...

TATA KELOLA KEAMANAN LAUT INDONESIA DALAM

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

TATA KELOLA KEAMANAN LAUT INDONESIA DALAM
TATA KELOLA KEAMANAN LAUT
INDONESIA
DALAM MENDUKUNG PROGRAM
PENGEMBANGAN POROS MARITIM
DUNIA
Oleh:
Laksdya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, M. Sc.
Universitas Pertahanan Indonesia
Dipresentasikan pada
Pertemuan Forum Rektor Indonesia 2015
Medan, 24 Januari 2015
Kampus Universitas Sumatera Utara
Outline Presentasi
• Pengantar
• Posisi Strategis Indonesia
• Kondisi Keamanan Laut dan Permasalahannya
• Kebijakan Maritim Berbasis Ekonomi dan Keamanan
• Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi,
dan Riset Maritim
• Penutup (Rekomendasi)
Pengantar
Pengantar
• Peran penting Indonesia sebagai negara kepulauan
dan maritim.
• Indonesia memiliki kontribusi dalam konteks
keamanan laut internasional.
• Perlunya membangun visi Indonesia sebagai
negara maritim.
• Pentingnya jaminan keamanan laut dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Posisi Strategis Indonesia
4 Posisi Strategis Indonesia
Indonesia sebagai strategic junction
Pelayaran Internasional
Indonesia sebagai strategic fishing
ground
Indonesia sebagai strategic potential
business
Indonesia sebagai strategic key partner
bagi negara-negara besar
1. Indonesia sebagai strategic
junction Pelayaran Internasional
Indonesia menjadi pintu gerbang dan jembatan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.
2. Indonesia sebagai strategic fishing
ground
3. Indonesia sebagai strategic
potential business
4. Indonesia sebagai strategic key
partner bagi negara-negara besar
Kondisi Keamanan Laut
dan Permasalahannya
Potret Kondisi Keamanan Laut dan
Permasalahannya
1. Kecenderungan
Keamanan Laut
2. Disparitas Pembangunan
Kelautan
3. Regulasi dan
Kelembagaan
4. Infrastruktur pertahanan
dan keamanan
1. Kecenderungan Keamanan Laut
Maraknya aktifitas pencurian ikan (illegal fishing),
masih terdapatnya sejumlah kekerasan di laut.
 International Maritime Bureau (IMB) di Malaysia:
Peristiwa tindak kekerasan yang terjadi di perairan
Indonesia 2013-2014 mengalami peningkatan.
 FAO: Kerugian Indonesia sebagai akibat dari praktek
illegal fishing mengalami kerugian sebesar Rp 30
triliun/tahun.
 Banyak data yang dipublikasikan oleh asing terkait
kejahatan di laut terlalu dibesar-besarkan.

2. Disparitas Pembangunan Kelautan

Keamanan laut tidak terlepas dari kebijakan dan strategi
nasional yang melingkupi isu-isu penegakan hukum di laut,
search and rescue, keselamatan navigasi, perlindungan
perikanan, lingkungan, dan keimigrasian.

Perlunya fungsi penegakan hukum, pengamanan, dan
keselamatan yang belum dilakukan oleh instansi terkait
sesuai dengan peraturan perundang-undangan diharapkan
dapat diatasi melalui lembaga atau badan keamanan laut
yang kini sudah terbentuk.

Keterbatasan dukungan anggaran pertahanan dan
keamanan juga menjadi salah satu permasalahan penting
dalam meningkatkan kinerja keamanan laut.
3. Regulasi dan Kelembagaan
Kapal
Patroli
KRI
UnKnown
Ships
Manage
Control
SECURITY
Manage
Control
TNI AL
DKP
Control
Manage
Known
Ships
Sea
Resources
Manage
SAFETY
RESOURCE
Manage
HUBLA
SHARING &
KOLABORASI
3. Regulasi dan kelembagaan (lanjut)
Menko Perekonomian dan
Menko Kemaritiman
Menko Polhukam
National Policy
Foreign Policy
Defense Policy
Military Strategy
Land
Strategy
Air
Strategy
Joint
Operations
Kemlu
Perdagangan
Economic Policy
Kemhan
DEKIN,
Perikanan &
Kelautan
Maritime Policy
Mabes TNI Bakamla
Naval
Strategy
Perhubungan
Maritime
Commerce
Kekuatan Maritim
Maritime
Maritime
Capabilities
Capabilities
Military
Military
Operations
Maritime Strategy
Naval
Operations
Civil
Commercial
operations
4. Infrastruktur Pertahanan dan Keamanan
Tiga elemen penting terkait infrastruktur yang perlu
ditingkatkan yakni:
 Pertama, penambahan unsur-unsur patroli yang
berupa kapal dan pesawat pengintai/patroli maritim
jarak sedang, lengkap dengan logistik di pangkalan
depan/aju.
 Kedua, pengintegrasian infrastruktur sistem informasi
dan komunikasi data keamanan laut.
 Ketiga, meningkatkan pembangunan kapasitas sumber
daya manusia dalam mendukung kegiatan penegakan
hukum di laut.
Kebijakan Maritim Berbasis
Ekonomi dan Keamanan
Kebijakan Maritim Berbasis Ekonomi dan
Keamanan yang Perlu Ditingkatkan
1. Pembangunan infrastruktur hub-seaport
connectivity
2. Peningkatan industri jasa maritim
3. Modernisasi kekuatan pertahanan laut
4. Penguatan kerjasama keamanan maritim
1. Pembangunan Infrastruktur
Hub-seaport Connectivity
Sumber: Perpres Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional
Tri Achmadi - Anggota Tim Sislognas, Kemenko Perekonomian
Prodi Transportasi Laut, FTK – ITS dalam presentasi Jompa (2014)
2. Peningkatan Industri Jasa Maritim
Potensi
Bioteknologi
Rp400 T/th
Potensi
Minyak bumi
Rp210.000.0
00.000/th
Potensi
Perikanan
Rp320 T/th
Pembangunan
Industri Jasa
Maritim
Potensi
Wilayah
Pesisir
Rp560 T
Transportasi
Laut
Rp200 T/th
Potensi
Wisata
Bahari
Rp20 T/ th
Sumber: Presentasi Jamaluddin Jompa
dalam Seminar Transformasi Konsep Maritim Indonesia
3. Modernisasi Kekuatan Pertahanan Laut
4. Penguatan Kerjasama Keamanan Maritim
4. Penguatan Kerjasama Keamanan Maritim
(Capacity Building)
Program Kuliah Kerja Luar Negeri (KKLN)
Prodi Keamanan Maritim Unhan ke Naval Postgraduate School (NPS),
Monterey, Amerika Serikat
Pengembangan SDM,
Teknologi, dan Riset Maritim
Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Teknologi dan Riset Maritim




Penyiapan pusat-pusat pendidikan dan latihan
kemaritiman
Pembangunan kapasitas lembaga-lembaga
bagi stakeholder kemaritiman
Pengembangan jaringan dan teknologi sistem
keamanan laut
Peningkatan riset dalam dimensi keselamatan
dan keamanan laut
Penutup
Penutup (Rekomendasi)




Perlunya mengembangkan kesadaran dan
kapasitas lembaga maritim.
Peningkatan kerjasama antarlembaga.
Mengembangkan maritime security belt
Nusantara.
Mengembangkan kemampuan teknologi
pertahanan nasional.
Fly UP