...

132 - DPR RI

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

132 - DPR RI
EDISI 132 TH. XLV, 2015
PARLEMEN HUNGARIA
SIAP KERJASAMA
CAPAI PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
ANTUSIAS MASYARAKAT
PELAJARI TUGAS DAN
FUNGSI DPR CUKUP TINGGI
Pengantar Redaksi
PENGAWAS UMUM:
Pimpinan DPR-RI
PENANGGUNG JAWAB/
KETUA PENGARAH:
Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI)
WAKIL KETUA PENGARAH:
Dra. Damayanti, MSi (Deputi Persidangan dan KSAP)
PIMPINAN PELAKSANA:
Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)
PIMPINAN REDAKSI:
Irfan, S.Sos, MMSI (Kabag Pemberitaan)
WK. PIMPINAN REDAKSI:
Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan),
Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)
REDAKTUR:
M. Ibnur Khalid, Iwan Armanias, Mastur Prantono
SEKRETARIS REDAKSI:
Suciati, S.Sos
ANGGOTA REDAKSI:
Nita Juwita, S.Sos, Supriyanto, Agung Sulistiono, SH,
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi
REDAKTUR FOTO:
Eka Hindra
FOTOGRAFER:
Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdriansyah
Yaserto Denus Saptoadji, Andi Muhamad Ilham, Jaka Nugraha
SEKRETARIAT REDAKSI:
I Ketut Sumerta, S. IP
SIRKULASI:
Abdul Kodir, SH, Bagus Mudji Harjanta
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:
BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI,
Lt.III Gedung Nusantara II DPR RI,
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350
Fax. (021) 5715536,
e-mail: [email protected];
www.dpr.go.id/berita
Parlementaria edisi akhir tahun pada De­
sember 2015 kali ini diisi dengan kaleidos­
kop berupa kegiatan DPR selama setahun.
Pada edisi inilah disajikan perjalanan Dewan
dalam mengisi kegiatan konstitusionalnya
baik dalam fungsi anggaran, legislasi dan
pengawasan serta diplomasi.
Laporan akhir tahun ini pula dimaksud­
kan sebagai sarana evaluasi, koreksi dan in­
trospeksi apakah pelaksaaan fungsi-fungsi
Dewan tersebut telah berjalan dengan baik.
Secara jujur harus diakui bahwa fungsi ang­
garan dan pengawasan telah berjalan cukup
efektif, namun dari sisi fungsi legislasi masih
perlu ditingkatkan lagi.
Selama tahun 2015 ini perjalanan Dewan
penuh dinamika, dan perlu dicatat secara
kelembagaan DPR sedang melaksanakan re­
formasi guna meningkatkan performa dan
kinerja. Upaya yang dilakukan diantaranya
membentuk Tim Implementasi Reformasi
DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri
Hamzah.
Tim ini bertugas melakukan akselerasi
agar pembenahan internal kelembagaan DPR
dapat segera terlaksana. Sebab reformasi De­
wan tidak semata-mata hanya ingin mewu­
judkan DPR Modern yang ditandai dengan
transparansi, penggunaan teknologi infor­
masi dan masyarakat dengan mudah dapat
mengakses semua kegiatan secara on-line,
Kini Majalah Dan Buletin
Parlementaria
Hadir Lebih Dekat
Dengan Anda
tetapi juga terwujudnya fungsi representasi
di setiap fungsi DPR. Konsep ini sangat ideal,
bila tercapai akan terbentuk sebuah parle­
men yang didambakan masyarakat.
Satu lagi yang disajikan dalam edisi
terak­hir tahun 2015 ini adalah rubrik pernik.
Ternyata kunjungan delegasi masyarakat ke
Gedung wakil rakyat termasuk para siswa
dan mahasiswa serta ormas dan karyawan
berbagai instansi di daerah, cukup banyak.
Akibatnya mereka tidak bisa datang secara
tiba-tiba tetapi harus pesan tempat terlebih
dahulu. Tidak hanya antre haji sehingga ada
waiting list, kunjungan ke DPR pun ada daf­
tar tunggu. Gedung DPR yang bersejarah,
kini telah menjadi salah obyek wisata-wisata
politik dan ketatanegaraan.
Dapatkan di:
Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI
Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI
Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI
Loby Gedung Setjen DPR RI
Ruang Loby Ketua
Ruang Loby Wakil Ketua
Ruang Yankes
Terminal 1 dan 2
Bandara Soekarno Hatta
Stasiun Kereta Api Gambir
2
EDISI 132 TH. XLV, 2015
Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan
secara gratis tanpa dipungut biaya apapun.
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian
Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian
Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI,
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021)
5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail:
[email protected]
LAPORAN UTAMA
Kaleidoskop DPR RI 2015
sumbang saran
kaleidoskop dpr ri 2015
6
Kinerja DPR dan Tantangannya
34
setahun dpr di mata
masyarakat
foto berita
38
8
40
kiat sehat
Membangun Negeri Melalui
Hematopsikiatri
54
profil
Jazilul Fawaid
Sosok Santri di Panggung Politik
kunjungan kerja
liputan khusus
56
60
Intervensi yang Membuka Mata
66
Parlemen Hungaria Siap Kerjasama
Capai Pembangunan Berkelanjutan
68
selebritis
Hetty Koes Endang
Dukungan Pemerintah Terhadap
Seniman Masih Kurang
70
PARLEMEN DUNIA
Parlemen Thailand :
Kesiapan Menjelang MEA
pojok parle
Memancing di Air Keruh
PROFIL
56
74
78
liputan khusus
68
PARLEMEN HUNGARIA
SIAP KERJASAMA
CAPAI PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
Pada bulan November lalu, Ketua Badan Kerja Sama Antar
Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf memimpin
delegasi BKSAP ke Hungaria. Kunjungan ini dalam rangka
menindaklanjuti komitmen IPU untuk mendorong Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Delegasi BKSAP DPR
melakukan pertemuan dengan beberapa institusi terkait yang
berada di dalam badan parlemen maupun eksekutif.
JAZILUL FAWAID
Sosok Santri
di Panggung Politik
EDISI 132 TH. XLV, 2015
3
ASPIRASI
SENGKETA LAHAN WARGA BATU LEMAN
DENGAN PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR
Kami Komisioner Komnas HAM meminta perhatian DPR khususnya Komisi III menindaklanjuti penyelesaian kasus sengketa
lahan antara warga Desa Batu Leman, dsk dengan PT. Harapan
Hibrida Kalbar – Timur Lipat Gunting Estate/Union Sampoerna
Triputra Persada (PT. HHK) di Kab. Ketapang Prov.Kalbar.
Kami menyampaikan pengaduan dari Gabriel Goa (Pela­
yanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia/
PADMA), mewakili masyarakat Suku Dayak Jelak Sekayuk (di
Desa Batu Sedau, Desa Seguling, dan Desa Suak Burung) terkait
dugaan perampasan lahan milik masyarakat dan kriminalisasi
terhadap Kepala Desa Seguling dan 5 warganya yang ditangkap oleh aparat Polres Ketapang dengan tuduhan melakukan
pencurian buah sawit di lahan PT. HHK. Padahal persoalan intinya adalah tidak diberikannya hak-hak masyarakat atas tanah
seluas +1.434 Ha. yang telah diserahkan ke PT. HHK untuk
dibangunkan kebun kelapa sawit melalui Program Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) Tahap III sejak
2006/2007. Akibatnya kondisi saat ini belum kondusif karena
pendekatan hukum yang digunakan Polres Ketapang cende­
rung mengabaikan akar permasalahan konflik, yaitu pemulihan
hak-hak atas tanah.
Bahwa Komnas HAM telah melakukan pemeriksaan dan
investigasi lapangan serta meminta penjelasan dari Pimpinan
PT. HHK maupun Staf Ditjen Perkebunan Kementan dengan ke­
simpulan bahwa patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM
khususnya hak atas tanah dan hak atas keadilan antara lain:
a. Belum diberikannya ganti rugi atas lahan warga oleh
PT.HHK menyebabkan beberapa warga yang menuntut
keadilan justru diproses hukum dengan tuduhan pencurian, sementara laporan masyarakat ke PT. HHK dengan
tuduhan penyerobotan lahan belum ditindaklanjuti oleh
Polres Ketapang.
b. Adanya indikasi tumpang tindih perizinan dan lahan ser-
PERMOHONAN GRASI DAN
USULAN PENCEGAHAN KORUPSI
Surat dari Sdr. Dr. Janes Johan Karubaba (terpidana dugaan
korupsi Proyek DED PLTA Sungai Urumuka dan Sungai Mamberamo APBD Prov Papua T. 2009-2000) yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, sbb :
a. Bahwa Pengadu mengajukan permohonan grasi (pe­
ngampunan) para mantan pejabat Pemda Papua yang
terjerat perkara korupsi agar mendapat persamaan keadilan sebagaimana grasi yang diberikan kepada tahanan
politik (mantan Anggota Organisasi Papua Merdeka).
b. Bahwa para mantan pejabat Pemda tersebut memiliki hak konstitusional dan HAM yang sama dengan 5
orang tahanan politik yang telah diberikan grasi, dan
4
EDISI 132 TH. XLV, 2015
ta perbedaan persepsi antara PT. HHK yang menganggap pembangunan kebun kemitraan adalah solusi atas
tuntutan KKPA III sementara menurut masyarakat bukan
demikian solusinya.
c. Harus dilakukan verifikasi faktual terhadap setiap pemilik
lahan yang telah menyerahkan lahannya untuk diketahui
letak perbedaan data hasil verifikasi yang telah dilakukan
oleh Pemkab Ketapang.
d. Perlu penelusuran pihak-pihak yang terlibat dalam skema
KKPA untuk dimintai pertanggungjawabannya.
e. Pemidanaan terhadap Kades dan 5 (lima) warganya de­
ngan tuduhan pencurian sawit bukan merupakan kasus
yang berdiri sendiri tapi berakar dari tidak dipenuhinya
hak-hak keperdataan warga, lemahnya sosialiasi dan komunikasi antara PT. HHK dengan warga sekitar.
f. Lembaga Penegak hukum hendaknya melihat akar persoalan kriminalisasi warga disebabkan oleh persoalan
lahan warga yang diserahkan ke PT. HHK, maka seharusnya diarahkan untuk penyelesaian hak-hak keperdataan
masyarakat terlebih dahulu.
Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Komnas HAM
telah menyampaikan rekomendasi kepada Dirjen Perkebunan
Kementerian Pertanian, Bupati Ketapang, Kapolres Ketapang,
Ketua PN Ketapang, Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov. Kalbar, dan Padma Indonesia agar rekomendasi tersebut dijalan­
kan dan rencana pelaksanaannya disampaikan ke Komnas
HAM.
Kami memohon Komisi III DPR RI menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tersebut sebagaimana mestinya.
Natalius Pigai
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
bahkan menyusul 90 orang tahanan politik yang akan
mendapatkan grasi. Menurut Pengadu perbuatan makar
dan berkhianat kepada negara dan Pemerintah RI yang
dilakukan para Tapol/ anggota OPM jelas lebih merugikan
bangsa dan negara.
c. Pengadu mengaku, tindakan korupsi dilakukan karena
kurangnya pengetahuan tentang peraturan perundangundangan dan juga karena lemahnya sistem pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Karena itu untuk upaya pencegahan korupsi di seluruh
Pemda Papua adalah dengan melibatkan Kejaksaan
menjadi penasehat hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemda Papua.
Dr. Janes Johan Karubaba
DKI Jakarta
PEMBONGKARAN PAPAN REKLAME
YANG MASIH BERSENGKETA DI MA RI
Saya ingin menyampaikan kepada
Ketua Komisi III DPR RI, perihal permohonan keadilan atas tindakan oknum Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan
Kota Bandung dan oknum Kepala Satuan
Polisi Pamongpraja Kota Bandung yang
diduga telah membongkar paksa papan
reklame yang masih dalam proses sengketa di MA-RI.
Saya adalah Dirut PT. Rajawali Neon
yang memiliki papan reklame berlokasi
di Jl. Pajajaran dan Jl. Pasiri Kota Ban­
dung yang dibongkar secara paksa. Padahal papan reklame yang seharusnya
dibongkar adalah papan reklame iklan
rokok yang terletak di Jl. Asia Afrika, Kota
Bandung dan saya tidak pernah mema-
sang reklame berupa iklan rokok.
