...

Penerapan tata kelola perusahaan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Penerapan tata kelola perusahaan
Penerapan tata kelola perusahaan
(corporate government) dalam
sebuah perusahaan sangat penting
sebagai salah satu proses untuk
menjaga kesinambungan usaha
perusahaan dalam jangka panjang
yang mengutamakan kepentingan para
pemegang saham (shareholders) dan
pemangku kepentingan (stakeholders).
Mempertimbangkan pentingnya tata
kelola perusahaan tersebut, Perseroan
memandang perlunya penerapan tata
kelola perusahaan yang baik
(good corporate government/GCG)
oleh Perseroan.
U
ntuk memperoleh manfaat dari penerapan
GCG tersebut, Perseroan senantiasa
berupaya
menerapkan
GCG
dan
mengembangkannya secara konsisten
dan
berkesinambungan.
Dengan
penerapan GCG secara konsisten dan
berkesinambungan yang didukung oleh integritas dan
komitmen yang tinggi serta peran aktif dari berbagai
perangkat dalam Perseroan, diharapkan GCG tidak hanya
akan menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
Perseroan tetapi menjadi bagian dari budaya Perseroan untuk
mencapai kesinambungan dan ketahanan usaha Perseroan
dalam jangka panjang, meningkatkan kinerja Perseroan,
dan pada akhirnya memberikan nilai tambah Perseroan
untuk kepentingan para pemegang saham dan pemangku
kepentingan, termasuk pula para pengguna jasa Perseroan.
Pendekatan top-down dalam penerapan GCG oleh Perseroan,
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan budaya
Perseroan, juga diharapkan dapat memperlancar penerapan
GCG dan memperoleh dukungan dari setiap pihak.
98
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
Sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menerapkan
GCG secara konsisten dan berkesinambungan, Perseroan
yang sudah memiliki beberapa perangkat pendukung sebagai
panduan penerapan GCG, antara lain visi dan misi serta nilainilai Perseroan, Peraturan Perseroan, Panduan Mengenai
Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional, serta berbagai
Standar Prosedur Operasional yang telah lama ditetapkan,
selain melengkapi perangkat pendukung penerapan GCG
tersebut juga secara konsisten mengembangkan perangkat
pendukung yang telah ada untuk disesuaikan dengan
perkembangan usaha Perseroan dan kondisi persaingan di
pasar.
Penerapan GCG oleh Perseroan juga secara aktif didukung
oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Kejelasan
pelaksanaan tugas dari masing-masing Dewan Komisaris dan
Direksi, penentuan rencana strategis perusahaan disesuaikan
dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP),
penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, dan
pembentukan komite dan satuan kerja yang mengawasi dan
mengendalikan internal Perseroan, merupakan perwujudan
komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan
GCG. Untuk memastikan penerapan GCG tersebut, bukan
semata-mata untuk memenuhi persyaratan berdasarkan
peraturan yang berlaku, beberapa pihak independen ditunjuk
oleh Perseroan untuk duduk dalam Dewan Komisaris dan
Direksi.
Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik
Dalam penerapan prinsip GCG, Perseroan telah menganut
Pedoman Umum Tata Kelola Perseroan Yang Baik yang
ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance
(KNKG) dengan penerapan TARIF, sebagai 5 pilar dasar
dari GCG, yaitu: keterbukaan (transparency), akuntablitas
(accountability),
pertanggungjawaban
(responsibility),
independensi (independency), dan kesetaraan dan kewajaran
(fairness).
Penerapan 5 pilar dasar tersebut diyakini oleh Perseroan
sebagai instrumen yang dapat diandalkan dalam mengatur
segala aspek bisnis yang dijalankan oleh Perseroan, baik oleh
Dewan Komisaris, Direksi, dan segenap karyawan Perseroan,
sehingga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan
dalam operasional usaha Perseroan secara menyeluruh.
Keseimbangan operasional usaha yang akan dicapai meliputi
segala bentuk kepentingan, baik individu maupun kelompok,
baik internal maupun eksternal, sehingga kepentingan
Perseroan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan
akan mencapai titik ekuilibrium.
Keterbukaan
Sebagai perusahaan publik, Perseroan senantiasa berusaha
menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatan usahanya,
dengan cara menyediakan informasi yang material dan relevan
kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan,
serta memastikan bahwa informasi disediakan tepat waktu,
memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses.
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
99
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Selain menetapkan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban masing-masing bagian dalam Perseroan,
untuk menjaga akuntabilitasnya Perseroan juga memastikan
bahwa semua bagian dalam Perseroan dan karyawan memiliki
kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas, tanggung
jawab, dan perannya dalam kegiatan usaha Perseroan.
Setiap karyawan diberi kesempatan untuk berpartisipasi
dalam program pelatihan dan seminar, baik di dalam maupun
di luar Perseroan, untuk pengembangan kompetensinya.
Tidak hanya berhenti di sana, namun hasil pengembangan
tersebut juga wajib diterapkan dan disebarkan bagi karyawan
lainnya agar selalu ada peningkatan dan penyempurnaan
dalam setiap aspek dalam Perseroan. Penerapan sistem oleh
Perseroan sehubungan dengan penghargaan bagi karyawan
berprestasi dan sanksi bagi karyawan yang melanggar juga
memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk secara
objektif menguji akuntabilitasnya.
Selain menekankan pada kompetensi masing-masing
karyawan, Sistem penghargaan bagi karyawan berprestasi
dan sanksi bagi karyawan yang melanggar juga memberikan
kesempatan bagi Perseroan untuk secara objektif menguji
akuntabilitasnya. Perseroan juga telah memiliki komite dan
satuan kerja yang mengawasi dan mengendalikan internal
Perseroan, yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan
Komisaris dan Direksi, untuk memastikan bahwa setiap
bagian di dalam Perseroan menjalankan peran dan fungsinya
dengan baik.
Perseroan senantiasa menyampaikan berbagai laporan rutin
yang diwajibkan bagi Perseroan publik, antara lain laporan
keuangan interim, laporan keuangan tengah tahunan, dan
laporan keuangan tahunan yang diaudit, laporan tahunan;
dan laporan insidentil, yang antara lain terkait dengan aksi
korporasi, transaksi afiliasi, maupun transaksi material,
seluruhnya baik dalam paparan publik maupun melalui media
cetak maupun media elektronik. Disamping itu, Perseroan
juga menyediakan website resmi Perseroan (www.firstmedia.
com) sebagai salah satu sarana akses bagi khalayak umum
untuk memperoleh laporan tahunan Perseroan.
Akuntabilitas
Penerapan pilar akuntabilitas oleh Perseroan sebagai Perseroan
publik merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban
Perseroan kepada para pemegang saham dan pemangku
kepentingan agar pengelolaan Perseroan dilakukan secara
benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perseroan
tanpa mengesampingkan kepentingan para pemegang
saham dan pemangku kepentingan.
100
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
Pertanggungjawaban
Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha
memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan usahanya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, tidak terkecuali Perseroan. Manfaat dari kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan ini tidak hanya
akan dirasakan oleh para pelanggan Perseroan yang dapat
menikmati layanan secara nyaman, tetapi juga bagi Perseroan
yang dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar
dan mencapai kesinambungan usaha dalam jangka panjang.
Salah satu upaya Perseroan untuk penerapan prinsip kehatihatian ini adalah dengan memiliki Sekretaris Perusahaan
yang bekerjasama dengan Divisi Corporate Legal dalam
memastikan kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar,
Peraturan Perseroan, dan peraturan-peraturan di bidang
pasar modal.
Perseroan sepenuhnya menyadari bahwa eksistensi bisnis
Perseroan tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna jasa
Perseroan, namun juga masyarakat yang ada di sekitar tempat
kegiatan usaha Perseroan. Perseroan senantiasa berupaya
agar eksistensi bisnisnya tidak hanya memberikan manfaat
kepada para pengguna jasa Perseroan, namun juga untuk
masyarakat yang ada di sekitar tempat kegiatan usahanya.
Manfaat Perseroan bagi masyarakat di sekitar tempat kegiatan
usaha Perseroan tidak hanya berupa penyediaan lapangan
kerja, namun juga dengan berbagai program tanggung
jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR). Dengan
demikian diharapkan bahwa Perseroan dapat memperoleh
pengakuan sebagai good corporate citizen.
Independensi
Perseroan senantiasa memastikan bahwa pengelolaan
Perseroan dilakukan secara independen, tidak saling
mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu,
serta bebas dari benturan kepentingan. Dengan demikian
pengambilan keputusan akan senantiasa obyektif dan
diharapkan dapat memberikan output yang optimal bagi
kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan,
dan para karyawannya. Sebagai contoh, Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan dapat memiliki pendapat yang
independen untuk pengambilan keputusan, tentunya tanpa
mengurangi kemungkinan untuk memperoleh pendapat atau
saran yang independen dari konsultan hukum, sumber daya
manusia, dan konsultan independen lainnya.
Sebagai wujud independensi, Perseroan telah menunjuk
beberapa pihak independen yang bereputasi tinggi untuk
duduk dalam Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan
peran yang maksimal bagi Komite Audit Perseroan dalam
melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha
Perseroan.
Kesetaraan dan Kewajaran
Prinsip kesetaraan dan kewajaran diterapkan oleh Perseroan
untuk setiap pihak yang berkepentingan terhadap Perseroan.
Perseroan senantiasa memberikan kesempatan yang wajar
kepada setiap pihak untuk dapat mengakses informasi
Perseroan sesuai dengan prinsip keterbukaan (transparency)
dalam lingkup kedudukan masing-masing, sesuai dengan
manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh otoritas pasar
modal, komunitas pasar modal, dan pemangku kepentingan
kepada Perseroan.
Prinsip kesetaraan juga diterapkan oleh Perseroan untuk setiap
individu yang kompeten serta berkemauan dan berdedikasi
tinggi untuk berkarya untuk Perseroan. Perkembangan
karir masing-masing karyawan Perseroan tidak dibedakan
berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi
fisik. Perseroan senantiasa menjaga dan memperhatikan
keseimbangan antara hak dan kewajiban karyawan secara
adil dan wajar.
Panduan Tata Kelola Perusahaan
Peraturan Perusahaan
Pelaksanaan tata kelola Perseroan yang baik tidak sematamata tercermin dari visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan, tetapi
juga bagaimana suatu Perseroan mematuhi peraturan yang
berlaku untuk mencapai visi, misi, dan nilai-nilai tersebut.
Perseroan, sebagai bagian dari good corporate citizen,
menyadari bahwa peraturan diperlukan tidak semata-mata
untuk mengatur hubungan eksternal Perseroan dengan
masyarakat, namun juga peraturan yang mengatur hubungan
internal Perseroan dengan organ Perseroan dan para
karyawannya. Untuk itulah Perseroan menyusun serangkaian
peraturan yang ditetapkan sebagai peraturan perusahan.
Peraturan Perusahaan Perseroan disusun sejalan dengan
falsafah Pancasila dan Program Pembangunan Nasional,
khususnya dalam hal perbaikan ekonomi serta peningkatan
taraf hidup bangsa perlu didukung bersama oleh segenap
bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut,
Perseroan berkeinginan untuk tidak hanya berperan serta
dalam pembangunan perekonomian Indonesia dengan
mengembangkan kegiatan usahanya, namun juga dengan
mengembangkan sumber daya manusianya, meningkatkan
kompetisi dan kompetensi sumber daya manusianya.
Pengelolaan sumber daya manusia telah ditetapkan sebagai
salah satu bagian dalam rencana strategis pengembangan
Perseroan, karena dengan cara demikian Perseroan dapat
dengan mulus dan secara berkesinambungan meningkatkan
kemampuannya untuk berkompetisi dengan Perseroan
lainnya di Indonesia. Perseroan senantiasa meyakini bahwa
sumber daya manusia adalah aset yang sangat penting bagi
eksistensi, kesinambungan pertumbuhan dan perkembangan
Perseroan dalam jangka panjang untuk menjaga kepentingan
karyawan Perseroan. Berbagai aspek dipertimbangkan oleh
Perseroan agar dapat tercipta hubungan yang serasi, aman,
mantap, tenteram, dan dinamis antara Perseroan dengan
seluruh karyawannya, antara lain melalui adanya kejelasan
dalam pemberian tugas, hak, dan kewajiban harian masingmasing karyawan, memberikan perhatian akan kesehatan
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
101
TATA KELOLA PERUSAHAAN
karyawan, serta atmosfer lingkungan kerja yang menunjang
kinerja karyawan. Aspek-aspek tersebut diharapkan dapat
meningkatkan produktivitas karyawan dan membantu
menciptakan ketentraman dan kepuasan karyawan dalam
bekerja sehingga akan sangat membantu menyelesaikan
masalah-masalah yang mungkin timbul secara musyawarah.
