...

perkembangan akuntansi pemerintahan di indonesia periode

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

perkembangan akuntansi pemerintahan di indonesia periode
PERKEMBANGAN AKUNTANSI
PEMERINTAHAN DI INDONESIA PERIODE
SEBELUM REFORMASI SAMPAI DENGAN
PASCA-REFORMASI
Oleh :
Nuwun Priyono
Dosen Fakultas Ekonomi Program Diploma III Akuntansi UTM
ABSTRACT
Governmental accounting developments in Indonesia since the
reform era began in 1998. This development was marked by
reforms in the field of financial management of the state. In the
field of governmental accounting occurs changes from sigle entry
system to double entry system, and the change from cash towards
accrual basis to accrual basis. Then the development of
governmental accounting can also be seen from several phases,
from the orde baru era to the post-reform era. The phases are
described clearly the development of legislation and changes
governmental accounting system.
Keywords : governmental accounting, single entry system, cash
towards accrual basis, accrual basis
1
Perkembangan Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia Periode …… (Nuwun Priyono)
A.
PENDAHULUAN
Reformasi pada berbagai bidang yang digulirkan sejak tahun
1998 membawa perubahan yang besar pada bidang akuntansi
pemerintahan di Indonesia. Perubahan besar tersebut ditandai
dengan terbitnya banyak peraturan perundangan yang berkaitan
dengan perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara.
Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum bagi
pelaksanaan akuntansi pemerintahan sebelum era reformasi antara
lain: Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.
5 dan 6 Tahun 1976 dan Manual Adminsitrasi Keuangan Daerah
(MAKUDA) Tahun 1981. Kemudian setelah era reformasi,
ditetapkan Undang- Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang
mengatur tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan
Pusat dan Daerah. Selanjutnya ditetapkan Undang- Undang No. 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dari sinilah tonggak
reformasi pengelolaan keuangan negara mulai dijalankan. Selain itu
juga ditetapkan Undang- Undang No. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara.
Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka
perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk
mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat
berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan
adalah perubahan
di
bidang
akuntansi
pemerintahan.
Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ini sangat penting
karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan
yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai
dengan tujuan masing-masing. Karena begitu eratnya keterkaitan
antara keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan
2
Vol. 37 No. 1, 15 September 2012 : 81-93
maka sistem dan proses yang lama dalam akuntansi
pemerintahan
banyak
menimbulkan
berbagai
kendala
sehingga tidak mendukung terwujudnya good governance dalam
penyelenggaraan pemerintahan (Simanjuntak, 2012).
Sebelum era reformasi pengelolaan keuangan negara sistem
pencatatan pada akuntansi di sektor pemerintahan masih
menggunakan single entry. Pada sistem pencatatan ini, menurut
Abdul Halim (2004) dalam Abdul Hafiz Tanjung (2008),
pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali,
transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi
penerimaan dan transaksi ekonomi yang berakibat berkurangnya
kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.
Akibat dari sistem pencatatan ini, pemerintah tidak memiliki
catatan mengenai aktiva tetap, piutang , utang dan ekuitas dari
suatu entitasnya. Sehingga pemerintah tidak pernah menampilkan
neraca sebagai bentuk laporan keuangan yang umumnya dikenal
yang dapat menggambarkan posisi keuangan pemerintah. Hal ini
disebabkan juga karena basis akuntansi yang digunakan selama ini
adalah basis kas. Menurut Indra Bastian (2006) basis kas hanya
mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Rekening keuangan
akhir akan dirangkum dalam buku kas, sehingga laporan keuangan
tidak bisa dihasilkan karena ketiadaan data tentang aktiva dan
kewajiban. Namun dalam perkembangannya sistem pencatatan
akuntansi dari basis kas berubah menjadi akuntansi berbasis kas
menuju akrual.