Atas pembongkaran papan reklame
tersebut, saya merasa keberatan karena
permasalahan papan reklame tersebut
saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI Melalui PN
Kelas 1A Bandung dengan No. Reg. 16/
PDT/KS/2014/PN.BDG. Seharusnya tindak pembongkaran baru dapat dilakukan setelah proses hukum di pengadilan
mendapat putusan yang berkekuatan
hukum tetap (inkracht).
Selain itu barang bukti besi dan tiang
pancang reklame hasil pembongkaran
sudah hancur dan dibawa oleh dua ken­
daraan truk operasional dari Satpol PP
dan Dinas Pemakaman dan Pertama­nan
Kot a B an­d ung,
yang hingga saat
ini tidak diketahui keberadaannya.
Pengadu berharap agar
petugas yang membawa barang bukti
tersebut dapat ditahan oleh petugas
yang berwajib.
Saya memohon bantuan Ketua Komisi III DPR RI agar permasalahan tersebut
dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Demikian untuk menjadi periksa dan
terima kasih.
Haji Yana Sunaryana
Bandung, Jawa Barat
PERLINDUNGAN HUKUM DAN GANTI RUGI
ATAS PENYEROBOTAN TANAH ADAT BAHRAINI
Disampaikan dengan hormat kepada Ketua Komisi III DPR RI
perihal permohonan perlindungan hukum dan ganti rugi atas
penyerobotan tanah Adat Bahraini seluas 58.000 m2 oleh Sdr.
Rudy Resnawan (RR), Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang
saat itu merupakan Walikota Banjarbaru beserta istri, yaitu
Sdri. Rosdiawati (R), dimana tanah tersebut akan digunakan
untuk kepentingan pembangunan Kampus IPDN Prov. Kalsel.
Bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat Bahraini dan
milik sebagian warga masyarakat di Kampung Cempaka, Banjarbaru. Sdr. RR dan istrinya, R telah mengambilalih hak atas tanah tersebut dengan diterbitkannya SHM No. 3994/3997/3999
tahun 2004 atas nama ybs, dimana penerbitan SHM tersebut
diduga cacat hukum karena pada saat pembuatan sertifikat
tanah dimaksud belum dalam proses dibeli dan status tanah
masih merupakan tanah milik adat Bahraini sesuai surat No.
25/1.13.KT/1971, tgl 23 Maret 1971 yang dibuat oleh Kepala
Kampung Cempaka dan diketahui oleh Camat dan Ketua RT
Cempaka.
Kami mendapat informasi bahwa tanah tersebut semula dibeli oleh Sdr. Gajali (yang merupakan anak buah Sdr. RR) dari
Sdr. Ruyani dan A. Hulaini, selaku pemilik tanah tersebut. Namun pembelian tanah tersebut ternyata cacat hukum karena
tidak melalui prosedur yang berlaku. Pengadu menduga BPN
Banjarbaru telah terlibat dalam pelanggaran tersebut, karena
ketika pengadu menanyakan kepada BPN Banjarbaru terkait
legalitas penerbitan SHM No. 3994/3997/39999 tahun 2004
atas nama Sdr. RR dan R, pihak BPN Banjarbaru tidak berani
memberikan jawaban yang sebenarnya karena masalah tersebut menyangkut pejabat mantan Walikota Banjarbaru.
Adapun dana yang disediakan untuk pembangunan Kampus IPDN tersebut adalah sebesar Rp. 128.000.000.000,-. Oleh
karenanya pengadu meminta ganti rugi atas tanah miliknya
yang telah diambilalih tersebut karena masyarakat mengalami
kerugian yang tidak sedikit sebagai dampaknya.
Kami memohon agar Komisi III DPR RI dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut,sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.
Masalah tersebut terkait dengan persoalan pertanahan
yang merupakan lingkup bidang kerja Komisi II, kiranya surat tersebut juga dapat disampaikan kepada Komisi II untuk
mendapat tindaklanjut.
HM. Padlan, SH., MH
Banjarmasin, Kalsel
EDISI 132 TH. XLV, 2015
5
laporan utama
KALEIDOSKOP KETUA DPR RI
SETYA NOVANTO
REFORMASI PBB ADALAH
SUATU KEHARUSAN
Ketua DPR pidato di Sidang PBB
S
alah satu momen yang patut
dicatat perjalanan DPR selama
tahun adalah pada saat Konfe­
rensi Para Ketua Parlemen Du­
nia ke-4, yang bersamaan dengan 70 ta­
hun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ketua DPR Setya Novanto dalam pidato­
nya menekankan, perlu evaluasi sistemik
melalui reformasi PBB yang konkrit yaitu
meninjau ulang tata kelola organisasi
sehingga setiap negara bisa duduk sama
rendah dan berdiri sama tinggi.
Menurut Novanto, perdamaian dan
keamanan masih menjadi impian bagi
sebagian warga dunia. Pendudukan
I­srael di Palestina, konflik di Suriah, Ya­
man, Irak, Libya, masalah Korea, adalah
pekerjaan rumah kita yang harus disele­
saikan. Belum lagi pengungsi Rohingya
dan ketegangan yang terus hidup di be­
lahan bumi lainnya.
Konflik selalu melahirkan pende­
ritaan dan kemiskinan terutama pada
anak-anak, perempuan dan orang tua.
Pembangunan tak bisa berjalan tanpa
perdamaian. Perdamaian tak akan ter­
capai tanpa demokrasi dan keadilan.
“Peran PBB hanya bisa relevan kalau
demokrasi juga diterapkan di organisasi
ini khususnya di Dewan Keamanan PBB.
6
EDISI 132 TH. XLV, 2015
Dalam Konferensi Parlemen Asia Afrika
di Jakarta, Indonesia, April 2015, kami
sepakat reformasi PBB adalah sebuah
keharusan,” tekan politisi Golkar.
Reformasi Perserikatan Bangsabangsa (PBB) menjadi salah satu pem­
bahasan dalam pertemuan antara DPR
dengan Presiden Republik Turki, Recep
Tayyip Erdogan. Dalam pertemuan itu
Presiden Erdogan meminta dukungan
dari Indonesia untuk reformasi PBB.
“Kita akan mendukung reformasi
PBB yang akan kita rumuskan bersama
Presi­d en (Indonesia),” ungkap Ketua
DPR RI Setya Novanto (F-PG), usai per­
temuan dengan Presiden Erdogan, di
Gedung Nusantara III, Jumat (31/07) lalu.
Presiden Erdogan menyampaikan
perlu adanya reformasi PBB, yang seka­
rang ini keputusan PBB hanya ditentu­
kan oleh lima negara anggota Dewan
and Industry and Chairman of General
Council of Liberal Democratic Party of
Japan, Mr Toshihiro Nakai.
Dalam pertemuan, Novanto me­
nyampaikan, bahwa dalam kunjungan
DPR ke Jepang belum lama ini, Kaisar
Akihito mengakui pentingnya hubungan
kedua negara. Kedua negara memiliki
hubungan yang memiliki nilai historis,
yang harus didukung oleh Parlemen se­
cara lebih aktif di masa depan.
Pasang surut hubungan IndonesiaAustralia menjadi perbincangan dengan
Dubes Australia untuk Indonesia, Paul
Grigson. Kedekatan yang tidak terpisah­
kan diharapkan Ketua DPR bisa menja­
dikan hubungan bilateral antar kedua
Pemerintah yang semakin kuat.
Apalagi, tambah politikus F-PG itu,
sudah cukup lama Indonesia dengan
Australia sudah menandatangani Per­
janjian Lombok atau Lombok Treaty.
Perjanjian Lombok meliputi kerjasama
bidang pertahanan, penegakan hukum,
kontra terorisme, intelijen, keamanan
maritim, keselamatan pembangunan
dan keamanan pencegahan senjata pe­
Menerima Presiden Turki
Keamanan PBB, yang meliputi Amerika
Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Re­
publik Rakyat Tiongkok.
Di sela-sela kesibukan melaksanakan
tugas sebagai Ketua DPR, Setya No­
vanto juga menerima sejumlah Dubes
negara-negara sahabat dan tamu-tamu
penting lainnya. Diantaranya menerima
kunjungan 21 Anggota Parlemen Jepang.
Delegasi Parlemen Jepang itu dipimpin
oleh Former Minister of Economy, Trade
musnah massal. Perjanjian ini juga men­
cakup kerjasama darurat, kerjasama
dalam organisasi dunia tentang isu-isu
keamanan dan kerjasama antarma­
syarakat.
“Di dalam perjanjian itu tentunya
sudah ada detail mengenai pelaksa­
naan-pelaksanaan yang seharusnya di­
laksanakan oleh Indonesia dengan Aus­
tralia. Jika ini dapat dilakukan dengan
baik, tentu ini akan menjadi kekuatan
bersama. Karena Indonesia dan Aus­
tralia ini tidak terpisahkan,” imbuh No­
vanto.
Di kesempatan lain, Ketua DPR juga
mengklarifikasi pertemuannya dengan
Donald Trump. Pertemuan itu meru­
pakan bagian dari diplomasi DPR. Tidak
ada aturan konstitusi dan UU MD3 yang
dilanggar. Pertemuan tersebut lebih
banyak membicarakan peluang investasi
di Tanah Air untuk membantu program
pemerintah dalam memulihkan perko­
nomian.
ASPIRASI DAERAH
Dari tanah air, kegiatan Ketua DPR
Setya Novanto juga cukup padat. Dian­
taranya berudiensi Masyarakat Buton
yang dipimpin langsung oleh Gubernur
Sulawesi Tenggara Nur Alam dan selu­
ruh Kepala Daerah tingkat II di Provinsi
Sulawesi Tenggara, Kamis (27/08/2015).
Kedatangan Delegasi Masyarakat Bu­
ton terkait dengan pembentukan daerah
otonomi baru (DOB) Provinsi Kepulauan
Buton, yang akan pisah dari induknya
Provinsi Sultra.Enam daerah yang bera­
da dalam regional Kepulauan Buton itu
antara lain meliputi kabupaten Waka­
tobi, kabupaten Buton, kabupaten Buton
Utara (Butur), kabupaten Buton Tengah
(Buteng), kabupaten Buton Selatan (But­
sel), dan Kota Baubau.
“Wacana pembentukan Provinsi Bu­
ton sudah bergulir sejak lama, terutama
dari wilayah kepulauan Buton dan seki­
tarnya, semata dalam kerangka pemikir­
an pendekatan pelayanan pemerin­
tahan serta percepatan pembangunan
wilayah,” terang Gubernur Sultra Nur
Alam.
Menjelang Lebaran 1436 Hijriyah,
Ketua DPR bersama dengan Pimpinan
Komisi V DPR, Selasa (7/7) meninjau ke­
siapan angkutan lebaran di pelabuhan
Tanjung Priok Jakarta Utara. Setibanya
di lokasi Ketua DPR langsung berdialog
dengan petugas yang berada di pelabu­
han tersebut.
“Kunjungan ini, dalam rangka un­
tuk melihat persiapan pelayanan mudik
lebaran dengan menggunakan angkutan
laut, dan kami juga mendapatkan lapor­
an mengenai situasi eskpor yang men­
Buka puasa bersama anak-anak yatim
galami penurunan sebesar 30 persen.
Selain itu kesiapan sarana prasarana
seperti toilet, mushola, serta ruang
tunggu para calon penumpang yang
akan menggunakan transportasi kapal
laut,” jelas Setya Novanto.
Didampingi isteri Desti Novanto,
Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua
BURT Roem Kono, anggota DPR Ro­
bert Yoppy Kardinal dan Sekjen DPR
Winantu­n ingtyastiti beserta pejabat
Setjen, Senin (29/6) di Aula Masjid Bai­
turrahman Komplek Parlemen, Senayan
menggelar acara buka bersama anakanak yatim.
Sekitar 300 anak yatim dari Yayasan
Sautul Qolbi dan Rumah Asuh Aisyah
Pondok Labu Jakarta Selatan hadir
dalam acara ini, selain menerima bing­
kisan juga mendengar ceramah Rama­
dan dari Ustad Aswan Faisal. Hadir pula
sejumlah wartawan yang sehari-hari
meliput kegiatan DPR.
