...

Buku Lebih Dekat dengan Pajak Full Upload

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Buku Lebih Dekat dengan Pajak Full Upload
Lebih Dekat
Dengan Pajak
Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi :
Account
Representative
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Telepon : (021) 5250208, 5251608 ext. 51658, 51601, 51608
: (021) 5736088
Fax
: [email protected]
email
website : www.pajak.go.id
• Panduan ini hanya bersifat informasi untuk memudahkan
pemahaman masyarakat atas peraturan terkait.
• Beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah
mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Tahun pencetakan 2013.
• Nomor: PJ.091/PL/B/003/2013-00
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
1
Lebih Dekat
Dengan Pajak
2
Apa itu pajak?
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan
untuk
keperluan
negara
bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Untuk apa sih pajak itu?
Pajak merupakan sumber utama penerimaan
Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan
Negara tidak dapat dilaksanakan.
Penggunaan uang pajak meliputi:
Pembayaran gaji aparatur negara seperti
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional
Indonesia, dan Polisi Negara Republik
Indonesia sampai dengan pembiayaan
berbagai proyek pembangunan;
Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi
Listrik, Subsidi Pupuk, Bantuan Langsung
Sementara
Masyarakat
(BLSM)
atau
sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin),
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
Pembangunan sarana umum seperti
jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah
sakit/puskesmas, kantor polisi;
Pembiayaan
lainnya
dalam
rangka
meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh
lapisan masyarakat.
3
Apa yang saya peroleh dari
Negara sebagai imbalan
(kontraprestasi) atas pajak yang
telah saya bayar?
Uang pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran
publik, sehubungan dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan
Sejak bayi kita telah menikmati Pajak
Contoh : Imunisasi
Sejak sekolah dasar kita telah menikmati pajak yang telah
terkumpul sehingga biaya sekolah dapat terjangkau sampai ke
perguruan tinggi
Transportasi umum disediakan untuk memudahkan kita
dalam mencapai tujuan (sekolah, tempat kerja). Hal ini pun
disubsidi oleh pemerintah
Keamanan dan ketertiban dapat terjaga sehingga kita merasa
aman selama bepergian
Biaya berobat di Rumah Sakit menjadi jangkau karena biaya
kesehatan dibiayai pemerintah dari pajak
Fasilitas & infrastruktur umum dibangun untuk kenyamanan
kita seperti: jalan, jembatan, kebersihan, taman, pasar, dan
sebagainya, juga dibiayai oleh pemerintah
Siapa sih yang memungut
pajak itu?
Berdasarkan lembaga yang mengelolanya,
pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
4
I. Pajak Pusat
Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang
dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal
Pajak antara lain:
1. Pajak Penghasilan (PPh);
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
3. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM);
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor
Perkebunan, Perhutanan, dan
Pertambangan (P3);
5. Bea Meterai.
II. Pajak Daerah
Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah,
dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan
Daerah atau instansi yang menangani
pemungutan pajak daerah, antara lain:
Provinsi:
1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
5
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan;
5. Pajak Rokok.
Kabupaten/Kota:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
6
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan
dan Perkotaan (mulai tahun 2011 atau
selambat-lambatnya tahun 2014);
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) (mulai berlaku 1
Januari 2011).
7
Siapa sih yang wajib bayar pajak?
Pada dasarnya setiap orang pribadi baik
Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing
yang bertempat tinggal di Indonesia dan
badan yang didirikan/berkedudukan di
Indonesia merupakan Wajib Pajak, kecuali
ketentuan peraturan perundang-undangan
menentukan lain. Mengingat sifatnya yang
wajib, maka orang atau suatu badan yang
menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan ditentukan untuk melakukan
kewajiban perpajakan disebut sebagai Wajib
Pajak (WP).
Lalu, siapa saja yang menjadi
Wajib Pajak?
Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu:
Orang Pribadi
Adalah mereka yang telah mempunyai
penghasilan di atas Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP) sesuai batasan PTKP
telah ditentukan oleh Undang-Undang
Pajak Penghasilan.
Badan
Adalah sekumpulan orang dan/atau
modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang
8
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan Iainnya,
badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.
Bagaimana Sistem Perpajakan
yang berlaku di Indonesia?
Pajak sebenarnya sudah dikenal dan
dipraktikkan sejak zaman dahulu oleh nenek
moyang kita pada masa kerajaan. Setiap
rakyat diwajibkan menyerahkan upeti yang
sudah ditentukan besarnya kepada raja.
Upeti dimaksud dapat berupa hasil bumi
ataupun harta benda Iainnya. Pemungutan
upeti ini atau pajak terus berlanjut hingga
zaman penjajahan Belanda.