Peraturan Perusahaan Perseroan telah disahkan melalui Surat
Keputusan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Nomor: 249/
PHIJSK-PKKAD/PP/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang
berlaku hingga tanggal 21 April 2015. Secara umum, Peraturan
Perusahaan Perseroan memuat hak dan kewajiban karyawan
dan Perseroan, serta ketentuan yang bertujuan membina
hubungan serasi, selaras, dan seimbang dalam usaha
meningkatkan efisiensi, produktivitas dan prestasi kerja yang
optimal. Diharapkan Peraturan Perusahaan Perseroan dapat
mewujudkan terciptanya hubungan industrial yang kondusif
antara karyawan dan Perseroan, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah
yang berlaku, termasuk penyesuaiannya dikemudian hari.
diberikan berdasarkan pertimbangan akibat tindakan,
derajat kesalahan dan motif tindakan. Melalui pertimbangan
yang cermat dan obyektif, Direksi memutuskan jenis sanksi
yang disesuaikan dengan bobot penyimpangan dan hirarki
organisasi (pangkat atau jabatan karyawan). Sanksi kepada
karyawan dapat berbentuk teguran lisan, surat peringatan
(I, II, III), tidak diberikan kenaikan gaji, pangkat atau bonus,
hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Khusus untuk
pemutusan hubungan kerja, setelah mendapatkan persetujuan
Direksi, dilanjutkan dengan pengajuan permohonan ijin
kepada Departemen Tenaga Kerja sesuai Undang-Undang
Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran
Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (KP3)
merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi
pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan
pelanggaran yang diindikasi terjadi. Pengaduan yang diperoleh
dari mekanisme pengaduan pelanggaran (whistleblowing)
ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk
juga pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan
efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang
berniat melakukan hal tersebut.
Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional
Komitmen Perseroan sebagai perusahaan publik untuk
memperoleh kesinambungan usaha jangka panjangnya
tidak hanya tercermin dari kepatuhan Perseroan terhadap
aturan yang bersifat mengikat. Perseroan juga senantiasa
menerapkan suatu standar kode etik dan tanggung jawab
profesional sebagai salah satu tolok ukur dalam upayanya
untuk mencapai keseimbangan operasional usaha Perseroan.
Selain Perseroan yang berkewajiban memenuhi persyaratan
dari semua perundang-undangan yang berlaku, Perseroan
menerapkan standar kode etik dan tanggung jawab profesional
sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap publik,
para pelanggan, pemegang saham dan para pemangku
kepentingan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Berpedoman pada standar internasional, komitmen untuk
senantiasa patuh pada peraturan yang berlaku, dan penerapan
prinsip tata kelola Perseroan yang baik, maka secara
fundamental, penting bagi Perseroan untuk menetapkan
Standar Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional (Kode
Etik) yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi
Nomor: SK-008/DIR/X/10, tanggal 19 Oktober 2010. Seluruh
manajemen dan karyawan wajib memahami standar kode
etik ini sebagai dasar penerapan dalam berperilaku yang
mengatur hubungan antara karyawan dengan Perseroan,
sesama karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham,
pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat. Seluruh
manajemen dan karyawan wajib menandatangani standar
kode etik tersebut setiap dua tahun sekali.
Penanganan terhadap penyimpangan atas Peraturan
Perseroan dan Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional
dilakukan melalui penyelidikan yang mendalam dan didasari
dengan fakta-fakta, sedangkan keputusannya dibuat dan
102
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
KP3 dimaksudkan sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan
dalam menangani Pengaduan Pelanggaran dari pemangku
kepentingan untuk menjamin terselenggaranya mekanisme
penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif dalam
jangka waktu memadai. Tujuan akhirnya adalah sebagai
upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan dalam
Perseroan yang tidak sesuai dengan Kode Etik yang berlaku
di Perseroan.
KP3 ini diberlakukan bagi manajemen dan karyawan di
lingkungan Perseroan dan seluruh unit usahanya dalam
menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan prinsip tata
kelola Perseroan yang baik.
Ketentuan Umum Penanganan Pengaduan
Pelanggaran
Perseroan wajib menerima pengaduan pelanggaran dari pihak
internal maupun eksternal. Perseroan wajib menerima dan
menyelesaikan pengaduan pelanggaran, baik dari pelapor
yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak.
Perseroan menyediakan dua jalur pengelolaan pengaduan,
yaitu melalui jalur Direksi apabila pelanggaran diduga
dilakukan oleh karyawan, dan jalur Dewan Komisaris apabila
pelanggaran diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris,
organ penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja
sesuai dengan tingkat pelaku pelanggaran.
A. Proses Penanganan Pengaduan
1. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan
verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan
catatan tim. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran
akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi
atas pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 hari
dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja
2.
Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa
pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti maka
tidak akan diproses lebih lanjut.
3. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi
pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup,
maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi.
4.Terkait pengaduan pelanggaran yang melibatkan
oknum Karyawan yang memerlukan investigasi,
wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan
Pelanggaran tingkat Direksi untuk diinvestigasi.
5.Terkait pengaduan pelanggaran yang melibatkan
Direksi, Dewan Komisaris, organ penunjang Dewan
Komisaris dan Kepala Unit Kerja yang memerlukan
investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola
Pengaduan Pelanggaran tingkat Dewan Komisaris
untuk diinvestigasi.
6. Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan
hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
7. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran
disiplin oleh karyawan, maka dapat ditindaklanjuti
sidang disiplin sesuai ketentuan yang berlaku dengan
Direksi sebagai hakim, Divisi Audit Internal sebagai
penuntut, Divisi Sumber Daya Manusia atau Divisi
Corporate Legal sebagai pembela dan pendapat atau
masukan dari atasan yang bersangkutan.
8. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran
oleh karyawan yang mengarah ke tindak pidana, maka
dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku
kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi
atau yang diberi kuasa untuk itu sebagai pejabat yang
menangani perkara.
9.
Seluruh
proses
pengaduan
pelanggaran
diadministrasikan secara baik oleh Tim Pengelola
Pengaduan Pelanggaran.
B. Pemantauan Tindak Lanjut
1. Pemantauan tindak lanjut pengaduan pelanggaran
dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran.
2.Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran harus
menginformasikan pengaduan pelanggaran yang
masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai
kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris setiap saat
diperlukan.
Perlindungan Dan Apresiasi
A. Perlindungan Pelapor dan Terlapor
1. Perseroan berkewajiban untuk melindungi pelapor
yang dimaksudkan untuk mendorong keberanian
melaporkan pelanggaran.
2. Perlindungan pelapor meliputi:
a. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi
laporan.
b.Jaminan keamanan bagi pelapor maupun
keluarganya.
c. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang
merugikannya.
3. Perseroan memberikan jaminan kerahasiaan identitas
terlapor sampai status terperiksa berubah.
B. Penghargaan Kepada Pelapor
dapat
memberikan
penghargaan
1.
Perseroan
kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat
dibuktikan sehingga aset/keuangan Perseroandapat
diselamatkan.
2. Penghargaan diberikan melalui kebijakan Direksi.
Sistem Manajemen Mutu
Perseroan telah memperoleh sertifikasi standar ISO 9001:2000
pada tanggal 6 Januari 2004 dari United Registrar of System
Ltd (URS) sebagai pengakuan atas Quality System organisasi
yang telah sesuai dengan ISO 9001:2000. Aktivitas yang
tercakup dalam sertifikasi ISO 9001:2000 adalah untuk TV
Kabel dan Data Internet.
URS melakukan audit pengawasan secara rutin (dua kali
dalam setahun) untuk memastikan apakah Perseroan
mampu memenuhi persyaratan untuk menjaga sertifikasi
ISO 9001:2000. Sejak tahun 2004, Perseroan telah mampu
untuk mempertahankan sertifikasi tersebut dan tidak pernah
mengalami kendala yang berarti.
Pada bulan Mei 2009, terdapat konversi status dari ISO 9001:2000
ke ISO 9001:2008. Perseroan telah mendapatkan rekomendasi
untuk mendaftarkan konversi status ISO 9001:2000 ke
ISO 9001:2008 berdasarkan hasil audit pengawasan pada
tanggal 13 – 14 Mei 2009. Pada bulan Februari 2010, Perseroan
mendapatkan sertifikasi standar ISO 9001:2008.
Standar Prosedur Operasional
Untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan
sesuai ketentuan yang telah dilakukan, maka Perseroan
menyusun Standar Prosedur Operasional secara rinci. Standar
ini juga berfungsi sebagai salah satu acuan dalam proses audit
mutu yang dilakukan terhadap Perseroan.
Struktur Tata Kelola Perseroan
Struktur Tata Kelola Perseroan terdiri dari Rapat Umum
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, yang
didukung oleh Komite Audit sebagai komite yang bertanggung
jawab kepada Dewan Komisaris, Sekretaris Perseroan, dan
Unit Audit Internal yang bertanggung jawab langsung kepada
Presiden Direktur.Organ Perseroan tersebut memainkan peran
kunci dalam keberhasilan pelaksanaan Tata Kelola Perseroan.
Organ Perseroan ini menjalankan fungsinya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan
dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing
organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas,
fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan.
Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan
pelaksana Perseroan yang memegang kekuasaan dan
wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat Umum Pemegang
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
103
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Saham antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan
Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran
Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk
dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi. Pada tahun 2013, Perseroan menyelenggarakan
1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST) pada tanggal 25 April 2013 dan 1 (satu) kali Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal
24 September 2013.
RUPST tanggal 25 April 2013
Keputusan-keputusan RUPST:
1.a.Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2012 serta rencana kerja dan
pengembangan Perseroan.
b.Mengesahkan neraca laba/rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2012 dan memberikan pembebasan serta pelunasan
sepenuhnya (aquit et de charge) dalam arti
seluasluasnya kepada seluruh Anggota Direksi dan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
2. Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen
kepada pemegang saham untuk tahun buku 2012.
3.Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk/mengangkat
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OTORITAS JASA
KEUANGAN dan yang memenuhi standar internasional
sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan memeriksa
Neraca, Perhitungan Laba-Rugi dan bagian-bagian lain
dari Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan melimpahkan
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta
persyaratan lain penunjukkannya.
4. a. Mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
dengan susunan sebagai berikut:
104
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komsaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Peter Frans Gontha
Prof. DR. Didik Junaidi Rachbini
DR. Rizal Ramli
Drs. Theo Leo Sambuaga
Markus Permadi
Direktur
Presiden Direktur
Direktur
Direktur Tidak Terafiliasi
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Irwan Djaja
Dicky Setiadi Moechtar
Harianda Noerlan
Larry Ridwan
Ali Chendra
Johannes Tong
Danrivanto Budhijanto
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
Untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat
tersebut sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang pertama setelah
pengangkatan tersebut.
b. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden
Komisaris untuk menentukan honorarium, tunjangan,
gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
RUPSLB tanggal 24 September 2013
Keputusan-keputusan RUPSLB:
I.Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar terkait
dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
Sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah bergerak
dalam bidang telekomunikasi dan penyedia konten.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
Perseroan dapat melaksanakna kegiatan usaha,
antara lain:
a. Sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi
melalui kabel dan tanpa kabel, baik jaringan tetap
maupun jaringan bergerak, antara lain: jaringan
tetap lokal, jaringan tetap sambungan langsung
jarak jauh dan sambungan internasional, jaringan
tetap tertutup, jaringan bergerak terestrial, selular,
satelit, dan pengembangannya;
b. Sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi, baik
dengan kabel maupun tanpa kabel, termasuk
jasa teleponi dasar, jasa nilai tambah teleponi,
jasa multimedia; antaralain, jasa telepon, faksimili,
teleks, telegraf, akses internet (internet service
provider), jasa interkoneksi internet (network
access point/NAP), jasa internet teleponi untuk
keperluan publik dan jasa komunikasi data, dan
pengembangannya;
c. Sebagai penyedia, aggregator, dan distributor
konten, antara lain konten informasi, hiburan,
multimedia, siaran televisi dan radio, aplikasi
(software), dan online video streaming, baik secara
langsung maupun secara online.
