...

PENGERTIAN ZAKAT 1. Makna Zakat Menurut Bahasa(lughat

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PENGERTIAN ZAKAT 1. Makna Zakat Menurut Bahasa(lughat
PENGERTIAN ZAKAT
1. Makna Zakat
Menurut Bahasa(lughat), zakat berarti : tumbuh; berkembang; kesuburan atau
bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan
(QS. At-Taubah : 10)
Menurut Hukum Islam (istilah syara'), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan
tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan
kepada golongan tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy)
Selain itu, ada istilah shadaqah dan infaq, sebagian ulama fiqh, mengatakan bahwa
sadaqah wajib dinamakan zakat, sedang sadaqah sunnah dinamakan infaq. Sebagian
yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah
dinamakan shadaqah.
2. Penyebutan Zakat dan Infaq dalam Al Qur-an dan As Sunnah
a. Zakat (QS. Al Baqarah : 43)
b. Shadaqah (QS. At Taubah : 104)
c. Haq (QS. Al An'am : 141)
d. Nafaqah (QS. At Taubah : 35)
e. Al 'Afuw (QS. Al A'raf : 199)
3. Hukum Zakat
Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi
tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap
muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori
ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten
berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial
kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan
perkembangan ummat manusia.
4. Macam-macam Zakat
a. Zakat Nafs (jiwa), juga disebut zakat fitrah.
b. Zakat Maal (harta).
5. Syarat-syarat Wajib Zakat
a. Muslim
b. Aqil
c. Baligh
d. Memiliki harta yang mencapai nishab
ZAKAT MAAL
1. Pengertian Maal (harta)
1.1. Menurut bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali sekali
oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya
1. 2. Menurut syar'a, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan
dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim).
sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:
a. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai
b. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak,
hasil pertanian, uang, emas, perak, dll.
2. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib di Zakati
2.1. Milik Penuh (Almilkuttam)
Yaitu : harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, dan dapat
diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan
yang dibenarkan menurut syariat islam, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau
orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan
cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut
harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau
ahli warisnya.
2.2. Berkembang
Yaitu : harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau
mempunyai potensi untuk berkembang.
2.3. Cukup Nishab
Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara'.
sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari Zakat
2.4. Lebih Dari Kebutuhan Pokok (Alhajatul Ashliyah)
Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga
yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya apabila
kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak.
Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM),
misal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dsb.
2.5. Bebas Dari hutang
Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar
pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut
terbebas dari zakat.
2.6. Berlalu Satu Tahun (Al-Haul)
Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah belalu satu tahun.
Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedang
hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul.
3. Harta(maal) yang Wajib di Zakati
3.1. Binatang Ternak
Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing,
domba) dan unggas (ayam, itik, burung).
3.2. Emas Dan Perak
Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga
sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku
dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial)
berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang,
leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain.
Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu
itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti
tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori
emas dan perak. sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan
emas dan perak.
Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dll.
Yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan
menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan. Pada emas dan perak atau
lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat
atas barang-barang tersebut.
3.3. Harta Perniagaan
Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam
berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan,
dll. Perniagaan tersebut di usahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV,
PT, Koperasi, dsb.
3.4. Hasil Pertanian
Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis
seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumputrumputan, dedaunan, dll.
3.5. Ma-din dan Kekayaan Laut
Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan
memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak
bumi, batu-bara, dll. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut
seperti mutiara, ambar, marjan, dll.
3.6 Rikaz
Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta
karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku
sebagai pemiliknya.
NISHAB DAN KADAR ZAKAT
1. HARTA PETERNAKAN
a. Sapi, Kerbau dan Kuda
Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi yaitu 30 ekor. Artinya jika
seseorang telah memiliki sapi (kerbau/kuda), maka ia telah terkena wajib zakat.
Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At Tarmidzi dan
Abu Dawud dari Muadz bin Jabbal RA, maka dapat dibuat tabel sbb :
Jumlah Ternak(ekor)
Zakat
30-39
1 ekor sapi jantan/betina tabi' (a)
40-59
1 ekor sapi betina musinnah (b)
60-69
2 ekor sapi tabi'
70-79
1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi'
80-89
2 ekor sapi musinnah
Keterangan :
a. Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2
b. Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3
Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi'. Dan
jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.
b. Kambing/domba
Nishab kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor
kambing/domba maka ia telah terkena wajib zakat.
Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori
dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sbb :
Jumlah
Zakat
Ternak(ekor)
1 ekor kambing (2th) atau domba
40-120
(1th)
121-200
2 ekor kambing/domba
201-300
3 ekor kambing/domba
Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor.
c. Ternak Unggas (ayam,bebek,burung,dll) dan Perikanan
Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor),
sebagaimana halnya sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha.
Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25
gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak
unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang
berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas
murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %
Contoh :
Seorang peternak ayam broiler memelihara 1000 ekor ayam perminggu, pada akhir
tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sbb:
1.Ayam broiler 5600 ekor seharga
2.Uang Kas/Bank setelah pajak
3.Stok pakan dan obat-obatan
4. Piutang (dapat tertagih)
Jumlah
5. Utang yang jatuh tempo
Saldo
Besar Zakat = 2,5 % x Rp.26.000.000,- = Rp 650.000
Catatan :
Rp 15.000.000
Rp 10.000.000
Rp 2.000.000
Rp 4.000.000
Rp 31.000.000
Rp 5.000.000
Rp26.000.000
Kandang dan alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati.
Nishab besarnya 85 gram emas murni, jika @ Rp 25.000,00 maka 85 x Rp 25.000,00
= Rp 2.125.000,00
d. Unta
Nishab unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta maka ia
terkena kewajiban zakat. Selanjtnya zakat itu bertambah, jika jumlah unta yang
dimilikinya juga bertambah
Berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin
Malik, maka dapat dibuat tabel sbb:
Jumlah(ekor)
5-9
10-14
15-19
20-24
25-35
36-45
45-60
61-75
76-90
91-120
Zakat
1 ekor kambing/domba (a)
2 ekor kambing/domba
3 ekor kambing/domba
4 ekor kambing/domba
1 ekor unta bintu Makhad (b)
1 ekor unta bintu Labun (c)
1 ekor unta Hiqah (d)
1 ekor unta Jadz'ah (e)
2 ekor unta bintu Labun (c)
2 ekor unta Hiqah (d)
Keterangan:
(a) Kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur satu tahun atau lebih.
(b) Unta betina umur 1 tahun, masuk tahun ke-2
(c) Unta betina umur 2 tahun, masuk tahun ke-3
(d) Unta betina umur 3 tahun, masuk tahun ke-4
(e) Unta betina umur 4 tahun, masuk tahun ke-5
Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor
bintu Labun, dan setiap jumlah itu bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor
Hiqah.
2. EMAS DAN PERAK
Nishab emas adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham
(setara 672 gram perak). Artinya bila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar
atau perak 200 dirham dan sudah setahun, maka ia telah terkena wajib zakat, yakni
sebesar 2,5 %.
Demikian juga segala macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat
dikategorikan dalam "emas dan perak", seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat
berharga ataupun yang lainnya. Maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan
emas dan perak, artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan
jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas) maka ia
telah terkena wajib zakat (2,5 %).
Contoh :
Seseorang memiliki simpanan harta sebagai berikut :
Tabungan
Uang tunai (diluar kebutuhan pokok)
Perhiasan emas (berbagai bentuk)
Utang yang harus dibayar (jatuh tempo)
Rp 5 juta
Rp 2 juta
100 gram
Rp 1.5 juta
Perhiasan emas atau yang lain tidak wajib dizakati kecuali selebihnya dari jumlah
maksimal perhiasan yang layak dipakai. Jika layaknya seseorang memakai perhiasan
maksimal 60 gram maka yang wajib dizakati hanyalah perhiasan yang selebihnya dari
60 gram.
Dengan demikian jumlah harta orang tersebut, sbb :
1.Tabungan
2.Uang tunai
3.Perhiasan (10-60) gram @ Rp 25.000
Jumlah
Utang
Saldo
Rp 5.000.000
Rp 2.000.000
Rp 1.000.000
Rp 8.000.000
Rp 1.500.000
Rp 6.500.000
Besar zakat = 2,5% x Rp 6.500.000 = Rp 163.500,-\
Catatan :
Perhitungan harta yang wajib dizakati dilakukan setiap tahun pada bulan yang sama.
