...

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2007
TENTANG
KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN
KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a. bahwa
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000
tentang
Keselamatan
dan
Kesehatan
terhadap
Pemanfaatan Radiasi Pengion sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000
tentang Ketenaganukliran, sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
terjadi saat ini yang semakin menuntut adanya jaminan
keselamatan pekerja, masyarakat serta perlindungan
terhadap lingkungan hidup dan keamanan sumber
radioaktif, sehingga perlu diganti dengan peraturan yang
baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan peraturan pemerintah
tentang keselamatan radiasi pengion dan keamanan
sumber radioaktif.
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang
Nomor
10
Tahun
1997
tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3676);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN
PEMERINTAH
TENTANG
KESELAMATAN
RADIASI PENGION DAN KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF.
BAB I . . .
- 2 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.
Keselamatan Radiasi Pengion yang selanjutnya disebut
Keselamatan Radiasi adalah tindakan yang dilakukan
untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan
lingkungan hidup dari bahaya radiasi.
2.
Keamanan Sumber Radioaktif adalah tindakan yang
dilakukan untuk mencegah akses tidak sah atau
perusakan, dan kehilangan, pencurian, atau pemindahan
tidak sah Sumber Radioaktif.
3.
Proteksi Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk
mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat
paparan radiasi.
4.
Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan
tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan,
penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan,
penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan,
dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5.
Tenaga Nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang
dibebaskan dalam proses transformasi inti termasuk
tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.
6.
Radiasi Pengion yang selanjutnya disebut Radiasi adalah
gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang
karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi
media yang dilaluinya.
7.
Sumber Radiasi yang selanjutnya disebut Sumber adalah
segala sesuatu yang dapat menyebabkan paparan
Radiasi, meliputi zat radioaktif dan peralatan yang
mengandung zat radioaktif atau memroduksi Radiasi, dan
fasilitas atau instalasi yang di dalamnya terdapat zat
radioaktif atau peralatan yang menghasilkan Radiasi.
8.
Sumber Radioaktif adalah zat radioaktif berbentuk padat
yang terbungkus secara permanen dalam kapsul yang
terikat kuat.
9. Budaya . . .
- 3 -
9.
Budaya Keselamatan adalah paduan sifat dari sikap
organisasi
dan
individu
dalam
organisasi
yang
memberikan perhatian dan prioritas utama pada
masalah-masalah Keselamatan Radiasi.
10. Paparan Radiasi adalah penyinaran Radiasi yang diterima
oleh manusia atau materi, baik disengaja atau tidak, yang
berasal dari Radiasi interna maupun eksterna.
11. Paparan Normal adalah paparan yang diperkirakan akan
diterima dalam kondisi pengoperasian normal suatu
fasilitas atau instalasi, termasuk kecelakaan minor yang
dapat dikendalikan.
12. Paparan Potensial adalah paparan yang tidak diharapkan
atau diperkirakan tetapi mempunyai kemungkinan terjadi
akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian
atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk
kegagalan peralatan atau kesalahan operasional.
13. Paparan Kerja adalah paparan yang diterima oleh pekerja
radiasi.
14. Paparan Medik adalah paparan yang diterima oleh pasien
sebagai bagian dari diagnosis atau pengobatan medik,
dan orang lain sebagai sukarelawan yang membantu
pasien.
15. Paparan Masyarakat adalah paparan yang berasal dari
Sumber Radiasi yang diterima oleh anggota masyarakat,
termasuk paparan yang berasal dari Sumber dan
Pemanfaatan yang telah memperoleh izin dan situasi
Intervensi, tetapi tidak termasuk Paparan Kerja atau
Paparan Medik, dan Radiasi latar setempat yang normal.
16. Paparan Darurat adalah paparan yang diakibatkan
terjadinya kondisi darurat nuklir atau radiologik.
17. Intervensi adalah setiap tindakan untuk mengurangi atau
menghindari paparan atau kemungkinan terjadinya
paparan kronik dan Paparan Darurat.
18. Tingkat Intervensi adalah tingkat dosis yang dapat
dihindari dengan melakukan tindakan protektif atau
remedial untuk situasi paparan kronik atau Paparan
Darurat.
19. Naturally Occurring Radioactive Material yang selanjutnya
disingkat NORM adalah zat radioaktif yang secara alami
terdapat di alam.
20. Technologically . . .
- 4 -
20. Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive
Material selanjutnya disingkat TENORM adalah zat
radioaktif alam yang dikarenakan kegiatan manusia atau
proses teknologi terjadi peningkatan Paparan Potensial
jika dibandingkan dengan keadaan awal.
21. Dosis Radiasi yang selanjutnya disebut Dosis adalah
jumlah Radiasi yang terdapat dalam medan Radiasi atau
jumlah energi Radiasi yang diserap atau diterima oleh
materi yang dilaluinya.
22. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang
dicapai atau memberi bukti pelaksanaan kegiatan dalam
Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
23. Nilai Batas Dosis adalah Dosis terbesar yang diizinkan
oleh BAPETEN yang dapat diterima oleh pekerja radiasi
dan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu
tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang
berarti akibat Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
24. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut
BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan
pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi
terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
25. Petugas Proteksi Radiasi adalah petugas yang ditunjuk
oleh Pemegang Izin dan oleh BAPETEN dinyatakan
mampu melaksanakan pekerjaan yang berhubungan
dengan Proteksi Radiasi.
26. Pekerja Radiasi adalah setiap orang yang bekerja di
instalasi nuklir atau instalasi Radiasi Pengion yang
diperkirakan menerima Dosis tahunan melebihi Dosis
untuk masyarakat umum.
27. Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan
Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang dilaksanakan oleh
Inspektur Keselamatan Nuklir dengan melakukan
pemeriksaan terhadap ditaatinya peraturan perundangundangan ketenaganukliran dan kondisi izin, serta
Keselamatan Radiasi dan Keamanan Sumber Radioaktif.
28. Inspektur Keselamatan Nuklir adalah pegawai BAPETEN
yang diberi kewenangan oleh Kepala BAPETEN untuk
melaksanakan Inspeksi.
29. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang telah
menerima izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari BAPETEN.
30. Program . . .
- 5 -
30. Program Jaminan Mutu dalam Pemanfaatan Tenaga
Nuklir yang selanjutnya disebut Program Jaminan Mutu
adalah tindakan sistematis dan terencana untuk
memastikan tercapainya tujuan Keselamatan Radiasi.
BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 2
(1)
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Keselamatan
Radiasi terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan
hidup, Keamanan Sumber Radioaktif, dan inspeksi dalam
Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
(2)
Keamanan Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak meliputi keamanan bahan nuklir.
(3)
Keamanan bahan nuklir sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.
Pasal 3
Peraturan Pemerintah ini bertujuan menjamin keselamatan
pekerja dan anggota masyarakat, perlindungan terhadap
lingkungan hidup, dan Keamanan Sumber Radioaktif.
BAB III
KESELAMATAN RADIASI DALAM
PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1)
Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan
Tenaga Nuklir wajib memenuhi persyaratan Keselamatan
Radiasi dan memiliki izin Pemanfatan Tenaga Nuklir.
(2)
Persyaratan izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah tersendiri.
(3) Persyaratan . . .
- 6 -
(3)
Persyaratan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi : .
a. persyaratan manajemen;
b. persyaratan Proteksi Radiasi;
c. persyaratan teknik; dan
d. verifikasi keselamatan.
(4)
Pemenuhan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus didokumentasikan di dalam Program
Jaminan Mutu.