Dalam melihat perkembangan akuntansi pemerintahan di
Indonesia penulis akan melihat dari beberapa fase yaitu dari mulai
era orde baru hingga orde reformasi. Tulisan ini akan membahas
bagaimana perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia
3
Perkembangan Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia Periode …… (Nuwun Priyono)
dilihat dari beberapa fase tersebut dan beberapa perubahan yang
mengiringi dalam perkembangan akuntansi pemerintahan tersebut.
B.
PEMBAHASAN
B.1
Arah Reformasi Keuangan Negara
Sebelum mengupas lebih jauh mengenai perkembangan
akuntansi pemerintahan yang dilihat beberapa fase tersebut diatas,
kita terlebih dahulu harus mengetahui arah dari reformasi keuangan
negara baik ditingkat pusat maupun daerah.
1. Perubahan sistem akuntansi: dari single entry menjadi double
entry
Pada mulanya pencatatan akuntansi disektor pemerintahan
dengan menggunakan sistem pencatatan single entry. Tetapi
sistem single entry dirasakan memiliki banyak kekurangan,
sehingga sistem pencatatan beralih ke sistem double entry.
Dalam sistem double entry, setiap transaksi keuangan akan
dicatat sebanyak dua kali, yaitu dicatat dalam sisi debet dan
sisi kredit. Sistem ini juga dikenal dengan sistem pembukuan
berpasangan.
2. Perubahan basis pencatatan akuntansi dari basis kas menjadi
basis akrual.
Basis pencatatan dalam akuntansi pemerintahan pada awalnya
menggunakan basis kas. Kemudian basis kas ini dirubah
menjadi basis akrual. Dalam mengantisipasi perubahan basis
kas menjadi basis akrual ini, digunakanlah basis kas menuju
akrual (cash basis toward accrual). Secara sederhana,
akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada
saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas, dan tidak
mencatat aset dan kewajiban. Sebaliknya akuntansi berbasis
4
Vol. 37 No. 1, 15 September 2012 : 81-93
akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya
transaksi (baik kas maupun non-kas) dan mencatat aset dan
kewajiban. Sedangkan akuntansi berbasis kas menuju akrual
(cash basis toward accrual) adalah menggunakan basis kas
untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk
pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca
(Simanjuntak, 2012). Basis kas menuju akrual ini sebuah jalan
tengah dalam mengantisipasi perubahan sistem pencatatan
akuntansi. Dengan menggunakan basis tersebut diharapkan
dapat mempermudah pencatatan akuntansi pada saat periode
transisi menuju basis akrual penuh. Dan secara teknis
pencatatan basis ini akan dipermudah dengan menggunakan
jurnal korolari.
B.2
FaseFase
Penting
Perkembangan
Akuntansi
Pemerintahan
Perkembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia terjadi
sudah beberapa dekade, dimulai dari era orde baru hingga orde
reformasi. Menurut Mahmudi (2011), ada beberapa fase penting
perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia yaitu:
1. Tahun 1975
Pada tahun ini belum ada sistem akuntansi, yang ada baru
sebatas sistem administrasi atau dikenal dengan istilah tata
usaha keuangan daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
pemerintahan khususnya pemerintah daerah mendasarkan pada:
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah
5
Perkembangan Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia Periode …… (Nuwun Priyono)
-
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan , Pertanggungjawaban, dan Pengawasan
Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang
Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD.
2. Tahun 1979-1980
- Sistem administrasi pemerintahan masih dilakukan secara
manual, belum dikenal sistem komputerisasi yang
terintegrasi.
- Belum dimiliki Standar Akuntansi Pemerintah.
- Satu-satunya laporan pertanggungjawaban keuangan
pemerintah kepada DPR berupa Perhitungan Anggaran
Negara (PAN) yang disajikan berdasarkan sumbangan
perhitungan anggaran dari Departemen/Lembaga yang
disusun secara manual dan single entry.
- Penyampaian laporan PAN oleh pemerintah kepada DPR
dilaksanakan dalam waktu 2-3 tahun.
- Departemen keuangan mulai membuat rencana studi
modernisasi sistem akuntansi pemerintah.
- Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri No. 900-099 Tahun 1980 tentang
Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA), yang
menjadi pedoman pencatatan keuangan daerah yang pada
dasarnya sebatas tata buku bukan merupakan suatu sistem
akuntansi.
3. Tahun 1986
- Dibuat desain pengembangan Sistem Akuntansi Pusat dan
Sistem Akuntansi Instansi dengan mengusulkan disusunnya
bagan akun standar dan standar akuntansi pemerintahan
6
Vol. 37 No. 1, 15 September 2012 : 81-93
serta pembentukan unit eselon I di lingkungan Departemen
Keuangan yang memegang fungsi akuntansi dan pelaporan.
- Sistem yang disetujui Departemen Keuangan pada saat itu
adalah menyusun alokasi anggaran, proses penerimaan dan
pengeluaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN), pembuktian bukti jurnal dan daftar
transaksi sebagai dasar pembukuan dalam buku besar secara
manual.
4. Tahun 1987-1988
- Mulai dilakukan simulasi sistem manual pada Departemen
Pekerjaan Umum, Sosial, Perdagangan pada wilayah
Jakarta, Medan, dan Surabaya.
- Pada saat bersamaan, timbul pemikiran penggunaan
komputer untuk proses akuntansi dan pada tahun 1989
usulan pengembangan sistem akuntansi pemerintah berbasis
komputer disetujui Departemen Keuangan dan Bank Dunia
dalam bentuk Proyek Pengembangan Sistem Akuntansi
Pemerintah tahap I, tetapi sistem fungsional masih berdasar
pada desain manual sebelumnya, belum sampai proses yang
menyeluruh yang dapat menghasilkan laporan keuangan.
1. Tahun 1992
Dibentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)
yang mempunyai fungsi sebagai Central Accounting Office,
yang bukan sekadar “membukukan” namun memerlukan
adanya standar akuntansi pemerintahan dan selanjutnya
melaksanakan implementasi sistem yang telah dirancang.
2. Tahun 2001-2002
- 1 Januari 2001 otonomi daerah dan desentralisasi fiskal
serentak dilaksanakan di Indonesia
- Terdapat perubahan format anggaran dan pelaporannya.
7
Perkembangan Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia Periode …… (Nuwun Priyono)
-
Dikeluarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang mulai
mengenalkan penggunaan akuntansi basis kas modifikasian
(modified cash basis) serta pembukuan berpasangan (double
entry bookkeeping) untuk pencatatan keuangan pemerintah
daerah.
3. Tahun 2003-2004
Reformasi akuntansi sektor publik dimulai dengan
diterbitkannya 3 Undang-undang Keuangan Negara, yaitu :
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara
4. Tahun 2005
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan - KSAP (Standard
Setter Body) dibentuk dengan Keppres No. 84 tahun 2004 ,
diubah dengan Keppres No. 2 Tahun 2005, Keppres No. 3
Tahun 2009.
- Standar Akuntansi Pemerintahan untuk pertama kali
dimiliki dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005. PP No. 24 Tahun 2005
menggunakan pendekatan cash towards accrual (CTA)
dalam sistem pencatatan akuntansinya.
- Mulai tahun 2005, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan
daerah
disusun
berdasarkan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan.
8
Vol. 37 No. 1, 15 September 2012 : 81-93
5. Tahun 2010
Dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan PP No.
24 Tahun 2005. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010
pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi
akrual penuh (full accrual accounting) tidak lagi cash towards
accrual selambat-lambatnya tahun 2015.
B.3
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dibentuk
berdasarkan pada Keputusan Presiden No.84 Tahun 2004, sebagai
tindak lanjut dari amanat Undang- Undang No. 1 Tahun 2004
pasal 57 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam pasal tersebut
dinyatakan bahwa diperlukan suatu Komite Penyusunan Standar
Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang bertugas menyusun Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam Undang- Undang. No 17
Tahun 2003 pasal 32 tentang Keuangan Negara mengatur perlunya
SAP sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2004 mengenai KSAP
telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 2005, dan
terakhir diubah dengan Keputusan Presiden No.3 Tahun 2009
tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).
