...

Mengenal Lebih Dekat - Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Mengenal Lebih Dekat - Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
Mengenal Lebih Dekat
PERSAUDARAAN HAJI
Diterbitkan oleh
Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
PP IPHI 2010-2015
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAMBUTAN KETUA UMUM PP IPHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MENGENAL LEBIH DEKAT PERSAUDARAAN HAJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.
INFORMASI DASAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.APAKAH PERSAUDARAAN HAJI ITU? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.KAPAN DAN DIMANA IPHI DIDIRIKAN? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.MENGAPA IPHI DIPERLUKAN? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.APA MOTIVASI LAHIRNYA IPHI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.
VISI DAN MISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.APA VISI DAN MISI IPHI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.APA TUJUAN IPHI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.APA TUGAS IPHI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.APA FUNGSI IPHI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.APA PROGRAM IPHI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.
PENGELOLAAN ORGANISASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.BAGAIMANA STRUKTUR ORGANISASI IPHI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.BAGAIMANA KEPENGURUSAN IPHI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.SIAPA KETUA UMUM IPHI SEKARANG? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.BAGAIMANA MEKANISME KERJA IPHI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.
SISTEM KEANGGOTAAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.SIAPA ANGGOTA IPHI ITU? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.BAGAIMANA CARA MENDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA IPHI? . . . . . . . . .
4.3.APA MANFAAT MENJADI ANGGOTA IPHI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.APA HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA IPHI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V.
PARTISIPASI MASYARAKAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.APA YANG DAPAT IPHI BERIKAN UNTUK MASYARAKAT? . . . . . . . . . . .
5.2.APA YANG DAPAT MASYARAKAT BERIKAN UNTUK IPHI? . . . . . . . . . . .
PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEKRETARIAT PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA . . . . .
2
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta‟ala di tengah keterbatasan
yang ada, kami dapat menyelesaikan penulisan buku kecil tentang “Mengenal Lebih
Dekat Persaudaraan Haji”. Buku ini dimaksudkan sebagai wahana sosialisasi
keberadaan dan kiprah organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang barubaru ini telah menyelenggarakan Muktamar V pada tanggal 18-20 Juli 2010 bertepatan
dengan 6-8 Sya‟ban 1431 H di Palembang Sumatera Selatan.
Sebagai organisasi kebajikan yang bersifat independen, berakidah Islam dan berasaskan
Pancasila, IPHI sesungguhnya telah dua dasawarsa hadir di tengah-tengah masyarakat
Indonesia sejak pertama kali didirikan pada tahun 1990 di Jakarta, tepatnya pada tanggal
22 Maret 1990 bertepatan dengan tanggal 24 Sya‟ban 1410 H. Namun demikian,
dirasakan masih banyak anggota masyarakat, termasuk para alumni haji sendiri yang
belum memahami sejarah, keberadaan dan kiprah pengabdian IPHI secara komprehensif.
Oleh karena itu, kehadiran buku ini diharapkan menjadi bahan bacaan yang dapat
menginspirasi para alumni haji untuk menjadi anggota dan berperan aktif dalam
organisasi IPHI sebagai wadah persaudaraan dan pengabdian haji mabrur Indonesia.
Demikian pula, bagi masyarakat luas diharapkan dapat memahami kiprah pengabdian
IPHI, yang pada akhirnya termotivasi dan terpanggil untuk segera menunaikan ibadah
haji dan bergabung menjadi keluarga besar IPHI.
Penyajian materi dan substansi dalam buku ini sengaja dipilih dalam bentuk dialogis agar
enak dibaca, serta dapat dicerna dan dipahami dengan mudah. Adapun sumber
penulisannya berasal dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusankeputusan Muktamar dan Rakernas, serta dokumen historis IPHI, dan juga berbagai
literatur yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Umum Pengurus
Pusat IPHI, Bapak Drs. H. Kurdi Mustofa, MM yang telah memberikan kepercayaan
kepada Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Hubungan Luarnegeri PP IPHI untuk
menyelesaikan penugasan ini. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat adanya. Segala
kritik dan saran dari pembaca yang budiman sangat dinantikan untuk perbaikan pada
edisi selanjutnya. Wallahu a‟lam bisshawab.
Jakarta, 22 September 2010/13 Syawal 1431 H
PENGURUS PUSAT
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Hubungan Luarnegeri PP IPHI
3
SAMBUTAN
KETUA UMUM PENGURUS PUSAT
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada
Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan sahabatnya. Pada kesempatan yang
berharga ini, sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
(PP-IPHI) Periode 2010-2015 Hasil Muktamar V di Palembang, saya menyambut baik
terbitnya Buku Panduan dengan judul “Mengenal Lebih Dekat Persaudaraan Haji” ini
yang menguraikan secara singkat tentang organisasi IPHI, baik dari aspek kesejarahan,
keorganisasian, kepemimpinan, keanggotaan, program, maupun peranan dan khidmatnya
dalam pembangunan bangsa dan Negara.
Haji mabrur dan nilai-nilai kemabrurannya harus tercermin dalam sikap dan perilaku
seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji, sehingga dengan demikian akan menjadi
simbol keteladanan dalam masyarakat dan lingkungannya, terutama keteladanan iman,
moral dan akhlak. Kondisi ini dapat terus dipertahankan, dipelihara dan dilestarikan
melalui pembinaan keorganisasian dengan wadah IPHI. Oleh karena itu, saya mengajak
kepada mereka yang telah pergi haji untuk segera mendaftarkan diri secara sukarela
menjadi anggota IPHI, mengambil bagian dalam upaya memelihara dan melestarikan
nilai-nilai kemabruran haji, dan berkontribusi demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat
dan bangsa, serta berperan aktif dalam upaya membangun peradaban umat manusia.
Dengan demikian, maka haji sebagai maqom yang terhormat, dan ibadah haji yang
dilaksanakan oleh seseorang akan relevan, bermakna dan bermanfaat dalam seumur
hidupnya, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Itulah sebabnya saya
mencanangkan konsep “Haji Sepanjang Hayat” dalam memimpin IPHI untuk lima tahun
mendatang.
Kiranya kehadiran Buku Panduan yang disiapkan oleh Departemen Organisasi,
Keanggotaan, dan Hubungan Luarnegeri yang dipimpin oleh Saudara Drs. H. Abdul
Khaliq Ahmad ini dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai organisasi IPHI
bagi masyarakat pada umumnya, para haji pada khususnya. Diharapkan pada gilirannya
nanti dapat membangkitkan kesadaran masyarakat dan para haji untuk merapatkan
barisan dan bahu-membahu dalam membesarkan wadah persaudaraan dan silaturahim
haji Indonesia ini, sehingga mampu berperan dan berfungsi dalam menjawab tantangan
pembangunan bangsa dan Negara, kini dan mendatang.
4
Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku panduan ini, saya
menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, disertai
harapan semoga kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut pada waktu-waktu yang
akan datang. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dicatat sebagai amal shaleh
dan mendapat ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. Amiin Yaa
Robbal „Alamiin.
Jakarta, 23 September 2010/14 Syawal 1431 H.
PENGURUS PUSAT
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
Ketua Umum,
Drs. H. KURDI MUSTOFA, MM.
5
Mengenal Lebih Dekat
PERSAUDARAAN HAJI
I.
1.1.
INFORMASI DASAR
APAKAH PERSAUDARAAN HAJI ITU?
Persaudaraan Haji adalah sebutan dari organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
yang disingkat IPHI. IPHI merupakan organisasi kebajikan yang bersifat independen,
berakidah Islam dan berasaskan Pancasila. IPHI berkedudukan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia meliputi daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan
kelurahan/desa, serta perwakilan di Luar Negeri.