Ketua DPR Setya Novanto me­n ga­
takan, momen buka bersama ini meru­
MUNDUR
16 Desember, perhatian publik terfokus ke ruang
siang MKD DPR, ketika Ketua DPR Setya Novanto me­
nyampaikan surat pengunduran dirinya. Aduan Menteri
ESDM Sudirman Said memang telah membuatnya pada
posisi sulit. Panggilan hatinya kemudian sampai pada
kesimpulan, demi kebaikan bangsa mundur lebih baik.
“Sehubungan perkembangan penanganan pe­
ngaduan dugaan pelanggaran etika yang sedang ber­
langsung di Mahkamah Kehormatan DPR RI, maka
pakan kebahagiaan tersendiri. Karena
kehadiran anak-anak yatim selain me­
nikmati bingkisan dan hidangan yang
disediakan juga pendorong doa bagi DPR
supaya kepentingan bangsa dan negara
ke depan semakin maju dan semakin
baik.
Berangkat dari kepedulian atas ke­
pentingan rakyat, Ketua DPR RI Setya
Novanto didampingi Wakil Ketua DPR
Fadli Zon, Anggota Komisi IV Firman
Soebagyo, Robert Joppy Kardinal, Ang­
gota Dewan Pertimbangan Presiden
(Wantimpres) Suharso dan Dirjen Horti­
kultura Kementerian Pertanian Spudnik
Sujono melakukan sidak ke Pasar Induk
Kramat Jati dan Pasar Modern BSD.
Ketua DPR beserta rombongan se­
tibanya di Pasar Induk Kramat Jati dan
Pasar Modern BSD langsung berinte­
raksi dengan para pedagang dan pem­
beli untuk mengetahui harga dan
ketersedia­a n bahan pokok menjelang
Ramadhan. (MP) FOTO: DENUS, ANDRI, DOK.
BKSAP/PARLE/HR
untuk menjaga harkat dan martabat, serta kehormatan
lembaga DPR RI serta demi menciptakan ketenangan
masyarakat, dengan ini saya menyatakan pengunduran
diri sebagai Ketua DPR RI periode keanggotaan 20142019,” demikian bunyi salah satu paragraf dalam surat
pengunduran dirinya.
Dalam rapat paripurna DPR (18/12), politisi Partai
Golkar ini kemudian mengulang kembali pernyataan
mundurnya. Walaupun berupaya tegar, pada bagian
akhir ia terbata-bata, ada air mata di pelupuk matanya.
EDISI 132 TH. XLV, 2015
7
laporan utama
KALEIDOSKOP WAKIL KETUA DPR RI
FADLI ZON
sangat pesat. Di masa lalu, media massa
hanya tersedia pada media elektronik
dan media cetak. Namun kini, media
massa merambah ke media online, yang
melahirkan online news. Sehingga, be­
rita sudah dapat tersaji secara real time.
Sejumlah tamu dari negara saha­
bat juga mengunjungi Wakil Ketua DPR
Koordinator Polkam ini. Diantaranya
menerima Vice Chairman of Presidencial Committee for Unification Preparation (PCUP) of the Republic of Korea YM.
Dr. Chung Chong Wook di ruang ker­
AWASI PILKADA
janya Gedung DPR, Selasa (13/10). Par­
Di dalam negeri, Wakil Ketua DPR lemen Republik Indonesia mendukung
RI Bidang Korpolkam, Fadli Zon, men­ Unifikasi Korea.
Chung Chong Wook menerangkan
dukung peran aktif masyarakat dalam
pelaksanaan Pilkada yang akan digelar proses terwujudnya Unifikasi Korea,
serentak pada 9 Desember 2015 men­ pertama akan membawa suasana per­
datang. Peran aktif itu bisa ditunjukkan damaian terhadap semenanjung Korea,
melalui perorangan, maupun perkum­ dan akan meciptakan untuk hidup ber­
pulan dalam Lembaga Swadaya Ma­ sama dalam kedua negara di Semenan­
syarakat.
jung Korea, setelah itu akan dimulai ne­
Usai menerima Pilkada Watch, di gosiasi tentang Pemerintahan membuat
ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, satu negara dalam Semenanjung Korea.
Kamis (15/10/15) ia menyatakan, ke­
Lithuania membuka kemungkinan
lompok masyarakat dalam bentuk LSM, kerja sama di bidang energi terbarukan,
atau perorangan untuk melakukan pe­ terutama energi matahari (solar ener­
ngawasan terhadap pilkada serentak, gy). Energi yang satu ini memang belum
itu penting. “Karena Pilkada serentak ini sepenuhnya dikembangkan di Indonesia.
merupakan yang terbesar dan pertama
Hal itu mengemuka dalam pertemuan
yang dilakukan serentak di 269 Kabu­ Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dengan
paten dan Kota seluruh Indonesia. Kita Menteri Luar Negeri Lithuania Linas An­
sambut baik peran serta masyarakat ini,” tanas Linkevicius di DPR, Jumat (28/8).
kata Fadli.
Usai pertemuan, Fadli menjelaskan, se­
jauh ini Lithuania
sangat menguasai
teknologi energi
yang bersumber
dar i sinar ma­
tahari tersebut.
Satu lagi mo­
men istimewa
yang dialami
Fadli adalah batu
cincin seberat 70
kg miliknya dia­
nugerahi peng­
hargaan MURI
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima Pimpinan Pilkada Watch
oleh Jaya Supra­
Ketika menyampaikan sambutan na. Bahkan, batu cincin tersebut menu­
pada acara Press Gathering di Lombok rut Suprana diperkirakan menjadi batu
belum lama ini, Fadli Zon menyatakan, cincin terbesar di dunia. (MP) FOTO: ANDI/
media massa mengalami revolusi yang PARLE/HR
ngani pengungsi. Komisioner PBB untuk
pengungsi (UNHCR) mencatat per Agus­
tus 2015, Indonesia menerima 13.110
pengungsi dan pencari suaka.
“Sejarah peperangan dan nilai soli­
daritas yang kami miliki mengajarkan
bahwa kemanusiaan ada tanpa sebab
apapun. Karena itu, kami menerima dan
memperlakukan pengungsi dengan baik.
Di Aceh, kami menyediakan perlindu­
ngan bagi lebih dari 1.300 warga Ro­
hingya,” ungkapnya.
Ketua GOPAC terpilih Fadli Zon
TERPILIH MENJADI KETUA GOPAC
Karir Fadli Zon setelah dilantik men­
jadi anggota DPR periode 2014-2019
pada 1 Oktober 2014 cukup cemerlang.
Setelah terpilih sebagai Wakil Ketua
DPR, Wakil Ketua Umum Partai Gerin­
dra ini terpilih menjadi Ketua GOPAC
(Global Organization for Parliamenta­
rians Against Corruption). Terpilihnya
Fadli Zon ini disetujui secara aklamasi
dalam penutupan Konferensi GOPAC,
Kamis (8/10-2015) di Yogyakarta.
Sebelumnya Fadli Zon merupakan
kandidat tunggal dari SEAPAC (South­
east Asia Parliamentarians Against Cor­
ruption) yang bersaing dengan kandidat
dari regional lainnya yaitu John Hyde,
politisi senior dari Australia dan juga
Osei Kyei Mensah Bonsu dari Ghana.
Fadli ter pilih sebagai Presiden
GOPAC menggantikan Ricardo Garcia
Cervantes dari Meksiko setelah melalui
sidang board meeting yang dihadiri oleh
5 perwakilan benua dan regional chapter seperti Afrika, Arab, Latin Amerika,
South Asia, Oceania Karibia, North
America.
Saat menyampaikan pidato dalam
sidang Parlemen Dunia/133 rd InterParliamentary Union di Jenewa, Swiss,
Senin (19/10/2015), Wakil Ketua DPR
Fadli Zon RI sekaligus Ketua Delegasi
DPR RI Dalam pidatonya Fadli Zon me­
ngajak semua negara untuk mengakhiri
perang yang masih terjadi di beberapa
negara.
Walaupun bukan negara pihak kon­
vensi pengungsi, Indonesia telah mem­
buktikan komitmennya dalam mena­
8
EDISI 132 TH. XLV, 2015
laporan utama
KALEIDOSKOP WAKIL KETUA DPR RI
FAHRI HAMZAH
DPR ADALAH MASA DEPAN DEMOKRASI
Masih banyak yang belum berkecukupan. giatan Fahri Hamzah melakukan sidak ke
INDONESIA
Sehingga ini menjadi tugas kita untuk Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur Selasa
Saat membeberkan refleksi perjalanan memuliakan guru. Kalau negara belum (26/10) siang. Menurut Fahri, kedatangan
1 Tahun DPR RI Periode 2014-2019, Wakil bisa, paling tidak kita secara pribadi dapat Pimpinan DPR dan rombongan adalah
Ketua DPR Fahri Hamzah menekankan membantu guru yang memiliki jasa kepada dalam rangka menggunakan haknya salah
bahwa DPR adalah Masa Depan Demokrasi kita,” pesan Fahri.
satunya adalah inspeksi mendadak (sidak).
Indonesia. Menurut Pimpinan Dewan
Kunjungan ini dilakukan karena Pim­
dari F-PKS ini Demokrasi Indonesia
pinan menerima surat dari masyarakat
merupakan Demokrasi yang masih
warga binaan yang meminta agar nega­
muda.“Perlunya kita memandang DPR
ra memberikan perhatian atas hubu­
sebagai harapan bagi keberlangsungan
ngan mereka dengan anak-anaknya.
proses demokrasi yaitu proses daulat
“Melihat kondisi itu, Pimpinan DPR
rakyat,” kata Fahri Hamzah awal Okto­
meminta agar ditinjau kembali dan
ber lalu.
waktu kunjungan diubah menjadi pu­
kul 4 sampai pukul 5 sore,” ungkapnya.
Dia menekankan, dalam satu tahun
Anak-anak tidak bermasalah, yang
kinerja DPR dapat dilihat dari sistem
bermasalah adalah orang tuanya. “Jadi
kelembagaan baru yang diatur dalam
anak janganlah dibawa dalam persoa­
UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang
lan ini, biarlah orang tuanya yang ber­
MD3, yang memandang bahwa selama
masalah, tapi anak jangan,” pungkas
ini DPR sebagai lembaga pengawas ti­ Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima cindera mata
dak memiliki alat yang mumpuni untuk dari mahasiswa IISIP, Biak Numfor Papua
Fachri.
mengimbangi sistem kerja Pemerintah
Pimpinan DPR ini juga memberi per­
Perhatian Wakil Ketua DPR Fahri
yang memiliki sistem pendukung birokrasi Hamzah kepada nasib buruh juga ditun­ hatian khusus pada pembangunan Papua
jukkan saat menerima Panitia Nasional dengan mengunjungi Biak. Fahri mene­
dan berbagai lembaga tinggi negara.
Sejalan dengan itu, studi awal termasuk Kongres ke-IV Serikat Buruh Sejahtera gaskan Kabupaten Biak di Papua dinilai
sayembara penataan komplek parlemen Indonesia 1992 di ruang kerjanya Lantai IV sangat menarik.Namun, bandaranya yang
harus sukses, karena ini adalah sebagai Gedung Nusantara III Selasa (24/3) Sena­ luas kini sepi. Lokasinya strategis tapi tak
dimanfaatkan dengan baik. Dahulu pernah
upaya meletakkan blue print (cetak biru) yan, Jakarta.
Ia mengatakan, aspirasi para buruh difungsikan dengan baik, karena posisi
menuju masa depan.
