingan individu dengan
kepentingan organisasi). Selama ini bentuk
penghargaan adalah penambahan alokasi
anggaran yang ujungnya menambah
beban kerja K/L tersebut. Bentuk
penghargaan tidak berdampak langsung
pada setiap individu dalam K/L tersebut.
Alasan inilah yang menjadi salah satu
dasar penyempurnaan konsep sistem
penghargaan dan sanksi di tahun 2015.
Jika selama ini bentuk penghargaan
dalam penerapan sistem penghargaan dan
sanksi berupa tambahan anggaran maka
alternatif yang diusulkan sebagai bentuk
penghargaan yaitu berupa insentif personal.
Penerapan insentif personal diyakini
mampu mendorong kinerja penganggaran
K/L karena sejalan dengan kaidah
goal congruence di atas. Studi literatur
menunjukkan bentuk penghargaan atas
kinerja di sektor swasta yang dinilai cukup
efektif yaitu pemberian bonus berupa uang.
Apabila insentif personal dapat
diimplementasikan, ada beberapa hal
yang perlu menjadi perhatian. Pertama,
siapa yang berhak mendapatkan insentif
personal apabila kinerja organisasinya
(K/L) sangat baik? Apakah seluruh pegawai
pada organisasi tersebut mengingat capaian
kinerja penganggaran merupakan upaya
bersama oleh seluruh pegawai, atau hanya
sebagian pegawai saja yang mempunyai
kontribusi secara langsung dalam pencapaian
kinerja penganggaran yang optimal. Pada
sisi ini, penerapan asas keadilan menjadi
sangat penting, strategi yang tidak pas
dalam menentukan subyek penerima insentif
personal dapat menjadi bumerang bagi
pengambil kebijakan dan berakibat pada
kinerja yang kontraproduktif.
Kedua, besaran insentif personal yang
diterima oleh organisasi. Apabila sistem ini
diterapkan, Pemerintah harus mengkalkulasi
kebutuhan insentif personal yang akan
dicadangkan dalam APBN. Pemerintah
harus mempertimbangkan beban APBN
dan keberlangsungan fiskal. Besaran
insentif personal juga menentukan daya
dorong kinerja, apabila besaran insentif
personal kurang dari level tertentu maka
daya dorongnya akan hilang. Penentuan
besaran penghargaan dapat diperoleh dari
penyusunan simulasi besaran insentif
personal dalam berbagai skenario.
Ketiga, waktu pemberian insentif.
Pemerintah perlu menguji waktu pemberian
insentif personal yang paling tepat, apakah
diberikan satu kali setahun sekaligus, atau
diberikan per bulan. Ada beberapa alternatif
yang bisa disimulasikan, yaitu insentif
personal diberikan di satu kali dan di awal
tahun. Hal ini dengan pertimbangan bahwa
pada pertengahan tahun, sudah ada gaji
ketiga belas yang dapat dikatakan sebagai
bentuk insentif reguler yang selama ini
dinikmati oleh PNS. Alternatif lain yaitu
pemberian insentif yang diberikan per bulan
sebagai tambahan tunjangan bulanan yang
selama ini diterima pegawai.
Dan keempat, pemberian insentif personal
ditinjau dari sisi peraturan perundangundangan yang mengatur gaji dan tunjangan
kinerja. Pemberian insentif personal harus
selaras dengan peraturan yang mengatur
gaji dan tunjangan kinerja karena dari sisi
kinerja organisasi, segala bentuk pemberian
tunjangan, bonus, insentif harus selaras
dengan peraturan tentang gaji dan tunjangan.
Saat ini ada sinyal dari Undang-Undang
(UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara. Pasal 80 dalam UU tersebut
menjelaskan bahwa besaran tunjangan kinerja
tergantung dari capaian kinerja. Apabila
dalam implementasinya, capaian kinerja
penganggaran menjadi salah satu variabel
dalam penentuan besaran tunjangan kinerja
pegawai maka menurut pendapat penulis,
konsepsi tersebut sejalan dengan semangat
pemberian insentif personal atas capaian
kinerja penganggaran K/L.
Kedepan, Pemerintah tampaknya akan
semakin banyak memberikan perhatian pada
upaya-upaya peningkatan kinerja. Pemberian
imbal balik yang fair dari peningkatan kinerja
tentu harus menjadi prasyarat yang tidak dapat
diabaikan. Apabila keempat hal tersebut dapat
dipecahkan secara prudent dan profesional
maka penulis yakin peningkatan kinerja
penganggaran menjadi suatu keniscayaan.
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|29
harmonisasi
Satu Tahun Perjalanan BPJS Kesehatan
Teks Oleh: Ade Permadi & Agus Slamet Riyadi
Satu Tahun Perjalanan BPJS Kesehatan Melayani Masyarakat:
Implementasi UU Nomor 24
Tahun 2011 Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
30 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
Satu Tahun Perjalanan BPJS Kesehatan
D
Sistem jaminan sosial
nasional merupakan
program negara yang
bertujuan memberikan
kepastian perlindungan
dan kesejahteraan
sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
alam rangka menjalankan amanat
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52
Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, maka pada tanggal 25 November
2011, lahirlah Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) yang ditandai
dengan terbitnya Undang-Undang nomor
24 Tahun 2011. Dengan Undang-Undang
ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Kesehatan menyelenggarakan
program jaminan kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan menyelenggarakan
program jaminan kecelakaan kerja,
jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan
jaminan kematian.
Keberadaan BPJS, khususnya BPJS
Kesehatan diharapkan membawa angin
segar perubahan pelayanan pemerintah
di bidang jaminan kesehatan yang
lebih terjangkau bagi masyarakat luas.
Sudah 1 (satu) tahun lebih berlalu,
sejak implementasinya pada awal
tahun 2014, tentunya banyak tantangan
yang dihadapi BPJS Kesehatan untuk
mewujudkan pelayanan yang lebih baik
kepada masyarakat. Seiring dengan
berjalannya waktu, banyak testimoni
masyarakat yang mengapresiasi peran
BPJS ini, namun tidak sedikit pula yang
masih mengeluhkan pelayanan BPJS.
Pola pembayaran pada Rumah Sakit
dengan tarif INA-CBG’s yang disusun
oleh National Casemix Center (NCC)
Kementerian Kesehatan, sangat berbeda
dengan kombinasi pola paket dan fee for
service, seperti yang diberlakukan pada
saat PT. Askes (Persero). Hal ini tentunya
juga membawa dampak pada pelayanan
BPJS secara keseluruhan.
Dalam rangka evaluasi pelaksanaan
program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) yang dilaksanakan BPJS Kesehatan
selama satu tahun terakhir, Redaksi
Warta Anggaran berkesempatan untuk
melakukan wawancara dengan Bapak
Purnawarman Basundoro, Direktur
Hukum, Komunikasi dan Hubungan
harmonisasi
Antar Lembaga, BPJS Kesehatan, untuk
menggali informasi seputar evaluasi
pelayanan BPJS Kesehatan, penerapan
sistem dan prosedur yang berlaku, dan
capaian kinerjanya. Berikut ini adalah hasil
wawancara kami.
Berdasarkan laporan YLKI per 22
Maret 2015, kinerja BPJS dinilai
belum optimal dibandingkan saat
menjadi PT. Askes (Persero). Salah satu
indikatornya adalah antrian panjang
pasien dan makan banyak waktu, baik
di loket pendaftaran maupun loket obat.
Belum lagi ada modus kecurangan oleh
petugas kesehatan dalam memberikan
nomer antrian. Bagaimana BPJS
menyikapi hal tersebut?
BPJS Kesehatan berusaha terus
berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan
dalam upaya meningkatkan pelayanan
kepada peserta BPJS Kesehatan. Segala
bentuk kecurangan dapat dilaporkan
langsung melalui BPJS Kesehatan Center
maupun Kantor Cabang BPJS Kesehatan
untuk dapat ditindaklanjut dalam
kesempatan pertama. Untuk menampung
lonjakan pendaftaran peserta mandiri,
telah beroperasi pendaftaran peserta
melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id.
Selain itu BPJS Kesehatan juga membuat
Prosedur Pendaftaran Cepat (PPC) dalam
rangka mengurangi antrian pendaftaran
bagi masyarakat yang ingin menjadi
peserta BPJS Kesehatan. Pendaftaran juga
dapat dilakukan di Bank yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan yaitu Bank
Mandiri, BNI dan BRI.
Bagaimana BPJS Kesehatan menyikapi
dan mengimplementasikan program Kartu
Indonesia Sehat (KIS) yang dikeluarkan
Presiden? Apakah tidak ada duplikasi
dengan kartu BPJS yang diterbitkan?
KIS berfungsi sebagai kartu jaminan
kesehatan dan sebagai identitas peserta,
yang dapat digunakan untuk mendapatkan
layanan kesehatan di fasilitas kesehatan
tingkat pertama dan tingkat lanjutan,
sesuai dengan indikasi medis. KIS
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|31
harmonisasi
Satu Tahun Perjalanan BPJS Kesehatan
merupakan perluasan dari program JKN
yang diluncurkan sebelumnya dan dikelola
oleh BPJS Kesehatan pada 1 Januri 2014.
Tidak ada duplikasi atas penggunaan KIS
dan kartu BPJS karena yang menjadi dasar
pendaftaran adalah nama dan nomer tanda
peserta yang tertuang dalam KIS maupun
BPJS yang sudah terintegrasi dalam suatu
sistem.
Peserta BPJS mengalami lonjakan yang
cukup drastis, dan kini telah mencapai
lebih dari 133 juta orang. Sementara
pada sisi lain, ketersediaan kamar dan
tenaga medis di rumah sakit tidak bisa
dengan cepat ditingkatkan, khususnya
untuk peserta BPJS. Sejauhmana BPJS
menanggapi permasalahan tersebut?
Upaya apa yang sudah dilakukan?
Perlu dimaklumi bahwa jumlah peserta
yang melonjak karena saat ini masyarakat
dapat dengan mudah mengakses pelayanan
kesehatan. BPJS Kesehatan terus
melakukan koordinasi dengan fasilitas
kesehatan dalam meningkatkan pelayanan
kepada peserta BPJS Kesehatan.Terkait
dengan ketersediaan fasilitas kesehatan,
32 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
hal ini merupakan tanggung jawab
pemerintah dalam hal ini pemerintah
pusat dan daerah melalui Kementerian
Kesehatan. BPJS Kesehatan juga berupaya
untuk meningkatkan kerjasama dengan
rumah sakit swasta. Sampai saat ini,
rumah sakit swasta yang telah bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan mencapai angka
632 rumah sakit, dan melalui strategi yang
telah disiapkan, angka tersebut diharapkan
meningkat seiring dengan pertumbuhan
angka peserta BPJS Kesehatan.
Dalam sistem pelayanan berjenjang,
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) seperti Puskesmas, Klinik
dan dokter keluarga adalah inti dari
semua layanan BPJS. Bagaimana BPJS
memberdayakan peran FKTP, untuk
meningkatkan mutu pelayanan FKTP
pada khususnya dan BPJS secara
keseluruhan?
Berdasarkan hasil evaluasi, pelayanan
FKTP saat ini berjalan efektif. FKTP
harus dapat menyelesaikan 155 diagnosis
sebelum peserta dirujuk ke faskes tingkat
lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan
terus melakukan pemantauan serta
penilaian kepada FKTP. Apabila kinerja
FKTP kurang baik, maka BPJS Kesehatan
dapat melakukan pembinaan atau bisa
memutus kerjasama. BPJS Kesehatan
juga melakukan credentialing untuk
menilai standar pelayanan di FKTP. Perlu
ditekankan, bahwa peserta tidak boleh
meminta atas permintaan sendiri rujukan
kepada FKTP khususnya Puskesmas.
Yang akan menentukan peserta dapat
dirujuk adalah FKTP sesuai dengan
indikasi medis, bukan atas permintaan.
Rujukan pun dilakukan di FKTP terdaftar.
Terkait dengan rumah sakit yang dipilih
diserahkan kepada FKTP yang merujuk
sesuai dengan prinsip rujukan berjenjang.
Dalam kondisi darurat, sesuai regulasi,
peserta BPJS dapat berobat langsung ke
rumah sakit, baik rumah sakit provider
BPJS, maupun bukan provider.
Bagaimana implementasi atas hal
tersebut, terutama kejelasan mengenai
kriteria kondisi gawat darurat?
Gawat darurat adalah keadaan klinik
pasien yang membutuhkan tindakan medis
Satu Tahun Perjalanan BPJS Kesehatan
segera guna penyelamatan nyawa dan
pencegahan kecacatan lebih lanjut. Peserta
yang memerlukan pelayanan gawat darurat
dapat langsung memperoleh pelayanan
di setiap fasilitas kesehatan. Peserta yang
menerima pelayanan kesehatan di fasilitas
kesehatan yang tidak bekerjasama dengan
BPJS kesehatan, harus segera dirujuk
ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama
dengan BPJS kesehatan setelah keadaan
gawat daruratnya teratasi dan pasien
dalam kondisi dapat dipindahkan. Adapun
pelayanan gawat darurat yang dapat
dijamin adalah sesuai dengan kriteria
gawat darurat yang berlaku.
Sesuai regulasi bahwa peserta
BPJS bisa mengikuti koordinasi
manfaat (Coordination of Benefit)
dengan membeli asuransi tambahan.
Bagaimana implementasi atas regulasi
tersebut sampai dengan saat ini?
BPJS Kesehatan membuka ruang
seluasnya bagi peserta untuk mendapatkan
manfaat lebih (khususnya manfaat non
medis) dengan perusahaan asuransi
komersial dalam sistem Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) melalui
skema Coordination of Benefit (COB).
Selain tertuang dalam Pasal 28 Peraturan
Presiden No 111 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan, skema COB ini
diharapkan akan meningkatkan pelayanan
bagi peserta yang mampu membayar lebih,
khususnya untuk kenyamanan.
Prinsip COB BPJS Kesehatan
ini adalah koordinasi manfaat yang
diberlakukan bila peserta BPJS Kesehatan
membeli asuransi kesehatan tambahan
dari Penyelenggara Program Asuransi
Kesehatan Tambahan atau Badan Penjamin
lainnya yang bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan. Melalui mekanisme ini,
peserta asuransi bisa naik kelas perawatan,
mendapatkan benefit lain yang tidak
ditanggung dalam aturan JKN, serta
mendapatkan perawatan lanjutan yang
ekslusif dan bisa berobat di rumah sakit
swasta yang belum bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan, jika dalam keadaan
gawat darurat. BPJS Kesehatan nantinya
akan menjamin biaya sesuai tarif yang
berlaku pada program JKN, sedangkan
selisihnya menjadi tangung jawab asuransi
komersial selama sesuai dengan ketentuan
dan prosedur yang berlaku. Saat ini sudah
lebih dari 50 asuransi komersial yang
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
mengembangkan COB.
Sejak beralih dari PT Askes menjadi
BPJS Kesehatan, obat yang biasanya
diberikan, tidak dapat diklaim atau
diberikan tetapi jumlahnya sedikit
(misalnya untuk 3 hari saja). Begitu
pula saat pasien dahulu menggunakan
Jamkesmas, semua pelayanan gratis.
Tetapi setelah pindah ke BPJS, masih
terdapat kasus di mana obat-obatan
ditebus sendiri. Bagaimana BPJS
Kesehatan menyikapi hal tersebut?
Salah satu hasil evaluasi pelaksanaan
JKN adalah terdapat pemasalahan
pelayanan obat, khususnya obat kronis
dan obat kemoterapi. Dengan terbitnya
SE Menkes Nomor HK/Menkes 32/I/2014
harmonisasi
merawat, maka peserta tersebut
dapat mengikuti Program Rujuk
Balik.
c. Pelayanan obat Program Rujuk
Balik dilakukan di Fasilitas
Kesehatan (Faskes) Tingkat
Pertama sesuai dengan peresepan
obat yang diberikan oleh Dokter
Spesialis/Sub Spesialis di Faskes
tingkat Lanjutan untuk kebutuhan
30 hari.