Persaudaraan Haji atau IPHI merupakan wadah berhimpun para alumni haji dari seluruh
wilayah Indonesia yang bersifat permanen dan terorganisasi dengan visi, misi dan
program yang jelas serta prinsip-prinsip keorganisasian dan kepemimpinan yang
menjunjungtinggi nilai-nilai Islam dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Setiap lima tahun
sekali, IPHI melakukan evaluasi dan penyegaran organisasi secara demokratis di semua
tingkat kepengurusan, baik yang terkait dengan program maupun kepemimpinan sesuai
dengan tuntutan perkembangan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Mukadimah serta
Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPHI.
Lambang organisasi IPHI adalah gambar Ka‟bah dengan dua menara Mesjid yang
dilingkari rantai berwarna kuning emas dan bertuliskan tulisan IPHI di bagian bawah.
Makna lambang tersebut adalah : (1) Ka'bah bermakna arah ketaatan umat Islam kepada
Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pusat ibadah Haji yang berada di kota suci Makkah;
(2) Dua Menara Mesjid bermakna dua kalimat Syahadat serta Rukun Islam dan Rukun
Iman; (3) Rantai berwarna kuning emas bermakna persatuan dan kesatuan untuk
mewujudkan tujuan IPHI; (4) Warna hijau bermakna kemakmuran serta kesejahteraan
lahir dan batin bagi seluruh ummat Islam pada umumnya, dan anggota IPHI pada
khususnya; (5) Warna hitam bermakna kokoh dan konsisten (istiqomah) dalam
menjalankan ibadah; (6) Warna kuning keemasan bermakna kebangkitan ummat Islam
bagi kemaslahatan seluruh ummat Islam; (7) Warna putih bermakna kesucian dan
ketulusan dalam mewujudkan tujuan IPHI.
6
Kecuali itu, IPHI juga dilengkapi dengan Mars dan Hymne IPHI sebagai pemersatu para
hujjaj Indonesia pada umumnya, haji mabrur pada khususnya. Mars dimaksudkan untuk
membina ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan semangat juang para haji mabrur.
Sedangkan Hymne IPHI dimaksudkan untuk lebih meningkatkan rasa cinta tanah air,
Rasullullah, dan Allah Subhanahu Wa Ta‟ala.
1.2.
KAPAN DAN DIMANA IPHI DIDIRIKAN?
IPHI didirikan pada tanggal 24 Sya‟ban 1410 H bertepatan dengan tanggal 22 Maret
1990 di Jakarta oleh Muktamar organisasi-organisasi persaudaraan haji di akhir
penyelenggaraan Muktamar yang berlangsung pada tanggal 22-24 Sya‟ban 1410 H
bertepatan dengan tanggal 20-22 Maret 1990 untuk waktu yang tidak ditentukan.
Sebelumnya, pada sekitar tahun 1980 telah terlebih dahulu berdiri Organisasi
Persaudaraan Haji (ORPEHA) yang kemudian menjadi salah satu cikal-bakal yang
memprakarsai berdirinya organisasi IPHI. Bahkan secara historis sungguhnya sejak abad
ke-19 dan ke-20, jamaah haji Indonesia telah membentuk komunitas muslim Nusantara
secara solid kawasan Timur Tengah, baik di Makkah, Madinah, Jeddah, Hijaz, maupun
juga di Hadralmaut Yaman.
Pada awal berdirinya hingga penyelenggaraan Muktamar II pada tanggal 13-16
September 1993 di Jakarta, organisasi IPHI berstatus sebagai Badan Koordinasi yang
hanya mengkoordinasikan keberadaan organisasi persaudaraan haji, baik di pusat maupun
di daerah. Namun pasca Muktamar II tersebut hingga saat ini, status IPHI berubah
menjadi organisasi yang bersifat vertikal, koordinatif, konsultatif dan instruktif, dengan
ruang lingkup nasional.
1.3.
MENGAPA IPHI DIPERLUKAN?
Ada tiga kondisi yang menyebabkan IPHI diperlukan oleh jamaah haji pada khususnya
dan masyarakat pada umumnya, yaitu hal-hal sebagai berikut :
Pertama, Ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima adalah wajib dilaksanakan oleh
setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitha‟ah, baik secara finansial, fisik, maupun
mental, sekali seumur hidup. Dari tahun ke tahun jumlah dan minat kaum muslimin dan
muslimat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat secara signifikan.
Dari data statistik hingga tahun 2009, jumlah jama‟ah haji Indonesia adalah sebanyak
4.470.414 orang, belum lagi ditambah dengan calon jama‟ah haji yang berangkat pada
tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya.
Jumlah haji yang demikian besar dan terdiri dari berbagai lapisan sosial dengan
latarbelakang tingkat pendidikan serta kemampuan sosial ekonomi yang beragam dan
7
pada umumnya di atas rata-rata kondisi rakyat Indonesia menunjukkan bahwa haji adalah
kelompok elite sosial yang merupakan potensi sekaligus asset yang dapat didayagunakan
secara optimal untuk ikut mengatasi masalah-masalah umat dan bangsa dalam rangka
mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.
Oleh karena itu, kehadiran IPHI sebagai wadah berhimpun para alumni haji yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia adalah sangat relevan untuk
mengaktualisasikan potensi diri demi berkhidmat kepada bangsa dan Negara, serta
sebagai sarana pembinaan untuk melestarikan dan memelihara kemabruran haji.
Kedua, Momentum ibadah haji, bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia
memiliki makna historis yang panjang dan memiliki narasi tersendiri tentang perjuangan
untuk mengusir penjajah, memberdayakan masyarakat, dan mengisi kemerdekaan. Hal ini
dapat diihat dari kebangkitan Indonesia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Diakui atau tidak, sejarah mencatat bahwa berbagai perlawanan terhadap kaum kolonial
serta kebangkitan kesadaran berbangsa dan bernegara diawali oleh orang-orang yang
telah menunaikan ibadah haji. Beberapa tokoh Indonesia yang menunaikan ibadah haji
kemudian bermukim untuk beberapa waktu di Tanah Suci dan kembali ke Tanah Air
pada sekitar tahun 1890-1910 di antaranya adalah Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, A.
Hasan, Agus Salim, dan Abdul Wahab Hasbullah.
Sekembalinya di Tanah Air, mereka mendirikan berbagai organisasi kemasyarakatan,
seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Serikat
Dagang Islam, (SDI), Jam‟iatul Khoir, Tarbiyah Islamiyah, Madrasah, dan Pondokpondok Pesantren. Pendirian berbagai ragam lembaga itu merupakan pilar-pilar
kebangkitan bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari belenggu
penjajahan. Dengan demikian, seandainya tidak ada jamaah haji pada waktu itu, bangsa
Indonesia akan mengalami keterlambatan kebangkitan yang luar biasa. Kalaupun tidak
terlambat, maka kebangkitan dan kemerdekaan bangsa ini akan jauh dan lepas dari nilainilai agama.
Oleh sebab itu, untuk membangkitkan kesadaran historis para haji atau calon haji
agar mampu berperan secara aktif dan strategis dalam kebangkitan agama,
ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan bidang kehidupan
lainnya, maka diperlukan sarana perjuangan yang terorganisasi secara baik, yaitu Ikatan
Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).
