...

UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA SEBAGAI SUMBER HUKUM

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA SEBAGAI SUMBER HUKUM
UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA SEBAGAI SUMBER HUKUM DI KESULTANAN
PALEMBANG
Oleh
Farida dan Dra. Hj. Yunani
Universitas Sriwijaya [email protected]
Abstrak
Tulisan ini menguraikan tentang peran Undang-Undang Simbur Cahaya dalam kehidupan
masyarakat di Kesultanan Palembang. Kajian ini menemukan bahwa Undang-Undang Simbur
Cahaya sudah berlaku di kerajaan Palembang sejak abad XVII. Undang-Undang ini terdiri dari
enam bab yaitu bab I tentang Aturan Bujang Gadis dan Kawin (32 pasal), bab II memuat Aturan
Marga (29 pasal), bab III berisi Aturan Dusun dan Berladang (34 pasal), bab IV tentang Aturan
Kaum (19 pasal), dan tertuang dalam enam bab tersebut memuat aturan hukum yang berlaku di
kerajaan atau Kesultanan Palembang. Dalam pelaksanaannya aturan yang termaktub di dalam
undang-undang tersebut, umumnya ditaati oleh penduduk. Untuk daerah uluan (pedalaman)
penanganan hukum tersebut dikendalikan oleh Pasirah/Depati dan Proatin (bawahan pasirah),
sedangkan di ibu kota kerajaan ditangani oleh kelompok priyayi dibawah pimpinan seorang
mantra bergelar temenggung. Perkara-perkara berat yang tidak dapat diselesaikan di uluan,
dibawa ke ibu kota untuk diserahkan kepada sultan. Sebagai penguasa tertinggi, sultan aan
menentukan bentuk hukuman yang paling tepat bagi para pelanggar. Salah satu cara yang secara
turun temurun berlaku di Kesultanan Palembang adalah membawa para pembangkang atau
pelaku kejahatan khususnya pemberontakan ke Bukit Siguntang untuk disumpah. Persumpahan
di Bukit Siguntag umumnya member efek jera kepada para pelanggar. Dengan demikian,
Undang-Undang Simbur Cahaya menjadi patokan yang sangat penting dalam menjalankan
hokum di wilayah tersebut.
Kata kunci : aturan, denda, marga.
Undang-Undang Simbur cahaya Sebagai Sumber Hukum
di Kesultanan Palembang*
Oleh:
Dr. Farida, M.Si**
dan
Dra. Hj. Yunani Hasan, M.Pd
Universitas Sriwijaya
Undang-Undang Simbur Cahaya (disingkat UUSC) adalah undang-undang yang mengatur
hubungan antarwarga di daerah uluan Palembang. UUSC muncul sejak decade kedua abad XVII
yaitu pada masa Palembang masih berbentuk kerajaan, tepatnya pada mas pemerintahan Sido Ing
Kenayan (1629-1636). UUSC disebut juga dengan nama undang-undang Ratu Sinuhun. Ratu
Sinuhun adalah istri Raja Sido Ing Kenayan. Ia terkenal sebagai perempuan cerdas. Disebutkan
bahwa permaisuri raja tersebut adalah perancang dan pembuat “Undang-Undang Ratu Sinuhun”.
Sosok ratu ini sangat terkenal di wilayah Palembang samapi sekarang. Orang-orang tua akan
sangat “takzim” jika nam Ratu Sinuhun disebut. Ini semua menunjukan betapa nama Ratu
Sinuhun begitu “lekat” dihati penduduk Sumatera Selatan, bahkan namanya begitu terkenal
diwilayah Bengkulu. (“Oendang-oendag Simboer…”, 1892:3; Veth 1869: 265). Dengan
demikian, timbul pertanyaan “mengapa UUSC sangat ditaati dan apa isi yang terkandung dalam
undang-undang tersebut”. Uraian berikut ini mencoba mencoba untuk menjawab pertanyaan
tersebut.