(5)
Ketentuan mengenai penyusunan Program Jaminan Mutu
untuk Pemanfaatan Tenaga Nuklir diatur dengan
Peraturan Kepala BAPETEN.
Bagian Kedua
Persyaratan Manajemen
Pasal 5
Persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (3) huruf a meliputi:
a.
penanggung jawab Keselamatan Radiasi;
b.
Budaya Keselamatan;
c.
pemantauan kesehatan;
d.
personil;
e.
pendidikan dan latihan; dan
f.
Rekaman.
Pasal 6
(1)
Penanggung jawab Keselamatan Radiasi terdiri dari:
a. Pemegang Izin; dan
b. pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan
Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
(2)
Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a bertanggung jawab untuk:
a. mewujudkan
tujuan
Keselamatan
Radiasi
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
ini;
b. menyusun . . .
- 7 -
b. menyusun, mengembangkan, melaksanakan, dan
mendokumentasikan
program
Proteksi
dan
Keselamatan Radiasi, yang dibuat berdasarkan sifat
dan risiko untuk setiap pelaksanaan Pemanfaatan
Tenaga Nuklir;
c. membentuk dan menetapkan pengelola Keselamatan
Radiasi di dalam fasilitas atau instalasi sesuai dengan
tugas dan tanggung jawabnya;
d. menentukan tindakan dan sumber daya yang
diperlukan untuk mencapai tujuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan memastikan bahwa
sumber daya tersebut memadai dan tindakan yang
diambil dapat dilaksanakan dengan benar;
e. meninjau ulang setiap tindakan dan sumber daya
secara
berkala
dan
berkesinambungan
untuk
memastikan tujuan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dapat dicapai;
f. mengidentifikasi setiap kegagalan dan kelemahan
dalam tindakan dan sumber daya yang diperlukan
untuk mewujudkan Keselamatan Radiasi, serta
mengambil langkah perbaikan dan pencegahan
terhadap terulangnya keadaan tersebut;
g. membuat prosedur untuk memudahkan konsultasi
dan kerja sama antar semua pihak yang terkait
dengan Keselamatan Radiasi; dan
h. membuat dan memelihara Rekaman yang terkait
dengan Keselamatan Radiasi.
(3)
Tanggung jawab pihak lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b didasarkan pada tugas dan peran
masing-masing dalam Keselamatan Radiasi.
(4)
Pemegang izin, dalam melaksanakan tanggung jawabnya
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
dapat
mendelegasikan kepada atau menunjuk personil yang
bertugas di fasilitas atau instalasinya untuk melakukan
tindakan
yang
diperlukan
dalam
mewujudkan
Keselamatan Radiasi.
(5)
Pendelegasian atau penunjukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak membebaskan Pemegang Izin dari
pertanggungjawaban hukum jika terjadi situasi yang
dapat membahayakan keselamatan pekerja, anggota
masyarakat, dan lingkungan hidup.
(6) Ketentuan . . .
- 8 -
(6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dalam
Keselamatan Radiasi diatur dengan Peraturan Kepala
BAPETEN.
Pasal 7
(1)
Penanggung jawab Keselamatan Radiasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib mewujudkan
Budaya Keselamatan pada setiap Pemanfaatan Tenaga
Nuklir dengan cara:
a. membuat standar operasi prosedur dan kebijakan
yang menempatkan Proteksi dan Keselamatan Radiasi
pada prioritas tertinggi;
b. mengidentifikasi dan memperbaiki faktor-faktor yang
mempengaruhi Proteksi dan Keselamatan Radiasi
sesuai dengan tingkat potensi bahaya;
c. mengidentifikasi secara jelas tanggung jawab setiap
personil atas Proteksi dan Keselamatan Radiasi;
d. menetapkan kewenangan yang jelas masing-masing
personil dalam setiap pelaksanaan Proteksi dan
Keselamatan Radiasi;
e. membangun jejaring komunikasi yang baik pada
seluruh tingkatan organisasi, untuk menghasilkan
arus informasi yang tepat mengenai Proteksi dan
Keselamatan Radiasi; dan
f. menetapkan kualifikasi dan pelatihan yang memadai
untuk setiap personil.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Budaya
Keselamatan diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 8
(1)
Pemegang Izin wajib menyelenggarakan
kesehatan untuk seluruh Pekerja Radiasi.
pemantauan
(2)
Pemegang izin, dalam menyelenggarakan pemantauan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
a. melaksanakannya berdasarkan ketentuan umum
kesehatan kerja;
b. merancang
penilaian
terhadap
kesesuaian
penempatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan
yang ditugaskan padanya; dan
c. menggunakan hasil pemantauan sebagai landasan
informasi pada:
1. kasus . . .
- 9 -
1.
(3)
(4)
kasus munculnya penyakit akibat kerja setelah
terjadinya Paparan Radiasi berlebih;
2. saat memberikan konseling tertentu bagi pekerja
mengenai bahaya Radiasi yang mungkin didapat;
dan
3. penatalaksanaan kesehatan pekerja yang terkena
Paparan Radiasi berlebih.
Pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalui:
a. pemeriksaan kesehatan;
b. konseling; dan/atau
c. penatalaksanaan
kesehatan
pekerja
yang
mendapatkan Paparan Radiasi berlebih.
Pemegang Izin harus menyimpan dan memelihara hasil
pemantauan kesehatan pekerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun
terhitung sejak tanggal pemberhentian pekerja yang
bersangkutan.
Pasal 9
Pemegang izin wajib melakukan pemeriksaan kesehatan
pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
huruf a, pada saat:
a.
sebelum bekerja;
b.
selama bekerja; dan
c.
akan memutuskan hubungan kerja.
Pasal 10
Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi yang
ditunjuk oleh Pemegang Izin, dan disetujui instansi
berwenang di bidang ketenagakerjaan.
Pasal 11
(1)
Pemeriksaan kesehatan untuk pekerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf b wajib dilakukan secara
berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
(2)
Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang
dilakukan.
(3) Jika . . .
- 10 -
(3)
Jika dianggap perlu, pemeriksaan
dilakukan terhadap pekerja tertentu.
khusus
dapat
Pasal 12
Pemegang Izin wajib menyediakan konseling sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk memberikan
konsultasi dan informasi yang lengkap mengenai bahaya
radiasi kepada pekerja.
Pasal 13
Pemegang Izin wajib melakukan penatalaksanaan pekerja
yang mendapatkan Paparan Radiasi berlebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, melalui pemeriksaan
kesehatan dan tindak lanjut, konseling, dan kajian terhadap
Dosis yang diterima.
Pasal 14
Pemegang Izin bertanggung jawab menanggung biaya
pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8.
Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan
Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 16
(1)
Pemegang Izin wajib menyediakan personil yang memiliki
kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan jenis
Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
(2)
Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit terdiri dari:
a. Petugas Proteksi Radiasi;
b. Pekerja Radiasi;
c. tenaga ahli;
d. operator; dan/atau
e. tenaga medik atau paramedik.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan
kompetensi personil diatur dengan Peraturan Kepala
BAPETEN.
Pasal 17 . . .
- 11 -
Pasal 17
(1)
Pemegang Izin wajib meningkatkan kemampuan personil
yang bekerja di fasilitas atau instalasi melalui pendidikan
dan pelatihan untuk menumbuhkan pemahaman yang
memadai tentang:
a. tanggung jawab dalam Keselamatan Radiasi; dan
b. pentingnya menerapkan Proteksi dan Keselamatan
Radiasi selama melaksanakan pekerjaan yang terkait
dengan Radiasi.
