...

kehutanan masyarakat dalam diskursus pengelolaan sumberdaya

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

kehutanan masyarakat dalam diskursus pengelolaan sumberdaya
KEHUTANAN MASYARAKAT DALAM
DISKURSUS PENGELOLAAN
SUMBERDAYA ALAM DI KAWASAN
HALIMUN-SALAK
Andri Santosa
FKKM – Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat
Rangkas Bitung, 27 Maret 2013
KEHUTANAN MASYARAKAT - Halimun
Wewengkon
Leuweung Titipan
Leuweung Tutupan
Leuweung Bukaan/Sempalan
LEUWENG vs TAMAN NASIONAL
zona inti TN
zona rimba TN
zona religi budaya
zona tradisional
zona khusus
Leuweung
Masyarakat
Adat Kasepuhan
Zona rehabilitasi
zona pemanfaatan TN
MASYARAKAT DLM KEBIJAKAN TN
• Masyarakat menjadi bagian dari pengelolaan Taman
Nasional dalam Sistem Zonasi : Zona Khusus, Zona
Tradisional, Zona Religi Budaya, & Zona Rehabilitasi
(P56/2006)
• Skema Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan
Konservasi (PP 28/2011):
1. Pengembangan Desa Konservasi
2. Pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan
kayu di zona pemanfaatan, izin pemanfaatan
tradisional, serta izin pengusahaan jasa wisata alam
3. Fasilitasi kemitraan pemegang izin pemanfaatan
hutan dengan masyarakat
TANTANGAN REVISI SK 175/2003
• Bupati Lebak & Sukabumi mengajukan usul Revisi SK Menhut No.
175/Kpts-II/2003
• Kemenhut membentuk Tim Terpadu
• Rekomendasi Tim Terpadu :
– ± 113.357 ha → ±105.576 ha tetap sbg kawasan hutan & ±7.745 ha
sebagai APL – areal penggunaan lain
– ±105.576 ha = ± 67.449 ha Hutan Konservasi (Taman Nasional),
±21.752 ha Hutan Lindung, ±11.503 ha Hutan Produksi Terbatas, & ±
4.420 ha Hutan Produksi Tetap
– Pemukiman & lahan pertanian yg telah ada di dalam kawasan sebelum
tahun 2003 dikeluarkan dari kawasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan
• Hutan Konservasi tetap akan dikuasai & dikelola oleh Balai Taman
Nasional Gunung Halimun Salak
• Hutan Lindung & Hutan Produksi ???
BERSIAP PASCA REKOMENDASI
TIMDU
• Skenario Penguasaan & Pengelolaan Hutan Lindung &
Hutan Produksi (ktk Rekomendasi Timdu disetujui &
disahkan Menhut)
1. HL & HP kembali dalam penguasaan & pengelolaan
Perum Perhutani, kemitraan dengan masyarakat dg
PHBM
2. HL & HP diserahkan dalam penguasaan & pengelolaan
Pemda, ada peluang untuk skema HKm, Hutan Desa,
& HTR ?!
3. HL & HP sebagai intermediate menjadi APL & Enclave
• Identifikasi Pemukiman & Lahan Pertanian sebelum
2003 untuk proses pelepasan kawasan !!
HUTAN ADAT dlm PERUNDANGAN
• Peluang lain dalam kebijakan Kehutanan Masyarakat adalah
Hutan Adat (UU 41/1999 ttg Kehutanan) :
a. Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat
b. Masyarakat Hukum Adat diakui oleh Pemerintah Daerah
• Hutan Adat dapat dilaksanakan pada hutan konservasi &
lindung
Catatan :
1. AMAN sedang melakukan JR (Judicial Review) ke MK atas
Pasal-pasal Hutan Adat dalam UU 41/1999
2. RUU Masyarakat Adat disepakati di Baleg untuk diproses
lanjut pembahasan ke arah UU
CATATAN LAIN
• Perubahan fungsi kawasan selalu diikuti dengan
perubahan aturan dan perubahan hukum untuk
bagaimana melakukan pengelolaan kawasan. Hal ini
tentusaja tidak serta merta juga bisa mengubah
perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan
pengelolaan sumberdaya alam di sekitar mereka.
• Menjadi penting untuk menghormati sistem yang
sudah ada di masyarakat dan menyesuaikannya
dengan fungsi hutan sesuai undang-undang.
• Hutan Masyarakat Adat dan Hutan Rakyat versi
masyarakat Halimun harus diakui dan disandingkan
sejajar dengan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan
Hutan Produksi versi pemerintah.
Fly UP