Undang-undang ini secara terus menerus tetap dipakai mulai dari zaman kerajaan,
kesultanan, masa pemerintahan colonial Belanda, awal kemerdekaan, hingga diberlakunya
Peraturab colonial Belanda, awal kemerdekaan, hingga diberlakukannya Peraturan Pemerintahan
nomor 5 tahun 1979. Peraturan tersebut memuat dihapuskannya system hukum adat di Indonesia.
Meskipun digunakan secara terus-menerus, namun undang-undang mengalami perubahan
Pertama kali perubahan tersebut terjadi pada saat bentuk pemeritahan berubah dikerajan menjadi
kesultanan. Perubahan tersebut juga disebabkan perluasan wilayah dengan masuknya Pulau
Bangka-Belitung dan lainnya. Pada saat ini undang-undang ini dinamakan Undang-Undang
Sindang Marga. Setelah Kesultanan Palembang dihapuskan (1825), pihak pemerintahan colonial
Belanda juga memodifikasi undang-undang tersebut sesuai kebutuhan mereka. Bagian yang
dihilangkan adalah yang menyangkut pemerintahan, sedangkan yang tetap dipertahankan adalah
yang berhubungan dengan hukum adat. Pada mulanya UUSC ditulis tangan dalam aksara Arab
Melayu. Dicetak pertama kali tetap dalam aksara aslinya pada akhir abad XIX tepatnya tahun
1987. Cetakan huruf latin dilakukan empat puluh dua tahun kemudian. Dari cetakan inilah
diterbitkan Balai Pustaka pada tahun enam puluhan. Disebutkan bahwa terdapat perbedaan antara
cetakan Arab Melayu dan Latin. Pada cetakan Latin sebanyak tiga puluh satu pasal dihilangkan,
yaitu : Bab II,pasal 16,18,19 dan 23; Bab III,pasal 6,18 dan 31; Bab IV,pasal 17 dan 19;dan Bab
V,pasal 1,4,5,6,7,8,9,10,11,20,21,22,23,24,25,26,27,28,34,35,43,45 dan 56. (Hanafiah, 1994:vivii).
UUSC terdiri dari enam bab 188 pasal yaitu bab I tentang Aturan Bujang Gadis Kawin
(32 pasal), Bab II memuat Aturan Marga (29 pasal), Bab III berisi Aturan Dusun dab Berladang
(34 pasal), Bab IV tentang Aturan Kaum (19 pasal), dan Bab V tentang Adat Perhukuman (58
pasal), serta Bab VI tentang Aturan Bahagi Uang Denda (6 pasal). Dalam pelaksanaanya aturan
yang termaktub di dalam undang-undang tersebut, umumnya diatati penduduk. Perkara-perkara
berat, misalnya pemeberontakan atau pembunuhan yang tidak dapat diselesaikan di uluan,
dibawa ke ibu kota untuk diserahkan kepada sultan. Sebagai penguasa tertinggi, sultan akan
menentukan bentuk hukuman yang paling tepat bagi para pelanggar. Salah satu cara yang secara
turn temurun berlaku di Kesultanan Palembang adalah membawa para pembangkang atau pelaku
kejahatan khusunya pemeberontak ke bukit siguntang untuk disumpah. Cara lain adalah
hukuman Kapanjing yaitu diasingkan ke daerah tertentu yang jauh dari dusunnya semula,
sehingga tidak atau sulit untuk berhubungan dengan kerabatnya. Akkan tetapi, secara umum
hukuman yang diberikan dalam bentuk denda. Besar kecilnya denda tergantung pada besar
kesilnya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku pada waktu itu sesuai kententuan UUSC.
Berbagai bentuk hukuman tersebut, umunya meberi efek jera kepada para pelanggarnya.