(2)
Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disesuaikan antara lain dengan :
a. potensi Paparan Kerja;
b. tingkat pengawasan yang diperlukan;
c. kerumitan pekerjaan yang akan dilaksanakan; dan
d. tingkat pelatihan yang telah diikuti oleh personil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan
pelatihan diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 18
(1)
Pemegang Izin wajib membuat, memelihara, dan
menyimpan
Rekaman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf f.
(2)
Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
rekaman mutu dan rekaman teknis.
(3)
Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
ditunjukkan pada saat BAPETEN melakukan Inspeksi.
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekaman diatur dengan
Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 20
(1)
Pemegang Izin wajib membuat Rekaman terjadinya
Paparan Radiasi yang mengakibatkan terjadinya Dosis
yang melebihi Nilai Batas Dosis dan melaporkan segera
secara lisan kepada BAPETEN.
(3) Pemegang . . .
- 12 -
(2)
Pemegang Izin wajib menyampaikan laporan tertulis
mengenai terjadinya Paparan Radiasi yang melebihi Nilai
Batas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
BAPETEN paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
diterimanya pemberitahuan secara lisan.
Bagian Ketiga
Persyaratan Proteksi Radiasi
Pasal 21
Setiap Pemanfaatan Tenaga Nuklir wajib dilaksanakan dengan
memenuhi persyaratan Proteksi Radiasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, yang meliputi :
a.
justifikasi Pemanfaatan Tenaga Nuklir;
b.
limitasi Dosis; dan
c.
optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi.
Pasal 22
(1)
Setiap
orang
atau
badan
yang
melaksanakan
Pemanfaatan Tenaga Nuklir wajib memenuhi prinsip
justifikasi Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
(2)
Justifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
didasarkan pada manfaat yang diperoleh lebih besar
daripada risiko yang ditimbulkan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai justifikasi diatur dengan
Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 23
(1)
Limitasi Dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf b wajib diberlakukan untuk Paparan Kerja dan
Paparan Masyarakat melalui penerapan Nilai Batas Dosis.
(2)
Limitasi Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku untuk :
a. Paparan Medik; dan
b. paparan yang berasal dari alam.
(3)
Nilai Batas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh BAPETEN dan tidak boleh dilampaui,
kecuali dalam kondisi khusus.
(4) Ketentuan . . .
- 13 -
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai limitasi Dosis diatur
dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 24
Pemegang Izin, untuk memastikan Nilai Batas Dosis bagi
pekerja dan masyarakat tidak terlampaui, wajib melakukan:
a.
pembagian daerah kerja;
b.
pemantauan Paparan Radiasi
radioaktif di daerah kerja;
c.
pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas
atau instalasi; dan
d.
pemantauan Dosis yang diterima pekerja.
dan/atau
kontaminasi
Pasal 25
(1)
Pembagian daerah kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf a harus didasarkan pada tingkat Radiasi
dan/atau kontaminasi radioaktif.
(2)
Pembagian daerah kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dicantumkan secara jelas di dalam
Program Proteksi Radiasi yang berlaku di fasilitas atau
instalasi Pemegang Izin.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian derah kerja
diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 26
Pemegang Izin wajib melaksanakan pemantauan Paparan
Radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b secara terus
menerus, berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan
jenis Sumber yang digunakan.
Pasal 27
(1)
Pemegang
Izin
wajib
melaksanakan
pemantauan
radioaktivitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf c secara terus menerus, berkala, dan/atau
sewaktu-waktu.
(2)
Tingkat radioaktivitas lingkungan tidak boleh melebihi
nilai batas radioaktivitas lingkungan yang ditentukan
oleh BAPETEN.
(3) Ketentuan . . .
- 14 -
(3)
Ketentuan mengenai nilai batas radioaktivitas lingkungan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 28
(1)
Pemegang Izin dapat langsung melepas zat radioaktif yang
berasal dari fasilitas atau instalasinya ke lingkungan, jika
telah mencapai tingkat aman.
(2)
Ketentuan mengenai tingkat klierens diatur dengan
Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 29
(1)
Pemegang Izin wajib melaksanakan pemantauan Dosis
pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d.
(2)
Hasil pemantauan Dosis pekerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dievaluasi oleh laboratorium
dosimetri yang terakreditasi.
(3)
Hasil evaluasi pemantauan Dosis yang diterima pekerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan
oleh laboratorium dosimetri kepada Pemegang Izin dan
BAPETEN.
(4)
Pemegang Izin wajib memberitahukan kepada pekerja
mengenai hasil evaluasi pemantauan Dosis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
(5)
Hasil pemantauan Dosis yang diterima pekerja harus
disimpan dan dipelihara oleh Pemegang Izin paling
singkat 30 (tigapuluh) tahun terhitung sejak pekerja yang
bersangkutan berhenti bekerja.
(6)
Dalam hal hasil pemantauan Dosis yang diterima pekerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan Dosis
yang signifikan atau melebihi Nilai Batas Dosis,
Pemegang Izin wajib melakukan tindak lanjut.
(7)
BAPETEN dapat melakukan pencarian keterangan jika
hasil evaluasi menunjukkan Dosis melebihi Nilai Batas
Dosis.
Pasal 30
Dalam hal belum ada laboratorium dosimetri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) yang diakreditasi oleh
Komite Akreditasi Nasional, BAPETEN dapat menunjuk
laboratorium dosimetri yang dianggap mampu untuk
mengevaluasi hasil pemantauan Dosis yang diterima pekerja.
Pasal 31 . . .
- 15 -
Pasal 31
(1)
Pemegang
Izin,
dalam
melaksanakan
kewajiban
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
24,
wajib
menyediakan perlengkapan Proteksi Radiasi.
(2)
Perlengkapan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :
a. peralatan pemantau tingkat Radiasi dan/atau
kontaminasi radioaktif di daerah kerja ;
b. peralatan pemantau Dosis perorangan;
c. peralatan
pemantau
radioaktivitas
lingkungan;
dan/atau
d. peralatan protektif Radiasi.
(3)
Perlengkapan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus berfungsi dengan baik sesuai dengan
jenis Sumber dan energi yang digunakan.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Proteksi
Radiasi diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 32
Setiap pekerja, pasien, pendamping pasien, dan/atau orang
lain yang berhubungan dengan Radiasi wajib memakai
pemantau Dosis perorangan dan peralatan protektif Radiasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dan
huruf b.
Pasal 33
(1) Pemegang Izin wajib melakukan kalibrasi terhadap:
a. perlengkapan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c; dan
b. peralatan radioterapi.
(2) Kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. keluaran teleterapi;
b. aktivitas brakiterapi;
c. aktivitas sumber terbuka; dan
d. alat ukur Radiasi terapi.
(3)
Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
(4)
Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh laboratorium kalibrasi yang terakreditasi.
(5) Ketentuan . . .
- 16 -
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kalibrasi diatur dengan
Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 34
(1)
Optimisasi
Proteksi
dan
Keselamatan
Radiasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c harus
diupayakan agar besarnya Dosis yang diterima serendah
mungkin yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan
faktor sosial dan ekonomi.
(2)
Besarnya Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus di bawah Nilai Batas Dosis.
Pasal 35
Penerapan optimisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
dilaksanakan melalui:
a. pembatas Dosis; dan
b. Tingkat Panduan untuk Paparan Medik.
Pasal 36
(1)
Pembatas Dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
huruf a ditentukan oleh Pemegang Izin setelah mendapat
persetujuan dari Kepala BAPETEN.
(2)
Penentuan pembatas Dosis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak boleh melampaui Nilai Batas Dosis.