Ketiga, Banyaknya wadah-wadah organisasi persaudaraan haji yang tersebar di
berbagai daerah belum terkoordinasi secara baik dan terintegrasi, sehingga
efektivitas dan kemanfaatan organisasi tersebut bagi para alumni haji sebagai sarana
pembinaan dan pemeliharaan kemabruran haji belum sepenuhnya dirasakan. Sementara
itu, penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia cq
Kementerian Agama selama ini belum optimal dalam merespon keinginan dan harapan
8
masyarakat agar manajemen dan kebijakan perhajian makin berkualitas, mulai dari
pendaftaran, penyetoran uang di bank, pelatihan calon jamaah haji, hingga penambahan
jumlah embarkasi haji, serta tempat transit guna merespon semangat otonomi daerah.
Masalah-masalah inilah yang antara lain menjadi dasar bangkitnya kesadaran untuk
mensinergikan keberadaan berbagai organisasi persaudaraan haji menjadi satu kekuatan
yang solid dengan lahirnya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Melalui wadah
tunggal ini diharapkan kepentingan para haji dan calon haji bersama pemerintah dan
masyarakat terkoordinasi dengan baik dan membawa manfaat bagi semua pihak.
Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam upaya memperbaiki dan
meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dapat terus dilakukan agar
pelayanan menjadi lebih baik lagi pada masa-masa yang datang. Secara bertahap berbagai
persoalan yang masih saja muncul, seperti buruknya kualitas pemondokan, terlambatnya
distribusi katering (makanan), penerbangan yang sering tertunda (delay) dan terlantarnya
jamaah haji di Tanah Suci, serta gagalnya jamaah haji khusus untuk menunaikan ibadah
haji, karena ketidakmampuan travel mendapatkan barcode dari pemerintah Arab Saudi,
lambat laun dapat diatasi dan berjalan sesuai dengan rencana dan harapan masyarakat
luas.
Perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraaan haji tersebut akan memberikan
kenyamanan dan ketenangan bagi jamaah haji, sehingga dapat menambah kekhusyu‟an
dalam proses menunaikan ibadah haji, baik saat mulai keberangkatan, pelaksanaan ibadah
haji di Tanah Suci, maupun saat kepulangan ke Tanah Air.
1.4.
APA MOTIVASI LAHIRNYA IPHI?
Ada tiga motivasi dasar yang melandasi lahirnya IPHI di tengah-tengah bangsa
Indonesia, yaitu hal-hal sebagai berikut :
Pertama, Kualitas kehidupan keagamaan bagi umat Islam yang telah menunaikan ibadah
haji harus meningkat dan berubah ke arah yang lebih positif sebagai perwujudan dari haji
mabrur. Hal ini ditandai dengan makin meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran
syariat Islam, meningkatnya keimanan dan ketaqwaan, meningkatnya kepekaan dan
kepedulian sosial, meningkatnya rasa dan semangat ukhuwah islamiyah, serta menjadi
teladan dan panutan yang baik bagi masyarakat dan lingkungannya.
Peningkatan kualitas itu tercermin dalam ucapan, sikap dan prilaku seorang haji, baik
dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan
berbangsa dan bernegara, maupun dalam lingkungan kehidupan yang lebih luas.
9
Kedua, Orientasi kehidupan umat Islam yang telah menunaikan ibadah haji harus
seimbang antara kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi. Keberhasilan dalam
mencapai kehidupan yang baik secara jasmani atau material, seperti keluarga yang
harmonis, rezeki dan harta yang cukup, kedudukan yang terhormat, kendaraan yang
memadai, dan tempat tinggal yang nyaman seyogyanya dibarengi dengan keberhasilan
dalam kehidupan rohani atau spiritual yang baik, berupaya mencapai keluarga sakinah
mawadah warahmah, gemar berinfak, bersadaqah dan beramal sholeh, berakhlak mulia,
bekerja dan berpenghasilan secara halal, bersyukur dan beribadah semata-mata karena
Allah Subahanu Wa Ta‟ala, serta menyadari bahwa kehidupan dunia adalah bekal untuk
kehidupan akhirat.
Keseimbangan orientasi kehidupan ini pada gilirannya akan berdampak positif bagi
kehidupan bangsa dan Negara, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, maupun pengendalian pembangunan untuk mencapai kemajuan dan
kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin.
Ketiga, Komitmen umat Islam yang telah menunaikan ibadah haji untuk membangun
bangsa dan Negara bersama elemen masyarakat lainnya harus lebih kuat dan lebih baik
daripada kondisi sebelumnya. Komitmen ini merupakan kelanjutan, peningkatan,
pengembangan dan perluasan dari komitmen historis para haji terdahulu dalam rangka
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencerdaskan dan memajukan
kehidupan bangsa, mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan, meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjungtinggi
hukum dan hak-hak asasi manusia, serta mengembangkan peradaban dan ilmu
pngetahuan agar bangsa Indonesia dan umat Islam Indonesia dapat maju dan tampil
sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang maju di dunia, serta berperan aktif dalam
berbagai forum internasional.
Penguatan komitmen ini merupakan wujud penghormatan dan penghargaan terhadap
perjuangan para haji terdahulu, sekaligus bentuk pembuktian bahwa para haji generasi
penerus mampu mewarisi karya, gagasan dan pemikiran besar para haji pendahulu yang
telah berhasil meletakkan dasar-dasar perjuangan dan kemerdekaan bangsa.
II.
2.1.
VISI DAN MISI
APA VISI DAN MISI IPHI?
10
Visi IPHI adalah Meningkatnya implementasi haji mabrur di tengah-tengah masyarakat
sehingga tercapai kondisi umat dan bangsa yang sejahtera lahir dan batin. Pernyataan
Visi ini merupakan perwujudan harapan tertinggi yang diupayakan untuk terwujud
dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi IPHI
melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus.
Misi IPHI adalah Memberdayakan para haji dalam melestarikan kemabruran hajinya
menjadi teladan, panutan dan pilar peningkatan kualitas umat dan bangsa Indonesia.
Pernyataan Misi ini merupakan komitmen, tindakan, dan semangat sehari-hari seluruh
sumber daya manusia di dalam organisasi IPHI yang diarahkan untuk mencapai Visi
IPHI.
2.2.
APA TUJUAN IPHI?
Tujuan IPHI adalah untuk memelihara dan mengupayakan pelestarian haji mabrur, guna
meningkatkan partisipasi umat dalam pembangunan bangsa dan negara yang diridhoi
Allah SWT.
Pemeliharaan dan pelestarian terhadap nilai-nilai kemabruran haji secara terus-menerus
dan berkelanjutan sangat penting dalam upaya membentuk pribadi-pribadi muslim yang
tangguh, mempunyai integritas dan komitmen yang tinggi untuk menjaga moralitas
bangsa, serta menjunjungtinggi persatuan dan kesatuan nasional sebagai bagian dari
identitas nasional atau jatidiri bangsa.
2.3.
APA TUGAS IPHI?
Tugas IPHI adalah melaksanakan penerimaan, bimbingan, penyuluhan, dan penerangan
kepada calon jamaah haji atau prahaji dan pasca haji.
Pertama, Penerimaan, bimbingan, penyuluhan dan penerangan kepada calon jamaah haji
dimaksudkan agar para calon haji memahami dengan sungguh-sungguh bahwa
kewajiban menunaikan ibadah haji adalah hanya sekali dalam seumur hidup dan
harus memahami Manasik Haji, yakni tatacara atau latihan ibadah haji. Juga pemahaman
terhadap syarat, rukun dan wajib haji.
a. Pemahaman terhadap Manasik Haji secara baik dan benar dapat menghindarkan
calon haji dari kebingungan dalam menjalankan berbagai ritual atau prosesi
ibadah haji di Tanah Suci.
b. Pemahaman terhadap Syarat-syarat Haji, yaitu (1) Beragama Islam, (2) Berakal,
(3) Baligh, (4) Merdeka, (5) Mampu atau istitha‟ah, (6) Muhrim bagi perempuan,
menurut Imam Ahmad adalah penting dan mendasar.
c. Pemahaman terhadap Rukun-rukun Haji, yaitu (1) Ihram, (2) Wukuf di Arafah,
(3) Thawaf Ifadhah, (4) Sa'I, (5) Tahallul, (6) Berurutan, menurut Imam Syafi'I,
adalah wajib untuk diketahui dan dipahami karena apabila ditinggalkan maka
dapat membatalkan ibadah haji.