Disamping itu, hukuman yang tidak kalah penting adalah sanksi sosial yang berlaku pada saat
itu. Pada masyarakat tradisional yang menjungjung tinggi adat istiadatnya, dan jumlah penduduk
yang sedikit mengakibatkan peristiwa sekecil apapun akan dengan cepat menyebar ke segala
penjuru, sehingga masyarakat pendukung akan berfikir ulang untuk melakukan pelanggaran
terhadap hokum adat yang berlaku (UUSC). Dengan demikian, Undang-Undang Simbur Cahaya
menjadi patokan yang sangat penting dalam menjalankan hokum di Palembang.
Aturan Marga, Aturan Dusun dan Berladang, Aturan Kaum, dan Adat Perhukuman
Aturan Marga pada percetakan huruf Latin tulisan tangan ditempatkan pada bab I, sedangkan
pada terbitan 1994 Aturan Marga berada pada bab II. Sesuai dengan pembahasan yang berkaitan
langsung dengan pemerintahan khususnya marga, maka Aturan Marga ditempatkan pada
pembahasan awal dalam makalah ini. Aturan Marga yang memuat berbagai hal untuk marga dan
dusun-dusun di Palembang. Dengan demikian, jelaslah bahwa UUSC lebih ditujukan kepada
penduduk Uluan. Sesuai ketentuan UUSC, disebutkan bahwa pemerintahan di daerah uluan
dijalankan oleh Pasirah dengan gelar Depati adalah kepala marga yang merdeka. Marga adalah
wilayah di bawah pemerintahan Kesultanan Palembang terdiri dari sekitar enam sampai sebelas
dusun yang dipilih oleh penduduk dan disahkan oleh raja/sultan. Depati dibantu oleh beberapa
proatin (anak buah), Beginda, dan Krio atau pembarap80. Tugas mereka adalah menjalankan
pemerintahan, peradilan dan menjaga tradisi. Beberapa masalah kecil (pencurian, penipuan,
pelanggaran adat) diselesaikan oleh para proatin ditingkat dusun dan marga. Hukuman yang
diberikan umumnya berbentuk denda (uang ringgit, real spanyol maksimal 12 real atau
benda/binatang) atau kurungan badan. Denda-denda tersebut menjadi sumber pendapatan depati
dan proatin. Untuk masalah yang lebih besar, seperti pemberontakan atau pembunuhan yang
dilakukan terhadap seorang depati. Penyelesaiannya dilakukan oleh para depati bersama-sama
proatin di bale-bale marga81. Begitu pula jika seorang kria atau baginda wafat, maka para
panagawe bersama matagawe (rakyat) dusun bersidang, dan mereka memilih orang yang
selanjutnya akan diangkat sebagai kepala dusun (umumnya yang diangkat adalah putera atau
kerabat dekat/saudara almarhum). Pemilihan ini akan dilaporkan kepada Depati, yang kemudian
diumumkan kepada seluruh penduduk. Untuk kasus berat diatas yang tidak dapat diselesaikan
ditingkat marga, maka permasalahan itu dilimpahkan kepusat pemerintahan di Palembang.
Terhukum berhak menolak hukuman yang di berikan kepadanya (merasa kurang adil), maka
terhukum berhak untuk mengadukannya kepada depati atau pada penguasa di atasnya yaitu
sultan (ANRI, Bundel Palembang No. 15.7; Bundel Palembang No. 62.7; Undang-Undang
Simbur Cahaya, Bab III, V, 1994; Sturler, 1855:76).
Di bidang agama di kendalikan oleh lebai penghulu di tingkat marga, sedangkan
ditingkat dusun dipegang oleh Khatib dan tingkat yang paling bawah yaitu kampung dipegang
kaum. Para pejabat tersebut mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan agama islam,
seperti perkawinan, perceraian, talak, rujuk, zakat, fitrah dan kematian. Mengajar mengaji
ditangani oleh lebai penghulu. Sedangkan, kaum bertugas memelihara masjid, langgar, padasan,
tempat-tempat keramat, memandikan mayat, mengajar mengaji dan menulis. Para kaum itu
dalam menjalankan tugasnya secara sukarela. Mereka berhak mendapatkan zakat fitrah, besarnya
zakat yaitu gantang dari seratus gandang padi yang dizakatkan sedangkan, untuk fitrah
ditetapkan tiap jiwa yang menyerahkan fitrahnya, satu gantang diberikan kepada kaum (UndangUndang Simbur Cahaya, Bab III, V, 1994).