3. PERNIAGAAN
Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri,
ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan,
Koperasi, Dll) nishabnya adalah 20 dinar (setara dengan 85gram emas murni). Artinya
jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja
danuntung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas (jika pergram Rp 25.000,- =
Rp 2.125.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %
Pada badan usaha yang berbentuk syirkah (kerjasama), maka jika semua anggota
syirkah beragama islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada
pihak-pihak yang bersyirkah. Tetapi jika anggota syirkah terdapat orang yang non
muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota syirkah muslim saja (apabila
julahnya lebih dari nishab)
Cara menghitung zakat :
Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari
tiga bentuk di bawah ini :
1. Kekayaan dalam bentuk barang
2. Uang tunai
3. Piutang
Maka yang dimaksud dengan harta perniagaan yang wajib dizakati adalah yang harus
dibayar (jatuh tempo) dan pajak.
Contoh :
Sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per Januari tahun 1995 dengan keadaan
sbb :
1.Mebel belum terjual 5 set
2.Uang tunai
3. Piutang
Jumlah
Utang & Pajak
Saldo
Rp 10.000.000
Rp 15.000.000
Rp 2.000.000
Rp 27.000.000
Rp 7.000.000
Rp 20.000.000
Besar zakat = 2,5 % x Rp 20.000.000,- = Rp 500.000,Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan bangunan atau lemari,
etalase pada toko, dll, tidak termasuk harta yang wajib dizakati sebab termasuk
kedalam kategori barang tetap (tidak berkembang)
Usaha yang bergerak dibidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi,
renal mobil, bus/truk, kapal laut, pesawat udara, dll, kemudian dikeluarkan zakatnya
dapat dipilih diantara 2 (dua) cara:
4. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan
dihitung, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti hotel, taksi, kapal, dll,
kemudian keluarkan zakatnya 2,5 %.
5. Pada Perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang
diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal
ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana perhitungan zakatnya
hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.
4. HASIL PERTANIAN
Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil
pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka
nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut.
Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayursayuran, daun, bunga, dll, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari
makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras).
Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air,
maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram / irigasi (ada biaya tambahan) maka
zakatnya 5%.
Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%.
Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqoni
berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairidengan air hujan (sungai)
dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50;50, maka kadar zakatnya 7,5% (3/4 dari
1/10).
Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti
pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk,
intektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih
dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).
ZAKAT PROFESI
Dasar Hukum
Firman Allah SWT:
dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang
miskin yang tidak dapat bagian
(QS. Adz Dzariyat:19)
Firman Allah SWT:
Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik.
(QS Al Baqarah 267)
Hadist Nabi SAW:
Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu
(HR. AL Bazar dan Baehaqi)
Hasil Profesi
Hasil profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, dll) merupakan
sumber pendapatan (kasab) yang tidak banyak dikenal di masa salaf(generasi
terdahulu), oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khusunya yang
berkaitan dengan "zakat". Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat
itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang
sangat memadai dan detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan
dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah
pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orangorang miskin diantra mereka (sesuai dengan ketentuan syara'). Dengan demikian
apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas
kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup
(dan keluarganya), maka ia menjadi mustahiq (penerima zakat). Sedang jika hasilnya
hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya
tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni,
papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.
Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil
profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta
(simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah
memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.
Contoh
Akbar adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di kota Bogor,
memiliki seorang istri dan 2 orang anak.
Penghasilan bersih perbulan Rp. 1.500.000,-.
Bila kebutuhan pokok keluarga tersebut kurang lebih Rp.625.000 per bulan
maka kelebihan dari penghasilannya = (1.500.000 - 625.000) = Rp.
975.000 perbulan.
Apabila saldo rata-rata perbulan 975.000 maka jumlah kekayaan yang
dapat dikumpulkan dalam kurun waktu satu tahun adalah Rp. 11.700.00
(lebih dari nishab).
Dengan demikian Akbar berkewajiban membayar zakat sebesar 2.5% dari
saldo.
Dalam hal ini zakat dapat dibayarkan setiap bulan sebesar 2.5% dari saldo bulanan
atau 2.5 % dari saldo tahunan.
Harta Lain-lain
1. Saham dan Obligasi
Pada hakekatnya baik saham maupun obligasi (juga sertifikat Bank) merupakan suatu
bentuk penyimpanan harta yang potensial berkembang. Oleh karenannya masuk ke
dalam kategori harta yang wajib dizakati, apabila telah mencapai nishabnya. Zakatnya
sebesar 2.5% dari nilai kumulatif riil bukan nilai nominal yang tertulis pada saham
atau obligasi tersebut, dan zakat itu dibayarkan setiap tahun.