11
d. Pemahaman terhadap Wajib-wajib Haji, yaitu (1) Berihram dari Miqat, (2)
Mengucapkan Talbiyah (minimal sekali), (3) Memakai pakaian khusus (Pria: 2
potong kain tak berjahit, Perempuan : pakaian Muslimah), (4) Berada di Arafah
hingga terbenam matahari, (5) Mabit di Muzdalifah (minimal lewat setengah
malam), (6) Melempar Jumrah (hari pertama hanya Aqabah. Disusul 2-3 hari
melempar seluruh Jumrah), (7) Mabit di Mina (2-3 malam), dan (8) Tawaf Wada'
adalah keharusan untuk diketahui dan dipahami karena jika ditinggalkan wajib
membayar tebusan atau dam.
e. Pemahaman terhadap niat haji, yaitu semata-mata karena Allah Subhanahu Wa
Ta‟ala karena memenuhi panggilanNya, bukan sekedar melaksanakan kewajiban
apalagi karena menginginkan popularitas, nama besar ataupun status sosial di
tengah masyarakat. Ibadah haji yang tidak karena Allah akan mengurangi makna
dan esensi haji serta tidak banyak manfaatnya.
Kedua, Bimbingan, penyuluhan dan penerangan pasca haji dimaksudkan agar setiap
alumni haji dapat terus merawat esensi haji dalam kehidupan pasca pelaksanaan Ibadah
Haji hingga akhir hayat. Esensi haji adalah bahwa ibadah haji itu bukan hanya untuk
Allah semata, yang paling penting justru diperuntukkan bagi sesama manusia dengan cara
selalu menjaga, menghormati, menghargai serta saling menjunjung tinggi martabat
manusia.
Oleh karena itu, IPHI berkewajiban secara moral untuk membantu dan memfasilitasi para
alumni haji agar esensi haji dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan melalui
perencanaan program yang sistematis, terukur dan berkelanjutan, sehingga ibadah haji
yang dilakukan mampu menempatkan posisi haji pada maqom yang terhormat dan akan
bermakna “Haji Sepanjang Hayat”, baik hakikat maupun manfaatnya.
2.4.
APA FUNGSI IPHI?
IPHI berfungsi sebagai : (1) Wahana menghimpun potensi para haji Indonesia, penyerap
dan penyalur aspirasi umat, (2) Organisasi kemasyarakatan untuk menyukseskan program
pembangunan bangsa, (3) Sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah sesama umat.
Pertama, Sebagai wahana menghimpun potensi para haji Indonesia, penyerap dan
penyalur aspirasi umat, IPHI berupaya dengan segala kemampuan dan sumberdaya yang
tersedia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Memberikan kontribusi signifikan bagi kejayaan peradaban Islam, baik dalam skala
lokal, nasional, regional, maupun internasional.
b. Meningkatkan kualitas kehidupan haji, sehingga mampu mengikuti derap
perkembangan pembangunan.
c. Menangani masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang memerlukan perhatian,
kepedulian dan bantuan dengan segera.
12
d. Meningkatkan kualitas pembinaan bagi para haji, baik sebelum keberangkatan ke
Tanah Suci maupun sekembalinya ke Tanah Air.
e. Menggerakkan para haji dan hajjah untuk menjadi pelopor dan teladan di lingkungan
masyarakat,
f. Menjadikan haji mabrur sebagai simbol keteladanan, terutama keteladanan iman,
moral dan akhlak.
g. Menjadi ujung tombak dalam memupuk dan mempraktikkan kehidupan kebangsaan
yang menjungjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan dan
kebhinekaan.
Kedua, Sebagai organisasi kemasyarakatan untuk menyukseskan program pembangunan
bangsa, IPHI berikhtiar melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Mendorong para haji agar lebih aktif dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan
bernegara serta berakhlak yang mulia.
b. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan haji sehingga memberikan pelayanan haji yang prima.
c. Membangun kualitas moral masyarakat sehingga memberikan pencerahan untuk
pembangunan.
d. Menjalin tali silaturahmi dan persaudaraan dengan seluruh komponen masyarakat
tanpa membedakan agama, suku, ras, bahasa, ataupun adat istiadat dan budaya.
e. Menempatkan diri pada posisi sebagai sebuah lembaga pemantau pelaksanaan ibadah
haji.
f. Terlibat aktif dalam memberikan masukan konstruktif kepada Pemerintah untuk
meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji.
g. Menggerakkan sendi kehidupan agama dan amaliyah sosial keagamaan atau yang
dikenal dengan ibadah social.
h. Memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pembangunan bangsa di masa depan,
serta secara sadar menjadi sumber daya pembangunanan yang efektif.
i. Melakukan pembinaan masyarakat untuk menghadapi perkembangan informasi yang
cepat, godaan materialisme, dan dampak globalisasi yang dapat mengubah perilaku
sebuah bangsa.
j. Memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi terhadap
pembangunan bangsa, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, angkatan kerja,
usaha ekonomi. bantuan kredit, lingkungan.
Ketiga, Sebagai sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah sesama umat, IPHI
menyiapkan diri untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
13
a. Menjadi wadah pengikat persaudaraan para haji dengan kegiatan amal ibadah yang
bermanfaat bagi umat.
b. Menjadi perekat umat dan sebagai media peningkatan ukhuwah islamiyah yang dapat
memberikan pencerahan dan kontribusi terhadap kedamaian dan peradaban dunia.
c. Meningkatkan kepedulian terhadap persoalan-persoalan sosial keagamaan, terlebih
lagi yang terkait dengan peningkatan ukhuwah islamiyah antara masyarakat yang
pernah berhaji dengan masyarakat umum lainnya.
d. Mempererat hubungan persaudaraan antar pengurus dan anggota, mempertahankan
dari haji mabrur dengan silaturahim, pengajian, tabligh dan pembinaan keumatan.
e. Meningkatkan dan mempertahankan keteladanan haji mabrur melalui pembinaan
keorganisasian secara sistematis dan berkelanjutan.
f. Mengembangkan kepemimpinan yang lebih focus pada sentuhan persuasif dan
sentuhan motivasi untuk membangun kebersamaan dan persaudaraan.
g. Menjadikan IPHI sebagai organisasi ibadah disertai kedisiplinan yang tinggi,
sehingga menjadi sebuah organisasi Islam yang terpercaya.
h. Melakukan pendekatan kekeluargaan untuk memantapkan ikatan persaudaraan dan
memperkuat budi pekerti para alumni haji agar terjaga sepanjang hayat.
2.5.
APA PROGRAM UMUM IPHI?
Untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan fungsi IPHI, maka dirumuskan
program umum yang sistematis, terarah, terpadu, dan berkesinambungan dengan
berorientasi pada kemaslahatan umat dan bangsa, peningkatan kualitas alumni haji dalam
berbagai aspek kehidupan, serta penguatan organisasi untuk meningkatkan kualitas
pengabdian kepada bangsa dan Negara.