Para depati dan aparatnya juga berkewajiban membuat dan memelihara jalan-jalan, dan
jembatan didaerahnya masing-masing, yang disebut gawe raja ( UUSC bab II pasal 11, dan 13).
Orang atau kelompok yang tidak menjalankan tugasnya disebut putus gawe. Kepada mereka
dikenakan denda sebesar tiga ringgit, juga kewajiban membayar upah kepada orang yang
menjalankan tugas tersebut sebagai pengganti ( UUSC bab II pasal 14, 1994). Semua penduduk
warga berkewajiban terlibat dalam gawe raja kecuali pasira, punggawa, proatin lebai penghulu
dan jajarannya ( UUSC bab II pasal 15, 1994. Disamping itu, juga harus menjaga kelestarian
alam dengan adanya ketentuan untuk tidak sembarangan menebang pohon tanpa seizing pasirah.
Khususnya pohon klutum, kulim dan tembesu. Bahkan ada ketentuan untuk tidak mengambil
kulit pohon kerawan tanpa menebang pohonnya ( UUSC bab II pasal 25 dan 26). Dibagian lain
disebutkan pula bahwa, adanya ketentuan untuk memelihara ladang. Jika pembakaran untuk
berladang menyebabkan kebun orang lain didekatnya ikut terbakar, maka dikenakan denda
sebesar enam sampai duabelas ringgot, sekaligus wajib memberikan ganti rugi sesuai
kesepakatan antara mereka. Pemilik kerbau juga berkewajiban untuk meberikan ganti rugi
apabila hewan ternaknya tersebut merusak kebun atau ladanag milik orang lain ( UUSC bab II
pasal 20 dan 22, 1994). Begitu pula dalam hal memelihara sungai tidak diperkenankan
membuang batang kayu yang telah ditebnang dalam rangka membuka lading kesungai. Untuk
kasus ini, bagi pelanggarnya dikenakan denda sebesar satu sampai enam ringgit. Disebutkan pula
adanya larangan nubai sungai (membuang tuba disungai agar ikan-ikannya mabuk atau mati),
juga ketentuan untuk menjaga jangan sampai lahan orang lain ikut terbakar pada saat seseorang
membakar ladangnya, aturan menjaga hewan ternak, dan lainnya. Tidak diperkenankan memetik
kapas seblum benar-benar masak (Undang-Undang Simbur Cahaya, Bab II, Bab III, 1994). Ini
semua menunjukkan bahwa betapa peraturan-peraturan yang terdapat dalam UUSC dibuat secara
rinci demi kepentingan penduduk dan kelestarian alam.
Dalam menjalankan pemerintahan pasirah memiliki stempel yang disebut cap macan
yang merupakan bukti atas kekuasaan yang diterimanya dari sultan. Cap macan memiliki
beberapa fungsi, antara lain sebgagai bukti sahnya surat-surat yang dikeluarkan oleh pasirah,
tanda sah/legitimasi dalam bentuk “pas” atas keberadaaan seseorang apabila melakukan
perjalanan keluar dari marganya. Pas tersebut harus diserahkan lagi kepada pasirah/pembarap
jika pas tersebut telah kembali ke marga atau dusunnya. Tidak memilki pas atau pas yang
dimiliki hilang, maka orang tersebut dikenakan denda atau boleh ditangkap (dianggap sebagai
buronan). Ketentuan lain menyebutkan bahwa jika pemegang cap melakukan tindakan tercela
maka pasirah/pembarap ikut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Control social tersebut
sangat efektif untuk memaksa orang tunduk kepada ketentuan yang ada. Di samping itu, pasirah
juga mengatur berbagai hal lain yang menygkut kehidupan masyarakat yang berada dibawah
pimpinannya. Dengan demikian pasirah adalah sosok yang sangat dihormati marganya,
mempermaulkan pasirah berarti keluarga besar pelaku penyimpangan akan dikucilkan oleh
penduduk di marga tersebut (Undang-Undang Simbur Cahaya, Bab II, III, 1994).