Untuk menunjang kegiatan usaha tersebut
di atas, Perseroan dapat menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam bidang penyediaan dan/
atau manajemen routing dan IP transit, penyedia
dan/atau pengelolaan pusat layanan informasi
(termasuk call center, SMS center, dan situs
layanan pengguna), pengelolaan billing system,
panggilan premium, kartu panggil, nomor telepon
maya (virtual private phone number), rekaman
telepon untuk umum dan store serta forward, dan
penyediaan jasa konten melalui penyelenggara
jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal
tanpa kabel.
II.a. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Peter
Frans Gontha sebagai Presiden Komisaris Perseroan
dan Irwan Djaja sebagai Presiden Direktur Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya RUPS, serta memberikan
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit
et de charge) atas tindakan pengurusan dan/
atau pengawasan yang telah dilakukan oleh yang
bersangkutan selama masa jabatannya, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perseroan.
b.Menyetujui pengangkatan Theo Leo Sambuaga
sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dan
pengangkatan Prof. DR. H. Muladi, SH sebagai
Komisaris Independen, serta pengangkatan Drs.
Ito Sumardi, DS, SH, MBA, MM sebagai Komisaris
Independen terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar
Biasa sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang pertama setelah
pengangkatan tersebut.
Dengan demikian susunan lengkap anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris
Independen untuk masa jabatan terhitung sejak
ditutupnya RUPS Luar Biasa tersebut sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang pertama setelah pengangkatan ini, adalah
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Drs. Theo Leo Sambuaga
Komsaris Independen Prof. DR. Didik Junaidi Rachbini
Komisaris Independen DR. Rizal Ramli
Komisaris Independen Prof. DR. H. Muladi, SH
Komisaris Independen DR. Drs. Ito Sumardi, DS, SH, MBA, MM
Komisaris
Markus Permadi
Direksi
Presiden Direktur
Untuk Ditentukan Kemudian
Direktur
Dicky Setiadi Moechtar
Direktur Tidak TerafiliasiHarianda Noerlan
Direktur
Ali Chendra
Direktur
Larry Ridwan
Direktur
Johannes Tong
Direktur
Danrivanto Budhijanto
III.Memberikan persetujuan dan kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan
tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat ini ke dalam suatu
akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala
akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen
yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat
yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau
melaporkan atau memberitahukan hal tersebut kepada
pihak/pejabat yang berwenang, serta mengumumkan
dalam Tambahan Berita Negara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Struktur Organisasi
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
105
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Dewan Komisaris
Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,
Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang mewakili
Pemegang Saham untuk melakukan fungsi pengawasan atas
pelaksanaan kebijakan dan strategi Perseroan yang dilakukan
oleh Direksi dan memberikan arahan/nasihat kepada Direksi
dalam pengelolaan Perseroan dengan itikad yang baik, kehatihatian dan bertanggung jawab, serta menjalankan fungsi
untuk memperkuat citra Perseroan di mata masyarakat dan
para pemegang saham.
Persyaratan, Keanggotaan dan Masa Jabatan
Persyaratan formal dan material yang berlaku telah dipenuhi
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Persyaratan
formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sedangkan persyaratan material bersifat
khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis
Perseroan.
Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 6 (enam) anggota,
yaitu: 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris
dan 4 (empat) Komisaris Independen. Anggota Dewan
Komisaris diangkat dan diberhentikan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham untuk jangka waktu sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
pertama sejak pengangkatannya. Jabatan anggota
Dewan Komisaris akan berakhir apabila mengundurkan
diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia,
atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. Pada
tahun 2013, Dewan Komisaris menyelenggarakan 5 kali
rapat.
Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
KOMISARIS
JABATAN
SEJAK
Presiden Komisaris
2013
Prof. DR. Didik Junaidi Rachbini
Komisaris Independen
2006
DR. Rizal Ramli
Komisaris Independen
2008
Prof. DR. H. Muladi, SH
Komisaris Independen
2013
DR. Drs. Ito Sumardi, DS, SH, MBA, MM
Komisaris Independen
2013
Komisaris
2013
Drs. Theo Leo Sambuaga
Markus Permadi
Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban
Dewan Komisaris berperan penting dalam melaksanakan
prinsip-prinsip GCG sesuai fungsi pengawasan yang
dilakukan. Melalui laporan Direksi dan Komite Audit, Dewan
Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh
kebijakan strategis Perseroan, termasuk mengenai efektivitas
penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal.
Selain itu, Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi
manajemen operasional Perseroan yang dilaksanakan oleh
Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi apabila
diperlukan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam
Anggaran Dasar, Keputusan RUPS Perseroan, peraturan
serta undang-undang yang berlaku. Terkait dengan RUPS,
Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara
lain memberikan pendapat dan saran mengenai Rencana
Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, melaporkan
segera jika terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan,
menelaah dan menandatangani Laporan Tahunan, serta
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
RUPS. Theo Leo Sambuaga menggantikan Peter Frans
Gontha sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa pada tanggal
24 September 2013.
106
setahun di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan
usahanya, atau melalui media elektronik yang memungkinkan.
Rapat dianggap sah dan mengikat apabila lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari jumlah anggotanya hadir dan diwakili dalam
rapat.
Tabel berikut memuat informasi tentang kehadiran Dewan
Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan
sepanjang tahun 2013.
Kehadiran Dewan Komisaris
Komisaris
Rapat Dewan Komisaris
% Kehadiran
Peter Frans Gontha
100*
Theo Leo Sambuaga
100
Didik Junaidi Rachbini
100
Rizal Ramli
100
H. Muladi
100**
Ito Sumardi DS
100**
Markus Permadi
100
Selama tahun 2013, Dewan Komisaris tidak menemukan
pelanggaran hukum dan peraturan di sektor keuangan
maupun peraturan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan
yang dilakukan oleh manajemen Perseroan.
* sampai September 2013
** sejak September 2013
Rapat Dewan Komisaris
Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu dalam
Dalam rapat Dewan Komisaris, selalu dihadiri juga oleh Direksi
untuk melaporkan perkembangan dan kinerja Perseroan.
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
Komite Audit
Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tujuan dibentuknya Komite
Audit adalah untuk memastikan penerapan tata kelola
Perseroan, terbentuknya struktur pengendalian internal
yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan
pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan,
kemandirian dan objektivitas akuntan publik. Komite Audit
terdiri dari dua anggota yang merupakan pihak independen
yang berkemampuan di bidang akuntansi dan keuangan dan
diketuai oleh Komisaris Independen.
Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit sebagai
pendukung dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Penetapan pembentukan Komite Audit dilakukan melalui
Surat Keputusan Dewan Komisaris dan diketuai oleh salah
seorang Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris.
Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris
dan membantu Dewan Komisaris dengan melakukan tugastugas berikut:
1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang
akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan,
proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
dan peraturan perundanganundangan lainnya yang
berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan
oleh Auditor Internal.
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko
yang dihadapi Perseroan dan implementasi manajemen
risiko oleh Direksi.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan
Komisaris sepanjang termasuk dalam lingkup tugas dan
kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit wajib
bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi Audit
Internal. Komite Audit beranggota 3 (tiga) orang, yang terdiri
dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Komisaris Independen
dan 2 (dua) orang anggota independen. Seluruh anggota
Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian,
pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam
berbagai peraturan yang berlaku. Sepanjang tahun 2013,
Komite Audit telah melakukan 4 kali rapat.
Susunan Komite Audit per 31 Desember 2013 adalah sebagai
berikut:
1. Prof. DR. Didik Junaidi Rachbini (Ketua/Komisaris
Independen).
2. Herman Latief (Anggota/Independen)
3. R. Hikmat Kartadjoemena (Anggota/Independen)
Prof. DR. Didik Junaidi Rachbini
Ketua
Memperoleh gelar Ph.D dan M.Sc dalam bidang Studi
Pembangunan dari Central Luzon State University, Filipina.
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak
tahun 2006. Beliau pernah menduduki berbagai posisi pada
beberapa institusi antaralain Anggota MPR, Anggota DPR,
Komisaris KPPU, Komisaris PT Angkasa Pura I dan saat ini
masih menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Humanika
Consultindo.
Herman Latief
Anggota/Independen
Warga Negara Indonesia, Beliau menjabat sebagai Anggota
Komite Audit sejak Januari 2013. Wakil Ketua Komite
Tetap Pengembangan Kawasan Industri, Kamar Dagang
dan Industri (KADIN) (sejak 2008); dan Wakil Ketua Dewan
Penasehat Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) (sejak
2000). Beliau lulus dari TFH, Hamburg, Jerman, dengan
gelar Diplom Ingenieur Architect (Dipl. Ing) pada tahun 1976.
Sebelumnya beliau bekerja sebagai Arsitek di PT Widya Pertiwi
Engineering (1976-1978), Direktur di Perseroan grup Kalbe
Farma (1979-1988), Direktur Utama PT Lippo Cikarang Tbk.
(1989-1999), Wakil Komisaris Utama PT Lippo Cikarang Tbk.
(1999-2001), Komisaris PT Lippo Land Development (20012004), Komisaris PT Bukit Sentul Tbk. (2004-2005), Direktur
PT East Jakarta Industrial Park (2004- 2010), di Komite Audit
PT Pacific Utama Tbk. (2005-2007), Komite Audit PT Gowa
Makassar (2005-2007), dan Komite Audit PT Multi Polar Tbk.
(2007-2009). Beliau juga aktif di Dewan Penasehat Himpunan
Kawasan Industri Indonesia (HKI) (1995-2000) dan sebagai
Wakil Ketua Real Estate Indonesia (1999 - 2008).
R. Hikmat Kartadjoemena
Anggota/Independen
Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang pada tahun 1943,
lulus dari City University, New York, USA. Beliau mempunyai
pengalaman luas dalam bisnis perbankan Indonesia. Memulai
karirnya sebagai Wakil Asisten di New York untuk Bank Ekspor
Impor Indonesia pada tahun 1970 – 1975, beliau kemudian
ditunjuk oleh Chemical Bank New York untuk menjadi Chief
Representative Chemical Bank di Jakarta pada tahun 1983
– 1987. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Wakil Presiden
Direktur Unibank dan Direktur Corporate Banking Bank Pacific.
Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT Inti Indorayon
Utama Tbk pada tahun 1990 – 1997. Beliau juga pernah
menjabat sebagai Advisor untuk Indonesia di Newbridge
Capital (Singapore) Pte Ltd dan Komisaris Saratoga Capital
pada tahun 1997 – 2008, kemudian menjabat sebagai Senior
Advisor untuk Indonesia di Imprimis (Singapore) Pte Ltd
dan Khronos Advisory Limited hingga saat ini. Beliau mulai
bergabung dengan Perseroan sebagai Anggota Komite Audit
sejak Januari 2013.
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
107
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Kehadiran Komite Audit
Komite Audit
Kehadiran Rapat
Komite Audit
% Kehadiran
Prof. DR. Didik Junaidi Rachbini
100
Herman Latief
100
R. Hikmat Kartadjoemena
100
Direksi
Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab
penuh atas pengelolaan Perseroan dengan senantiasa
memperhatikan kepentingan dan tujuan Perseroan dan unit
usaha serta mempertimbangkan kepentingan para pemegang
saham dan seluruh pemangku kepentingan. Direksi mewakili
Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar, tunduk pada semua
peraturan yang berlaku terhadap Perseroan Terbuka dan
tetap berpegang pada penerapan prinsip Good Corporate
Governance. Selain itu, Direksi bertanggungjawab melakukan
pengawasan internal secara efektif dan efisien, memantau
risiko dan mengelolanya, menjaga agar iklim kerja tetap
kondusif sehingga produktivitas dan profesionalisme menjadi
lebih baik, mengelola karyawan dan melaporkan kinerja
Perseroan secara keseluruhan kepada pemegang saham
dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Persyaratan, Keanggotaan Dan Masa Jabatan
Direksi berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris.
Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pertama
sejak pengangkatannya. Seluruh anggota Direksi Perseroan
telah memenuhi persyaratan formal dan material yang
berlaku. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan
material bersifat khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan
dan sifat bisnis Perseroan. Direksi Perseroan terdiri dari 6
(enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di
Indonesia dan diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu sejak
tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya
(mereka) sampai penutupan RUPS Tahunan Pertama setelah
tanggal pengangkatannya (mereka) dan dapat diangkat
kembali sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Jabatan anggota Direksi berakhir apabila mengundurkan
diri, tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan,
meninggal dunia, diberhentikan berdasarkan keputusan
RUPS, dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
berdasarkan suatu penetapan pengadilan.
108
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
Susunan Direksi per 31 Desember 2013 adalah sebagai
berikut:
Direksi
Presiden Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
: Untuk ditentukan kemudian
: Dicky Setiadi Moechtar
: Harianda Noerlan
: Larry Ridwan
: Ali Chendra
: Johannes Tong
: Danrivanto Budhijanto
Tanggung Jawab Dan Bidang Tugas
Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan
dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap
anggota Direksi bertanggungjawab penuh baik secara pribadi
maupun bersama (tanggung renteng) atas kerugian Perseroan
apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai. Direksi
bertanggungjawab atas pengelolaan Perseroan melalui
pengelolaan risiko dan pelaksanaan tata kelola Perseroan
yang baik pada seluruh jenjang organisasi. Tanggung jawab
Direksi juga mencakup penerapan struktur pengendalian
internal, pelaksanaan fungsi audit internal, dan pengambilan
tindakan berdasarkan temuan-temuan Audit Internal sesuai
dengan arahan Dewan Komisaris. Direksi wajib menyusun
strategi bisnis, termasuk rencana kerja dan anggaran
serta pelaksanaan praktek akuntansi dan pembukuan
sesuai ketentuan Perseroan publik. Selain itu, Direksi juga
wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang
Saham. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembidangan
tugas Direksi, maka pembagian tugas Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan Direksi, sebagai berikut:
1. Irwan Djaja (Presiden Direktur) sejak awal 2013 sampai
dengan ditutupnya RUPSLB tanggal 24 September
2013, secara umum bertanggungjawab terhadap seluruh
kegiatan Perseroan;
2. Dicky Setiadi Moechtar (Direktur) bertanggungjawab atas
bidang Operasional dan Pengembangan Bisnis;
3.Harianda Noerlan (Direktur) bertanggungjawab atas
bidang Corporate Services dan merangkap sebagai
Sekretaris Perseroan;
4. Larry Ridwan (Direktur) bertanggungjawab atas bidang
keuangan;
5. Ali Chendra (Direktur) bertanggungjawab atas bidang
pengembangan anak Perseroan;
6. Johannes Tong (Direktur) bertanggungjawab atas bidang
pengembangan anak Perseroan;
7. Danrivanto Budhijanto (Direktur) bertanggungjawab atas
bidang pengembangan Wireless busines.
Direksi dapat menggunakan saran profesional atas biaya
Perseroan apabila benar-benar dibutuhkan dan dengan
memperhatikan batas-batas efisiensi dan efektivitas, serta
tidak terdapat benturan kepentingan.
Rapat Direksi
Direksi mengadakan rapat paling sedikit sekali dalam dua
minggu atau kapan saja diperlukan, dengan lokasi di tempat
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan Perseroan. Direksi
juga turut dalam Rapat Dewan Komisaris untuk membahas
kemajuan Perseroan secara umum. Rapat Direksi dianggap
sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi
hadir atau diwakili dalam rapat. Sepanjang tahun 2013, Direksi
menyelenggarakan 16 kali rapat.
Kehadiran Direksi
Direktur
Rapat Dewan
Komisaris
Rapat Direksi
% Kehadiran
% Kehadiran
Irwan Djaja
100*
100*
Dicky Setiadi Moechtar
100
100
Harianda Noerlan
100
100
Larry Ridwan
100
100
Ali Chendra
100**
100**
Johannes Tong
100**
100**
Danrivanto Budhijanto
100**
100**
* sampai September 2013
** sejak September 2013
Sekretaris Perusahaan
Mengacu kepada Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.4 dan
Peraturan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. I-A, Perseroan
mengangkat Sekretaris Perusahaan yang bertugas sebagai
pejabat penghubung antara Perseroan dengan Pelaksana
Perseroan dan pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan
bertanggungjawab kepada Direksi dan juga melaporkan
pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.
Tugas pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:
1.Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya
peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap
informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan
dengan kondisi Perseroan.
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk
mematuhi ketentuan UU No.8 Tahun 2005 tentang Pasar
Modal dan peraturan pelaksanaannya.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan OJK dan
masyarakat.
Kegiatan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2013 adalah
sebagai berikut:
1. Memandu Perseroan untuk senantiasa patuh terhadap
peraturan pasar modal, dan mengikuti perkembangan
peraturan baru untuk selanjutnya memastikan bahwa
Perseroan mengimplementasikan peraturan-peraturan
tersebut. Perseroan menerbitkan 4 (empat) Laporan
Keuangan dan 1 (satu) Laporan Tahunan.
2. Melakukan korespondensi dengan regulator pasar modal
(OJK dan BEI) maupun lembaga-lembaga penunjang
lainnya seperti KSEI, BAE dan wali amanat. Korespondensi
yang dilakukan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kali,
sebagai berikut:
a. Penyampaian Laporan Keuangan sebanyak 11 kali;
b. Penyampaian Laporan Tahunan sebanyak 1 kali;
c. Penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Publik
dan Tanggapan atas pertanyaan Bursa sebanyak 10
kali;
d. Penyampaian korespondensi terkait dengan RUPS
sebanyak 17 kali;
e. Penyampaian korespondensi terkait dengan Paparan
Publik sebanyak 6 kali;
f. Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang
Efek sebanyak 12 kali;
g.Penyampaian Laporan Data Hutang/Kewajiban
Perseroan dalam Valuta Asing sebanyak 13 kali;
h. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana –
Waran sebanyak 2 kali;
i. Penyampaian Laporan Perseroan Tercatat dalam 1
Grup sebanyak 2 kali.
3. Menyampaikan keterbukaan informasi terkait Perseroan
yang disampaikan melalui pelaporan, baik yang diatur
maupun tidak, antara lain dalam bentuk siaran pers,
website, dan melayani setiap kebutuhan informasi terkait
kondisi Perseroan.
4.Mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan paparan publik tahunan.
Profil Sekretaris Perusahaan
Harianda Noerlan, Warga Negara Indonesia, 51 tahun.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan di bidang Corporate
Services dan merangkap juga sebagai Sekretaris Perusahaan
sejak bulan Juni 2006. Memulai karir profesionalnya di dunia
perbankan sejak tahun 1990, yaitu di PT Bank Niaga Tbk,
dengan jabatan terakhir sebagai Head of International Banking
Division – Capital Market Group. Pada tahun 2000, bergabung
dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
dengan jabatan terakhir sebagai Vice President, Group Head
pada Bank Restructuring Unit. Sejak Januari 2002 hingga
Mei 2006 bergabung dengan PT Bank Lippo Tbk. Posisi
yang pernah dijabat selama di PT Bank Lippo Tbk antara lain
sebagai Direktur Kepatuhan, Director of Distribution Financial
Services, dan Senior Vice President of Channels & Alliances
Group Head. Meraih gelar Sarjana di bidang Teknik Mesin dari
Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
109
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Akses Informasi Publik
Masyarakat umum dan para investor dapat mengunjungi situs
web Perseroan di www.firstmedia.com, untuk memperoleh
informasi mengenai kegiatan usaha Perseroan, atau dapat
menghubungi Sekretaris Perusahaan, melalui Email:
[email protected]
untuk
memperoleh
informasi lebih lanjut mengenai Perseroan.
Unit Audit Internal
Pembentukan Unit Audit Internal didasari kepada peraturan
Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua BapepamLK No. Kep-496/BL/2008 mengenai pembentukan dan
pedoman penyusunan piagam unit audit internal. Unit Audit
Internal bertugas antara lain untuk menguji dan mengevaluasi
pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen
risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan serta melakukan
pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di
bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya
manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal akan selalu
bekerjasama sama dengan Komite Audit dan bertanggung
jawab kepada Presiden Direktur. Pembentukan Unit Audit
Internal merupakan wujud nyata dari komitmen Perseroan
dalam menciptakan tata kelola yang baik dan efisien.
Pada tahun 2013, Unit Audit Internal Perseroan dijalankan oleh
Leony Hartono. Memulai karir di tahun 2000 sebagai auditor di
kantor akuntan publik di Detroit Amerika Serikat. Bergabung
dengan kantor akuntan Ernst & Young Indonesia di tahun
2002 dan kemudian bekerja di bidang perbankan dan industri
manufaktur sebelum bergabung dengan Perseroan di tahun
2008. Mendapat gelar Bachelor of Accounting dan Master
in Professional Accounting dari Michigan State University,
Amerika Serikat.
Piagam Audit Internal
Latar Belakang
Piagam Audit Internal PT First Media Tbk dibuat untuk
memenuhi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) Nomor: KEP-496/
BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pembentukan
dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Visi
Menjadi penyedia jasa layanan audit internal berbasis
manajemen risiko dengan menerapkan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik (good corporate governance - GCG).
Misi
Memberikan layanan audit internal yang profesional untuk
memastikan terwujudnya perusahaan yang sehat, berkembang
secara wajar dan dapat menunjang pembangunan ekonomi
nasional yang merupakan kepentingan dari para pemangku
kepentingan secara baik.
110
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
Pengertian Audit Internal
Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan
(assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan
obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan
memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan
yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata
kelola perusahaan.
Unit Audit Internal
Unit Audit Internal adalah unit kerja yang independen,
obyektif dan bersifat sebagai konsultan, yang dibentuk
dalam PT First Media Tbk (“untuk selanjutnya disebut First
Media”) untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi
termasuk anak-anak perusahaannya. Unit Audit Internal
bukan perpanjangan, atau pengganti manajemen. Tanggung
jawab untuk pengendalian operasional terletak sepenuhnya
kepada manajemen operasional yang harus memastikan
bahwa manajemen kontrol yang sesuai dan memadai telah
diterapkan sebagaimana mestinya.
Unit Audit Internal dalam melaksanakan fungsi Audit Internal
memberikan jasa assurance, consulting, dan investigasi kasus
Fraud yang independen dan obyektif yang dapat memberi
nilai tambah dan memperbaiki operasional First Media baik di
kantor pusat maupun cabang.
Jasa Assurance
Suatu assessment yang obyektif melalui pengujian atas
suatu bukti dengan tujuan untuk memberikan penilaian yang
independen atas pelaksanaan risk management, control dan
governance processes dalam operasional First Media.
Jasa Consulting
Kegiatan pemberian jasa konsultasi yang diberikan terkait
dengan upaya untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan
risk management, control dan governance processes. Jasa
konsultasi yang diberikan bersifat tidak mengikat dan tanpa
mengabaikan prinsip independensi, sehingga tanggung jawab
atas tindak lanjut dari hasil konsultasi tersebut tetap pada
auditee.
Jasa Investigasi Kasus Fraud
Unit Audit Internal secara proaktif membantu manajemen
dalam mengidentifikasi, mendeteksi dan melakukan investigasi
audit terhadap kegiatan operasional First Media yang dicurigai
mengandung unsur fraud.
Kunci Keberhasilan
Optimalisasi pemanfaatan teknologi, penerapan metode
terbaik dan organisasi yang efektif dan efisien serta didukung
oleh sumber daya manusia yang kompeten dan selalu
menjunjung tinggi etika profesi, melalui proses kerja yang:
1.Fokus pada proses bisnis dan pelayanan kepada
pemangku kepentingan
2. Bersikap proaktif, tanggap, terpercaya dan obyektif
3. Berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis
4. Mampu menemukan akar permasalahan dan deteksi dini
5. Mampu menyajikan temuan secara obyektif
6. Mampu menyampaikan rekomendasi yang efektif dan
implementif
e.Kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan
selalu terpelihara dengan tetap memperhatikan aspek
internal control sistem.
f.Sarana-sarana untuk menjaga dan melindungi
kekayaan dan reputasi First Media telah tercukupi.
Kedudukan
Unit Audit Internal mempunyai kedudukan sebagai berikut:
1.Dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal
yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan
persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada
Ketua Bapepam-LK.
2. Kepala Unit Audit Internal bertanggungjawab langsung
kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi
langsung dengan Presiden Komisaris/Komite Audit, untuk
menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan
audit.
