...

tinjauan subsidi energi di indonesia

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

tinjauan subsidi energi di indonesia
Terbitan 1. Volume 2. Maret 2015
TINJAUAN SUBSIDI ENERGI
DI INDONESIA
Penelitian enam bulanan mengenai kebijakan-kebijakan subsidi energi
Sorotan
• Pada 31 Desember 2014, Presiden Joko Widodo
mengumumkan penghapusan subsidi bensin
Premium dan memperkenalkan subsidi “tetap” untuk
harga bahan bakar Solar sebesar Rp1.000 (US$0,08)
per liter di bawah harga pasar. Karena turunnya harga
minyak dunia, dampak langsung dari keputusan
ini adalah turunnya harga bensin dan Solar pada 1
Januari yang kembali terjadi pada 19 Januari 2015,
sementara harga minyak tanah tidak berubah.
• Reformasi yang telah dilakukan, ditambah dengan
turunnya harga minyak dunia, diharapkan dapat
menghemat APBN sebesar Rp195 triliun (US$15,6
miliar) dari alokasi awal APBN 2015 yang sebesar
Rp276,0 triliun (US$22,1 miliar) untuk subsidi BBM.
Penghematan ini setara dengan lebih dari 9 persen
total rencana belanja pemerintah. Revisi APBN 2015
telah dipersiapkan dan difinalisasi dengan cepat,
dan menghasilkan peningkatan anggaran untuk
infrastruktur dari Rp190 triliun menjadi Rp290 triliun
(US$15,2 miliar menjadi US$23,2 miliar).
• Seiring jatuhnya harga minyak dunia, mekanisme
kompensasi tidak diperlukan, meskipun ada sejumlah
sistem kompensasi baru yang diperkenalkan sebelum
kenaikan harga minyak sebelumnya pada November
2014. Sistem dimaksud mencakup sistem kartu untuk
layanan jaminan kesehatan dan sistem bantuan
langsung tunai di mana dana ditransfer langsung ke
rekening tabungan perorangan.
• Terdapat sejumlah reformasi harga yang terjadi,
menyusul kebijakan PT Pertamina yang meningkatkan
harga LPG 12 kg sebagai bagian dari peta jalan
(roadmap) kenaikan yang telah diumumkan
sebelumnya, dan pengumuman penyesuaian tarif
listrik berkala untuk golongan tertentu oleh PT PLN.
• Latar belakang dari berbagai reformasi ini
digambarkan dengan jelas dari pengalaman 2014.
Sebagai akibat dari berbagai faktor, biaya subsidi
saat itu menjadi lebih tinggi dari yang direncanakan,
sehingga pada Revisi APBN 2014 dialokasikan total
sebesar Rp246,5 triliun (US$19,7 miliar)1 untuk subsidi
BBM dan Rp103,8 triliun (US$8,3 miliar) untuk subsidi
listrik. Total dari kedua subsidi tersebut berjumlah
Rp350,3 triliun (US$28,0 miliar) untuk subsidi energi,
yang berarti 24,1 persen lebih tinggi dibandingkan
anggaran awal, dan setara dengan sekitar 18,7 persen
belanja total pemerintah pusat dan 2,8 persen
prediksi PDB. Untuk menopang kebutuhan belanja ini,
dilakukanlah pengurangan-pengurangan anggaran
program Kementerian dan pemerintah pada Revisi
APBN 2014.
1 Kecuali dinyatakan lain, seluruh konversi nilai tukar dilakukan dengan standar Rp12.500 per US$.
http://www.iisd.org/gsi/
Daftar Isi
3
Pendahuluan
4
Bagian Satu: Tren Terbaru dalam Kebijakan
Penetapan Harga Bahan Bakar Fosil
Tinjauan Subsidi Energi Di Indonesia
Diterbitkan oleh
The International Institute for
Sustainable Development
International Environment House 2,
Chemin de Balexert, 5th Floor
1219, Chatelaine, Geneva, Switzerland
Tel +41 22 917-8748
Fax +41 22 917-8054
Email [email protected]
17
Bagian Dua: Analisis Tamu
21
Penutup
23
Referensi
Executive Director - International Institute for
Sustainable Development - Europe
Mark Halle
Programme Leader
– Subsidies and Sustainable Energy
Peter Wooders
Editor
Christopher Beaton
Tim Penulis
Lucky Lontoh, Christopher Beaton and Kieran Clarke
Desain
The House Ltd.
Web: www.thehouselondon.com
Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih khususnya kami sampaikan
kepada Rimawan Pradiptyo atas masukannya
yang amat berharga. Kesalahan dalam tulisan ini
merupakan tanggung jawab tim penulis.
Terbitan 1. Volume 2. Maret 2015
3
Pendahuluan
Selama bertahun-tahun, subsidi energi menjadi salah satu beban fiskal yang signifikan bagi Pemerintah Indonesia. Ratarata, pengeluaran terkait subsidi konsumen saja sudah mencapai sekitar 3,1 persen dari PDB tahunan sejak tahun fiskal
(TF) 2010. Biaya ini menyebabkan ketidakstabilan makroekonomi dan cenderung membebani belanja pembangunan.
Walaupun secara luas dipandang sebagai sejenis bantuan sosial, kebanyakan subsidi energi Indonesia bersifat regresif,
dengan kata lain hanya menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi secara tidak proporsional, sebagai akibat
subsidi tidak tepat sasaran yang tidak menjangkau kalangan miskin. Pada saat yang sama, sistem harga tetap juga telah
mendorong konsumsi energi yang boros dan sia-sia, hanya memberikan sedikit insentif untuk meningkatkan efisiensi
energi atau mengurangi emisi gas rumah kaca domestik, dan berkontribusi pula terhadap memburuknya neraca
perdagangan Indonesia. Atas alasan ini, kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak di Indonesia perlu mendapat
perhatian.
Edisi kedua Tinjauan Subsidi Energi Di Indonesia ini menyoroti perkembangan ekonomi dan kebijakan terbaru yang
mempengaruhi pasar energi bersubsidi Indonesia. Bagian Satu memaparkan kumpulan informasi tentang anggaran
negara dan kebijakan subsidi bahan bakar, termasuk APBN-P 2014, yang merupakan dampak siklus Pemilu terhadap
kebijakan, serta perubahan kebijakan dramatis yang terjadi pada bulan November 2014 dan Januari 2015. Bagian Dua
berisi analisis oleh penulis tamu Rahimah Abdulrahim, Direktur Eksekutif The Habibie Center, tentang politik kebijakan
subsidi; serta wawancara dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang penelitian mereka yang terakhir tentang
opini publik terhadap reformasi. Edisi ini ditutup dengan komentar dari Profesor Mohamad Ikhsan, Penasihat Khusus
Wakil Presiden di Kantor Wakil Presiden Indonesia, serta Profesor Ekonomi di Universitas Indonesia.
Gambar 1. Total Belanja Subsidi Energi dalam Miliar Rupiah dan sebagai Bagian PDB
400,000
5.0%
350,000
4.5%
4.0%
3.5%
250,000
3.0%
200,000
2.5%
150,000
2.0%
1.5%
100,000
1.0%
50,000
0.5%
0
0.0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Revised Revised
Catatan: Data 2013 berbeda dari Terbitan 1 Volume 1 karena beberapa saat setelahnya data yang telah diaudit telah dikeluarkan. Bagian PDB untuk
2014 dan 2015 telah diperhitungkan berdasarkan prediksi PDB total dalam Revisi APBN 2014 dan 2015.
Fuel subsidy
Electricity subsidy
Total energy subsidies as a % of GDP
Sumber: Kementerian Keuangan (2014a; 2015); Bank Indonesia (n.d.b).
% PDB
miliar rupiah
300,000
Bagian Satu: Tren Terbaru dalam Kebijakan Penetapan Harga
Bahan Bakar Fosil
(a) Ringkasan tentang Belanja Subsidi Bahan Bakar saat ini, 2015
Hingga akhir 2014, subsidi energi (baik untuk bahan bakar cair dan listrik) masih menjadi pos terbesar belanja pemerintah
Indonesia. Menyusul APBN-P 2014, total belanja yang dialokasikan untuk subsidi bahan bakar, yakni untuk bensin, Solar, minyak
tanah dan LPG adalah Rp246,5 triliun (US$19,7 miliar), yang setara dengan kenaikan lebih dari 13 persen dari total subsidy
yang awalnya dianggarkan. APBN-P 2014 juga mengalokasikan sebesar Rp103,8 triliun (US$8,3 miliar) untuk subsidi listrik dan
Rp4,2 triliun (US$0,3 miliar) untuk menyubsidi konsumsi LGV (gas untuk kendaraan), yang berarti kenaikan sebesar 5,5 persen
dari alokasi anggaran semula. Totalnya subsidi energi 2014 telah menggelembung 18,7 persen lebih besar daripada yang pada
awalnya dianggarkan di dalam APBN.
Dalam APBN 2015 telah dialokasikan Rp276,0 triliun (US$22,1 miliar) untuk subsidi bahan bakar minyak dan Rp68,7 triliun
(US$5,5 miliar) untuk subsidi listrik, sehingga total komitmen subsidi energi menjadi Rp344,7 triliun (US$27,6 miliar). Menyusul
reformasi pada bulan November 2014 dan Januari 2015, APBN-P 2015 secara drastis mengurangi alokasi subsidi BBM menjadi
Rp81,8 triliun (US$6,5 miliar) dan sedikit meningkatkan alokasi subsidi listrik menjadi Rp76,6 triliun (US$6,1 miliar).
Perlu diperhatikan bahwa sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah pusat, total belanja subsidi energi 2014 mendekati dua
Tabel 1. Asumsi dan Alokasi Subsidi Energi APBN 2013-2015
No
Indikator
APBN 2013
APBN-P 2013
Realisasi APBN
2013 (LKPP)
APBN 2014
APBN-P 2014
APBN 2015
APBN-P 2015
5,5%
5,3%
4,4%
5,0%
Indikator Makroekonomi
1
Inflasi tahunan
4,9%
6,3%
8,38%
2
Pertumbuhan
6,8%
7,2%
5,78%
6,0%
5,5%
5,8%
5,7%
3
Suku bunga obligasi pemerintah (3 bulan)
5%
5%
4,5%
5,5%
6.0%
6,0%
6,2%
4
Produksi minyak
5
Produksi gas
6
Nilai tukar acuan (IDR/US$)
7
Harga minyak mentah Indonesia (ICP)
0,9 mbd1
0,84 mbd
0,82 mbd
0,87 mbd
0,82 mbd
0,90 mbd
0,82 mbd
1,36 mboed2
1,24 mobed
1,21 mboed
1,24 mboed
1,22 mboed
1,25 mboed
1,22 mboed
9.300
9.600
10.451
10.500
11.600
11.900
12.500
US$100/bbl
US$108/bbl
US$105.87/bbl
US$105/bbl
US$105/bbl
US$105/bbl
US$60/bbl
Belanja Subsidi Bahan Bakar
8
Pengeluaran subsidi bahan bakar3
IDR193,8 trn
(US$18,5 bn)
IDR199,0 trn
(US$19,0 bn)
IDR210,0 trn
(US$20,1 bn)
IDR210,7 trn
(US$16,9 bn)
IDR246,5 trn
(US$19,7 bn)
IDR276,0 trn
(US$22,1 bn)
IDR81,8 trn
(US$6,5 bn)
Kuota subsidi Premium, Solar dan
minyak tanah (total)
46 mkl4
48 mkl
48 mkl*
48 mkl
46 mkl
46 mkl
17,9 mkl
Kuota subsidi LPG 3 kg
3,7 juta ton
4,4 juta ton
4,4 juta ton
4,8 juta ton
5,1 juta ton
5,8 juta ton
5,8 juta ton
Subsidi listrik
IDR81,0 trn
(US$7,8 bn)
IDR100,0 trn
(US$9,6 bn)
IDR71,4 trn
(US$5,7 bn)
IDR103,8 trn
(US$8,3 bn)
IDR68,7 trn
(US$5,5 bn)
IDR76,6 trn
(US$6,1 bn)
IDR1,530 trn
(US$146,4 bn)
IDR1,502 trn
(US$143.7 bn)
IDR1,439 trn
(US$138.0 bn)
IDR1,667 trn
(US$133.4 bn)
IDR1,635 trillion
(US$130.8 bn)
IDR1,794 trn
(US$143.5 bn)
IDR1,769 trn
(US$141.5 bn)
IDR1,683 trn
(US$161,0 bn)
IDR1,726 trn
(US$165,2 bn)
IDR1,650 trn
(US$157,9 bn)
IDR1,843 trn
(US$147,4 bn)
IDR1,877 trn
(US$150,2 bn)
IDR2,040 trn
(US$163,2 bn)
IDR1,995 trn
(US$159,6 bn)
IDR153,3 trn
(US$14,7 bn)
IDR224,2 trn
(US$21,6 bn)
IDR211,7 trn
(US$20,3 bn)
IDR175,3 trn
(US$14,0 bn)
IDR241,5 trn
(US$19,3 bn)
IDR245,9 trn
(US$19,7 bn)
IDR225,9 trn
(US$18,1 bn)
1,65%
2,38%
2,33%
1,69%
2,40%
2,21%
1,90%
Belanja Subsidi Listrik
9
IDR100,0 trn
(US$9,6 bn)
Neraca Fiskal
10 Pendapatan negara
11
Belanja negara
(termasuk transfer ke daerah)
12 Defisit anggaran
13 Defisit terhadap rasio PDB
Catatatn: Seluruh angka di atas dibulatkan. Seluruh konversi nilai tukar untuk tahun 2013 berasal dari nilai resmi yang telah diaudit untuk periode tersebut, yaitu
Rp10.451 per USD. Seluruh nilai tukar untuk tahun 2014 dan 2015 didasarkan asumsi nilai tukar Rp12.500 per USD.
1
Juta barel per hari. 2 Setara dengan juta barel minyak per hari. 3 Termasuk Premium, Solar, minyak tanah dan LPG 3 kg digabungkan. 4 Juta kiloliter.
Sumber: Kementerian Keuangan (2012; 2013a); (BPK, 2014); Kementerian Keuangan (2013b; 2014a); Kementerian Keuangan(2014b; 2015).