Berdasarkan Keputusan Muktamar V Nomor 06 Tahun 2010, ditetapkan Program Umum
dalam pokok-pokok program sebagai berikut :
Pertama, Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Hubungan Luarnegeri :
a. Melakukan konsolidasi organisasi ke daerah dalam rangka membentuk dan
menyempurnakan kepengurusan IPHI di semua tingkatan yang disesuaikan dengan
pemekaran daerah;
b. Melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu dalam rangka mensosialisasikan
keberadaan IPHI di kalangan para haji, umat Islam, dan masyarakat luas;
c. Meningkatkan pembinaan hubungan dengan berbagai instansi/lembaga pemerintah,
swasta, dan organisasi kemasyarakatan lainnya baik dalam maupun luarnegeri dalam
upaya memperlancar pelaksanaan program organisasi;
d. Melanjutkan pendaftaran anggota dan menertibkan administrasi keanggotaan di
semua tingkatan;
14
e. Mengantisipasi kemungkinan pembentukan perwakilan IPHI di luarnegeri;
f. Melaksanakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan sesama
organisasi Islam di luarnegeri bagi kemaslahatan umat Islam.
Kedua, Departemen Penelitian dan Pengembangan :
a. Melakukan pembinaan terhadap umat Islam yang akan menunaikan Ibadah
Haji dan jamaah pasca haji sesuai dengan ketentuan UU No. 13 tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
b. Mengintensifkan pelaksanaan bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah
haji baik secara missal, kelompok maupun individual;
c. Memasyarakatkan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa
kewajiban menunaikan ibadah haji cukup satu kali dalam seumur hidupnya;
d. Meningkatkan keikutsertaan IPHI dalam pembinaan haji sejak dari daerah
sampai di Arab Saudi dan kembali ke Tanah Air;
e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan terhadap potensi IPHI untuk
dimanfaatkan bagi kepentingan umat Islam di Indonesia.
Ketiga, Departemen Ibadah Sosial, Kesejahteraan Umat dan Advokasi :
a. Mengintensifkan kegiatan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf anggota IPHI melalui
LAZIS IPHI dan menyalurkannya kepada para mustahiq secara programatis;
b. Berupaya ikut berperanserta dalam pengelolaan Rumah Sakit Haji di empat
embarkasi;
c. Melanjutkan membantu korban bencana alam;
d. Memberikan advokasi bagi anggota IPHI yang memerlukan bantuan hokum dan
sosialisasi pembentukan lembaga edukasi dan social ekonomi umat sampai ke tingkat
daerah bila diperlukan;
Keempat, Departemen Bina Usaha dan Pemberdayaan Umat :
a. Berupaya mewujudkan adanya Baitul Maal atau sejenisnya di setiap tingkatan
dengan gerakan amal shaleh;
b. Mengupayakan kegiatan pencarian dana bagi kepentingan pelaksanaan
program-program organisasi baik yang bersumber dari anggota maupun dari
masyarakat;
c. Berupaya meningkatkan kemampuan usaha para anggota melalui
pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di daerah-daerah bekerjasama
dengan Bank Indonesia atau lainnya;
d. Berupaya membentuk badan-badan usaha milik organisasi dalam bentuk
yayasan, koperasi dan sebagainya untuk pemberdayaan umat dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan umat lahir dan batin;
e. Berupaya membentuk forum komunikasi pengusaha para anggota IPHI.
15
Kelima, Departemen Pendidikan dan Pelatihan :
a. Mengupayakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi calon
pembimbing haji;
b. Menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal, dan pelatihan ketrampilan serta
kaderisasi anggota sehingga dapat terwujud para haji sebagai sumberdaya manusia
yang berkualitas;
c. Mengupayakan dan mencarikan beasiswa bagi anak-anak yang orangtuanya tidak
mampu kepada anggota dan pengurus IPHI.
Keenam, Departemen Dakwah :
a. Melanjutkan kegiatan dakwah, baik dengan cara billisan maupun dengan cara
bilhal;
b. Melanjutkan dan membantu usaha penerbitan media massa baik bagi
kepentingan intern, pembinaan anggota maupun kepada umat;
c. Mengupayakan kegiatan penerangan dan informasi tentang ibadah haji baik
secara lisan maupun visual, antara lain dengan menyelenggarakan
bimbingan/konsultasi manasik haji di daerah-daerah;
d. Membantu usaha-usaha pemerintah dalam memperluas informasi
pembangunan nasional;
e. Mencetak kader muballigh dan muballighat yang mampu menjembatani
kepentingan pemerintah dan umat.
Ketujuh, Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
a. Menyelenggarakan berbagai usaha dalam rangka meningkatkan derajat, harkat dan
kualitas muslimat Indonesia dengan meningkatkan keimanan, ketaqwaan serta
ketrampilan berorganisasi;
b. Membantu penyelenggaraan program-program kegiatan pembinaan perempuan dalam
upaya membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;
c. Berperanserta dalam membantu usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan
peranan perempuan dalam pembangunan nasional;
d. Melanjutkan pembentukan Majelis Taklim Muslimat IPHI di seluruh tingkatan.
Kedelapan, Output atau hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan program umum
tersebut adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya kualitas pemahaman para haji terhadap ajaran agama secara
kafah.
b. Meningkatnya peranan para haji di tengah-tengah masyarakat sesuai bidang
dan keahlian untuk mengembangkan potensi umat di bidang dakwah,
pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lainnya.
16
c. Meningkatnya kesadaran para haji untuk melaksanakan ajaran agama dalam
bidang zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.
d. Meningkatnya kesadaran para haji akan pentingnya memelihara ukhuwah
islamiyah dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).
e. Terselenggaranya kegiatan amaliah, sosial, ekonomi, pendidikan dan
kesehatan para haji yang membawa manfaat bagi masyarakat.
f. Terbangunnya kepemimpinan dan keteladanan para haji sebagaimana contoh
dari kepemimpinan Rasulullah.
g. Meningkatnya sikap dan perilaku disiplin dan tertib sebagai esensi Islam
karena tidak ada rukun ibadah dalam Islam yang tidak ditutup dengan tertib.
h. Terdorongnya kembali keaktifan anggota untuk membayar iuran anggota,
selain untuk bersedekah, infak dan wakaf.
i. Terciptanya kondisi kehidupan kebersamaan sebagai bangsa yang indah dan
kokoh walaupun berbeda status ekonomi, sosial, pendidikan, agama dan suku
maupun ras.
j. Terjalinnya kerjasama dan sinergi para haji yang diperlukan dalam rangka
mengaktulisasikan semua potensi yang dimiliki oleh para haji dan umat Islam
Indonesia.
k. Meningkatnya andil dan kontribusi para haji dalam membangun kualitas
moral masyarakat sehingga memberikan pencerahan untuk pembangunan di
segala bidang, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
l. Terbangunnya IPHI sebagai organisasi yang profesional dan proaktif dalam
membina dan mengembangkan potensi anggota, sehingga diperhitungkan dan
dianggap penting, baik dari segi agama, ekonomi, politik maupun sosialbudaya.
m. Semakin berperannya IPHI dalam memberikan solusi untuk mengatasi
masalah-masalah sosial, kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan
di Indonesia yang berpenduduk lebih kurang 250 juta.
n. Lebih berkembangnya pembangunan rumah sakit Islam, Lembaga-lembaga
Pendidikan, serta program penyantunan anak-anak yatim piatu, fakir miskin
dan kaum dhuafa.
III.
3.1.
PENGELOLAAN ORGANISASI
BAGAIMANA STRUKTUR ORGANISASI IPHI?
