...

187 BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 7.1 Kesimpulan 1. Sedikit

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

187 BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 7.1 Kesimpulan 1. Sedikit
187
BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1 Kesimpulan
1. Sedikit dari bayi yang tidak mendapat imunisasi campak di Kabupaten
Dharmasraya pada tahun 2013.
2. Kurang dari separuh responden ibu yang memiliki anak berusia 12-23
bulan berpengetahuan kurang terhadap imunisasi campak di Kabupaten
Dharmasraya pada tahun 2013.
3. Kurang dari separuh responden ibu yang memiliki anak berusia 12-23
bulan bersikap kurang baik terhadap imunisasi campak di Kabupaten
Dharmasraya pada tahun 2013.
4. Tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan responden yang
memiliki anak berusia 12-23 bulan dengan cakupan imunisasi campak
5. Tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap responden yang
memiliki anak berusia 12-23 bulan dengan cakupan imunisasi campak
6. SDM penyelenggara imunisasi campak di Dinas kesehatan Kabupaten
Dharmasraya pada tahun 2013 sudah mencukupi baik jumlah, maupun
standar pendidikan, namun belum semua petugas pelaksana imunisasi
campak mendapatkan pelatihan, baik dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Dharmasraya maupun oleh puskesmas masing-masing, hal
tersebut di sebabkan oleh keterbatasan anggaran.
7. Anggaran untuk pelaksanaan imunisasi sudah mencukupi yang berasal dari
dana BOK pada tingkat puskesmas namun, kegiatan di Dinas kesehatan
188
dana berasal dari APBD yang berjumlah 34 juta namun tidak
ada
anggaran untuk supervisi dan bintek secara periodik kesetiap puskesmas.
8. Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan imunisasi campak sudah
cukup memadai.
9. Pedoman teknis pencatatan dan pelaporan telah dilakukan secara baik di
kelola katrena sudah menggunakan SIK on line dan telah secara periodik
terjadwal system pencatatan dan pelaporan dilakukan baik oleh pelaksana
dilapangan yang menyerahkan laporannya paling lambat tanggal 20 dan
pengelola program menginput ke Dinas Kesehatan melalui SIK paling
lambat setiap tanggal.
10. Ketersediaan SOP bukan menjadi soal karena sudah di bagikan dan di
sosialisasikan kepada masing-masing puskesmas, dan tugas pengelola
program / pimpinan puskesmas mensosialisasikan kepada pelaksana
imunisasi campak baik melalui rapat koordinasi mau pun pembinaan dan
supervisi.
11. Rencana kerja di buat dan diusulkan dari pengelola program yang di
serahkan kepada pimpinan puskesmas untuk di evaluasi setelah pimpinan
menyetujui, puskesmas meneruskannya ke Dinas Kesehatan, kemudian
dinas kesehatan merekap secara keseluruhan rencana kerja program
imunisasi campak untuk di usulkan ke DPRD untuk di setujui dan di
sahkan.
12. Pengelolaan rantai dingin di puskesmas masih terkendala faktor
pendistribuasian vaksin, pada daerah terpencil yang letak geografisnya
sulit diakses oleh kendaraan roda dua, ada kalanya bidan desa mengambil
189
vaksin dua hari sebelum pelaksanaan dan di simpan pada lemari es biasa
akibatnya kualitas vaksin kurang di perhatikan.
13. Pelatihan secara khusus untuk pelaksana program imunisasi di puskesmas
belum terlaksana, tetapi untuk tenaga pengelola imunisasi campak sudah
di berikan pelatihan tentang penyelenggaraan imunisasi campak dengan
harapan pengelola program dapat memberikan informasi / transfer
knowlange kepada tenaga pelaksana imunisasi campak pada saat supervisi
dan bimbingan teknis oleh pimpinan puskemas masing-masing dan
pengelola program kepada bidan desa sebagai tenaga pelaksana pelayanan
imunsasi campak di lapangan.
14. Pencatatan dan pelaporan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan
dilakukan oleh bidan desa setiap tanggal 20, kemudian direkap laporan
imunisasi campak tersebut di serahkan
dan di entry datanya oleh
pengelola program melalui SIK on line ke Dinas Kesehatan setiap
bulannya paling lambat tanggal 5.
15. Cakupan imunisasi campak terendah berada di Puskesmas Silago
Kabupaten Dharmasraya, hal itu disebabkan sikap masyarakat yang masih
kurang baik sehingga kurangnya kesadaran, dan kemauan untuk berperan
aktif dalam kegiatan imunisasi campak, selain itu yang menjadi penyebab
masih rendahnya cakupan imunisasi campak yaitu kurangnya koordinasi
antara pemerintah, TOMA, TOGA, tenaga kesehatan dalam program
kesehatan khususnya imunisasi campak.
7.2 Saran
190
7.2.1 Dinas Kesehatan
1. Dalam upaya meningkatkan kinerja dan kapasitas Dinas Kesehatan
seyogyanya
mengajukan permohonan penambahan anggaran untuk
kegiatan supervisi, 2 x dalam setahun untuk masing-masing puskesmas di
Kabupaten Dharmasraya besaran transport sesuai Standar Belanja
Aparatur Kabupaten Dharmasraya dimana untuk golongan II yaitu Rp
125.000/hari dan bagi golongan III ke atas Rp 150.000/hari dan eselon IV
Rp 175.000/hari. Bimbingan teknis bagi tenaga penyelenggara imunisasi
campak dapat dilakukan dengan melakukan OJT atau meeting bulanan di
puskesmas, pengadaan insenerator buatan sederhana, penambahan
pengadaan safety box, dan pemeliharaan lemari es.
2. Untuk mengatasi masalah penanganan limbah jangka pendek secara aman
dan efisien
sebaiknya membuat insenerator sederhana seperti Peneliti
sampaikan dalam penelitian ini yang menggunakan system panas kering
dengan bahan bakar batok kelapa sehingga dapat di adop oleh puskesmas
untuk pemusnahan limbah medis. Untuk jangka panjang alangkah lebih
baiknya pembuatan perjanjian kerjasamaa ntara puskesmas dan RSUD
dalam pemusnahan limbah.
3. Penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan safety box sesuai
kebutuhan untuk masing-masing puskesmas.
7.2.2 Puskesmas
1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas pelaksana di
Puskesmas Silago hendaknya di lakukan upaya penyegaran tentang
imunisasi campak seperti yang dilakukan dalam lokmin maupun dalam
191
bintek puskesmas. Mengadakan pelatihan bagi petugas pengelola program
dan pelaksana imunisasi campak khususnya Bidan PTT. Sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan pelatihan dibuat TOR dan modul pembelajaran.
7.2.3 Masyarakat
1. Untuk membangun peran serta masyarakat dan sikap positif serta peran
aktif Bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Petugas Kesehatan dan
masyarakat mengadakan kegiatan pemicuan tentang penyakit campak.
2. Untuk meningkatkan cakupan imunisasi campak dilakukan upaya yang
terintegrasi antara pemerintah yaitu camat dan jajarannya kebawah, Dinas
kesehatan beserta jajarannya yaitu kepala puskesmas, pengelola program
dan bidan desa serta tokoh masyarakat dan agama untuk membuat
komitmen dan kebijakan sosial bagi masyarakat dengan membentuk
kecamatan dan jorong tanggap imunisasi khususnya campak yang di
tuangkan melalui kesepakatan bersama dan mengaktifkan wadah yang
sudah ada yaitu desa siaga.
Fly UP