“Ini adalah keberlanjutan dari proses yang disampaikan ke DPR lebih banyak bandara ini di Samudra Pasifik dan berlo­
kita membangun pilar-pilar bernegara menagih janji-janji pemilu, sebagaimana kasi di ekuator. Garuda Indonesia pernah
dan pilar demokrasi. Di level Pimpinan ti­ diungkapkan Jokowi-JK di depan buruh memasukkan Biak dalam penerbangan In­
dak ada keraguan bahwa proses ini harus pada kampenye lalu.
ternasional ke Amerika Serikat (AS).
berjalan terus karena tidak mungkin kita
Saya mau menarik perhatian Pemerin­
Guna menjawab kesimpang-siuran
membiarkan anomali kondisi kita menjadi keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di tah Pusat, agar kota Biak kembali menjadi
tertawaan orang,” katanya saat memimpin Provinsi Banten, DPR Wakil Ketua Bidang kota international dan pusat pengemban­
Rapat Tim Implementasi Reformasi DPR Korkesra Fahri Hamzah beserta Anggota gan di kawasan timur. Ini juga bisa mem­
dengan Ikatan Arsitek Indonesia beserta Komisi IX DPR mengambil inisiatif men­ bantu kemajuan pengembangan di tanah
datangi langsung perusahaan yang terin­ Papua. Demikian disampaikan Wakil Ketua
tokoh senior IAI di Jakarta, Senin (31/8).
Menurut Fahri, transformasi yang luar dikasi mempekerjakan TKA yaitu pabrik DPR RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke
biasa terjadi sejak 17 tahun lalu, ada de­ Semen Merah Putih di Kecamatan Bayah, Biak, Papua, Sabtu (31/10).
mokrasi di Indonesia dan lahirlah 4 kali Kabupaten Lebak Banten, Rabu sore
Pengembangan Biak menjadi kota in­
ternasional, kata Politisi F-PKS ini, harus
amandemen UUD 45, yang secara jelas (9/9/2015).
menyebutkan bahwa kekuasaan Presiden
“Kami datang untuk mengklarifikasi menjadi salah satu agenda dalam perjan­
itu dirampas oleh rakyat melalui penguat­ ada laporan di berbagai media bahwa ada jian Trans Pasific Partnership yang se­
an Dewan. “Maka mustahil Dewan tidak Tenaga Kerja Asing unskilled(tanpa ke­ dang dijajaki pemerintah. Menurut Fahri,
ahlian) asal Tiongkok yang dipekerjakan bila tak ada agenda itu, berarti hanya akan
berubah,” tegasnya.
Saat memperingati Hari Guru Nasional di sini,” sergah Fahri meminta penjelasan menjadi deal dagang yang “kejam”. “Kita
tanggal 25 November, Fahri mengatakan, fokus pada permasalahan tersebut. Menu­ harus berani memasukkan klausul perjan­
masalah kesejahteraan dan kualitas rut Fahri, jika praktek tersebut ada maka jian, dengan meletakkan pusat kemajuan di
guru masih tetap isu krusial yang perlu tidak sesuai dengan Undang-Undang timur yang merupakan bagian dari desain
Tenaga Kerja dan sejumlah peraturan kerja sama perdagangan Internasional,”
mendapat perhatian.
tandasnya. (MP) FOTO: JAKA/PARLE/IW
“Di desa itu, guru-guru identik de­ Menteri Tenaga Kerja.
Satu lagi yang patut dicatat adalah ke­
ngan penderitaan, dan kesulitan hidup.
EDISI 132 TH. XLV, 2015
9
laporan utama
KALEIDOSKOP WAKIL KETUA DPR RI
MAKSIMALKAN POTENSI ENERGI
TERBARUKAN
Selaku Wakil Ketua DPR Bidang In­
dustri dan Pembangunan (Inbang), Agus
Hermanto aktif mencari solusi akan
kebutuhan energi yang terus melonjak.
Ditegaskan, Indonesia tidak akan ber­
tahan mengandalkan energi fosil. Kare­
na persediaan yang semakin menipis,
sehingga nilai ekspor mineral dan ba­
tubara menjadi menurun. Bahkan, Indo­
nesia telah menjadi importer, salah sa­
tunya untuk Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Kita tidak dapat bertahan dengan
kondisi ini terus, sehingga kita harus
beralih ke renewable energy, yang belum
kita garap secara maksimal,” kata Agus
Hermanto, usai menerima beberapa
cendekiawian Insititut Teknologi Ban­
dung yang tergabung dalam Ametis Ins­
titute, di Gedung Nusantara III, Selasa
(17/11/15).
Dalam pertemuan juga dibahas ma­
salah ekspor gelondongan, atau miner­
ba yang belum mengalami pemurnian,
oleh perusahaan tambang asing, seperti
Freeport dan Newmont. Padahal UU
Minerba mengamanatkan agar perusa­
haan tambang tidak boleh ekspor bahan
mentah, tapi harus yang sudah menga­
lami pemurnian.
“Sehingga ini jika dikaitkan de­ngan
perusahaan tambang asing, yakni Free­
port dan Newmont, tidak boleh ekspor
konsentrat lagi, harus mengalami
pemurnian di smelter. Kedua perusa­
haan dari Amerika itu harus mempunyai
smelter. Kalau Freeport, sudah mem­
punyai smelter di Gresik, walaupun ini
skalanya belum memadai. Kami tetap
mendorong agar Freeport membangun
smelter di Papua. Sedangkan Newmont
membangun smelter di NTB,” harap Agus.
Politikus asal dapil Jawa Tengah itu
juga menambahkan, bahwa saat ini UU
Minerba sudah masuk dalam Prolegnas
2015-2019 untuk segera di revisi.
Di kesempatan lain, Wakil Ketua DPR
RI Agus Hermanto menerima aspirasi
masyarakat Kabupaten Mimika Provinsi
Papua yang tergabung dalam Komite
Pencari Kerja Bersatu (KPKB), terkait ma­
salah ketidakadilan di bidang ketenaga­
kerjaan, kesejahteraan dan hukum.
10
EDISI 132 TH. XLV, 2015
AGUS HERMANTO
Menurut KPKB, masalah tersebut
belum sesuai dengan dengan tujuan
pembangunan nasional, yakni mencip­
takan masyarakat adil dan makmur ber­
dasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar (UUD) 1945.
RI dan DPR ke-70. Hal ini merupakan
salah satu bentuk kepedulian lembaga
DPR dalam memelihara, melestarikan
dan mengembangkan nilai-nilai luhur
budaya bangsa di tengah-tengah ser­
buan budaya asing dalam kehidupan
kita.
Ketika menyampaikan sambutan
pada pagelaran wayang kulit semalam
suntuk dibawakan dalang Ki Enthus
Susmono (Bupati Tegal), dengan lakon
“Semar Pe’Peling” di DPR Senayan Ja­
karta, Sabtu ( 29/8) malam, Agus me­
nyambut baik dan menghargai upaya
yang telah dilakukan Kesekjenan.
DENDA INDOSAT
Wayang Kulit HUT DPR
Masih berkaitan dengan tambang,
Pimpinan DPR RI mendorong Peme­
rintah Daerah Maluku untuk mendapat
haknya sebesar sepuluh persen atas
blok Marsela. Hal tersebut diungkap­
kan Wakil ketua DPR RI kordinator bi­
dang industri dan pembangunan Agus
Hermanto usai menerima Gubernur
Provinsi Maluku, Said Assagaf di ruang
kerja Pimpinan DPR RI, Selasa (17/3).
“Hari ini kami menerima Guber­
nur Maluku membicarakan komitmen
pemerintah untuk memberikan PI (par­
ticipating interest) sebesar 10 persen
kepada Pemda Maluku sebagai wakil
dari masyarakat setempat,” jelas Agus
Hermanto.
Sebagai wakil rakyat, diungkapkan
Agus, pihaknya akan mendorong peme­
rintah (Kementerian ESDM) untuk bisa
memenuhi tuntutan dari masyarakat
Maluku.
PAGELARAN WAYANG KULIT
Di sela-sela kegiatan rapat-rapat,
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berke­
sempatan membuka pagelaran wayang
kulit dalam rangkaian peringatan HUT
Pemerintah Qatar lewat Duta Be­
sarnya di Jakarta mempertanyakan
denda yang selama ini dikenakan kepa­
da PT. Indosat sebesar Rp1,3 triliun atas
penyalahgunaan frekuensi 3G Indosat
di 2,1 GHz. Namun, Qatar juga meminta
bantuan DPR untuk memudahkan jalan
investasi Qatar di bidang lainnya, selain
telekomunikasi.
Demikian terungkap dalam perbin­
cangan menarik saat Wakil Ketua DPR
Agus Hermanto menerima Dubes Qatar
untuk Indonesia Mohammed Khater-Al
Khater di ruang kerjanya, Rabu (18/3).
Indosat menurut Agus sudah menjadi
ikon kebanggaan Indonesia. Walau pun
kini sahamnya dimiliki perusahaan
Qatar, tapi pihak Indonesia masih bisa
membicarakan persoalan Indosat de­
ngan penuh persaudaraan dan ukuwah
islamiyah.
Perhatian kepada karyawan yang
terkena PHK juga ditunjukkan DPR ke­
pada menerima Delegasi Forum Pegawai
Merpati, di lantai III Gedung Nusantara
III Senayan, Jakarta, Senin (2/2) siang.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di­
dampingi Wakil Ketua Komisi V Muhidin
M Said dan Wakil Ketua Komisi IX Pius
Lustrilanang beraudensi terkait nasib
karyawan PT Merpati yang sekarang
ini terkatung-katung. Kalau diberhen­
tikan, ada pesangonnya, kalau bekerja
harus ada gajinya. “Ini sudah 14 bulan,
mereka tidak gajian, sedangkan peru­
sahaannnya dalam kondisi kollaps,” kata
Agus Hermanto seusai pertemuan. (MP)
FOTO: JAKA/PARLE/IW
laporan utama
KALEIDOSKOP WAKIL KETUA DPR RI
TAUFIK KURNIAWAN
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan didampingi Komisi XI dan Pimpinan Banggar menerima Direktur
Pelaksana IMF Christine Lagarde di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta
KRITISI PENYUSUNAN DAN
PELAKSANAAN APBN
Topik ekonomi dan keuangan menjadi
konsentrasi Wakil Ketua DPR RI, Tau­
fik Kurniawan. Pembahasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
tentunya tak lepas dari pantauan Taufik.
Bahkan, ia selalu memastikan memimpin
Rapat Paripurna, jika beragendakan ten­
tang pengesahan APBN.
Mengawali tahun 2015, Taufik me­
mimpin Paripurna untuk mengesahkan
APBN-Perubahan 2015. Tak dipungkiri,
prosesnya memerlukan skorsing yang
cukup panjang dan lobi yang ketat. Se­
jumlah catatan dari fraksi DPR pun
menyertai persetujuan itu. Memasuki
pertengahan tahun 2015, pembahasan
DPR mengarah kepada RAPBN 2016.
Usai pemerintah mengajukan ke­
rangka ekonomi makro dan kebijakan
fiskal 2016, seluruh fraksi DPR memberi­
kan pandangannya. Masalah pertumbu­
han ekonomi dan penerimaan negara,
menjadi sorotan sebagian besar fraksi
terkait RAPBN 2016. Pemerintah mem­
perkirakan nilai pertumbuhan ekonomi
di kisaran 5,8-6,2 persen pada 2016, cu­
kup realistis.
Walaupun DPR dan Pemerintah
sedang membahas RAPBN 2016, na­
mun laporan pelaksanaan APBN 2014
juga tetap menjadi perhatian. Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
tahun 2014 telah diperiksa BPK, dan
mendapat opini Wajar Dengan Penge­
cualian (WDP). Sepuluh fraksi DPR mem­
berikan pandangannya, Taufik meminta,
aspek hasil audit BPK terkait APBN 2014,
menjadi bagian tak terpisahkan dari pe­
nyusunan RAPBN 2016. Seluruh fraksi
pun menyetujui laporan pertanggung­
jawaban APBN 2014.
Terkait RAPBN 2016, DPR pun me­
minta penyusunannya lebih realistis.
Taufik meminta Tim Ekonomi Pemerin­
tahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla un­
tuk lebih keras dalam menyusun Ren­
cana Kerja dan Anggaran Kementerian
dan Lembaga (RKAKL) di tahun angga­
ran 2016. Koordinasi lintas sektoral juga
dibutuhkan seluruh Kementerian dan
Lembaga.
