...

peraturan pemerintah

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

peraturan pemerintah
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI
YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35A
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan
Peraturan
Pemerintah
tentang
Pemberian
dan
Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan
Perpajakan;
: 1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan
Umum
dan
Tata
Cara
Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);
MEMUTUSKAN: ...
-2MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN DAN
PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN
DENGAN PERPAJAKAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
1.
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang
KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang
Ketentuan
Umum
dan
Tata
Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
2.
Data dan Informasi adalah kumpulan angka, huruf,
kata, dan/atau citra, yang bentuknya dapat berupa
surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangan
tertulis, yang dapat memberikan petunjuk mengenai
penghasilan dan/atau kekayaan/harta orang pribadi
atau badan, termasuk kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas orang pribadi atau badan.
Pasal 2
(1)
Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain
wajib memberikan Data dan Informasi yang berkaitan
dengan perpajakan.
(2)
Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
(3) Jenis ...
-3(3)
Jenis Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berupa:
a.
Data dan Informasi yang berkaitan dengan
kekayaan atau harta yang dimiliki orang pribadi
atau badan;
b.
Data dan Informasi yang berkaitan dengan utang
yang dimiliki orang pribadi atau badan;
c.
Data dan Informasi yang berkaitan dengan
penghasilan yang diperoleh atau diterima orang
pribadi atau badan;
d.
Data dan Informasi yang berkaitan dengan biaya
yang dikeluarkan dan/atau yang menjadi beban
orang pribadi atau badan;
e.
Data dan Informasi yang
transaksi keuangan; dan
f.
Data dan Informasi yang berkaitan dengan kegiatan
ekonomi orang pribadi atau badan.
berkaitan
dengan
Pasal 3
(1) Instansi pemerintah yang wajib memberikan Data dan
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
meliputi:
a.
kementerian;
b.
lembaga pemerintah non kementerian;
c.
instansi pada pemerintah provinsi;
d.
instansi pada pemerintah kabupaten/kota; dan
e.
instansi pemerintah lainnya.
(2) Lembaga yang wajib memberikan Data dan Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
a.
lembaga negara;
b.
lembaga pada pemerintah provinsi;
c. lembaga ...
-4c.
lembaga pada pemerintah kabupaten/kota;
d.
lembaga pemerintah lainnya; dan
e.
lembaga non pemerintah.
(3) Asosiasi yang wajib memberikan Data dan Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
a.
kamar dagang dan industri;
b.
himpunan bank-bank milik negara;
c.
perhimpunan bank-bank umum nasional;
d.
ikatan akuntan publik Indonesia;
e.
asosiasi pengusaha Indonesia;
f.
gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia;
g.
himpunan pengusaha muda Indonesia;
h.
ikatan konsultan pajak Indonesia;
i.
gabungan pengusaha ekspor Indonesia; dan
j.
asosiasi pengusaha ritel Indonesia.
(4) Penetapan instansi pemerintah, lembaga, dan asosiasi
yang wajib memberikan Data dan Informasi selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) serta pihak lain ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan.
Pasal 4
(1) Rincian jenis Data dan Informasi yang wajib diberikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan tata
cara penyampaian Data dan Informasi diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan setelah Menteri Keuangan
berkoordinasi
dengan
pimpinan
dari
instansi
pemerintah, lembaga, asosiasi atau pihak lain yang
merupakan sumber Data dan Informasi dimaksud.
(2) Rincian jenis Data dan Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib diberikan kepada
Direktur Jenderal Pajak secara berkala paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Pimpinan ...
-5(3) Pimpinan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi
atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
wajib memberikan Data dan Informasi dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Peraturan
Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 5
(1) Rincian jenis Data dan Informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus diberikan dalam
bentuk elektronik.
(2) Dalam hal rincian jenis Data dan Informasi belum
tersedia dalam bentuk elektronik, rincian Data dan
Informasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk non
elektronik sampai batas waktu yang diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan.
(3) Rincian jenis Data dan Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat disampaikan
secara online atau secara langsung.