Organisasi IPHI merupakan organisasi yang mempunyai ruang lingkup nasional dan
berjenjang dari pusat hingga daerah, serta berpotensi untuk dikembangkan hingga ke
luarnegeri. Susunan organisasi IPHI terdiri atas : Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi,
17
Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kelurahan/Desa sebagai
satuan terbawah, serta Perwakilan Luar Negeri (bila memungkinkan).
Sampai dengan penyelenggaraan Muktamar V Tahun 2010 di Palembang Sumatera
Selatan, organisasi IPHI telah ada dan berkiprah di 33 Provinsi, dan di 428 dari 497
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Insya Allah di 69 Kabupaten/Kota lagi dalam waktu
dekat akan terbentuk kepengurusannya. Bersamaan dengan itu, pemantapan dan
penguatan konsolidasi organisasi akan terus dilakukan terhadap kepengurusan di tingkat
kabupaten/kota yang telah terbentuk, terutama pada struktur kepengurusan di tingkat
kecamatan dan kelurahan/desa sebagai ujung tombak syiar organisasi.
3.2.
BAGAIMANA KEPENGURUSAN IPHI?
Kepengurusan IPHI terdiri atas : (1)
Pengurus Pusat untuk tingkat nasional
berkedudukan di ibukota Negara, (2) Pengurus Wilayah untuk tingkat provinsi
berkedudukan di ibukota Provinsi, (3) Pengurus Daerah untuk tingkat Kabupaten/Kota
berkedudukan di Kabupaten/Kota, (4) Pengurus Cabang untuk tingkat Kecamatan
berkedudukan di kecamatan, (5) Pengurus Ranting untuk tingkat Kelurahan/Desa
berkedudukan di kelurahan/desa, (6) Pengurus Perwakilan Luar Negeri (bila
memungkinkan).
Kepengurusan IPHI bersifat kolektif dengan komposisi terdiri atas : Dewan Penasehat,
Dewan Pembina, dan Pengurus Harian. Untuk Pengurus Pusat dilengkapi dengan
Departemen, Pengurus Wilayah dilengkapi dengan Biro, Pengurus Daerah dilengkapi
dengan Bagian, Pengurus Cabang dilengkapi dengan Seksi, dan Pengurus Ranting
dilengkapi dengan Kelompok Kerja. Pengurus Perwakilan Luarnegeri sesuai dengan
kebutuhan.
Dewan Penasehat, Dewan Pembina, dan Pengurus Harian disusun oleh formatur
berdasarkan mandat dari forum permusyawaratan organisasi. Untuk tingkat Pengurus
Pusat oleh Muktamar, Pengurus Wilayah di tingkat provinsi oleh Musyawarah Wilayah,
Pengurus Daerah di tingkat Kabupaten/Kota oleh Musyawarah Daerah, Pengurus Cabang
di tingkat Kecamatan oleh Musyawarah Cabang, dan Pengurus Ranting di tingkat
Kelurahan/Desa oleh Musyawarah Ranting. Pengurus Perwakilan Luarnegeri oleh
Musyawarah Anggota.
Badan dan/atau Lembaga sebagai kelengkapan organisasi IPHI yang sudah ada antara
lain : Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah, (LAZIS) dan Yayasan Kesejahteraan
Haji Mabrur Indonesia (YKHMI).
3.3.
SIAPA KETUA UMUM IPHI SEKARANG?
18
Kepengurusan IPHI di tingkat nasional saat ini dipimpin oleh Drs. H. Kurdi Mustofa,
MM sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IPHI Periode 2010-2015 Hasil Muktamar V
di Palembang Sumatera Selatan yang berlangsung pada tanggal 6-8 Sya‟ban 1431 H
bertepatan dengan tanggal 18-20 Juli 2010.
Bersama 6 (enam) orang Anggota Formatur, yakni Drs. H. Mubarok, MSi (mewakili
Pengurus Pusat Domisioner), Drs. H. Musyrif Suwardi, MM (mewakili Sumatera), Drs.
H. Zayadi Yasar, SH., MH (mewakili Kalimantan), DR. HM. Attamimy (mewakili Bali,
NTB, Maluku), Ir. H. Arifin Nu‟man (mewakili Sulawesi) dan Mayjen TNI (Purn) H.
Fikri (mewakili Jawa), Ketua Formatur H. Kurdi Mustofa berhasil menyusun
kepengurusan lengkap tepat satu bulan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan
Muktamar dan mengumumkannya secara resmi pada tanggal 19 Agustus 2010 bertepatan
dengan tanggal 9 Ramadlan 1431 H melalui siaran langsung RRI dalam Acara
“Silaturahim Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dengan Media” di Gedung RRI, Jl.
Medan Merdeka Barat, Jakarta. Adapun Susunan Pengurus Pusat IPHI Periode 20102015 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran buku ini.
Ketua Umum Pengurus Pusat IPHI Periode 2010-2015, Drs. H. Kurdi Mustofa, MM
yang terpilih secara aklamasi merupakan Ketua Umum Ketiga setelah dr. H. Sulastomo,
MPH yang terpilih di Muktamar I Tahun 1990 di Jakarta pada tanggal 20-22 Maret 1990
dan Muktamar II Tahun 1993 di Jakarta pada tanggal 13-16 September 1993, serta Drs.
H. Mubarok, MSi yang terpilih di Muktamar III Tahun 1999 di Boyolali, Jawa Tengah
pada tanggal 3-5 Desember 1999 dan Muktamar IV Tahun 2005 di Jakarta pada tanggal
18-20 Maret 2005.
3.4.
BAGAIMANA MEKANISME KERJA IPHI?
Hubungan kerja antara Pengurus Pusat dengan Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah,
Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, dan sebaliknya merupakan hubungan kerja vertikal
organisatoris, termasuk dengan Pengurus Perwakilan Luar Negeri bila telah terbentuk.
Seorang pengurus tidak diperbolehkan merangkap jabatan dalam kepengurusan IPHI
dalam masa bakti yang sama, baik dalam komposisi kepengurusan yang setingkat
maupun berbeda tingkat. Hal ini untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan
pemberdayaan pengurus di setiap tingkat kepengurusan.
Ketua Umum Pengurus Pusat, Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Daerah, Ketua
Pengurus Cabang, dan Ketua Pengurus Ranting, termasuk Ketua Pengurus Perwakilan
Luarnegeri memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun , sesudahnya dapat dipilih dalam
jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Penasihat terdiri atas tokoh masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap perjuangan
dan pengembangan untuk mewujudkan tujuan IPHI.
19
Persyaratan Pembina adalah : (1) Ex officio pejabat Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Agama sesuai dengan tingkatan kepengurusannya, (2) Tokoh-tokoh yang
telah menunaikan ibadah haji, dapat menjembatani serta mempunyai komitmen terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi IPHI.
IV.
4.1.
SISTEM KEANGGOTAAN
SIAPA ANGGOTA IPHI ITU?
Setiap warganegara Indonesia yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan
dan telah menunaikan Ibadah Haji dapat diterima menjadi Anggota IPHI. Sifat
keanggotaan IPHI adalah sukarela karena masuk menjadi anggota berdasar atas
kesadaran sendiri disertai kesediaan untuk membayar uang pangkal, uang iuran, dan
mentaati segala peraturan serta ketentuan organisasi.
4.2.
BAGAIMANA CARA MENDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA IPHI?
Setiap warganegara yang telah memenuhi syarat dapat mendaftar sebagai anggota dengan
mengajukan surat permohonan kepada Pengurus IPHI terdekat untuk diteliti dan disahkan
permohonannya oleh Pengurus Daerah setempat.
