...

selanjutnya disebut dengan "Para Pihak"

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

selanjutnya disebut dengan "Para Pihak"
w
-~
REPUBLDl INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN KELAUT AN DAN PERl KANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
REPUBLIK FIJI
TENTANG
KERJA SAMA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan
Republik
Indonesia
dan
Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Republik Fiji, yang
selanjutnya disebut dengan "Para Pihak";
MENIMBANG keinginan bersama untuk menciptakan kerja sama saling
menguntungkan dan peningkatan hubungan antara Para Pihak;
MENGAKUI semangat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai
Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 dan perhatian bersama Para Pihak
atas konservasi pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan sumbersumber daya hayati laut;
MENIMBANG prinsip-prinsip Perjanjian Organisasi Pangan dan Pertanian
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
tentang
Tindakan-Tindakan
Negara
Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi dan Menghapuskan Perikanan
yang Tidak Sah, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur;
MENYADARI
bahwa
kerja
sama
kelautan
dan
perikanan
akan
menguntungkan kedua belah pihak dan mengembangkan perekonomian
Para Pihak;
BERTUJUAN untuk mempromosikan kerja sama antara Para Pihak di
berbagai bidang kelautan dan perikanan dan pembangunan ekonomi Para
Pihak;
BERDASARKAN
hukum dan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku di kedua negara;
TELAH MENYETUJUI HAL- HAL SEBAGAI BERIKUT:
PASALI
TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk membentuk
sebuah kerangka acuan bagi peningkatan kerjasama di bidang kelautan
dan perikanan.
PASAL II
BIDANG KERJA SAMA
1. Para Pihak wajib mengembangkan, mendorong, mempromosikan
kerjasama dan saling konsultasi pada bidang-bidang sebagai berikut:
a) Perikanan tangkap berkelanjutan;
b) Pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan;
c) Pengolahan dan pengembangan hasil perikanan;
d) lnspeksi dan karantina ikan;
e) Mencegah, menghalangi dan menghapuskan perikanan yang tidak
sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur;
f) Penelitian, pengembangan dan peningkatan kapasitas;
g) Penguatan masyarakat pesisir dan pengelolaan pesisir terpadu;
dan
h) Layanan armada dan teknis perikanan.
2. Para Pihak wajib berusaha untuk berkonsultasi terhadap hal-hal yang
menjadi perhatian bersama sebelum pertemuan forum regional dan
internasional kelautan dan perikanan.
PASAL Ill
PENGATURAN PELAKSANAAN
1. Pelaksanaan kerjasama yang diatur dalam Pasal II Memorandum
Saling
Pengertian
ini
wajib
dilaksanakan
melalui
Pengaturan
Pelaksanaan yang akan disusun oleh Para Pihak.
2. Kewajiban Para Pihak dalam melaksanakan kerjasama yang diatur
dalam Pasal II ditentukan sesuai dengan tanggung jawab dan
kemampuan financial masing-masing. Segala pengaturan finansial
yang timbul wajib disepakati bersama oleh Para Pihak secara kasus
per kasus dan berdasarkan kepada ketersediaan dana.
PASAL IV
PEMBENTUKAN SUB KOMISI BERSAMA
KERJA SAMA KELAUT AN DAN PERIKANAN
1. Para Pihak menyetujui untuk membentuk Sub Komisi Bersama Kerja
Sarna Kelautan dan Perikanan pada tingkat yang setara guna
mendukung pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Sub Komisi Bersama dapat bertemu sekurang-kurangnya satu kali
dalam setahun secara bergantian di Republik Indonesia dan Republik
Fiji pada tanggal yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
3. Sub Komisi Bersama wajib melibatkan kementerian-kementerian dan
lembaga-lembaga
terkait
dari
Para
Pihak
untuk
keberhasilan
pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL V
KERAHASIAAN
Para Pihak wajib memastikan data dan informasi teknis yang disediakan
secara bersama, termasuk hasil penelitian bersama yang dilaksanakan
dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini, tidak dapat dialihkan
atau diberikan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya
dari Para Pihak.
PASAL VI
HAK-HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Para Pihak menyetujui bahwa Hak Atas Kekayaan lntelektual yang
timbul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan
dimiliki bersama dan:
a. Masing-masing Pihak akan diizinkan untuk menggunakan Hak Atas
Kekayaan lntelektual untuk tujuan pemeliharaan, adaptasi dan
penyempurnaan Hak Atas Kekayaan lntelektual terkait;
b. Dalam hal Hak Atas Kekayaan lntelektual digunakan oleh salah
satu Pihak dan/atau lembaga atas nama Para Pihak untuk tujuan
komersial, Pihak yang lainnya harus mendapatkan royalti;
2. Bilamana salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan data
rahasia dan/atau informasi yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama di
bawah Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga, Pihak
yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Pihak lainnya sebelum tindak pengungkapan dapat
dilaksanakan .