2. Pemberian Obat Kemoterapi,
Thalassemia dan Hemofilia
a. Disamping dapat diberikan di
Fasilitas Kesehatan Tingkat III,
Obat Hemofilia, Thalassemia dan
Hemofilia dapat juga diberikan
kepada Faskes Tingkat II dengan
mempertimbangkan kemampuan
BPJS Kesehatan
membuka ruang seluasnya
bagi peserta untuk
mendapatkan manfaat
lebih (khususnya manfaat
non medis) dengan
perusahaan asuransi
komersial dalam sistem
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN).
tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan
Tingkat Lanjutan, dapat menjadi solusi
terhadap peresepan obat kronis dan obat
kemoterapi yang sebelumnya menjadi
keluhan oleh peserta JKN. Selain itu,
BPJS Kesehatan telah mengeluarkan surat
edaran Direksi BPJS Kesehatan terkait
dengan penjelasan teknis pelaksanaan SE
Menkes Nomor HK/Menkes 32/I/2014.
Penjelasan tersebut antara lain berupa:
1. Penjelasan untuk Obat Penyakit Kronis
a. Pemberian obat untuk penyakit
kronis dapat langsung diberikan
untuk kebutuhan 30 hari.
b. Bagi peserta dengan penyakit
kronis yang telah dinyatakan
dalam kondisi stabil oleh Dokter
Spesialis/Sub Spesialis yang
fasilitas kesehatan dan kompetensi
SDM kesehatan.
b. Obat kemoterapi, thalasemia dan
hemofilia dapat diberikan dalam
pelayanan Rawat Jalan maupun
Rawat Inap.
c. Pada masa transisi, obat kemoterapi
baik rawat jalan maupun rawat inap
ditagihkan secara fee for service di
luar paket INA CBG’s.
Meskipun sudah berjalan selama
satu tahun lebih, program JKN
ternyata masih memiliki banyak
PR, salah satunya sosialisasi yang
masih minim oleh BPJS selaku pihak
penyelenggara. Masih ada rumah
sakit yang memulangkan pasien
karena menganggap plafon yang
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|33
harmonisasi
Satu Tahun Perjalanan BPJS Kesehatan
dipakai sudah habis. Bagaimana BPJS
mensosialisasikan sistem tarif INACBGs sehingga kasus seperti ini tidak
terjadi lagi di masa mendatang?
Di awal implementasi JKN memang
keluhan rumah sakit terkait dengan INACBGs banyak terjadi. Namun Tarif INACBGs sudah direvisi dan disesuaikan
kembali pada 1 September 2014 melalui
Peraturan Mnteri Kesehatan Nomor 59
Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan dan diharapkan angka
yang terdapat dalam setiap paket INA CBGs
sesuai dan rasional. Sosialisasi terkait INA
CBGs terus dilakukan secara rutin baik
kepada peserta BPJS Kesehatan maupun
provider.
Setelah implementasi satu tahun
perjalanan BPJS Kesehatan, ada yang
mengatakan bahwa pelayanan PT.
Askes (Persero) lebih baik dari pada
BPJS. Dengan melihat opini tersebut,
apa target yang sudah dan belum
dicapai bagi organisasi BPJS dan
upaya apa yang akan dilakukan untuk
mencapai target tersebut?
Dalam perjalanan lebih dari satu tahun
bisa dikatakan BPJS Kesehatan telah
melakukan banyak hal. Mengacu kepada
hasil evaluasi UKP4 (Unit Kerja Presiden
Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan) untuk periode tahun 2014,
BPJS Kesehatan menorehkan nilai atau
raport hijau.
Terdapat lima hal yang menjadi indikator
penting dalam proses evaluasi ini. Pertama,
terkait peningkatan jumlah kepesertaan.
Target yang ditetapkan tahun 2014 sebanyak
121,6 juta peserta dan sampai dengan akhir
tahun 2014 tercapai 133.423.653 jiwa
atau mencapai 109,72%. Peserta tersebut
terdiri dari peserta Penerima Bantuan
Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (a.l.:
PNS, TNI, POLRI, PNS Kemhan/POLRI,
Pegawai Swasta/BUMN), Pekerja Bukan
Penerima Upah, Bukan Pekerja, Jamkesda
dan PJKMU eks Askes. Kedua adalah
terselesaikannya draft Revisi PP Nomor 101
Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran
(PBI) secara tepat waktu. Draft Revisi PP
tersebut sudah diselesesaikan sesuai dengan
batasan kewenangan BPJS Kesehatan dan
telah tercapai 100%. Ketiga adalah terkait
dengan waktu penyelesaian pembayaran
klaim kepada fasilitas kesehatan 100%. Rata34 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
rata BPJS Kesehatan dapat menyelesaikan
pembayaran selama 4,4 hari dari aturan
N+15 setelah berkas klaim lengkap.
Keempat adalah menyangkut sosialisasi
kepada masyarakat. Berdasarkan hasil survey
yang diperoleh hasil tingkat awareness
masyarakat terhadap program Jaminan
Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS
Kesehatan sebesar 95% atau 146,15% dari
target 65%. Survey ini dilakukan secara
independen oleh Sucofindo yang dirilis
awal tahun 2015. Kelima terkait upaya
penanganan keluhan pelanggan dicapai nilai
100%. Pada tahun 2014, tercatat 104.427
keluhan yang terdiri dari 18.904 keluhan
yang diterima melalui Pusat Layanan 500400
dan 85.523 keluhan yang tercatat dalam
media lainnya, antara lain melalui aplikasi
keluhan berbasis web. Seluruh keluhan
tersebut dapat diselesaikan dengan rata-rata
waktu penyelesaian 1,4 hari.
Kinerja Annual Management
Contract BPJS Kesehatan pun mencapai
106,14%, dan laporan Auditor Independen
menyatakan bahwa laporan keuangan
Program Dana Jaminan Sosial (DJS)
Kesehatan tahun 2014 dinyatakan Opini
WTM (Wajar Tanpa Modifikasi).
Pada tahun ini, BPJS Kesehatan juga
menetapkan 3 (tiga) fokus perhatian, dan
juga menjadi tema pada Rapat Arahan
Strategis Nasional BPJS Kesehatan
Tahun 2015 ini, yaitu “Tri Sukses BPJS
Kesehatan Tahun 2015”, yang berisi :
1. Sukses Implementasi KIS.
BPJS Kesehatan menargetkan tercetak
dan terdistribusinya Kartu Indonesia
Sehat 100% sesuai dengan jumlah
peserta yang telah didaftarkan oleh
Pemerintah
2. Sukses Kendali Mutu dan Kendali
Biaya.
BPJS Kesehatan menargetkan rasio
klaim pada tahun 2015 adalah 98,5%
3. Sukses Kolektibilitas Iuran dan
Peningkatan Rekrutmen Peserta
Penerima Upah (PPU). BPJS
Kesehatan menargetkan iuran
yang terkoleksi adalah 95,1 % dan
penambahan rekrutment peserta dari
sektor PPU sebanyak 29,1 juta jiwa.
Saat ini telah dikembangkan sentra
pembayaran iuran khususnya untuk peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
dan Pekerja Penerima Upah (PPU) dari
badan usaha melalui channel perbankan
yang telah bekerjasama yaitu BNI, BRI dan
Bank Mandiri, yang meliputi Teller bank
penerima setoran, ATM, Internet Banking,
LLG/RTGS, dan EDC (Electronic Data
Capture) mini ATM BRI dan Bank Mandiri
di Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Kegiatan
penagihan yang dilakukan di tahun 2014,
antara lain adalah menyampaikan tagihan
Iuran PBI kepada Kementerian Kesehatan
sebesar Rp1,661 Triliun per bulan (total s.d.
Desember 2014 sebesar Rp19,932 Triliun),
tagihan Iuran Pemerintah Pusat kepada
Kementerian Keuangan sebesar Rp4,484
Triliun dan tagihan Iuran Peserta Penerima
Upah/PPU (PNS, TNI, POLRI, Pejabat
Negara dan Iuran Pemda) sebesar Rp6,40
Triliun kepada masing-masing satuan kerja.
Dalam rangka pemberian layanan kesehatan
kepada peserta, BPJS Kesehatan telah
melakukan kerjasama dengan 22.393 Faskes
yang terdiri dari 18.437 Faskes Primer,
1.681 Faskes Lanjutan dan 2.275 Faskes
Penunjang.
Pendapatan iuran yang dibukukan
selama tahun 2014 sebesar Rp.40,720
Triliun (101,94% dari Revisi RKAT
2014). Realisasi biaya manfaat dan
layanan jaminan sosial (termasuk biaya
promotif dan preventif) mencapai
Rp.42,659 Triliun (104,44% dari Revisi
RKAT 2014). Pelampauan realisasi
biaya manfaat dibandingkan Revisi
RKAT tersebut selain disebabkan adanya
kenaikan tarif pelayanan kesehatan yang
diatur dalam Permenkes Nomor 59 Tahun
2014 tentang Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan dan mulai
berlaku per 1 September 2014 juga
adanya adverse selection dari peserta
PBPU. Sampai dengan 31 Desember
2014, realisasi rasio biaya manfaat
terhadap pendapatan iuran adalah sebesar
104,76%. Rasio biaya manfaat yang tinggi
tersebut mengakibatkan DJS mengalami
defisit sebesar Rp3,309 Triliun sehingga
diperlukan upaya-upaya dari semua pihak,
stakeholder dan BPJS Kesehatan, yang
optimal untuk dapat mengendalikan biaya
manfaat dan memaksimalkan penerimaan
iuran agar program Jaminan Kesehatan
Nasional dapat terus berjalan, antara lain
melalui suntikan dana dari APBN, revisi
Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan juncto Perpres Nomor
111 Tahun 2013, serta audit, pencegahan,
dan penindakan fraud pelayanan.
Asimetri Informasi
sistem penganggaran
Teks oleh: Achmad Fauzan Sirat
Asimetri Informasi
dalam Penentuan Alokasi Anggaran
P
roses penganggaran pada
dasarnya merupakan media untuk
menentukan pelayanan apa saja
yang akan pemerintah berikan dan
bagaimana pelayan tersebut akan dibiayai.
Hal tersebut dapat pula digunakan untuk
membantu merumuskan bagaimana
suatu layanan tersebut dapat diberikan1.
Pertanyaan mendasar dalam proses
1 Mikesell, John L., Fiscal Administration: Analysis
and Applications for the Public Sector, 8th edition,
Wadsworth Publishing, 2011, p.41
pengalokasian anggaran adalah atas dasar
apa pemerintah mengalokasikan dananya
pada kegiatan A daripada kegiatan B.
Hal tersebut lebih dikenal dengan kata
penentuan prioritas saat dihadapkan suatu
pilihan yang mutually exclussive. Sejalan
dengan statement diawal, pertanyaanpertanyaan selanjutnya akan menuju pada
bagaimana kegiatan A akan dibiayai,
berapa besar biayanya serta bagaimana
kegiatan A akan dilakukan.
Dengan kata lain, proses penganggaran
harus dapat menjamin pengalokasikan
sumber daya terbatas pada kegiatankegiatan ekonomi yang dipilih sebagai
prioritas. Secara teoritis prioritas-prioritas
tersebut selayaknya dilakokasikan sumber
daya yang sesuai dengan kebutuhan,
mengingat ada opportunity cost yang
dipertaruhkan jika variasi atas alokasi
terlalu besar. Namun pada kenyataannya
sering kali pengalokasian sumber daya
tersebut jauh dari kesesuaian dengan
kebutuhan. Hal ini berakibat pada
suatu kondisi overallocated maupun
underallocated atas suatu kegiatan.
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|35
sistem penganggaran
Kondisi misalokasi dalam konteks
tersebut pada akhirnya akan mempunyai
konsekuensi atas kinerja pencapaian
output bahkan outcome. Misalkan kegiatan
ekonomi yang memerlukan sumber daya
yang besar mendapatkan alokasi lebih
kecil dari kebutuhan dapat berakibat hasil
tidak maksimal atau bahkan kegiatan tidak
dapat dilaksanakan dengan baik.
Tanpa harus berpanjang lebar
mengulas proses penganggaran,
pengalokasian sumberdaya sendiri
mempunyai masalah yang sama berat
dengan penentuan prioritas. Secara sadar
maupun tidak, dalam pengalokasian
sumber daya dimaksud penelaah
mengalami suatu keadaan yang dalam
ilmu ekonomi dikenal sebagai asimetri
informasi. Dimana hasil akhir dari kondisi
tersebut adalah misalokasi sumberdaya
yang terbatas pada kegiatan-kegiatan
yang dipilih oleh pemerintah untuk
dilaksanakan.
Tulisan ini akan mengulas lebih lanjut
mengenai kondisi asimetri informasi
secara umum. Selanjutnya diulas pula
tentang bagaimana penerapannya dalam
pengalokasian anggaran. Melengkapi
ulasan dimaksud, selanjutnya tulisan ini
menyajikan hal yang dapat menjadi alat
guna mengurangi asimetri informasi.
Asimetri Informasi
Asimetri informasi didefinisikan
sebagai suatu kondisi dimana satu pihak
mempunyai informasi yang lebih daripada
pihak lain. Sebagai akibat, salah satu
pihak akan dapat mengambil manfaat
dari pihak yang lain dari kepemilikan
informasi tersebut. Sebagaimana Stigler
(1961) menyatakan dalam pembukaan
tulisannya: The Economic of Information:
“Information is avaluable resource:
Knowledge is power”.
Contoh Asimetri Informasi yang
relevan dengan topik tulisan ini adalah
adverse selection, yakni suatu kondisi
(karena keterbatasan informasi yang
dimiliki) dimana atas barang (proposal)
yang ditawarkan tidak sesuai antara harga
dan kualitasnya.
Konsep adverse selection sebagaimana
disimulasikan oleh Arkelof (1970) pada
pasar mobil bekas “The Market for
Lemons” merupakan salah satu contoh
implikasi konsep tersebut dalam kehidupan
sehari-hari. Dalam kesimpulannya, adanya
36 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
Asimetri Informasi
adverse selection membuat barang bagus
dengan harga yang rasional dipaksa
keluar dari pasar (it drives apple out of
the market) sehingga pasar hanya berisi
barang tidak berkualitas (lemons) dengan
harga yang tidak rasional. Selanjutnya
ada dua solusi yang ditawarkan untuk
mengatasi kondisi tersebut, yakni
signaling, dan screening.
Signaling merupakan upaya mengatasi
hal tersebut melalui signal-signal yang
dapat membuktikan kualitasnya (dalam
saat bersamaan pihak lainnya dapat
memperkirakan harga atas kualitas yang
diberikan). Contoh sinyal-sinyal tersebut
adalah garansi untuk pasar mobil bekas,
dan ijazah untuk pasar tenaga kerja.
Adanya sinyal tersebut seolah-olah
memberikan informasi atas kualitas
tertentu dari suatu barang sehingga pihak
terkait akan bersedia membayar dengan
harga yang rational untuk mendapatkan
manfaat ekonomis barang tersebut. Prinsip
dasar dari signaling adalah pihak yang
berkepentingan tidak melakukan pencarian
informasi, namun memanfaatkan informasi
yang dibuat oleh pihak lain sebagai
jaminan atas suatu kondisi tertentu.
Screening, dilain pihak, merupakan
upaya pihak yang berkepentingan untuk
melakukan pencarian informasi. Contoh
proses screening adalah test drive dan cek
fisik untuk pasar mobil bekas, serta test
masuk dan masa percobaan untuk pasar
tenaga kerja. Screening dilakukan untuk
mendapatkan pilihan yang terbaik atas
kombinasi harga dan kualitas atas barang
yang ditawarkan.
Keputusan menggunakan satu dari
dua pendekatan atau kombinasi keduanya
harus mempertimbangkan biaya-manfaat
dari pilihan tersebut. Setiap pilihan
membawa konsekuensi biaya dalam
pelaksanaannya. Dalam beberapa hal,
signal yang dijadikan referensi tidak
sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan
yang spesifik, seperti tidak semua orang
berijasah mempunyai kemampuan yang
sama dalam berkomunikasi. Paralel
dengan itu, proses screening terkadang
membutuhkan waktu dan biaya yang tidak
sedikit.
Asimetri Informasi dan Alokasi
Anggaran
Dalam alokasi anggaran, sadar maupun
tidak asimetri informasi juga terjadi.
Dapat dicontohkan tiga kondisi dalam
penganggaran dimana informasi tidak
benar-benar tersaji sama antara kedua
belah pihak. Misalnya, penentuan rangking
prioritas, penetapan level kinerja/kualitas
dari suatu output yang akan diproduksi,
serta perhitungan biaya yang dibutuhkan
untuk memproduksi output tersebut.