Setelah
Indonesia
merdeka,
pajak
ditetapkan dan dipungut oleh negara,
bukanlah seperti upeti atau hal lain yang
membebani warganya. Namun pajak
merupakan kontribusi pembangunan dari
warga. Hal ini sebagai bentuk dari komitmen
rakyat Indonesia dan konsekuensi dari
mendirikan suatu negara yang merdeka dan
9
berdaulat. Membayar pajak juga merupakan bentuk
dari partisipasi warga dalam mengisi kemerdekaan.
Sistem pemungutan pajak ada beberapa macam. Pada
awal kemerdekaan, sistem pemungutan pajak Indonesia
berdasarkan Official Assesment System yaitu pihak yang
penentuan jumlah pajak terutang dari Wajib Pajak
ditetapkan oleh aparat pajak.
Sejak reformasi perpajakan di Indonesia pada tahun
1984, sistem pemungutan pajak yang baru
diperkenalkan di Indonesia yaitu Self Assessment System.
Sistem pemungutan ini memberikan kepercayaan
kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri,
menghitung, memperhitungkan utang pajaknya sendiri,
membayar pajak terutang ke bank tempat pembayaran
pajak dan kantor pos serta melaporkan hasil perhitungan
pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Pada sistem ini
aparat pajak bertugas untuk mengawasi, melakukan
pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak.
uang pajak anda
sangat berarti
bagi pembangunan
negeri ini
10
Kenapa Wajib
ber-NPWP?
Pajak
harus
Sesuai dengan sistem self assessment maka
Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk
mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan
dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal
atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang
diberikan kepada Wajib Pajak mempunyai
fungsi, yaitu:
sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan,
sebagai tanda pengenal diri atau
identitas
Wajib
Pajak
dalam
melaksanakan hak dan Kewajiban
perpajakannya,
menjaga ketertiban dalam pembayaran
pajak dan pengawasan administrasi
perpajakan.
Mengingat fungsinya sebagai tanda
pengenal diri, maka Orang Pribadi dan
Badan yang telah memenuhi syarat sebagai
Wajib Pajak wajib memiliki NPWP.
Kini Wajib Pajak diberikan kemudahan untuk
mendaftarkan diri melalui menu aplikasi di
internet yang bernama e-registration
dengan alamat www.pajak.go.id
11
Cara memperoleh NPWP melalui
internet
Pendaftaran
melalui e-registration
http://www.pajak.go.id/
1a
1b
5 Email
2
Kantor Pusat DJP
si
Form
ra
gist
Re
SKTS
Form Registrasi
KTP
1c
3a
1. SKTS
2. Form Registrasi
3. KTP
3b
4a
SKT
4b
1. SKT
2. NPWP
KPP
SKTS : Surat Keterangan Terdaftar Sementara
SKT
: Surat Keterangan Terdaftar
NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
Cara Memperoleh NPWP Dengan
Datang Langsung Ke KPP
rm
Fo
Orang Pribadi
aran
aft
nd P
NPW
Pe
Form Pendaftaran KTP
TA AN
AK SAHA
rm
Fo
aran
aft
nd P
NPW
Pe
RU
PE
Akta
Form Pendaftaran
KPP
an
rang ha
te
Ke Usa
rat atan
gi
Ke
Su
Badan
Surat Keterangan KTP Pengurus
Kegiatan Usaha
Layanan pendaftaran untuk mendapatkan
NPWP tidak dipungut biaya (gratis).
12
Contoh NPWP
NPWP : 09.967.955.7-034.000
Setelah memiliki NPWP,
Wajib Pajak
memiliki kewajiban untuk melaksanakan 3M
yaitu :
Menghitung pajak;
Menyetor/membayar pajak;
Melaporkan pajak.
Gimana cara bayar pajak yang
benar?
Membayar pajak dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak (SSP) sebanyak 4
rangkap yang terlebih dahulu telah
diisi/ditulis dan ditandatangani.
Pembayaran Pajak dapat dilakukan di :
- Bank tempat pembayaran pajak;
- Kantor Pos
PERHATIAN:
Uang untuk pembayaran pajak harus
disetor ke bank tempat pembayaran
pajak atau kantor pos, bukannya ke
kantor pajak baik itu KPP ataupun KP2KP.
Batas waktu Pembayaran Pajak:
PPh Pasal 21, 23 dan 26 yang dipotong
oleh Pemotong PPh harus disetor paling
lama tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama
13
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir;
PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang
dalam satu Masa Pajak harus disetor
paling lama akhir bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat
Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.
- SPT Tahunan Orang Pribadi paling lambat
dibayar akhir bulan ke tiga setelah akhir
tahun pajak (31 Maret). Kekurangan
pembayaran
pajak
yang
terutang
berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan harus dibayar lunas
sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan disampaikan.