Menuju pengesahan RAPBN 2016,
Taufik memastikan, APBN pertama
Jokowi-JK itu sudah sesuai harapan pa­
sar dan sudah realistis dengan kondisi
mekanisme pasar. Walaupun disertai
beberapa catatan, seluruh fraksi menye­
tujui RAPBN 2016. Taufik mengatakan,
sebelum palu pengesahan diketok, sem­
pat terjadi ketegangan, dan akhirnya di­
perlukan lobi kepada seluruh fraksi DPR.
APBN 2016 disepakati pada 30 Oktober
2015.
“Dari hasil lobi antara 10 pimpinan
fraksi, dihasilkan dua kesepakatan. Per­
tama, menyetujui Rancangan APBN 2016
untuk disahkan menjadi APBN tahun
2016, dengan catatan, bahwa seluruh
catatan merupakan bagian yang utuh
dan tidak terpisahkan dari yang wajib
dilaksanakan dari pemerintah. Kedua,
Penanaman Modal Negara (PMN) dikem­
balikan kepada komisi terkait, dan akan
dibahas kembali dalam pembahasan
APBN Perubahan 2016 mendatang,” jelas
Taufik.
APBN 2016 disepakati pendapatan
negara sebesar Rp 1.822,5 triliun, dan
belanja negara sebesar Rp 2.095 triliun.
Asumsi Makro yang disepakati meliputi
Pertumbuhan Ekonomi 5,3 persen, In­
flasi 4,7 persen, Kurs Rp13.900/US$,
Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan 5,5
persen, ICP (Indonesia Crude Price) US$
50/barel, Lifting Minyak 830.000 barel
per hari, dan Lifting Gas 1.155 ribu barel
setara minyak per hari.
Selama kurun waktu 2015, Taufik juga
aktif dalam kegiatan hubungan interna­
sional. Salah satunya, ia menerima kun­
jungan Delegasi Komisi Anggaran Par­
lemen Tiongkok dipimpin Wakil Ketua
Liu Xiuwen. Delegasi itu ingin bertukar
pikiran dan berdiskusi terkait situasi
ekonomi global termasuk pelemahan
mata uang. Dalam situasi yang penuh tantangan global ini, Taufik berharap
kedua parlemen bisa saling kerja sama
dan saling mendukung.
Taufik juga pernah menerima kun­
jungan Managing Director of International Monetary Fund (IMF) Christine
Madeleine Odette Lagarde. Dalam ke­
sempatan itu, IMF mengapresiasi apa
yang dilakukan parlemen dan peme­
rintah Indonesia terhadap situasi global.
Pertemuan yang sangat bersahabat ini
sekaligus untuk tukar menukar infor­
masi menyangkut perkembangan krisis
global yang sangat terasa dampaknya di
negara-negara berkembang.
Terkait Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA), politisi asal dapil Jawa Tengah ini
berharap, ada optimisme untuk meng­
hadapi pasar bebas Asean yang telah
berlangsung ini. Dengan atau tanpa
program MEA, Indonesia tetap harus
melakukan pergerakan untuk mengha­
dapi tanta­ngan globalisasi. (SF) FOTO: ANDRI/PARLE/HR
EDISI 132 TH. XLV, 2015
11
laporan utama
KALEIDOSKOP KOMISI I DPR RI
KOMIT PADA INDUSTRI
PERTAHANAN DALAM NEGERI
Kenapa harus ngotot. Itu pertanyaan
yang muncul menanggapi rencana TNI
AU untuk membeli pesawat helikopter
buatan Italia-Inggris Agusta Westland
AW101. Anggota Komisi I DPR Supiadin
Aries Saputra mengingatkan penting­
nya mengedepankan industri alutsista
dalam negeri PT DI sesuai amanat UU
no.16/2012 tentang Industri Perta­hanan.
Apalagi BUMN ini ternyata sudah men­
jalin bekerja sama dengan Airbus He­
licopter untuk memproduksi pesawat
sejenis, termasuk untuk kategori VVIP
Kepresidenan. “Seharusnya Kasau tidak
perlu ngotot untuk membeli heli AW101
dan tidak perlu juga mendiskreditkan
PT DI. Dana untuk pembelian itukan
dari APBN, kalau nanti pemerintah me­
mutuskan menunda atau membatalkan
pembelian apakah Kasau juga tetap
ngotot,” tekannya awal Desember lalu di
Jakarta.
Masih dalam kerangka fungsi pe­
ngawasan anggota Komisi I dari FPDIP
Tugasus Hasanudin juga tidak kalah
tegas dalam menyampaikan sikapnya.
Helikopter Super Puma EC 225 menu­
rutnya sudah diproduksi PT DI dan di­
gunakan oleh 32 kepala negara di du­
nia termasuk AS dan Jerman, mengapa
Indonesia kemudian melirik helikopter
yang diproduksi negara lain dan baru
digunakan empat kepala negara. Ia juga
mengingatkan pasal 43 UU 16/2012 yang
mengharuskan pemerintah mengede­
pankan industri pertahanan dalam
negeri. Sorotan anggota dewan dan se­
jumlah pihak lainnya membuat Presiden
Jokowi membuat keputusan akhir tetap
menggunakan helikopter produksi PT
DI.
Keberpihakan Komisi Pertahanan
DPR kepada industri petahanan dalam
negeri juga seiring dengan upaya me­
ningkatkan kemampuan alutsista TNI.
Dukungan ini terlihat pada saat melak­
sanakan rapat kerja gabungan meng­
hadirkan Menteri Pertahanan, Panglima
TNI, Menteri Keuangan dan Menteri
PPN/Kepala Bappenas pertengahan Ok­
tober lalu. Wakil Ketua Komisi I Hanafi
Rais menyebut pertemuan tersebut un­
12
EDISI 132 TH. XLV, 2015
tuk memastikan dukungan pemerintah
dalam upaya mencapai Minimum Essential Force (MEF) bagi kekuatan TNI.
Sebelumnya ada hal menarik yang
dilontarkan Menteri Pertahanan yaitu
banyak kasus konflik politik dan militer
juga akan didorong oleh konflik kepenti­
ngan ekonomi. “Kita menyutujui usulan
TNI untuk melakukan realokasi atau
pergeseran anggaran di Kemenhan dan
TNI sekitar sebesar Rp450 milyar untuk
kebutuhan penguatan pangkalan TNI di
Pulau Natuna,” ungkap Mahfudz Siddiq.
FIT PROPER DAN MITRA BARU
Pimpinan Komisi I DPR bersama Panglima TNI
tentang pentingnya program bela ne­
gara. Sejumlah anggota dewan meres­
pon positif wacana ini namun dengan
catatan kritis yaitu perlu menetapkan
payung hukum terlebih dahulu. Pada
pasal 9 ayat 3 UU no.3/2002 dijelaskan
ketentuan mengenai pendidikan ke­
warganegaraan, pelatihan dasar kemili­
teran secara wajib dan pengabdian se­
suai dengan profesi perlu diatur dalam
UU. Masalahnya sampai saat ini legislasi
terkait belum menjadi agenda peme­
rintah dan dewan. Problem lain adalah
masalah anggaran untuk menuntaskan
target melatih 100 juta warga negara,
apalagi sampai saat ini sarana dan prasa­
rana pelatihan yang dimiliki Kemenhan
masih jauh dari cukup. “Kita dukung
niat pemerintah tapi sebaiknya undangundangnya kita selesaikan dulu,” kata
Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya.
Terkait isu Laut Cina Selatan, Komisi
I menilai ada eskalasi ketegangan di ka­
wasan tersebut. Komisi I DPR mendu­
kung Kementerian Pertahanan mem­
perkuat pangkalan Tentara Nasional
Indonesia di Pulau Natuna. Ketua Komisi
I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan es­
kalasi ketegangan di Laut Cina Selatan
ini juga sangat mungkin dipengaruhi
oleh pertarungan ekonomi antara Cina
dengan Amerika. Menurutnya Indo­
nesia tidak bisa menutup mata bahwa
Sepanjang tahun 2015 Komisi I telah
melakukan uji kepatutan dan kelayakan
bagi calon duta besar, Kepala BIN dan
Panglima TNI. Pertengahan Septem­
ber, menindaklanjuti surat presiden,
33 dubes diuji kemampuannya oleh 47
orang wakil rakyat. Bagi anggota Komisi
I Djoko Udjianto kemampuan seorang
dubes dalam memahami wilayah yang
ditempatinya sangat penting dalam me­
nentukan keberhasilan tugas. Juni, gili­
ran calon Kepala BIN Letjen TNI (Purn)
Sutiyoso yang diuji. Purnawirawan yang
sudah menjadi Ketua Umum PKPI ini
berhasil mendapat dukungan walaupun
sudah kepala tujuh. Sebagian besar ang­
gota komisi menilai Bang Yos memiliki
kompetensi dan pemikiran yang diper­
lukan dalam dunia intelejen. Seiring de­
ngan itu untuk menunjang dan menga­
wal kinerja aparat intelejen, Komisi I
telah memmbentuk Tim Pengawas In­
telejen sesuai amanat UU no.17/2011 ten­
tang Intelijen Negara. Selanjutnya gili­
ran calon Panglima TNI Jenderal Gatot
Nurmantyo yang mengikuti uji kepatu­
tan dan kelayakan di Komisi Perta­hanan
ini. Kepala Staf TNI AD ini berhasil
mendapat dukungan anggota Komisi I
sehingga melaju mulus menjadi orang
tertinggi di angkatan bersenjata RI.
April lalu, Lembaga Sensor Film
(LSF) secara resmi menjadi mitra kerja
Komisi I. Wakil Ketua I Tantowi Yah­
ya mengatakan keputusan ini jangan
diterjemahkan kembalinya era repre­
sif. “Komisi I ini jangan dilihat dari sisi
panser, alutsista dan aspek pertahanan
semata. Kita ingin LSF mendorong film
sebagai alat propaganda, mengawal
kedaulatan bangsa. Itu yang dilakukan
negara lain seperti Korea, Tiongkok, AS
dalam menjual image bangsanya,” tekan
dia. (IKY) FOTO: ANDRI/PARLE/HR
laporan utama
KALEIDOSKOP KOMISI II DPR RI
Komisi II DPR Berhasil
Perjuangkan Aspirasi Rakyat
Rapat Kerja Komisi II dengan Mendagri
Selama Periode 2015, Komisi II terus
menjalankan tugas dan kewajibannya
menjalankan fungsi pengawasan, fung­
si anggaran dan fungsi legislasi dalam
kerangka representasi rakyat. Di awal
masa kerja Komisi II langsung dihadap­
kan pada tugas besar di bidang legislasi
yaitu merevisi Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang (Perppu)
no.1/2014 tentang Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) dan Perppu no.2/2014
atas perubahan terhadap UU no.23/2014
tentang Pemerintahan Daerah.
Kepastian untuk merevisi itu dise­
pakati dalam Rapat Kerja Komisi II de­
ngan Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Hukum dan HAM, Kamis (15/1/15). Ke­
mudian dalam Raker dengan Mendagri
dan MenkumHAM pada Senin (19/1/15),
seluruh fraksi di Komisi II DPR ak­hirnya
menyetujui kedua Perppu tersebut
menjadi Undang-Undang. Pada Rapat
Paripurna DPR, Selasa (17/2/15) Perppu
tersebut resmi disetujui untuk disahkan
menjadi Undang-undang.
Dalam hal pengawasan selain meng­
gelar rapat-rapat dengan mitra kerja,
Komisi II juga melakukan kunjungan
kerja ke daerah dalam rangka meninjau
berbagai permasalahan yang berkaitan
dengan mitra kerja Komisi II. Dalam
Kunjungan Komisi II ke Provinsi Aceh
meninjau Arsip dan Perpustakaan Dae­
rah, terkait permasalahan tanah di Aceh
serta terkait persiapan Pilkada di Aceh.
Terkait permasalahan tersebut, Komisi
II juga lakukan kunjungan kerja ke Su­
matera Barat, Riau serta daerah lainnya.
Tentu kunjungan itu dalam kerangka
fungsi pengawasan DPR.
daerah tersebut untuk di mekarkan.
Dalam hal fungsi Anggaran, Komisi
II intens membahasnya dengan Mitra
Kerja Komisi II. Dalam hal ini Komisi II
berhasil memperjuangkan pengangkat­
an Tenaga Honorer K1 dan K2 menjadi
CPNS dan dimasukkan dalam RAPBN
2016.