(3)
Dalam hal terdapat lebih dari satu fasilitas atau instalasi
di satu kawasan, pembatas Dosis wajib ditetapkan
dengan mempertimbangkan kontribusi Dosis dari
masing-masing fasilitas atau instalasi.
(4)
Dalam hal personil bekerja lebih dari satu fasilitas atau
instalasi, pembatas Dosis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) wajib diberlakukan.
Pasal 37
(1)
Tingkat Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
huruf b hanya diperuntukkan bagi Paparan Medik dalam
radiologi diagnostik dan intervensional, dan kedokteran
nuklir.
(2)
Tingkat Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak diperuntukkan bagi Paparan Medik dalam
radioterapi.
Pasal 38 . . .
- 17 -
Pasal 38
(1)
Tingkat Panduan untuk Paparan Medik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala
BAPETEN berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang
berlaku.
(2)
Dalam hal Standar Nasional Indonesia belum tersedia,
BAPETEN
dapat
menetapkan
Tingkat
Panduan
berdasarkan standar internasional.
Pasal 39
(1)
Praktisi medik wajib menggunakan Tingkat Panduan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada saat
melaksanakan
prosedur
radiologi
diagnostik dan
intervensional untuk mengoptimumkan proteksi terhadap
pasien.
(2)
Praktisi medik berdasarkan penilaian klinik yang tepat
dapat memberikan paparan yang tidak sesuai dengan
Tingkat Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
(3)
Tingkat Panduan dapat diperbarui sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
berhubungan dengan Proteksi dan Keselamatan Radiasi.
Pasal 40
(1)
Untuk memastikan bahwa Tingkat Panduan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39
dipatuhi, uji kesesuaian wajib dilakukan terhadap
pesawat sinar-X untuk radiologi diagnostik dan
intervensional.
(2)
Uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilaksanakan oleh penguji yang berkualifikasi.
(3)
Hasil pengujian yang dilakukan oleh penguji yang
berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dievaluasi oleh tenaga ahli untuk menentukan keandalan
pesawat sinar-X.
(4)
Uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada parameter operasi dan keselamatan.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesesuian diatur
dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Bagian Keempat . . .
- 18 -
Bagian Keempat
Persyaratan Teknik
Pasal 41
(1)
Persyaratan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf c harus dipenuhi untuk setiap
Pemanfaatan Tenaga Nuklir sesuai dengan besarnya
potensi bahaya Sumber yang digunakan.
(2)
Persyaratan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. sistem pertahanan berlapis; dan
b. praktik rekayasa yang teruji.
Pasal 42
(1)
Sistem pertahanan berlapis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a wajib diterapkan dalam
mendesain sistem keselamatan.
(2)
Ketentuan mengenai sistem pertahanan berlapis untuk
setiap jenis Sumber yang digunakan dalam Pemanfaatan
Tenaga Nuklir diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal
43
(1)
Praktik rekayasa yang teruji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b wajib diterapkan
terhadap Sumber sesuai dengan potensi bahayanya
(2)
Pemegang Izin, dalam penerapan praktik rekayasa yang
teruji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
a. mempertimbangkan
persyaratan,
standar,
dan
instrumen
terdokumentasi
lainnya yang
telah
ditetapkan;
b. mendapat dukungan dari manajemen yang andal
untuk menjamin Proteksi dan Keselamatan Radiasi
selama Sumber digunakan;
c. memasukkan toleransi keselamatan yang memadai
terhadap desain, konstruksi, dan operasi Sumber; dan
d. mempertimbangkan perkembangan kriteria teknis
yang relevan, hasil penelitian mengenai Proteksi dan
Keselamatan Radiasi yang relevan, dan pelajaran yang
diperoleh dari pengalaman.
(3) Ketentuan . . .
- 19 -
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai praktik perekayasaan
yang teruji untuk setiap jenis Pemanfaatan Tenaga Nuklir
diatur dengan peraturan Kepala BAPETEN.
Bagian Kelima
Verifikasi Keselamatan
Pasal
44
(1)
Pemegang Izin, untuk menjamin keselamatan Sumber,
wajib melakukan verifikasi keselamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d.
(2)
Verifikasi keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. pengkajian keselamatan Sumber;
b. pemantauan dan pengukuran parameter keselamatan;
dan
c. Rekaman hasil verifikasi keselamatan.
Pasal 45
(1)
Pemegang Izin, mulai tahap tahap penentuan tapak,
desain,
pembuatan,
konstruksi,
pemasangan,
komisioning,
operasi,
perawatan,
dan/atau
dekomisioning, wajib melakukan pengkajian keselamatan
Sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)
huruf a.
(2)
Pengkajian keselamatan Sumber sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
a. mengidentifikasi terjadinya Paparan Normal dan
Paparan Potensial;
b. menentukan
tingkat
Paparan
Normal
dan
memperkirakan kebolehjadian dan tingkat Paparan
Potensial; dan/atau
c. mengkaji mutu dan keandalan peralatan Proteksi dan
Keselamatan Radiasi.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian keselamatan
Sumber diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 46
(1)
Pemegang Izin wajib melaksanakan pemantauan dan
pengukuran
parameter
keselamatan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b.
(2) Pemegang . . .
- 20 -
(2)
Pemegang Izin, dalam melaksanakan pemantauan dan
pengukuran
parameter
keselamatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan peralatan
dan prosedur yang memadai.
(3)
Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
a. dipelihara dan diuji dengan benar;
b. dikalibrasi
oleh
laboratorium
kalibrasi
yang
terakreditasi.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan
pengukuran parameter keselamatan diatur dengan
Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 47
(1)
Pemegang Izin wajib membuat, memelihara, dan
menyimpan Rekaman hasil verifikasi keselamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c.
(2)
Rekaman hasil verifikasi keselamatan dapat merupakan
bagian dari rekaman teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2).
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekaman hasil verifikasi
keselamatan diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
BAB IV
INTERVENSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 48
(1)
Intervensi diterapkan dalam situasi meliputi:
a. paparan kronik; dan
b. Paparan Darurat.
(2)
Situasi paparan kronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. paparan yang berasal dari NORM;
b. paparan yang berasal TENORM;
c. paparan yang berasal dari sisa zat radioaktif pada
kejadian masa lampau; dan
d. paparan yang berasal dari Sumber yang tidak
diketahui pemiliknya.
(3) Situasi . . .
- 21 -
(3)
Situasi Paparan Darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b hanya meliputi kondisi kecelakaan.
Pasal 49
(1)
Intervensi terhadap situasi paparan kronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilaksanakan
melalui tindakan remedial.
(2)
Intervensi terhadap situasi Paparan Darurat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilaksanakan
melalui tindakan protektif dan remedial.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai intervensi terhadap
paparan kronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Intervensi
Pasal 50
(1)
Setiap orang atau badan yang karena kegiatannya dapat
menghasilkan mineral ikutan berupa TENORM harus
melaksanakan intervensi terhadap terjadinya paparan
yang berasal dari TENORM melalui tindakan remedial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
(2)
Pelaksanaan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan pada BAPETEN.
(3)
BAPETEN
mengevaluasi
pelaksanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
intervensi
Pasal 51
BAPETEN wajib melaksanakan intervensi terhadap paparan
kronik
kecuali
TENORM
melalui
tindakan
remedial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
Pasal 52
Pelaksanaan intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 dan Pasal 51 hanya diberlakukan untuk TENORM dan
NORM dengan konsentrasi radioaktif melebihi Tingkat
Intervensi.
Pasal 53 . . .