Pasal 6
(1) Pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan
pihak lain bertanggung jawab atas pemenuhan
kewajiban pemberian Data dan Informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan
pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menunjuk pejabat dibawahnya untuk melaksanakan
pemenuhan kewajiban pemberian Data dan Informasi.
(3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) turut bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban
pemberian Data dan Informasi.
Pasal 7 ...
-6Pasal 7
(1) Dalam hal Data dan Informasi yang diterima tidak
mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang
menghimpun Data dan Informasi yang berkaitan dengan
perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu
peristiwa yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan
ketentuan tentang kerahasiaan atas Data dan Informasi
dimaksud.
(2)
Penghimpunan Data dan Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui
permintaan kepada pihak terkait.
(3)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
tata
cara
penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan
dengan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.
Pasal 8
Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang mengelola
Data dan Informasi, wajib merahasiakan Data dan Informasi
yang diterima dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi,
dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
kecuali untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.
Pasal 9
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar ...
-7Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Pemerintah
ini
dengan
penempatannya
dalam
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2012
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,
SETIO SAPTO NUGROHO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI
YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
I.
UMUM
Sistem perpajakan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 adalah sistem self assessment yang keberhasilannya sangat
ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan pengawasan dari
aparatur perpajakan. Sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung
jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini aparatur
perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban memberikan
penyuluhan dan pembinaan serta pengawasan agar Wajib Pajak mau dan
mampu melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya
dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mendukung pelaksanaan sistem self assessment secara murni dan
konsisten, Direktorat Jenderal Pajak perlu memiliki infrastruktur yang
dapat digunakan untuk mendeteksi secara cepat dan akurat terhadap
adanya kemungkinan ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya.
Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan agar Wajib
Pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan mudah serta aparatur
perpajakan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan dengan baik,
dipandang perlu mengatur tentang kewajiban pihak lain memberikan Data
dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat
Jenderal Pajak dan mengatur wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk
menghimpun Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan
sebagaimana diatur dalam Pasal 35A Undang-Undang tersebut, dengan
Peraturan Pemerintah.
Tujuan . . .
-2Tujuan pemberian dan penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan
dengan perpajakan adalah untuk membangun data perpajakan sebagai
dasar pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang
dilakukan oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak, meminimalkan kontak antara aparatur perpajakan dengan
Wajib Pajak, dan meningkatkan profesionalisme bagi aparatur perpajakan
maupun Wajib Pajak.
Dalam hal kewajiban untuk memberikan Data dan Informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35A Undang-Undang KUP dengan sengaja tidak
dipenuhi, berlaku ketentuan pengenaan sanksi pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41C ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang
KUP. Demikian juga, dalam hal terdapat penyalahgunaan Data dan
Informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara
berlaku ketentuan pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41C ayat (4) Undang-Undang KUP.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban
perpajakan
sebagai
konsekuensi
penerapan
sistem
self assessment, Data dan Informasi yang berkaitan dengan
perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga,
asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal
Pajak. Data dan Informasi dimaksud adalah Data dan Informasi
orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan
atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan
yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah
debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu
kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha
yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal
Pajak.
Ayat (2) . . .
-3Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan kekayaan atau
harta yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan antara lain
berupa Data dan Informasi yang berkaitan dengan pertanahan,
bangunan, mesin, peralatan berat, kendaraan, surat berharga,
dan simpanan di bank.
Huruf b
Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan utang yang
dimiliki oleh orang pribadi atau badan antara lain berupa Data
dan Informasi yang berkaitan dengan utang bank atau utang
obligasi.
Huruf c
Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan penghasilan
yang diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan
antara lain berupa Data dan Informasi yang berkaitan dengan
transaksi penjualan saham dan obligasi, transaksi penjualan
kendaraan, atau transaksi penjualan tanah dan bangunan.