Dalam Rapat Kerja Komisi II de­
ngan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi meng­
hasilkan 6 keputusan yaitu yang per­
tama, Komisi II DPR RI dan KemenPANRB sepakat untuk mengangkat tenaga
honorer K2 sejumlah 439.956 orang
menjadi PNS melalui verifikasi, Selasa
(15/09/2015).
“Berkenaan dengan keputusan ber­
sama tentang kebijakan pengangkatan
tenaga honorer kategori I dan II akan
diagendakan secepat-cepatnya sebe­
lum pembicaraan RAPBN 2016,” ungkap
Rambe.
Sementara itu, anggota Komisi II Ar­
teria Dahlan meminta pemerintah un­
tuk melaksanakan enam keputusan atau
rekomendasi tersebut. “Meski hanya
merupakan keputusan tapi pemerintah
harus menjalankan,” tegas Arteria Dah­
lan.
Kunjungan Kerja Komisi II ke Maluku
Terkait dengan persiapan Pilkada
Serentak 2015, Komisi II juga lakukan
kunjungan kerja di berbagai daerah un­
tuk mengecek persiapan pelaksanaan­
nya. Sedangkan terkait Calon Daerah
Otonom Baru (DOB), Komisi II juga
mengecek kesiapan dan kelayak daerah
Berkaitan dengan lanjutan pemba­
hasan pagu anggaran tahun 2016 Ke­
menterian PAN/RB, BKN dan K ASN
Komisi II melakukan pembahasan pada
tanggal 21-22 September 2015. (SKR) FOTO:
RIZKA, ANDRI/PARLE/HR
EDISI 132 TH. XLV, 2015
13
laporan utama
KALEIDOSKOP KOMISI III DPR RI
RUU KUHP MULAI DIBAHAS
Inilah RUU yang sejak lama selalu
menjadi PR besar para Anggota DPR
RI dari period ke periode. Dan Komi­
si III DPR akhirnya memulai kembali
pembahasan RUU KUHP pada Juni
2015. Dalam Prolegnas 2015-2019, RUU
KUHP sudah dicanangkan bisa ram­
pung dalam periode keanggotaan kali
ini.
ta dan mantan penasihat KPK Abdul­
lah Hehamahua untuk membahas hal
ini. Pihak pemerintah sendiri waktu itu
menginginkan kodifikasi total. Untuk
itu, Komisi III perlu mendengar arge­
mumen pemerintah tentang filosofi dan
latar pilihannya pada kodifikasi total
tersebut.
Dalam kodifikasi total, semua tindak
pidana kejahatan khusus dilebur men­
meneguhkan kedaulatan hukumnya.
PENYERAHAN DIM RUU KUHP
Oktober 2015 daftar invetaris ma­
salah (DIM) RUU KUHP diserahkan saat
raker perdana dengan Menteri Hukum
dan HAM yang baru Yasona Laolly. Ada
2.394 DIM yang berhasil dinventarisir.
DIM substansi 847, DIM substansi baru
88, DIM memintapenjelasan 221, DIM
redaksional 73, dan DIM bersifat catatan
62. Komisi III membahas DIM ini dengan
Menkum HAM.
CAPIM KPK
Rapat kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung bahas revisi UU KUHP
Semua institusi hukum diundang
Komisi III DPR untuk memberi masukan.
Komisi III dan pemerintah mencanang­
kan pembaharuan sistem peradilan
pidana terpadu. Sinkronisai dan har­
monisasi juga sudah dilakukan. Masih
banyak materi kontroversial dalam RUU
warisan Pemerintah Kolonial Belanda
ini. Seiring pembahasan RUU KUHP,
Komisi III juga melakukan konsolidasi
atas hukum pidana materiil, termasuk
memperbarui kelembagaan penegak
hukum.
jadi satu dalam KUHP. Contoh kejahatan
khusus itu adalah tindak pidana korupsi,
pelanggaran HAM berat, narkotika, pen­
Setelah melalui seleksi ketat, ak­
hirnya para calon pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), melaku­
kan fit and profer test di Komisi III pada
Desember 2015. Ada sepuluh calon yang
melakukan tes. Kesepuluh nama itu
adalah Saut Situmorang, Surya Chan­
dra, Alexander Marwata, Basariah Pan­
jaitan, Agus Rahardjo, Sujanarko, Johan
Budi Sapto Prabowo, Laode Muhammad
Syarif, Busro Muqoddas, dan Robby Arya
Brata.
Yang menarik ada satu calon perem­
puan yang masuk sebagai capim KPK,
yaitu Basariah Panjaitan. Ia juga satu-
KODIFIKASI PARSIAL KUHP
Pembahasan RUU KUHP pada Sep­
tember 2015 terus berlanjut. Kali ini
isu kodifikasi total (tertutup) dan par­
sial (terbuka) jadi perdebatan antara
pemerintah dan DPR. Komisi III DPR
sendiri menginginkan pembahasan
RUU ini dengan kodifikasi parsial. Bila
dalam lima tahun ke depan, RUU ini
belum rampung juga, Komisi III beru­
saha realistis, agar pembahasannya
dengan kodifikasi parsial.
Komisi III DPR sempat mengundang
pakar hukum pidana Romli Atmasasmi­
14
EDISI 132 TH. XLV, 2015
Pleno Komisi III DPR Tentang Pemilihan Anggota dan Ketua KPK secara voting dipimpin Ketua Komisi
Azis Syamsudin
cucian uang, dan perdagangan manusia.
Romli Atmasasmita di hadapan Komisi
III berpendapat, hendaknya hukum di
Indonesia tidak terinspirasi pada hu­
kum umum (kodifikasi total). Dengan
kodifikasi parsial, justru Indonesia bisa
satunya yang berasal dari Polri. Wakil
Ketua Komisi III Benny K Harman ber­
harap, para calon yang mengikuti selek­
si ini bisa menjadi harapan masyarakat
agar lembaga antirasuah ini eksis dan
kuat. (SPY/MH) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/IW
laporan utama
KALEIDOSKOP KOMISI IV DPR RI
KOMISI IV DAN
PEMERINTAH BAHU
MEMBAHU MINIMALISIR
DAMPAK EL NINO Ketua Komisi IV DPR Edy Prabowo bersama Menteri Kehutanan Siti Nurbaya
Tahun 2015, hampir seluruh wilayah Indonesia terkena
dampak dari iklim El Nino. El Nino ini berdampak terhadap
kondisi cuaca Indonesia.
El Nino pernah menimbulkan kekeringan panjang di Indo­
nesia. Curah hujan berkurang dan keadaan bertambah men­
jadi lebih buruk dengan meluasnya kebakaran hutan dan asap
yang ditimbulkannya.
Disektor irigasi, hasil kajian menyebutkan bahwa kondisi
beberapa DAS di Indonesia cukup kritis dan jumlahnya sema­
kin banyak, khususnya di Jawa. Berdasrkan analisis terhadap
data debit minimum dan maksimum dari 52 sungai yang terse­
bar di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke terlihat
bahwa jumlah sungai yang debit minimumnya berpotensi un­
tuk menimbulkan masalah kekeringan meningkat. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa daerah aliran sungai di wilayah In­
donesia setelah tahun 1990- banyak yang sudah mengalami
degradasi sehingga adanya penyimpangan iklim dalam ben­
tuk penurunan atau peningkatan hujan jauh dari normal akan
langsung menimbulkan penurunan atau peningkatan yang
tajam dari debit minimum atau debit maksimum (kekeringan
hidrologis).
Komisi IV telah meminta Kementerian Pertanian (Kemen­
tan) serius mengantisipasi kekurangan produk pangan dalam
negeri akibat kemarau panjang.
Dua agenda besar ketahanan pangan mengalami gangguan
akibat musim kemarau yang berkepanjangan, yakni agenda ta­
nam dan panen. Dengan gagalnya dua agenda tersebut, maka
stok pangan selama dua periode masa tanam bisa terganggu.
Komisi IV juga memberikan solusi terkait pelimpahan ang­
garan untuk kegiatan antisipasi kekeringan, di antaranya pem­
belian pompa di sejumlah daerah.
Kementerian Pertanian pun menyampaikan pada Komisi IV,
akan mengantisipasi dampak El Nino sehingga ada beberapa
langkah diambil salah satunya mengubah beberapa kegiatan
anggaran yang penyerapannya tidak optimal dialihkan untuk
mengantisipasi kekeringan ini.
Selain pembelian pompa air untuk daerah rawan kering,
Kementerian Pertanian dan Komisi IV juga telah membuat su­
mur sintesis bagi daerah yang memang sulit akses sungainya
atau tidak adanya sumber air.
Pembuatan sumur sintesis itu merupakan solusi jangka
pendek. Tentunya dalam jangka panjang nanti Komisi IV DPR
akan meminta Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan
Kementerian Pekerjaan Umum karena berhubungan dengan
irigasi dan bendungan air dan Kementerian Kehutanan untuk
mulai menanami.
Selain itu, Ancaman kebakaran hutan dan asap pekat ter­
jadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan berlangsung hingga
November 2015. Bahkan, hal tersebut bukan hanya mengan­
cam kedua wilayah itu melainkan juga kawasan hutan lereng
Gunung Merbabu, Jawa Tengah; dan Gunung Watangan Puger,
Kabupaten Jember.
Adanya titik panas atau hotspot di Sumatera, yang tersebar
di wilayah Jambi, Sumatera Selatan dan Pekan Baru, Rengat,
Pelalawan. bisa dibilang parah, dan ini ditambah pengaruh si­
klon tropis selain El Nino.
Komisi IV berharap pemerintah dapat mengambil pelajar­
an atas musibah kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) yang
beberapa waktu lalu terjadi dan menimbulkan masalah besar,
hingga ke negara lain, agar peristiwa serupa tidak terulang lagi
saat musim kemarau di tahun mendatang.
Patut disayangkan sebagian Peraturan Daerah tidak mela­
rang pembukaan lahan baru dengan cara membakar hutan.
Namun hendaknya hal tersebut harus terlebih dahulu mem­
buat batasan area hutan yang akan dibuka untuk lahan baru.
Dan juga mewajibkan masyarakat dan perusahaan yang ingin
membuka lahan untuk terlebih dahulu membuat pompa air
guna memadamkan api jika meluas melebihi batasan wilayah
hutan yang akan dibuka lahan baru.
Komisi IV DPR mengapresiasi pemerintah dalam hal pena­
nganan kebakaran hutan dan lahan, atas langkah-langkah
pengendalian kebakaran hutan serta kabut yang ditimbulkan­
nya. Bahkan Komisi IV juga meminta pemerintah, dalam hal
ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk me­
nindak tegas pelaku pembakaran.
Seperti diketahui, sejak terjadinya kebakaran hutan dan
lahan gambut, diperkirakan Indonesia mengalami kerugian
mencapai lebih dari Rp200 trilliun. Komisi IV juga meminta pemerintah untuk memprioritas­
kan anggaran untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan. Selain itu, disarankan juga dalam RAPBN
2016, pemerintah menganggarkan restorasi kawasan hutan
dan lahan pasca bencana kebakaran sehingga bencana serupa
tidak terulang. (AS) FOTO: RIZKA/PARLE/IW
EDISI 132 TH. XLV, 2015
15
laporan utama
KALEIDOSKOP KOMISI V DPR RI
MENUJU ZERO ACCIDENT MELALUI PANJA KESELAMATAN
TRANSPORTASI DAN PENERBANGAN NASIONAL
Tim Kunker Komisi V DPR meninjau aktivitas bongkar muat di pelabuhan NTB
Memasuki akhir tahun 2015, Komisi
V DPR terus menunjukkan peningkat­
an kinerja yang baik, dalam setahun ini,
Komisi V DPR sebagai salah satu wujud
pelaksanaan fungsi representasi poli­
tik anggota dewan, intens melakukan
kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke
daerah-daerah termasuk ke daerah pe­
milihan (dapil) untuk berkomunikasi
langsung dengan konstituen baik di masa
reses maupun di luar reses.