- 22 -
Pasal 53
(1)
Pemegang Izin wajib melaksanakan intervensi terhadap
terjadinya Paparan Darurat yang berasal dari fasilitas
atau instalasi yang menjadi tanggung jawabnya melalui
tindakan protektif dan remedial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (2) berdasarkan Rencana
Penanggulangan Keadaan Darurat.
(2)
Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Pemegang Izin
sesuai dengan potensi bahaya Radiasi yang terkandung
dalam
Sumber
dan
dampak
kecelakaan
yang
ditimbulkan.
(3)
Dampak kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi dampak:
a. di dalam tapak; dan/atau
b. di luar tapak.
Pasal 54
(1)
Pemegang Izin wajib melaksanakan penanggulangan
terhadap keadaan darurat yang dampaknya di dalam
tapak.
(2)
Dalam hal terjadi keadaan darurat yang dampaknya
meluas hingga di luar tapak, Pemegang Izin wajib melapor
pada BAPETEN.
(3)
BAPETEN
menindaklanjuti
laporan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan
instansi yang berwenang.
Pasal 55
Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) paling sedikit memuat
tentang:
a. fungsi penanggulangan; dan
b. infrastruktur.
Pasal 56
Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55 huruf a paling sedikit terdiri dari:
a. identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;
b. tindakan . . .
- 23 -
b. tindakan mitigasi;
c. tindakan perlindungan segera;
d. tindakan perlindungan
masyarakat; dan/atau
untuk
pekerja
radiasi
dan
e. informasi dan instruksi pada masyarakat.
Pasal 57
Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b
paling sedikit meliputi:
a. organisasi;
b. koordinasi;
c. fasilitas dan peralatan;
d. prosedur penanggulangan; dan/atau
e. program pelatihan.
Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Penanggulangan
Keadaan Darurat diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 59
(1)
Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal
51, dan Pasal 53 dilaksanakan hingga mencapai nilai di
bawah Tingkat Intervensi.
(2)
Ketentuan mengenai Tingkat Intervensi diatur dengan
Peraturan Kepala BAPETEN.
BAB V
KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 60
(1)
Setiap orang atau badan yang mengimpor, mengekspor,
menggunakan,
menyimpan,
dan/atau
mengangkut
Sumber Radioaktif wajib menerapkan Keamanan Sumber
Radioaktif.
(2) BAPETEN . . .
- 24 -
(2)
BAPETEN menerapkan Keamanan Sumber Radioaktif
terhadap Sumber Radioaktif yang tidak diketahui
pemiliknya.
(3)
Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dikategorisasikan dalam:
a. kategori 1;
b. kategori 2;
c. kategori 3;
d. kategori 4; dan
e. kategori 5.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori Sumber
Radioaktif diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Bagian Kedua
Keamanan terhadap Sumber Radioaktif
yang Diimpor, Diekspor, Digunakan, Disimpan,
atau Diangkut
Pasal 61
(1)
Importir Sumber Radioaktif wajib memiliki izin impor
Sumber Radioaktif dari BAPETEN.
(2)
Sebelum pengiriman Sumber Radioaktif kategori 1 dan
kategori 2, importir wajib menjamin bahwa:
a. pihak pengguna telah mendapat izin Pemanfaatan
Tenaga Nuklir dari BAPETEN sebelum melaksanakan
impor; dan
b. eksportir di negara asal telah memiliki izin dari badan
pengawas negara asal.
Pasal 62
(1)
Eksportir Sumber Radioaktif wajib memiliki izin ekspor
Sumber Radioaktif dari BAPETEN.
(2)
Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menjamin bahwa importir Sumber Radioaktif kategori 1
dan kategori 2 di negara tujuan telah memiliki izin
pemanfaatan dari badan pengawas di negara tujuan.
(3)
Eksportir yang akan mengekspor Sumber Radioaktif
kategori 1 atau kategori 2 wajib memberitahukan badan
pengawas di negara tujuan sebelum pengiriman.
(4) Selain . . .
- 25 -
(4)
Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), untuk ekspor Sumber Radioaktif kategori 1,
harus disertai dengan persetujuan tertulis dari badan
pengawas negara tujuan kepada BAPETEN sebelum
pengiriman.
Pasal 63
(1)
Pelaksanaan impor dan ekspor Sumber Radioaktif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 ke
dan dari negara Republik Indonesia hanya dapat
dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BAPETEN.
(2)
BAPETEN
menyampaikan
persetujuan
tertulis
pelaksanaan impor Sumber Radioaktif kategori 1 kepada
badan pengawas negara pengekspor, melalui importir.
Pasal 64
Dalam hal Sumber Radioaktif tidak dapat langsung dikirim ke
tempat tujuan, importir atau eksportir wajib menyediakan
tempat penyimpanan khusus Sumber Radioaktif yang
memenuhi persyaratan Keamanan Sumber Radioaktif.
Pasal 65
Sumber Radioaktif hanya dapat dikeluarkan dari kawasan
pabean setelah mendapat persetujuan dari BAPETEN.
Pasal 66
Dalam hal pelaksanaan pengangkutan Sumber Radioaktif,
Pengirim wajib mendapat persetujuan pengiriman dari
BAPETEN.
Pasal 67
Pengangkut menjamin Keamanan Sumber Radioaktif, baik
selama dalam pengangkutan, maupun penyimpanan pada
saat transit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 68
Pemegang Izin, untuk menjamin
Radioaktif, bertanggung jawab untuk:
a.
memelihara
fasilitas
sesuai
Keamanan Sumber Radioaktif:;
Keamanan
dengan
Sumber
persyaratan
b. mempunyai . . .
- 26 -
b.
mempunyai tenaga yang cakap dan terlatih sesuai dengan
persyaratan Keamanan Sumber Radioaktif:;
c.
mempunyai peralatan sesuai
Keamanan Sumber Radioaktif:;
d.
mempunyai program Keamanan Sumber Radioaktif
sesuai dengan persyaratan Keamanan Sumber Radioaktif
baik dalam kondisi normal maupun abnormal, termasuk
kehilangan Sumber Radioaktif:;
e.
membentuk dan memelihara
Sumber Radioaktif;
f.
melaporkan segera jika terjadi penyimpangan Keamanan
Sumber Radioaktif termasuk kehilangan Sumber
Radioaktif kepada BAPETEN;
g.
menetapkan personil yang dapat
menangani Sumber Radioaktif ; dan
h.
menjamin kerahasiaan informasi
dengan Sumber Radioaktif.
dengan
persyaratan
organisasi
Keamanan
dipercaya
yang
untuk
berhubungan
Pasal 69
(1)
Organisasi Keamanan Sumber Radioaktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 huruf e dapat merupakan
bagian dari pengelola Keselamatan Radiasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.
(2)
Ketentuan mengenai bentuk organisasi dan tanggung
jawab setiap unsurnya diatur dengan Peraturan Kepala
BAPETEN.
Pasal 70
(1)
(2)
(3)
(4)
Pemegang Izin wajib melakukan inventarisasi dan
Rekaman Sumber Radioaktif.
Rekaman Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari rekaman
teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (2).
Inventarisasi
dan
Rekaman
Sumber
Radioaktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan
secara berkala kepada BAPETEN.
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
persyaratan
inventarisasi,
Rekaman,
dan
pelaporan
Sumber
Radioaktif diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 71 . . .
- 27 -
Pasal 71
Dalam hal terjadi keadaan darurat Sumber Radioaktif dalam
penggunaan maupun pengangkutan, Pemegang Izin wajib
segera melaporkan kepada BAPETEN.
