...

- Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

- Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 7 Tahun 1953 (7/1953)
Tentang : Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin
menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja
Yogyakarta.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA
Mengingat :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Menimbang :
1.
2.
3.
Undang-Undang Pokok tahun 1948 No. 22.
Undang-undang tahun 1950 No. 16.
Rijksb1ad Yogyakarta tahun 1922 No. 24 (izin
untuk menjual minuman keras) dan tahun 1939
No. 6 (pajak minuman keras).
Politik Keuangan Negara dan politik Otonomi
Pemerintah Pusat.
Bahaya/kejahatan
yang
ditimbulkan
oleh
minuman keras.
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun
1953 No. 4 (penyerahan kekuasaan Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai perizinan
dan pajak penjualan minuman keras dalam
daerah KPJ).
Bahwa rakyat perlu mendapat perlindungan,
agar jangan sampai terlibat dari akibatakibat bahaya minuman keras.
Bahwa izin penjualan minuman keras dalam
Daerah KPJ menurut Rijksblad Yogyakarta tahun
1922 No. 24 dan tahun 1939 No. 6 perlu
disesuaikan dengan keadaan.
Bahwa
perlu
mengadakan
peraturan
ijin
penjualan dan pemungutan pajak atas ijin
menjual minuman keras untuk Daerah KPJ.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Peraturan tentang izin penjualan dan
pajak atas izin menjual minuman keras.
pemungutan
Pasal 1.
Rijksblad Yogyakarta tahun 1922 No. 24 dan tahun 1939 No. 6 tidak
berlaku lagi untuk Daerah KPJ.
Pasal 2
Peraturan daerah ini diperuntukkan bagi penjualan minuman keras
dalam jumlah sedikit.
Pasal 3
(1)
Yang dimaksud dengan minuman keras dalam peraturan ini ialah
(2)
segala minuman yang mengandung alkohol, yang dapat merugikan
kesehatan bagi rakyat.
Penjualan dalam jumlah sedikit (eceran) ialah : penjualan
minuman keras dalam jumlah-jumlah sebanyak-banyaknya tiga
liter.
Pasal 4
(1)
(2)
(3)
(4)
Penjualan dibagi atas :
a.
penjualan untuk diminum di tempat penjualan.
b.
penjualan untuk diminum di tempat lain.
c.
penjualan untuk dua macam tersebut dalam sub a dan sub
b.
Minuman keras untuk penjualan termaksud ayat (1) sub b harus
dimuat dalam botol, guci, kan dan sebagainya yang ditutup
dengan gabus dan dari atas sampai seluruh kepala botol, guci
atau kan itu dibalut dengan bahan dari timah dan sebagainya
atau dilak yang sedikit-dikitnya berisi tiga desi liter.
Penjualan tersebut ayat (1) sub b disamakan dengan ayat (1)
sub a.
apabila ketentuan tersebut ayat (2) tidak dipenuhi.
Batas isi tiga desi liter itu tidak berlaku untuk penjualan
pahit (bitter) dan minuman keras lainnya yang mengandung
alkohol sedikit-dikitnya 65% menjadi keruh (troebel) jika
dicampur dengan air hingga alkoholnya tinggal menjadi 42%.
Ketentuan tersebut hanya berlaku jika penjualan itu dimuat
dalam botol, guci, kan dan sebagainya, yang ditutup dengan
cara sebagai tersebut (2) dan dengan dibubuhi surat
keterangan (etiket) yang menyatakan nama pemilik pabrik
tempat
pabrik
nama
minuman
yang
dipergunakan
dalam
perdagangan.
Pasal 5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Barang siapa menjual minuman keras harus mendapat izin dari
Dewan Pemerintah Daerah KPJ.
Dewan Pemerintah Daerah KPJ menetapkan dan mengeluarkan
daftar isian untuk permintaan izin tersebut.
Di dalam dua minggu sesudah surat permintaan izin diterima
oleh Dewan Pemerintah Daerah KPJ permintaan itu diberitahukan
kepada orang-orang di sekitarnya dengan cara yang tertentu.
Barang siapa berkeberatan atas permintaan tersebut dalam dua
minggu sesudah permintaan itu diberitahukan dapat mengajukan
surat keberatan kepada DPD KPJ.
Jika tidak ada yang mengajukan keberatan, dan oleh DPD KPJ
dianggap bahwa ketertiban umum, kesusi1aan, keamanan dan
kesehatan tidak akan terganggu karenanya, maka dalam satu
bulan sesudah waktu dua minggu tersebut ayat (2) itu lampau
DPD KPJ memberikan surat izin.