3. Bilamana salah satu Pihak memerlukan kerjasama dengan pihak lain
di luar Republik Indonesia dan Republik Fiji untuk kegiatan komersial
yang dihasilkan dari Hak Atas Kekayaan lntelektual yang diatur oleh
Memorandum Saling Pengertian, Pihak tersebut akan mernberikan
preferensi
kerja
sama
terlebih
dahulu
kepada
Pihak
lainnya
berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini. Preferensi tersebut
dapat ditanggalkan,
apabila
Pihak
lain
tersebut tidak
mampu
berpartisipasi dalam kegiatan yang saling menguntungkan.
PASAL VII
SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGET AHUAN TRADISIONAL
1. Para Pihak wajib untuk mengakui pentingnya upaya perlindungan
efektif terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional
(selanjutnya disebut sebagai "SDGPT") serta hak-hak eksklusif
masing-masing Pihak untuk mencegah penggunaan yang tidak sah,
tidak tepat, dan penyalahgunaan apapun atas SDGPT tersebut.
2. Setiap akses untuk dan penggunaan SDGPT oleh salah satu Pihak
wajib memerlukan persetujuan secara tertulis sebelumnya dari Pihak
berwenang terkait dari Para Pihak.
PASAL VIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap perbedaan atau sengketa yang mungkin timbul antara Para Pihak
sehubungan dengan hal-hal di bawah Memorandum Saling Pengertian ini
akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara
Para Pihak.
PASAL IX
AMANDEMEN
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diamandemen setiap saat
melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Amandemen
tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum
Saling Pengertian dan wajib berlaku pada tanggal yang telah ditentukan
oleh Para Pihak.
PASALX
PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku di tanggal pada saat
penandatanganan, wajib berlaku efektif selama tiga (3) tahun dan
dapat diperpanjang masa berlaku selama dua (2) tahun. Para Pihak
hanya dapat memperpanjang Memorandum Saling Pengertian ini jika
telah mencapai kesepakatan bersama yang dicapai melalui konsultasi
dan konfirmasi tertulis.
2. Memorandum Saling Pengertian dapat diakhiri setiap saat oleh salah
satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 6
(enam) bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya.
3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak mempengaruhi
validitas dan jangka waktu setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam
kerangka
Memorandum
Saling
Pengertian
sampai
dengan
diselesaikannya aktifitas tersebut.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang telah diberi
wewenang oleh
Pemerintah
masing-masing, telah
Memorandum Saling Pengertian ini.
menandatangani
NC¥1\ , ~ll pada hari ke ~~f\ be\QS bulan Xtn\
d\.\~ r·,bu ert\~ tel.~
, dalam rangkap dua, dalam Bahasa
DIBUAT di
tahun
Indonesia dan lnggris, semua naskah memiliki nilai otentik yang sama.
Jika terjadi perbedaan dalam penafsiran, maka naskah berbahasa lnggris
yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN
UNTUK KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN
REPUBLIK INDONESIA
KEHUTANAN REPUBLIK FIJI
Signed
SYARIF CICIP SUTARDJO
MENTERI
Signed
'-:JOKETA~KANASIGA
MENTERI
REPVBLJK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY
OF THE REPUBLIC OF FIJI
ON
MARINE AND FISHERIES COOPERATION
The Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia
and the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forestry of the Republic of
Fiji, hereinafter referred to as "the Parties";
CONSIDERING the existing common desire for friendly cooperation and
enhanced relations between the Parties;
RECOGNISING the spirit of the 1982 United Nations Convention on the
Law of the Sea (UNCLOS) and the common concern of the Parties on the
conservation, management and sustainable utilization of marine living
resources;
CONSIDERING the principles of Food and Agriculture Organization of the
United Nations Agreement on Port State Measures (PSM) to Prevent,
Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing;
REALIZING that marine and fisheries cooperation could lead to common
benefits on marine and fisheries economic development of the Parties;
AIMING to promote cooperation of the Parties in various fields of marine
and fisheries and economic development of the Parties;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations in both countries;
HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:
ARTICLE I
OB ..IECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding is to set up a
framework for the enhancement of cooperation in the field of marine and
fisheries.