Bayarlah pajak tepat waktu agar
terhindar dari denda.
Skema cara pembayaran
pelaporan pajak
P
SS
2
Wajib Pajak
P
SS
1
SSP Lembar 1 dan 3 yang
telah divalidasi oleh Bank/
Kantor Pos dikembalikan
ke Wajib Pajak (WP)
Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar
1 s.d. 4 diserahkan ke Bank/Kantor Pos
PS
5
B
4
WP menerima Bukti Penerimaan Surat
T
SP
WP melaporkan Surat
Pemberitahuan + SSP Lembar 3
dan
3
Bank/Kantor Pos
Bank/Kantor Pos menyalurkan
SSP Lembar 3 ke KPP melalui
Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara
(KPPN)
P
SS
SSP Lembar 3
P
SS
KPP
Kantor Pelayanan Pajak
SSP Lembar 3
=
SSP Lembar 2
14
Apa saja yang dilaporkan dalam
proses pelaporan pajak?
Pajak dilaporkan dengan menggunakan
Surat Pemberitahuan.
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang
oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk:
melaporkan jumlah penghasilan yang
menjadi objek pajak dan/atau bukan
objek pajak;
melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak;
melaporkan harta dan kewajiban dan
susunan anggota keluarga (tanggungan).
Terdapat 2 macam SPT yaitu:
1 SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan
untuk suatu masa pajak (dilaporkan
setiap tanggal 20 setelah saat
terutangnya pajak atau masa pajak
berakhir). Untuk SPT Masa PPN harus
disampaikan paling lama akhir bulan
berikutnya setelah berakhirnya Masa
Pajak. Dalam hal akhir bulan adalah hari
libur termasuk hari Sabtu atau hari libur
nasional, maka SPT Masa PPN dapat
disampaikan pada hari kerja berikutnya.
Tahunan
adalah
Surat
2 SPT
Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak
atau bagian tahun pajak dilaporkan
paling lambat akhir bulan ketiga setelah
tahun pajak berakhir untuk WP Orang
Pribadi dan paling lambat akhir bulan
keempat setelah tahun pajak berakhir
untuk WP Badan.
15
SPT dapat disampaikan:
1. Secara langsung yaitu melalui KPP dan
KP2KP terdekat, Pojok Pajak, Mobil
Pajak, atau Drop Box di tempat publik
yang ditentukan.
2. Melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa
kuriri yang dapat meberikan tanda bukti
pengiriman.
3. Secara Elektronik (e-filing) melalui jalur
internet.
Cara mendapatkan/memperoleh formulir
SPT :
- datang langsung ke Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama;
datang langsung ke Kantor Pelayanan
- Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
(KP2KP);
- mendownload melalui web site Ditjen
Pajak (www.pajak.go.id)
Pengisian SPT sebaiknya harus:
Benar
Jelas
Mata Uang Rupiah
Huruf Latin
Lengkap
Ditandatangani
Setiap
Wajib
Pajak
wajib
menyampaikan SPT yang telah
diisi terlebih dahulu.
16
Struktur Organisasi Kantor Pajak
Modern
Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak
Kantor Wilayah DJP
KPP Madya
(200 Wajib Pajak Terbesar)
KPP Pratama
Account Representative
(AR)
Account Representative
(AR)
Dalam struktur Kantor Pajak Modern setiap
Wajib Pajak dilayani oleh satu orang Account
Representative (AR) yang akan melayani
seluruh kebutuhan Wajib Pajak secara
personal.
Account Representative
PPN
PPh
Pengawasan
Konseling
PBB
SPT
17
Lebih Dekat Mengenal Pajak Pusat
Undang-Undang yang mengatur tentang
pemungutan pajak pusat:
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Undang-Undang KUP)
Pajak Penghasilan
(Undang-Undang PPh)
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang yang tergolong
Mewah (Undang-Undang PPN/PPnBM)
Pajak Bumi dan Bangunan
(Undang-Undang PBB)
Bea Meterai
(Undang-Undang Bea Meterai)
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Undang-Undang PPSP)
Definisi Tiap Jenis Pajak Pusat
Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan
yang diterima yang diperoleh Wajib Pajak.
Penghasilan dimaksud adalah setiap
tambahan
kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi
dan menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam
bentuk apapun.
18
Dengan demikian penghasilan itu dapat
berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium,
hadiah, hasil sewa rumah, bunga, deviden,
royalti, komisi, gratifikasi, bonus dan lain
sebagainya.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak yang dipungut dari konsumen atas
konsumsi setiap barang dan/atau jasa di
dalam negeri. Pada prinsipnya setiap barang
dan jasa dikenai PPN, kecuali ditetapkan lain
oleh Undang-Undang, misalnya kebutuhan
pokok seperti beras.
