...

Kajian Implementasi FATCA di Indonesia

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Kajian Implementasi FATCA di Indonesia
IMPLEMENTASI FATCA DI INDONESIA
A.
LATAR BELAKANG
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) merupakan peraturan pemerintah Amerika
Serikat yang merujuk pada ketentuan dalam Hiring Incentives to Restore Employment Act
yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 dan mulai berlaku secara efektif pada 1
Januari 2013. Peraturan ini mengatur kewajiban bagi para Foreign Financial Institution
(FFI) untuk memberikan laporan keuangan kepada International Revenue Service (IRS)
mengenai akun milik warga Amerika Serikat yang terdapat dalam FFI. Tujuan utama dari
dibentuknya FATCA adalah untuk menanggulangi penghindaran pajak (tax avoidance)
oleh warga negara Amerika Serikat yang melakukan direct investment melalui lembaga
keuangan di luar negeri ataupun indirect investment melalui kepemilikan perusahaan di
luar negeri.
Secara garis besar, implementasi FATCA dapat digambarkan melalui ilustrasi sebagai
berikut:
Gambar 1: Implemntasi FATCA
Sumber: PWC
Dengan permberlakuan FATCA, FFI dan NFFE diharuskan untuk memberikan laporan
kepada IRS tentang rekening milik warga Amerika Serikat baik personal maupun dalam
bentuk investasi kepada entitas tersebut (>10%). FFI yang telah menyetujui kerjasama
dengan IRS harus menandatangani FATCA Agreement. FFI memiliki tugas yaitu: (i)
mengidentifikasi dan memberikan laporan tahunan mengenai informasi U.S account
holder, (ii) FFI berperan sebagai agen yang memiliki tugas untuk memotong pajak atas
pembayaran yang berasal dari Amerika untuk warga Amerika yang tidak mematuhi
FATCA. Bagi FFI dan NFFE yang tidak memenuhi aturan FATCA, IRS akan mengenakan
30% witholding tax.
Gambar 2: Ruang lingkup FATCA
US Person
Individual
US Indicia
PFFI (Participating FFI)
FFI
(Foreign Financial)
NPFFI (Non-Participating FFI)
Entity
PNFFE (Participating NFEE)
NFFE
(Non Foreign
Financial Entity)
NPFFI (Non-Participating NFEE)
Keterangan:
FFI merupakan foreign entity yang tergolong sebagai institusi keuangan yang kegiatannya yaitu:
accept deposit; hold financial account; engaged in investment; reinvesting; trading securities;
partneship interest. Sedangkan NFFE merupakan foreign entity yang bukan tergolong sebagai
institusi keuangan.
B.
MODEL IMPLEMENTASI FATCA
Pada tanggal 26 Juli 2012, Kementerian Keuangan Amerika bersama dengan Kementerian
Keuangan Perancis, Jerman, Spanyol, Italy dan Inggris ("G5 countries") mengeluarkan model
intergovernmental agreement ("Model IGA") untuk mengimplementasikan broad-ranging
provisions FATCA. IGA model menyediakan kerangka kerja (framework) untuk pendekatan yang
harus diikuti dengan setiap negara untuk menegosiasikan bilateral intergovernmental agreement
dengan Amerika. Negara yang memutuskan untuk mengikuti perjanjian bilateral tersebut akan
ditetapkan sebagai "FATCA Partners". Intergovernmental Agreements memiliki 2 (dua) model,
yaitu: Model I dan Model II.
Model I
FFI dapat melaporkan informasi atas U.S. account melalui direktorat pajak masing-masing negara,
tidak secara langsung kepada IRS. Direktorat pajak tersebut nantinya yang akan memberikan
informasi yang telah diperoleh kepada IRS.
Model II
FFI melaporkan informasi atas U.S. account secara langsung kepada IRS sesuai dengan IGA
framework
C.
PENGARUH IMPLEMENTASI FATCA DI INDONESIA
FATCA yang berlaku efektif mulai 2014 akan memberikan dampak pada institusi keuangan seperti
bank, perusahaan investasi dan jasa penyedia sekuritas. Beberapa dampak yang mungkin terjadi
adalah
1. Masalah Kepatuhan
Dengan meningkatnya jumlah pelaporan yang dilakukan oleh FFI maka akan menimbulkan
masalah mengenai bagaimana informasi ini akan dikumpulkan dan dilaporkan.
2. Masalah Bisnis
Dengan pemberlakuan FATCA, Pebisnis dihadapkan pada 3 pilihan, yaitu :
a. Mengikuti FATCA,
b. Tidak mengikuti FATCA dan dikenakan potongan 30% atas penghasilan yang bersumber
dari AS,
c. Tidak mengikuti FATCA dan menarik semua investasinya
3. Masalah Hukum
Bagi negara-negara tertentu, mungkin terdapat pelarangan pengungkapan informasi personal
kepada pemerintah asing atau terdapat hukum kerahasiaan bank. Besar kemungkinan peraturan
tersebut bertabrakan dengan FATCA sehingga diperlukan adanya harmonisasi peraturan untuk
menyesuaikan peraturan tersebut dengan FATCA.
4. Masalah Operasional
Dalam menerapkan FATCA, setiap informasi nasabah harus up date, lengkap dan tersedia
secara elektronik untuk memenuhi persyaratan pelaporan, hal ini merupakan sebuah proses
pengumpulan data yang cukup memberatkan bagi para pelaku bisnis jasa keuangan dan
institusi keuangan negara.
Secara umum implementasi FATCA akan menjadi beban administratif dan finansial bagi institusi
terkait khususnya di sektor keuangan. Di sisi lain, dengan tidak berpartisipasi dalam FATCA,
institusi sektor keuangan tersebut akan menanggung beberapa resiko bisnis. Keuntungan yang
diperoleh apabila Indonesia mengikuti FATCA, antara lain:
1. Sektor keuangan di Indonesia tidak akan dari terkucil di sektor bisnis keuangan internasional
karena hampir sebagian besar FFI di negara lain telah menyatakan berpartisipasi untuk
memasuki perjanjian FATCA dan bahkan beberapa negara yang telah menandatangani
FATCA.
2. Melalui mekanisme IGA, pemerintah Indonesia dapat melakukan kerjasama secara resiprokal,
sehingga data yang diperoleh dari IRS dapat dipergunakan untuk meningkatkan potensi
pendapatan perpajakan di Indonesia.
3. Mekanisme IGA akan meniadakan kewajiban melakukan pemotongan untuk seluruh FFI di
wilayang negara peserta IGA
Mengingat semakin dekatnya waktu implementasi FATCA, pelaku jasa keuangan Indonesia
mengharapkan peran pemerintah untuk dapat mengakomodasi penyampaian pelaporan data
nasabah, memiliki payung hukum yang jelas, serta menjadikan kerjasama FATCA bersifat
resiprokal. Pemerintah Indonesia juga perlu mempersiapkan infrastruktur seperti kesiapan
teknologi dan unit pelaksana teknis di lingkungan institusi keuangan negara yang ditunjuk untuk
mendukung implementasi FATCA. Selain itu Pemerintah dan perbankan juga perlu
mengevaluasi/memperbaiki peraturan lokal baik peraturan perpajakan dan perbankan agar tidak
berbenturan dengan peraturan FATCA
Fly UP