Contoh:
Nyonya Salamah memiliki 500.000 lembar saham PT. ABDI
ILAHI, harga nominal Rp.5.000/Lembar. Pada akhir tahun buku
tiap lembar mendapat deviden Rp.300,Total jumlah harta(saham) = 500.000 x Rp.5.300,- =
Rp.2.650.000.000,Zakat = 2.5% x Rp. 2.650.000.000,- = Rp. 66.750.000,-
2. Undian dan kuis berhadiah
Harta yang diperoleh dari hasil undian atau kuis berhadiah merupakan salah satu sebab
dari kepemilikan harta yang diidentikkan dengan harta temuan (rikaz). Oleh sebab itu
jika hasil tersebut memenuhi kriteria zakat, maa wajib dizakati sebasar 20% (1/5)
Contoh:
Fitri memenangkan kuis berhadiah TEBAK OLIMPIADE berupa
mobil sedan seharga Rp.52.000.000,- dengan pajak undian 20%
ditanggung pemenang.
Harta Fitri = Rp.52.000.000,- -Rp.10.400.000,- = Rp.41.600.000,Zakat = 20% x Rp.41.600.000,- = RP.8.320.000,-
3. Hasil penjualan rumah (properti) atau penggusuran
Harta yang diperoleh dari hasil penjualan rumah (properti) atau penggusuran, dapat
dikategorikan dalam dua macam:
1. Penjualan rumah yang disebabkan karena kebutuhan, termasuk penggusuran secara
terpaksa , maka hasil penjualan (penggusurannya) lebih dulu dipergunakan untuk
memenuhi apa yang dibutuhkannya. Apabila hasil penjualan (penggusuran) dikurangi
harta yang dibutuhkan jumlahnya masih melampaui nishab maka ia berkewajiban
zakat sebesar 2.5% dari kelebihan harta tersebut.
Contoh:
Pak Ahmad terpaksa menjual rumah dan pekarangannya yang
terletak di sebuah jalan protokol, di Jakarta, sebab ia tak
mampu membayar pajaknya. Dari hasil penjualan
Rp.150.000.000,- ia bermaksud untuk membangun rumah di
pinggiran kota dan diperkirakan akan menghabiskan anggaran
Rp.90.000.000,- selebihnya akan ditabung untuk bekal hari
tua.
Zakat = 2.5% x (Rp.150.000.000,- - Rp.90.000.000,-)
= Rp.1.500.000,-
2. Penjualan rumah (properti) yang tidak didasarkan pada kebutuhan maka ia wajib
membayar zakat sebesar 2.5% dari hasil penjualannya.
Hikmah Zakat
Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, trasendental dan horizontal.
Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan ummat manusia, terutama
Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yng berkaitan dengan Sang Khaliq
maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain :
1. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah papa
dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.Dengan kondisi
tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT
2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di
sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apaapa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
3. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, emurnikan jiwa (menumbuhkan
akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat
bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan bathin karena
terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu
melingkupi hati.
4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas
prinsip-prinsip: Ummatn Wahidan (umat yang satu), Musawah (persamaan derajat, dan
dan kewajiban), Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan Takaful Ijti'ma
(tanggung jawab bersama)
5. Menjadi unsur penting dalam mewujudakan keseimbanagn dalam distribusi harta
(sosial distribution), dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat
6. Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi
atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas
sosial, pernyataan rasa kemanusian dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam,
pengikat persatuan ummat dan bangsa, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya
dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara
golongan yang kuat dengan yang lemah
7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan
yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan
situasi yang tentram, aman lahir bathin. Dalam masyarakat seperti itu takkan ada lagi
kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunisme 9atheis) dan paham atau
ajaran yang sesat dan menyesatkan. Sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat,
persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme dengan sendirinya sudah terjawab.
Akhirnya sesuai dengan janji Allah SWT, akan terciptalah sebuah masyarakat yang
baldatun thoyibun wa Rabbun Ghafur.
REGULASI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang a.
bahwa negara Republik Indonesia menjamin
:
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut
agamanya masing-masing;
b.
bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat
Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat
merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya
mewujudkan kesejahteraan rakyat;
c.
bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
d.
bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat
perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil
guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
e.