Terbitan 1. Volume 2. Maret 2015
Gambar 2. Belanja Pemerintah per Fungsi pada 2014 dan Proposal APBN 2015
APBN 2014
Belanja Menurut Fungsi
Perumahan Kesehatan
dan Fasilitas
1%
Umum
2%
Pariwisata
dan
Ekonomi
Kreatif
0%
Lingkungan
Hidup
1%
Ekonomi
9%
Ketertiban dan
Keamanan
3%
Pertahanan
6%
RAPBN-P 2015
Belanja Menurut Fungsi
Agama
0%
Pendidikan
10%
Perlindunga
n Sosial
1%
Pelayanan
Umum
67%
Pendidikan
12%
Pariwisata
dan
Ekonomi
Kreatif
0%
Agama
0%
Kesehatan
Perumahan dan 2%
Fasilitas Umum
2%
Lingkungan
Hidup
1%
Ketertiban dan
Keamanan
4%
Perlindunga
n Sosial
2%
Ekonomi
16%
Pelayanan
Umum
54%
Pertahanan
7%
Sumber: Kementerian Keuangan (2013b; 2015).
kali lipat belanja modal, yang merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tingginya proporsi belanja tetap
yang tidak fleksibel dalam APBN (subsidi bahan bakar, belanja pegawai, pembayaran bunga hutang, dsb.) pada beberapa tahun
sebelumnya telah mengurangi keleluasaan pemerintah untuk mengatur belanja negara, dan membatasi kemampuannya untuk
berinvestasi untuk hal-hal yang diperlukan. Melalui perubahan sistem yang baru saja terjadi, pemerintah dapat meningkatkan
anggaran untuk infrastruktur pada APBN 2015 sebesar lebih dari 50 persen, dari Rp190 triliun menjadi Rp290 triliun (US$15,2
miliar menjadi US$23,2 miliar).
Pada tahun-tahun sebelumnya, total belanja subsidi energi selalu melampaui jumlah yang dialokasikan dalam anggaran,
sehingga belanja pada 2014 mungkin juga melampaui jumlah yang dialokasikan pada APBN-P 2014. Hasil audit anggaran negara
2013 menunjukkan bahwa pengeluaran untuk subsidi energi adalah sebesar Rp35 triliun (US$2,9 miliar) lebih tinggi daripada
yang pada awalnya dianggarkan dalam APBN, dan Rp11 triliun (US$0,9 miliar) lebih tinggi bahkan dari anggaran revisi. Hal ini
disebabkan konsumsi bahan bakar 4 persen lebih tinggi dari yang diperkirakan, sebagian karena depresiasi rupiah yang cukup
tajam pada 2013, yaitu rata-rata sebesar Rp10.500 per USD, yang meleset dari perkiraan yang sebesar Rp9.300 per USD. Selain
itu hal tersebut juga disebabkan naiknya harga minyak dunia sebesar rata-rata US$5 di atas perkiraan awal. Ketidakmampuan
pemerintah untuk mengendalikan faktor-faktor eksternal ini juga yang membuat subsidi bahan bakar fosil menjadi beban fiskal
yang memakan porsi belanja yang sebenarnya dapat digunakan pemerintah untuk membiayai program prioritas lainnya.
Sebagian dari kondisi di atas terus terjadi sepanjang 2014. Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3, konsumsi bensin, Solar dan
minyak tanah yang disubsidi pada kuartal pertama 2014 lebih tinggi dari tahun sebelumnya, walaupun volume bahan bakar yang
disubsidi tersebut lebih kecil pada APBN-P. Selain itu, nilai tukar rata-rata pada enam bulan pertama 2014 yang sebesar Rp11.745
per dollar, jauh lebih lemah dibandingkan yang diperkirakan dalam anggaran, yaitu sebesar Rp10.500 per dollar (Gambar 3).
Lebih lanjut, produksi minyak mentah domestik yang lebih rendah juga semakin meningkatkan ketergantungan terhadap impor.
Target produksi minyak dan gas pada 2014 harus diturunkan dari 870.000 barel per hari menjadi 818.000 barel per hari (Okezone,
2014a). Faktor yang masih sulit diprediksi pada 2014 adalah harga impor minyak mentah. Sejak Oktober 2014, harga minyak
mentah internasional dan minyak mentah domestik Indonesia telah jatuh secara signifikan (lihat Gambar 2), dibandingkan
dengan perkiraan harga yang sebesar US$105 per barel. Masih harus dicermati bagaimana penurunan ini akan mempengaruhi
belanja total dalam laporan keuangan pemerintah pusat, dikombinasikan dengan berbagai faktor di atas.
5
Tabel 2. Kuota Volume Konsumsi Bahan Bakar Bersubsidi, 2013, 2014 dan 2015 (dalam juta kiloliter)
Jenis Bahan Bakar
LKPP 2013
2013 Q1
APBN-P 2014
2014 Q1
APBN 2015
APBN-P 2015
Bensin
30,8
6,98
29,43
7,1
29,6
0
Solar
16,0
3,7
15,67
3,85
16,2
17,05
Minyak Tanah
1,2
NA
0,90
0,25
0,9
0,85
Total
48,0
46,7
5,77
46,0
Sumber: Kementerian Keuangan (2012, 2015); MetroTVNews (2014); BPK (2014); CNN Indonesia (2015).
14,000.00
140
12,000.00
120
10,000.00
100
8,000.00
80
6,000.00
60
4,000.00
40
2,000.00
20
0.00
Indonesian Crude Price: US$ / barrel
Exchange rate: US$ / IDR
Gambar 3. Nilai tukar US$/Rp vs Indonesian Crude Price, 2013
14
Ja
n-
14
v-
No
4
14
pSe
l-1
Ju
14
y-
4
Ma
r-1
14
US$/IDR Exchange Rate
Ma
n-
13
Ja
vNo
3
13
pSe
l-1
Ju
13
y-
3
Ma
r-1
Ma
Ja
n-
13
0
Indonesian Crude Price
Sumber: OECD (n.d.); Bank Indonesia (n.d.a); Kementerian ESDM(n.d.); Tempo (2014c; 2014d); RambuEnergy (2014b; 2014c); AntaraNews (2015a; 2015b).
Perubahan kebijakan subsidi bahan bakar yang diumumkan pada 31 Desember 2014 dan mulai dilaksanakan pada Januari
2015 masih tetap perlu mencermati sejauh mana subsidi bahan bakar fosil dapat membebani anggaran di masa mendatang.
Reformasi yang dilakukan untuk menghapus total subsidi Premium dan memperkenalkan subsidi tetap untuk Solar (harga Solar
akan dibiarkan berfluktuasi mengikuti kondisi pasar, sambil terus menjaga kesenjangan harga yang ditetapkan sebesar Rp1.000
(US$0,08) antara harga jual dengan harga pasar internasional). Ini berarti tidak ada lagi beban fiskal terkait harga bensin, dan
biaya subsidi untuk Solar tidak perlu melalui proses panjang untuk berubah. Patut dicatat, kebijakan baru ini diperkenalkan
sepanjang periode rendahnya harga minyak, namun masih harus dicermati apakah pemerintah akan mampu menghadapi
tekanan politik untuk mencegah kenaikan harga BBM dalam negeri dan mempertahankan sistem harga baru tersebut apabila
harga minyak dunia di masa yang akan datang kembali menguat.
Terbitan 1. Volume 2. Maret 2015
Kotak 1: Kisah Dua APBN: Opportunity Cost Subsidi Bahan Bakar Fosil
Pada 2014, APBN-P pada tengah tahun meningkatkan belanja total dari sebesar Rp34,4 triliun (US$2,8 miliar) menjadi total sebesar
Rp1.877 triliun (US$156,2 miliar). Ditambah dengan pendapatan yang lebih rendah dari yang diperkirakan, defisit anggaran meningkat
dari Rp175,5 triliun (US$14,0 miliar, 1,69 persen dari PDB) menjadi Rp241,5 triliun (US$19,3 miliar, 2,4 persen PDB).
Terdapat dua penyebab utama dari kenaikan belanja negara secara keseluruhan: pertama, kenaikan pembayaran bunga hutang, dari
Rp121,3 triliun (US$49,7 miliar) menjadi Rp135,5 triliun (US$10,8 miliar), yang disebabkan oleh kenaikan obligasi pemerintah (SBN,
Surat Berharga Negara) untuk menalangi defisit anggaran secara keseluruhan; kedua, kenaikan subsidi energi dari Rp282,1 triliun
(US$22,6 miliar) menjadi Rp350,3 triliun (US#28,0 miliar), yang terutama disebabkan oleh depresiasi rupiah yang berlarut.
Jika total subsidi naik sebesar Rp68,2 triliun (US$5,5 miliar) dan belanja keseluruhan hanya meningkat sebesar Rp34,4 triliun (US$2,8
miliar), pos anggaran apa yang harus dipotong agar tagihan subsidi ini tetap dapat dibaiyai? Sejumlah upaya telah dilakukan untuk
membendung pegeluaran dengan memotong anggaran Kementerian-kementerian dan lembaga lainnya. Chatib Basri, Menteri
Keuangan saat itu, menjelaskan bahwa proposal awalnya dimaksudkan untuk mendapatkan sekitar Rp100 triliun (US$8,0 miliar)
dengan cara ini, namun tantangan internal yang timbul setelahnya membuat angka ini direvisi menjadi Rp43 triliun (US$3,4 miliar)
(AntaraNews, 2014c). Tidak ada hubungan langsung yang sederhana antara kenaikan belanja untuk subsidi dan penurunan belanja
di area lainnya, karena banyak penyesuaian baik kenaikan maupun pengurangan dilakukan dalam revisi anggaran karena berbagai
alasan. Akan tetapi, tujuan utama dari trade-off ini jelas, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4 dan 5, yang merangkum sejumlah
penyesuaian yang dilakukan untuk menjaga belanja pemerintah tetap berada dalam batas yang wajar sepanjang 2014.
Tabel 3. Perubahan Anggaran pada Beberapa Klasifikasi Anggaran Pilihan, 2014
No
Fungsi
APBN 2014 (Rp miliar)
APBN-P 2014 (Rp miliar)
Perubahan(Rp miliar)
Area peningkatan pengeluaran
1
Subsidi energi
282,1
350,3
68,2
2
Pembayaran bunga hutang
121,3
135,5
14,2
Area penurunan pengeluaran
Infrastruktur Ekonomi
Konektivitas inter-regional
1
Kementerian Pekerjaan Umum
84,1
61,6*
-22,5
Kementerian Transportasi
40,4
30,2*
-10,2
16,3
11,8*
-4,5
4,6
3,2*
-1,4
Kementerian Pendidikan
80,7
76,5
-4,2
Kementerian Agama
42,6
44,6
2
Anggaran pendidikan melalui Kementerian lain
7,1
7,1
0
Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah
238,6
238,8
0,2
Kementerian Dalam Negeri
14,9
11,0*
-3,9
Kementerian Sosial
7,7
5,4*
-2,3
Kementerian Koperasi dan UKM
1,6
1,1*
-0,5
Kementerian Kesehatan
46,5
41,0*
-5,5
BPOM
1,1
0,8*
-0,3
Kementerian Pertanian
15,5
11,8
-3,7
Kementerian Kelautan dan Perikanan
6.5
4.7*
-1.8
KPU
15,4
16,8*
1,4
Bawaslu
3,3
4,0*
0,7
86,4
77,2*
-9,2
45,0
40,3*
Infrastruktur Energi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Perumahan
Kementerian Perumahan Rakyat
Jaminan Sosial dan Kesejahteraan
Pendidikan
Pengurangan Kemiskinan
2
Layanan Kesehatan yang terjangkau
Pasokan dan Stabilisasi Harga Pangan
Stabilitas Sosial dan Politik
Pemilu 2014
3
Pertahanan
Kementerian Pertahanan
Keamanan Nasional
POLRI
Total
-4,7
12.0
* Angka sementara dari APBN-P 2014.
Catatan: Kategori belanja pada tabel ini dibuat oleh penulis, berdasarkan penjabaran anggaran untuk berbagai program di berbagai Kementerian seperti
dinyatakan dalam RAPBN-P 2014 (Kementerian Keuangan, 2014c), Revisi APBN 2014 (Kementerian Keuangan, 2014a), dan ringkasan infografis APBN 2014
(Kementerian Keuangan, 2014d). Dikarenakan keterbatasan data, pemutakhiran beberapa angka dari RAPBN-P 2014 masih belum dapat dilakukan, sehingga
angka-angka di atas harus dipandang hanya sebagai kisaran saja.
7
Tabel 4. Perubahan Anggaran pada Beberapa Lembaga, 2014
Deskripsi
APBN 2014 (Rp miliar)
APBN-P 2014 (Rp miliar)
Perubahan
(Rp miliar)
616.9
483.5
-133.4
Ekonomi dan Tata Kelola
KPK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
65.0
51.3
-13.7
BPK
2.895,7
2.196,7
-699,0
BPKP
1.233,4
1.075,9
-157,5
KPPU
95.0
69.5
-25.5
Komnas HAM
68.7
54.6
-14.1
Pembangunan dan bantuan sosial
2.801,3
1.975,4
-825,9
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Daerah Tertinggal
214.7
151.6
-63.1
Komisi Nasional untuk Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia
429.1
303.4
-125.7
Layanan Publik
Lembaga Nasional Pengelolaan Bencana Lumpur Sidoarjo
845,1
590,7
-254,4
Badan Nasioal penanggulangan Terorisme (BNPT)
302,8
211,6
-91,2
Arsip Nasional
125,6
105,7
-19,9
Perpustakaan Nasional
435,1
405,7
-29,4
Lembaga Narkotik Nasional
792,8
584,3
-208,5
998,5
820,1
-178,4
Badan SAR Nasional
Radio Republik Indonesia (RRI)
2.188,8
1.523,8
-665,0
TVRI
1.075,6
824,6
-251,0
Ilmu Pengetahuan, pendidikan dan informasi
BPPT
Badan Meteorologi, Klimatologi da nGeofisika
822,0
688,5
-133,5
1.617,9
1.187,8
-430,1
LIPI
1.072,7
883,9
-188,8
BPS
3.578,7
3.251,0
-9,2
Catatan: Kategori belanja pada tabel ini dibuat oleh penulis, berdasarkan penjabaran anggaran untuk berbagai program di berbagai Kementerian seperti
dinyatakan dalam RAPBN-P 2014 (Kementerian Keuangan, 2014c), APBN-P 2014 (Kementerian Keuangan, 2014a), dan ringkasan infografis APBN 2014
(Kementerian Keuangan, 2014d).