Jika
permintaan
ditolak
da1am
surat
penolakan
harus
disebutkan alasannya.
Pasal 6
(1)
(2)
Rumah atau bangunan yang dipergunakan untuk menjual minuman
keras, harus terletak di pinggir jalan besar dan dapat
kelihatan dengan jelas.
Tiap-tiap tahun banyaknya tempat penjualan minuman keras
dibatasi dalam arti pengurangan.
Pasal 7
Untuk masing-masing cara penjualan tersebut dalam pasal 4 ayat (1)
diberikan surat izin tersendiri.
pasal 8
Dalam surat izin dibuat keterangan-keterangan mengenai keadaan
ruang, yang dipergunakan untuk menjual minuman keras dengan
disertai luasnya masing-masing ruang.
Pasal 9
(1)
(2)
(3)
Izin diberikan untuk waktu satu tahun, mulai tanggal 1
Januari sampai dengan 31 Desember.
Izin yang diberikan sesudah tanggal 1 Januari, berakhir juga
pada tanggal 31 Desember.
Pemegang izin yang ingin mendapat izin baru bagi tahun
berikutnya harus mengajukan surat permintaan izin baru dengan
mengisi daftar isian seperti tersebut dalam pasal 5 ayat (3).
Surat permintaan izin tersebut harus sudah diterima oleh DPD
KPJ selambat-lambatnya pada akhir bulan Nopember.
Pasal 10
(1)
(2)
Izin tersebut dalam pasal 5 ayat (1) berlaku melulu untuk
pemegang izin sendiri, dan hanya diperuntukkan kepada
ruang-ruang sebagai tercantum dalam surat izin.
Apabila pemegang izin berhenti menjual minuman keras, dalam
waktu delapan hari harus diberitahukan kepada DPD KPJ.
Pasal 11
Apabila pemegang izin meninggal dunia, warisnya selama tiga bulan
masih diperkenankan meneruskan menjual minuman keras atas izin
yang lama.
Sehabis waktu tersebut izin tidak berlaku lagi.
Pasal 12
Di kantor pajak KPJ diadakan sebuah daftar dari semua permintaan
izin penjualan minuman keras dengan catatan tentang mendapat izin
atau tidak.
Pasal 13
(1)
Pemegang izin menjual minuman keras tersebut pasal 5
dikenakan pembayaran pajak izin penjualan untuk satu tahun di
tetapkan sebagai berikut :
A.
Bagi minuman keras yang mengandung alkohol 5% keatas.
a.
Untuk diminum di tempat lain Rp. 350,- (tiga ratus
lima puluh rupiah).
b.
Untuk diminum di tempat penjualan Rp. 500,- (lima
ratus rupiah).
c.
Untuk dua macam penjualan tersebut sub a dan b Rp.
850,- (delapan ratus lima puluh rupiah).
B.
Bagi minuman keras yang mengandung alkohol di bawah 5%.
a.
Untuk diminum di tempat lain Rp. 250,- (dua ratus
lima puluh rupiah).
b.
Untuk diminum di tempat penjualan Rp. 350,- (tiga
ratus lima puluh rupiah).
c.
Untuk dua macam penjualan tersebut sub a dan b Rp.
600,00 (enam ratus rupiah).
Pasal 14
Pajak izin
diberikan.
penjualan
harus,
dibayar
penuh
pada
waktu
izin
Pasal 15
(1)
(2)
DPD KPJ berhak mencabut izin atau melarang penjualan minuman
keras untuk waktu yang ditentukan jika :
a.
dianggap, bahwa ketertiban umum, keamanan, kesusilaan
atau kesehatan dapat terganggu karenanya.
b.
lebih dari tiga bulan berturut-turut izin tidak
dipergunakan.
c.
ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan daerah ini
tidak dipenuhi.
Dalam surat pencabutan diberikan alasan-alasan pencabutan
itu.
Pasal 16
Tempat penjualan minuman keras hanya dapat dibuka antara jam 08.00
pagi sampai jam 22.00 malam.
Pasal 17
(1)
(2)
(3)
(4)
Dalam tiap-tiap ruang penjualan minuman keras, oleh pemegang
izin harus dipasang sebuah turunan izin yang disahkan oleh
Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta di tempat yang jelas
kelihatannya.
Di muka rumah penjualan tersebut, harus juga dipasang sebuah
papan yang jelas kelihatan dengan perkataan Izin No. : .....