Terkait dengan biaya, pertanyaan mendasar
dari penilaian dana suatu kegiatan adalah
apakah biaya yang diusulkan sudah
sebesar kebutuhannya.
Pada saat diskusi atas kelayakan
suatu proposal (dalam kaitannya
dengan biaya), pengusul secara alamiah
memiliki informasi yang lebih daripada
reviewernya. Hal ini didukung dengan
rasionalitas yang tertanam dalam diri
seorang reviewer yang selalu mencari cara
untuk mengurangi dana yang diusulkan,
serta kekurangmampuan reviewer untuk
mencari informasi atas kegiatan sepadan.
Hasilnya, usulan dana atas kegiatan
tersebut tidak menggambarkan kebutuhan
dana yang sesungguhnya, suatu kondisi
yang dikenal sebagai overallocated atau
underallocated.
Akankah kondisi ini dapat
terselesaikan dengan sendirinya? Tentu
bisa. Apabila pengusul dan reviewernya
dapat mengurangi ego masing-masing
dalam diskusi atas proposal yang
diajukan. Namun, hal itu merupakan
kondisi yang patut diduga jauh panggang
dari api mengingat masing-masing
pihak mempunyai insentif untuk tidak
melakukannya.
Bagi Reviewer, proposal anggaran
diasumsikan selalu diajukan dengan terlalu
banyak penggelembungan. Sehingga
prilaku yang ditunjukkan didominasi
oleh keinginan untuk mengurangi jumlah
dari alokasi yang dibutuhkan. Belum lagi
apabila kinerja reviewer didasarkan atas
berapa banyak pemotongan yang dilalukan
(savings).
Mengantisipasi hal tersebut, pengusul
selalu berpikir bahwa proposalnya pasti
akan dipotong lebih kecil dari kebutuhan
riel sehingga pengusul mempunyai insentif
untuk menggelembungkan usulannya
agar saat dilakukan rasionalisasi usulan,
dana yang diterima akan mendekati
kebutuhannya.
Selain itu dalam beberapa literatur
akuntansi managemen disebutkan bahwa
asimetri informasi juga disebabkan oleh
Asimetri Informasi
perilaku para manager yang tergoda
melakukan distorsi atas informasi untuk
kepentingannya sendiri. Perilaku ini
dikenal sebagai slack behavior2. Slack
timbul dari kecenderungan suatu organisasi
atau individu untuk tidak mengoptimalkan
penggunaaan sumberdaya yang ada.
Insentif yang didapat para manager atas
slack dapat berupa pencapaian target yang
mudah dilakukan karena kapasitas yang
dianggarkan sebenarnya masih dibawah
optimal (underutilesed). Penentuan target
yang mudah akan berujung pada penilaian
kinerja yang sangat baik.
Kondisi ini sebenarnya tidak sesuai
dengan kenyataan bahwa alokasi yang
optimal harus dilakukan dengan konstrain
sumber daya terbatas guna memenuhi
semua ekspektasi stakeholder atas layanan.
Dalam hal ini, kondisi overallocated
berkontribusi meniadakan kegiatan
lain, sedangkan kondisi underallocated
berkontribusi tidak tercapainya outcome
yang direncanakan.
Jika kondisi tersebut benar adanya,
maka perlu pendekatan komprehensif
untuk menyelesaikannya. Solusi sesuai
dengan konsepsi signaling dan screeningpun menjadi relevan dengan pengalokasian
anggaran yang menjadi topik tulisan ini.
Standar Biaya Sebagai Salah Satu
Langkah Mengurangi Asimetri
Informasi
Menteri Keuangan sebagai wakil
pemerintah dalam menjaga stabilitas
fiskal berkepentingan agar alokasi
anggaran sesuai dengan kebutuhan. Sesuai
kebutuhan berarti alokasi tidak terlalu
besar (overallocated) ataupun alokasi
terlalu rendah (underallocated). Alokasi
yang sesuai dengan kebutuhan akan
membuat kondisi yang dikenal dengan
allocative efficiency3 terjadi.
Allocative efficiency menjadi
penting karena sejatinya pelayanan yang
diharapkan oleh masyarakat kepada
pemerintah adalah sangat banyak, dimana
sumber daya pemerintah untuk memenuhi
Belkaoui, AR., Behavioral Management Accounting,
Quorom Books, 2002, p.225.
2
Allocative efficiency merupakan suatu term untuk
menggambarkan kondisi dimana Marginal Cost =
Marginal Benefit. Terkait dengan topik tulisan ini
allocative efficiency digunakan untuk menggambarkan
kondisi dimana tambahan biaya yang dikeluarkan/
dialokasikan = tambahan output yang dihasilkan.
sistem penganggaran
ekspektasi masyarakat tersebut terbatas.
Sehingga alokasi yang tepat serta akurat
sangat dibutuhkan untuk memenuhi
semua pelayanan yang diharapkan kepada
masyarakat.
Kondisi di atas dalam kenyataannya
bisa tidak tercapai apabila terdapat asimetri
informasi dalam dalam penentuan alokasi
tersebut. Bahasan berikut menguraikan
bagaimana kebijakan standar biaya
–sebagai salah satu pilar penganggaran
berbasis kinerja-dapat menjadi salah satu
langkah untuk mengurai masalah asimetri
dimaksud mengacu konsepsi signaling dan
screening.
A. Signaling dalam Penganggaran
Signaling pada prinsipnya telah
diakomodasi dengan kebijakan standar
biaya Masukan (SBM). Penetapan
kebijakan SBM atas beberapa item input
berupaya memberikan assurance bahwa
biaya (cost) atas suatu item merupakan
harga paling rasional4 yang tersedia di
pasar.
SBM ditetapkan oleh Menteri
Keuangan setelah diadakan survey atas
harga yang terdaftar dengan norma
perhitungan tertentu. SBM selanjutnya
menjadi dasar Kementerian Negara/
Lembaga dalam menyusun asumsi
perhitungan biaya untuk suatu proposal
output/kegiatan/program.
Saat kebijakan tersebut menjadi
pedoman bagi pengusul selayaknyalah
item cost per unit tersebut tidak menjadi
area of dispute dan locus of interest dari
para Reviewer. Hal ini dimungkinkan
mengingat SBM, pada dasarnya,
merupakan informasi pasar yang dihimpun
sendiri oleh pihak Reviewer (Kementerian
Keuangan) dengan mempertimbangkan
variasi harga yang ada.
Sedangkan untuk item yang tidak
tercakup dalam SBM yang ditetapkan,
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM) atau disclaimer statement
atas tanggung jawab dari apa yang
tercantum dalam dokumen anggaran
adalah suatu cara memberikan insurance
atas rasionalitas harga yang dipilih oleh
pengusul.
3
Penggunaan kata ‘harga yang paling rasional’ tidak
berarti tidak ada markup dalam praktiknya mengingat
standar biaya digunakan dalam konteks penganggaran
bukan pelaksanaan, dan markup ditujukan untuk
memperhitungkan variasi yang ada dilapangan nantinya.
4
Penggunaan SBM dan penyertaan
SPTJM untuk item-item yang tidak masuk
dalam SBM, pada dasarnya, merupakan
sinyal bahwa unit cost atas item yang
digunakan sebagai bahan dasar untuk
melaksanakan kegiatan merupakan harga
paling rasional yang tersedia di pasar.
Berangkat dari pemikiran dimaksud,
fokus control atas item-item yang
tercantum dalam dokumen menjadi
tidak relevan untuk didiskusikan secara
mendalam. Setidaknya untuk tiga
alasan, yaitu: 1.pengusul mempunyai
informasi yang lebih untuk memilih
unit cost yang sesuai, kecuali reviewer
memiliki jumlah informasi yang sama
diskusi lanjutan memungkinkan untuk
dilakukan; 2. tanggung jawab materiil atas
pilihan dimaksud merupakan bagian atas
disclaimer dari pengusul5. 3. fokus pada
item mengurangi fokus yang dicurahkan
atas total biaya yang dilakukan untuk
pencapaian output maupun outcome.
B. Screening dalam Penganggaran
Saat signaling digunakan secara luas
dalam praktik penganggaran, dilain pihak,
teknis screening penganggaran belum
banyak dikembangkan. Secara garis
besar praktik screening penganggaran
berbasis pada peraturan, pengalaman,
dan pengetahuan penelaah atas objek
penelaahan.
Salah satu arah pengembangan standar
biaya mempertimbangkan penggunaan
Standar Biaya Keluaran (SBK) sebagai
alat screening alokasi, selain fungsi
yang selama ini dikenal yakni sebagai
alat pemercepat penelaahan. Arah ini
dilandaskan pada kenyataan bahwa
penyusunan SBK ditujukan bagi output/
suboutput yang secara terus menerus
ada dalam rencana kerja K/L. Sehingga
konsistensi alokasi pada kegiatan
dimaksud lebih bisa dihandalkan.
Secara konsep SBK merupakan
kumpulan dari unsur-unsur biaya yang
terkecil untuk membentuk/memproduksi
Diskusi pada area ini sangat menarik, terutama jika
dikaitkan dengan satuan biaya yang tidak tercantum
dalam peraturan Menteri Keuangan. Pertanyaan
mendasar dalam diskusi berkisar pada harga apa yang
harus dicantumkan dalam dokumen perencanaan?
harga spot saat mencantum pada dokumen, harga
perkiraan dengan berbagai asumsi variasi pada saat
pelaksanaan, atau yang lain. Menurut hemat penulis,
hal ini merupakan salah satu isu pokok terutama jika
terkait dengan pelanggaran hukum pada saat proses
pengadaan.
5
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|37
sistem penganggaran
suatu hasil (output). Pada dasarnya
kumpulan biaya ini berupa hasil
perkalian antara volume dan unit cost dari
unsur-unsur pembentuk. Uraian diatas
mengambarkan indikasi adanya variasi
total cost. Hal ini terjadi sebagai akibat
kombinasi dari tiga kondisi, yaitu variasi
asumsi volume, variasi asumsi unit cost,
dan variasi unsur-unsur pembentuk biaya.
Saat ini, kebijakan SBM pada
umumnya menunjuk pada penetapan unit
cost, bukan pada volume. Walaupun item
yang diatur terbatas, setidaknya variasi
atas unit cost lebih terkendali mengingat
pengaturan SBM biasa untuk item-ietem
yang sering digunakan. Sedangkan
kebijakan pengaturan mengenai volume
atau unsur pembentuk biaya belum
menjadi fokus dalam pengaturan biaya.
Penetapan volume dan unsur pembentuk
biaya pun dilakukan dalam forum diskusi
yang dikenal dengan istilah penelaahan.
Dalam diskusi tersebut, reviewer lebih
banyak menggunakan professional
judgement-nya. Sehingga patut diduga
bahwa secara total biaya output akan
sangat bervariasi sesuai dengan volume
dan unsur pembentuk yang digunakan
sebagai asumsi.
Pada dasarnya arah pengembangan
SBK tersebut merujuk pada isu ini,
yakni mengatasi variasi yang berlebih.
Namun demikian, perlu dicatat bahwa
SBK tidak berupaya menstandarkan
volume dan unsur pembentuk karena
hal itu hanya akan menambah rigiditas
dalam pelaksanaan anggaran. Melainkan,
pengembangan SBK lebih ditujukan untuk
mengurangi variasi atas total cost output
dimaksud.
Untuk menjadi alat screening
penganggaran yang efektif, SBK harus
dapat dibandingkan dengan kegiatan
yang sejenis, baik dalam maupun antar
Kementerian/Lembaga. Guna menambah
keadalan atas SBK dibutuhkan pula
perbandingan dengan realisasinya ditahun
lalu, serta hasil monitoring modifikasi
yang dilakukan selama pelaksanaannya.
Jika itu dilaksanakan, pada akhirnya
konsepsi SBK sebagai alat manajemen
biaya menjadi lebih mendekati kerangka
teoritis.
Urgensi dari pembandingan
tersebut adalah untuk menentukan
dengan lebih baik biaya suatu output,
kegiatan atau bahkan suatu program jika
38 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
Asimetri Informasi
memungkinkan. Dari pembandingan
tersebut, informasi yang dihasilkan dapat
digunakan sebagai sinyal atas alokasi yang
lebih rasional atas suatu output, kegiatan
dan program. Selain itu, upaya tersebut
mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk
berdiskusi mengenai biaya.
Saat SBK dapat dibandingkan, baik
dengan SBK yang lain atau output sejenis
selain SBK, SBK yang bersifat umum
dapat ditetapkan setelah berkoordinasi
dengan Kementerian/Lembaga.
Pembandingan ini memungkinkan
rumusan perhitungan biaya yang
terangkum dalam sebuah SBK menjadi
lebih merepresentasikan kebutuhan
sebenarnya.
Bagaimana menentukan SBK yang
merepresentasikan kebutuhan sebenarnya?
Pertanyaan tersebut merupakan inti dari
proses screening. Salah satu cara termudah
adalah, misalnya, dengan menggunakan
angka rata-rata (atau median/modus) dari
SBK sejenis. Rata-rata menunjukkan
kecenderungan umum suatu kondisi,
sehingga dapat dikatakan bahwa deviasi
dari rata-rata memberikan sinyal alokasi
yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Langkah yang lebih komplek dapat
juga dilakukan dalam proses screening
yakni dengan melakukan analisis atas
dasar perhitungan biaya suatu output.
Sebagai contoh alokasi pelaksanaan
audit dimana parameter tambahan atas
pelaksanaan pekerjaannya dapat berupa:
lama pelaksanaan, jumlah anggota
dalam satu tim, dan lokasi pelaksanaan
pekerjaan. Jika atas output yang sejenis
terdapat variasi yang sangat besar
maka perlu dilakukan analisis lebih
mendalam atas dasar perhitungan biaya
outputnya. Pertanyaan seperti apakah lama
pelaksanaannya sama, apakah jumlah
anggotanya sama, atau apakah lokasinya
berbeda menjadi penting dalam analisis
yang lebih mendalam. Hal ini dilakukan
untuk menyusun kluster yang sesuai
sehingga harga rasional dari suatu output
dapat ditetapkan.
Proses tersebut dengan sendirinya akan
menyingkap informasi yang tersembunyi
atas biaya suatu output. Hanya jika proses
tersebut dilakukan, selanjutnya koordinasi
lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga
sebagai bagian dari proses penetapan dapat
dilakukan dengan kondisi kedua belah
mempunyai informasi yang seimbang atas
permasalahan yang sama.
Hasil dari proses screening
tersebut nantinya dapat diperoleh suatu
pengetahuan umum bahwa untuk
melaksanakan audit keuangan di lokasi
X, dibutuhkan tim beranggotakan sekian
orang dengan lama pengerjaan sekian
hari. Pengetahuan tersebut dapat menjadi
benchmark atas alokasi output yang
sejenis. Sehingga, alokasi dana atas output
sejenis akan lebih berdasar.
Output atau SBK hasil proses
screening dapat ditetapkan menjadi
benchmark dan menjadi SBK umum yang
berlaku pada semua Kementerian/lembaga
yang melaksanakan output sejenis.
Pendekatan penerapan SBK Umum ini
pada prinsipnya dapat berupa FixedBudget Approach atau Flexible-Budget
Approach6.
Penetapan benchmark bukan berarti
akhir dari upaya untuk mengungkap
alokasi yang mendekati kebutuhan.
Proses selanjutnya adalah review atas
apa yang ditetapkan dengan melihat data
pelaksanaan dari benchmark tersebut. Data
yang dibutuhkan misalnya, bagaimana
benchmark digunakan dalam RKAKL
(pada phase perencanaan), bagaimana
pelaksanaan, dan apakah ada revisi
terkait dengan rumusan yang ada. Hal ini
dilakukan agar benchmark selalu up-date
dengan kebutuhan lapangan.
Rasionalitas Metode Statistik
Sederhana
Bagian ini merupakan respon atas
kekhawatiran bahwa adanya bias yang
mungkin terjadi karena bergantung pada
nilai rata-rata untuk menentukan tingkat
kebutuhan yang rasional. Kekhawatiran
pertama berdasarkan kenyataan bahwa
walaupun SBK yang menjadi benchmark
akan menurunkan alokasi output yang
dialokasikan diatas rata-rata, terdapat efek
lainnya yang memicu naiknya alokasi
untuk output yang selama berada di
bawah rata. Kekhawatiran kedua adalah
saat SBK yang sudah ditetapkan dalam
pelaksanaannya tidak memadai, mengapa
Fixed-Budget Approach menginginkan besaran
total SBK menjadi besaran yang dijadikan benchmark
sehingga penilaian difokuskan pada deviasi dari
total SBK dimaksud. Dilain pihak, Flexible-Budget
Approach menginginkan dasar perhitungan biayanya
yang menjadi benchmark, yakni, dalam contoh audit,
jumlah hari, jumlah anggota tim, serta lokasi.