Pada 2015, prinsip yang sama juga terlihat, namun dengan praktik yang berbeda. Ruang fiskal yang dihasilkan oleh
penghematan subsidi telah memungkinkan pemerintah untuk menaikkan belanja secara signifikan di berbagai area prioritas
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sebagaimana pada 2014, perubahan atau penghematan pada APBN-P 2015
tidaklah disebabkan oleh subsidi energi sebagai faktor tunggal. Sebagai contoh, upaya untuk memperketat pengeluaran di
pos perjalanan dinas dan rapat juga telah memperluas ruang fiskal. Namun demikian, bobot opportunity cost yang berhasil
dialihkan dari subsidi BBM 2015 terlihat amat jelas. Pada APBN-P 2015, Indonesia berhasil meningkatkan pendanaan untuk
BUMN di area-area seperti sektor pembiayaan, konstruksi, pertanian, dan transportasi (lihat Tabel 5 untuk penjelasan lebih
detil). Dana Desa juga telah meningkat tajam dari Rp9 triliun (US$0,7 miliar) menjadi Rp20,8 triliun (US$1,7 miliar). Dana Desa
adalah alokasi anggaran langsung yang disalurkan kepada cabang-cabang administratif terkecil dari pemerintah di tingkat
daerah, yang disalurkan ke 74.093 desa di seluruh Indonesia (Bisnis, 2015).
Terbitan 1. Volume 2. Maret 2015
Tabel 5. Suntikan Modal bagi BUMN
No
1
BUMN
Sektor
PT Dirgantara Indonesia (PTDI)
Kedirgantaraan
Suntikan Modal
Rp (triliun)
US$ (miliar)
0,4
0,03
2
PT Sang Hyang Seri
Pertanian
0,4
0,03
3
PT Pertani
Pertanian
0,47
0,04
4
PT Angkasa Pura
Bandara
2
0,16
5
PT Hutama Karya
Konstruksi
3,6
0,28
6
PT Waskita Karya Tbk
Konstruksi
3,5
0,27
7
PT Adhi Karya
Konstruksi
1,4
0,11
9
PT Askrindo
Keuangan, Lembaga Penjamin Substitusi
0,5
0,04
10
PT Jamkrindo
Keuangan, Lembaga Penjamin Substitusi
0,5
0,04
11
PT Sarana Multigriya Finansial (SMF)
Pembiayaan, kredit perumahan
1
0,08
12
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)
Keuangan, Penjaminan Infrastruktur l
1,5
0,12
8
PT Permodalan Nasional Madani
Keuangan, UKM dan Koperasi
1
0,08
13
PT BPUI
Keuangan, UKM dan Koperasi
0,25
0,02
14
Perum Perikanan Indonesia
Perikanan
0,3
0,02
15
PT Perikanan Nusantara
0,02
16
PT Geo Dipa Energi
17
Perum Perumnas
18
PT SMI
19
PT ASDP Indonesia Ferry
20
PT Djakarta Lloyd
21
PT Pelni
Perikanan
0,2
Panas Bumi, Energi
0,6073
0,05
Perumahan
1
0,08
Pembiayaan infrastruktur
20,35
1,58
Transportasi laut dan logistik
1
0,08
Transportasi laut dan logistik
0,35
0,03
Transportasi laut, logistik, pelabuhan
0,5
0,04
22
PT Aneka Tambang Tbk
Pertambangan
3,5
0,27
23
PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III)
Perkebunan
3,15
0,25
24
PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Perkebunan
0,0175
0,00
25
PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX)
Perkebunan
0,1
0,01
26
PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X)
Perkebunan
0,0975
0,01
27
PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI)
Perkebunan
0,065
0,01
28
PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII)
Perkebunan
0,07
0,01
29
PT Pelindo IV
Pelabuhan
2
0,16
30
PT PLN
Listrik
5
0,39
31
PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)
Perkeretaapian
2
0,16
32
PT Garam
Garam
0,3
0,02
33
PT Pindad
Keamanan, pertahanan strategis,
persenjataan
0,7
0,05
34
PT Dok Perkapalan Nusantara Surabaya
Kapal
0,2
0,02
35
PT Dok Kodja Bahari
Kapal
0,9
0,07
36
PT Industri Kapal Indonesia
Kapal
0,2
0,02
37
PT PAL
38
PT Perusahaan Pengelola Aset
39
Perum Bulog
40
PT Pengembangan Pariwisata
Kapal
1,5
0,12
Perbendaharaan Negara
1
0,08
Pangan Strategis
3
0,23
0,25
0,02
64,8773
5,05
Pariwisata
Total
Sumber: Kementerian Keuangan, (2015); SindoNews, (2015).
(b) Upaya Indonesia untuk Mengatasi Beban Subsidi Energi, 2014.
Sepanjang sembilan bulan pertama tahun kalender 2014, relatif hanya terdapat sedikit perubahan kebijakan yang mencoba
untuk mengatasi isu subsidi energi. Perubahan harga energi menjadi isu politik yang sensitif pada masa Pemilu di bulan April dan
Pemilu Presiden pada bulan Juli. Perubahan kebijakan penetapan harga pada masa ini mencakup:
9
•
Januari – upaya untuk menaikkan harga LPG tabung 12kg ditinjau ulang. PT Pertamina mengumumkan bahwa harga
LPG tabung 12 kg akan naik dari Rp5.850 (US$0,53) per kg menjadi Rp9.809 (US$0,88) per kg, yang berarti naik sebesar 67
persen. Itu adalah perubahan harga LPG 12kg yang pertama sejak 2009. PT Pertamina menyatakan telah menanggung
kerugian sebesar Rp21,8 triliun (US$2,0 miliar) dari pendistribusian LPG tabung 12kg pada 2008-2013 (The Jakarta Post,
2014a), bahkan masih berpeluang terus mengalami kerugian sebesar Rp2.100 (US$0,19) per kg meskipun sudah menerapkan
harga baru tersebut (Kompas, 2014). Pernyataan PT Pertamina ini didukung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang
menghitung kerugian Pertamina pada 2011 dan 2012 sebesar Rp7,7 triliun (US$0,69 miliar), yang sebagian besar berasal
dari harga jual LPG tabung 12kg yang terlalu rendah (Liputan6, 2014a; The Jakarta Post, 2014a). Pada 5 Januari, menyusul
kuatnya penolakan dari masyarakat, Presiden SBY melakukan intervensi dengan menginstruksikan PT Pertamina dan
menteri-menteri terkait untuk mengkaji kembali keputusan awal tersebut dalam waktu 24 jam (The Jakarta Post, 2014b).
Satu hari kemudian, PT Pertamina mengembalikan harga menjadi seperempat harga awal, dan menetapkan harga eceran
tabung LPG 12kg sebesar Rp6.850 (US$0,62) per kg (Kompas, 2014).
•
15 Januari – upaya membatasi subsidi Solar untuk perikanan dicabut total. BPH Migas, regulator sektor migas hilir,
mulai melaksanakan Keppres No.15/2012, yang mengatur bahwa hanya dua kelompok konsumen di sektor perikanan yang
berhak mendapatkan subsidi Solar, yaitu kapal tangkap ikan berbobot di bawah 30 gross ton (GT); dan usaha akuakultur
kecil. BPH Migas kemudian mengeluarkan Surat Edaran BPH Migas No.29/07/Ka.BPH/2014 yang melarang distributor PT
Pertamina, PT AKR Corporindo, dan PT Surya Parna Niaga menjual bahan bakar bersubsidi kepada kapal berbobot di
atas 30GT (Okezone, 2014b). Berbagai kelompok langsung menentang keputusan BPH Migas tersebut. Setelah pertemuan
antara Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perikanan, dan Kementerian ESDM, pemerintah merespon
dengan memerintahkan BPH Migas untuk merevisi kebijakan tersebut (AntaraNews, 2014a; Tempo, 2014b). Indonesia terus
menyalurkan subsidi Solar bagi untuk kapal ikan berbobot di atas 30GT di tahun 2014.
•
Juni – pengurangan subsidi biofuel. Meskipun tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap subsidi bensin, Solar, LGV,
LPG atau minyak tanah dalam Revisi APBN, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengurangi subsidi bioethanol dari Rp3.500
per liter menjadi Rp2.000 per liter (US$0,29 per liter menjadi US$0,17 pre litre), dan untuk biodiesel dari Rp3.000 per liter
menjadi Rp1.500 per liter (US$0,25 per liter menjadi US$0,13 per liter) (VivaNews, 2014).
Dalam delapan bulan pertama 2014, pemerintah mencoba berkelit dari perubahan harga BBM dan mengarahkan perhatian
pada kebijakan “non-pricing”. Hal ini bermula dari keputusan DPR untuk mengurangi kuota tahunan untuk BBM bersubsidi
dalam Revisi APBN 2014, sehingga mengharuskan pemerintah untuk mengurangi konsumsi demi menghindari pengeluaran
berlebih. Pada bulan Agustus 2014, terdapat sejumlah kebijakan yang dibuat untuk mengurangi jumlah SPBU yang menjual BBM
bersubsidi, membatasi area-area di mana BBM bersubsidi dapat dibeli, dan menghentikan penjualan BBM bersubsidi pada akhir
pekan. Meskipun sempat ada rencana lama untuk menggunakan RFID (radio frequency identification device) untuk memonitor
dan mengontrol penggunaan bahan bakar konsumen, RFID akhirnya tidak digunakan. Tidak ada evaluasi formal terhadap
kebijakan non-pricing ini, namun dampak-dampak terhadap konsumsi yang dilaporkan menunjukkan bahwa hasilnya tidak
cukup signifikan untuk mengompensasi biaya politik yang diperlukan untuk merubaha harga BBM. Meluasnya penentangan
masyarakat dan pembelian panik masyarakat yang khawatir kehabisan pasokan BBM menyebabkan dicabutnya kebijakankebijakan ini pada bulan berikutnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kotak 2.
Kotak 2. Upaya Jangka Pendek dan Panjang untuk Mengurangi Konsumsi Bahan Bakar
Pada awal Agustus, terdapat sejumlah kebijakan jangka pendek yang dikeluarkan untuk mengurangi konsumsi BBM bersubsidi di
Indonesia, yang mencakup:
•
Mengurangi SPBU yang menjual BBM bersubsidi, yang dikenal luas sebagai “nozzle reduction.” Awalnya direncanakan untuk
melaksanakan kebijakan ini di 59 kota di seluruh Indonesia (AntaraNews, 2014b). Dengan mengurangi kenyamanan pembeli BBM
bersubsidi dan menyebabkan antrean panjang, kebijakan ini bertujuan mengurangi konsumsi dan mempromosikan penggunaan
bahan bakar non-subsidi.
•
Mencegah penjualan bahan bakar bersubsidi di 26 SPBU di Jakarte Pusat dan seluruh SPBU di jalan tol.
•
Menerapkan batas waktu (antara pukul 8 pagi hingga 6 sore) untuk penjualan BBM bersubsidi di area-area yang dianggap rentan
terjadi distribusi ilegal.
Hasil langsung dari program ini adalah memanjangnya antrean dan protes di berbagai daerah di Indonesia. Di Jalur Pantura, yang
merupakan tulang punggung logistik dan transportasi Pulau Jawa, panjang antrean mencapai satu kilometer dan bertahan selama
berjam-jam di beberapa tempat. Terdapat banyak laporan tentang para pembeli yang menginap di SPBU, mengalami gangguan
kesehatan ketika menunggu, dan sebuah kasus di Yoyakarta dimana seorang pengendara motor membangkitkan kegeraman
masyarakat lokal setelah mengungkapkan kekesalannya di sosial media dengan cara yang menyinggung sentimen kesukuan tentang
penolakan dari SPBU untuk melayaninya, meskipun hal tersebut terjadi karena sang pengendaraa mengantri di lajur yang salah,
(Lontoh & Beaton, 2014). Pemerintah pun berusaha mengatasi keresahan yang meluas akibat rumor kelangkaan BBM, dan pada 27
Agustus, Hanung Budya, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa
pasokan BBM bersubsidi akan segera kembali normal (Liputan6, 2014b).
Meskipun dari kacamata politik kebijakan-kebijakan di atas dianggap tidak memberikan hasil yang berarti, Wakil Presiden Pemasaran
PT Pertamina melaporkan bahwa antara 18 hingga 25 Agustus, konsumsi Solar berusbsidi telah berkurang sebesar 13 persen dan
bensin bersubsidi sebesar 5 persen, sementara konsumsi bensin non-subsidi meningkat dari 2.800 kiloliter menjadi 3.300 kiloliter per
hari (Katadata, 2014).
Terbitan 1. Volume 2. Maret 2015
Untuk jangka panjang, pemerintah melakukan investasi pada sejumlah kebijakan untuk mengurangi konsumsi BBM. Akan tetapi
hingga saat ini, semua kebijakan tersebut masih belum berdampak pada pasar hilir. Hal ini terbukti setidaknya dari kondisi berikut:
•
Selama beberapa tahun, banyak pernyataan yang dikeluarkan tentang akan digunakannya teknologi RFID untuk memonitor,
dan nantinya dapat membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Secara teori, alat RFID mampu memindai kendaraan yang berhak
membeli BBM bersubsidi, mengetahui sudah berapa banyak yang dikonsumsi kendaraan tersebut, dan menetapkan kuota
untuk berbagai kategori pembeli. Akan tetapi, terdapat sejumlah masalah teknis dalam pengimporan dan pemasangan alat
tersebut. Jadwal pelaksanaannya sempat tertunda beberapa kali, dan PT INTI, pemenang tender untuk proyek lima tahun
ini, kesulitan mendapatkan dukungan pembiayaan, karena investasi ini dipandang tidak menarik oleh sektor perbankan. PT
INTI menyatakan bahwa pada 2014 sebenarnya diharapkan alat RFID sudah dipasang di 5.027 SPBU dan 100 juta kendaraan,
namun pada akhir Februari 2014, alat RFID hanya dipasang di 270.000 kendaraan (Bisnis, 2014). Sebagai gambaran, penjualan
kendaraan baru pada 2014 saja diperkirakan mencapai sekitar 1,3 juta unit (Indonesia Investments, 2014a).