Pajak Penjualan atas Barang yang tergolong
Mewah (PPnBM)
Pajak yang dikenakan terhadap konsumsi
barang-barang yang tergolong mewah.
Barang yang tergolong mewah adalah:
1. Barang tersebut bukan merupakan
kebutuhan pokok;
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh
masyarakat tertentu;
3. Barang tersebut dikonsumsi oleh
masyarakat
berpenghasilan
tinggi;
dan/atau
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk
menunjukkan status.
Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau
pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
Contoh: apabila A memiliki tanah
perkebunan, dan tanah tersebut disewakan
19
kepada PT X maka dalam hal ini PT X yang
mendapat manfaat langsung dari tanah tadi
wajib membayar PBB-nya, kecuali perjanjian
menentukan lain.
Bea Meterai
Pajak yang dikenakan atas pemanfaatan
dokumen-dokumen tertentu.
Contoh: surat berharga, kuitansi pembayaran
yang menyebutkan jumlah uang, surat
perjanjian, akta-akta notaris termasuk
salinannya, akta yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah, surat-surat lain yang
digunakan sebagai alat pembuktian di depan
pengadilan, dan sebagainya.
20
Apa itu pendompleng
pembangunan?
Tujuan negara sebagaimana diamanatkan
dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke
empat antara lain adalah memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa secara berkeadilan.
Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya
negara membutuhkan dana yang tidak
sedikit sebagaimana dituangkan dalam
APBN. Sumber pembiayaan negara dari
pajak merupakan sumber dana yang paling
memungkinkan dan sekaligus menunjukkan
kemandirian pembangunan suatu negara.
Dari tahun ke tahun, penerimaan pajak yang
ditargetkan selalu meningkat. Untuk
mewujudkan hal tersebut, selain tergantung
pada faktor pertumbuhan ekonomi, juga
sangat
tergantung
pada
kesadaran
masyarakat dalam memenuhi kewajiban
sebagai warga negara. Pajak memiliki aspek
strategis yang bukan semata-mata sebagai
sumber penerimaan negara tetapi juga
sebagai bentuk tanggung jawab dan wujud
kebersamaan (kegotong-royongan) semua
warga negara demi keberlangsungan bangsa.
Tentunya yang dimaksud masyarakat di sini
adalah masyarakat yang sadar dan peduli
melaksanakan kewajiban perpajakan.
Kurangnya kesadaran dan kepedulian
masyarakat akan pentingnya peranan pajak
21
serta kecenderungan ketidakrelaan untuk
membayar pajak ketika memperoleh
penghasilan sering menimbulkan sikap
penghindaran pajak. Ironisnya, masyarakat
tersebut banyak menuntut pemerintah agar
menyediakan berbagai fasilitas. Sikap
semacam ini sesungguhnya dapat dikatakan
sebagai
pendompleng
(free
rider)
pembangunan.
Ilustrasi berikut ini untuk memudahkan
pemahaman mengenai hal tersebut di atas.
Negara dengan masyarakat didalamnya
dianalogikan sebagai kelompok siswa yang
sedang mengerjakan tugas bersama. Negara
mempunyai
cita-cita
sebagaimana
diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945,
demikian juga dengan kelompok siswa yang
mempunyai cita-cita untuk menyelesaikan
tugas kelompok. Ketika ada siswa yang
hanya “numpang nama” dan tidak memberi
kontribusi
dalam
pengerjaan
tugas
kelompok, siswa tersebut bisa disebut
sebagai free rider. Atau contoh lainnya,
negara dianalogikan sebagai kereta api yang
berangkat membawa penumpang (rakyat)
untuk menuju stasiun pemberhentian sesuai
dengan
yang
dicita-citakan
dalam
Pembukaan UUD 1945. Namun didalam
kereta api tersebut terdapat “penumpang
gelap” (free rider) yang menikmati jasa
angkutan tanpa membayar tiket perjalanan
kereta api dimaksud.
22
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
warga negara yang mampu tetapi tidak
berkontribusi dalam pembangunan melalui
pembayaran pajak dan hanya mau ikut
menikmati hasil pembangunan tidak ada
bedanya dengan free rider. Jadi, sebagai
warga negara yang baik, harus menjaga
keseimbangan
antara
pelaksanaan
kewajiban dan penuntutan hak kepada
negara.
23
Yang mampu membayar pajak lebih banyak
kepada negara untuk disalurkan kepada yang
lebih membutuhkan.
Banyak sarana umum yang dipergunakan
bersama juga dibiayai dari uang pajak.
Jadi semua orang merasakan manfaat pajak.
Berbagi itu indah, bukan?
Fly UP