3. Pemberitahuan informasi yang berkaitan dengan audit
kepada Dewan Komisaris tersebut harus dilaporkan
kepada Presiden Direktur.
4. Unit Audit Internal dapat berperan sebagai konsultan bagi
pihak-pihak internal yang membutuhkan, terutama halhal yang berhubungan dengan bidang tugasnya, serta
bersifat strategis.
Tugas Dan Tanggung Jawab
Audit Internal First Media bertugas dan bertanggung jawab
untuk:
1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris,
khususnya Komite Audit, secara independen, dalam
melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan
secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan
maupun pemantauan hasil audit.
2.Memonitor kecukupan dan efektivitas sistem kontrol
manajemen organisasi dalam bidang finansial, operasional
dan sistem informatika.
3. Memberikan penilaian dan rekomendasi secara obyektif
atas kegiatan operasi dalam pencapaian tujuan dan
sasarannya secara efektif, efisien dan ekonomis dalam
bentuk penyampaian laporan bulanan dan tahunan secara
periodik.
4. Mengarah perhatian manajemen terhadap timbulnya risiko
operasi yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan
operasi/bisnis yang muncul, dan hal-hal lain yang
mempengaruhi hasil dan kinerja.
5.Memastikan bahwa manajemen operasional telah
melakukan kewajibannya dalam mengembangkan sistem
kontrol dan manajemen risiko dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran organisasi.
6.Memberikan informasi mengenai perkembangan dan
hasil-hasil pelaksanaan rencana audit tahunan dan
kecukupan sumber daya audit dan keanggotaannya.
Ruang Lingkup
Unit Audit Internal membantu perseroan dalam mencapai
tujuannya melalui:
1. Menggunakan metode yang sistimatis dalam mengevaluasi
dan meningkatkan efektivitas risk management, control
and governance processes.
2. Memastikan bahwa sistem kontrol dan manajemen risiko
telah memadai, bekerja secara efisien dan ekonomis,
serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan
sasaran atau program organisasi yang telah dicanangkan.
3. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan
ruang lingkup pekerjaan, seperti evaluasi, penyelidikan
dan pengungkapan atas penyimpangan, kecurangan dan
pemborosan.
4.Unit Audit Internal menjaga, meningkatkan dan
menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan
melalui penyelarasan aktivitas audit internal dengan
business objectives First Media, dengan target utama
adalah untuk meyakinkan bahwa:
a. Risiko telah teridentifikasi dan dikelola secara tepat.
b.
lnformasi penting keuangan, manajerial dan
operasional telah disajikan secara akurat, handal dan
tepat waktu.
c. Seluruh aktivitas First Media telah sesuai dengan
anggaran dasar, kebijakan, standar, prosedur serta
peraturan dan/atau perundang-undangan yang
berlaku.
d.Program-program, rencana-rencana dan tujuantujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Kewenangan
Presiden Direktur memberikan kewenangan kepada Audit
Internal dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan halhal seperti berikut:
1. Untuk melihat dan memeriksa semua dokumen dan
catatan, meminta keterangan dari setiap anggota Direksi
dan Karyawan yang berkewajiban membantu memberikan
informasi yang diperlukan oleh Audit Internal dalam waktu
yang layak, sehingga memungkinkan untuk bekerja
melakukan fungsinya secara efisien dan efektif.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya audit, menentukan
fokus, ruang lingkup dan jadwal audit, serta menerapkan
teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit.
Jika dipandang perlu, dalam menjalankan fungsinya Audit
Internal memiliki kewenangan untuk mendapatkan saran
dan nasehat dari tenaga profesional (tenaga ahli) yang
diperlukan.
3.Menyampaikan laporan hasil audit dan melakukan
konsultasi langsung dengan Presiden Direktur.
4. Mempunyai akses penuh dan bebas kepada Komite Audit
dan Dewan Komisaris apabila diperlukan.
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
111
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Independensi Dan Objektivitas
1. Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada
Presiden Direktur dan dalam tugasnya memberikan
laporan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris
(melalui Komite Audit). Untuk menjaga independensi dan
mempertahankan objektivitas, Unit Audit Internal tidak
terlibat langsung dan tidak mempunyai tanggung jawab
langsung atau wewenang atas proses transaksi harian dan
aktivitas transaksi lainnya pada unit kerja yang diperiksa.
2. Dalam melaksanakan tugas, Audit Internal berpedoman
kepada Kode Etik First Media dan Kode Etik Audit Internal
yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari
Piagam Audit Internal ini.
Standard Pelaksanaan Kerja
Dalam melaksanakan fungsinya, Audit Internal mengacu dan
merujuk pada berbagai peraturan dan ketentuan internal dan
pedoman yang terdapat dalam berbagai standar profesional
audit internal, yaitu :
1.Standar Operating Procedures Audit Internal serta
pemutakhirannya.
2. Semua peraturan pemerintah yang telah diberlakukan
oleh manajemen First Media.
3. Standar Audit dan Kode Etik dari The Institute of Internal
Auditors Inc., sebagaimana telah diendorse oleh Presiden
Direktur
Pelaporan
1.Laporan Tindak Lanjut Audit, baik internal maupun
eksternal, merupakan tanggungjawab dari masing-masing
unit kerja yang diperiksa untuk diperbaiki sesuai kebijakan
First Media dan sekaligus menjadi salah satu faktor bagi
perusahaan untuk menilai kinerja unit-unit kerja tersebut.
Dalam pelaksanaan pengawasan/pengendalian, Direksi
terkait memastikan bahwa setiap hasil pemeriksaan
pemeriksaan akan dan atau telah ditindaklanjuti oleh unitunit yang diperiksa.
2.Audit Internal harus memantau serta melaporkan
perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang
telah dilakukan Auditee. Tindak lanjut tersebut meliputi:
a. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut.
Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus
dilakukan, agar dapat diketahui perkembangannya
dan dapat diingatkan kepada Auditee apabila Auditee
belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan
menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan.
b. Analisis kecukupan tindak lanjut.
Dari hasil pemantauan tindak lanjut, dilakukan analisis
kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah
dilaksanakan Auditee. Selanjutnya pengecekan
kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat
kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak
lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana
mestinya.
112
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
c. Pelaporan tindak lanjut.
Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan
oleh Auditee, maka Audit Internal memberikan
laporan tertulis kepada Presiden Direktur dan Dewan
Komisaris (melalui Audit Committee), untuk tindakan
lebih lanjut.
Piagam Audit Internal PT First Media Tbk
Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal
: 20 Januari 2011
Hengkie Liwanto
Presiden Direktur
Harianda Noerlan
Direktur
Auditor Independen
Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik dan peraturan
Bapepam-LK No.VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan
yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal, maka laporan
keuangan konsolidasian Perseroan mulai tahun buku 2009
diaudit oleh Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf Mawar &
Saptoto, dengan auditor Didik Wahyudiyanto.
Litigasi dan Perkara Penting
Arbitrase
Pada tanggal 3 September 2008, PT Ayunda Prima Mitra
(APM) (dahulu merupakan Entitas Anak),-, Measat Broadcast
Network System SDN BHD (Tergugat II), All Asia Multimedia
Networks FZ LLC (Tergugat III), Measat Satellite Systems SDN
BHD (Tergugat IV), Ralph Marshall (Tergugat V), Sean Dent
(Tergugat VI), Nelia Concap Cion Molato (Tergugat VII), Liza
Tjondro (Tergugat VIII), PT Adi Karya Visi (Tergugat IX), Tara
Agus Sosrowardoyo (Tergugat X), PT Karyamegah Adijaya
(Tergugat XI), PT Abadi Berkah (Tergugat XII) dan PT Direct
Vision (Turut Tergugat) dengan Nomor Pendaftaran No.:
1100/Pdt.G/2008/PN.JKT SEL tertanggal 3 September 2008.
Perseroan bukan merupakan pihak dalam gugatan ini. APM
mengajukan gugatan tersebut dengan tuntutan ganti rugi total
sebesar USD 1.500.000.000 (“Gugatan Perdata Indonesia”).
Atas Gugatan Perdata Indonesia tersebut pada tanggal
13 Mei 2009 telah keluar putusan sela yang menyatakan
menolak eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, III dan
V serta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara (“Putusan
Sela”). Atas Putusan Sela tersebut telah diajukan pernyataan
banding pada tanggal 22 Mei 2009 oleh Tergugat I, II, III dan V.
Selanjutnya, pada tanggal 17 September 2009, Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan atas
pokok perkara Gugatan Perdata Indonesia. Atas Putusan
pada Pokok Perkara Gugatan Perdata Indonesia tersebut
telah diajukan penyataan banding oleh APM pada Pengadilan
Tinggi Jakarta pada tanggal 28 September 2009. Terhadap
kedua permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi
Jakarta telah mengeluarkan Putusan Nomor: 587/PDT/2010/
PT.DKI pada tanggal 8 September 2011.
Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
tersebut, Tergugat I, II, III dan V telah menyatakan kasasi atas
Putusan banding terhadap Putusan Sela tersebut kepada
Mahkamah Agung pada tanggal 11 Juni 2012 dan APM
menyatakan kasasi atas putusan banding terhadap Putusan
Pokok Perkara Gugatan Perdata Indonesia tersebut kepada
Mahkamah Agung pada tanggal 25 Oktober 2013.
Pada tanggal 6 Oktober 2008, (i) Astro Nusantara International
B.V., (ii) Astro Nusantara Holdings B.V., (iii) Astro Multimedia
Corporation N.V., (iv) Astro Multimedia N.V., (v) Astro Overseas
Limited (sebelumnya bernama AAAN (Bermuda) Limited), (vi)
Astro All Asia Networks PLC, (vii) Measat Broadcast Network
Systems SDN BHD and (viii) All Asia Multimedia Networks
FZ LLC (“Astro Group”) mengajukan Permohonan Arbitrase
terhadap APM, Perseroan dan PT Direct Vision (“DV”) untuk
proses arbitrase di Singapore International Arbitration Centre
(SIAC), Singapura. Permohonan arbitrase sesuai Notice of
Arbitration tertanggal 6 Oktober 2008 yang diajukan Astro
Group adalah menuntut pembayaran restitusi dan/atau
kuantum merit (quantum merit) sebesar USD 245.000.000
kepada APM, Perseroan dan DV berdasarkan pelaksanaan
Subscription and Shareholder Agreement (“SSA”) tertanggal 11
Maret 2005 berikut ganti rugi atas pelanggaran pasal 17.6 dari
SSA yang timbul karena adanya Gugatan Perdata di Indonesia.
Pada tanggal 7 Mei 2009, Tribunal SIAC telah menerbitkan
Award on Preliminary Issues of Jurisdiction, Interim Anti-Suit
Injunction and Joinder ARB No. 062 of 2008 (“Keputusan
Arbitrase Interim”). Atas Keputusan Arbitrase Interim tersebut,
Astro Group telah mengajukan Permohonan Pelaksanan
Putusan Arbitrase kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat. Atas Permohonan Pelaksanaan Putusan Arbitrase
tersebut, APM dan DV telah mengajukan Permohonan
Pembatalan kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
untuk menolak pelaksanaan keputusan SIAC tersebut. Di dalam
permohon tersebut, APM dan DV antara lain menyatakan: (i)
bahwa sengketa dalam perkara Arbitrase tersebut di atas
oleh Para Pemohon/Penggugat baru didaftarkan pada SIAC
tanggal 6 Oktober 2008, sedangkan sebelumnya Termohon I/
APM, sudah terlebih dahulu mendaftarkan Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum terhadap Para Pemohon di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 September
2008; (ii) bahwa sengketa dalam Putusan Arbitrase bukanlah
sengketa di bidang perdagangan sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 66 huruf b UU No. 30 Tahun 1999; (iii) bahwa
Keputusan Arbitrase Interim telah mengintervensi hukum acara
perdata di Indonesia dan oleh karenanya Keputusan Arbitrase
Interim tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat.
Pada tanggal 28 Oktober 2009, Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dengan pertimbangan yang pada pokoknya
menyatakan bahwa subtansi Keputusan Abitrase Interim
adalah melebihi kewenangan yang sudah ditetapkan dan
telah mengintervensi pelaksanaan proses peradilan di
Indonesia, serta mengeluarkan Penetapan bahwa Keputusan
Arbitrase Interim dimaksud tidak dapat dilaksanakan (Non
Eksekutorial). Lebih lanjut, Penetapan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan dengan Putusan
Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal
24 Februari 2010 dan salinan Putusan Mahkamah Agung
tersebut telah diterima oleh APM pada bulan Oktober 2010.