•
Program Konversi BBM ke BBG bertujuan untuk mendiversifikasi pasar untuk bahan bakar angkutan dengan mendorong perluasan
infrastruktur untuk CNG (compressed natural gas) untuk kendaraan. Rencana ini dihidupkan kembali oleh Presiden SBY pada
pertemuan kabinet pada 2012 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012), beberapa saat sebelum upaya pemerintah
untuk meningkatkan harga bahan bakar pada 2012. Ide ini sebenarnya bukan hal baru, karena Indonesia telah bereksperimen dengan
penggunaan CNG di sektor transportasi selama puluhan tahun. Pada masa Presiden SBY, beberapa program telah dikaitkan dengan
inisiatif ini, seperti program converter kit, bus umum berbahan bakar gas, dan pemasangan dispenser CNG di sejumlah SPBU.
Sebaliknya, pada empat bulan terakhir 2014 dan bulan-bulan pertama 2015 justru terjadi perubahan paling dramatis pada kebijakan
subsidi bahan bakar fosil Indonesia selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, menyusul dilantiknya Presiden Jokowi yang segera
dengan tegas menyatakan bahwa ia bermaksud mengurangi subsidi bahan bakar dalam berbagai pernyataan publiknya baik selama
maupun setelah kampanye.
•
10 September―Kenaikan harga LPG tabung 12 kg. PT Pertamina mengembangkan satu skema penyesuaian harga untuk
menyalurkan LPG tabung 12 kg di harga pasar pada 2016 dan kenaikan pertama dilaksanakan pada September 2014, dari harga
Rp92.800 menjadi Rp114.300 per tabung (US$7,42 menjadi US$9,14 per silinder) (Indonesia Investments, 2014b).
•
17 November―Kenaikan harga untuk bensin Premium dan bahan bakar Solar. Setelah terjadi banyak spekulasi, pemerintah
mengumumkan bahwa kenaikan harga bensin dan Solar bersubsidi akan mulai berlaku sejak 18 November. Harga bensin
Premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 per liter (US$0,52 menjadi US$0,7 per liter), dan Solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500
per liter (US$0,44 menjadi US$0,62 per liter). Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah bermaksud
menggunakan dana tersebut untuk infrastruktur, pendidikan dan layanan kesehatan. Ia melanjutkan dengan menyatakan bahwa
mekanisme bantuan sosial yang baru saja diperkenalkan, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu
Indonesia Pintar, akan digunakan untuk membantu masyarakat rentan dan mendorong kegiatan ekonomi (Sekretariat Kabinet RI
YouTube Channel, 2015).
•
24 Desember, 2014―Undang-undang baru mengatur penyesuaian tarif listrik bulanan. Sudirman Said, Menteri ESDM
yang baru, menjelaskan bahwa undang-undang baru tersebut – yang mulai berlaku sejak 1 Januari – akan membuat tarif listrik
ditetapkan oleh PT PLN, dengan penyesuaian tarif berbasis bulanan, berdasarkan evaluasi nilai tukar Rp-US$, Harga Minyak
Mentah Indonesia, dan tingkat inflasi.
•
31 Desember―Pengumuman bahwa subsidi untuk bensin Premium sebagian besar akan dihapuskan dan subsidi untuk
Solar akan dikurangi, yang akan menghasilkan penurunan harga. Menyusul penurunan tajam harga minyak dunia yang
berlarut semenjak pertengahan 2014, sejumlah menteri mengumumkan bahwa harga BBM Indonesia akan diturunkan mulai 1
Januari 2015. Harga Premium (bensin RON 88) diturunkan dari Rp8.500 menjadi Rp7.600 per liter (US$0,68 menjadi US$0,61 per
liter), sementara harga Solar diturunkan dari Rp7.500 menjadi Rp7.250 per liter (US$0,6 menjadi US$0,58 per liter). Harga minyak
tanah tidak disentuh dan tetap berada di Rp2.500 per liter. Pada saat yang sama, pemerintah juga mengumumkan bahwa ke
depan tidak akan ada lagi subsidi untuk bensin, kecuali yang dimaksudkan untuk subsidi biaya distribusi di luar Jawa-Madura-Bali,
dan bahwa Solar juga akan diberikan subsidi “tetap” sebesar Rp1.000 (US$0,08) di bawah harga pasar. Pemerintah bermaksud
mengumumkan perubahan harga setiap dua hingga empat minggu (Lontoh & Beaton, 2015).
•
1 Januari―Kenaikan harga LPG tabung 12 kg. PT Pertamina menerapkan kenaikan harga LPG tabung 12 kg selanjutnya,
menjadi Rp134.700 (US$10,78) per tabung (The Jakarta Post, 2015).
•
16 Januari – Penurunan harga bensin dan Solar. Pada saat diumumkan harga reguler pertama, pemerintah mengumumkan
bahwa harga bahan bakar otomotif akan turun sekali lagi, seiring dengan jatuhnya harga minyak dunia. Sejak Senin, 19 Januari,
harga Premium diturunkan dari Rp7.600 menjadi Rp6.600 per liter (US$0,61 menjadi US$0,53 per liter), dan harga Solar dari
Rp7.250 menjadi Rp6.400 (US$0,6 menjadi US$0,51 per liter).
•
19 Januari―Penurunan harga LPG tabung 12 kg. PT Pertamina menyesuaikan harga untuk LPG tabung 12 kg kembali. Kali ini
harga diturunkan menjadi Rp129.000 (US$10,32) per silinder.
•
13 Februari―APBN-P 2015 disahkan dan selisih dari pemotongan subsidi direalokasikan. Kenaikan subsidi BBN
tidak disertakan. Parlemen menyetujui rencana peningkatan subsidi biodiesel dari Rp1.500 menjadi Rp4.000 (US$0,12
menjadi US$0,32) per liter dan untuk bioethanol dari Rp2.000 menjadi Rp3.000 (US$0,16 menjadi US$0,24) per liter. Namun
kesepakatan tersebut kemudian berubah dalam proses pembicaraan di Badan Anggaran, dan kebijakan subsidi BBN
tersebut tidak terlaksana (Mongabay, 2015).
11
•
Maret 1—Kenaikan harga bensin. Pemerintah mengumumkan kenaikan harga Premium menjadi Rp6.900 per liter. Harga
diesel tidak berubah.
•
Maret 28—Kenaikan harga bensin dan diesel. Pemerintah mengumumkan kenaikan harga bensin Premium menjadi
Rp7.900 (US$0,59) per liter dan harga diesel Solar menjadi Rp6/900 (US$0.55) per liter.
Angka 4. Harga Minyak Mentah Internasional Rata-Rata, 2014–2015
120
US$ per barrel
100
80
60
40
20
0
Jan
Feb March
Apr
May
June
July
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Average crude price (Brent, Dubai & WTI)
Sumber: Bakn Dunia (2015). Nominal US$.
c) Melangkah ke depan – Realokasi penghematan dan reformasi yang akan dilakukan
Perubahan-perubahan dalam kebijakan subsidi Indonesia baru-baru ini cukup drastis dan menjadikan amat sulit untuk
memprediksi apa yang dapat terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Isu-isu kunci yang kemungkinan masih mendominasi
debat penetapan harga energi pada bulan-bulan ke depan mencakup:
•
Ke mana hasil penghematan subsidi harus dialokasikan? APBN-P 2015 telah mengurangi alokasi dana APBN untuk
subsidi bahan bakar sebesar lebih dari Rp211 triliun (US$16,9 miliar), setara dengan lebih dari 10 persen dari rencana awal
belanja pemerintah pada 2015. Skala pendanaan ini merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk bisa menanamkan
modal pada area-area pembangunan yang menjadi prioritas. Perhatian khusus perlu diberikan terhadap bagaimana
anggaran tersebut direalokasikan dan efektivitasnya.
•
Apa dampak lingkungan dari realokasi penghematan subsidi ke sektor energi? Reformasi subsidi umumnya diterima
dengan dasar pertimbangan lingkungan, yaitu karena bahan bakar biaya rendah cenderung menyebabkan orang membeli
bahan bakar lebih banyak, yang pada gilirannya memperburuk masalah lingkungan lokal dan global. Namun demikian
realokasi subsidi kemungkinan dapat menjadi subjek perdebatan dalam dua hal: pertama, apakah penghematan dari
subsidi telah berkontribusi terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara, khususnya jika dibandingkan
dengan analisis Lembaga Energi Internasional (IEA) dan lembaga lainnya yang menyatakan bahwa ambisi Indonesia untuk
memperbanyak pembangkit listrik tenaga batu bara bertentangan dengan tujuannya mengurangi emisi gas rumah kaca
(Darby, 2015); kedua, cara-cara penghematan subsidi dapat mendorong konstruksi infrastruktur rendah karbon di Indonesia,
khususnya dalam pengembangan pembangkit energi terbarukan yang terdistribusi dengan baik.
•
Bagaimana pemerintah dapat memperkuat sistem penetapan harga energi baru tersebut di masa depan? Pemerintah
telah menugaskan suatu tim khusus untuk menilai situasi tersebut dan mengembangkan rekomendasi untuk membuat undangundang manajemen migas yang baru. Salah satu isu utama yang akan diatasi adalah arsitektur tata kelola migas Indonesia yang
mencakup pengaturan regulator pasar, operator, dan pengambil kebijakan. Pembicaraan pemerintah-DPR tentang UndangUndang Migas akan menjadi kajian utama dalam periode perundingan DPR berikutnya yang dimulai pada 23 Maret 2015.
•
Bagaimana pemerintah akan membentuk kembali tata kelola migas, aspek apa saja yang lumpuh sebagai akibat
berbagai serangan hukum dan intervensi politik? Pemerintah telah menugaskan suatu tim khusus untuk menilai situasi
tersebut dan mengembangkan rekomendasi untuk membuat undang-undang manajemen migas yang baru. Salah satu isu
utama yang akan diatasi adalah arsitektur tata kelola migas Indonesia yang mencakup pengaturan regulator pasar, operator,
dan pengambil kebijakan. Pembicaraan pemerintah-DPR tentang Undang-Undang Migas akan menjadi kajian utama dalam
periode perundingan DPR berikutnya yang dimulai pada 23 Maret 2015.
Terbitan 1. Volume 2. Maret 2015
Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan jangka pendek ini, masih belum jelas bagaimana posisi pemerintahan Jokowi tentang
subsidi energi yang masih berlangsung saat ini, yaitu subsidi Solar (melalui mekanisme subsidi “tetap” terbarunya), minyak
tanah, LPG, dan listrik. Ada kemungkinan pemerintah berkeinginan memanfaatkan momentum saat ini untuk memotong subsidi
energi lebih luas lagi sepanjang 2015. Kemungkinan lainnya, pemerintah dapat memandang bahwa biaya politik jangka pendek
dari pemotongan subsidi yang masih tersisa, yang masih lebih kecil dibandingkan subsidi bahan bakar yang baru dirubah,
namun masih signifikan, lebih berat daripada manfaat jangka panjangnya.
Gambar 5. Belanja Subsidi Bahan Bakar dan Listrik berdasarkan jenis bahan bakar,
2009–2014 (estimasi dalam triliun rupiah)
400
350
IDR trillion
300
Electricity*
250
LPG
200
Kerosene
150
Automotive Diesel
100
Gasoline
50
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Catatan :
* Tidak ada penjabaran belanja subsidi berdasarkan bahan bakar yang tersedia dalam Revisi APBN 2015. Karenanya pada angka ini diasumsikan bahwa subsidi
bahan bakar pada 2014 dibagi berdasarkan jenis bahan bakar menurut proporsi yang sama seperti 2013. Perhatikan pula bahwa angka ini menunjukkan belanja
yang direncanakan, dan bukan belanja aktual, untuk 2014. Dampak menurunnya harga minyak dan reformasi subsidi pada bulan November tidak tercermin
pada diagram di atas untuk 2014.
Sumber: Kementerian Keuangan (2012; 2013) dan BPK (2014).
(d) Current dynamics in subsidized fuel markets
Bensin (merk Premium)—Harga bensin tidak berubah hampir di sepanjang 2014, hingga 18 November, yaitu ketika harga naik
dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 per liter (US$0,52 menjadi US$0,7 per liter). Pada 31 Desember 2014, diumumkan bahwa harga
akan berubah kembali, yang kali ini menurun, menjadi Rp7.600 per liter (US$0,61 per liter). Pada saat bersamaan pemerintah
mengumumkan bahwa bensin Premium tidak lagi disubsidi dan dikategorikan sebagai “bahan bakar umum.” Pengecualian untuk
hal ini adalah subkategori bensin Premium yang disebut “bahan bakar penggunaan khusus”, merujuk pada bensin Premium yang
didistribusikan di luar wilayah Jawa-Madura-Bali. Bahan bakar ini juga akan dijual di harga pasar, dengan pengecualian bahwa
biaya distribusinya akan tetap disubsidi negara. Pada hari Senin, 19 Januari, harga bensin Premium berkurang lagi menjadi
Rp6.600 per liter (US$0,53 per liter) (Lontoh & Beaton, 2015). Kenaikan harga pertama terjadi pada Maret (lihat Tabel 6).
Tabel 6. Perubahan Harga Bensin Premium (Rupiah per liter), 2014–2015
Pra-reformasi
18 November 2014
1 Januari 2015
19 Januari 2015
1 Maret 2015
28 Maret 2015
6,500
8,500
7,500
6,500
6,900
7,400
Bensin Premium
Sumber: Lontoh & Beaton (2015).
BPH Migas, reuglator migas hilir Indonesia, menyatakan bahwa tugas mendistribusikan Premium pada 2015 akan dilaksanakan
oleh dua perusahaan, yaitu PT Pertamina dan PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo Tbk. Pada awalnya, kedua perusahaan
diberikan kuota sebesar 29,46 juta kiloliter dan 20.000 kiloliter Premium (RambuEnergy, 2014a). Akan tetapi, setelah adanya
perubahan pada kebijakan subsidi bahan bakar, regulator hilir BPH Migas mengusulkan untuk mengurangi volume bensin
bersubsidi dan Solar dari 46 juta kiloliter menjadi 17,9 juta kiloliter (Liputan6, 2015), dan hanya Pertamina yang mendistribusikan
pasokan bahan bakar Premium yang masih tersisa.