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a,b,c,
dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan
Zakat;
Mengingat : 1.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal
34 Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan
dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan
Nasional sebagai Haluan Negara;
3.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3400);
4.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN
:
ZAKAT
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1.
Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap
pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2.
Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang
muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai
dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak
menerimanya.
3.
Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh
orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
4.
Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak
menerima zakat.
5.
Agama adalah agama Islam.
6.
Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan
tanggungjawabnya meliputi bidang agama.
Pasal 2
Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan
mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim
berkewajiban menunaikan zakat.
Pasal 3
Pemerintahan berkewajiban memberikan perlindungan,
pembinaan dan pelayanan kepada muzzaki, mustahiq, dan
amil zakat.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 4
Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan,
dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.
Pasal 5
Pengelolaan zakat bertujuan:
1.
meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam
menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
2.
meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan
dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
keadilan sosial;
3.
meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
BAB III
ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT
Pasal 6
1.
Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat
yang dibentuk oleh pemerintah.
2.
Pembentukan badan amil zakat:
a.
nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
b.
daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor
wilayah departemen agama propinsi;
c.
daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau
wali kota atas usul kepala kantor departemen agama
kabupaten atau kota;
d.
kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan
agama kecematan.
3.
Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki
hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan
informatif.
4.
Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur
masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan
tertentu
5.
Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur
pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.
Pasal 7
1.
Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi
oleh pemerintah.
2.
Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh
Menteri.
Pasal 8
Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan
lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan,
dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga
amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai
dengan tingkatannya.
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata
kerja badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.
BAB IV
PENGUMPULAN ZAKAT
1.
BAB IV
Pasal 11
Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
2.
Harta yang dikenai zakat adalah:
a.
emas,perak, dan uang;
b.
perdagangan dan perusahaan;
c.
hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
d.
hasil pertambangan;
e.
hasil peternakan;
f.
hasil pendapatan dan jasa;
g.
rikaz
3.
Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan
waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.
Pasal 12
1.
Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat
dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas
dasar pemberitahuan muzzaki.
2.
Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank
dalam pengumpulan zakat harta muzzaki yang berada di bank
atas permintaan muzzaki.
Pasal 13
Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti
infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.
Pasal 14
1.
Muzzaki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan
kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama
2.
Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan
kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
muzzaki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau
badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzzaki untuk
menghitungnya.
3.
Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat
ata lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa
kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 15
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil
zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.
BAB V
PENDAYAGUNAAN ZAKAT
Pasal 16
1.
Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk
mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
2.
Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan
skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan
untuk usaha yang produktif.
3.
Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil
pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diatur dengan keputusan menteri.
Pasal 17
Hasil penerimaan infaq, shadaqa, hibah, wasiat, waris, dan
kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan
terutama untuk usaha yang produktif
BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 18
1.
Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil
zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (5).
2.
Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh
anggota
3.
Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan
badan amil zakat.
4.
Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil
zakat, unsur pengawas dapat emminta bantuan akuntan
publik.
Pasal 19
badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan
tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan
tingkatannya.
Pasal 20
Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan
amil zakat dan lembaga amil zakat.
BAB VII
SANKSI
Pasal 21
1.
Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak
mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq,
shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sabagimana
dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam
undang-undang ini diancam dengan hukuman kurunngan
selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyakbanyanya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
2.
Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas
merupakan pelanggaran.
3.
Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga
amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAB VIII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 22
Dalam hal muzzaki berada atau menetap di luar negeri,
pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat
pada perwakilan Repulik Indonesia, yang selanjutnya
diteruskan kepada badan amil zakat Nasional.
Pasal 23
Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, pemerintah wajib
membantu biaya operasional badan amil zakat.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
1.
Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur
pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang
baru berdasarkan Undang-undang ini.
2.
Selambat-lambatnya dua tahn sejak diundangkannya
undang-undang ini, setiap organisasi pengelola zakat yang
telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undangundang ini.
BAB X
PENUTUP
Pasal 25
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundang Undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF
HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 164
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala biro Peraturan
Perundang-undangan II
Plt.
Edy Sudibyo
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
I UMUM
Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional
negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional
tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang
bersifat fisik materiil dan mental spiritual, antara lain melalui
pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana
kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya
kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan
persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta
masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan
tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali
dan memanfaatkan dana melalui zakat.
Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang
mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak
menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber
dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan
umum bagi seluruh masyarakat.
Agar sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan
masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan
dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat
secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh
masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban
memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzzaki,
mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya
undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan keimanan
dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan,
keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.
Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkannya kesadaran
masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat,
meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta
meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.
Undang-undang tentang Pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan
infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman
bagi muzzaki dan mustahiq, baik perorangan maupun badan hukum
dan/atau badan usaha
Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama dalam
undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur
pengawas yang terdiri atas ulama , kaum cendekia, masyarakat, dan
pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola
Dengan dibentukknya Udang-undang tentang Pengelolaan Zakat ,
diharapkan dapat ditngkatkan kesadaran muzzaki untuk menunaikan
kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang
dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya
keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan
ridha Allah SWT.
II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah warga negara
Indonesia yang berada atau yang menetap baik di dalam negeri maupun
di luar negeri.
Yang dimaksud dengan mampu adalah mampu sesuai dengan ketentuan
agama.
Pasal 3
Yang dimaksud dengan amil zakat adalah pengelola zakat yang
diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan
pemerintah daerah
Pemerintah pusat membentuk badan amil zakat Nasional yang
berkedudukan di ibu kota Negara
Pemerintah daerah membentuk badan amil zakat daerah yang
berkedudukan di ibukota propinsi, kapubaten atau kota, dan kecamatan
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Badan amil zakat kecamatan dapat membentuk unit pengumpul zakat di
desa atau kelurahan
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia, dan
tokoh masyarakat setempat
Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu, antara lain,
memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas
tinggi.
Ayat (5)
Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum
cendekia, tokoh masyarakat, dan wakil pemerintah
Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit
pendistribusi, dan unit lain sesuai dengan kebutuhan.
Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit
pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintah dan
swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri
Pasal 7
Ayat (1)
Lembaga amil zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya
dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 8
Agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, badan
amil zakat perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan
pemantauan
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau
badan yanng dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan
pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi
orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok
untuk sehari pada hari raya Idul Fitri
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Nishab adalah jumlah harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang
harus dikeluarkan
Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan
selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen, atau pada
saat menunaikan rikaz.
Pasal 12
Ayat (1)
Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat harus bersikap proaktif
melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan
zakat adalah memebrikan kewenangan kepada bank berdasarkan
persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta
simpanan muzakki, yang kemudiam diserahkan kepada badan amil zakat.
Pasal 13
Dalam ketentuan ini yang dimaksud:
infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang badan, diluar zakat,
untuk kemaslahatan umum;
shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang
dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum;
hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan
yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada amil zakat atau
lembaga amil zakat;
wasiat adalah pesan atau memberikan suatu barang kepada badan amil
zakat atau lembaga amil zakat; pesan itu baru dilaksanakan sesudah
pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan
penguburannya dan pelunasan utang-utangnya, jika ada;
waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang
diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau
lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan
agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar
zakat dan paak. Kesadaran membeyar zakat dapat memacu kesadaran
membayar pajak
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab,
gharim, sabilillah, dan ibnussabil, yang di dalam aplikasinya dapat
meliputi orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi seperti anakanak yatim piatu, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut
ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang,
pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 17
Pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat
diutamakan untuk usaha yang produktif agar daat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian
keuangan zakat
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:
a.
memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola
oleh badan amil zakat dan lembaga amil zakat;
b.
menyampaikan saran dan pendapat kepada badan amil zakat dan
lembaga amil zakat;
c.
memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan
zakat.
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Selama ini ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan
dan instruksi menteri. Keputusan tersebut adalah Keputusan Bersama
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan AMil
Zakat, Infaq, dan Shadaqah diikuti dengan Instruksi Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang pembinaan Teknis
Badan Amil Zakat , Infaq Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum
Badan Amil Zakat, Infaq Shadaqah
Ayat (2)
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3885
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 581 TAHUN 1999
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor
:
38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dipandang perlu
menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat.
Mengingat : 1.
Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839).
2.
Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Nomor
3885)
3.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 1998 tentang Kedudukan, tugas, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Departemen, yang telah diubah dan
disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 102
Tahun 1998.
4.
Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Agama, dengan segala perubahannya terakhir dengan
Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tTahun 1984.
5.
Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan
Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
:
INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :
1.
Badan AMil Zakat adalah organisasi pengelola zakat
yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat
dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan,
mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan
ketentuan agama
2.
Lembaga amil zakat adalah institusi pengelola zakat
yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh
masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan,
sosial dan kemaslahatan umat Islam.