Pasal 72
(1)
Pemegang Izin wajib melakukan tindakan pengamanan
terhadap Sumber Radioaktif jika terjadi keadaan darurat.
(2)
Ketentuan mengenai tindakan pengamanan
dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
diatur
Pasal 73
(1)
BAPETEN melakukan pengamanan terhadap Sumber
Radioaktif yang tidak diketahui pemiliknya.
(2)
BAPETEN melakukan pencarian keterangan mengenai
kepemilikan Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(3)
Pencarian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilakukan dengan instansi berwenang lainnya. .
Pasal 74
Jika dari hasil pencarian keterangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), pemilik Sumber
Radioaktif:
a.
ditemukan, maka segala akibat yang ditimbulkannya
menjadi tanggung jawab pemilik; atau
b.
tidak ditemukan, maka
radioaktif oleh BAPETEN.
dinyatakan
sebagai
limbah
Pasal 75
Limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
huruf b wajib disimpan dan dikelola oleh BATAN sesuai
dengan persyaratan Keamanan Sumber Radioaktif.
Pasal 76
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Keamanan
Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64,
Pasal 68 huruf b, dan Pasal 75 diatur dengan Peraturan
Kepala BAPETEN.
BAB VI . . .
- 28 -
BAB VI
INSPEKSI
Pasal 77
(1)
Untuk memastikan dipatuhinya persyaratan Keselamatan
Radiasi dan Keamanan Sumber Radioaktif, BAPETEN
melakukan Inspeksi terhadap fasilitas atau instalasi yang
memanfaatkan Tenaga Nuklir.
(2)
Inspeksi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
dilaksanakan oleh Inspektur Keselamatan Nuklir.
(3)
Inspektur Keselamatan Nuklir sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh BAPETEN.
(4)
Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian
Inspektur Keselamatan Nuklir diatur dengan Peraturan
Kepala BAPETEN.
(1)
Pasal 78
(1)
Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi
pemeriksaan administrasi dan teknik.
(2)
Inspeksi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu, dengan
atau tanpa pemberitahuan.
Pasal 79
(1)
Inspektur
untuk:
Keselamatan
Nuklir
memiliki
kewenangan
a. melakukan Inspeksi selama proses perizinan;
b. memasuki dan memeriksa setiap fasilitas atau
instalasi, instansi atau lokasi Pemanfaatan Tenaga
Nuklir;
c. melakukan pemantauan Radiasi di dalam instalasi dan
di luar instalasi;
d. melakukan . . .
- 29 -
d. melakukan Inspeksi secara langsung atau Inspeksi
dengan pemberitahuan dalam selang waktu singkat
dalam hal keadaan darurat atau kejadian yang tidak
normal; dan
e. menghentikan kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
jika terjadi situasi yang membahayakan terhadap:
1. keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan
hidup; atau
2. Keamanan Sumber Radioaktif.
(2)
Inspektur Keselamatan Nuklir hanya dapat menghentikan
kegiatan
Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e setelah melapor saat itu
juga
kepada
dan
langsung
mendapat
perintah
penghentian dari Kepala BAPETEN.
BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 80
Setiap Pemegang Izin dan pihak lain yang terkait dengan
pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Nuklir, yang melanggar
ketentuan diluar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, dikenakan sanksi
administratif.
Pasal 81
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara beroperasinya instalasi; dan/atau
c. pencabutan izin.
Pasal 82 . . .
- 30 -
Pasal 82
(1)
Kepala BAPETEN memberikan peringatan tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pemegang Izin yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16
ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3),
Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24,
Pasal 26, Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (6), Pasal
31 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 32, Pasal 33
ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 34 ayat (1), Pasal
36, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1),
Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45
ayat (1), Pasal 46 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal
47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 60 ayat (1), Pasal 62 ayat
(2) sampai dengan ayat (4), Pasal 64, Pasal 68, dan Pasal
70.
(2)
Pemegang Izin wajib menindaklanjuti peringatan tertulis
pertama dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan
tertulis pertama.
(3)
Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pemegang Izin belum mematuhi peringatan tertulis
pertama, Kepala BAPETEN memberikan peringatan
tertulis kedua yang wajib dipenuhi dalam waktu 10
(sepuluh)
hari
kerja
terhitung
sejak
tanggal
dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.
(4)
Jika Pemegang Izin tidak mematuhi peringatan kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BAPETEN
memberikan peringatan ketiga yang wajib dipenuhi dalam
waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.
(5)
Jika Pemegang Izin tetap tidak mematuhi peringatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BAPETEN
mencabut izin pemanfaatan tenaga nuklir Pemegang Izin
yang bersangkutan.
Pasal 83 . . .
- 31 -
Pasal 83
(1)
Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27, Pasal
28, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54, Pasal 71, dan Pasal 72
Kepala
BAPETEN
dapat
langsung
menghentikan
sementara
beroperasinya
fasilitas
atau
instalasi
Pemegang Izin, yang dapat membahayakan keselamatan
pekerja, anggota masyarakat dan lingkungan hidup.
(2)
Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku sampai dipenuhinya persyaratan Keselamatan
Radiasi dan Keamanan Sumber Radioaktif.
(3)
Jika selama penghentian sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemegang Izin tidak memenuhi
persyaratan Keselamatan Radiasi dan Keamanan Sumber
Radioaktif, dan tetap mengoperasikan fasilitas atau
instalasinya, Kepala BAPETEN dapat langsung mencabut
izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
(4)
Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan penilaian Kepala BAPETEN.
Pasal 84
Dalam hal pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82 ayat (5) dan Pasal 83 ayat (3), Pemegang Izin tetap
harus bertanggung jawab untuk mengamankan sumber yang
dimanfaatkannya.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 85
(1)
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, seluruh
Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang dilaksanakan dengan
memenuhi
persyaratan
keselamatan
sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2000 wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Radiasi
dan Keamanan Sumber Radioaktif sesuai dengan
Peraturan Pemerintah ini.
(2) Ketentuan . . .
- 32 -
(2)
Ketentuan Keselamatan Radiasi untuk uji kesesuaian
pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib dipenuhi
paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
(3)
Ketentuan Keamanan Sumber Radioaktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 75 wajib
dipenuhi paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak
tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 86
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan
Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3992)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 87
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap
Pemanfaatan Radiasi Pengion (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3992) dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 88
Peraturan Pemerintah
diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar . . .
- 33 -
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Pemerintah
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 74
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2007
TENTANG
KESELAMATAN RADIASI PENGION
DAN KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF
I.
UMUM
Pemanfaatan
tenaga
nuklir
hendaknya
dilaksanakan
dengan
memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan untuk melindungi
pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup, sehingga pengaturan
yang lebih jelas, efektif, dan konsisten mengenai persyaratan Keselamatan
Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif sangat diperlukan.
Pengaturan mengenai Keselamatan Radiasi Pengion sebelumnya
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000. Namun,
dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, standar internasional,
dan meluasnya penerapan teknologi ketenaganukliran, terdapat hal-hal
yang perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, antara lain
meliputi penambahan paparan radiasi alam akibat penerapan teknologi,
optimisasi Pemanfaatan Tenaga Nuklir di bidang medik, dan Keamanan
Sumber Radioaktif.
Penyusunan Peraturan Pemerintah ini diharmonisasikan dengan Safety
Series Nomor 115 Tahun 1996 tentang International Basic Safety
Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of
Radiation Sources yang disusun berdasarkan International Commission on
Radiological Protection (ICRP) Nomor 60 Tahun 1990.