Formula penetapan harga terbaru untuk bensin penggunaan khusus menyatakan bahwa harga akan ditetapkan berdasarkan
harga dasar plus pajak (pajak nilai tambah dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor) dan dikurangi 2 persen subsidi
distribusi (jika ada), untuk mengkompensasi biaya distribusi yang dibayarkan kepada distributor. Harga eceran rencananya akan
13
diputuskan oleh masing-masing badan usaha, dengan marjin keuntungan yang ditetapkan dalam rentang 5 hingga 10 persen
harga dasar yang digunakan pemerintah. Harga dasar pemerintah merujuk dari indeks rata-rata harga minyak internasional
(Indonesia saat ini menggunakan Mean of Platts Singapore [MOPS]) dan harga beli US$ Bank Indonesia dari hari ke-25 hingga
hari ke-24 bulan sebelumnya (Lontoh & Beaton, 2015). Konsep harga dasar dalam formula penetapan harga bahan bakar
dirancang untuk mengartikulasikan dan mempertahankan prinsip dasar kekuasaan negara dalam mengendalikan harga bahan
bakar domestik (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2014). Menurut laporan terbaru, pengecer bahan bakar di JawaMadura-Bali diizinkan untuk mendapatkan marjin keuntungan 5 hingga 10 persen, sementara marjin keuntungan untuk pengecer
di luar Jawa-Madura-Bali diseragamkan di tingkat 5 persen (Merdeka, 2015).
Solar—Seperti bensin Premium, harga Solar tetap sama hampir sepanjang 2014, hingga 18 November, ketika harga dinaikkan
dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter (US$0,44 menjadi US$0,62 per liter). Pada 31 Desember 2014, diumumkan bahwa harga
akan berubah kembali, kali ini diturunkan, menjadi Rp7.250 per liter (US$0,6 menjadi US$0,57 per liter). Pada saat itu diumumkan
pula bahwa mulai 1 Januari ke depan, Solar akan menerima subsidi tetap. Ini berarti harga Solar akan bervariasi di tahun 2015,
namun dengan selisih tetap antara harga domestik dan harga pasar sebesar Rp1.000 (US$0,08). Pada hari Senin, 19 Januari,
harga Solar diturunkan kembali menjadi Rp6.400 (US$0,6 menjadi US$0,51 per liter) (Lontoh & Beaton, 2015). Kenaikan harga
pertama terjadi pada Maret (lihat Tabel 6)
Tabel 7. Perubahan Harga Bahan Bakar Indonesia (Rupiah per liter), 2014–2015
Pra-reformasi
18 November 2014
1 Januari 2015
19 Januari 2015
28 Maret 2015
5.500
7.500
7.250
6.400
6,900
Solar
Sumber: Lontoh & Beaton (2015).
Solar juga akan didistribusikan pada 2015 oleh dua perusahaan, yaitu PT Pertamina dan PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo
Tbk., dengan kuota masing-masing sebesar 15,045 juta kiloliter dan 625.000 kiloliter Solar (RambuEnergy, 2014a).
Formula penetapan harga umum untuk Solar akan mengikuti formula penetapan harga untuk bensin penggunaan khusus,
namun tanpa subsidi untuk biaya distribusinya, dan dengan pengurangan harga tetap sebesar Rp1.000 (US$0,08) per liter.
Minyak Tanah dan LPG — Tidak seperti bensin dan Solar, harga minyak tanah tidak berubah pada bulan November 2014
maupun Januari 2015, dan tetap di harga Rp2.500 (US$0,20) per liter. Dalam jangka panjang, kebijakan subsidi minyak tanah
terkait erat dengan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG. Ada minyak tanah bersubsidi yang masih didistribusikan karena
program Konversi menetapkan beberapa wilayah di Indonesia – seperti Kepulauan Maluku dan Papua Barat – tidak akan
dimasukkan dalam program Konversi ke LPG karena “alasan teknis” (PT Pertamina [Persero] & WLPGA, 2012).
LPG-Seperti halnya minyak tanah, LPG tabung 3kg juga tidak mengalami perubahan harga pada 2014, yang dijual di harga subsidi sebesar
Rp5.000 (US$0,40) per kg. Tujuan subsidi tersebut adalah memberi dukungan akses energi untuk rumah tangga berpendapatan rendah.
Sejumlah perubahan harga pada LPG tabung 12kg. Varian produk LPG ini sama kualitasnya dengan isi bahan bakar tabung 3kg,
namun dijual di tabung yang lebih besar. LPG tabung 12kg ini tidak menerima subsidi formal dari pemerintah (melalui transfer
anggaran) karena harga untuk jenis tabung yang lebih besar umumnya terlalu mahal untuk keluarga berpendapatan rendah,
dan karenanya tidak ditargetkan untuk mendapatkan dukungan pemerintah. Namun demikian, LPG tabung 12kg pada dasarnya
disubsidi. Selama beberapa tahun PT Pertamina telah menjual bahan bakar di bawah biaya pasokannya. Selisih biaya ini
ditanggung oleh PT Pertamina, yang mengklaim telah menderita kerugian sebesar Rp21,8 triliun (US$2,0 miliar) karena menjual LPG
12 kg dengan harga lebih rendah dari harga yang wajar antara 2008 hingga 2013. Upaya yang dilakukan pada Januari 2014 untuk
menaikkan harga LPG 12 kg sebesar 67 persen tidak berhasil setelah ditentang masyarakat dan setelah keluarnya Instruksi Presiden
untuk mengkaji ulang keputusan tersebut. Sejak saat itu, PT Pertamina mengembangkan sebuah skema penyesuaian harga,
mengumumkan kerangka waktu untuk menaikkan harga LPG “non-subsidi” setiap enam bulan yang akan berlangsung hingga
akhir 2016. Kebijakan ini telah terlihat pada kenaikan harga September 2014 dari Rp92.800 menjadi Rp114.300 per tabung (US$7,42
menjadi US$9,14 per tabung) dan sekali lagi pada Januari 2015 menjadi Rp134.700 (US$10,78) per tabung. Pada 19 Januari, harga
disesuaikan sekali lagi, kali ini diturunkan, menjadi Rp129.000 (US$10,32) per tabung.
Listrik—Subsidi listrik di Indonesia dilakukan dengan menerapkan berbagai harga per kilo watt hour yang dibebankan kepada berbagai
kelas pelanggan oleh PT PLN (PT Perusahaan Listrik Negara): pelayanan publik (kelas S), rumah tangga (kelsa R), bisnis (kelas B), industri
(kelas I), dan pemerintah dan penerangan jalan (kelas P), yang masing-masing dibagi lebih jauh menjadi koneksi listrik kecil, menengah,
dan besar.
Pada saat tulisan ini dibuat, kelas rumah tangga dengan koneksi 1.300 VA ke atas, kelas bisnis dengan koneksi listrik menengah
dan besar (B2 dan B3), dan kebanyakan kelas pemerintah telah mencapai atau melampaui poin yang ditargetkan PT PLN sebagai
harga pasar, yakni sekitar Rp1.350 (US$0,12) per kWh (Tempo, 2012), sementara subsidi terus dilakukan untuk beberapa kelas
tarif, khususnya untuk koneksi listrik kecil di kelas perumahan, bisnis dan industri. Berdasarkan jumlah koneksi listrik, kelas-kelas
tersebut membentuk blok pengguna listrik terbesar di Indonesia.
Biaya subsidi listrik khususnya pada tahun lalu amat fluktuatif, dan telah meningkat sebesar 45,4 persen dalam Revisi APBN
2014. Kenaikan belanja yang besar terutama disebabkan oleh melemahnya rupiah. Pada bulan Mei 2014, Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jarman, menyatakan bahwa untuk setiap penurunan Rp100
dalam nilai tukar Rp/US$, akan terdapat Rp1,1 triliun (US$0,1 miliar) kenaikan dalam belanja subsidi listrik (Detik, 2014).
Untuk membantu mengatasi biaya subsidi listrik yang meningkat, pemerintah menaikkan tarif listrik secara periodik sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan sejak 2013. Pada Januari 2014, pemerintah mendapatkan persetujuan DPR untuk
Terbitan 1. Volume 2. Maret 2015
menerapkan penyesuaian tarif untuk kelas industri dengan koneksi menengah dan besar, yaitu I3 dan I4 (Tempo, 2014a), serta
menyetujui penyesuaian tarif lebih lanjut untuk dijalankan setiap dua bulan, yang dimulai pada Mei 2014 (Lontoh, Clarke,
& Beaton, 2014). Hal ini telah dilaksanakan (lihat Tabel 9), dan sejak Mei 2014, website PT PLN juga mulai mempublikasikan
pengumuman tarif bulanan (PLN, 2014).
Pada 2015, PT PLN mengumumkan kenaikan tarif listrik untuk sejumlah kelas pada 2015. Sesuai peraturan baru yang disahkan
pada 24 Desember 2014 oleh Sudirman Said, Menteri ESDM yang baru, tarif listrik akan ditetapkan oleh PT PLN, dan penyesuaian
tarif akan dilakukan setiap bulan, berdasarkan evaluasi terhadap nilai tukar Rp-US$, Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) dan
tingkat inflasi. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2015.
Tabel 8. Penyesuaian Tarif Listrik pada Beberapa Kelas Konsume,(Mei 2014 - Januari 2015)
Kelompok Tarif
Perumahan
Bisnis
Industri
Pemerintah
Kelas Tarif
Rupiah per…
Mei-14
Jul-14
Sept-14
Nov-14
Jan-15*
R1 hingga 450 VA
kWh
415,00
415,00
415,00
415,00
415,00
R1 900 VA
kWh
605,00
605,00
605,00
605,00
605,00
R1 1.300 VA
kWh
979,00
1.090,00
1.214,00
1.352,00
1.496,05
R1 2.200 VA
kWh
1.004,00
1.109,00
1.224,00
1.352,00
1.496,05
R2 3.500 VA - 5.500 VA
kWh
1.145,00
1.210,00
1.279,00
1.352,00
1.496,05
R3 > 6.660 kVA
kWh
1.352,00
1.352,00
1.352,00
1.352,00
1.496,05
B1 hingga 450 VA
kWh
535.00
-
-
535.00
535.00
B1 900 VA
kWh
630.00
-
-
630.00
630.00
B1 1.300 VA
kWh
966.00
-
-
966.00
966.00
B1 2.200 VA - 5.500 VA
kWh
1.100,00
-
-
1.100,00
1.100,00
B2 6.600 VA - 200 kVA
kWh
1.352,00
-
-
1.352,00
1.496,05
B3 > 200 kVA
kVArh
1.117,00
-
-
1,117,00
1,159,30
I1 450 VA
kWh
485,00
485,00
485,00
485,00
485,00
I1 900 VA
kWh
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
I1 1.300 VA
kWh
930,00
930,00
930,00
930,00
930,00
I1 2.200 VA
kWh
960,00
960,00
960,00
960,00
960,00
I1 3.500 VA - 14 kVA
kWh
1.112,00
1.112,00
1.112,00
1.112,00
1.112,00
I3 Tbk > 200 kVA
kVArh
938,00
1.018,00
1.105,00
1.200,00
1.159,30
I4 > 30.000 kVA
kVArh
819,00
928,00
1.051,00
1.191,00
1.011,99
P1 6.600 VA - 200 kVA
kVArh
1.352,00
1.352,00
1.352,00
1.352,00
1.496,05
P2 > 200 kVA
kVArh
1.026,00
1.081,00
1.139,00
1.200,00
1.159,30
P3
kWh
997.00
1.104,00
1.221,00
1.352,00
1.496,05
Catatan: Terdapat perbedaan antara tarif yang diterbitkan pada pengumuman PT PLN dengan yang disebutkan di Peraturan Menteri ESD. Pada tabel ini,
tarif dari Mei 2014 hingga November 2014 diambil dari Permen ESDM, Untuk Januari 2015, dimanapun terdapat perbedaan, angka dari pengumuman PT
PLN digunakan, yang terlihat lebih akurat mencerminkan situasi saat ini, Tanda “*” menunjukkan bahwa data bersumber dari pengumuman tarif oleh PT
PLN, biru menunjukkan tidak ada perubahan, hijau menunjukkan kenaikan tarif, dan merah muda menunjukkan penurunan tarif.
Sumber: PLN (2014); Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2014a; 2014b; 2014c).
Konsumsi bahan bakar untuk pembangkit listrik PT PLN di Indonesia didominasi oleh batu bara, dengan 35,51 juta ton pada 2012
(PLN, 2013), yang setara dengan 57,35 persen konsumsi bahan bakar pada pembangkit listrik Indonesia (Pusdatin, 2014).
e) Rekomendasi, 2015
Perubahan drastis yang baru-baru ini terjadi dalam penetapan harga energi fosil merupakan kemajuan besar bagi Indonesia, yang
menandai berakhirnya sepuluh tahun pengeluaran publik yang besar dan tidak terkendali dan membebaskan anggaran setara
lebih dari 10 persen belanja pemerintah total untuk prioritas pembangunan lainnya. Tantangan untuk setahun ke depan adalah
bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin harga minyak yang rendah dengan mengembangkan sistem yang lebih baik untuk
menetapkan harga bahan bakar dan membantu bisnis dan rumah tangga rentan ketika harga minyak dunia naik kembali.
Berdasarkan analisis di atas, rekomendasi berikut dibuat untuk setiap jenis bahan bakar.
Bensin Premium dan Bahan Bakar Solar
•
Mengembangkan peta jalan untuk implementasi mekanisme penetapan harga bahan bakar yang terlepas dari siklus politik
jangka pendek dan yang diperkuat dengan regulasi yang kuat.
•
Terus meningkatkan kapasitas untuk memberikan bantuan bagi bisnis dan rumah tangga, khususnya pada saat kenaikan
harga bahan bakar dunia yang signifikan. Hal ini termasuk dengan menciptakan kebijakan jaring pengaman sosial yang jelas
untuk mengatasi volatilitas harga energi yang semakin meningkat.
15
•
Menilai dampak perubahan harga yang terjadi pada 2015 untuk membantu memberi masukan untuk kebijakan. Hal ini
harus mencakup penilaian rinci tentang hubungan antara harga bahan bakar dan harga barang lain di ekonomi secara
keseluruhan.
Minyak Tanah dan LPG
•
Melanjutkan implementasi Program Konversi Minyak Tanah ke LPG.