Di bawahnya ditulis nama pemegang izin.
Jika izin itu berlaku untuk dua macam penjualan tersebut
dalam pasal 4 ayat (1) ditambah dengan perkataan "Tidak
diminum di tempat~.
Jika izin itu melulu berlaku untuk izin tersebut dalam pasal
(4) ayat (1) sub b ditambah dengan perkataan "Tidak diminum
di tempat".
(5)
(6)
Dalam lima hari setelah izin dicabut atau habis waktunya,
papan tersebut dalam ayat (2) harus diambil oleh pemegang
izin dan turunan surat izin dikembalikan ke Kantor Pajak
Kotapraja Yogyakarta.
Jika dalam waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam
ayat (5) tidak dipenuhi, maka Dewan Pemerintah Daerah
Kotapraja Yogyakarta berhak menjalankan atau memerintahkan
menjalankan atas biaya yang berkepentingan.
Pasal 18
Ruang tempat menjual minuman keras dan ruang lainnya yang
bergandengan dengan itu, tidak boleh dipergunakan untuk :
a.
membayar uang upah, kecuali pada pekerja-pekerja yang bekerja
di tempat itu.
b.
memberikan minuman keras kepada anak di bawah umur.
c.
mengadakan pertunjukan musik dan sebagainya yang dapat
dikunjungi oleh umum.
Pasal 19
(1)
(2)
(3)
(4)
Dilarang menjual, memberikan atau menyimpan minuman keras
yang mengandung zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan.
DPD KPJ atau pegawai yang dikuasakannya berhak mengambil
minuman keras yang dicurigai bersama tempatnya, untuk
diperiksa.
Pemegang izin berhak melekatkan tanda kepada tempat dimuatnya
minuman keras yang diambil itu dengan dibubuhi tanda
tangannya.
Minuman keras yang diperiksa itu jika tidak mengandung
zat-zat
yang
berbahaya
dikembalikan
kepada
yang
berkepentingan.
Pasal 20
(1)
(2)
Selain instansi-instansi yang telah mempunyai tugas mengusut
pelanggaran-pelanggaran maka kewajiban mengawasi pelaksanaan
peraturan daerah ini dan mengusut pelanggaran-pelanggaran
terhadapnya diserahkan kepada Kepala Kantor Pajak KPJ dan
Kepala Kantor Kesehatan KPJ.
Penjabat-penjabat
tersebut
ayat
(1)
berhak
memasuki
tempat-tempat penjualan minuman keras, sedang pemegang izin
atau wakilnya diharuskan memberikan keterangan yang diminta.
Pasal 21
(1)
(2)
(3)
Semua penjualan minuman keras yang sudah ada pada waktu
peraturan daerah ini mulai berlaku harus dimintakan izin
menurut peraturan daerah ini dalam tempo selambat-lambatnya
satu bulan.
Dalam hal itu banyaknya pajak yang harus dibayar terhitung
menurut ketentuan dalam pasal 14 ayat (1).
Jika permintaan tersebut ayat (1) ditolak dalam dua minggu
sesudah tanggal penolakan, penjualan minuman keras harus
dihentikan.
pasal 22
(1)
(2)
(3)
Barang siapa melanggar atau tidak menepati ketentuanketentuan tersebut dalam pasal 5 ayat (1) pasal 10, 11, 17,
18 ayat (1) sampai dengan ayat 5 pasal 20 ayat (1) dan pasal
22 ayat (1), dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) atau dihukum kurungan selama-lamanya enam
bulan.
Hukuman tersebut ayat (1) dapat disertai pensitaan minuman
keras yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap pasal 5
ayat (1), pasal 10, 11, 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1).
Hukuman tersebut dalam ayat (1) dan (2) tidak mengurangi
kewajiban membayar izin penjualan.
Pasal 23
Peraturan daerah ini berlaku surut mulai pada tanggal 1 Januari
1953.
Ditetapkan di Yogyakarta pada
tanggal 24 Oktober 1953.
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta
Walikota/Ketua DPR
ttd.
Mr. S. POERWOKOESOEMO
Peraturan ini telah disahkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan Surat Keputusannya No. 147/1953, tanggal 16
Nopember 1953 dan diundangkan dalam Lembaran Kotapraja Yogyakarta
tanggal 24 Desember 1953.
Sekretaris Pemerintah Kotapraja
Yogyakarta
ttd.
PRODJOSUROJO
Fly UP