Pendaftaran juga dapat dilakukan.secara online dengan mengisi formulir yang telah
disediakan di website resmi IPHI, yaitu www.persaudaraanhaji.org. Setiap pendaftar
yang diterima akan diberikan tanda bukti penerimaan sebagai Anggota dalam bentuk
Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada yang bersangkutan.
4.3.
APA MANFAAT MENJADI ANGGOTA IPHI?
Manfaat menjadi Anggota IPHI adalah antara lain : (1) Menjalin tali silaturahim dengan
sesama alumni haji pada umumnya, dan secara khusus dengan sesama kloter haji; (2)
Mengaktualisasikan potensi dan kemampuan diri melalui wadah organisasi; (3)
Mendapatkan pembinaan dan bimbingan kemabruran haji; (4) Mendapatkan kemudahan
dalam pengurusan dokumen terkait dengan ibadah haji dan umroh; (5) Mendapatkan
manfaat dari penggunaan KTA yang diterbitkan IPHI kerjasama dengan Perbankan
Nasional dan atau Perusahaan Asuransi, antara lain sebagai Kartu ATM, Kartu Debit,
Kartu Diskon, Kartu Askes, serta manfaat lainnya.
4.4.
APA HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA IPHI?
20
Setiap Anggota mempunyai hak yang meliputi : (1) Hak untuk berbicara/bersuara di
dalam forum permusyawaratan organisasi, (2) Hak untuk memilih dan dipilih dalam
jabatan organisasi atau penugasan atas nama organisasi, (3) Hak untuk membela diri
apabila mendapatkan sanksi organisasi, (4) Hak untuk mendapatkan penghargaan dari
organisasi.
Adapun kewajiban Anggota adalah : (1) Membayar uang pangkal dan iuran anggota, (2)
Menyetujui dan mewujudkan tujuan serta melaksanakan program organisasi, (3)
Melaksanakan usaha dan kegiatan organisasi, (4) Memelihara nama baik organisasi dan
identitas haji.
V.
5.1.
PARTISIPASI MASYARAKAT
APA YANG DAPAT IPHI BERIKAN UNTUK MASYARAKAT?
Sejak didirikan hingga saat ini, IPHI telah banyak melakukan berbagai kegiatan
keagamaan dan kegiatan sosial untuk meningkatkan kebersamaan dan persaudaraan, serta
menyelenggarakan berbagai amaliah sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang
kesemuanya membawa manfaat bagi masyarakat, antara lain :
a. Menjadi anggota Badan Pendiri pembangunan Rumah Sakit Haji di empat
embarkasi haji (Jakarta, Makassar, Medan, dan Surabaya).
b. Mendirikan Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Klinik Bersalin di daerah-daerah.
c. Mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jakarta dan daerah-daerah.
d. Mendirikan Koperasi di daerah-daerah.
e. Mendirikan Sekolah Unggulan di daerah.
f. Memberikan beasiswa bagi yang memerlukan.
g. Menerbitkan majalah Amanah.
h. Menyelenggarakan Majelis Taklim Perempuan di daerah-daerah.
i. Mendirikan Lembaga Amil Zakat di Pusat dan Daerah.
j. Melaksanakan kegiatan seminar dan sejenisnya dalam rangka memperkuat
ukhuwah Islamiyah dan wawasan kebangsaan bekerjasama dengan Pemerintah.
k. Bekerjasama dengan pihak Bank dalam pembuatan kartu anggota multiguna.
l. Memberikan bimbingan manasik haji, tata cara perjalanan ibadah haji, dan
pelestarian haji mabrur bekerjasama dengan Pemerintah.
Dalam rangka memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, anggota
IPHI kerap melakukan kegiatan bakti sosial dan pengajian yang juga diikuti oleh
masyarakat umum nonanggota IPHI. Selain itu, IPHI menyebarkan berbagai informasi
21
tentang penyelenggaraan haji yang diperlukan oleh masyarakat. Informasi yang dimaksud
antara lain menyangkut persyaratan dan waktu pendaftaran ibadah haji.
IPHI mengusulkan agar anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) merupakan
tenaga profesional, menguasai masalah perhajian, termasuk memahami tentang
pemondokan dan transportasi saat haji. anggota komisi pengawas haji juga harus berasal
dari unsur masyarakat, dan itu sesuai dengan UU tentang Haji, yaitu terdiri atas enam
orang dari unsur masyarakat dan tiga orang dari unsur pemerintah.
Adapun tugas KPHI adalah melakukan pengawasan dalam penyelenggaran haji sejak
awal, persiapan, pelaksanaan hingga selesai dan jamaah haji telah kembali ke Tanah Air.
Selain itu juga menerima pengaduan atau keluhan dari masyarakat. Dengan demikian,
pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji akan berjalan seimbang.
Kecuali itu, IPHI terus berperan aktif dalam memberikan motivasi kepada para jamaah
pasca haji, utamanya dalam memelihara dan menjaga nilai-nilai kemabruran ibadah haji.
Nilai-nilai kemabruran haji sangat penting untuk meningkatkan kualitas iman, ilmu dan
amal soleh. Pasca haji, seorang muslim dituntut dan seyogyanya memilki kesadaran dan
tanggung jawab yang lebih holistik, baik secara vertikal kepada Tuhan yang Maha Kuasa,
Allah SWT maupun secara horizontal kepada sesama umat manusia.
Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji
adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji yang
merupakan tugas nasional yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan
ibadah haji harus dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengedepankan
prinsip keadilan, menjunjung tinggi kepentingan jamaah haji dan pinsip nirlaba.
5.2.
APA YANG DAPAT MASYARAKAT BERIKAN UNTUK IPHI?
Ada tiga hal yang dapat dilakukan masyarakat terhadap IPHI sebagai organisasi yang
berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, sebagai berikut :
Pertama, Dukungan Sosial atau Social Support
Masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap keberadaan IPHI agar seluruh
program dapat berjalan, serta dapat berperan dan berfungsi sebagaimana mestinya untuk
mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Dukungan dapat diberikan dalam berbagai
bentuk, baik berupa sumbangan gagasan dan pemikiran; sumbangan logistik dan dana
perjuangan; zakat, infaq, dan shadaqah; wakaf dan hibah; maupun bentuk sumbangan
lainnya, termasuk do‟a yang ikhlas.
Dukungan ataupun kepercayaan yang besar dari masyarakat terhadap organisasi IPHI
merupakan kekuatan yang akan dapat melipatgandakan semangat dan daya juang para
pengurus IPHI di berbagai tingkat kepengurusan dalam memperjuangkan kepentingan
22
anggota, masyarakat, bangsa dan Negara untuk mewujudkan “baldatun thoyyibatun
warobbun ghofur”.
Kedua, Tuntutan Sosial atau Social Demand
Masyarakat dapat mengajukan berbagai tuntutan kepada IPHI untuk bisa memenuhi
aspirasi dan harapannya. Tuntutan tersebut bisa dalam bentuk bantuan dan santunan
social, bimbingan haji dan da‟wah, advokasi dan bantuan hukum, beasiswa dan modal
usaha, serta bentuk lainnya. IPHI akan merespon berbagai tuntutan itu sebatas
kemampuan, kekuatan dan keahlian yang dimiliki sebagai bagian dari ibadah dan
pengabdian kepada bangsa dan Negara.
Respon IPHI terhadap berbagai tuntutan masyarakat akan sepadan dengan besarnya
dukungan dari masyarakat karena seluruh kebijakan, program dan kegiatan IPHI pada
dasarnya adalah aspirasi dan harapan masyarakat dirumuskan secara sistematis dan
terukur yang menjadi tugas dan kewajiban IPHI untuk merealisasikan dan
mengimplementasikannya.