KSAP bertugas mempersiapkan penyusunan konsep
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsipprinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau
pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP
melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan.
9
Perkembangan Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia Periode …… (Nuwun Priyono)
KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri
Keuangan.
KSAP dalam tugasnya telah menyusun Standar Akuntansi
Pemerintahan berbasis cash towards accrual, dengan dikeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dan terakhir
dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang
mengatur SAP berbasis akrual penuh (full accrual).
B.4
Perbandingan pelaporan keuangan yang dihasilkan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 berisi Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual (cash
towards accrual).
Dalam SAP ini, pengakuan terhadap
pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas, sedangkan
pengakuan terhadap asset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
Laporan keuangan yang dihasilkan dalam SAP ini adalah Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas dan Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK).
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 berisi Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. SAP ini mengakui
pendapatan, beban, asset, utang dan ekutas dalam pelaporan
keuangan berbasis akrual. Sedangkan pengakuan pendapatan,
belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis yang ditetapkan adalam APBN/APBD. Laporan
keuangan yang dihasilkan dalam SAP ini adalah Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK), laporan operasional, laporan perubahan SAL
(Saldo Anggaran Lebih) dan laporan perubahan ekuitas.
Dilihat dari jenis laporan keuangan yang dihasilkan, terdapat
perbedaan antara SAP berbasis kas menuju akrual dan SAP
berbasis akrual. Dalam SAP berbasis akrual, entitas pelaporan
10
Vol. 37 No. 1, 15 September 2012 : 81-93
diwajibkan untuk menerbitkan laporan tambahan yaitu laporan
operasioal, laporan perubahan SAL dan Laporan perubahan
ekuitas.
Tabel 1. Perbandingan laporan keuangan yang dihasilkan
No.
1
2
3
4
5
6
7
Laporan Keuangan Basis
Kas Menuju Akrual
Laporan
Realisasi
Anggaran
Neraca
Laporan Arus Kas
Catatan Atas Laporan
Keuangan
-
Laporan Keuangan Basis
Akrual
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Arus Kas
Catatan
Atas
Laporan
Keuangan
Laporan Operasional
Laporan Perubahan SAL
Laporan Perubahan Ekuitas
Sumber: PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 (Olahan)
C.
SIMPULAN
Era reformasi yang digulirkan tahun 1998 membawa banyak
perubahan. Dibidang akuntansi pemerintahan terjadi perkembangan
yang signifikan. Perkembangan akuntansi pemerintahan dapat
dilihat dari era orde baru hingga era pasca-reformasi. Kemudian
perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia tidak bisa
dilepaskan dengan reformasi dibidang keuangan negara. Reformasi
dibidang keuangan negara ditandai dengan beberapa perubahan
yaitu: perubahan sistem akuntansi: dari single entry menjadi double
11
Perkembangan Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia Periode …… (Nuwun Priyono)
entry dan perubahan basis pencatatan akuntansi dari basis kas
menjadi basis akrual.
Fase-fase penting dalam perkembangan akuntansi
pemerintahan di Indonesia dapat dilihat mulai dari Tahun
1975,Tahun 1979-1980, Tahun 1986, Tahun 1987-1988, Tahun
1992, Tahun 2001-2002 , Tahun 2003-2004, Tahun 2005 dan
terakhir Tahun 2010. Fase-fase tersebut memberikan gambaran
dengan jelas perkembangan akuntansi pemerintahan dimulai
dengan penerbitan berbagai peraturan perundangan dan perubahan
dalam sistem akuntansi pemerintahan.
12
Vol. 37 No. 1, 15 September 2012 : 81-93
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar.
Jakarta. Erlangga.
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi.
Salemba Empat Jakarta.
Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta.UII Press.
Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2005 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan
Simanjuntak, Binsar H. 2012. Menyongsong Era Baru Akuntansi
Pemerintahan Di Indonesia. www.ksap.org
Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. Akuntansi Pemerintahan Daerah :
Konsep dan Aplikasi. Bandung. Alfabeta.
13
Fly UP