6
Asimetri Informasi
Gambar 1. Output cost per unit pemeriksaan (dalam juta).
revisi dibebaskan untuk dilampaui
sehingga angka rata-rata terangkat naik.
Rasionalitas dari metode ini
dapat dilihat pada Gambar 1 yang
menggambarkan bahwa efek awal
dari kebijakan ini akan menghasilkan
pergerakan dari titik origin ke nilai
rata-rata (digambarkan sebagai garis
putus-putus). Untuk menjelaskan bahwa
kemungkin inefisiensi karena semua
output akan bergerak mendekati rata-rata
–terutama untuk output dibawah rata-rata-akan dijelaskan dengan Model Dua Output
sebagai berikut.
Pertama, perlu diingat bahwa
pencantuman output tersebut dalam
dokumen akan terdapat dua prilaku
yang mungkin terjadi. Untuk Output
yang berada di atas rata-rata merupakan
keharusan untuk menggunakan angka ratarata, sedangkan untuk output yang berada
di bawah rata-rata merupakan opsi untuk
menggunakan angka rata-rata. Selain
itu, guna menaikkan unit cost tersebut
dibutuhkan total pagu yang memadai.
Dengan kata lain, ada konstrain tersendiri
untuk meningkatkan unit cost dari output
terstandardisasi.
Model dimulai dengan asumsi-asumsi
guna menyederhanakan permasalahan.
Pertama diasumsikan bahwa semesta dari
output terdiri dari dua output, dimana
output ini sejenis dan tersebar pada seluruh
organisasi. Kedua, pagu dana tetap. Ketiga,
pihak penanggung jawab output terlibat
dalam kompetisi dalam mendapatkan
alokasi. Keempat, jumlah output yang
akan dihasilkan adalah sama. Selanjutnya
diasumsikan bahwa output cost per unit
atas output tersebut adalah sama, dan
sesuai dengan angka rata-rata (hasil
dari proses screening). Terakhir, setiap
penanggung jawab output merupakan
budget maximiser.
Pada Gambar 2, Sumbu Y
merepresentasikan total cost output
Y yang dihasilkan dan Sumbu X
merepresentasikan total cost output X
sistem penganggaran
yang dihasilkan. Saat output mendapatkan
alokasi yang sama dan unit cost yang
sama, garis putus-putus merepresentasikan
titik-titik dimana TCy=TCx. Sesuai dengan
asumsi model ini, kondisi ini merupakan
posisi awal pada saat dokumen anggaran
disahkan. Garis merah melengkung
menggambarkan garis optimal dari
kombinasi antara Output X dan Output Y
dengan pagu tetap. Mengingat pagu tidak
berubah maka setiap perubahan alokasi
antar output akan pergeseran diantara titik
pada garis optimal tersebut.
Seandainya total cost Output Y direvisi
menjadi lebih tinggi, maka total cost
Output X akan dikurangi untuk memenuhi
kebutuhan tersebut (titik menuju ke
sumbu Y). Seandainya penanggung
jawab output Y mempunyai intensi yang
sangat kuat untuk mengangkat angka
rata-rata outputnya, dia akan berusaha
keras mengusulkan kenaikan alokasi
outputnya dengan harapan angka rata-rata
untuk tahun berikutnya akan terangkat.
Mengingat Output yang akan dihasilkan
tidak boleh dikurangi maka yang bisa
diupayakan adalah mengurangi output cost
per unit untuk output X.
Adapun efek yang terjadi apabila
penanggung jawab output X setuju untuk
revisi dilakukan dapat berupa efek jangka
Gambar 2. Model Dua Output.
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|39
sistem penganggaran
pendek dan jangka panjang. Efek jangka
pendeknya adalah berkurangnya alokasi
output tahun berjalan. Namun yang
terpenting adalah efek jangka panjangnya
berupa penurunan angka rata-rata output X
untuk tahun berikutnya (hasil dari proses
screening).
Dengan demikian, penanggung
jawab output X mempunyai insentif
untuk menolak revisi dimaksud atau
akan menahan revisi hanya pada titik
optimal bagi keduanya (tidak terlalu
bergeser jauh dari titik origin). Sehingga
penanggung jawab output Y setidaknya
akan merasionalkan level atas output
yang akan dicapai. Signal paling nyata
bahwa kebutuhan dana itu memang riel
adalah tidak tercapainya output yang
direncanakan.
Pada kenyataannya, semesta output
tidak terdiri hanya dari dua dimana
sebagian besar tidak termonitor. Namun
demikian, implikasi dari Model Dua
Output adalah output Y bisa jadi
“mengatur diri” agar angka rata-rata
output tersebut naik sampai suatu kondisi
dimana penanggung jawab output lainnya
menolak untuk dikurangi. Reviewer
tidak harus mengkhawatirkan hal
tersebut mengingat secara alamiah proses
internal dari organisasi akan mengatur
keseimbangannya sendiri.
Kembali pada dua kekhawatiran
yang disampaikan pada awal bagian
ini, dapat disimpulkan bahwa pada
kondisi awal kondisi terangkatnya unit
cost output yang dibawah rata-rata
merupakan hal lumrah terjadi. Namun
demikian, upaya menaikkannya akan
berefek pada pengurangan alokasi pada
output lainnya sehingga penolakan dalam
internal organisasi sangat mungkin
terjadi. Terlebih lagi untuk menaikkan
angka rata-rata demi kepentingan jangka
panjangnya, penanggung jawab output
harus bisa mempengaruhi pengguna output
sejenis lainnya untuk menaikkan alokasi
dana untuk output berkenaan. Hal yang
sangat tidak mudah karena itu berarti
mempengaruhi organisasi lain diluar
kontrolnya.
Simulasi Screening Proses
Sebagai simulasi telah diambil sample dari
database Bussiness Intelegent sebanyak
120 output pemeriksaan pada satker Itjen
dari 19 Kementerian/Lembaga untuk
40 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
Asimetri Informasi
Gambar 3. Total Cost-Total Output output pemeriksaan (dalam juta).
Gambar 4. Output Cost per unit output pemeriksaan (dalam juta).
tahun Anggaran 2013. Output yang
dibandingkan adalah output yang terkait
dengan kegiatan pemeriksaan, evaluasi,
monitoring dan sejenisnya.
Sebagaimana tergambar dalam Gambar
3, terlihat hubungan linier antara total biaya
Statistik
TC to TO
TC per O
Mean
2,515,362
55,780
Median
1,631,400
50,200
Modus
1,631,400
43.757
Max
14,585,408
101,542
Min
57,180
10,738
Std. Dev
2,870,663
25,903
Tabel I. Statistic Descriptive (dalam juta).
dan total output untuk output pemeriksaan.
Hal ini mengindikasikan bahwa setiap
tambahan output diiringi pula tambahan
biaya. Hal ini sangat logis ketika semua/
sebagian besar unsur biaya yang membentuk
output tersebut adalah biaya variabel.
Langkah lanjutan untuk menggali
informasi tentang variasi unit cost atas
output diperlihatkan pada Gambar 4.
Sebagaimana terlihat pada gambar, titik
terendah berada dibawah 20 juta per unit
sedangkan titik tertinggi berada diatas
garis 100 juta per unit. Selisih sebesar
80 juta per pelaksanaan pemeriksaan
merupakan variasi yang cukup besar.
Jika dikonfirmasi dengan statistik
deskriptif pada tabel 1, terlihat bahwa
rata-rata output cost per unit sebesar
Rp.55,78 juta dengan standar deviasi
Asimetri Informasi
+Rp.25,90 juta (atau sebesar 50% dari
rata-rata). selisih antara tertinggi dan
terendah sekitar Rp 90,00 juta.
Terlihat dalam Gambar 5, sebaran
terbanyak dari data berada pada nilai antara
Rp.40 juta dan Rp.60 juta --nilai yang
tidak jauh dari rata-rata. Walaupun terdapat
frekuensi yang hampir sama menyaingi
pada angka Rp.85 juta dan angka lebih
dari Rp.95 juta, angka disekitar rata-rata
memiliki frekuensi yang lebih sehingga bisa
dikatakan bahwa rata-rata cukup mewakili.
Jika digunakan rata-rata dari data
yang ada, SBK untuk output pemeriksaan
lintas Kementerian/Lembaga dapat
ditetapkan sebesar Rp.55,78 juta. Sebagai
catatan, standar deviasi yang tinggi
mengindikasikan bahwa data masih
terlalu heterogen. Mengingat unsur biaya
dominan dalam pelaksanaan pemeriksaan
adalah biaya perjalanan, ada kemungkinan
heterogenitas data yang tinggi terkait
dengan perbedaan lokasi pelaksanaan
pemeriksaan dengan lokasi kedudukan
auditor. Hal ini bisa diminimalkan dengan
membuat kluster-kluster data yang lebih
kecil sesuai lokasi tujuan pemeriksaan
untuk meningkatkan homogenitas data.
Hasil dari proses berkenaan, dapat
menjadi bahan penentuan alokasi untuk
output dimaksud untuk satu tahun ke
depan (t+1). Untuk lebih meningkatkan
keunggulan analisis, analis dapat
menambahkan analisis trend dari data
selama beberapa tahun, misal t-1, t-2, t-3,.
Penutup
Salah satu tantangan terbesar proses
penganggaran adalah penentuan besaran
alokasi. Tantangan tersebut akan lebih
berat lagi jika biaya atas suatu layanan
tidak tersedia informasinya di pasar. Oleh
karena itu, analisis atas data yang dimiliki
menjadi urgen.
Rata-rata atas biaya suatu output sejenis
mungkin tidak dapat menjadi solusi yang
sempurna untuk menilai suatu kebutuhan.
Salah satu argumen berkenaan dengan
hal tersebut adalah dengan fakta bahwa
angka rata-rata akan mengangkat alokasi
dana untuk organisasi yang selama ini
menganggarkan dana di bawah rata-rata,
dan merugikan bagi organisasi yang
menganggarkan dana di atas rata-rata.
Namun demikian, rata-rata dapat menjadi
upaya untuk mencari indikasi kecenderungan
umum dalam memproduksi suatu output.
sistem penganggaran
Gambar 5. Frekuensi output cost per unit pada tiap range harga.
Hanya saja memang tidak mudah
untuk mengelompokkan output ke dalam
jenis yang sama. Selain karena keyakinan
tertanam bahwa setiap output adalah unik,
belum adanya upaya untuk benar-benar
menelaah lebih mendalam atas substansi
output-output yang ada menjadi faktor
penghambat.
Sejalan dengan itu, kualitas penentuan
benchmark bergantung pada kualitas data
yang dimiliki. Pada tahap awal titik tolak
yang paling krusial adalah menentukan
output sejenis sebagaimana disebut diatas.
Sebagai contoh apakah pemeriksaan
keuangan sejenis dengan pemeriksaan
kinerja, apakah pemeriksaan di lokasi A
berbeda dengan lokasi B, atau apakah review
merupakan keyword yang sama dengan
audit. Hanya jika terdapat kesepahaman
bersama bahwa contoh-contoh tersebut
merupakan output sejenis, pembandingan
atas biayanya dapat dilakukan. Jika tidak,
diskusi akan diam ditempat.
Akhirnya, menjawab pertanyaan
atas mengapa inisiatif ini layak untuk
dilakukan adalah bahwa inisiatif ini dapat
mempermudah review baseline. Dengan
asumsi angka MTEF sudah benar, alokasi
dana untuk tahun yang direncanakan adalah
cost per unit dari output hasil dari proses
screening dikalikan dengan kuantitas output
yang akan dilaksanakan. Atau dengan kata
lain: Alokasi = PxQ, dimana P= OuputCost per unit dan Q=angka output yang
akan dihasilkan. Hal ini juga dapat menjadi
solusi atas keakuratan alokasi untuk
mengurangi budgetary slack, serta menjadi
media untuk meninggalkan fokus detail
dibawah output.
Daftar Pustaka
• Akerlof, G. 1970. The Market for
‘Lemons”, Qualitative Uncertainty
And The Market Mechanism. Quartely
Journal Of Economic 84, 488-500.
• Alexander F. Wagner, Nolan H.
Miller, Richard J. Zeckhauser,
2006, Screening Budgets, Journal of
Economic Behavior & Organization,
Vol.61, Issue 3, 351-374.
• Anderson, David R., Sweeney, Dennis
J., Williams, Thomas A., Statistics
for Business and Economics, 11th ed.,
South-Western Publishing, 2011.
• Belkaoui, Ahmed R., Behavioral
Management Accounting, Quorom
Books, 2002.
• Blocher, Edward, Cost Management:
A Strategic Emphasis, 4th ed. McGrawHill. 2008.
• Leibenstein, Harvey, 1966, Allocative
Efficiency vs. “X-Efficiency”,
American Economic Review, 392-415.
• Mikesell, John L., Fiscal
Administration: Analysis and
Applications for the Public Sector, 8th
edition, Wadsworth Publishing, 2011.
• Spencer, B., 1982. Asymmetric
Infromation and Excessive Budgets in
Government Bureaucracies. Journal of
Economic Behavior and Organizations
3, 197-224.
• Stigler, George J., 1961, The
Economics of Information, Journal of
Political Economy, Volume 69, Issue 3,
213-225.
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|41
pnbp
Integrasi Simponi-SAS
Teks oleh : Vitri Nurmala Sari & Muslikhudin
Integrasi SIMPONI-SAS
Memudahkan Bendahara Satker
Penggunaan aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) terbukti sangat membantu Wajib
Bayar dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Setelah
melakukan integrasi dengan sistem PNBP di beberapa Kementerian/Lembaga (K/L), kini SIMPONI sudah
terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dikelola Ditjen Perbendaharaan, Kementerian
Keuangan.
42 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
Integrasi Simponi-SAS
I
novasi ini bertujuan untuk memberikan
kemudahan bagi satker (satuan kerja)
dalam melakukan pengadministrasian,
penatausahaan, maupun penyusunan
laporan penerimaan PNBP dari satker
kepada Kementerian/Lembaga (K/L)
pengelolanya. Fasilitas ini sangat ditunggu
oleh para satker sejak lama, mengingat
masih cukup kompleksnya sistem
pelaporan penerimaan PNBP yang berlaku
selama ini.
Sebagaimana diketahui pada bisnis
proses yang berjalan sebelumnya,
pembayaran PNBP dari Wajib Bayar/Wajib
Setor diterima oleh satker untuk dilakukan
pencatatan. Pencatatan inilah yang
menjadi dasar pelaksanaan rekonsiliasi
(pencocokan data) antara satker dengan
KPPN. Hasil rekonsiliasi kemudian
digunakan antara lain untuk pelaporan
maupun pencairan dana. Pada pelaksanaan
bisnis proses ini, ada beberapa aplikasi
yang digunakan untuk membantu,
diantaranya : SAIBA (Sistem Akuntansi
Instansi Basis Akrual), SILABI (Sistem
Laporan Bendahara Instansi), Aplikasi
Konfirmasi dan lain sebagainya.
Beberapa aplikasi tersebut memiliki
database yang saling terpisah, meskipun
tidak jarang pula secara substansi,
informasi dari satu aplikasi dibutuhkan
oleh aplikasi yang lain. Akibatnya,
kegiatan menjadi tidak efektif karena
bendahara satker harus melakukan
penginputan data kembali (redundansi
data) dan akan rentan sekali terjadi
kesalahan input mengingat jumlah
transaksi penerimaan yang dilaporkan
sangat banyak.
Untuk menanggulangi penginputan
data yang berulang dan mengintegrasikan
beberapa aplikasi, Ditjen Perbendaharaan
mengembangkan Aplikasi Sistem
Aplikasi Satker (SAS). Dalam designnya,
SAS menggabungkan beberapa aplikasi
diantaranya aplikasi SAIBA, SILABI
dan Aplikasi Konfirmasi. Sistem Aplikasi
Satker (SAS) telah diluncurkan oleh
Ditjen Perbendaharaan ada awal tahun
2015.