Peraturan
Pemerintah ini menetapkan beberapa persyaratan keselamatan yang
sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2000, yang meliputi:
a. persyaratan Proteksi Radiasi, terutama untuk penerapan optimisasi di
bidang medik dengan adanya pengaturan mengenai pembatas Dosis
dan Tingkat Panduan;
b. limitasi Dosis, yang mencakup
implementasinya yang lebih ketat;
penentuan
daerah
kerja
dan
c. verifikasi keselamatan dan persyaratan teknik, selain persyaratan
manajemen dan Proteksi Radiasi yang sebelumnya tidak diatur dengan
jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000;
d. lingkup . . .
- 2 -
d. lingkup sumber yang diatur lebih luas, dari sumber yang memiliki
risiko rendah seperti sumber radioaktif yang berasal dari alam, hingga
risiko tinggi seperti reaktor nuklir;
e. pemantauan kesehatan pekerja yang lebih rinci, Budaya Keselamatan,
dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam Pemanfaatan Tenaga
Nuklir; dan
f. intervensi dalam situasi kronik dan darurat. Intervensi dalam keadaan
kronik meliputi Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) dan
Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material
(TENORM).
Hal lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Keamanan
Sumber Radioaktif. Untuk menunjukkan komitmen dalam hal Keamanan
Sumber Radioaktif, Indonesia sebagai negara anggota International Atomic
Energy Agency (IAEA) telah menandatangani pernyataan kesiapan untuk
menerapkan Code of Conduct on The Safety and Security of Radioactive
Sources.
Keamanan Sumber Radioaktif diperlukan terutama selama
kegiatan
impor
dan
ekspor,
penggunaan,
penyimpanan,
dan
pengangkutan Sumber Radioaktif.
Di samping kegiatan tersebut,
keamanan diperlukan untuk menangani Sumber Radioaktif yang tidak
diketahui pemiliknya, mengingat Sumber Radioaktif seperti ini juga
memiliki potensi yang dapat menimbulkan dampak dan bahaya Radiasi
yang cukup signifikan.
Penyempurnaan pengaturan yang dilakukan
melalui Peraturan Pemerintah ini lebih menjamin keselamatan pekerja,
anggota masyarakat, lingkungan hidup, dan Keamanan Sumber
Radioaktif.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6 . .
- 3 -
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Pemegang Izin merupakan penanggung jawab utama
Keselamatan Radiasi. Selain Pemegang Izin, terdapat juga
pihak
lain
yang
terkait
yang
dapat
dimintai
pertanggungjawaban dalam hal Keselamatan Radiasi
berdasarkan tugas dan fungsinya di fasilitas atau instalasi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pihak lain yang terkait dengan
Pemanfaatan Tenaga Nuklir” adalah:
a. Petugas Proteksi Radiasi;
b. Pekerja Radiasi;
c. petugas Keamanan Sumber Radioaktif;
d. tenaga medik dan paramedik;
e. tenaga ahli;
f. pemasok; dan/atau
g. orang atau personil lain yang diberi tanggung jawab
khusus oleh Pemegang Izin.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pengelola Keselamatan Radiasi yang dibentuk dan
ditetapkan oleh Pemegang Izin dapat terdiri dari orangperorang, komite, atau organisasi.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
- 4 -
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja yang mungkin terkena
paparan radiasi selama melaksanakan tugas tertentu yang terkait
dengan radiasi dilaksanakan berdasarkan prinsip umum pengobatan
kesehatan kerja.
Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan sebelum
pekerjaan yang menggunakan radiasi dimulai, dan pemeriksaan
secara berkala selama bekerja.
a. Pemeriksaan kesehatan awal sebelum bekerja dilaksanakan untuk
menilai
kesehatan
pekerja
dan
kesesuaiannya
untuk
melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan padanya, dan juga
untuk mengidentifikasi pekerja mana yang memiliki kondisi yang
mungkin memerlukan tindakan keselamatan selama bekerja.
b. Pemeriksaan
kesehatan
selama
bekerja
secara
berkala
dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada kondisi klinik
yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja yang timbul pada
saat bekerja dengan radiasi. Sifat pemeriksaan berkala ini juga
didasarkan pada tipe pekerjaan yang dilaksanakan, umur dan
status kesehatan, dan perilaku kesehatan pekerja. Rentang waktu
pelaksanaan pemeriksaan kesehatan seperti ini umumnya sama
frekuensinya dengan program pemantauan kesehatan lainnya.
Selain itu, frekuensi pemeriksaan kesehatan didasarkan pada
kondisi kesehatan dan tipe pekerjaan. Jika karakter pekerjaan
menimbulkan potensi kerusakan kulit karena radiasi, terutama di
tangan, maka daerah kulit diperiksa secara berkala.
c. Pemeriksaan . . .
- 5 -
c. Pemeriksaan kesehatan pada saat akan memutuskan hubungan
kerja dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kesehatan terakhir
pekerja, yang dapat digunakan sebagai bukti yuridis atau rujukan
kesehatan untuk melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan
radiasi selanjutnya.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “jenis pekerjaan yang dilakukan” adalah
pekerjaan yang menggunakan sumber terbuka, yang mempunyai
bahaya Radiasi interna atau zat radioaktif masuk kedalam tubuh
melalui pernafasan, pencernaan, atau luka. Selain itu terdapat
jenis pekerjaan yang menggunakan sumber terbungkus yang
mempunyai bahaya Radiasi eksterna atau tubuh terkena
Paparan Radiasi yang berasal dari sumber yang berada di luar
tubuh.
Ayat (3)
Pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan jika terjadi paparan
berlebih yang melampaui Nilai Batas Dosis atau pada saat terjadi
kecelakaan, baik yang berasal dari Sumber Radiasi interna
maupun eksterna.
Pemeriksaan kesehatan khusus antara lain meliputi pemeriksaan
detil terhadap organ tertentu yang terkena paparan, abrasi
kromosom, leukosit, dan trombosit.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15 . . .
- 6 -
Pasal 15
Dalam
penyusunan
Peraturan
Kepala
BAPETEN
mengenai
pemantauan kesehatan, BAPETEN berkoordinasi dengan instansi
yang berwenang di bidang penelitian dan pengembangan
ketenaganukliran, ketenagakerjaan, dan kesehatan.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Rekaman mutu meliputi antara lain Rekaman mengenai
pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh personil di
fasilitas atau instalasi, dan Rekaman hasil pengujian dan
kalibrasi.
Rekaman teknis meliputi Rekaman mengenai berbagai hasil
pemantauan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah
ini antara lain:
a. hasil verifikasi keselamatan;
b. pemantauan kesehatan pekerja;
c. pemantauan dosis yang diterima pekerja;
d. radioaktivitas lingkungan;
e. tingkat radiasi dan/atau kontaminasi daerah kerja; dan/atau
f. inventarisasi Sumber Radioaktif.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “segera” adalah dalam waktu 1x24 jam
laporan secara lisan sudah disampaikan kepada BAPETEN
melalui antara lain telepon, e-mail, kurir, atau faksimili.
Ayat (2) . . .
- 7 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “justifikasi dalam Pemanfaatan Tenaga
Nuklir” adalah bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat
yang lebih besar baik kepada individu yang terkena paparan
maupun masyarakat, dibandingkan dengan bahaya radiasi yang
ditimbulkannya.
Dalam proses justifikasi dipertimbangkan
kemungkinan dan besarnya paparan. Justifikasi pemanfaatan
tenaga nuklir tidak hanya mempertimbangkan aspek proteksi
dan keselamatan radiasi, tetapi juga pertimbangan ekonomi, dan
sosial.