Pada tanggal 16 Pebruari 2010, Tribunal SIAC telah
menerbitkan Interim Final Award ARB No. 062 of 2008
(didaftarkan dalam SIAC Registry of Award sebagai Award No.
7 of 2010 tertanggal 18 Pebruari 2010) (“Keputusan Arbitrase
Final”). Dalam Keputusan Arbitrase Final tersebut, Tribunal
SIAC memerintahkan kepada APM, Perseroan dan DV secara
tanggung renteng untuk melakukan:
a. pembayaran restitusi kepada Astro All Asia Network PLC
sebesar RM 103.334.556;
b. pembayaran restitusi kepada Measat Broadcast Network
Systems SDN BHD sebesar USD 5.773.134; dan
c. pembayaran restitusi kepada All Asia Multimedia Networks
FZ-LLC sebesar USD 59.327.055
Sedangkan untuk biaya yang timbul atas adanya Gugatan Perdata
di Indonesia, Tribunal SIAC memerintahkan APM dan Perseroan
untuk membayar ganti kerugian kepada Astro Nusantara
International BV dan Astro Nusantara Holdings BV sebesar
USD 608.176.54 GBP 22.500 dan SGD 65.000.
Keputusan Arbitrase Final tersebut telah diperbaiki
sebagaimana dengan Memorandum of Correction Pursuant
to Rule 28.1 of The SIAC Rules 2007 tertanggal 23 Maret
2010 (terdaftar dalam SIAC Registry of Award sebagai
Award No. 14 tahun 2010 tertanggal 12 April 2010),
yang perubahannya antara lain adalah perubahan nilai
pembayaran restitusi kepada All Asia Multimedia Networks
FZ-LLC semula sebesar USD 59.327.055 menjadi sebesar
USD 59.459.258 (“Perbaikan Keputusan Arbitrase Final”).
Pada tanggal 5 Februari 2010 SIAC menerbitkan Putusan
SIAC on Cost for the Preliminary Hearing From 20 to 24 April
2009 (terdaftar dalam SIAC Registry of Award sebagai Award
No.06 tahun 2010 tertanggal 10 Februari 2010), yang antara
lain APM, Perseroan dan DV diperintahkan untuk membayar
biaya Preliminary Hearing tertanggal 20 sampai dengan 24 April
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
113
TATA KELOLA PERUSAHAAN
2009 sebesar (apabila dikonversi ke dalam USD) kurang lebih
USD 600.000 (“Partial Costs Award”).
Pada tanggal 3 Agustus 2010, SIAC telah menerbitkan Final
Award – Interest and Costs (terdaftar dalam SIAC Registry of
Award sebagai Award No. 41 tahun 2010 tertanggal 5 Agustus
2010) (“Final Cost Award”). Dalam Putusan tersebut, SIAC
memerintahkan kepada APM, Perseroan dan DV untuk secara
tanggung renteng melakukan:
a. pembayaran interest kepada Astro All Asia Network PLC
sebesar RM 35.947.386;
b. pembayaran interest kepada Measat Broadcast Network
Systems SDN BHD sebesar USD 1.397.493;
c. pembayaran interest kepada All Asia Multimedia Networks
FZ-LLC sebesar USD 14.531.934.
Final Cost Award tersebut sekaligus membebankan
seluruh biaya arbitrase kepada APM, Perseroan dan DV
secara tanggung renteng dan melakukan pembayaran
SIAC deposit sebesar SGD 617.217.48 dan sebesar
SGD 151.708 terkait persidangan di London bulan September
2009. Pembayaran legal cost dan disbursement yang harus
ditanggung APM, Perseroan dan DV secara tanggung renteng
sebesar GBP 730.024 SGD 2.881.245 RM 63.328 dan
USD 35.547.
Penasehat hukum Perseroan, MR & Partners Law
Firm, berpendapat bahwa kewajiban untuk membayar
sebagaimana diperintahkan dalam Keputusan Arbitrase Final,
Partial Costs Award, and Final Cost Award harus tunduk
pada jurisdiksi hukum di Indonesia, sesuai dengan Pasal V
114
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
Konvensi New York dan Pasal 66 huruf c, Pasal 70 dan alinea
18 Penjelasan Umum Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun
1999, mengingat obyek dari SSA yaitu para pihak, aset dan
pelaksanaannya berada dalam ruang lingkup hukum Indonesia
maka pelaksanaan Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs
Award, and Final Cost Award tidak dapat bertentangan dengan
hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia.
Sesuai dengan UU Arbitrase disebutkan bahwa Putusan
Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan
di wilayah Republik Indonesia, apabila telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam UU Arbitrase; dan disamping
itu terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan
pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung
unsur-unsur tertentu, sebagaimana masing-masing tercakup
dalam ketentuan pasal-pasal dan penjelasan UU Arbitrase
tersebut.
Pada tanggal 23 Juni 2010, APM dan DV telah mengajukan
gugatan pembatalan atas Keputusan Arbitrase Final, Partial
Costs Award dan Perbaikan Keputusan Arbitrase Final di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara No.:
300/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst (“Perkara No.300”), dengan dasar
bahwa putusan-putusan SIAC tersebut bertentangan dengan
ketertiban umum, sehingga keputusan-keputusan Arbitrase
tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.
Pihak yang digugat dalam Perkara No. 300 adalah Astro Group.
Terhadap Perkara No. 300, Majelis Hakim telah mengeluarkan
putusan sela, yang pada pokoknya memutuskan bahwa
Sesuai dengan UU Arbitrase
disebutkan bahwa
Putusan Arbitrase Internasional
hanya diakui serta
dapat dilaksanakan di
wilayah Republik Indonesia,
apabila telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam
UU Arbitrase.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk
memeriksa gugatan pembatalan yang diajukan atas Keputusan
Arbitrase Final, Partial Costs Award dan Perbaikan Keputusan
Arbitrase Final, dimana terhadap putusan-putusan sela tersebut,
saat ini telah dilakukan upaya hukum banding ke Mahkamah
Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 2011,
sebagaimana tertuang di dalam Risalah Permohonan Banding
Nomor 113/SRT.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST jo Nomor 300/
PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Sampai saat ini Mahkamah Agung
belum mengeluarkan keputusan resmi terhadap upaya banding
tersebut.
Selain Perkara No. 300, DV juga telah mengajukan gugatan
terhadap Astro Group tentang untuk “Tidak Dikeluarkannya
Eksekuatur atas Putusan Arbitrase Final” di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara.: 301/PDT.G/2010/
PN.Jkt.Pst (“Perkara No.301”), pada tanggal 23 Juni 2010.
Pada tanggal 25 Agustus 2011, Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat telah mengeluarkan Putusan atas Perkara No.301, yang
pada pokoknya memutus Gugatan DV tidak dapat diterima.
Dalam salah satu pertimbangan hukum yang diberikan oleh
Majelis hakim dalam putusannya disebutkan bahwa putusan
gugatan DV tidak dapat diterima oleh karena dinilai premature
(belum saatnya diajukan) dengan telah dicabutnya Surat
Penetapan Eksekuatur Putusan Arbitrase Internasional Terkait
dengan Perkara SIAC Arbitration No. 062/08 tertanggal 9
Juni 2010 oleh Astro Group (Putusan Further Partial Award
tertanggal 3 Oktober 2009, Partial Costs Award, Keputusan
Arbitrase Final dan Perbaikan Keputusan Arbitrase Final) melalui
surat pencabutan tertanggal 26 Agustus 2010.
Pada tanggal 9 September 2011, melalui surat Nomor Ref.:
1000/SWH-0907/L/IX/PMH-AMP-LS, DV telah mengajukan
memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tertanggal 26 Agustus 2011, sebagaimana tertuang
di dalam Surat Permohonan Banding Nomor: 67/Srt.Pdt.
Kas/2011/PN.JKT.PST jo Nomor: 301/PDT.G/2010/PN.JKT.
PST.
Saat ini, belum ada keputusan tertulis yang resmi dikeluarkan
oleh Mahkamah Agung dan diberitahukan secara resmi oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada DV (maupun pada
penasehat hukumnya), yang menyatakan bahwa Mahkamah
Agung telah menolak upaya banding DV terhadap Keputusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus Nomor: 301/
PDT.G/2010/PN.JKT.PST.
Perlu kiranya diketahui juga bahwa sampai dengan saat
ini sama sekali tidak pernah ada penetapan eksekuatur
(penetapan untuk dapat dilaksanakannya) atas Further
Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009, Partial Costs
Award, Keputusan Arbitrase Final, dan Perbaikan Keputusan
Arbitrase Final di Indonesia, yang dikeluarkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana syarat
eksekuatur tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 66 (d)
UU Arbitrase.
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
115
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Bahwa pada tanggal 11 September 2012, Pengadian Negeri
Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan Putusan Arbitrase
International berdasarkan Nomor: 32 tahun 2009 jo Nomor: 16
Tahun 2010 jo Nomor 07 tahun 2010 jo Nomor 14 tahun 2010
jo Nomor 41 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Putusan
SIAC tanggal 3 Oktober 2009 (Further Partial Award), Partial
Costs Award, Keputusan Arbitrase Final, Perbaikan Keputusan
Arbitrase Final dan Final Cost Award (seluruhnya disebut Putusan
SIAC) dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non eksekuatur) di
Indonesia.
Menurut pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, Putusan SIAC tersebut tidak dapat
dilaksanakan atau di eksekusi karena Putusan SIAC tersebut
merupakan bentuk campur tangan pihak luar (badan arbitrase
asing) dalam urusan peradilan di Indonesia yang nyata-nyata
dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia (vide Pasal 3 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman), pelanggaran terhadap asas hukum
acara yang berlaku di Indonesia (asas Poin’t de Interest Poin’t
de action), serta pelanggaran terhadap asas Audi Et Alteram
Partem, sehingga dapat dikualifikasikan bertentangan dengan
ketertiban umum.
Terhadap Penetapan non Eksekutorial tanggal 11 September
2012, Astro Group telah mengajukan permohonan kasasi ke
Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2012. Atas
permohonan tersebut, pada tanggal 26 Maret 2013 Mahkamah
Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor: 877 K/Pdt.
Sus/2012 yang menolak permohonan kasasi Astro Group.
Manajemen berdasarkan anjuran dari penasehat hukum
menganggap bahwa Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs
Award, dan Final Cost Award merupakan kelanjutan atas
Keputusan Arbitrase Interim. Penasehat hukum Perseroan MR
& Partners telah menyimpulkan bahwa Keputusan Arbitrase
Final, Partial Costs Award, dan Final Cost Award tidak dapat
dilaksanakan atau dieksekusi di Indonesia dan lebih lanjut
Perseroan tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan
Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, dan Final Cost
Award berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.
Pada tanggal 5 Agustus 2010 dan 3 September 2010 atas
Permohonan dari ex-parte-Astro Group sebelumnya tersebut,
High Court of Singapore telah menerbitkan putusan-putusan
eksekuatur atas kelima SIAC Awards yang terdiri dari:
Preliminary Award tertanggal 7 Mei 2009, Further Partial
Award tertanggal 3 Oktober 2009, Partial Cost Award
dated 5 Februari 2010, Keputusan Arbitrase Final tertanggal
16 Februari 2010, dan Final Cost Award di Singapura
tertanggal 3 Agustus 2010. Pada tanggal 24 Maret 2011 Astro
Group melaksanakan Putusan SIAC di Singapura.
Pada tanggal 3 Mei 2011, kuasa hukum Perseroan di Singapura
telah mengajukan permohonan upaya perlawanan terhadap
Putusan yang telah diperoleh oleh Astro Group. Permohonan
116
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
Perseroan tersebut diterima oleh Singapore High Court;
Singapore High Court mengesampingkan Putusan dan
pada saat yang sama, memperkenankan Perseroan untuk
mengajukan permohonan keberatan atas pelaksanaan SIAC
Awards di Singapura. Perseroan mengajukan permohonan
lebih lanjut pada 12 September 2011. Astro Group juga
mengajukan banding atas pengesampingan Putusan. Kedua
upaya banding Astro Group maupun permohonan keberatan
Perseroan dalam kaitannya dalam pelaksanaan eksekusi dari
SIAC Awards yang telah disidangkan di Singapore High Court
pada tanggal 23, 24 dan 25 Juli 2012.
