...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60
www.hukumonline.com
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a.
bahwa dengan mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan nasional dan aspirasi yang berkembang di
masyarakat perlu diatur mengenai perubahan pemberian manfaat jaminan hari tua bagi Peserta yang
berhenti bekerja;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
Mengingat:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4456);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5716).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN
2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA.
Pasal I
Ketentuan Pasal 26 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5716), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 26
(1)
Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila:
1/4
www.hukumonline.com
a.
Peserta mencapai usia pensiun;
b.
Peserta mengalami cacat total tetap; atau
c.
Peserta meninggal dunia.
(2)
Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a diberikan kepada Peserta.
(3)
Manfaat JHT bagi Peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diberikan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
sebelum mencapai usia pensiun diberikan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (2).
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 12 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 12 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 187
2/4
www.hukumonline.com
PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN HARI TUA
I.
UMUM
JHT merupakan program jangka panjang yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tersedianya
sejumlah dana bagi tenaga kerja pada saat yang bersangkutan tidak produktif lagi. Namun dalam kondisi
tertentu, dana JHT yang sebagian dihimpun dari tenaga kerja sangat diperlukan juga untuk menopang
kehidupannya walaupun masih dalam usia produktif.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Hari Tua, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional dalam perkembangannya belum mengakomodasi kondisi ketenagakerjaan
secara nasional khususnya yang mengatur mengenai pembayaran manfaat JHT kepada peserta yang
berhenti bekerja, antara lain karena Peserta mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja, atau
meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "mencapai usia pensiun" termasuk Peserta yang berhenti bekerja.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
3/4
www.hukumonline.com
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5730
4/4
Fly UP