Hal ini dimaksudkan agar para wakil
rakyat dengan konstituen lebih dekat
dan menyerap langsung aspirasi, kemu­
dian melakukan serangkaian tindakan
advokasi atas aspirasi tersebut dalam
bentuk kebijakan. Seperti halnya, di awal
2015, Komisi V DPR yang memiliki ruang
lingkup infrastruktur dan perhubu­ngan
itu mendukung dibentuknya Panitia
Kerja (Panja) keselamatan transportasi
dan penerbangan nasional yang bertu­
juan melakukan review peraturan terkait
penerbangan.
Masih dalam rangka penguatan sek­
tor perhubungan, Tim Kunjungan Kerja
(Kunker) Komisi V DPR yang dipimpin
Ketua Komisi V DPR, Fary Djemy Fran­
cis juga meninjau langsung aktivitas di
Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, NTB.
Tim ini menyoroti lamanya waktu tung­
gu sandar dan aktivitas bongkar muat
di pelabuhan yang menjadi penghubung
Jawa, Bali dan NTT ini.
Bahkan di tempat yang sama, Tim
Kunker Komisi V DPR juga meninjau se­
jumlah permasalahan terkait aspek ke­
amanan dan kenyamanan yang dianggap
16
EDISI 132 TH. XLV, 2015
masih perlu diperbaiki manajemen PT
Angkasa Pura I yang mengoperasikan
Bandara Internasional Lombok, NTB. Hal
ini penting karena bandara ini cukup si­
buk melayani maskapai dari dalam mau­
pun mancanegara.
Terkait sektor infrastruktur, kinerja
Komisi V DPR juga patut diapresiasi.
Komisi V DPR membentuk Tim Kunju­
ngan Spesifik untuk meninjau sejumlah
tanggul besar sungai Cimanuk, Jatiba­
rang, Indramayu yang jebol 16 Maret lalu
yang menyebabkan ribuan rumah, seko­
lah dan masjid kebanjiran.
Pada April 2015, Tim Kunjungan Spesi­
fik Komisi V DPR juga melakukan kunju­
ngan kerja ke Pemprov Bali, akademisi
dan Lembaga Pengembangan Jasa Kon­
struksi (LPJK) dalam rangka menyerap
aspirasi sejumlah pihak di Bali terkait pe­
nyempurnaan RUU Jasa Konstruksi.
Di bulan yang sama, Tim kunjungan
kerja Komisi V DPR juga meninjau lang­
sung Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara
untuk melihat dari dekat fasilitas yang
ada, proyek yang sedang dikerjakan, dan
kendala pembangunan apa saja yang ada
di pelabuhan tersebut.
Pada bulan Mei di 2015, DPR juga me­
nyatakan siap untuk membahas RUU
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Selain RUU Tapera, Komisi V DPR juga
mendorong RUU Arsitek untuk mengatur
mengenai profesionalisme dan integritas
profesi, perlindungan profesi arsitek dan
ketentuan sanksi pada bidang arsitek ini.
Sementara itu, dalam rangka melaku­
kan Tugas Pokok dan Fungsi Penga­
wasan, Komisi V DPR melakukan Kun­
jungan Kerja Spesifik meninjau persiapan
infrastruktur dan angkutan lebaran ke
Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah se­
cara marathon melalui jalur darat.
Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR
yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR
Yudi Widiana meninjau Tol Dalam Kota
arah Cikampek dan terlebih dahulu me­
ninjau kesiapan Tol Cikopo – Palimanan
(Cipali) Provinsi Jawa barat. Beberapa
titik yang akan menjadi fokus perhatian
rombongan Komisi V DPR antara lain
ruas Tol Subang – Palimanan sepanjang
78 Km dan ruas Tol Palimanan – Kanci
sepanjang 26 km.
Banyak catatan kritis Komisi V DPR
menyangkut penyelenggaraan angkutan
lebaran 2015. Dari angkutan Udara, laut,
dan darat terus dipantau Komisi V. Perlu
ada perbaikan sistem manajemen angku­
tan lebaran yang dilakukan pemerintah
pusat dan otoritas angkutan umum.
Sementara di awal September, Komisi
V DPR menyampaikan keprihatinanya
atas semakin meluasnya dampak keba­
karan hutan di sejumlah daerah. Kabut
asap mulai mengganggu aktivitas bah­
kan negara tetangga seperti Malaysia
dan Singapura. Pemerintah diminta
menuntaskan permasalahan kabut asap
sesegera mungkin.
Komisi V DPR juga memperjuang­
kan kenaikan pagu anggaran yang diu­
sulkan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolong­a n (Basarnas) dan BMKG
pada saat pembicaraan pendahuluan
RAPBN TA 2016 untuk membiayai pro­
gram-program prioritas sesuai dengan
mekanisme pembahasan anggaran di
Badan Anggaran DPR.
Sementara itu, di akhir 2015, Panja
Keselamatan Penerbangan Nasional
Komisi V DPR menyampaikan sejum­
lah hasil rekomendasi dari hasil kerja
Panja kepada pemerintah dan mende­
sak pemerintah melaksanakan seluruh
rekomendasi yang sudah Panja sampai­
kan. (NT) FOTO: ANDRI/PARLE/HR
laporan utama
KALEIDOSKOP KOMISI VI DPR RI
RAPAT MARATON PMN
Mengawali tahun 2015, Komisi VI
DPR RI disibukkan dengan menggelar
rapat maraton soal Penyertaan Modal
Negara (PMN). Komisi VI membentuk
Panitia Kerja (Panja) untuk melakukan
pengawasan atas program pemerintah
menyuntikkan anggaran ke sejumlah
BUMN. Seperti diketahui, Pemerintahan
Joko Widodo merilis beberapa program
unggulan, seperti pembangunan infra­
struktur dan tol laut.
Untuk melicinkan program tersebut,
pemerintah menggelontorkan anggaran
ke BUMN pilihan. Dan Komisi VI sempat
membentuk dua tim Panja untuk mem­
bahas PMN dengan sejumlah BUMN.
Pada APBN-P 2015 tercatat PMN yang
diajukan sebesar Rp 72,9 triliun. Ada 35
BUMN yang mengajukan proposal untuk
mendapatkan PMN dari pemerintah.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gu­
nawan (Dapil Jabar VI) pada akhir Janua­ri
menjelaskan, Panja PMN ini i­ngin meng­
orek lebih jauh tentang kinerja korporasi
dan operasional beberapa BUMN yang
diundang. “Lalu, kita juga ingin tahu
bagaimana BUMN tersebut tanpa PMN
dan setalah mendapat PMN,” ka­t anya.
Dari rapat dengan beberapa BUMN
tersebut akan terlihat mana yang sehat
dan mana yang tidak sehat.
TINJAU DJAKARTA LLOYD
Tim Komisi VI DPR tinjau PT. Dja­
karta Lloyd (D’Lloyd) di Pelabuhan
Tanjung Priok, Jakarta. Peninjauan ini
terkait dengan PMN yang diberikan un­
tuk D’Lloyd sebesar Rp 350 miliar. April
2015, Tim Komisi VI melihat dari dekat
program perbaikan kapal sekaligus
pembelian kapal baru oleh D’Lloyd dari
anggaran PMN yang sudah dikucurkan.
Kapal-kapal yang sedang diperbaiki
u­mumnya sudah mengalami korosi di
lambung dan berumur tua.
Kapal Sam Ratulangi adalah salah
satu dari program revitalisasi kapal yang
dilakukan D’Llyod. Kapal ini memiliki
kapasitas 1.600 kontainer dan dibuat ta­
hun 2001. Nilai perbaikan kapal menca­
pai Rp 38,1 miliar. Dengan menggunakan
speed boot, Tim Komisi VI mendekati tiga
kapal di perairan teluk Jakarta. Dua ka­
pal lainnya adalah kapal Jatiwangi yang
menelan anggaran perbaikan sebesar Rp
22,6 miliar. Dan kapal Lhoksemawe bu­
tuh anggaran Rp 19,2 miliar.
Komisi VI DPR sidak ke Pasar Tebet
KUNJUNGI PASAR TEBET TIMUR
Jelang Ramadan pada Juni 2015,
Komisi VI DPR RI kunjungi Pasar Tebet
Timur, Jakarta Selatan. Harga-harga ke­
butuhan bahan pokok waktu itu mem­
bumbung tinggi di tingkat pengecer.
Selain lonjakan harga, Komisi VI juga
banyak menemukan produk makanan
tanpa label. Dipimpin Ketua Komisi VI
DPR Achmad Hafisz Tohir dan Wakil
Ketua Heri Gunawan, tim Komisi VI
menyisir setiap pedagang sembako di
dalam pasar.
Dialog dengan para pedagang pasar
terjadi begitu cairnya. Heri Gunawan
sempat menanyakan harga beberapa ko­
moditas. Tempe, misalnya, ukuran kecil
dijual Rp 2500, ukuran sedang Rp 5.000,
dan ukuran besar Rp 6000. Harga be­
ras bermerek dijual mulai Rp 18.500/kg
atau Rp 9.000/liter. Tim Komisi VI juga
memberi penjelasan kepada para peda­
gang yang menjual produk kue tanpa la­
bel. Izin pembuatan label tak dipungut
biaya. Temuan banyaknya jajanan pasar
tanpa label mengindikasikan lemahnya
pengawasan oleh pemerintah.
BENTUK PANJA PELINDO II
September 2015, Komisi VI memben­
tuk Panja Pelindo II untuk menyelidiki
kontrak konsesi anak perusahaan Pe­
lindo II, JICT kepada perusahaan asal
Hong­k ong, Hutchison Port Holding
(HPH). Kasus ini telah mengundang per­
hatian publik dan memenuhi headline
media massa. Pasalnya, Pelindo II telah
memperpanjang kontrak tanpa meli­
batkan regulator pelabuhan (Kemen­
hub). Kasus ini juga berawal dari kunju­
ngan mendadak Presiden Joko Widodo
ke Tanjung Priok dan mempersoalkan
dwelling time.
Dirut Pelindo II R J. Lino dinilai
telah melanggar UU No.17/2008 ten­
tang Pelayaran. Tak hanya melanggar
UU, Lino juga telah mengabaikan tiga
surat mantan Menteri Perhubungan
yang melarang perpanjangan konsesi
kepada HPH. Nilai kontrak juga tak se­
suai yang diharapkan. Kontrak pertama
tahun 1999, HPH membayar USD 243
juta. A­nehnya, pada kontrak kedua, HPH
hanya diwajibkan membayar USD 215
juta untuk 20 tahun kemudian.
Semua pihak yang terkait dengan
persoalan ini dipanggil ke rapat Panja.
Bahkan, Ketua Komisi VI Achmad Ha­fisz
Tohir, menyatakan, Panja bisa saja me­
ngunjungi HPH ke Hongkong untuk me­
Pimpinan Komisi VI DPR panggil Dirut Pelindo II
lihat seperti apa profil perusahaan ini.
Panja menilai, JICT sudah bisa dikelola
oleh anak bangsa sendiri, tak perlu lagi
asing ikut mengelola pelabuhan. Bahkan,
menurut Wakil Ketua Komisi VI Heri
Gunawan, ada pendapatan ke kas negara
sebesar USD 160 juta bila JICT dikelola
mandiri oleh putra putri terbaik bangsa.
(MH) FOTO: AYU, ANDRI/PARLE/HR
EDISI 132 TH. XLV, 2015
17
laporan utama
KALEIDOSKOP KOMISI VII DPR RI
pinan DPR, pembangunan smelter di­
tempatkan di Mimika, Papua.
Dengan pembangunan smelter ini,
limbah industri pertambangan bisa
terkontrol dengan baik. Komisi VII me­
nyerukan agar pemerintah dan Free­
port melakukan pengawasan berkala
terhadap pembangunan smelter, agar
masyarakat yang tinggal di lingkungan
pertambangan tidak terdampak dari bu­
ruknya pengolahan limbah.
SEPAKATI ANGKA SUBSIDI
LISTRIK
Suasana rapat Komisi VII dengan Kementerian ESDM
RENEGOSIASI FREEPORT HARUS
LIBATKAN PEMPROV PAPUA
Januari 2015, Komisi VII DPR RI su­
dah mendesak pada Menteri ESDM
Sudirman Said agar melibatkan Peme­
rintah Provinsi Papua dalam renegosiasi
kontrak karya PT. Freeport Indonesia.