•
Mengembangkan peta jalan untuk memperbaiki kualitas tata kelola dan mengukur status subsidi LPG tabung 3kg dan
minyak tanah saat ini, diiringi dengan perancangan kebijakan-kebijakan alternatif yang dapat memastikan akses rumah
tangga kepada bentuk energi yang bersih dan modern.
•
Melanjutkan upaya untuk memperbaiki struktur dan sistem penyesuaian harga LPG tabung 12kg, menuju ke arah tingkat
harga yang wajar dan dapat menopang pasar gas domestik yang memiliki pasokan dan akses yang lebih stabil dan
berkesinambungan
Listrik
•
Melanjutkan implementasi kebijakan penyesuaian harga secara gradual hingga penetapan harga listrik dapat berjalan
beriringan dengan kebutuhan biaya pemeliharaan dan peningkatan sistem kelistrikan di Indonesia.
•
Mengembangkan strategi komprehensif untuk meningkatkan struktur lifeline rates (tarif yang diberikan kepada rumah
tangga berpendapatan rendah).
•
Mempertahankan ekspansi produksi listrik dan menciptakan suatu iklim ramah bisnis untuk investasi baru di sektor
kelistrikan, sambil terus memastikan belanja subsidi yang direalokasikan digunakan untuk mendukung pengembangan opsi
elektrifikasi rendah karbon, khususnya dalam kasus-kasus di mana listrik panas bumi dan pembangkit listrik terbarukan
yang telah terdistribusi dapat memberikan kinerja yang kompetitif dibandingkan dengan teknologi pembangkit listrik
konvensional.
Terbitan 1. Volume 2. Maret 2015
17
Bagian Dua: Analisis Tamu
Subsidi Listrik dan Tantangan bagi Pemerintah Baru
Oleh: Rahimah Abdulrahim dan Bawono Kumoro
Pendahuluan
“Pesta demokrasi” yang berlangsung setiap lima tahun sekali, yaitu Pemilu Presiden, telah berakhir, dan pemerintahan
baru yang dipimpin Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla dengan segera telah mulai
bekerja. Terlepas dari banyaknya prestasi ekonomi yang dicapai pada masa kepemimpinan Presiden SBY selama
10 tahun terakhir, jelas bahwa mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang booming menjadi prioritas. Untuk
mencapai hal ini, dijadikannya pemotongan subsidi bahan bakar Indonesia sebagai prioritas adalah hal yang tepat.
Apa saja yang sudah dicapai dari kebijakan ini? Apa saja tantangan yang masih harus dihadapi?
Masalah Subsidi Bahan Bakar
Selama bertahun-tahun, subsidi bahan bakar telah membebani APBN secara amat signifikan, dengan kecenderungan
yang jelas untuk selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2011, subsidi bahan bakar mencapai Rp165 triliun,
dan pada 2012 pengeluaran meningkat tajam menjadi Rp211 triliun. Terjadi sedikit penurunan biaya pada 2013
menjadi Rp210 triliun, namun biaya ini meningkat kembali pada 2014 menjadi Rp246 triliun. Jumlah ini tinggi untuk
pengeluaran yang tidak produktif yang tidak berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja. Sementara itu,
alokasi anggaran untuk infrastruktur yang merupakan pengeluaran produktif yang berkontribusi terhadap penciptaan
lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi pada 2014 hanya sebesar Rp206 triliun.
Banyak penelitian yang telah mengkritik alokasi pendanaan subsidi bahan bakar. Data dari Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral pada 2011 menunjukkan bahwa bagian terbesar subsidi bahan bakar dinikmati oleh pemilik
kendaraan roda empat (53%), dan bukan oleh pengendara motor (40%) dan angkutan umum (3%). Demikian pula,
laporan yang berjudul “Mengapa Mengurangi Subsidi Energi adalah kebijakan yang Matang, Adil, dan Transformatif
bagi Indonesia?”. Chief Economist Bank Dunia di Indonesia, Ndiame Diop, mengungkapkan data yang mengejutkan
yang menunjukkan bahwa Rp178 triliun subsidi bahan bakar dinikmati oleh kelas menengah atas, dan bukan
masyarakat miskin yang betul-betul memerlukannya.2
Pemborosan pengeluaran yang disebabkan salah target subsidi telah lama menjadi masalah bagi perekonomian
Indonesia. Hal ini telah menjadi semacam perangkap yang tidak pernah dapat kita lepaskan. Pada masa
pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden Abdurrahman
Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), subsidi bahan bakar selalu
menjadi isu yang sulit untuk dipecahkan. Keberanian politik dari pemerintahan baru saat ini amat diperlukan untuk
maju melaksanakan aksi-aksi strategis dalam mengelola anggaran subsidi bahan bakar yang membengkak.
Reformasi Cepat – dan Risiko di Masa Mendatang
Tidak lama setelah pelantikannya sebagai presiden, pemerintahan Presiden Jokowi memutuskan untuk menaikkan
harga bahan bakar bersubsidi pada November 2014. Mendekati 2015, Presiden Jokowi mengumumkan kebijakan
subsidi bahan bakar baru. Pemerintah kemudian memutuskan untuk menghapus subsidi bahan bakar untuk
bensin sambil menerapkan sistem subsidi tetap untuk Solar sebesar Rp1.000 per liter. Karena itu, harga bensin
akan didasarkan pada mekanisme pasar dan menyesuaikan dengan fluktuasi harga minyak dunia. Kepemimpinan
pemerintah untuk isu ini sudah berani, rasional dan visioner, walaupun tidak populer.
2 Ndiame Diop, “Why is Reducing Energy Subsidies a Prudent, Fair, and Transformative Policy for Indonesia?” Economic Premise, World Bank, Number 136, March 2014, p. 4.
Keputusan ini harus diapresiasi karena dampak positif yang ditimbulkannya pada keberlanjutan fiskal. Dengan
membiarkan harga bensin mengikuti pergerakan harga minyak dunia, anggaran pemerintah tidak akan lagi terbebani
oleh subsidi bahan bakar, dan pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk memenuhi berbagai
kebutuhan lainnya.
Tantangan Politik di DPR
Terjadi pro dan kontra begitu pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut. Pengurangan subsidi bahan bakar,
apalagi penghapusan subsidi bahan bakar, dipandang sebagai tindakan yang tidak populer secara politik. Kebijakan
ini akan menjadi komoditas politik yang menarik bagi banyak pihak DPR, khususnya pihak oposisi. Dengan
menentang kebijakan tidak populer yang dikeluarkan oleh pemerintah, para pihak oposisi akan dipandang sebagai
“pro rakyat miskin.”
Tantangan politik dari DPR kemungkinan akan timbul, khususnya dengan melihat posisi politik Partai Gerindra, Partai
Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai-partai tersebut telah menunjukkan
penentangan yang kuat terhadap kebijakan pemerintah terkait subsidi bahan bakar. Para pihak oposisi saat ini
sedang mengumpulkan tanda tangan dari para anggota DPR untuk menyerahkan interpelasi kepada pemerintah. Hak
interpelasi adalah hak DPR untuk meminta klarifikasi dari pemerintah terkait sejumlah kebijakan yang dipandang
penting, strategis, dan berdampak luas.
Hal ini amat dapat dipahami, karena, sebagaimana disebutkan sebelumnya, subsidi bahan bakar adalah komoditas
politik yang menarik dan “seksi”. Akan tetapi cara berpikir tersebut adalah cara berpikir yang mengutamakan
kepentingan pribadi, dan mengabaikan kepentingan rakyat serta menjadikan kepentingan rakyat sebagai panggung
politik bagi politisi untuk mengejar popularitas.
Harus dipahami pula bahwa seluruh pihak yang menandatangani permintaan interpelasi adalah mereka yang duduk
di bangku oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf kalla. Bahkan posisi politik para pihak tersebut
berfungsi sebagai faktor penentu yang membentuk pandangan mereka terkait subsidi bahan bakar. Jika partai-partai
politik berada di posisi koalisi partai yang berkuasa, tidak akan salah menduga bahwa mereka akan mengadopsi
pendekatan yang lebih realistis dan proporsional terkait pengurangan subsidi bahan bakar. Di sisi lain, partaipartai oposisi kemungkinan besar juga tidak akan setuju dengan pengurangan subsidi bahan bakar bahkan ketika
mereka mendukung kebijakan tersebut di masa lalu, sebagaimana ditunjukkan oleh partai-partai yang mendukung
interpelasi. Harus diperhatikan bahwa pada masa pemerintahan Presiden SBY, seluruh partai tersebut mendukung
pengurangan subsidi bahan bakar.
Situasi yang sama juga berlaku pada PDI Perjuangan pada masa pemerintahan SBY, PDIP yang saat ini menjadi
partai yang berkuasa sebelumnya selalu konsisten menentang penguragan subsidi bahan bakar. Namun di bawah
pemerintahan Presiden Jokowi, mereka mengubah posisi mereka 180 derajat dengan menunjukkan pendekatan yang
lebih realistis dan proporsional terhadap isu subsidi bahan bakar.
Pengujian oleh Waktu
Bukan merupakan hal yang mudah bagi pemerintahan yang baru untuk teguh pada komitmennya untuk mereformasi
subsidi bahan bakar. Masyarakat masih akan menilai seberapa berani pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla dalam
menghadapi naik turunnya ekonomi yang pasti akan terjadi sepanjang masa jabatan mereka. Akankah mereka
mampu mewariskan peningkatan pengeluaran publik di bidang prioritas sepetri infrastruktur, demokrasi, kesehatan
dan pendidikan, atau akankah mereka kembali menjalankan formula pemerintahan sebelumnya yang menyubsidi
bahan bakar demi mempertahankan popularitas dan elektabilitas?
Rahimah “Ima” Abdulrahim adalah Direktur Eksekutif The Habibie Center, salah satu think tank terkemuka Indonesia
yang berfokus pada Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Selain menjalankan operasi harian di Habibie Center, ia
juga bertugas mengelola Program Studi ASEAN, serta mengawasi proyek penelitian yang mengadvokasi kebijakan
perdamaian di Indonesia.
Bawono Kumoro adalah Peneliti Politik di The Habibie Center.
Terbitan 1. Volume 2. Maret 2015
19
Wawancara: Sikap Masyarakat terhadap Reformasi Subsidi Bahan Bakar
Reformasi subsidi bahan bakar telah menarik banyak perhatian selama beberapa bulan terakhir. Namun apa yang ada
di pikiran masyarakat? Pada akhir 2014, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan sejumlah diskusi kelompok terfokus
(FGD) di Jakarta, Yogyakarta dan Makassar, serta melakukan survei perwakilan nasional opini publik. Dodi Ambardi
Ph.D. dan Hendro Prasetyo Ph.D. dari LSI bersedia melakukan wawancara dengan Lucky Lontoh dari GSI, untuk berbagi
pemikiran seputar temuan-temuan dari penelitian LSI.
Untuk membantu para pembaca kami memahami penelitian Anda, bisakah Anda menjelaskan perbedaan antara
“focus group discussion” dan “survei publik”? Kenapa melakukan keduanya, dan apa kaitannya satu sama lain?
Focus Group Discussion atau FGD memperdalam pemahaman kita tentang suatu subjek tertentu, sementara survei
digunakan untuk menemukan keluaran representatif dari suatu populasi survei tertentu.
FGD dalam proyek ini dilakukan untuk menilai pemahaman dan sikap masyarakat secara umum terkait kebijakan
reformasi subsidi bahan bakar. FGD dilakukan sebelum survei, sehingga dapat digunakan sebagai masukan sekunder
untuk menyempurnakan instrumen survei LSI. FGD dilakukan di tiga kota, yaitu Jakarta, Makassar, dan Yogyakarta. Survei
utama dimaksudkan untuk mengidentifikasi tren opini masyarakat dan elemen-elemen yang membentuk opini tersebut.
Reformasi subsidi bahan bakar fosil adalah topik yang kontroversial di Indonesia, sehingga opini masyarakat
bergantung pada siapa yang Anda tanya. Bagaimana cara Anda memastikan temuan Anda representatif?
Para responden FGD dipilih berdasarkan sejumlah kategori. Mereka adalah penduduk Jakarta, Yogyakarta atau
Makassar. Responden dari Jakarta dipilih untuk merepresentasikan pandangan masyarakat urban kota besar;
responden dari Yogyakarta diambil untuk mewakili rumah tangga pedesaan (yang diambil dari penduduk kota kecil
di luar Kota Yogyakarta dan beberapa desa di kabupaten Bantul); sementara responden di Makassar mencerminkan
populasi di luar Jawa-Bali. Setiap kelompok FGD terdiri dari peserta laki-laki dan perempuan dengan rasio 50:50.
Untuk FGD dan survei, para responden berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah; dengan kata lain, mereka
yang sudah layak menggunakan hak politiknya dalam Pemilu. Baik FGD dan survei juga mempertimbangkan sarana
transportasi yang digunakan responden. Sarana transportasi ini dibagi menjadi pengendara motor, komuter dengan
angkutan umum, dan pemilik mobil. Proyek ini juga memperhatikan klasifikasi pendapatan, yang dibagi menjadi dua
kelompok, yaitu kelompok berpendapatan rendah dan berpendapatan tinggi.
Untuk survei ini, LSI menggunakan metode probabilitas, yaitu sampling acak terstratifikasi (stratified random
sampling), untuk memilih populasi sampling. Jumlah total responden adalah 2.899, yang mencakup seluruh wilayah
di Indonesia. Marjin kesalahan dengan pendekatan ini diperkirakan sekitar 1,8 persen, dengan asumsi menggunakan
sampling acak sederhana (simple random sampling).
Apakah Anda melihat adanya dukungan atau tentangan yang kuat terhadap kenaikan harga bahan bakar?
Posisi dasar sebagian besar responden, tanpa memandang strata sosial dan wilayah, adalah menolak keras inisiatif
kenaikan harga BBM. Pada saat yang sama, sebagian besar responden cenderung meremehkan nilai subsidi bahan
bakar. Kebanyakan berpikir bahwa pengeluaran untuk subsidi BBM tersebut kurang lebih setara dengan pengeluaran
pemerintah untuk kebijakan kesejahteraan sosial lainnya. Tanpa ada penjelasan, sebagian besar responden juga tidak
mengira bahwa justru kelompok masyarakat berpendapatan tinggilah yang menyerap sebagian besar subsidi, atau
setidaknya, mereka mengira kelompok berpendapatan tinggi menyerap subsidi tidak sebanyak pada kenyataannya.