Huruf d
Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan biaya yang
dikeluarkan dan/atau yang menjadi beban orang pribadi atau
badan antara lain berupa Data dan Informasi yang berkaitan
dengan
rekening
listrik,
rekening
telepon,
transaksi
pembayaran kartu kredit, transaksi pembelian kendaraan, atau
transaksi pembayaran biaya bunga.
Huruf e
Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan kegiatan
transaksi keuangan yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan antara lain Data dan Informasi yang berkaitan dengan
data lalu lintas devisa yang dilakukan melalui perbankan
dan/atau penyedia jasa keuangan.
Huruf f . . .
-4Huruf f
Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan kegiatan
ekonomi orang pribadi atau badan antara lain Data dan
Informasi yang berkaitan dengan perizinan, kegiatan ekspor
dan impor, informasi penanaman modal, hasil lelang,
pemberian hak penguasaan atau pengelolaan, kependudukan,
pendirian usaha, keimigrasian, kegiatan pengembang, dan
laporan yang dibuat oleh instansi atau lembaga pemerintah.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Data dan Informasi yang disampaikan pada suatu saat harus
mencakup Data dan Informasi yang tercakup dalam periode
paling lama 1 (satu) tahun secara berkesinambungan.
Namun demikian, dalam hal Data dan Informasi dapat
disediakan dalam periode kurang dari 1 (satu) tahun, misalnya
dalam periode 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan, Data dan
Informasi yang disampaikan harus mencakup periode tersebut
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Data dan Informasi dalam bentuk
elektronik adalah Data dan Informasi yang sifat dan bentuknya
elektronik yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah
data elektronik lainnya, yang disimpan dalam media elektronik
dan/atau yang masih berada dalam suatu jaringan elektronik.
Ayat (2) . . .
-5Ayat (2)
Pengaturan batas waktu untuk pemberian jenis Data dan
Informasi selain yang sifat dan bentuknya elektronik, yang tidak
dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik
lainnya, dan tidak disimpan dalam media elektronik dan/atau
yang tidak berada dalam suatu jaringan elektronik, dilakukan
oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan pimpinan
instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain.
Ayat (3)
Kewajiban memberikan Data dan Informasi kepada Direktur
Jenderal Pajak harus dilakukan secara terus menerus dan
berkesinambungan.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan
dalam pemberian Data dan Informasi yang berkaitan dengan
perpajakan, penyampaian Data dan Informasi perlu dilakukan
secara online, yaitu dengan mengirimkan Data dan Informasi
dalam bentuk elektronik melalui jaringan komunikasi data yang
disepakati antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak yang
wajib memberikan data.
Namun demikian, apabila terdapat instansi pemerintah, lembaga,
asosiasi, atau pihak lain yang belum mampu menyampaikan
Data dan Informasi perpajakan secara elektronik, instansi
pemerintah, lembaga, asosiasi, atau pihak lain tersebut wajib
menyampaikan Data dan Informasi perpajakan secara manual
(secara langsung/melalui kurir) kepada Direktorat Jenderal Pajak
dengan menggunakan media elektronik yang berupa sarana
penyimpan data elektronik yang dapat digunakan untuk
memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya,
antara lain disket, flash disk, memory card dan compact disc.
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pimpinan dalam ketentuan ini adalah
setiap orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam unit
instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, atau pihak lain pengelola
Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
-6Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Apabila Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan
yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan
pihak lain belum mencukupi, untuk kepentingan penerimaan
negara, Direktur Jenderal Pajak dapat menghimpun Data dan
Informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan
terjadinya suatu transaksi, peristiwa, dan/atau keadaan yang
berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Ayat (2)
Dalam melengkapi Data dan Informasi perpajakan yang diterima
dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) UndangUndang KUP, Direktur Jenderal Pajak dapat menugaskan Pejabat
di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk meminta Data
dan Informasi tambahan yang diperlukan secara tertulis.
Selanjutnya dalam rangka melindungi kepentingan penerimaan
negara, Direktur Jenderal Pajak berwenang menugasi Pegawai
Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun Data dan
Informasi yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk melalui
kegiatan intelijen.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5289
Fly UP