3.
Unit pengumpulan zakat adalah satuan oraganisasi
yang dibentuk oleh badan amil zakat untuk melayani
muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi
pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar
negeri.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN AMIL ZAKAT
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 2
1.
Badan Amil Zakat meliputi Badan AMil Zakat
Nasional, Badan Amil Zakat daerah propinsi, Badan Amil
Zakat daerah kabupaten/kota, dan Badan Amil Zakat
kecamatan.
2.
Badan Amil Zakat terdi dari unsur ulama, kaum
cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil
pemerintah
3.
Badan Amil Zakat NAsional berkedudukan di Ibu
Kota Negara. Badan Amil Zakat daerah propinsi
berkedudukan di ibu kota propinsi, Badan AMil ZAkat
kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan
Badan Amil Zakat kecamatan berkedudukan di ibu kota
kecamatan.
Paragraf 1
Badan Amil Zakat Nasional
Pasal 3
1.
Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas Dewan
Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana
2.
Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas seorang ketua umum, beberapa orang ketua,
seorang sekretaris umum, beberapa orang sekretaris, seorang
bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi
pendayagunaan, dan divisi pengembangan
3.
Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua,
seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyakbanyaknya 10 (sepuluh) orang anggota
4.
Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang
sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya
10 (sepuluh) orang anggota
Paragraf 2
Badan Amil Zakat Daerah
Pasal 4
1.
Badan Amil Zakat daerah propinsi terdiri atas dewan
pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana
2.
Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil ketua,
seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang
bendahara, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian,
bidang pendayagunaan, dan bidang pengembangan
3.
Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua,
seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyakbanyaknya 7 (tujuh) orang anggota
4.
Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang
sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya
7 (tujuh) orang anggota
Pasal 5
1.
Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota terdiri atas
dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana
2.
Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil ketua,
seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang
bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi
pendayagunaan, dan seksi pengembangan
3.
Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua,
seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang anggota
4.
Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang
sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya
5 (lima) orang anggota
Pasal 6
1.
Badan Amil Zakat daerah kecamatan terdiri atas
dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana
2.
Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang
sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara,
urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan
pendayagunaan, dan urusan penyuluhan
3.
Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua,
seorang sekretaris,seorang wakil sekretaris, dan sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang anggota
4.
Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang
sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya
5 (lima) orang anggota
Pasal 7
Pejabat Urusan Agama Islam Departemen Agama di semua
tingkatan karena jabatannya, adalah sekretaris badan amil
zakat
Pasal 8
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat badan
amil zakat di semua tingkatan membentuk unit pengumpul
zakat.
Bagian Kedua
Tugas,Wewenang dan Tanggung Jawab
Pasal 9
1.
Badan Pelaksana Amil Zakat Nasional bertugas:
a.
Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis
pengumpulan, pendistriibusian dan pendayagunaan zakat
b.
Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan
untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
c.
Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan,
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
d.
Menyelenggarakan tugas penelitian dan
pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi
pengelolaan zakat
2.
Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional
bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana
baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas
organisasi
3.
Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional
bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian,
pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan
pengelolaan zakat.
Pasal 10
1.
Badan Pelaksana Amil Zakat daerah propinsi bertugas:
a.
Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis
pengumpulan, pendistriibusian dan pendayagunaan zakat
b.
Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan
untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
c.
Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan,
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
d.
Menyelenggarakan tugas penelitian dan
pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi
pengelolaan zakat
2.
Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat daerah
propinsi bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan
Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan
tugas organisasi
3.
Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah propinsi
bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian,
pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan
pengelolaan zakat.
Pasal 11
1.
Badan Pelaksana Amil Zakat daerah kabupaten/kota
bertugas:
a.
Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis
pengumpulan, pendistriibusian dan pendayagunaan zakat
b.
Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan
untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
c.
Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan,
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
d.
Menyelenggarakan tugas penelitian dan
pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi
pengelolaan zakat
2.
Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat daerah
kabupaten/kota bertugas memberikan pertimbangan kepada
Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam
pelaksanaan tugas organisasi
3.
Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah
kabupaten/kota bertugas melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan,
pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan
pengembangan pengelolaan zakat.
Pasal 12
1.
Badan Pelaksana Amil Zakat kecamatan bertugas:
a.
Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis
pengumpulan, pendistriibusian dan pendayagunaan zakat
b.
Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan
untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
c.
Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan,
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
d.
Menyelenggarakan tugas penelitian dan
pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi
pengelolaan zakat
2.
Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat kecamatan
bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana
baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas
organisasi
3.
Komisi Pengawas Badan Amil Zakat kecamatan
bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian,
pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan
pengelolaan zakat.
Pasal 13
Masa tugas kepengurusan badan amil zakat adalah selama 3
(tiga) tahun
Pasal 14
Ketua badan pelaksana badan amil zakat di semua tingkatan
bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama badan
amil zakat ke dalam maupun ke luar
Bagian Ketiga
Tata Kerja
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing badan amil
zakat di semua tingkatan menerapkan prinsip kordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing,
serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar
badan amil zakat di semua tingkatan
Pasal 16
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan amil
zakat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal 17
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan amil
zakat wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya
Pasal 18
Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan badan amil zakat
menyampaikan laporan kepada ketua badan amil zakat
melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporanlaporan tersebut serta menyusun laporan berkala badan amil
zakat.
Pasal 19
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan badan amil zakat
wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada
bawahan.
Pasal 20
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan
oraganisasi badan amil zakat dibantu oleh kepala satuan
organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib
mengadakan rapat berkala.
BAB III
PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
Pasal 21
1.
Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh
pemerintah
2.
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a.
di Pusat oleh Menteri Agama
b.
di daerah propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala
Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
c.
di daerah kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota atas
usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
d.
di kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor
Urusan Agama
Pasal 22
Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
dilakukan atas permohonan lembaga amil zakat setelah
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
berbadan hukum;
b.
memiliki data muzakki dan musthahiq;
c.
memiliki program kerja;
d.
memiliki pembukuan;
e.
melampirkan surat persyaratan bersedia diaudit.
Pasal 23
Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian
persyaratan.
Pasal 24
Pengukuhan dapat dibatalkan apabila tidak lagi memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal
23
BAB IV
LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 25
Pasal 26
Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpul
zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, propinsi,
kabupaten/kota dan kecamatan secara langsung atau melalui
rekening pada bank
Pasal 27
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat sebagaimana
dimaksud pada Pasal 25 termasuk harta selain zakat seperti:
infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.
BAB V
PERSYARATAN PROSEDURE PENDAYAGUNAAN
HASIL PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 28
1.
Pendayagunaan hasilpengumpulan zakat untuk
musthahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai
berikut:
a.
hasil pendataan dan penelitian kebenaran musthahiq
delapan asnaf yaitu fakir, miskin,amil, muallaf, riqab, gharim,
sabilillah, dan ibnussabil
b.
mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya
memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat
memerlukan bantuan
c.
mendahulukan musthahiq dalam wilayahnya masingmasing
2.
Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha
yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai
berikut:
a.
apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat
kelebihan
b.
terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang
menguntungkan
c.
mendapat persetujuan tertulis dari dewan
pertimbangan
Pasal 29
Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk
usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:
a.
melakukan studi kelayakan;
b.
menetapkan jenis usaha produktif;
c.
melakukan bimbingan dan penyuluhan;
d.
melakukan pemantauan, pengendalian dan
pengawasan;
e.
mengadakan evaluasi; dan
f.
membuat pelaporan
Pasal 30
Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan
kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif
setelah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal
29.
BAB VI
PELAPORAN
Pasal 31
Badan Amil Zakat dan lembaga amil zakat memberikan
laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah
sesuai dengan tingkatannya.
BAB VII
PENUTUP
Pasal 32
Hal-hal yang belum diatur dalam keptusan ini, diatur lebih
lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI.
Pasal 33
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Oktober 1999
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
ttd
H.A. MALIK FADJAR
Tembusan Yth.
1.
Presiden R.I.;
2.
Badan Pemeriksa Keuangan;
3.
Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan;
4.
Sekjen DPR RI;
5.
Sekjen/Irjen/Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan
Urusan Haji/Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam/Kepala
Balitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama
6.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia;
7.
Rektor Institut Agama Islam Negeri/Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri, Seluruh Indonesia;
8.
Para Karo/Sekretaris/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang
Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai Departemen Agama;
9.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Seluruh
Indonesia
10.
Bupati/Walikota Kepala daerah Tingkat II Seluruh Indonesia;
11. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Seluruh
Indonesia.
Fly UP