Tingkat pengetahuan responden tentang isu subsidi bahan bakar juga lemah dan penuh dengan estimasi yang tidak
akurat. Fenomena ini ditemukan pada seluruh responden dan seluruh kelompok.
Setelah dijelaskan tentang kondisi pengeluaran pemerintah, para responden mulai lebih mendukung ide penyesuaian
anggaran, termasuk opsi untuk mengurangi jumlah subsidi bahan bakar, seperti pengurangan 10 persen. Persetujuan
untuk menaikkan harga juga dibarengi dengan masukan tentang bagaimana agar pemerintah dapat meningkatkan
kinerjanya dengan cara lain. Tingkat dukungan untuk pemerintah bervariasi di kalangan responden. Umumnya,
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lemah, dan beberapa responden bahkan menunjukkan sikap cenderung
bermusuhan kepada pemerintah, khususnya di kalangan berpendapatan tinggi. Rendahnya kepercayaan masyarakat di
kalangan kelompok berpendapatan rendah umumnya ditunjukkan dengan sikap apatis terhadap kebijakan pemerintah.
Bentuk-bentuk kompensasi yang umumnya didukung para responden adalah layanan kesehatan dan bantuan
pendidikan. Para responden umumnya mengaitkan jenis kompensasi yang mereka inginkan dengan gaya hidup
atau kondisi hidup mereka. Sebagian besar responden dari kelas berpendapatan rendah menginginkan kompensasi
difokuskan di tingkat mikro dan yang terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari, seperti dukungan keuangan atau
modal yang lebih nyata untuk usaha mereka. Responden dari kelas berpendapatan tinggi lebih mendukung skema
kompensasi yang lebih maju, seperti pemberian insentif kredit bagi usaha kecil. Contoh ini menunjukkan bagaimana
kelompok yang berbeda dapat mendukung tujuan yang serupa, namun dengan pemahaman yang berbeda tentang
cara kerja ekonomi di ranah praktis. Para pemilik motor dan mobil, yang diambil untuk mewakili kelas berpendapatan
menengah dan tinggi, menunjukkan empati yang besar terhadap masyarakat miskin, namun tidak memahami secara
jelas mengenai bagaimana perubahan beban kebijakan dapat mengubah kondisi masyarakat miskin tersebut.
Apa alasan yang digunakan para responden untuk mendukung pendapat mereka? Apakah ada isu kunci yang
dapat mengubah pemikiran mereka?
Dalam pandangan kami, posisi masing-masing responden dalam artian berbagai “spektrum” sosial, seperti situasi
pribadi mereka, seperti profesi dan pengalaman, mempengaruhi sikap dan jawaban mereka. Informasi tambahan
tentang nilai subsidi riil dan perbandingan antara pengeluaran pemerintah juga membuat responden lebih dapat
memahami alasan dibalik kebijakan reformasi subsidi. Informasi baru dapat mengubah pandangan responden secara
signifikan. Simpati terhadap masyarakat miskin mendorong responden untuk mempertimbangkan kembali untuk
menerima belanja subsidi bahan bakar.
Apakah masyarakat mengutarakan pendapat tentang bagaimana seharusnya subsidi direformasi? Seperti
seberapa cepat seharusnya subsidi dihapus?
Masyarakat dari kelas berpendapatan rendah seperti petani dan nelayan di Yogyakarta, serta pengendara motor
di Makassar, memiliki pandangan yang lebih radikal terhadap reformasi tersebut. Mereka mendukung pendekatan
“big-bang”, alih-alih perubahan bertahap. Mereka menganggap bahwa hal ini akan sangat mernigankan beban yang
harus mereka pikul, karena mereka percaya dengan cara ini mereka dapat terhindar dari risiko penyesuaian berulang
yang dilakukan jika reformasi dilakukan dengan cara bertahap. Mereka juga mengharapkan pendekatan big-bang
dapat mengurangi frekuensi demonstrasi di jalan-jalan yang dapat mengganggu kegiatan usaha mereka. Sejumlah
pengendara motor di Makassar juga mengatakan bahwa mereka sudah lelah mengalami goncangan sosial di wilayah
tempat mereka tinggal. Makassar dikenal memiliki banyak protes masif yang disertai kekerasan, yang terkadang
berkembang menjadi konflik antara kelompok-kelompok sosial di masyarakat, setiap kali pemerintah mencoba
menjalankan kebijakan menaikkan harga. Secara umum, stabilitas ekonomi dan perdamaian dan keamanan menjadi
faktor pertimbangan utama dari para responden ini.
Masyarakat berpendapatan menengah atas, yang diwakili oleh para pemilik mobil, dan responden di Jakarta,
cenderung memilih pendekatan yang lebih konservatif untuk mengurangi dampak ekonomi.
Secara umum, apakah orang merasa pandangan mereka dianggap? Apakah mungkin untuk melakukan dialog
dengan pemerintah tentang apakah subsidi perlu, kapan dan bagaimana cara untuk direformasi?
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih lemah. Responden cenderung menunjukkan sikap
apatis atau keengganan ketika ditanya tentang opsi-opsi untuk menyampaikan pandangan mereka kepada para elit
politik. dan umumnya mereka beranggapan bahwa pendapat mereka tidak akan didengar. Namun, FGD ini tidak
mengeksplorasi lebih jauh tentang cara-cara apa yang dapat membantu pendapat masyarakat dapat didengar oleh
para pengambil keputusan politik.
Jika ada pembaca yang tertarik membaca temuan lengkap survei Anda, apakah penelitian Anda terbuka untuk
diakses?
Fakultas Ekonomi dan Bisnis baru-baru ini melakukan sejumlah analisis terperinci tentang hasil survei tersebut. Saat
ini hasil survei telah tersedia dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia di: http://www.iisd.org/gsi/sites/default/
files/ffs_indonesia_perception.pdf.
Dodi Ambardi, Ph.D., adalah Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Saat ini ia bekerja sebagai dosen di
Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Ia menyelesaikan Ph.D. di Ohio State University pada 2008.
Hendro Prasetyo, Ph.D. adalah Direktur Penelitian Lembaga Survei Indonesia.
Terbitan 1. Volume 2. Maret 2015
21
Penutup
Kebijakan Penyesuaian Harga Bahan Bakar di Indonesia: Suatu Analisis
Ekonomi Politik
Dr. Mohamad Ikhsan, Penasihat Khusus Wakil Presiden di Kantor Wakil Presiden
Indonesia, dan Profesor Ekonomi Universitas Indonesia
Hingga 2015, subsidi bahan bakar terus meningkat. Pada 2009, jumlah subsidi bahan bakar di APBN hanya sebesar Rp49
triliun dan tahun lalu telah meningkat lebih dari lima kali hingga mencapai lebih dari Rp246 triliun. Proyeksi yang saya
lakukan menunjukkan bahwa dengan kebijakan “do nothing”, jumlah ini dapat menanjak hingga Rp334 triliun pada 2019.
Bukti menunjukkan bahwa subsidi energi berdampak buruk pada efisiensi, keadilan, lingkungan, fleksibilitas fiskal,
dan kualitas jalan. Akan tetapi, hingga tahun ini, subsidi energi masih tetap amat besar dan tidak mudah dihapuskan.
Sejumlah reformasi besar-besaran hanya terjadi ketika harga minyak dunia telah jatuh. Mengapa demikian? Jawabannya
tentunya tidak hanya terkait ekonomi, namun juga politik.
Sama dengan proteksi perdagangan, subsidi energi adalah sesuatu yang buruk, namun ada di mana-mana. Ada
kesenjangan antara apa yang diajarkan oleh literatur dengan yang dipraktikkan berbagai negara. Dalam pandangan saya,
kebanyakan politisi dan pembuat kebijakan, termasuk di Indonesia, memahami isu ini dengan sangat baik. Terlepas dari
pemahaman ini, banyak negara yang berjuang untuk berpindah dari sistem penetapan harga ad hoc menjadi mekanisme
penyesuaian harga otomatis, dan menyebabkan mereka terjebak ketika dibutuhkan penyesuaian harga.
Suatu kerangka analisis ekonomi politik mungkin lebih relevan untuk menjelaskan keberadaan subsidi energi. Analisis
ekonomi menekankan dampak positif jangka panjang dari penghapusan subsidi. Namun pada jangka pendek, biayanya
(termasuk biaya politiknya) dapat melampaui manfaatnya. Biaya politik jangka pendek dapat bervariasi di setiap siklus
politik, dan politik regional juga memainkan peranan dalam hal ini. Di wilayah perkotaan misalnya, biayanya akan lebih
tinggi dari biaya politik di pedesaan.
Untuk ke depan, desain kebijakan harus berfokus pada bagaimana cara meminimalkan biaya politik jangka pendek
untuk melaksanakan penyesuaian harga bahan bakar. Setidaknya terdapat empat biaya politik jangka pendek, yaitu:
(i) dampak pertumbuhan jangka pendek; (ii) kenaikan inflasi satu kali; (iii) dampak kemiskinan dan sosial; dan (iv) biaya
siklus politik. Di bawah ini adalah analisis saya mengenai biaya-biaya potensial tersebut berdasarkan pengalaman
Indonesia.
Pertama terkait dampak pertumbuhan. Penyesuaian yang terus dilakukan terhadap harga bahan bakar akan
mengakibatkan dampak negatif jangka pendek pada pertumbuhan, setidaknya jika perubahan harga rata-ratanya
adalah meningkat. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan kenaikan harga utama akan
berlangsung paling lama satu kuartal. Jika kebijakan fiskal digunakan dengan tepat, maka dampak jangka pendek ini
dapat dihindari lebih jauh lagi karena kebijakan-kebijakan kompensasi – yang umumnya menyertai penyesuaian –
memiliki dampak berganda (multiplier) yang lebih tinggi. Selain itu, penyesuaian harga bahan bakar secara rutin akan
mengurangi ketidakpastian kebijakan, dan memungkinkan permintaan domestik untuk pulih dalam jangka waktu yang
jauh lebih singkat, yaitu dua hingga empat kuartal.
Kedua, dampak kemiskinan: penyesuaian harga bahan bakar berupa kenaikan harga akan meningkatkan biaya
hidup, termasuk bagi keluarga miskin. Kemiskinan akan meningkat karena hal ini. Akan tetapi, sekali lagi, dengan
skema kompensasi yang tepat, dampak negatif kemiskinan jangka pendek dapat dihindari. Jika kita mampu
mempertimbangkan seluruh dampak tidak langsung ketika merancang suatu skema kompensasi, kenaikan angka
kemiskinan dapat dihindari. Pengalaman Indonesia pada 2008 menunjukkan bahwa kemiskinan terus menurun pada
2009 meskipun dilakukan penyesuaian harga bahan bakar pada 2008.
Ketiga, terkait kenaikan inflasi: kekhawatiran terkait tingkat inflasi seringkali digunakan untuk mencegah dilakukannya
penyesuaian harga bahan bakar, termasuk upaya untuk berpindah kepada sistem harga yang lebih fleksibel. Akan tetapi
bukti yang ada tidak mendukung klaim tersebut. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa negara yang menerapkan
sistem harga tetap akan memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah, dan bahkan kebanyakan negara yang mengadopsi
sistem harga yang fleksibel rata-rata justru memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah. Apa yang dapat kita simpulkan dari
hal ini adalah inflasi di suatu negara ditentukan oleh faktor-faktor penting lain selain rejim harga bahan bakarnya.
Keempat, biaya politik: Saya berpendapat bahwa biaya politik dapat dihindari dengan mutlak jika (i) pemerintah
mengadopsi rejim pass-through berbasis peraturan yang memisahkan penyesuaian harga dari pengambilan keputusan
pemerintah, dan (ii) Penyesuaian dilakukan sesegera mungkin begitu ada kesenjangan antara harga pasar dan harga
domestik, mengingat semakin ditunda, biaya marjinal (ekonomi dan politik) naik semakin lebih tinggi dibandingkan
biaya proporsional. Biaya politik juga harus disejajarkan dengan siklus politik. Akan lebih mudah dan lebih ringan secara
politik jika pemerintah dapat menjaga rencana penyesuaian rutinnya di masa-masa awal pemerintahannya. Semakin
dekat dengan Pemilu, semakin besar pula biaya poliitik (potensial) yang akan terjadi.
Kesimpulannya, kita harus berpikir bahwa pengaturan harga bahan bakar domestik adalah sebuah program, seperti
program pembangunan lainnya, dan karenanya harus dinilai berdasarkan tingkat kepentingannya, serta biaya dan
manfaat marjinalnya. Kita harus belajar dari eksperimen kita sendiri, baik yang berjalan baik maupun tidak. Dalam
merancang penyesuaian, perencanaan yang matang yang didasarkan pada analisis empiris amat penting, namun
dampak negatif dapat dihindari dengan persiapan yang baik. Akhirnya, teori ekonomi adalah sisi mudah dari upaya ini,
sementara menerapkan teori ke dalam praktik menjadi tantangan sulit yang harus dihadapi. Selain itu, kita juga harus
selalu mempertimbangkan ekonomi politik serta pemahaman masyarakat.
