...

Butir-butir penting kesepakatan bersama

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Butir-butir penting kesepakatan bersama
Butir-butir Penting Kesepakatan Bersama (Agreed Conclusion)
Commission on the Status of Women (CSW) 60
Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Berkelanjutan
Agenda pembangunan global sustainable development goals (SDGs)1 adalah tema sentral CSW
ke-60 yang berlangsung pada tanggal 14-24 Maret 2016 di kantor pusat Perserikatan Bangsa
Bangsa (PBB), New York. Dunia memulai agenda global ini pada tanggal 1 Januari 2016 dan
akan berlangsung hingga tahun 2030, setelah sebelumnya menyelesaikan program pembangunan
millennium development goals (MDGs) pada tahun 2001-2015.
Butir-butir penting kesepakatan bersama (agreed conclusion2) CSW 60 adalah sebagai berikut :

Feminisasi kemiskinan terus terjadi sehingga penghapusan segala bentuk dan dimensi
kemiskinan merupakan syarat mutlak pembangunan berkelanjutan. Perempuan dan anak
perempuan penting mendapatkan standar hidup yang layak dalam seluruh tahap kehidupan
(life cycle), termasuk jaminan sosial.

Tentang hak pendidikan, pentingnya memastikan perempuan dan anak perempuan mengakses
pendidikan berkualitas di semua tingkatan, mengingat minimnya perempuan yang lulus
sekolah menengah, termasuk untuk mendapatkan kesempatan untuk belajar terus menerus.

Tentang kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi, pentingnya memastikan
informasi, pendidikan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan
1
SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan yaitu: 1. Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di manapun; 2.
Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi dan memajukan pertanian berkelanjutan; 3.
Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia; 4. Memastikan kualitas
pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua; 5. Mencapai
kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; 6. Memastikan ketersediaan dan
pengelolaan air dan sanitasi berkelanjutan bagi semua; 7. Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat
diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua; 8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan
inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua; 9. Membangun
infrastruktur yang tangguh, menggalakan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara; 11. Membuat kota dan permukiman manusia
menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya; 14. Menghemat dan
menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudra, laut dan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara
berkelanjutan, memerangi desertifikasi dan menghentikan degradasi tanah cadangan, serta menghentikan hilangnya
keanekaragaman hayati. 16. Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan
inklusif di semua tingkatan. 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk
pembangunan berkelanjutan.
2
Agreed conclusion yang utuh bisa diakses di
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/60/csw60%20agreed%20conclusions
%2024march.pdf?v=1&d=20160328T173209
1
terjangkau, termasuk hak untuk mengontrol dan memutuskan dengan bebas dari paksaan,
diskriminasi, kekerasan dan bertanggungjawab tentang seksualitasnya.

Keluarga, keterlibatan laki-laki, pemimpinan komunitas penting dalam mencapai kesetaraan
gender dan penghapusan segala bentuk diskriminasi kekerasan terhadap perempuan di ruang
privat dan publik, termasuk dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Dalam hal pemberdayaan dan kemandirian ekonomi, hak-hak ekonomi perempuan adalah
bagian tak terpisahkan dari pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam
konteks tersebut perlu dipastikan perempuan memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi
termasuk hak atas tanah, sumber daya alam, hak waris dan hak kerja layak dan mendapatkan
upah yang setara dengan kerjanya (equal pay for equal work), termasuk kerja-kerja yang
tidak dibayar dan kerja rumah tangga diakui.

CSW 60 mengakui kontribusi pekerja migran, termasuk pekerja migran perempuan dalam
pembangunan berkelanjutan serta upaya penghapusan dan diskriminasi terhadap mereka.
CSW 60 juga mendukung pemberdayaan pekerja migran perempuan melalui kerjasama
bilateral, regional dan internasional dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di
negara asal, transit dan negara tujuan.