Pada tanggal 23 Oktober 2012, Singapore High Court
memberikan putusan sebagai berikut: (i) menolak Permohonan
Banding dari Astro Group dan (ii) menolak Permohonan atas
Keberatan atas pelaksanaan putusan SIAC dari Perseroan.
Perseroan kemudian mengajukan permohonan kasasi kepada
Singapore Court of Appeal. Sidang permohonan banding
tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 April
2013. Perseroan dan Astro Group diwakili oleh masing-masing
Queen’s Counsel dan para pengacara di Singapura.
Selanjutnya, pada tanggal 31 Oktober 2013, Singapore Court
of Appeal telah memutuskan bahwa kelima SIAC Awards
yang dikenakan kepada PT Ayunda Prima Mitra, Perseroan
dan PT Direct Vision (bersama-sama disebut “Termohon”)
di Singapore International Arbitration Centre untuk perkara
Arbitration No. 62 of 2008, tidak dapat dilaksanakan di
Singapura oleh pihak ke-enam sampai dengan ke-delapan dari
Pihak Astro di atas yaitu Astro All Asia Networks PLC. Measat
Broadcast Networks Systems Sdn Bhd dan All Multimedia
Networks FZ-LLC (“Pihak Astro Yang Ditambahkan”). Pihak
Astro Yang Ditambahkan tersebut bukan merupakan pihak
dalam perjanjian arbitrase dengan Termohon (termasuk
dengan Perseroan) akan tetapi dimasukkan untuk ikut serta
ke dalam proses arbitrase oleh Arbitral Tribunal berdasarkan
Rule 24(b) of the 2007 SIAC Rules, dengan mengesampingkan
keberatan yang diajukan berulang kali oleh Perseroan atas
penambahan pihak tersebut.
Akibat dari Putusan yang dikeluarkan oleh Singapore
Court of Appeal tersebut maka dari total denda sebesar
USD 250.000.000 yang sebelumnya diperintahkan untuk
dibayar oleh Termohon berdasarkan SIAC Awards, yang
jumlahnya hanya terdiri dari USD 608.176.54 GBP 22.500
dan S$ 65,000 (“Jumlah Putusan”) saja yang dimintakan
pelaksanaan pembayarannya di Singapura oleh Perseroan.
Perseroan telah membayar jumlah Putusan kepada pihak
pertama sampai pihak kelima dari Pihak-Pihak Astro.
Perseroan menyikapi posisi Final Cost Award (yang
berhubungan dengan hal-hal yang melibatkan Pihak Astro
yang ditambahkan) tidak dapat dijalankan dan tidak dapat
diberlakukan di Singapura. Oleh karena itu sisa dari total
denda (sekitar 99%) yang sebelumnya diperintahkan untuk
dibayar oleh Termohon kepada Pihak Astro, dinyatakan tidak
dapat dilaksanakan dan tidak perlu dibayar oleh Perseroan
dan/atau oleh masing-masing Termohon.
yang terdiri dari Keputusan Arbitrase Final, Further Partial Award
tertanggal 3 Oktober 2009, Perbaikan Keputusan Arbitrase
Final, dan Final Cost Award di Hong Kong (“HK Orders”).
Putusan yang berkaitan dengan HK Order telah berlaku pada
tanggal 9 Desember 2010 (“HK Judgement”). Perseroan telah
menunjuk kuasa hukum di Hong Kong untuk mengajukan
upaya perlawanan terhadap putusan eksekuatur tersebut.
Pada tanggal 8 Juli 2011, High Court of Singapore telah
menerbitkan putusan Injunction Prohibiting Disposal of
Assets Worldwide (“Injunction”) membatasi transaksi atas
aset Perseroan sampai dengan jumlah yang dinyatakan
dalam Injuction. Salah satu pengecualian penting dalam
Injuction bahwa Perseroan tidak dilarang untuk melakukan
transaksi atau melepaskan aset-asetnya sehubungan
dengan kegiatan bisnis yang wajar dan normal. Pada tanggal
20 Januari 2014, High Court menyatakan bahwa Injunction
tersebut tidak beroperasi lagi yang berlaku sejak tanggal
Putusan tertanggal 31 Oktober 2013 Dengan demikian,
Perseroan bebas untuk berurusan dengan asetnya.
Pada bulan Juli 2012, Astro Group memohon untuk mengubah
Injunction, sehubungan adanya Perjanjian Option antara
Perseroan dengan Asia Link Dewa Ltd (“Option”). Pada tanggal
1 Agustus 2012, High Court of Singapore memutuskan
memberikan putusan sela, tanpa mengurangi hak dari Perseroan
untuk melakukan perlawanan atas putusan tersebut, untuk
pembayaran berupa uang yang didapat dari penjualan Option
tersebut harus diletakkan pada bank account Perseroan yang
ada di Singapura, jika Option tersebut dilaksanakan. Sidang
pokok perkara atas permohonan Astro Group untuk mengubah
Injunction ini ditunda. Pihak Astro telah mengajukan applikasi
untuk menarik permohonannya atas putusan sela tersebut.
Saat ini Persidangan dijadwalkan akan diadakan pada tanggal
14 April 2014.
Pada tanggal 3 Agustus 2010, 9 September 2010 dan
9 Desember 2010, atas Permohonan dari Astro Group untuk
eksekutorial SIAC Awards di Hongkong, High Court of Hong
Kong telah menerbitkan putusan eksekuatur atas SIAC Awards
Pada tanggal 25 Juli 2011, Pemegang Saham Perseroan, yaitu
Accross Asia Limited (AAL), pemegang 55,11% saham dalam
Perseroan, yang berkedudukan di Hongkong, telah menerima
Putusan Garnishee Order To Show Cause dari High Court of
Hong Kong. Sebagaimana dinyatakan dalam Keterbukaan
Informasi tertanggal 26 Juli 2011 di Bursa Efek Hong Kong,
Putusan Garnishee Order To Show Cause berisi perintah
untuk tidak dibayarkannya utang-utang AAL yang telah timbul
atau jatuh tempo kepada Perseroan (”Utang”). Selanjutnya
disebutkan pula, bahwa dalam Garnishee Order To Show
Cause tersebut AAL dijadwalkan untuk menghadiri sidang
permohonan dari Astro Group pada tanggal 17 Agustus 2011.
Di dalam sidang tersebut, Astro Group mengajukan agar AAL
membayarkan utang, atau sebagian dari utang kepada Astro
Group senilai dengan jumlah utang Perseroan kepada Astro
Group beserta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk Garnishee
Order To Show Cause tersebut.
Berdasarkan Putusan Hong Kong Court yang diputuskan
oleh Deputy High Court Judge Lok tertanggal 21 Maret
2012, dinyatakan bahwa AAL harus membayar utang kepada
Pengadilan selama proses kasus Garnishee masih berlangsung
(“Perintah Pembayaran kepada Pengadilan Hong Kong”).
AAL telah mengajukan pernyataan banding atas Putusan
Perintah Pembayaran kepada Court of Appeal dan sidang
dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2012. Permintaan
Banding AAL ditolak oleh Court of Appeal Hong Kong dan oleh
karenanya pada tanggal 7 September 2012, AAL mengajukan
permohonan ijin untuk kasasi pada Pengadilan Mahkamah
Agung Hong Kong. Permohonan ijin untuk kasasi disidangkan
pada tanggal 31 Oktober 2012.
Dengan adanya Putusan BANI, pada tanggal 24 September
2012, AAL mengajukan permohonan kepada Pengadilan
untuk membatalkan Putusan Perintah Pembayaran kepada
Pengadilan Hong Kong dan juga mengajukan permohonan
untuk melepaskan penundaan persidangan atas Garnishee
Proceeding (dipercepat sidangnya) dan juga membatalkan
Putusan Garnishee to Show Cause. Permohonan-permohonan
tersebut disidangkan pada tanggal 27 September 2012, pada
saat sidang Deputy High Court Judge Lok memerintahkan
penundaaan atas proses Garnishee Proceedings dilepaskan
(dipercepat sidangnya). Pada saat sidang, Astro Group
meminta kepada Pengadilan untuk menentukan tanggal
pembayaran sehingga AAL dapat memenuhi ketentuan
Perintah Pembayaran kepada Pengadilan (Hong Kong), namun
Pengadilan tidak memberikan ketentuan tanggal pembayaran
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
117
dikarenakannya adanya perkembangan baru dari kasus
tersebut. Sedangkan atas permohonan yang lain di atas telah
disidangkan pada tanggal 9 – 13 September 2013.
Dengan adanya Putusan BANI tersebut, permohonan AAL atas
Putusan Perintah Pembayaran kepada Pengadilan Hong Kong
ditunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Pada tanggal 24 Januari 2013, Astro Group telah memohon
dan mendapatkan anti-suit injuction terhadap AAL dan
Perseroan untuk menghentikan AAL dan Perseroan untuk
melanjutkan atau mengambil tindakan lebih lanjut sehubungan
dengan PKPU proses (mengacu pada bagian 2(e) dibawah ini)
tanpa persetujuan dari Pengadilan.
Pada tanggal 4 Februari 2013, Pengadilan menentukan tanggal
kepada AAL untuk melakukan memenuhi Perintah Pembayaran
kepada Pengadilan Hong Kong dalam waktu 14 hari (paling
terlambat 18 Februari 2013), selanjutnya jangka waktu
pembayaran diperpanjang menjadi tanggal 7 Maret 2013.
Pada tanggal 18 Januari 2012, Perseroan mengajukan
permohonan, antara lain, untuk mengesampingkan HK Orders
dan HK Judgment (“Permohonan Pengesampingan di HK”). Sementara itu, Astro Group telah mengajukan permohonan
lebih lanjut agar putusan sidang Permohonan Pengesampingan
di HK ditunda sampai dengan putusan di Singapura dikeluarkan.
Permohonan tersebut dikabulkan pada tanggal 15 Maret 2012.
Pada saat sidang tanggal 27 September 2012, Pihak Astro
Group mengajukan permohonan agar sidang atas Permohonan
Pengesampingan di HK dan permohonan atas Garnishee
118
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
Proceeding disidangkan pada waktu yang bersamaan. Deputy
High Court Judge Lok tidak berkenan untuk melaksanakan
sidang permohonan tersebut sebelum ada Putusan Final dari
Pengadilan Singapura, dan memilih untuk mendengarkan
Garnishee Proceeding terlebih dahulu. Pengadilan Hong Kong
mengusulkan untuk memeriksa kembali masalah ini pada
sidang arahan yang diadakan pada tanggal 11 Maret 2013
dengan maksud untuk memutuskan apakah Permohonan
Pengesampingan di HK harus didengar pada saat pemeriksaan
substantif dari garnishee proceeding. Pada sidang tanggal
11 Maret 2012, Pengadilan Hong Kong membahas sidang
dari garnishee proceeding dan tidak membahas usulan
waktu untuk sidang Permohonan Pengesampingan
di HK. Demikian juga, pada sidang arahan tanggal
13 Juni 2013, Pengadilan Hong Kong memperpanjang waktu
untuk sidang garnishee proceeding dari 5 hari menjadi 8 hari
(yakni sejak tanggal 9 hingga 18 September 2013) serta membuat
consequential orders terhadap garnishee order tetapi tidak
terkait dengan sidang atas Permohonan Pengesampingan di
HK. Garnishee Proceedings disidangkan sejak tanggal 9 hingga
19 September 2013.
Pada tanggal 31 Oktober 2013, High Court of Hong Kong
mengeluarkan putusan sehubungan dengan garnishee
proceedings (“Garnishee Judgment”). Dalam Garnishee
Judgment, High Court Hong Kong memutuskan bahwa
garnishee order nisi dijadikan absolut. Pada tanggal 28
November 2013, Perseroan memberikan Pemberitahuan
Banding Garnishee Judgment kepada pihak lain dan
mendaftarkan Pernyataan Banding di High Court of Hong
Kong. Pada saat ini belum ada tanggal yang telah ditetapkan
untuk sidang banding atas Garnishee Judgement.
Sisa dari total denda (sekitar 99%) yang sebelumnya diperintahkan
untuk dibayar oleh Termohon kepada Pihak Astro, dinyatakan tidak
dapat dilaksanakan dan tidak perlu dibayar oleh Perseroan dan/atau
oleh masing-masing Termohon.