Pertimbangan ekonomi, dan sosial tersebut turut
memberikan pengaruh besar terhadap suatu keputusan
mengenai apakah suatu pemanfaatan tenaga nuklir dapat
dijustifikasi.
Sebagai contoh, prinsip justifikasi diterapkan pada Paparan
Medik dengan mempertimbangkan manfaat diagnostik dan terapi
yang dihasilkan, dibandingkan dengan bahaya radiasi
ditimbulkan. Disamping itu, manfaat dan risiko penggunaan
teknik diagnostik atau terapi lain yang tersedia patut juga
dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menggunakan
Paparan Medik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh dari paparan yang berasal dari alam antara lain sinar
kosmik, radioaktif dalam tubuh, dan radionuklida yang
terkandung dalam bahan galian yang belum diolah.
Ayat (3) . . .
- 8 -
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kondisi khusus” adalah kondisi pada
saat terjadi keadaan darurat, yang menyebabkan pekerja radiasi
sebagai relawan yang menangani keadaan darurat untuk tujuan
tertentu dan terencana, mendapat dosis berlebih.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tingkat klierens” adalah nilai yang
ditetapkan oleh BAPETEN dan dinyatakan dalam besaran
konsentrasi aktivitas dan/atau aktivitas total pada atau di bawah
nilai tersebut Sumber Radiasi dibebaskan dari pengawasan.
Dengan diperkenankannya pelepasan zat radioaktif langsung ke
lingkungan tidak serta-merta membebaskan Pemegang Izin
untuk memenuhi tanggung jawab yang diatur oleh ketentuan
lain diluar ketentuan ketenaganukliran yang berkaitan dengan
akibat atau dampak yang mungkin timbul dari adanya pelepasan
tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32 . . .
- 9 -
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Ketentuan untuk melakukan kalibrasi untuk radioterapi tidak
hanya
diberlakukan
peralatannya,
tetapi
juga
untuk
keluarannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Tingkat Panduan” (Guidance Level)
adalah nilai panduan yang hendaknya dicapai melalui
pelaksanaan kegiatan medik dengan metode yang teruji. Nilai
panduan untuk kegiatan radiologi diagnostik dinyatakan dalam
nilai dosis atau laju dosis, sedangkan untuk kegiatan kedokteran
nuklir dinyatakan dalam aktivitas sumber radioaktif.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39 . . .
- 10 -
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tidak sesuai dengan Tingkat Panduan”
adalah paparan yang diberikan kepada pasien merupakan
paparan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari pada nilai yang
ditetapkan oleh Tingkat Panduan (Guidance Level).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Uji kesesuaian dimaksudkan untuk :
a. memastikan bahwa peralatan yang digunakan dalam prosedur
radiologi diagnostik berfungsi dengan benar sehingga pasien
tidak mendapat paparan yang tidak diperlukan; dan
b. menerapkan
diagnostik.
Program
Jaminan
Mutu
untuk
radiologi
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Parameter operasi dan keselamatan antara lain kilovoltase
(kilovoltage), miliamper-detik (milliampere-seconds), luas lapangan
paparan, dan jarak fokus ke film (focus film distance).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Sistem pertahanan berlapis dimaksudkan untuk :
a. mencegah terjadinya keadaan abnormal;
b. mencegah agar keadaan abnormal sebagaimana dimaksud
pada huruf a tidak berlanjut menjadi kecelakaan dan
mengembalikan sumber radioaktif ke kondisi yang aman bila
keadaan abnormal masih terjadi; dan
c. memitigasi . . .
- 11 -
c. memitigasi akibat kecelakaan sehingga tidak membahayakan
keselamatan
pekerja,
masyarakat
dan
perlindungan
lingkungan hidup apabila kecelakaan masih terjadi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Instrumen terdokumentasi dalam ayat ini meliputi antara
lain petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Identifikasi terjadinya paparan normal dan paparan
potensial dilakukan dengan mempertimbangkan pengaruh
kejadian luar terhadap sumber maupun kejadian yang
melibatkan sumber dan peralatannya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
- 12 -
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Pelaksanaan
“pemantauan
dan
pengukuran
parameter
keselamatan” dimaksudkan untuk memverifikasi kepatuhan
terhadap dipenuhinya persyaratan keselamatan selama sumber
dioperasikan.
Parameter keselamatan yang dipantau dan diukur meliputi
antara lain suhu bahan bakar nuklir untuk reaktor nuklir; mA,
timer, dan kV untuk pesawat sinar-X.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Yang
dimaksud
dengan
“tindakan
remedial”
adalah
mengembalikan pada keadaan semula sehingga konsentrasi
radioaktif berada di bawah Tingkat Intervensi. Contoh tindakan
remedial antara lain berupa dekontaminasi kawasan.
Ayat (2)
Tindakan protektif ditujukan terhadap pekerja dan masyarakat
yang berada di sekitar fasilitas atau instalasi yang mengalami
kecelakaan radiasi. Tindakan protektif ini antara lain berupa:
a. perlindungan, seperti bunker bawah tanah;
b. evakuasi; dan
c. pemberian iodin profilaksis atau zat lain yang sejenis.
Ayat (3) . . .
- 13 -
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)
TENORM umumnya merupakan mineral ikutan yang berasal dari
kegiatan penambangan dan industri. Pengusaha yang karena
kegiatannya ini menghasilkan TENORM bukanlah Pemegang Izin
pemanfaatan tenaga nuklir, sehingga untuk implementasi
ketentuan ini diperlukan koordinasi dengan instansi yang
bertanggung jawab di bidang pertambangan dan perindustrian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tindakan mitigasi” adalah tindakan
untuk membatasi dan mengurangi paparan jika terjadi peristiwa
yang dapat menyebabkan atau meningkatkan paparan radiasi.
Tindakan tersebut meliputi antara lain penggunaan fitur
keselamatan yang teruji dan prosedur operasional untuk
mengendalikan tiap rangkaian peristiwa agar berkurang
dampaknya. Ketentuan mengenai mitigasi tidak terbatas hanya
pada rencana untuk intervensi, akan tetapi dapat dilaksanakan
pada tahap desain dan operasi untuk mengurangi dampak
rangkaian kecelakaan, sehingga intervensi tidak perlu dilakukan.
Huruf c . . .
- 14 -
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Prosedur penanggulangan meliputi antara lain tindakan protektif
dan remedial.
Huruf e
Program pelatihan penanggulangan keadaan darurat antara lain
meliputi uji coba penanggulangan dan latihan di dalam maupun
di luar kawasan yang diselenggarakan oleh Pemegang Izin secara
berkala.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengkategorisasian sumber radioaktif didasarkan pada potensi
sumber radioaktif yang dapat menimbulkan efek radiasi yang
segera dapat terjadi setelah ambang dosis terlampaui (efek
deterministik).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64 . . .
- 15 -
Pasal 64
Yang dimaksud dengan “tempat tujuan” adalah tempat fasilitas atau
instalasi pengguna.
Yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah Pemegang Izin dapat
memiliki sendiri sarana tersebut ataupun menyewa.
Jika
pengiriman
dapat
langsung
dilakukan,
sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak diperlukan.
penyimpanan
Pasal 65
Yang dimaksud dengan “kawasan pabean” adalah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai
kepabeanan yaitu kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan
laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu
lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” meliputi antara lain
kehilangan, sabotase, penyerangan terhadap sumber radioaktif, dan
keadaan darurat.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75 . . .
- 16 -
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4730
- 17 -
Fly UP