...

PERATURAN NOMOR VIII.D.1 : PENDAFTARAN NOTARIS YANG

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

PERATURAN NOMOR VIII.D.1 : PENDAFTARAN NOTARIS YANG
Peraturan Nomor VIII.D.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 37/PM/1996
Tanggal
: 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR VIII.D.1 : P E N D A F TA R A N N O TA R I S YA N G M E L A K U K A N
KEGIATAN DI PASAR MODAL
1.
Notaris yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di
Bapepam dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
2.
Persyaratan Notaris sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini adalah sebagai
berikut :
a.
telah diangkat sebagai Notaris oleh Menteri Kehakiman dan telah diambil sumpahnya
sebagai Notaris dari instansi yang berwenang;
b.
tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan
tindak pidana di bidang keuangan;
c.
memiliki akhlak dan moral yang baik;
d.
wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi
melalui program latihan yang diakui Bapepam;
e.
sanggup secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL)
di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
f.
sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan
Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen;
g.
telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI); dan
h.
bersedia untuk diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia atas pemenuhan Peraturan
Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.
3.
Permohonan pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada
Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan mempergunakan Formulir Nomor VIII.D.1-1
lampiran 1 peraturan ini.
4.
Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini, disertai
dokumen sebagai berikut :
IV-1
a.
Nomor Pokok Wajib Pajak;
b.
surat keputusan pengangkatan selaku Notaris dari Menteri Kehakiman dan Berita Acara
Sumpah Notaris dari instansi yang berwenang;
c.
surat pernyataan bahwa Notaris tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau
d i h u k u m k a re n a t e r b u k t i m e l a k u k a n t i n d a k p i d a n a d i b i d a n g k e u a n g a n ;
d.
ser tifikat program pelatihan di bidang Pasar Modal yang diakui Bapepam;
e.
surat pernyataan bahwa Notaris sanggup mengikuti secara terus menerus program
Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal;
Peraturan Nomor VIII.D.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 37/PM/1996
Tanggal
: 17 Januari 1996
5.
f.
surat pernyataan bahwa Notaris sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan
Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen dalam
melakukan kegiatannya;
g.
bukti keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI), (jika ada);
h.
surat pernyataan bahwa Notaris bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI)
setelah memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) dari Bapepam dan akan menyampaikan
bukti keanggotaan tersebut kepada Bepapam; dan
i.
surat pernyataan bahwa Notaris bersedia diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI)
atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi dalam rangka
melaksanakan kegiatannya.
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini tidak memenuhi
syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak
diterimanya permohonan tersebut, Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada
pemohon yang menyatakan bahwa :
a.
permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-2 lampiran 2
peraturan ini; atau
b.
permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-3 lampiran 3 peraturan
ini.
6.
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini memenuhi syarat,
maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya
permohonan secara lengkap, Bapepam memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang
Pasar Modal kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-4 lampiran 4
peraturan ini.
7.
Setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Notaris wajib dilaporkan
kepada Bapepam selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan
tersebut.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-2
Peraturan Nomor VIII.D.1
LAMPIRAN
: 1
Peraturan Nomor
: VIII.D.1
FORMULIR NOMOR: VIII.D.1-1
Nomor
:
Jakarta,. ......................19....
Lampiran :
Perihal
: Pendaftaran Notaris
KEPADA
Sebagai Profesi Penunjang
Yth.Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Pasar Modal.
di Jakarta.
Dengan ini kami mengajukan permohonan Pendaftaran Notaris sebagai Profesi
Penunjang Pasar Modal. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan
data sebagai berikut:
1. Nama pemohon
: ................................................................
2. Alamat rumah
: ................................................................
..............................................................
(Nama Jalan & Nomor)
: ............................................... (Kota & Kode Pos)
3. Nomor Telepon
: ...............................................................
4. Nomor Pokok Wajib Pajak
:
5. Alamat Kantor
: ...............................................................
.
.
. .
(Nama Jalan & Nomor)
: ............................................... (Kota & Kode Pos)
Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Foto copy surat keputusan pengangkatan selaku Notaris dari Menteri Kehakiman
dan fotocopi Berita Acara Sumpah Notaris.
3. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena
melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
4. Foto copy ser tifikat program pelatihan di bidang Pasar Modal.
5. Surat pernyataan kesanggupan mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan
(PPL).
IV-3
Peraturan Nomor VIII.D.1
6.
Surat pernyataan kesanggupan melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan
Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi serta akan bersikap independen dalam melaksanakan
kegiatannya.
7.
Foto
8.
Surat pernyataan bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) setelah memperoleh
Surat Tanda Terdaftar (STTD) dari Bapepam dan akan menyampaikan bukti keanggotaan Ikatan
Notaris Indonesia (INI) kepada Bapepam.
9.
Surat pernyataan bersedia diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) atas pemenuhan
Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.
copy
bukti
keanggotaan
Ikatan
Notaris
Indonesia
(INI),
(jika
ada).
10. Jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 2
(Daftar A) formulir ini.
Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.
Pemohon
materai
..............................................
(Nama Lengkap)
IV-4
Peraturan Nomor VIII.D.1
LAMPIRAN
:1
Formulir Nomor : VIII.D.1-1
DAFTAR PERTANYAAN
I
PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN :
1.
Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2.
Berilah tanda
dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah
dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah
tanda
“tidak”.
Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam
lembaran terpisah yang antara lain memuat:
a.
Lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
b.
Kasus dan tanggal dari tindakan yang diambil;
c.
Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
d.
Tindakan dan sanksi yang diambil.
Jawablah pertanyaan berikut ini :
1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Pemohon pernah dihukum karena:
a.
b.
2.
t i n d a k p i d a n a y a n g b e r h u b u n g a n d e n g a n i n v e s t a s i a t a u p ro f e s i n y a ?
ya
tidak
ya
tidak
atau kejahatan lain?
Apakah pengadilan :
a.
pernah menyatakan Pemohon pailit?
ya
b.
tidak
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan
yang berhubungan dengan investasi atau profesinya?
ya
tidak
c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang
berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain
dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
ya
3.
Apakah Bapepam pernah :
a.
menyatakan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai ?
ya
IV-5
tidak
tidak
Peraturan Nomor VIII.D.1
b.
mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal?
ya
c.
menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang
berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain
dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
ya
d.
mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak
fair atau tidak etis?
ya
b.
c.
tidak
memerintahkan untuk melarang Pemohon dalam hubungannya dengan kegiatan yang
berhubungan dengan investasi atau profesinya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
terakhir?
ya
e.
tidak
menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang
berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain
dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
ya
d.
tidak
mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang investasi dan
peraturan perundang-undangan lainnya?
ya
tidak
menolak, membekukan atau mencabut pendaftaran atau izin usaha Pemohon ?
ya
tidak
Apakah Bursa Efek pernah :
a.
mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan
yang seharusnya diberikan?
ya
b.
tidak
mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek ?
ya
6.
tidak
Apakah instansi selain Pengadilan, Bapepam, atau Bursa Efek pernah:
a.
5.
tidak
memutuskan untuk menolak pendaftaran, membatalkan sementara, membatalkan
pendaftaran atau memberi sanksi lain yang membatasi Pemohon dalam kegiatan yang
berhubungan dengan investasi atau profesinya ?
ya
4.
tidak
tidak
Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Pemohon telah bersalah karena
adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi
atau profesinya ?
ya
tidak
IV-6
Peraturan Nomor VIII.D.1
7.
Apakah Pemohon pada saat ini termasuk pihak yang berperkara di pengadilan?
ya
8.
Apakah Pemohon mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap pihak
ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari Pengadilan?
ya
9.
tidak
tidak
Apakah Ikatan Notaris Indonesia (INI) pernah memberi teguran, baik lisan maupun tertulis, kepada
Pemohon?
ya
tidak
10. Apakah Ikatan Notaris Indonesia (INI) pernah mendapatkan atau membuktikan bahwa Pemohon
melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi?
ya
tidak
........................., ..................................
Pemohon,
meterai
..............................................
(Nama Lengkap)
IV-7
Peraturan Nomor VIII.D.1
LAMPIRAN
:2
Formulir Nomor : VIII.D.1-1
DAFTAR A
P e n j e l a s a n a t a s s e m u a p e r t a n y a a n " Ya " d a r i l a m p i r a n 1 , F o r m u l i r N o m o r : V I I I . D. 1 - 1
Nomor Pertanyaan
Penjelasan
.........................., ..........................19...
Pemohon,
meterai
.......................................
(Nama Lengkap)
IV-8
Peraturan Nomor VIII.D.1
LAMPIRAN
: 2
Peraturan Nomor
: VIII.D .1
FORMULIR NOMOR: VIII.D.1-2
:
S-
Lampiran :
Nomor
---
Perihal
Pemberitahuan Kekurangan Data
:
/PM/19...
Pendaftaran Notaris sebagai
Profesi Penunjang Pasar Modal.
Jakarta,. ...........................19....
KEPADA
Yth..................................................
di ......................................
Menunjuk surat Saudara Nomor ...................... tanggal ........................ perihal
.........................., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat
kekurangan data sebagai berikut :
1.
...................................................................................................................
2.
...................................................................................................................
3.
...................................................................................................................
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara untuk terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal belum
dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan
setelah Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di atas.
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-9
Peraturan Nomor VIII.D.1
LAMPIRAN
:
3
Peraturan Nomor : VIII.D.1
FORMULIR NOMOR: VIII.D.1-3
Nomor
:
S-
/PM/19...
Lampiran :
---
Perihal
Penolakan Permohonan Pendaftaran
:
Notaris Sebagai Profesi
Penunjang Pasar Modal.
Jakarta,. ...........................19....
KEPADA
Yth..................................................
di ......................................
Menunjuk surat Saudara Nomor: ...................... tanggal ........................
perihal ..................................., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan
ini diputuskan bahwa per mohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1.
...................................................................................................................
2.
...................................................................................................................
3.
...................................................................................................................
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-10
Peraturan Nomor VIII.D.1
LAMPIRAN
Peraturan Nomor
: 4
: VIII.D.1
FORMULIR NOMOR: VIII.D.1-4
SURAT TANDA TERDAFTAR
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Nomor : .................
S u r a t Ta n d a Te rd a f t a r P ro f e s i P e n u n j a n g P a s a r M o d a l d i b e r i k a n k e p a d a
................................... sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) dengan segala hak
dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila terdapat kekeliruan terhadap surat ini, maka Ketua Bapepam dapat meninjau kembali.
Jakarta, ........................... 19..
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
........................................
NIP. .......................
Tembusan Yth.:
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
3. Sdr. Ketua Ikatan Notaris Indonesia.
IV-11
Fly UP