Ketiga, Kontrol Sosial atau Social Control
Masyarakat dapat melakukan pengawasan, kritik dan koreksi terhadap organisasi dan
pengurus IPHI di pusat dan daerah untuk perbaikan kinerja dan efektivitas pengelolaan
organisasi. Masyarakat juga dapat melakukan pengawasan, kritik dan koreksi terhadap
sikap dan perilaku anggota IPHI yang berasal dari berbagai latarbelakang status sosial,
ekonomi, profesi dan keahlian, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan perwakilan
di luarnegeri, termasuk anggota IPHI yang menjadi tokoh masyarakat, aktif di dalam
birokrasi pemerintahan dan lembaga-lembaga negara, serta menjadi pejabat publik di
berbagai instansi pusat ataupun daerah.
Pengawasan, kritik dan koreksi masyarakat terhadap anggota IPHI yang merupakan
alumni haji itu adalah penting untuk mengingatkan bahwa prosesi ibadah haji yang sarat
dengan simbol-simbol semangat kemanusiaan yang anggun dan mendasar harus
diaktualisasikan dalam wujud sikap dan tingkah laku sehari-hari sebagai cermin dari
kemabruran haji seseorang.
Jadi kemabruran haji adalah akan tampak ketika yang bersangkutan mampu
meningkatkan kualitas amal saleh seperti kedermawanan, kerendah-hatian, keadilan, dan
sifat-sifat kemanusiaannya setelah kembali dari menunaikan ibadah haji. Jika sifat-sifat
itu tidak meningkat secara kualitatif, bahkan sebaliknya semakin angkuh, sombong dan
membanggakan gelar hajinya, tentu saja, pengorbanan uang, waktu, dan tenaga untuk
pergi haji ke Tanah Suci, sia-sia saja di hadapan Allah, atau bahkan di hadapan manusia.
Karena itu, jika banyak orang yang telah menunaikan ibadah haji, namun kehidupan
sehari-harinya di masyarakat secara umum tidak meningkatkan kesalehan, maka amat
23
wajar, bahkan sudah seharusnya gelar-gelar haji itu tidak perlu disandang. Kalau tidak, ia
akan menjadikan tampilan haji kontraproduktif, memperburuk citra, dan mereduksi
makna agungnya.
Demikian uraian singkat mengenai organisasi “Persaudaraan Haji”. Semoga bermanfaat
bagi para haji Indonesia sebagai ikhtiar untuk memelihara dan melestarikan kemabruran
haji, sehingga sesuai janji Allah Subhanahu Wa Ta‟ala bahwa “Haji Mabrur tiada
balasannya kecuali syurga” dapat kita raih bersama. Amiin Yaa Robbal „Alamin.
24
PENGURUS PUSAT
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
Periode 2010-2015
DEWAN PENASEHAT
Ketua
: H. Try Sutrisno
Wakil Ketua
: H. Djoko Santoso
Sekretaris
: Drs. H. Raden Soebono
Anggota
:
1. Ny. Hj. Sulasikin Murpraptomo
2. dr. H. Sulastomo, MPH
3. Drs. H. Mubarok, M.Si.
4. Drs. H. Muhammad Adnan Harahap
5. dr. H. Darmansyah
6. H. Harris Thahir
DEWAN PEMBINA
Ketua
: Dr. H. Muhammad Maftuh Basyuni, SH
Wakil Ketua
: Drs.H. Slamet Riyanto, M.Si
Sekretaris
: Drs. H. Tantri Bali Alamo
Anggota
: 1. Drs. H. Bagindo Muhammad Letter
2. Dra. Hj. Mahfudoh Ali Ubaid
3. Prof. Dr. Hj. Aliyah Hamka, MM
4. H. Fuad Hasan Masyhur
25
5. Prof. Dr. H. Abdul Majid, MA
6. Dr. KH. Manarul Hidayat
PENGURUS HARIAN
Ketua Umum
: Drs. H. Kurdi Mustofa, MM
Wakil Ketua
: Drs. H. Basri Bermanda, MBA
Ketua I
: Dr. H. Adiyaksa Dault, SH
Ketua II
: H. Parni Hadi
Ketua III
:Dr. H. Erman Suparno
Ketua IV
: H. Sofyan Basyir
Ketua V
: Drs. H. Mudjahid Ali Khodir, MA
Ketua VI
: Prof. Dr. H. Bambang Pranowo, MA
Ketua VII
: Hj. Mulyani Safei, SH
Sekretaris Jenderal
: Drs. H. Ali Hadiyanto, M.Si
Sekretaris I
: H. Anshori, SH, M.Pd
Sekretaris II
: H. Siswadi, MBA
Sekrataris III
: H. Hery Legitiriyanto
Sekretaris IV
: Hj. Nila Arwani Sugeng
Bendahara Umum
: H. Muhammad Lukminto
Bendahara I
: H. Rudi Satwiko
Bendahara II
: H. Khoiri, SE
DEPARTEMEN
I.
Departemen Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi dan Hubungan Luar Negeri
Ketua
: Drs. H. Abdul Khaliq Ahmad
Sekretaris : Hj. Sofiana
Anggota : 1. H. Achmad Basyuni, SH., MKes.
26
2. Drs. H. Samidin Nashir, MM
3. Drs. H. Muhammad Soeroso, MM
II.
Departemen Pembinaan, Penelitian dan Pengembangan
Ketua
: Dr. H. Ahmad Mukhlis
Sekretaris : H. Hermansyah
Anggota : 1.H. Aat Surya Safaat
2.H. Rifat Saugi
3.H. Farid Mubarok, S.Ag
III.
Departemen Ibadah Sosial, Kesejahteraan Umat dan Advokasi Hukum
Ketua
: H. Alexsato Bya, SH, MH
Sekretaris : Drs. H. Syarifuddin Mosil
Anggota : 1. H. Syarif Siangan Tanudjaja, SH
2. H. Aman Hiola, SH
3. H. Sriyono, SH., MH
IV.
Departemen Bina Usaha dan Pemberdayaan Umat
Ketua
: H. Tranggono Bunarto
Sekretaris : H. Wedi Kamaludin
Anggota : 1.Hj. Sri Ratnawati Munap
2.H. Feriansyah
3.H. Alfiansyah
V.
Departemen Pendidikan dan Latihan
Ketua
: Drs. H. Ahmad Kartono, M.Si
Sekretaris : Dr. H. Wan Alkadri, SS, MSc
Anggota : 1. Drs. H. Ahmad Basyani
2. Drs. H. Asnawi Muhammadiyah
3. Dra. Hj. Chizbiyah Rochim
VI.
Departemen Dakwah
Ketua
: Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si
Sekretaris : Ir. H. Chaerul Huda Wahid
Anggota : 1. Drs. K.H. AN. Nuril Huda, MA
2. Drs. H. Baden Badruzzaman
3. Dra. Hj. Khodijatus Sholihah
VII.
Departemen Pemberdayaan Perempuan
Ketua
: Dra. Hj. Maria Ulfa
Sekretaris : Dra. Hj. Marhamah Mujib, MA
Anggota : 1. Hj. Aan Hasanah
2. Dra. Hj. Nur Hasanah
3. Hj. Ammy Sueb
27
SEKRETARIAT
PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
Gedung Persaudaraan Haji,
Jl. Tegalan No. 1, Matraman, Jakarta Timur 13140,
Telpon/Fax. : (021) 8576646,
E-mail : [email protected],
Website : www.persaudaraanhaji.org
Facebook : IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
Twitter : IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
28
Fly UP