ARTICLE II
AREAS OF COOPERATION
1. The Parties shall develop, encourage, promote cooperation and
consult each other on the following areas:
a) Sustainable capture fisheries;
b) Sustainable development of aquaculture;
c) Processing and development of fisheries product;
d) Fisheries inspection and quarantine;
e) Preventing, deterring and eliminating IUU Fishing;
f) Research, development and capacity building;
g) Coastal
community
empowerment
and
integrated
coastal
management; and
h) Fleet and Technical services.
2. The Parties shall endeavour to consult on matters of mutual interest
prior to regional and international marine and fisheries fora.
ARTIC LE Ill
IMPLEMENTING ARRANGEMENTS
1. The implementation of the cooperation set forth in Article II of this
Memorandum
of
Understanding
shall
be
carried
out
through
implementing further arrangements to be concluded by the Parties.
2. The Parties shall realize that the cooperation set forth in Article II are
specified within their own liabilities and financial capabilities and will
require prior consultation between the parties. The Parties shall
mutually agree upon any financial arrangements arising therein on a
case-by-case basis subject to the availability of funds.
ARTICLE IV
ESTABLISHMENT OF JOINT SUB-COMMITIEE
ON MARINE AND FISHERIES COOPERATION
1. The Parties agreed to establish a joint sub-committee on marine and
fisheries cooperation at equal level to enhance the implementation of
this Memorandum of Understanding.
2. The joint sub-committee may meet alternately in the Republic of
Indonesia and in the Republic of Fiji at least once a year at a date
decided by the Parties.
3. The joint sub-committee shall include the relevant ministries or
agencies
of
the
Parties
for
the
purpose
of
the
successful
implementation of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE V
CONFIDENTIALITY
The Parties shall ensure that the technical data and information that is
mutually provided, including the results of joint research carried out under
this Memorandum of Understanding, are not transferred or supplied to any
Third Party without the prior written consent of the Parties.
ARTICLE VI
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. The Parties agreed that intellectual property arising under the
implementation of this Memorandum of Understanding will be jointly
owned and:
a) Each Party will be allowed to use such intellectual property for the
purpose of maintaining, adapting and improving the relevant
property;
b) In the event the intellectual property is used by either Party and/or
institution on behalf of the Parties for commercial purposes, the
other Party is entitled to obtain royalty.
2.
If either Party wishes to disclose confidential data and/or information
resulted from the cooperation activities under this Memorandum of
Understanding to any Third Party, the disclosing Party must obtain
prior written consent from the other Party before any disclosure can be
made.
3.
In the event either Party requires the cooperation of another Party
outside the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji for any
commercial undertaking as a result of intellectual property rights
covered by this Memorandum of Understanding, the Party will give
preference of cooperation to the other Party under this Memorandum
of Understanding. This preference will be waived, should the other
Party be unable to participate mutually in a beneficiary manner.
ARTICLE VII
GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE
1. The Parties shall recognize the importance of promoting the effective
protection
of
Genetic
Resources
and
Traditional
Knowledge
(hereinafter referred to as "GRTK") as well as each Party's right to
prevent any misexploitation, misappropriation and misuse of its GRTK.
2.
Any access to and use of GRTK by either party shall require prior
written consent from relevant authorities of the Parties.
ARTICLE VIII
SETTLEMENT OF DISPUTES
Any differences or disputes that may arise between the Parties relating to
any matters under this Memorandum of Understanding will be settled
amicably through consultations and negotiations between the Parties.
ARTICLE IX
AMENDMENT
This Memorandum of Understanding may be amended at anytime by
mutual written consent of the Parties. Such amendment shall form an
integral part of the Memorandum of Understanding and shall enter into
force on such date as may be determined by the Parties.
ARTICLE X
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date
of its signing, shall be valid for three (3) years and may be extended
for another two (2) years. The Parties will only make the extension of
this Memorandum of Understanding after mutual consent achieved by
consultations and written confirmation .
2. The Memorandum of Understanding may be terminated at any time by
either Party by giving six (6) months written notice to the other Party.
3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect
the
validity
and
duration
of
any
activities
made
under this
Memorandum of Understanding until the completion of such activities.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto
by their respective Governments, have signed this Memorandum of
Understanding.
DONE at
NQC\i , fiji
on this
in the year of 1wo~
ewld
~~nth
day of J uf\e
fclur~ , in duplicate, in Indonesian
and English languages, all text being equally authentic. In case of any
divergence in interpretations, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF MARINE
FOR THE MINISTRY OF
AFFAIRS AND FISHERIES OF THE
AGRICULTURE, FISHERIES AND
REPUBLIC OF INDONESIA
FORESTRY OF THE REPUBLIC OF FIJI
Signed
SY ARIF CICIP SUTARDJO
MINISTER
Signed
JOKETANfCOKANASIGA
MINISTER
Fly UP