Pada tanggal 29 November 2013, sebagai hasil dari
Putusan dari Singapore Court of Appeal tersebut di atas,
Perseroan mendaftarkan permohonan di High Court of
Hong Kong meminta putusan yang menunggu penetapan
atas HK Judgement, memohon untuk penundaan eksekusi
atas Garnishee Order Absolute. Atas permohonan
tersebut telah ditetapkan untuk
sidang yaitu tanggal
23 Januari 2014. Persidangan berlangsung dihadapan Hakim
Mimmie Chan J pada tanggal 23 dan 24 Januari 2014 dan
pada kesimpulan persidangan, Hakim Chan J mengabulkan
permohonan Perseroan dan memerintahkan bahwa agar
ada penundaan esekusi atas Garnishee Order penetapan
atas HK Judgement, tidak ada kondisi yang dikenakan pada
penundaan esekusi dan Hakim Chan J menyatakan bahwa
berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam persidangan
di hadapannya (mengenai Permohonan Penyampingan dI HK),
dia percaya bahwa Perseroan memiliki harapan yang bagus di
dalam persidangan tersebut.
Pada tanggal 7 Februari 2014, Astro mengirimkan surat
panggilan untuk mengajukan permohonan banding atas
putusan dari Hakim Chan J. Sidang aplikasi pengajuan
Banding telah ditentukan pada tanggal 21 Maret dan akan
disidangkan oleh Hakim Chan J. Sementara itu Perseroan
tetap memproses Permohonan Pengesamping di HK dan
akan segera memasukan serta mengirimkan seluruh dokumen
terkait kepada pihak yang bersangkutan.
Penasehat hukum Perseroan, MR & Partners Law Firm,
berpendapat:
a. bahwa penyampaian seluruh dokumen dari High Court
of Hong Kong maupun High Court of Singapura kepada
Perseroan adalah tidak sah karena tidak disampaikan
melalui juru sita dari Pengadilan Negeri sesuai domisili
Perseroan (vide Pasal 388 ayat (2) dan Pasal 290
Herzeine Indonesisch Reglement/HIR). Pendapat tersebut
sebagaimana dikuatkan oleh Penjelasan Umum yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia
tertanggal 26 September 2011; b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 ayat (1)
Reglemen op de Rechtsvordering (Rv), Putusan High Court
of Hong Kong maupun High Court of Singapore tidak dapat
dieksekusi di Indonesia;
c. bahwa putusan Garnishee Order To Show Cause High
Court of Hongkong tidak mempengaruhi kewajiban AAL
untuk membayar seluruh utangnya kepada Perseroan.
Lainnya
a.Pada tanggal 22 Desember 2011, PT Mustika
Memadata telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara: 684/
Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel (Gugatan No. 684) terhadap
PT Direct Vision sebagai Tergugat I, yang melibatkan
Perseroan sebagai Tergugat III. Gugatan yang diajukan
adalah Gugatan Wanprestasi, dimana Tergugat I belum
membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar
USD 90. Pada tanggal 15 Januari 2013, Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan
No. 684/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang pada intinya
menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap
Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII tidak dapat diterima,
Tergugat I melakukan wanprestasi serta menghukum
Tergugat I untuk membayar seluruh kewajibannya
sebesar USD 90.033,01 kepada Penggugat. Atas
Putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum
banding pada tanggal 28 Januari 2013, sementara
Tergugat I mengajukan upaya hukum banding pada
tanggal 16 Januari 2013. Selanjutnya, pada tanggal
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
119
25 September 2013 Perseroan telah mendaftarkan Kontra
Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan
oleh Penggugat.
b. Pada tanggal 24 Mei 2012, PT Innova Sejahtera telah
mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan dengan No. Perkara: 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.
Sel (Gugatan No.308) terhadap PT Direct Vision sebagai
Tergugat I, yang melibatkan Perseroan sebagai Tergugat
II. Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Wanprestasi,
dimana Tergugat I belum membayar kewajibannya kepada
Penggugat sebesar IDR 428.482.227,10. Pada tanggal
30 Oktober 2012, Majelis Hakim telah mengeluarkan
putusan No. 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang pada intinya
menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat
II, III, IV, V, dan VI, tidak dapat diterima, Tergugat I melakukan
wanprestasi serta menghukum Tergugat I untuk membayar
seluruh kewajibannya kepada Pengugat sebesar IDR
428.482.227,10. Terhadap Putusan No. 308/Pdt.G/2012/
PN.Jkt.Sel tersebut, Para Pihak tidak mengajukan upaya
hukum banding dalam waktu yang ditentukan.
c.Pada tanggal 30 Agustus 2012, Perseroan telah
mengajukan permohonan arbitrase terhadap tindakan
wanprestasi AcrossAsia Limited (AAL) sehubungan
dengan pelaksanaan Facility Agreement tertanggal
30 Juni 2011 melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI) dengan Perkara Nomor : 474/VIII/ARB-BANI/2012
(“Perkara BANI”)
Sehubungan dengan Perkara BANI tersebut, pada
tanggal 12 September 2012, Majelis Arbitrase BANI
telah memberikan Putusan akhir (“Putusan BANI”) yang
amarnya antara lain menyatakan “Menghukum AAL untuk
membayar hanya kepada Perseroan utang pokok berikut
bunga sebesar USD 46.774.403 dan melaksanakan
pembayaran tersebut di Republik Indonesia hanya kepada
Perseroan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari
sejak putusan diucapkan”.
Putusan BANI tersebut telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
sebagaimana Akta Pendaftaran Nomor : 26/WASIT/2012/
PN.JKT.PST tanggal 13 September 2012.
Pada tanggal 24 September 2012, Perseroan telah
mendaftarkan Permohonan Teguran (Aanmaning)
atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI) Perkara Nomor: 474/VIII/ARB-BANI/2012
tanggal 12 September 2012 untuk melakukan
eksekusi Putusan BANI tersebut, di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat. Perseroan memohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar melakukan teguran
(aanmaning) atas pelaksanaan Putusan BANI dengan
memerintahkan AAL melaksanakan Putusan BANI dengan
melakukan pembayaran utang pokok berikut bunga
120
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
sebesar USD 46.774.403 hanya kepada Perseroan
(PT First Media Tbk) selambat-lambatnya pada tanggal
25 Oktober 2012 dan pembayaran tersebut dilaksanakan
di Republik Indonesia.
Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah
mengeluarkan
Penetapan
Nomor:
089/2012/Eks
tertanggal 26 September 2012 yang menyatakan bahwa
Putusan BANI dapat dilaksanakan serta Penetapan
Nomor: 089/2012.Eks tertanggal 27 September 2012
yang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk memanggil secara resmi AAL supaya datang
menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
tanggal 16 Oktober 2012.
Pada tanggal 16 Oktober 2012, Pengadilan Jakarta Pusat
memberikan teguran kedua secara lisan untuk datang
menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
tanggal 30 Oktober 2012.
Pada tanggal 30 Oktober 2012, Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat memberikan teguran (aanmaning) ketiga
kepada AAL. Terhadap panggilan menghadap tersebut,
AAL menyampaikan bahwa AAL masih ada niat untuk
membayar (kepada Perseroan), dan bahwa AAL telah
mengajukan surat tanggal 16 Oktober 2012 perihal
keberatan atas pelaksanaan eksekusi ini sehubungan
dengan adanya gugatan AAL pada pengadilan Tinggi
Hong Kong atas adanya Putusan Garnishee Order to Show
Cause. AAL juga meminta penangguhan pelaksanaan
eksekusi atas Putusan BANI karena dapat menyebabkan
dualisme hukum.
Pada tanggal 27 Nopember 2012, Perseroan dan
AAL datang menghadap di Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat. Pihak AAL pada intinya menyampaikan hal yang
sama sebagaimana pada sidang tanggal 30 Oktober
2012, dimana AAL memiliki niat untuk membayar
utangnya kepada Perseroan dan meminta penangguhan
pelaksanaan Putusan BANI. Sedangkan Perseroan
menyampaikan kepada Pengadilan agar Putusan BANI
tetap dilaksanakan karena apa yang terjadi di Hong Kong
tidak ada kaitannya dengan perkara BANI di Indonesia.
Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
menyatakan bahwa acara teguran atau aanmaning dalam
perkara ini telah selesai dan menyampaikan agar AAL
dalam waktu 8 hari setelah aanmaning dapat melakukan
kewajibannya dengan sukarela.
d. Pada tanggal 26 Desember 2012, Perseroan mengajukan
permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
(PKPU) terhadap AcrossAsia Limited (AAL) melalui
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat. Permohonan PKPU tersebut diajukan
sehubungan dengan utang AAL yang telah jatuh tempo dan
dapat ditagih berdasarkan Facility Agreement tertanggal
30 Juni 2011 yang diperkuat dengan Putusan Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No 474/VII/ARBBANI/2012 tertanggal 12 September 2012, Penetapan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 089/2012.EKS jo
No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 tertanggal 24 September
2012, serta Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No. 089/2012.EKS jo No. 474/VIII/ARB-BANI/2012
tertanggal 27 September 2012.
Bahwa pada 15 Januari 2013, Majelis Hakim telah
mengeluarkan Putusan No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.
JKT.PST yang amar putusannya pada intinya menyatakan
mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh
Perseroan serta menetapkan PKPU Sementara untuk
paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak
putusan a quo diucapkan.
Selanjutnya berdasarkan Penetapan No. 64/PKPU/2012/
PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 21 Januari 2013, Hakim
Pengawas telah menetapkan rapat kreditur pertama,
batas akhir pengajuan tagihan bagi para kreditur AAL
(dalam PKPU), Rapat Verifikasi/Rapat Pencocokan utang
terhadap para kreditur AAL (dalam PKPU), serta sidang
permusyawaratan Majelis Hakim
Hakim Pengawas telah menetapkan rapat kreditur
pertama, batas akhir pengajuan tagihan pajak dan tagihan
para Kreditur, serta rapat verifikasi tagihan pajak dan
tagihan para kreditur.
Pada tanggal 13 Maret 2013, AAL mengajukan
Permohonan dan Memori Kasasi terhadap Putusan
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 64/PKPU/2012/
PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 5 Maret 2013. AAL memohon
agar Majelis Hakim tingkat Kasasi membatalkan Putusan
Nomor:
64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST
dan
menyatakan kepailitan AAL dicabut/diangkat. Terhadap
permohonan dan Memori kasasi tersebut, Perseroan
kemudian mengajukan Kontra Memori Kasasi pada
tanggal 22 Maret 2013.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dengan No.
Register 214 K/Pdt.Sus-PKPU/2013 tertanggal 31 July
2013; Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak
permohonan kasasi dari AAL. Berdasarkan pengumuman
yang dibuat oleh AAL pada tanggal 8 Agustus 2013, AAL
akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.
Pada tanggal 15 Februari 2013, Hakim Pengawas telah
mengeluarkan Penetapan No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.
JKT.PST yang pada intinya memerintahkan semua pihak
yang terkait dengan proses PKPU AAL untuk tunduk
pada proses PKPU AAL yang sedang berlangsung di
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
melarang Debitur /AAL (dalam PKPU) untuk melakukan
pembayaran kepada pihak manapun, Kreditur dan/atau
pihak ketiga melalui High Court of Hong Kong dan/atau
Pengadilan-Pengadilan lainnya serta melarang Debitur/
AAL (dalam PKPU) untuk melaksanakan tindakan-tindakan
yang berkaitan dengan pengurusan aset, kepemilikan/
pengalihan
aset,
transaksi
perbankan/keuangan,
pembayaran-pembayaran,
peminjaman-peminjaman,
penjaminan saham-saham milik AAL dan transaksi lainnya
tanpa surat persetujuan dari Tim Pengurus.
Bahwa AAL kemudian mengajukan permohonan
perpanjangan waktu penundaaan kewajiban pembayaran
utang pada tanggal 26 Februari 2013.
Pada tanggal 5 Maret 2013, Majelis Hakim Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah
mengeluarkan
putusan
Nomor:
64/PKPU/2012/
PN.NIAGA.JKT.PST, yang amarnya pada intinya
menyatakan Termohon PKPU AAL berada dalam keadaan
pailit dengan segala akibat hukumnya.
Selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor: 64/
PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 7 Maret 2013,
LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk
121
Fly UP