• SILABI (Sistem Laporan Bendahara
Instansi) adalah aplikasi yang
dikembangkan untuk memudahkan
Bendahara dalam menyelenggarakan
pembukuan terhadap seluruh
penerimaan dan pengeluaran yang
dilakukan pada satker sesuai Peraturan
menteri Keuangan (PMK) Nomor
162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan
dan Tanggung Jawab Bendahara pada
Satuan Kerja Pengelola Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
• SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi
Basis Akrual) adalah aplikasi
pengembangan SAI (Sistem Aplikasi
Instansi) yang diharapkan memenuhi
pnbp
kebutuhan informasi laporan keuangan
berbasis akrual yang disyaratkan oleh
Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor : 71
tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
• Aplikasi Konfirmasi Satker adalah
aplikasi yang dikembangkan Untuk
memastikan setoran penerimaan negara
baik setoran Pajak, PNBP, dan Non
Anggaran diterima di Kas Negara serta
untuk pengamanan atas penerimaan
negara sebagaimana diamanatkan
dalam Perdirjen Perbendaharaan
Nomor : Per-14/PB/2013 Tentang
Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran
Penerimaan Negara Menggunakan
Aplikasi Konfirmasi.
Dalam kaitannya dengan PNBP
sebagai salah satu unsur penerimaan
negara yang dipungut oleh satker,
SIMPONI berkeinginan untuk
mengakomodir kebutuhan bendahara
satker untuk menjalankan tugasnya.
Data setoran PNBP dari Wajib Bayar/
Wajib Setor yang diterima oleh satker
terdokumentasikan dengan lengkap
dalam database SIMPONI, dan tersimpan
dalam history billing setiap user. Data
ini selanjutnya dapat dimanfaatkan
sebagai data input dalam aplikasi
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|43
pnbp
Integrasi Simponi-SAS
SAS, selama aspek/item data yang
dibutuhkan sama. Oleh karenanya, Ditjen
Anggaran bekerja sama dengan Ditjen
Perbendaharan melakukan integrasi pada
kedua sistem yang dikelolanya. Hasilnya,
integrasi SIMPONI-SAS telah dapat
diimplementasikan di tahun 2015 ini.
Adanya integrasi SIMPONI-SAS akan
menyederhanakan bisnis proses sebagai
44 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
berikut :
1. Sebelum adanya Aplikasi Sistem
Aplikasi Satker (SAS)
Dalam kondisi ini, belum ada
integrasi antar aplikasi. Satker masih
menginput data-data untuk masingmasing aplikasi antara lain sebagai
berikut :
• Nomor Transaksi Penerimaan
Negara (NTPN)
• Nomor Transaksi Bank (NTB)
• Akun
• Nilai Pembayaran
2. Sesudah adanya Aplikasi Sistem
Aplikasi Satker (SAS) dan Sebelum
integrasi dengan SIMPONI
Integrasi Simponi-SAS
Dalam kondisi ini, sudah ada integrasi
antar aplikasi dalam SAS. Satker masih
menginput kembali di Aplikasi SAS,
data-data yang telah diinput pada saat
melakukan transaski pembayaran melalui
SIMPONI.
pnbp
3. Integrasi SIMPONI dengan SAS
diharapkan memudahkan bendahara satker
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Data transaksi setoran PNBP yang
terekam dalam SIMPONI dapat diunduh
(download) untuk digunakan sebagai data
input pada aplikasi SAS. Sehingga, satker
tidak perlu memasukkan (input) ratusan
atau bahkan ribuan data secara manual,
• Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara
• Konfirmasi Pembayaran PNBP ke
KPPN
• Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, Neraca dan Catatan ats
Laporan Keuangan (CaLK)
Dalam kondisi ini, satker hanya sekali
menginput data-data untuk transaski
pembayaran di SIMPONI serta untuk
pembukuan dan konfirmasi pada Aplikasi
SAS.
Terwujudnya integrasi SIMPONI-SAS
dan meminimalisasi terjadinya kesalahan
pelaporan data. Dengan melakukan
pembayaran Melalui SIMPONI, Data-data
pembayaran yang diinput di SIMPONI
dapat digunakan sebagai dasar :
• Pembukuan Bendahara
Oleh Karena itu, integrasi SIMPONI
dengan SAS diharapkan dapat membantu
penatausahaan, pengadministrasian dan
pertanggungjawaban penerimaan negara
yang berkualitas, akurat dan tepat waktu.
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|45
jendela
Budget Goes To Campus 2015
Teks oleh: Cahya Setiawan dan Yudanto Dwi Nugroho
BUDGET GOES TO CAMPUS 2015
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
D
irektorat Jenderal Anggaran (DJA) bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Manajemen
(FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan sosialisasi APBN-P 2015 dalam acara “Budget Goes to Campus 2015”.
Acara yang diselenggarakan pada hari Sabtu (07/03) di Auditorium Andi Hakim Nasution, Institut Pertanian Bogor. Sosialisasi ini
merupakan sarana sharing knowledge mengenai APBN kepada masyarakat, khususnya mahasiswa.
Apa kata mereka tentang acara ini?
“Kesempatan ini sangat bagus. Saya sangat menyambut baik acara ini karena ini merupakan
pembelajaran bagi staf dosen maupun bagi mahasiswa. Apa yang kita berikan di kampus sekedar
teorinya saja. Namun bagaimana anggaran itu dibuat dan dilaksanakan, itu di luar pengetahuan kita.
Mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya
agar mendapatkan tambahan ilmu mengenai bagaimana APBN ini disusun. Informasi APBN ini juga
perlu diketahui oleh mahasiswa terutama terkait komponen-komponennya, bagaimana menutup
defisit APBN, alokasi APBN dan penyerapannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran ke
depannya bagaimana belanja negara ini bisa dikelola dengan baik supaya tidak diperlukan utang untuk
menutup defisit APBN. Selanjutnya materi mengenai APBN-P yang baru-baru ini disahkan, mudahmudahan dapat dipahami oleh seluruh yang hadir pada hari ini.”
DR. Ir. Yusman Syaukat, M. Ec.
(Dekan FEM IPB)
“Menurut saya, seharusnya acara seperti ini diadakan setiap tahun. Dalam mata kuliah, materi anggaran
ini tidak dipelajari secara spesifik. Selama ini kami hanya mereka-reka saja bentuk dari anggaran
ini. Dengan kegiatan sosialisasi APBN ini, kami dapat mendalami apa sih sebenarnya APBN itu, cara
membuatnya seperti apa, penyalurannya seperti apa, dan hal-hal lain yang belum kami ketahui.
Sebenarnya, masih banyak hal yang ingin saya ketahui dan tanyakan, namun karena keterbatasan waktu,
hal itu belum dapat terpenuhi. Sekali waktu, perlu juga Menteri Keuangan turut dalam sosialisasi seperti
ini dan menjadi salah satu narasumber dalam sebuah acara sosialisasi sehingga kami dapat secara
langsung mempelajari kebijakan-kebijakan beliau dalam sistem keuangan negara.”
Remy Wijaya
“Sosialisasi ini menarik. Saya penasaran dengan APBN 2015 ini yang katanya dilakukan perubahan
lebih awal dari biasanya. Juga mengenai pengurangan subsidi BBM , yang akan dialokasikan ke sektor
lain Selain itu, juga karena APBN ini adalah APBN dari pemerintahan yang baru. Keseluruhan acara
sudah sangat baik. Waktu yang diberikan untuk tiap-tiap narasumber juga sudah mencukupi.”
Ayu
“Dalam perkuliahan,kami sudah belajar mengenai ekonomi makro dan mikro. Saya berharap dapat
lebih memahami implementasi dari kebijakan ekonomi makro dan mikro ini lebih jauh, terutama
terhadap kebijakan fiskal di Indonesia. Sebaiknya, acara seperti ini dibagi ke dalam beberapa sesi
sehingga tidak monoton dan lebih mudah untuk memahami tiap-tiap materi yang diberikan.”
Budi
46 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
Budget Goes To Campus 2015
jendela
(Panitia Budget Goes to Campus 2015 IPB)
Nasir Machmud
Aisyah Nurlita
Latar belakang acara ini?
“Acara ini diselenggarakan adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai anggaran negara, agar
tidak sebatas teori dan angka-angka. Ketika kami mendapat kesempatan untuk mendapatkan informasi langsung dari
ahlinya, tentang bagaimana pelaksanaan pembuatan APBN, menurut kami itu sebuah kesempatan yang bagus karena
kami bisa belajar lebih banyak hal.”
Bagaimana persiapannya?
“Pada akhir Januari, kami mulai membahas mengenai konsep sosialisasi denganberkoordinasi dengan pihak DJA. Pada
bulan Februari, dimulai pembentukan panitia dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai teknis acara secara lebih
detail. Walaupun terdapat beberapa kendala teknis dalam persiapan, namun secara umum acara ini dapat berjalan
dengan lancar.”
Bagaimana animo dari peserta?
“Cukup bagus. Dimulai dengan sounding melalui media sosial pukul22.00 WIB kemudian keesokan harinya kami mulai
membuka pendaftaran di Media Center. Luar biasa, hanya dengan publikasi satu malam, sudah ada sekitar 250 peserta
yang mendaftar. Mengingat keterbatasan kuota Auditorium Andi Hakim Nasution yang hanya untuk 300 peserta,
banyak pendaftar yang kami tolak dengan berat hati. Untuk memaksimalkan kehadiran peserta dalam acara tersebut,
panitia juga memberikan reminder kepada peserta yang sudah mendaftar. Pada hari pelaksanaan, mengingat animo
yang sangat besar dari mahasiswa, beberapa peserta yang hadir namun belum terdaftar,diberikan free pass untuk
dapat mengikuti sosialisasi. Peserta tidak hanya dari IPB saja, namun ada sekitar 10% dari total peserta dari perguruan
tinggi lain yang berdomisili di wilayah Bogor, Jawa Barat”
Apakah tujuan dari sosialisasi ini tercapai?
“Dalam segi penyampaian dan sosialisasi peran strategis DJA dalam penyusunan APBN, sudah tercapai. Namun output
yang dihasilkan dalam acara ini harus tetap dijaga. Tidak hanya sekedar teori saja, tetapi lebih memahami mengapa
anggaran itu dinaikkan atau diturunkan. Lebih difokuskan pada aplikasinya.”
Apa saran untuk acara ini di kemudian hari?
“Konsep yang diaplikasikan dalam acara Budget Goes to Campus ini sudah baik. Namun saran kami agar para
mahasiswa dapat lebih terlibat aktif, dapat ditambahkan rangkaian acara yang lebih komunikatif sebelum acara
puncak. Rangkaian acara dapat berupa lomba-lomba yang berhubungan dengan penganggaran dengan acara seminar
atau sosialisasi seperti ini sebagai acara puncak. Dengan demikian, akan lebih banyak lagi mahasiswa yang dapat
berpartisipasi dalam acara ini. Dalam sesi seminar, perlu dipertimbangkan untuk dibagi menjadi beberapa bagian sesi
sehingga materi dapat menjadi lebih fokus. Perlu juga diberikan sedikit selingan dalam sesi agar antusiasme peserta
dapat terjaga dan acara tidak monoton dan membosankan.”
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|47
opini
Lingkungan Hidup
Teks oleh : Wahyu Indrawan
anonkapler.blogspot.com
Beberapa Langkah Sederhana Untuk
Kantor Yang Lebih “Hijau”
Sebagian besar dari kita
mungkin tidak menyadari
bahwa dunia merayakan hari
lingkungan hidup yang jatuh
pada setiap tanggal 5 Juni.
Menurut United Nations
Environment Programe (UNEP),
hari lingkungan hidup sedunia
merupakan sarana utama untuk
mendorong kesadaran dan aksi
untuk lingkungan di seluruh
dunia.
48 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
I
ni juga merupakan hari ketika
masyarakat melakukan hal-hal positif
bagi lingkungan dan pengumpulan
aksi individu menjadi aksi kolektif
yang menghasilkan dampak positif
yang berlipat bagi bumi. Selain itu, isu
tentang lingkungan hidup, perubahan
iklim, gerakan hijau ataupun hemat
energi mungkin sudah lama kita dengar
didengungkan oleh masyarakat di negara
maju seperti negara-negara anggota G8,
tetapi bagi negeri berkembang termasuk
Indonesia, isu-isu ini baru hangat beberapa
periode belakangan.
Sebagai salah satu bentuk
kepedulian terhadap lingkungan dan
masih sejalan dengan perayaan hari
lingkungan hidup sedunia, seyogianya
Instansi Pemerintah termasuk Kantor
Direktorat Jenderal Anggaran perlu
turut berpartisipasi dan memberikan
keteladanan dalam menghadapi isuisu lingkungan tersebut. Tulisan ini
akan membahas dua bentuk partisipasi
sederhana yang dapat dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Anggaran selaku
institusi dan juga para pegawainya yang
sangat mungkin ditularkan ke kantor
Lingkungan Hidup
lain. Bentuk partisipasi sederhana yang
diusulkan ini mencakup kebutuhan dan
aktivitas sehari-hari di kantor, yaitu
efisiensi dalam penggunaan kertas dan
air bersih.
Kondisi yang terjadi saat ini
Kertas-kertas bekas berceceran di dekat
printer, konsep nota dinas ataupun
surat yang penuh dengan coretan
ataupun sisa print out bahan rapat yang
menumpuk di tempat sampah pojok
ruangan mungkin menggambarkan
kondisi yang jamak kita temui di
sekitar tempat kerja kita, termasuk
juga di Direktorat Jenderal Anggaran.
Barangkali karena kondisi ini dengan
mudah kita temui di hampir tiap
ruangan, kita sering menganggap hal
ini adalah hal yang wajar dan tidak
perlu dipersoalkan. Selain itu, relatif
mudah atau banyaknya mendapatkan
pasokan kertas baru tentu akan
menambah kecenderungan untuk
“menyia-nyiakan” dan tidak memilih
alternatif yang menghemat penggunaan
kertas.
Untuk menyingkapkan cara
pandang yang lain atas penggunaan
kertas di kantor, tulisan ini akan
menggambarkan sebagian kecil
material dari alam yang diperlukan
untuk menciptakan kertas. Tentu
hampir semua kita sudah mafhum
kalau kertas dibuat dari kayu, tetapi
mungkin belum semua menyadari
seberapa banyak pohon yang ditebang
dan seberapa liter air yang dibutuhkan
untuk memproduksi kertas. Menurut
laman akuinginhijau (2009), untuk
memproduksi 16 rim dibutuhkan 1
batang pohon kayu. Terlihat sedikit
memang kayu yang diperlukan, tetapi
apabila kita coba telaah lebih dalam,
kernyitan di kepala bisa muncul di
benak kita. Masih dari sumber yang
sama, hanya dengan 1 batang pohon
sudah cukup untuk menghasilkan
oksigen yang dibutuhkan oleh 3 orang
untuk bernapas. Selain itu, pembuatan
3 lembar kertas membutuhkan 1 liter
air dan apabila produksi mencapai 1
kg kertas, air yang dibutuhkan adalah
sebanyak 324 liter. Produksi kertas
juga menghasilkan limbah berupa 2,6
ton gas karbondioksida (setara dengan
emisi mobil selama 6 bulan) dan 72.200
liter limbah cair dan 1 ton limbah padat
untuk setiap produksi 1 ton kertas
(ibid.).Foto dari SrillitaR (2009) di atas
juga dapat mengingatkan kita bahwa
“apabila pohon terakhir telah habis
ditebang dan tetesan air telah habis
diminum, ternyata uang tidak dapat
dimakan”. Dari uraian beberapa fakta
ini, semoga kita tidak lagi menganggap
sepele atas kertas yang kita gunakan
atau pun yang malah kita sia-siakan.
Di samping dalam menggunakan
kertas, penggunaan air juga sering
diabaikan efisiensi pemakaiannya.
