...

peraturan presiden republik indonesia nomor 60 tahun 2015

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

peraturan presiden republik indonesia nomor 60 tahun 2015
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah, perlu menyusun Rencana
Kerja Pemerintah;
b.
bahwa
Rencana
kebijakan
Kerja
nasional
Pemerintah
satu
tahun
memuat
yang
arah
merupakan
komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian
kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional
yang berkesinambungan;
c.
bahwa penetapan Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2016
yang
pemerintahan
dilaksanakan
Kabinet
Kerja
pada
tahun
pertama
berdampak
terhadap
penyusunan pagu indikatif, maka perlu pengaturan
khusus mengenai penetapan pagu indikatif;
d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2016;
Mengingat :
1.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- ...
-22.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor
33,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4700);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor
97,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4664);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan ...
-38.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
PRESIDEN
TENTANG
RENCANA
KERJA
PEMERINTAH TAHUN 2016.
Pasal 1
(1)
Rencana
Kerja
Pemerintah
Tahun
2016,
yang
selanjutnya disebut RKP Tahun 2016, adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1
(satu) tahun, yaitu tahun 2016 yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2016.
(2)
RKP Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berisikan :
a.
Bab 1 Pendahuluan : Latar Belakang, Tujuan, dan
Sistematika;
b.
Bab 2 Kondisi Umum : Nawa Cita Dalam Dimensi
Pembangunan,
Dimensi
Pembangunan,
Kondisi
Perlu, Peta Permasalahan Pembangunan Nasional;
c.
Bab 3 Kerangka Ekonomi Makro : Ekonomi Makro
dan
Kebutuhan
Investasi,
Faktor
Pendorong
Kemajuan Ekonomi;
d.
Bab 4 Tema dan Agenda Pembangunan : Tema RKP
2016, Sasaran Pembangunan Tahun 2016, Dimensi
Pembangunan, Kondisi Perlu, Kaidah Pelaksanaan;
e.
Bab 5 ...
-4-
e.
Bab 5 Pembangunan Bidang : Pengarusutamaan dan
Pembangunan Lintas Bidang, Bidang Pembangunan;
f.
Bab 6 Pengembangan Wilayah : Arah dan Strategi
Pengembangan
Wilayah
Nasional,
Sasaran
Pengembangan Wilayah; dan
g.
Bab 7 Penutup,
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan Presiden ini.
(3)
Pagu indikatif tahun 2016 disusun dan ditetapkan
sebagai
bagian
dari
proses
penetapan
Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.
Pasal 2
(1)
RKP Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019
sebagaimana
ditetapkan
dalam
Peraturan
Presiden
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang
memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro tahun
2016, serta prioritas pembangunan, rencana kerja dan
pendanaannya.
(2)
RKP Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi:
a.
pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun RAPBN
Tahun 2016;
b.
pedoman ...
-5-
b.
pedoman
bagi
Kementerian/Lembaga
dalam
menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Tahun 2016;
c.
acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.
Pasal 3
Dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun 2016 :
a.
Pemerintah menggunakan RKP Tahun 2016 sebagai
bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas
anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat;
b.
Kementerian/Lembaga menggunakan RKP Tahun 2016
sebagai
acuan
pembahasan
dalam
Rencana
Kementerian/Lembaga
melakukan
Kerja
dengan
penyusunan
dan
dan
Anggaran
Dewan
Perwakilan
Rakyat.
Pasal 4
(1)
Kementerian/Lembaga
membuat
laporan
kinerja
triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja
dan anggaran Kementerian/Lembaga yang berisi uraian
tentang sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan
pendanaannya.
(2)
Laporan ...
-6-
(2) Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala
Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat 14
(empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan untuk
laporan kinerja triwulan dan 1 (satu) bulan setelah
tahun anggaran pelaksanaan untuk laporan kinerja
tahunan.
(3) Laporan
Kinerja
pertimbangan
menjadi
bagi
masukan
analisis
dan
dan
bahan
evaluasi
dalam
penyusunan anggaran tahun berikutnya yang dilakukan
oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
Pasal 5
(1) Dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah
atau perubahan RKP hasil pembahasan dengan DPR,
RKP Tahun 2016 dapat dilakukan penyesuaian.
(2) Penyesuaian RKP Tahun 2016 sebagaimana dimaksud
pada
ayat
Pembangunan
(1),
ditetapkan
Nasional/Kepala
Pembangunan
Nasional
mendapatkan
persetujuan
Menteri
Perencanaan
Badan
Perencanaan
setelah
Presiden
dilaporkan
dalam
dan
Sidang
Kabinet.
Pasal 6 ...
-7Pasal 6
(1) Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala
Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional menelaah kesesuaian antara
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
Tahun
2016
hasil
pembahasan
bersama
Dewan
Perwakilan Rakyat dengan RKP Tahun 2016.
(2) Dalam rangka penelaahan sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1),
Kementerian/Lembaga
wajib
untuk
menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun
2016
hasil
Kementerian
pembahasan
Perencanaan
dengan
DPR
Pembangunan
kepada
Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pasal 7
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan monitoring
dan evaluasi atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan prioritas
RKP
Tahun
2016,
baik
sasaran
dan
lokasi
dengan
menggunakan dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.
Pasal 8
Peraturan
Presiden
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar ...
-8-
Agar
setiap
orang
pengundangan
mengetahuinya,
Peraturan
Presiden
memerintahkan
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 137
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kemaritiman selaku
Plt. Deputi Bidang Perekonomian,
ttd.
Ratih Nurdiati
Fly UP