Dalam urusan rumah tangga, UUSC menetapkan dalam Bab II pasal 28 bahwa seorang
istri wajib mengikuti suami (tinggal di dusun suaminya).tidak diperbolehkan ambek anak82.
Ketentuan lain menyebutkan bahwa jika suaminya meninggal dunia, seorang istri boleh kembali
ke kampung halamannya dengan cacatan anaknya harus tetap tinggal di dusun ayahnya sebagai
ahli waris, kecuali anaknya masih kecil (tidak disebutkan batas umur “anak kecil tersebut), dan
harus diserahkan kepada keluarga ayahnya apabila anak tersebut sudah cukup umur, serta keluar
dari pihak ayahnya wajib membayar ganti rugi kepada ibu dan bapak tirinya sebesar delapan
tinggit (Bab II, pasal 29).
Aturan Bujang-Gadis Dan Kawin
pada bab ini UUSC mengatur tentang ketentuan perkawinan yang harus memberitahukan
penguasa setempat (depati/krio) dan biaya-biaya yang mengiringi hajat tersebut. Biaya-biaya itu
antara lain, adat terang (untuk bujang), pesaitan (janda). Yang menarik adalah besarnya “mas
kawin” tidk boleh melebihi satu suku mas, dam larangan meminta “uang jujur”. Adanya larangan
tersebut, menunjukkan bahwa undang-undang ini berlaku pada masa pemerintahan belanda.
Meskipun demikian, pihak belanda tetap memberikan izin adanya “belanja dapur” yaitu biaya
menikah yang harus diberikan pihak laki-laki kepada perempun. Jumlah uang yang harus
diberikan disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki (Bab I, pasal 1-4).
Pelanggaran atas hukum yang termaktub dalam UUSC jumlahnya semakin meningkatkan
sesuai kesalahan yang dilakukan oleh para pelakunya. Contohnya melarikan anak gadis akan
dikenai denda sebesar tiga ringgit. Denda akan semakin tinggi, apabila terjadi hamil diluar nikah,
akan dikenai denda sebesar 12 ringgit, dan wajib dinikahkan dengan mengundng berbagai pihak
yang disebut adat terang. Hukuman menjadi semakin berat jika gadis atau janda hamil tanpa
diketahui siapa yang harus bertanggungjawab. Dalam kondisi demikian, korban harus di panjing
yaitu ditempatkan di rumh pasirah selama maksimal tiga tahun, kecuali keluarga korban sanggup
membayar denda sebesar 12 ringgit. Angka-angka yang disebutkan diatas bukan jumlah sedikit
untuk ukuran pada waktu itu dan harus ditanggung oleh pihak keluarga pelaku yaitu laki-laki
(bab I, pasal 6-10). Bentuk hukuman tersebut membuat orang sangat berhati-hati dalam bertindak
yang menyimpang dari norma, karena keluarga pelaku akan dirugikan baik secara materil
maupun immaterial.