Tidak jarang kita melihat, entah
disengaja atau pun tidak, ada kran
air di toilet dibiarkan mengalir pada
saat gosok gigi ataupun selang air
di taman yang kurang rapat. Satu
contoh lain juga dapat dilihat pada saat
pengambilan air wudhu bagi sebagian
pegawai, meskipun sebenarnya
disunnahkan air yang digunakan
untuk wudhu secukupnya saja, pada
praktiknya sering terlihat kran air
dibuka maksimal sehingga air keluar
dengan melimpah dan berlebihan.
opini
Beberapa pembenaran atas
pemborosan air misalnya air tersedia
berlimpah di mana-mana, bumi
didominasi oleh air daripada darat,
dan hujan akan turun dengan wajar
tetapi, dalam kenyataan kondisi saat
ini, dasar pembenaran ini cukup mudah
dipatahkan dengan argumen dan fakta
yang terang. Sebagai contoh, memang
karena kita tinggal di negara tropis,
kita dapat dengan mudah menjumpai
air dimana-mana. Namun, faktanya
berdasarkan perhitungan Kementerian
Pekerjaan Umum tahun 2003 kebutuhan
air di Pulau Jawa saja sudah mencapai
38 miliar meter kubik, sedangkan
ketersediaan air hanya 25 miliar meter
kubik dan diperkirakan pada tahun 2020
kebutuhan air dapat mencapai 42 miliar
meter kubik (IRSDP 2011). Selain itu,
dari sumber yang sama menunjukkan
meski benar bumi didominasi oleh
air, tetapi komposisinya berupa 97%
air yang ada di bumi merupakan air
asin, 2% air tawar yang terkunci
dalam salju dan es, serta tersisa 1%
yang dapat dikonsumsi. Terlebih lagi,
Indonesia juga terkena dampak atas
perubahan iklim antara lain telah terjadi
peningkatan peluang curah hujan
ekstrem harian di sebagian wilayah
Indonesia, kecuali beberapa wilayah
di Maluku, dalam kurun waktu kurang
lebih selama 10 tahun, 1998–2008
(Bappenas 2013). Sehingga, curah hujan
di negeri tropis kita tercinta ini juga
udah mulai terganggu kewajarannya.
Dengan pengungkapan sedikit fakta
tentang air bersih, semoga dapat
membuka cara pandang kita untuk lebih
bijaksana dalam penggunaan air di
kantor.
Landasan Pelaksanaan dan
Tindakan Penghematan
Meskipun tidak seluruh isu lingkungan
di atas tersasar, Pemerintah telah
beberapa kali mengatur tentang
penghematan penggunaan energi dan
air di lingkungan instansi Pemerintah,
salah satunya adalah Instruksi Presiden
No. 13 tahun 2011. Sejalan dengan itu,
khusus untuk lingkungan Kementerian
Keuangan, Menteri Keuangan telah
menginstruksikan kepada seluruh
Pejabat dan Pegawai Kementerian
Keuangan untuk melakukan
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|49
opini
Lingkungan Hidup
penghematan energi dan air melalui
Instruksi Menteri Keuangan No.
12/IMK.01/2012.
Bentuk-bentuk anjuran
penghematan air telah diatur dalam
Instruksi di atas. Beberapa langkah
penghematan yang dianjurkan antara
lain pegawai agar membuka kran air
secukupnya pada saat penggunaan dan
menutup kembali setelah digunakan,
mempergunakan flush WC sesuai
kebutuhan untuk WC modern, dan
menyiram tanaman sesuai kebutuhan
dan tidak membiarkan kran air terbuka
terus menerus.
Sementara itu, meskipun belum
tercakup dalam instruksi di atas,
Direktorat Jenderal Anggaran secara
tidak langsung telah mempelopori
penghematan dalam penggunaan
kertas. Contoh sederhana hal ini
adalah mulai diterapkannya paperless
office concept dalam penganggaran
dengan diaplikasikannya RKAKLDIPA Online. Selain itu, tidak
dilakukannya lagi proses penelaahan
atas dokumen Terms of Reference
(TOR) dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) di Direktorat
Jenderal Anggaran mengakibatkan
Kementerian/Lembaga tidak perlu
mengirimkan copy atas TOR dan RAB
tersebut. Tidak perlunya pengiriman
copy ini mengurangi penggunaan
kertas yang relatif signifikan
mengingat selama ini TOR dan RAB
yang disusun untuk setiap kegiatan
pada tiap Satuan Kerja memerlukan
kertas yang tidak sedikit, terlebih
lagi apabila keseluruhan Satuan
Kerja mencetak dan mengirimkan
copy TOR dan RAB tersebut.
Diharapkan tindakan dan kebijakan
penghematan ini telah dapat dianggap
sebagai bentuk partisipasi awal cinta
lingkungan hidup.
Langkah Sederhana Ekstra
untuk Lebih Hijau
Dalam suasana hari lingkungan
hidup sedunia ini tentu akan lebih
membanggakan bagi Direktorat
Jenderal Anggaran dan segenap
pegawainya apabila kita dapat
meningkatkan partisipasi kita
dalam kepedulian lingkungan hidup
melampaui yang sudah dilakukan
50 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
atau telah diatur sebelumnya. Bagian
ini mengusulkan beberapa langkah
sederhana yang dapat mengurangi
penggunaan kertas dan juga air bersih
di kantor kita.
Untuk mengurangi penggunaan
kertas dalam keseharian kita di kantor,
tidak sedikit opsi yang dapat kita
lakukan dengan cukup mudah dan
tidak terlalu mengganggu rutinitas.
Sebagai contoh, kita dapat mengikuti
anjuran dari California Integrated
Waste Management Board berikut
dengan cara menggunakan dua sisi
kertas untuk beberapa keperluan seperti
untuk pencetakan bahan rapat yang
dibagi untuk peserta atau menggunakan
sisi lain dari kertas bekas konsep nota
dinas/surat yang tidak rahasia untuk
pencetakan peraturan-peraturan ataupun
sebagai kertas untuk menerima kiriman
fax. Kita juga perlu meningkatkan
peranan konsep paperless office
dalam keseharian (tidak hanya sebatas
RKAKL-DIPA) melalui optimalisasi
penggunaan email dan cloud storage
dengan tetap memperhatikan
pengamanan dokumen digital dalam
penyiapan konsep nota dinas ataupun
surat.
Dengan tujuan yang sama,
penggunaan air bersih juga dapat lebih
dihemat lagi dengan beberapa cara
sederhana ekstra. Contoh sederhananya
adalah dengan mengaplikasikan
Instruksi Menteri Keuangan dalam
keseharian misalnya pada saat
berwudhu kita tidak perlu membuka
kran sampai penuh, tetapi secukupnya
saja. Contoh aplikasi lain yaitu cukup
dengan menekan tombol flush yang
lebih kecil apabila kita buang air kecil
dan tombol flush yang lebih besar
pada saaat kita buang air besar. Usulan
lain yang dapat dipertimbangkan
untuk penghematan air bersih adalah
berupa pemisahan penampungan
air sisa wudhu dari air kotor lain,
mengingat air sisa wudhu masih
dapat dipergunakan untuk menyiram
tanaman di taman.
Diharapkan dengan menerapkan
beberapa langkah sederhana di atas
dalam keseharian kita di kantor, kita
dapat lebih peduli terhadap lingkungan
hidup dan akan memberi kontribusi
maksimal dalam penciptaan kantor
yang ”hijau”.
Sumber:
• http://www.tripadvisor.com/
LocationPhotoDirectLinkg303951-i21552835-Palangkaraya_
Central_Kalimantan_Borneo.html
diakses tanggal 16 Juni 2014;
• Readers Digest Indonesia
Edisi Khusus ”Langkah Hijau
Selamatkan Bumi” 2008;
• www.unep.org/wed/about diakses
tanggal 12 Juni 2014;
• http://akuinginhijau.
org/2009/12/01/fakta-kertas diakses
tanggal 6 Juni 2014;
• Infrastructure Reform Structure
Development Program
BAPPENAS 2011, ‘Ironi air di
Indonesia’ dimuat dalam majalah
Sustaining Partnership Edisi
Desember 2011.
• Bappenas 2013, ‘Perubahan iklim
dan dampaknya bagi Indonesia’
dipaparkan dalam Rencana Aksi
Nasional Adaptasi Perubahan Iklim
• Instruksi Presiden No. 13 tahun
2011 tentang Penghematan Energi
dan Air
• Instruksi Menteri Keuangan
No. 12/IMK.01/2012 tentang
Penghematan Energi dan Air
di Lingkungan Kementerian
Keuangan
renungan
Teks oleh : Cahya Setiawan
Karena Memberi Manfaat adalah Pilihan
B
eberapa waktu yang lalu, sempat
tersiar kabar yang menghebohkan
mengenai mahasiswi yang
menyampaikan ekspresi kekecewaannya di
social media (socmed). Tanpa disadari, dia
telah membawa nama bahkan cenderung
menjelek-jelekan suatu daerah tertentu.
Selain itu, kisah mengenai seseorang
yang mencela atau memberikan komentar
negatifnya terhadap ibu hamil di kereta
Jabotabek. Semua itu disampaikan
melalui socmed sehingga banyak kalangan
masyarakat yang membaca.
Di era informasi seperti sekarang
ini, socmed bukan merupakan barang
yang eksklusif. Hampir semua lapisan
masyarakat memanfaatkan social media
(socmed) untuk berkomunikasi dengan
orang lain. Socmed menjadi sarana untuk
menyampaikan ide, ekspresi, pendapat,
dukungan maupun saran. Selain itu,
socmed dapat pula digunakan untuk
menyampaikan rasa kecewa, mengolokolok orang dan sebagainya.
Pada intinya socmed hanyalah sebuah
sarana. Media ini bisa membawa manfaat,
tapi tentu juga bisa memberikan mudharat
bagi penggunanya. Pilihan itu tergantung
dari cara penggunaan socmed. Terutama
materi yang disampaikan di dalamnya.
Pengguna yang menginginkan
manfaat, tentunya akan menyampaikan
hal-hal positif. Materi yang disuguhkan
bisa berupa kata-kata yang baik, motivasi,
ucapan selamat, dan lain sebagainya.
Dengan socmed, pengguna bisa melatih
diri agar tidak menyampaikan hal-hal
negatif. Jika seseorang telah terbiasa untuk
memberikan manfaat, kebiasaan baik ini
akan terimplementasi pada kesehariannya.
Tidak hanya pada socmed saja, tapi juga
saat menjalankan tugas di tempat kerja,
komunitas yang diikuti, atau dalam
lingkungan masyarakat sekitar.
Berbicara mengenai proses memberi
manfaat, media penyalur manfaat
sangatlah beragam. Tidak hanya melalui
perkataan saja, perilaku yang baik juga
dapat menjadi cara. Bahkan, tindakan
sederhana yang menurut pelakunya
tidak berarti apa-apa, bisa jadi sangat
menginspirasi bagi orang lain.
Begitu pula dengan pekerjaan
kita. Bekerja pada hakikatnya juga
memberikan manfaat yang kita miliki.
Pekerja mendapatkan gaji sesuai dengan
manfaat yang diberikan. Seseorang
yang memperoleh upah lebih tinggi dari
yang lain, seharusnya juga mempunyai
nilai guna lebih. Bisa dikatakan, nilai
yang diperoleh berbanding lurus dengan
manfaat yang diberikan.
Lantas, bagaimana dengan seseorang
yang memperoleh upah tinggi namun
tidak memberikan manfaat yang sepadan?
Bagaimana jika seorang pekerja yang
dinaikkan nilai upahnya tapi tidak mau
menambah kualitas pekerjaannya?
Pada intinya, kita punya pilihan dalam
bertindak. Seseorang bisa saja tetap
pada posisinya dengan tidak memberi
kegunaan lebih. Namun dalam posisi
sebagai pekerja, hal ini akan membawa
konsekuensi pada dirinya.
Memberi manfaat juga berhubungan
dengan akhlak. Orang yang paling baik
akhlaknya adalah yang paling berguna
bagi orang lain. Seseorang harus
memperhatikan dampak dari apa yang
dilakukannya agar mampu memberikan
contoh kebaikan bagi orang lain.
Karena memberi manfaat adalah
sebuah pilihan, bagaimana pilihan
anda?
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|51
fotografi
Mengejar Senja Di Kaimana
Teks oleh : Fr. Edy Santoso
MENGEJAR SENJA DI KAIMANA
Setelah menempuh perjalanan lebih dari enam jam dengan transit di Makassar dan Ambon,
akhirnya pesawat yang saya tumpangi mendarat dengan mulus di Bandara Utarom Kabupaten
Kaimana.
S
ebagai sebuah kabupaten yang
relatif masih baru, nama Kaimana
sebenarnya sudah cukup terkenal
di Indonesia, bahkan beberapa puluh
tahun yang lalu lagu “Senja di Kaimana”
diciptakan secara khusus oleh Surni
Warkiman untuk menggambarkan
keindahan Kota Kaimana di waktu senja.
Setelah keluar dari pesawat balingbaling yang membawaku dari Ambon,
sedikit agak terkejut juga dengan kondisi
bandara Kaimana yang sangat sederhana
dan kecil. Tetapi tulisan “Selamat
Datang di Kota Senja Indah Kaimana”
membuatku agak terhibur, karena bagiku
tulisan itu sudah menggambarkan
52 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
kebanggaan masyarakat setempat
terhadap kotanya.
Karena waktu masih menunjukan
jam 11 siang, masih cukup waktu untuk
sedikit mengeksplor Kota Kaimana sambil
menunggu senja yang “katanya” cukup
menakjubkan tersebut. Kota Kaimana
merupakan kota yang unik karena
penduduknya sangat multi etnis dan multi
agama. Di Kota Senja Indah Kaimana.
Seuntai kalimat di baliho raksasa itu
menyambut pengunjung di Kabupaten
Kaimana, Papua Barat. ”Kota Senja”
menyimpan berbagai pesona, mulai dari
tebing berhias lukisan purba hingga
keragaman hayati bawah laut.
Senja di Kaimana
Setelah seharian bersinar terik di atas
kepala, akhirnya sang mentari pun
perlahan-lahan turun ke ufuk Barat,
sinarnya makin lembut dan tidak terlalu
membakar kulit lagi. Langit pun mulai
berubah dari warna biru cerah berangsurangsur menjadi kemerahan. Sangat
beruntung bahwa di pelabuhan ternyata
banyak sekali anak-anak yang mandi di
laut dan ternyata mereka juga tidak malumalu untuk beraksi di depan kamera.
Kaimana memang luar biasa, anak-anak
pun dengan senang hati dan bersemangat
untuk diambil fotonya. Mereka tidak
malu-malu melakukan aksi-aksi yang
Mengejar Senja Di Kaimana
fotografi
cukup mendebarkan, yaitu melompat dari
dermaga ke laut. Puluhan bahkan ratusan
kali jari telunjukku memencet shutter
camera tanpa merasa bosan dan mereka
dengan tertawa dan riang melakukan
aksinya berulang-ulang.
Lukisan Purba
Tuhan meletakan Kaimana dengan
sempurna. Selain senja yang indah dan
dapat dinikmati di sepanjang jalan utama
kota yang bersisian dengan pantai, ternyata
masih ada keindahan lain yang tidak kalah
mempesona. Menjelajahi Kabupaten
Kaimana yang memiliki lebih dari 400
pulau berpasir putih dan peninggalan
budaya yang lain juga cukup menantang.
Setelah sekitar satu jam menumpang
speedboat dari Pelabuhan Kaimana, bukitbukit karst yang dihiasi ratusan lukisan/
graffiti dinding kuno terpampang dari
Teluk Mai Mai, Teluk Triton, hingga Pulau
Namatota. Lukisan berwarna merah itu
menggambarkan berbagai bentuk, mulai
dari manusia, telapak tangan, ikan, sejenis
kadal, bentuk matahari, cumi-cumi, hingga
ikan paus. Dinding tebing karst itu seperti
galeri memamerkan lukisan dari masa
lalu. Kondisi lukisan masih dalam kondisi
sangat baik dan jelas.
Lukisan yang terletak di ketinggian 5
– 30 meter dari permukaan laut tersebut
sangat sulit dijangkau, tetapi mereka
sudah melakukan berabad-abad yang lalu.
Sungguh suatu karya yang memiliki tingkat
kesulitan yang luar biasa. Masyarakat
setempat juga tidak mengetahui arti dan
asal-usul lukisan itu. Mereka hanya tahu
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|53
fotografi
Mengejar Senja Di Kaimana
bahwa lukisan itu dibuat oleh para leluhur
mereka leluhur ribuan tahun lampau dengan
maksud tertentu.
Meskipun tidak paham maknanya,
warga sekitar menghormati lukisan itu
sebagai peninggalan leluhur mereka.