Terbitan 1. Volume 2. Maret 2015
23
Referensi
AntaraNews. (2014a, February 18). Kuota Subsidi BBM Untuk Nelayan Masih Cukup. Retrieved from http://www.antaranews.com/
berita/419771/kuota-subsidi-bbm-untuk-nelayan-masih-cukup
AntaraNews. (2014b, June 13). Pemerintah optimistis kuota BBM 46 juta kiloliter. Retrieved from http://www.antaranews.com/
berita/438835/pemerintah-optimistis-kuota-bbm-46-juta-kiloliter
AntaraNews. (2014c, June 19). Pemotongan Rp43 triliun sesuai permintaan K/L. Retrieved from: http://www.antaranews.com/
berita/439930/pemotongan-rp43-triliun-sesuai-permintaan-kl
AntaraNews. (2015a, January 7). Indonesian crude price declined in December. Retrieved from http://www.antaranews.com/en/
news/97209/indonesian-crude-price-declined-in-december-2014
AntaraNews. (2015b, February 5). Indonesian crude price plunges in January. Retrieved from http://www.antaranews.com/en/
news/97670/indonesian-crude-price-plunges-in-january
Bank of Indonesia. (n.d.a). Foreign exchange reference rates. Retrieved from http://www.bi.go.id/sdds/series/bop/index_bop.asp
Bank of Indonesia. (n.d.b). Quarterly domestic product by industrial origin at current price (billions of Rupiah). Retrieved from
http://www.bi.go.id/sdds/series/NA/index_NA.asp
Bisnis. (2014, February 23). Pemasangan RFID jalan di tempat, ini penyebabnya. Retrieved from http://industri.bisnis.com/
read/20140223/44/205410/pemasangan-rfid-jalan-di-tempat-ini-penyebabnya
CNN Indonesia. (2015, February 9). Jika tembus Rp 9.500, pemerintah siap subsidi premium lagi. Retrieved from
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150209183046-85-30792/jika-tembus-rp-9500-pemerintah-siap-subsidi-premium-lagi/
Darby, M. (2015, February 18). Dash for coal threatens Indonesia climate goal, warns IEA. Retrieved from http://www.rtcc.
org/2015/02/18/dash-for-coal-threatens-indonesia-climate-goal-warns-iea/
Detik. (2014, June 18). Setiap Dolar Menguat Rp 100, Subsidi Listrik Bengkak Rp 1 Triliun. Retrieved from http://finance.detik.com/
read/2014/06/18/114410/2611484/1034/setiap-dolar-menguat-rp-100-subsidi-listrik-bengkak-rp-1-triliun
Indonesia Investments. (2014a, January 5). Car sales in Indonesia expected to rise in 2014 amid political elections. Retrieved from
http://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/car-sales-in-indonesia-expected-to-rise-in-2014-amid-politicalelections/item1481
Indonesia Investments. (2014b, September 10). Indonesia: Pertamina Raised Prices of 12 Kilogram LPG Canisters. Retrieved from
http://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/energy-in-indonesia-pertamina-raised-prices-of-12-kilogram-lpgcanisters/item2393
Katadata. (2014, August 27). Pembatasan BBM, Konsumsi Premium Turun 5 Persen. Retrieved from http://katadata.co.id/
berita/2014/08/27/pembatasan-bbm-konsumsi-premium-turun-5-persen
Kompas. (2014, January 6). Kenaikan Harga Elpiji 12 Kg Direvisi, Laba Pertamina Terkoreksi. Retrieved from http://bisniskeuangan.
kompas.com/read/2014/01/06/2134491/Kenaikan.Harga.Elpiji.12.Kg.Direvisi.Laba.Pertamina.Terkoreksi
Kompas. (2014, January 2). Naik 68 Persen, Harga Elpiji 12 Kg Menjadi Rp 117.708. Retrieved from http://bisniskeuangan.kompas.
com/read/2014/01/02/0745006/Naik.68.Persen.Harga.Elpiji.12.Kg.Menjadi.Rp.117.708
Liputan6. (2014a, January 6). Ini Laporan BPK Yang Picu Pertamina Naikkan Harga Elpiji. Retrieved from http://bisnis.liputan6.
com/read/793140/ini-laporan-bpk-yang-picu-pertamina-naikkan-harga-elpiji
Liputan6. (2014b, August 27). Pembatasan Dicabut, Premium Habis 20 Desember & Solar 5 Desember. Retrieved from http://bisnis.
liputan6.com/read/2097058/pembatasan-dicabut-premium-habis-20-desember-solar-5-desember
Liputan6. (2015, February 10). BPH Migas Pangkas Jatah BBM Pertamina & AKR Corporindo. Retrieved from http://bisnis.liputan6.
com/read/2173726/bph-migas-pangkas-jatah-bbm-pertamina-amp-akr-corporindo
Lontoh, L., & Beaton, C. (2014, September). Indonesia energy subsidy briefing September 2014. Retrieved from http://www.iisd.org/
gsi/sites/default/files/ffs_newsbriefing_indonesia_sep2014_eng.pdf
Lontoh, L., & Beaton, C. (2015, February). Indonesia energy subsidy briefing February 2015. Retrieved from http://www.iisd.org/gsi/
sites/default/files/ffs_newsbriefing_indonesia_feb2015_eng.pdf
Lontoh, L., Clarke, K., & Beaton, C. (2014). Indonesia energy subsidy review, Issue 1 Volume 1. Geneva: Global Subsidies Initiative of
the International Institute for Sustainable Development. Retrieved from http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_indonesia_
review_i1v1.pdf
Merdeka. (2015, January 19). Harga Premium di Jawa dan Madura Rp 6.700, Bali Rp 7.000 per liter. Retrieved from http://www.
merdeka.com/uang/harga-premium-di-jawa-dan-madura-rp-6700-bali-rp-7000-per-liter.html
MetroTVNews. (2014, April 11). 23.6% Kuota BBM Subsidi Sudah Terpakai. Retrieved from http://ekonomi.metrotvnews.com/
read/2014/04/11/229344/23-6-kuota-bbm-subsidi-sudah-terpakai
Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR). (n.d.). Harga Minyak Mentah Ind. Retrieved from http://www.esdm.go.id/
publikasi/harga-energi/harga-minyak-mentah-indonesia-icp.html
MEMR. (2012). Pengendalian Penggunaan BBM Dengan Konversi ke BBG. ESDM Mag, 1, pp. 10-15.
MEMR. (2014, December 31). Kebijakan Baru Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak. Retrieved from http://www.esdm.go.id/berita/
migas/40-migas/7048-kebijakan-baru-penetapan-harga-bahan-bakar-minyak.html
MEMR. (2014a). Regulation No. 9/2014. Jakarta: Ministry of Energy and Mineral Resources.
MEMR. (2014b). Regulation No. 19/2014. Jakarta: Ministry of Energy and Mineral Resources.
MEMR. (2014c). Regulation No. 31/2014. Jakarta: Ministry of Energy and Mineral Resources.
Ministry of Finance. (2012). Financial Note and State Budget Proposal 2013. Jakarta: Ministry of Finance.
Ministry of Finance. (2013a). Financial Note and State Budget Proposal 2014. Jakarta: Ministry of Finance.
Ministry of Finance. (2013b). Financial Note and State Budget Amendment, Fiscal Year 2013. Jakarta: Ministry of Finance.
Ministry of Finance. (2013c). Financial Note and State Budget, Fiscal Year 2014. Jakarta: Ministry of Finance.
Ministry of Finance. (2014a). Financial Note and State Budget Amendment, Fiscal Year 2014. Jakarta: Ministry of Finance.
Ministry of Finance. (2014b). Budget in Brief, APBN 2015. Jakarta: Ministry of Finance.
Ministry of Finance. (2014c). State Budget 2014 Revision Proposal. Jakarta: Ministry of Finance.
Ministry of Finance. (2014d). Infografis APBN 2014. Retrieved from http://www.kemenkeu.go.id/en/node/39042
Ministry of Finance. (2015). Financial Note and State Budget Amendment, Fiscal Year 2015. Jakarta: Ministry of Finance.
Mongabay. (2015, February 9). Subsidi BBM Lari ke Biodiesel-Bioethanol Berpotensi Picu Deforestasi dan Perampasan Lahan.
Mengapa? Retrieved from http://www.mongabay.co.id/2015/02/09/subsidi-bbm-lari-ke-biodiesel-bioethanol-berpotensi-picudeforestasi-dan-perampasan-lahan-mengapa/
National Audit Board. (2014). State Budget 2013 Audit Report. Jakarta: National Audit Board.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (n.d.). Monthly Monetary and Financial Statistics (MEI)
MetaData: Exchange rates (US$ monthly averages). Retrieved from http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=169
Okezone. (2014a, May 21). Alasan Pemerintah Ajukan Revisi Lifting Minyak. Retrieved from http://economy.okezone.com/
read/2014/05/21/19/988119/alasan-pemerintah-ajukan-revisi-lifting-minyak
Okezone. (2014b, February 5). DPR Minta Penghentian Subsidi BBM Bagi Kapal Nelayan Dikaji. Retrieved from http://economy.
okezone.com/read/2014/02/05/19/936547/dpr-minta-penghentian-subsidi-bbm-bagi-kapal-nelayan-dikaji
PLN. (2013). Statistik PLN 2012. Jakarta: PLN.
PLN. (2014). Tarif Tenaga Listrik. Retrieved from http://www.pln.co.id/blog/tarif-tenaga-listrik
PT Pertamina (Persero) & the WLPGA. (2012). Kerosene to LP Gas Conversion Programme in Indonesia: A case study of domestic
energy. Jakarta: PT Pertamina and the World Liquefied Petroleum Gas Association (WLPGA). Retrieved from http://www.
exceptionalenergy.com/uploads/Modules/Ressources/Kerosene%20to%20LP%20Gas%20Conversion%20Programme%20in%20
Indonesia.pdf
Pusdatin. (2014). Handbook of energy and economic statistics of Indonesia 2013. Jakarta: Ministry of Energy and Mineral Resources.
Terbitan 1. Volume 2. Maret 2015
25
RambuEnergy. (2014a, December 13). BPH Migas sets subsidized fuel quota for Pertamina and AKR Corporindo. Retrieved from
http://www.rambuenergy.com/2014/12/bph-migas-sets-subsidized-fuel-quota-for-pertamina-and-akr-corporindo/
RambuEnergy. (2014b, October 4). Indonesia September ICP drops by US$94.97 per barrel. Retrieved from http://www.
rambuenergy.com/2014/10/indonesia-september-icp-drops-to-us94-97-per-barrel/
RambuEnergy. (2014c, December). Indonesia’s ICP Down by US$ 8.33 to US$ 75.39 per Barrel in November. Retrieved from http://
www.rambuenergy.com/2014/12/indonesias-icp-down-by-us8-33-to-us75-39-per-barrel-in-november/
Sekretariat Kabinet RI YouTube Channel. (2015, November 17). Presiden Jokowi Tetapkan Harga Baru BBM Bersubsidi. Retrieved
from https://www.youtube.com/watch?v=WzZQkGxkuPA&feature=youtu.be
SindoNews. (2015, February 14). Pemerintah Segera Alirkan PMN untuk 40 Perusahaan Negara. Retrieved from http://ekbis.
sindonews.com/read/964264/34/pemerintah-segera-alirkan-pmn-untuk-40-perusahaan-negara-1423871328
Tempo. (2012, December 27). Kenaikan Tarif Listrik Pukul Industri Tekstil. Retrieved from http://www.tempo.co/read/
news/2012/12/27/090450657/Kenaikan-Tarif-Listrik-Pukul-Industri-Tekstil
Tempo. (2014a, January 22). Govt’ to increase electricity tariffs . Retrieved from http://en.tempo.co/read/
news/2014/01/22/056547329/Govt-to-Increase-Electricity-Tariffs
Tempo. (2014b, February 18). Sistem Subsidi BBM Nelayan Diubah. Retrieved from http://www.tempo.co/read/
news/2014/02/18/092555429/Sistem-Subsidi-BBM-Nelayan-Diubah
Tempo. (2014c, September 6). Indonesian crude oil price below US$100 per barrel in August. Retrieved from http://en.tempo.co/
read/news/2014/09/06/056604935/Indonesian-Crude-Oil-Price-Below-US100-per-Barrel-in-August
Tempo. (2014d, November 5). Indonesian crude prices drop to US$ 83.72 per barrel. Retrieved from http://en.tempo.co/read/
news/2014/11/05/056619804/Indonesian-Crude-Prices-Drop-to-US8372-per-Barrel
The Jakarta Post. (2014a, January 7). Pertamina foresees market price for 12-kg LPG. Retrieved from http://www.thejakartapost.
com/news/2014/01/07/pertamina-foresees-market-price-12-kg-lpg.html
The Jakarta Post. (2014b, January 5). SBY Asks Pertamina to review LPG price hike. Retrieved from http://www.thejakartapost.com/
news/2014/01/05/sby-asks-pertamina-review-lpg-price-hike.html
The Jakarta Post. (2015, January 17). Fuel price cuts have little impact on economy. Retrieved from http://www.thejakartapost.
com/news/2015/01/17/fuel-price-cuts-have-little-impact-economy.html
VivaNews. (2014, June 12). DPR dan ESDM Sepakati Asumsi Makro RAPBN-P 2014. Retrieved from http://politik.news.viva.co.id/
news/read/511979-dpr-dan-esdm-sepakati-asumsi-makro-rapbn-p-2014
World Bank. (2015, February 3). World Bank commodities price data (The Pink Sheet). Retrieved from http://siteresources.
worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1111002388669/829392-1420582283771/Pnk_0215.pdf
Published by the International Institute for Sustainable Development.
International Institute for Sustainable Development
Head Office
161 Portage Avenue East, 6th Floor, Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 0Y4
Tel: +1 (204) 958-7700 | Fax: +1 (204) 958-7710 | Web site: www.iisd.org
About IISD
The International Institute for Sustainable Development (IISD) contributes to sustainable
development by advancing policy recommendations on international trade and investment,
economic policy, climate change and energy, and management of natural and social capital,
as well as the enabling role of communication technologies in these areas. We report on
international negotiations and disseminate knowledge gained through collaborative projects,
resulting in more rigorous research, capacity building in developing countries, better networks
spanning the North and the South, and better global connections among researchers,
practitioners, citizens and policy-makers.
IISD’s vision is better living for all—sustainably; its mission is to champion innovation, enabling
societies to live sustainably. IISD is registered as a charitable organization in Canada and has
501(c)(3) status in the United States. IISD receives core operating support from the Government
of Canada, provided through the International Development Research Centre (IDRC), from the
Danish Ministry of Foreign Affairs and from the Province of Manitoba. The Institute receives
project funding from numerous governments inside and outside Canada, United Nations
agencies, foundations and the private sector.
About GSI
GSI is an initiative of the International Institute for Sustainable Development (IISD). GSI puts a
spotlight on subsidies—transfers of public money to private interests—and how they impact
efforts to put the world economy on a path toward sustainable development. In cooperation
with a growing international network of research and media partners, GSI seeks to lay bare just
what good or harm public subsidies are doing; to encourage public debate and awareness of the
options that are available for reform; and to provide policy-makers with the tools they need to
secure sustainable outcomes for our societies and our planet.
International Institute for Sustainable Development
Global Subsidies Initiative
International Environment House 2
9 chemin de Balexert, 1219 Châtelaine,
Geneva, Switzerland
Tel: +41 22 917-8373
Fax: +41 22 917-8054
http://www.iisd.org/gsi/
Fly UP