Hubungan laki-laki dan perempuan sangat terjaga, contohnya laki-laki yang menyenggol
gadis atau janda akan dikenai denda sebesar dua ringgit, denda itu baik dua kali lipat apabila
laki-laki memegang lengan gadis atau janda. Jumlah yang sama harus dibayarkan oleh bujang
jika ia mengelilingi rumah gadis yang ditaksirnya sambil meniup seruling, sedangkan gadis yang
ditaksirnya tidak berkenan. Hukuman denda akan semakin tinggi, sesuai dengan tingkat
perbuatan yang tidak menyenangkan oleh laki-laki terhadap perempun hingga mencapai 12
ringgit, bahkan tidak jarang pihak laki-laki harus membayar sebesar 32 ringgit pada istri orang
yang dilarikannya (bab I, pasal 18-250. Demikian nilai-nilai yang terkandung didalam UndangUndang Simbur Cahaya yang sudah dipakai sejak abad XVII. Undang-undang itu telah
mendasari kehidupan sosial masyarakat (Gersen, 1876:108) Sumatera Selatan selama sekitar
empat ratus tahun hingga sekarang, walaupun terdapat banyak perubahan. Akan tetapi provinsi
Sumatera Selatan tetap menempatkan UUSC sebagai akar dalam usaha mengembangkan dan
membina budaya daerah.
Inilah nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Simbur Cahaya yang sudah
disepakati sejak abad XVII. Undang-undang itu telah mendasari kehidupan sosial masyarakat
(Gersen, 1876:108) Suamtera Selatan selama sekitar empat ratus tahun hingga sekarang.
Meskipun demikian, nilai-nilai itu semkain luntur tergerus ole zaman.
Penutup
UUSC merupakan undang-undang yang mengikat masyarakat Palemvang hususnya masyarakat
uluan. Keberadaannya sangat penting dalam mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat
pendudungnya. Dengan demikian, undang-undang ini menjadi semakin tak terpisahkan dari
kelangsungan masyarakat Palembang khususnya sampai dihapuskannya semua system hukum
adat di Indonesia.
Dalam perjalanannya UUSC mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan bentuk
pemerintahan dari amsa kerajaan, kesultanan, kolonial belanda, kemerdekaan, hingga tahun
1979. Bentuk yang diterima sekarang ini adalah modifikasi peninggalan pemerintah belanda,
sesuai dengan kepentingan mereka yaitu menghilang peran penguasa lokal 9sultan). Meskipun
demeikian, pemerintah daaerah provinsi Sumatera Selatan tetap menempatkan nilai-nilai luhur
UUSC sebagai pijakan dalam mengembangkan dan membina kebudayaan daerah ini.
Daftar pusatka
ANRI, Overzicht van het verhandelde van de Kommisarisen Herman Werner Muntinghe in het
Rijks van Palembang nopen deszelfs instellingen finantien vooruitzichten 1818-1819,
Bundel Palembang nomor 15.7
ANRI Extract uit het verbal gehouden bij General Majoor opperbevelhebber der
Palembangsche expediitie en Kommisaris van het Gouvernement aldaar 1821, Bundel
Palembang, no. 47.6.
ANRI, Jaarlijksch Verslag van de Residentie Palembang over 1834 en 1835, Bundel Palembang
No.62.2.
ANRI, Algemeen Jaarlijksch Verslag der Residentie Palembang over den jaare 1844, Bundel
Palembang No. 62.7.
Stibbe, D.G., 1932, Encyclopedie van Nederlandsch Indie, derde deel, ‘s Gravenhage: Martinus
Nijhoff.
Veth, P.J., Aardrijskundig Woordenboek van Nederlandsch Indie, Amsterdan, P.N. van Kampen,
1869.
Faille, P.Roo de la, 1971, Dari Zaman Kesultanan Palembang, Jakarta: Bhratara.
Gersen, G.H., 1876, Oendang-Oendang of Verzameling vam Voorschiften in de lematang Oeloe
en llir en de Pesemanlanden, TBG, Jilid XX
Hanifah, Abu, 1994, Undang-Undang Simbur Cahaya, Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
Oendang-Oendang Simboer Tjahaja…, 1994, BKI.
( UUSC bab II pasal 11, dan 13).
Fly UP