Kepercayaan adat melarang mereka berbuat
atau berkata-kata tidak sopan di sekitarnya.
Hal itulah yang turut membuat lukisan
tersebut awet sampai dengan saat ini.
Teluk Triton
Setelah puas menikmati pemandangan
situs lukisan kuno di tebing karst,
berikutnya kita ke Teluk Triton. Bagi
pecinta traveling, Teluk Triton seperti
sorga yang menawarkan kesempurnaan.
Kita akan mendapatkan kesepatan
menikmati pengalaman yang berbeda.
Perairan Teluk Triton merupakan habitan
dari paus Bryde’s. Paus-paus di sini hidup
harmonis dengan masyarakat Teluk Triton.
Meski hidup sebagai nelayan, masyarakat
di sini tidak memburu mamalia ini.
Mereka menganggap mamalia ini sebagai
sahabat dan penyelamat. Tak heran jika
binatang yang bisa mencapai ukuran
lebih dari 12 meter ini tak segan-segan
54 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
menampakkan diri bermain di sekitar
perahu nelayan.
Saat air laut di sini teduh, kesempatan
anda menyaksikan paus Bryde’s semakin
mudah. Bagi pecinta selam dan pemburu
foto underwater, kesempatan langka untuk
bermain dan mengabadikan polah binatang
raksasa ini rasanya sayang jika dilewatkan.
Namun sayang sekali pada saat melewati
perairan itu sudah menjelang sore,
sehingga aktivitas mamalia laut tersebut
tidak terlihat.
Teluk Triton juga sorga bagi para
penyelam. Di Teluk Triton keindahan alam
bawah lautnya sayang jika dilewatkan.
Di sini, lokasi menyelam (dive site) yang
biasa dikunjungi ada di seputar Temintoi,
Selat Iris. Kekayaan alam bawah lautnya
jelas tak diragukan lagi. Menurut data
Conservation International (CI) Indonesia,
Mengejar Senja Di Kaimana
fotografi
perairan Teluk Triton memiliki 959
jenis ikan karang, 471 jenis karang (16
diantaranya jenis baru), dan 28 jenis udang
mantis.
Tradisi Buka Sasi
Buka sasi merupakan tradisi masyarakat
pesisir Kaimana yang menarik diikuti.
Tradisi ini merupakan pengaturan waktu
penangkapan, jenis sumber daya laut yang
boleh ditangkap, dan alat tangkap apa
saja yang boleh digunakan. Tradis ini
mirip panen raya saat warga berkumpul
dan bergembira. Biasanya pada saat buka
sasi ini yang ditangkap oleh masyarakat
adalah lola (kerang), taripang, dan
kerang batulaga. Hasil laut yang diatur
penagkapannya dalam sasi ini memiliki
harga sangat tinggi. Di suatu lokasi, buka
sasi hanya berlangsung sekitar dua minggu
saja, setelah itu ada istilah tutup sasi
selama sekitar enam bulan. Bukan hanya
pria yang menyelam, kaum perempuan
pun , mulai dari usia muda hingga usia
senja, pun ikut menyelam tanpa alat bantu
menyelam. Tujuan tutup sasi tersebut
adalah untuk menjaga kelestarian alam,
karena hasil laut yang ditangkap tersebut
memiliki perkembangan yang sangat
lambat. Sedangkan ikan bebas diambil
sepanjang tahun, kecuali di zona tabungan
ikan.
Pada saat buka sasi maupun tutup sasi,
selalu didahului dengan upacara adat. Ada
kepercayaan di masyarakat bahwa apabila
tradisi tersebut tidak dilakukan, maka
masyarakat yang ikut dalam kegiatan
tersebut bisa jatuh sakit.
Pulau-pulau di sekitar Kaimana
Pertama yang kita singgahi adalah
Pulau Adi yang bisa dijangkau dengan
speedboat dalam waktu sekitar dua jam
dari Pelabuhan Kaimana. Pulau Adi
membentang sekitar 30 kilometer tersebut
hanya ada satu kampung, yaitu Kampung
Adijaya. Selain penduduk asli, banyak
juga pendatang yang menetap di pulau
tersebut, misalnya dari dari Maluku, Jawa,
Madura, dan Buton. Pulau ini ulu menjadi
pusat Kerajaan Kumisi. Di sekitar Pulau
Adi, terdapat Pulau Karawatu dan Pulau
Kelimala. Kedua pulau tersebut dikelilingi
oleh pantai yang berpasir putih.
Tidak jah dari Pulau Adi, terdapat
Pulau Venu, yang merupakan tempat
konservasi bagi penyu laut. Hampir setiap
malam selalu ada penyu yang bertelur di
pulau Venu. Setiap lokasi telur yang baru,
selalu diberi tanda dengan nomer dan
jumlah telur. Pulau Venu juga merupakan
tempat berkembang biak paniki atau
kelelawar pemakan buah. Ada ribuan
paniki berbagai ukuran di sini, menurut
penjaga pulau ada paniki yang kalau
terbang, bentangan sayapnya hampir dua
meter.
Pulau besar berikutnya adalah Pulau
Kayu Merah. Untuk menjangkau Pulau
Kayu Merah ini membutuhkan nyali yang
besar, karena harus melewati perairan
Tanjung Nabima yang oleh penduduk
setempat lebih sering disebut Tanjung
Maut. Arus di sekitar tanjung sangat kuat
dan membahayakan karena merupakan
tempat pertemuan tiga laut, yaitu Laut
Seram dari barat, Laut Banda dari selatan,
dan Laut Aru yang menyambung dengan
Laut Arafura dari tenggara. Berdasarkan
cerita dari kepala kampung, setiap tahun
Tanjung Nabima ini memakan korban
nyawa manusia.
Untuk menjelajahi Kaimana memang
membutuhkan waktu yang lama dan biaya
yang tidak sedikit. Keterbatasan sarana
transportasi serta harga jual bbm yang
bisa mencapai 2-3 kali harga di Pulau
Jawa membuat transportasi antar pulau di
Kaimana menjadi sangat mahal.
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|55
komunitas
Mari Bersepeda
Teks oleh: M. Indra Haria Kurba, Ruly Ardyansyah dan Perdana Bagus Ramadhan
Persiapan Jaboja, Februari 2015 (Indra, Ruly dan Perdana)
Bersepeda Menuju Merapi, Yogyakarta, Januari 2015 (Indra)
Mari Bersepeda...
B
ekerja sebagai PNS dengan
lingkungan yang serba birokratis
terkadang menjadikan pegawai
terbuai dengan segala rutinitas kantor.
Hingga rutinitas birokratis dapat membuat
seseorang terkena serangan jantung
dan berbagai macam penyakit1. Banyak
cara yang dapat dilakukan untuk keluar
dari segala rutinitas kantor diantaranya
menjalankan hobi atau kegiatan-kegiatan
di luar rutinitas kantor2. Berolah raga
setelah pulang kantor bisa menjadi pilihan.
DJA memiliki beberapa komunitas untuk
menyalurkan hobi di luar rutinitas kantor.
Salah satunya adalah komunitas bersepeda.
Sekilas tentang sepeda
Sepeda pertama kali ditemukan oleh
Baron Karls Drais von Sauerbronn3.
Karl Drais lahir pada tanggal 29 April
1785 di Karlsruhe, Jerman, tercatat
sebagai penemu sepeda yang pertama.
Kemudian konsep sepeda dikembangkan
oleh Kirkpatrick MacMillan, pandai besi
kelahiran Skotlandia. Dia membuatkan
pedal khusus untuk sepeda pada tahun
1839. Ernest Michaux pada1855, membuat
pemberat engkol, sehingga laju sepeda
lebih stabil. Bentuk sepeda makin
sempurna setelah orang Perancis lainnya,
56 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
Pierre Lallement (1865) memperkuat roda
dengan menambahkan lingkaran besi di
sekelilingnya (sekarang dikenal sebagai
pelek atau velg). Lallement juga yang
memperkenalkan sepeda dengan roda
depan lebih besar daripada roda belakang.
Pada era 1880, tren sepeda roda tiga
lebih banyak digunakan karena dianggap
lebih aman dibandingkan roda dua. Namun
setelah berdirinya pabrik sepeda pertama
di Coventry, Inggris pada 1885, yang
didirikan James Starley, tren penggunaan
roda dua semakin menemukan momentum.
Bahkan setelah tahun 1888 John Dunlop
menemukan teknologi ban angin sehingga
laju sepeda pun tak lagi berguncang. Jenis
sepeda juga bermacam-macam diantaranya
sepeda gunung (Mount Terrain Bike/MTB),
sepeda jalan raya (city bike), sepeda BMX
(bicycle moto cross), sepeda mini, sepeda
klasik, sepeda lipat dan sepeda balap.
Kuliner Jumat, melewati taman Mataram
Komunitas sepeda
Sepeda sebenarnya sudah sejak lama
digunakan oleh para petani saat panen padi
di pedesaan, terutama untuk mengangkut
beras. Penggunaan sepeda di pedesaan
berbeda dengan daerah perkotaan. Sepeda
saat ini sudah menjadi sebuah gaya hidup
(life style) kaum pekerja di kota-kota besar
Kuliner Jumat, melewati taman Semanggi
Mari Bersepeda
komunitas
Gowes Semarang-Pati, April 2015 (Perdana B.
Ramadhan)
Gowes sekitar lereng Merapi, Januari 2015 (M.
Indra H.K)
Bike to Home, Jalan Sudirman (Indra)
di Indonesia. Selain itu bisa juga menjadi
sebuah kendaraan (commuter) baik
berangkat dan pulang bekerja, atau bahkan
cuma sebagai hobi.
Berbagai kerumitan di perkotaan
memunculkan beberapa komunitas sebagai
obat penawar terhadap kejenuhan dan
kerumitan kota. Komunitas bersepeda
umumnya hadir karena memiliki minat
dan keinginan yang sama. Sebagai alat
transportasi, sepeda dapat dijadikan
alternatif solusi bagi yang sudah bosan
terjebak oleh kemacetan lalu lintas.
Meskipun di Jabodetabek belum banyak
tersedia jalur khusus untuk sepeda, hal ini
tidak menghalangi niat untuk bersepeda
ke kantor. Pertimbangan utamanya adalah
kemampuan sepeda untuk menghemat
waktu tempuh. Jarak sejauh 25 km yang
biasanya memakan waktu 2 jam atau lebih
bila ditempuh dengan mobil/motor pada
jam-jam sibuk, bisa ditempuh dalam waktu
1 jam – 1 jam 15 menit, dengan bersepeda.
Bahkan bisa lebih cepat bila pesepeda
sudah ahli. Pertimbangan waktu tempuh,
olahraga, dan sekaligus kampanye go green
adalah alasan utama bagi pekerja bersepeda.
Di lingkungan DJA, banyak penggiat
sepeda, namun hanya sedikit yang
memanfaatkannya untuk ke kantor. Dari
banyak pegawai yang aktif ber-bike to
work (B2W), beberapa menggunakan jenis
sepeda lipat. Awalnya, mereka memulai
dengan menggunakan sepeda jenis sepeda
MTB. Namun jenis ini memiliki kendala
jika terjadi sesuatu dan menyulitkan
untuk dibawa dalam commuter line
atau angkutan umum. Sementara untuk
bersepeda di perkotaan membutuhkan
sepeda yang mudah dibawa (easily carry
over) dalam segala suasana. Sepeda lipat
dapat menjawab tantangan atas kebutuhan
bersepeda di perkotaan seperti di Jakarta,
terutama PNS DJA yang tinggal di sekitar
perbatasan (suburban city) seperti Bekasi,
Depok dan Tangerang. Banyak pertanyaan
apakah jenis sepeda lipat cukup tangguh,
mengingat bentuknya yang sangat ringkas
dengan ban ukuran 20”. Pertanyaan yang
sama juga pernah terpikir oleh penulis,
namun semua terjawab kita merasakan
sendiri sensasi sepeda lipat dan bergabung
dengan komunitas sepeda lipat ID-Dahon.
Beberapa agenda kegiatan sudah
dilakukan oleh komunitas id-Dahon
diantaranya Andatu - KM 0,Sentul;GadogBandung; FX Sudirman – Lot 9, Bintaro;
FX Sudirman – Taman Manggrove, sekitar
Pluit – FX Sudirman;Jogja – Kaliurang,
DI Yogyakarta; Jakarta-Bogor-Jakarta
(Jaboja). Semua rute yang dilalui telah
membuktikan bahwa sepeda lipat cukup
tangguh untuk melakukan perjalanan jauh
dan menaklukkan tanjakan curam. Semua
kegiatan yang dilakukan semata-mata untuk
meningkatkan kesehatan, meningkatkan
stamina serta menjalin networking karena
anggota komunitas memiliki latar belakang
pekerjaan yang berbeda. Seperti kata Gary
Fisher, “Anybody who rides a bike is a
friend of mine.”
Semakin padatnya lalu lintas
menjadikan bersepeda kekantor sebagai
pilihan. Jarak rumah-kantor yang ratarata 25-30km masih sangat layak untuk
ditempuh dengan bersepeda. Seandainya
satu hari saja dalam seminggu semua
pegawai DJA bersepeda ke kantor,
bayangkan berapa banyak penghematan
riil yang dilakukan pegawai DJA. Berapa
banyak polusi yang bisa dikurangi?
berapa banyak kepadatan lalulintas yang
dikurangi? Bayangkan lagi seandainya
satu hari saja dalam seminggu semua
pegawai Kemenkeu di lingkungan kantor
pusat bersepeda ke kantor, berapa banyak
sumbangsih Kemenkeu untuk pengurangan
efek rumah kaca, menciptakan kondisi
ramah lingkungan sekaligus mendukung
program jangka panjang pemerintah yaitu
pro environment.
Yuuukkgowessss………burn fat not oil.
1
2
3
http://www.artikelkesehatan99.com/bahaya-duduk-terlalu-lama-dan-tips-untuk-menghindarinya/
http://sharingdisini.com/2012/05/28/tips-mengatasi-rasa-malas-dan-jenuh-pada-rutinitas-kerja/
http://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda
Tips “Bike to Work”
Banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita ber B2W, dari mulai pilihan sepeda sampai teknikteknik bersepeda yang baik dan benar. Namun semuanya dapat dilakukan ‘sambil jalan’. Hal utama
yang harus dipersiapkan justru tekad yang kuat dan mental baja, mengingat kegiatan bersepeda
akan dilakukan di jalan raya yang juga dipenuhi oleh berbagai jenis kendaraan. Pada prinsipnya,
berkendara dengan sepeda sama dengan berkendara dengan kendaraan lain. Pertama, kita harus
memastikan kondisi sepeda, terutama kondisi rem, kondisi ban, perlengkapan darurat (pompa, dan
ban dalam cadangan), dan jangan lupa memastikan lampu-lampu telah terpasang dan berfungsi
dengan baik saat bersepeda malam. Kedua, perlengkapan keamanan seperti helm, masker,
kacamata, serta jersey/kaos yang menyerap keringat. Jersey/kaos ada baiknya yang berwarna
terang sehingga mudah terlihat oleh pengendara lainnya. Setelah semuanya siap, mulailah
bersepeda dengan tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan memegang teguh prinsip ‘share the
road’. Beri tanda saat akan berpindah jalur sehingga tidak mengejutkan pengendara lain dan selalu
waspada terhadap arus lalu lintas terutama mobil/motor yang berhenti mendadak.
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|57
resensi film
Fast And Furious 7
Teks oleh: Shinta Putri
Fast and Furious 7
Apa alasan anda menonton Fast Furious 6 pada tahun lalu? Saya yakin mayoritas orang Indonesia akan
bilang karena di sana ada kehadiran Joe Taslim. Lalu apa alasan anda menonton FF 7 pada tahun ini?
Penampilan terakhir Paul Walker? Sesungguhnya, kita telah diperdaya.
M
enonton Fast Furious 7
memang tidak perlu pemikiran
mendalam. Semuanya tersaji
masak-masak agar mudah dicerna oleh
penonton awam sekalipun. Mobil, ngebut,
ledakan, wanita, aksi dan kejahatan;
memang hal-hal inilah yang selalu jadi
racikan andalan sejak seri pertama Fast
Furious hingga kini.