Pada situasi darurat kemanusiaan (humanitarian emergency), penanganan konflik, bencana
alam, trafiking, terorisme, ektrimisme yang penuh kekerasan dan krisis kemanusiaan lain,
penting menerapkan perspektif gender dan hak asasi untuk menjamin kebutuhan perempuan
dan anak perempuan. Dalam situasi paska konflik, penting untuk memperkuat ketahanan dan
dukukngan bagi komunitas yang menampung pengungsi.

Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah penghambat dalam
pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). CSW 60 sepakat memastikan
kekerasan berbasis seks dan gender, praktek-praktek yang menyakitkan bagi perempuan
seperti perkawinan anak dan perkawinan paksa, pelukaan genital perempuan (female genital
mutilation - FGM) dihapuskan.

Dalam rangka menghapuskan ketidaksetaraan dan diskriminasi gender, perlu diterapkan
prinsip responsif gender (gender responsiveness) dalam pelaksanaan seluruh tujuan
pembangunan berkelanjutan (SDGs), termasuk penting untuk mengkaji ulang hukum yang
mengkriminalkan kekerasan terhadap perempuan serta mentransformasi streotipe gender dan
perilaku sosial yang diskriminatif.

Pembangunan tidak terlepas dari isu pembiayaan (financing) dan oleh sebab itu penting
memastikan ketersediaan dana pembangunan dan investasi, guna mewujudkan kesetaraan
gender dan pemberdayaan perempuan, memperkuat kerjasama internasional terutama
2
kerjasama Selatan-Selatan dan melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta, serta
mengimplementasikan kebijakan sosial dan makroekomomi yang memaksimalkan kontribusi
perempuan dalam pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan.

Dalam hal kerangka kebijakan dan hukum, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan perlu
menerapkan dengan efektif semua kerangka kebijakan internasional tentang perempuan
antara lain Deklarasi Beijing serta seluruh hasil evaluasinya, International Conference on the
Population and Development (ICPD) dan Program Aksinya serta seluruh hasil evaluasinya,
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination aganst Women (CEDAW) dan
Protokol Opsionalnya, sebagai landasan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan
(SDGs). Di semua tingkat, menghapuskan kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap
perempuan dan anak perempuan adalah keharusan, termasuk menjamin akses keadilan dan
akuntabilitas bagi pelanggaran hak asasi perempuan dan anak perempuan.

Perubahan iklim (climate change) adalah keniscayaan. Perspektif gender perlu diintegrasikan
dalam kebijakan-kebijakan terkait lingkungan dan perubahan iklim dan memastikan
partisipasi perempuan, termasuk perempuan adat, dalam partisipasi di masyarakat, ekonomi
dan pengambilan keputusan politik terkait lingkungan dan perubahan iklim serta dalam
memperkuat kapasitas dan kepemimpinan organisasi perempuan adat.

Memastikan jaminan hak dan kebutuhan perempuan dan anak perempuan yang terdampak
dari konflik, trafiking, terorisme, ekstremisme penuh kekerasan (violent extremism), termasuk
partisipasidalam segala proses dan pengambilan keputusan dalam rekonstruksi, resolusi
konflik dan membangun perdamaian.

Pengakuan terhadap peran penting dan kontribusi perempuan dan anak perempuan pedesaaan
terhadap ketahanan pangan, penghapusan pemiskinan, pembangunan dan lingkungan yang
berkelanjutan, termasuk partisipasi penuh dan setara dalam masyarakat ekonomi dan
pengambilan keputusan politik

Implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan penting melibatkan organisasi perempuan,
kelompok feminis, pembela ham, lembaga HAM nasional (national human rights institution),
dan kelompok muda. Dalam CSW 60 belum dibahas mekanisme konkrit pelibatan lembaga
HAM nasional karena tidak semua negara memiliki NHRI.
Narasumber dan Perwakilan Komnas Perempuan dalam CSW 60
Yuniyanti Chuzaifah (Wakil Ketua)
Indraswari (Komisioner)
3
Fly UP