Agar dapat ditonton dengan
nikmat,cara pandang kita mengamati dunia
juga tidak perlu ribet. Apa yang terlihat,
ya itulah yang terjadi. Dengan begitu kita
tidak akan sadar bahwa Fast Furious,
seperti film-film Hollywood lainnya, selalu
mencerminkan “kedigdayaan” Amerika
Serikat pada negara lain.
Lihat bagaimana Dominic Toretto
58 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
dan kawan-kawan dalam Fast Furious 5
(2011) yang datang ke Brasil kemudian
mengobrak-abrik jalanan dan nyaris
menghancurkan seluruh isi kota Rio De
Janeiro. Keren memang, dan lumayan
brutal sehingga jadi indah di mata
penonton. Akan tetapi secara tersirat
Fast Furious 5 juga menggambarkan
ironi bahwa korupsi dan perdagangan
narkoba yang merajalela membuat negara
sebesar Brasil benar-benar membutuhkan
sekelompok anggota kriminal yang
dipimpin Dominic Toretto dan polisi kekar
yang dipimpin Luke Hobbs.
Film ini sengaja diciptakan agar
diminati di pasar global. Lihat bagaimana
dua aktor Asia Tenggara yaitu Tony Jaa
& Joe Taslim (dalam Fast Furious 6)
Fast And Furios 7
dimasukkan dalam franchise Fast &
Furious. Tanpa bermaksud mengerdilkan
akting apik dari kedua aktor tersebut,
dimasukkannya mereka juga tidak lepas
dari alasan pemasaran dan perluasan
pangsa pasar.
Singkat cerita, Fast Furious 7 masih
terkait dengan cerita sebelumnya di
mana Deckard Shaw (Jason Statham)
terlebih dahulu mengabisi nyawa Han
(Sung Kang) di jalan raya Tokyo, Jepang.
Berangkat dari situ Deckard Shaw mulai
mengancam kehidupan Dominic Toretto,
Brian O’Conner, Mia Toretto, Letty Ortiz,
Roman Pearce, Tej Parker dan Luke
Hobbs. Ternyata Deckard Shaw adalah
kakak dari Owen Shaw (Luke Evans)
yang menjadi musuh Dominic Toretto dan
kawan-kawan di Fast Furious 6.
Dari sinopsis tersebut, tampaknya
franchise film Fast Furious sudah
menemukan formula andalannya untuk
meraih hati penonton. Jika formula mobilngebut-ledakan-aksi-wanita-kriminal
sudah sukses di enam film sebelumnya,
untuk apa lagi diubah pada film yang ke
tujuh? Jadi jika anda mengharapkan ada
sesuatu yang baru dalam film ini, maka
tidak akan ada. Sementara bagi penggemar
Fast Furious, film ini memang diciptakan
untuk memenuhi ekspektasi mereka.
Selain itu, film ini juga merupakan
sebuah tribute untuk Paul Walker yang
sungguh disayangkan meninggal akibat
kecelakaan pada November 2013. Setelah
Paul Walker meninggal, proses produksi
film ini sempat terhenti beberapa saat
sebelum akhirnya diputuskan untuk
melibatkan dua saudara kandung Paul
Walker, yakni Caleb dan Cody Walker.
Melalui teknik Computer-Generated
Imagery (CGI), wajah dua saudara
kandung Paul diolah sedemikian rupa
sehingga mirip dengan kakak mereka.
Dalam berbagai berita disebutkan
bahwa Paul Walker sudah menyelesaikan
50 persen bagiannya dalam film ini. Tetapi
ketika kita melihat keseluruhan adegan
yang menampilkan sosok Brian O’Conner,
sangat sulit untuk membedakan mana
Paul Walker yang asli dan mana yang
merupakan produk CGI. Teknik grafik
komputer sudah sedemikian majunya
sehingga produk CGI yang dipakai malah
resensi film
bisa mendukung keutuhan suatu film.
Secara garis besar, Fast Furious
memang menawarkan aksi-aksi memukau
dengan dukungan efek visual yang makin
canggih dari tahun ke tahun. Kadang kala
adegan aksinya tidak disetujui oleh nalar
serta dialognya dirasa kurang pas, tapi
tidak masalah bagi anda yang hanya ingin
hiburan sejenak, bukan?
Lagi pula beginilah gaya Fast Furious
yang sudah diulang-ulang sejak awal
kemunculannya. But still, you can buy
your ticket safely knowing you’ll get
spectacle. Just don’t expect any brains to
come with it. Film ini barangkali memang
diciptakan bagi kita yang ingin kabur
sejenak dari rutinitas yang melelahkan atau
tumpukan pekerjaan yang masih tertinggal
di kantor.
SKOR : 7 dari 10
Fast and Furious 7
Sutradara
: James Wan
Genre
: Action
Dibintangi oleh : Vin Diesel,
Paul Walker,
Jason Statham,
Michelle Rodriguez,
Tyrese Gibson,
Chris‘Ludacris’ Bridges,
Kurt Russell,
Jordana Brewster, Dwayner Johson.
Durasi
: 137 menit.
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|59
Selingan
Democracy 3
Teks oleh: Nurokhim
Democracy
Jika Aku Menjadi Seorang Presiden
Pernahkah Anda menginginkan diri Anda menjadi pemimpin suatu negara yang mampu membuat
kebijakan sesuka hati? Di dunia nyata hal semacam ini sepertinya tidak mungkin terjadi.
T
etapi berkat kemajuan teknologi,
kini kita mempunyai kesempatan
untuk bisa merasakan bagaimana
menjadi seorang presiden atau perdana
menteri. Bahkan kita bisa memilih negara
mana yang akan kita pimpin. Caranya
adalah dengan menggunakan game
Democracy 3.
Game ciptaan developer Positech
Games ini merupakan game bergenre
simulasi dimana pemain seolah-olah
berperan sebagai seorang presiden
atau perdana menteri suatu negara.
Pada awal permainan, pemain berada
pada posisi sebagai pemimpin suatu
negara yang baru saja terpilih dalam
suatu pemilihan umum. Kondisi negara
pada saat permainan dimulai bisa saja
berjalan dengan baik, namun bisa
juga dalam kondisi terjadi kekacauan
ekonomi, sosial atau aspek yang lain.
Para pemilih mungkin saja merasa
puas atau kecewa dengan presiden baru
tersebut. Fokus utama dari permainan ini
adalah bagaimana caranya supaya Anda
memiliki tingkat elektabilitas yang cukup
60 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
sehingga memungkinkan Anda terpilih
kembali dalam pemilu periode berikutnya.
Tampilan Utama yang Unik
Game yang versi pertama kalinya dirilis
tanggal 17 April 2005 ini memiliki
tampilan utama berupa kumpulan ikon-
Tampilan Policy Slider
ikon yang mewakili situasi maupun
kebijakan suatu negara. Karena tidak
memerlukan grafik dengan resolusi
yang tinggi, game ini hanya memiliki
ukuran sebesar 141 Mb. Hal inilah yang
menyebabkan game ini ringan untuk
dimainkan.
Democracy 3
selingan
mendapatkan respon positif dari kelompok
pecinta lingkungan dan sebaliknya
juga akan mendapatkan respon negatif
dari kelompok kapitalis. Selain itu dari
model kebijakan juga diketahui bahwa
kebijakan subsisi energi ramah lingkungan
juga akan meningkatkan kesehatan
lingkungan, efisiensi energi dan emisi gas
karbondioksida.
Terpilih Kembali atau Mati!
Tampilan Policy Slider
Ada 107 ikon yang terdapat pada
tampilan utama. Ikon-ikon tersebut terbagi
ke dalam tujuh kelompok aspek kebijakan
yaitu pelayanan umum, pajak, ekonomi,
kesejahteraan rakyat, transportasi, hukum
dan peraturan-perundang-undangan serta
urusan luar negeri. Pada tampilan utama
ini, dapat diketahui bagaimana suatu
kebijakan dapat mempengaruhi satu sama
lain. Anda bisa mengetahuinya dengan
cara memindahkan kursor mouse anda
tepat di atas ikon tertentu hingga muncul
garis-garis penghubung dengan warna dan
kecepatan yang berbeda-beda. Warna hijau
berarti mempunyai efek positif sedangkan
warna merah mempunyai efek negatif.
Kecepatan gerak panah menunjukkan
kekuatan suatu kebijakan.
Pemilih yang Kompleks
Tujuan utama dari setiap implementasi
kebijakan yang anda buat adalah supaya
anda mendapatkan dukungan pemilih
sehingga anda memiliki elektabilitas yang
cukup pada pemilihan presiden beriode
berikutnya. Periode pemilihan berbedabeda tergantung dari negara mana yang
kita pilih. Dalam suatu negara, terdapat
pemilih yang mana setiap pemilih dapat
tergabung dalam beberapa kelompok
kepentingan yang totalnya mencapai 21
kelompok. Contohnya adalah kelompok
muda, kaya, kaum pensiunan, liberal,
agamis, konservatif dan sebagainya. Setiap
kelompok kepentingan tersebut memiliki
respon yang berbeda-beda terhadap setiap
kebijakan yang anda ambil. Hal yang
perlu diperhatikan adalah bahwa setiap
pemilih dapat berganti-ganti keanggotaan
kelompok kepentingan sewaktu-waktu.
Selain itu, kerumitan lain adalah respon
negatif suatu kelompok kepentingan
belum tentu mempengaruhi Untuk
mengetahui seberapa jauh suatu kebijakan
mempengaruhi tingkat dukungan pemilih
dapat menggunakan fitur “Focus Group”.
Ukur Efektifitas Kebijakan dengan
Policy Slider
Setiap kebijakan atau peraturan memiliki
model pengukuran yang dapat digunakan
untuk menyesuaikan berapa anggaranya
serta untuk mengetahui seberapa besar
kebijakan atau peraturan baru tersebut
akan mempengaruhi kondisi-kondisi
yang ada dalam suatu negara. Misalnya
kenaikan tingkat belanja dalam kebijakan
subsidi energi ramah lingkungan, akan
Hasil akhir dari permainan ini adalah
Anda terpilih kembali pada pemilihan
presiden periode berikutnya atau Anda
terbunuh karena pemilih menganggap
Anda tidak mampu mengendalikan negara.
Selama permainan berlangsung, Anda
akan dihadapkan pada banyak insiden
yang tidak terduga seperti bencana alam,
kriminalitas, terorisme hingga perubahan
iklim. Sayangnya, pilihan negara yang
tersedia masih terbatas pada negaranegara barat yang berbasis industri seperti
Amerika Serikat, Inggris, Australia,
Kanada, Perancis, Jerman. Jika ingin
memainkan mode negara lain atau simulasi
kasus-kasus tertentu seperti korupsi, inflasi
dan pembangunan infrastruktur harus
mendowload secara terpisah.
Game ini bisa dimainkan pada
perangkat komputer ber-platform
Microsoft Windows, GNU/Linux dan Mac
OS serta perangkat iPhone maupun iPad.
Game ini dapat menjadi pilihan yang tepat
bagi Anda yang ingin belajar tentang ilmu
ekonomi, politik maupun kebijakan publik.
Selamat mencoba!
Tampilan Policy Slider
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|61
Resensi buku
Brand Yourself
Teks oleh : Shinta Putri
Brand Yourself :
Sudahkah Anda Tampil Secara Profesional?
Pernahkah anda mengalami kebingungan saat harus berjabat tangan
dengan kolega? Atau bertanya-tanya kapan waktu yang tepat untuk
memperkenalkan diri di tengah pertemuan yang dihadiri oleh orang
yang tidak anda kenal? Atau tahukah anda siapa yang seharusnya
membayar tagihan restoran saat jamuan makan dalam pertemuan
bisnis? Buku ‘Brand Yourself’ menyediakan jawabannya.
E
ra globalisasi yang sedang kita masuki saat ini mengisyaratkan
kesiapan individu untuk memasuki pergaulan internasional
yang sangat dinamis sekaligus penuh tantangan. Masyarakat
dengan latar belakang budaya, pendidikan dan kompetensi yang
sangat beragam menyatu dalam dunia yang nyaris tanpa batas. Hanya
individu yang mampu berkolaborasi sekaligus berkompetisi yang
berpotensi besar memenangkan persaingan.
Sering kali para profesional terlalu fokus pada peningkatan
pengetahuan dan keterampilan tapi malah abai untuk tampil
secara profesional, lupa untuk “memasarkan” diri sebagai sosok
profesional yang tidak hanya kredibel dalam bidangnya tapi juga
kredibel secara identitas diri dan perusahaan yang diwakilinya.
Justru, hal-hal simpel seperti pemilihan pakaian yang tepat dan
cara berkomunikasilah yang menentukan detik-detik pertama
seorang profesional dalam memberikan kesan pertama yang baik.
Buku “Brand Yourself” meninjau sebuah brand (merek)
dari sisi kekuatan identitas diri, pengembangan kepribadian,
serta kecakapan berkomunikasi yang dapat dengan mudah
diimplementasikan. Buku ini hadir dalam 5 bab yang membahas
mengenai professional presence (hadir secara profesional)
yang memberi tahu pembacanya mengenai aspek yang perlu
diketahui dalam memulai percakapan, teknik berjabat tangan
hingga mengatur ekspresi wajah. Selanjutnya buku ini membahas
mengenai identitas dan pewakilan diri yang terurai dalam kartu
nama, bagaimana kita menjadi duta bagi diri sendiri dan secara
tepat bisa mewakili perusahaan tempatnya bekerja.
Tidak lupa di dalam buku ini membahas mengenai penampilan
diri (grooming) sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
pengembangan kepribadian dan etika di dunia profesional. Serta
adanya pembahasan mengenai pentingnya pemilihan media dalam
kehidupan profesional. Terakhir buku ini membahas mengenai
etiket penggunaan lift dan makan siang bisnis.
Buku ini dilengkapi berbagai petunjuk praktis yang segera
bisa dipraktekkan oleh para profesional, namun juga dilengkapi
dengan berbagai teori pendukung di bidang ilmu komunikasi serta
wawancara dan pengalaman penulisnya di bidang komunikasi dan
pengembangan diri.
Buku ini ditulis oleh dua praktisi komunikasi dan
pengembangan diri. Mathilda AMW Birowo dikenal sebagai
pakar public relation yang sudah berpengalaman selama 30
tahun di berbagai perusahaan dan tulisannya sudah dimuat di
62 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
berbagai media nasional
seperti Kompas, Bisnis
Indonesia dan Media
Indonesia. Sementara,
Indah Soekotjo
dikenal sebagai pakar
dan dosen di bidang
pengembangan
kepribadian sejak
tahun 1989 , adalah
orang yang membuat petunjuk standar pendidikan, pelatihan dan
layanan untuk banyak perusahaan seperti PT. AJB Bumi Putera,
PT Tokyo Marine, Pemda DKI, PT. Kalbe Farma, PT. Bank
Mandiri Tbk, dan lain-lain.
Meski buku ‘Brand Yourself’ ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan buku ajar bagi mahasiswa jurusan Komunikasi, buku ini
tidaklah rumit untuk dipahami karena didominasi oleh tips dan trik
bagi pekerja untuk tampil profesional dan “memasarkan” dirinya
dengan tepat. Hal inilah yang menjadi keunggulan dari buku ini.
Namun jika berbicara mengenai kekurangannya, buku ini justru
‘mengkhianati’ niat awal penulisnya untuk hadir sebagai buku ajar.
Didominasi oleh hal-hal praktis yang bisa langsung diterapkan,
menyebabkan buku ini kekurangan nuansa keilmuannya. Teoriteori komunikasi yang dijadikan pendukung terasa hanya seperti
tempelan. Barangkali hal ini bisa dipahami karena buku ini ditulis
oleh praktisi, bukan oleh seorang yang murni akademisi.
Secara keseluruhan, “Brand Yourself” adalah sebuah buku
yang tepat bagi para profesional yang ingin memiliki daya saing
secara global, tidak hanya dari segi pengetahuan dan keterampilan
tapi juga dari segi tata krama, etika dan kepribadian yang
membentuk branding diri yang tepat.
Jenis buku
: Pengembangan diri & komunikasi
Judul
: Brand Yourself
Pengarang : Mathilda Birowo & Indah Soekotjo
Penerbit
: Grasindo
Tahun terbit : 2014
Tahun cetak : 2014
Jumlah hal : 132 halaman
Harga
: Rp 35.000,-
WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015|63
64 |WARTA ANGGARAN|EDISI 29 TAHUN 2015
www.anggaran.depkeu.go.id
Fly UP