Pelibatan Pemprov Papua dalam kontrak
karya selalu disuarakan Komisi VII ke­
pada setiap Menteri ESDM yang sedang
menjabat. Rapat ketika itu dihadiri pula
perwakilan SKK Migas, BPH Migas, dan
Pertamina.
Pembangunan smelter juga sudah
disuarakan Komisi VII kepada Freeport
sesuai amanat UU No.4/2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara
(Minerba). Wakil Ketua Komisi VII DPR
Satya Widya Yudha mendesak Menteri
ESDM meninjau kembali MoU yang di­
tandatangani Dirjen Minerba dengan PT.
Freeport pada 25 Januari 2015. Sekali lagi
MoU tersebut harus disesuaikan dengan
UU Minerba.
Pada kesempatan itu, Komisi VII DPR
juga meminta Menteri ESDM menyiap­
kan regulasi untuk memberikan kepas­
tian hukum bagi wilayah kerja migas
yang akan habis masa kontraknya. Regu­
lasi kontrak terutama ditujukan bagi pe­
rusahaan nasional, baik BUMN, BUMD,
dan swasta nasional.
BENTUK PANJA SMELTER
Pembangunan smelter untuk dunia
18
EDISI 132 TH. XLV, 2015
pertambangan sudah sangat mendesak.
Komisi VII DPR memandang penting
pengawasan terhadap pembangunan
smelter ini. Pada Februari 2015, Komisi
VII DPR membentuk Panja Smelter un­
tuk menjalankan fungsi pengawasan
terhadap perusahaan-perusahaan per­
tambangan. Smelter sendiri merupakan
fasilitas pengolahan dan pemurnian
mineral yang harus ada pada semua pe­
rusahaan pertambangan.
Komisi VII DPR menyapakati pene­
tapan angka subsidi listrik untuk tahun
2016, yaitu sebesar Rp 67 triliun hingga
Rp 71 triliun. Angka tersebut ternyata
lebih besar dari angka yang diajukan
pemerintah sebesar Rp 60,14 triliun
hingga Rp 63,18 triliun. Inilah yang
mengemuka menjadi butir kesepakat­
an antara Komisi VII dengan Menteri
ESDM, Juni 2015.
Pada kesempatan itu, DPR RI menolak
keinginan pemerintah untuk menaikkan
tarif listrik dengan alasan masyarakat
Indonesia belum siap untuk menerima
kenaikan tarif listrik. “DPR RI memper­
timbangkan keadaan ekonomi sedang
tidak baik, maka Komisi VII
DPR tidak bisa menyetujui
kenaikan tarif listrik,” jelas
Tamsil Lindr ung, Wak il
Ketua Komisi VII yang me­
mimpin raker.
DIVESTASI SAHAM
FREEPORT
Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudya
Dan yang menjadi sorotan adalah
perusahaan tambang asing raksasa PT.
Freeport Indonesia yang beroperasi
di Papua. Panja Smelter mendesak PT.
Freeport membangun smelter di Papua.
Komisi VII berkepentingan mengawal
isu penting ini. Dan dari hasil konsultasi
Presiden, Wakil Presiden, beserta Pim­
Komisi VII DPR RI pada
Oktober 2015 mendesak
Pemer int ah segera me­
nyambut divestasi saham
PT.Freeport Indonesia. Di­
vestasi merupakan amanat
UU No.4/2009 tentang Per­
tambangan Mineral dan Batubara, yang
tujuannya agar penguasaan nasional
atas lahan per­t ambangan mineral yang
masih dikuasai perusahaan asing bisa
semakin besar. Divestasi harus diam­
bil Pemerintah. bila Pemerintah tidak
mampu, ada BUMN pertambangan yang
bisa ambil alih. (MH) FOTO: ANDRI/PARLE/IW
laporan utama
KALEIDOSKOP KOMISI VIII DPR RI
PERJUANGAN
KOMISI VIII DI TAHUN
KAMBING KAYU
Tahun 2015 telah banyak yang di­
perjuangkan Komisi VIII bagi masyara­
kat Indonesia. Masukan, dorongan dan
desakan kepada para mitra kerjanya
seperti Kementerian Sosial, Kemen­
terian Agama, Kementerian Pember­
dayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB), Baznas dan beberapa
badan lainnya tak lain adalah demi ke­
sejahteraan rakyat Indonesia. Berikut
beberapa diantara sekian banyak per­
juangan Komisi VIII yang berhasil
dirangkum Parlementaria.
hasil mendesak mitra kerjanya, BNPB
(Badan Nasional Penanggulangan Ben­
cana) merelokasi korban erupsi Gunung
Sinabung Sumatera Utara. Sejatinya
erupsi Gunung Sinabung ini dimulai
sejak tahun sebelumnya, namun saat
itu masyarakat di jarak tertentu ma­
sih memilih menetap di rumah yang
telah dihuninya selama puluhan tahun
itu. Namun awal tahun 2015 gunung
ini kembali mengeluarkan lahar panas,
hingga akhirnya masyarakat dievakuasi,
bahkan beberapa desa terpaksa direlo­
kasi guna menghindari jatuhnya korban
jiwa. Komisi VIII DPR mendesak peme­
rintah untuk segera membangun rumah
warga yang direlokasi.
MENURUNKAN BIAYA
PERJALANAN IBADAH HAJI
Setelah berhasil membuat Un­
dang-Undang 34 Tahun 2014 tentang
pengelolaan keuangan haji pada ta­
hun 2014, di tahun 2015 ini Komisi
VIII DPR berhasil menurunkan BPIH
(Biaya Perjalanan Ibadah Haji) 2015.
Pada tahun 2014 BPIH yang dibe­
bankan kepada para calon jemaah
haji sebesar 3.219 Dolar Amerika. Komisi VIII DPR RI menerima masyarakat penyandang
Berkat desakan dari Komisi VIII disabilitas
BPIH tahun 2015 turun sebesar 502 do­
At as desak an tersebut, Kepa la
lar Amerika Serikat, menjadi 2.717 dolar BNPB, Syamsul Maarif beserta Ketua
Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan
Amerika.
Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Parta­ Daulay, Selasa (5/5) menyerahkan 103
onan Daulay mengatakan bahwa penu­ dari 370 unit rumah tahap pertama bagi
runan BPIH tahun ini adalah penurunan korban erupsi gunung Sinabung yang
yang paling drastis dalam sejarah pe­ direlokasi dari desa Bakerah di Siosar,
nyelenggaraan haji Indonesia. Sebagai Kecamatan Merk, Kabupaten Karo Su­
perbandingan, pada 2010 besaran BPIH matera utara. Pembangunan rumah
adalah USD 3.364. Tahun 2011 turun akan dilanjutkan kembali mendatang
menjadi USD 3.357, tahun 2012 kembali dengan total jumlah rumah yang diren­
naik menjadi USD 3.617, tahun 2013 tu­ canakan dibangun adalah 2.053 yang
run menjadi USD 3.527 atau sama de­ secara bertahap akan terus dilanjutkan.
ngan tahun 2011, pada tahun 2014 turun MENDESAK PENINGKATAN
menjadi USD 3.219. Dan yang paling be­ ANGGARAN KEMEN PP & PA
sar dan signifikan penurunannya adalah
Meningkatnya angka kekerasan ter­
2015 dimana ditetapkan menjadi sebesar hadap anak dan perempuan mendorong
USD 2.717.
Komisi VIII DPR RI untuk mendesak mi­
MENDESAK PEMERINTAH
tra kerjanya Kementerian Pemberda­
yaan Perempuan dan Perlindungan anak
MEMBANGUN RUMAH KORBAN
(Kemen PP & PA) untuk meningkatkan
ERUPSI SINABUNG
Masih di awal tahun 2015, tepat­ kinerjanya. Desakan tersebut didukung
nya bulan Mei, Komisi VIII DPR RI ber­ dengan peningkatan anggaran yang
diberikan Komisi VIII DPR kepada mi­
tra kerjanya tersebut. Pada akhirnya
pemerintah menyetujui peningkatan
anggaran yang diberikan Komisi VIII
kepada Kemen PP & PA, dari sekitar 217
Miliar pada tahun sebelumnya, menjadi
sebesar 1,269 triliun untuk Pagu angga­
ran tahun 2016 mendatang.
“Kami mengapresiasi peningkatan
anggaran yang diberikan pemerintah
kepada Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
(PP&PA) sebesar 1,269 triliun untuk
Pagu anggaran tahun 2016. Ini meru­
pakan sejarah tersendiri, dan tentunya
atas desakan Komisi VIII untuk mem­
berikan tambahan anggaran dibanding
tahun-tahun sebelumnya yang hanya
sekitar 217 Miliar,”ungkap Saleh usai
Rapat kerja dengan Menteri Pember­
dayaan Perempuan dan Perlindu­
ngan Anak, Yohana S Yembise, Senin
(31/8) di Senayan Jakarta.
PERJUANGKAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS
LEWAT RUU PENYANDANG
DISABILITAS
Dipenghujung tahun 2015, Komisi
VIII DPR RI akhirnya resmi menge­
sahkan RUU Penyandang Disabilitas
menjadi RUU inisiatif DPR dan men­
jadi Prolegnas.RUU ini menggantikan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyandang Cacat.
Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa
Amaliah mengatakan perubahan un­
dang-undang itu lebih kepada merubah
paradigma di masyarakat. Undangundang sebelumnya itu lebih menitik
beratkan pada pelayanan dan belas ka­
sihan (charity based). Sementara RUU
tentang Penyandang Disabilitas ini ber­
paradigma lebih kepada pemenuhan hak
penyandang disabilitas (right based),
baik hak ekonomi, politik, sosial maupun
budaya.
“Munculnya inisiati RUU Disabilitas
ini karena para penyandang disabilitas
masih banyak mengalami diskriminasi
baik secara fisik, mental, intelektual,
juga sensorik saat berinteraksi di ling­
kungan sosialnya,” jelasnya usai sidang
paripurna hari Selasa (20/10). (AYU) FOTO:
NAEFUROJI/PARLE/HR
EDISI 132 TH. XLV, 2015
19
laporan utama
KALEIDOSKOP KOMISI IX DPR RI
KOMISI IX BERPENDAPAT KASUS ANESTESI RS
SILOAM MUSIBAH
Di awal tahun 2015 ini, kembali kita dikejutkan dengan
meninggalnya dua pasien di Rumah Sakit Siloam Karawaci,
Tangerang. Dua pasien di rumah sakit ini, meninggal dunia
setelah diberi injeksi Buvanest Spinal produk PT Kalbe Farma.
Pasien pertama adalah seorang wanita yang menjalani op­
erasi caesar dan pasien kedua adalah seorang laki-laki yang
menjalani operasi urologi. Keduanya langsung dibawa ke ru­
ang ICU. Namun, kurang dari 24 jam nyawanya tak tertolong.
Sementara itu, untuk pasien yang menjalani operasi caesar,
bayinya selamat.
Hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan Kementerian
Kesehatan, Buvanest Spinal yang diberikan ternyata bukan
berisi Bupivacaine yang merupakan obat bius, akan tetapi
berisi asam traneksamat golongan antifibrinolitik yang beker­
ja mengurangi pendarahan. Pihak RS Siloam mengaku sudah
melakukan tindakan operasi sesuai prosedur.
Terkait kasus tersebut, Komisi IX DPR RI membentuk Pani­
tia Kerja (Panja) dan langsung melakukan investigasi ke rumah
sakit Siloam Karawaci dan ke PT Kalbe Farma di Bandung.
Panja dibentuk bukan untuk menentukan siapa yang salah dan
benar, tetapi untuk mendapatkan rekomendasi kepada peme­
rintah sebagai dasar tindak lanjut masalah ini.
Selain melakukan investigasi ke RS Siloam Karawaci dan
PT Kalbe Farma, Panja juga memanggil seluruh pemangku di
bidang kesehatan, seperti Menteri Kesehatan, Kepala Badan
POM, Komite Nasioanl Keselamatan Pasien Rumah Sakit,
Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Perhimpunan
Dokter Anestesi, Ikatan Apoteker Indonesia, Asosiasi Farmasi
Indonesia (Gabungan Perusahaan/GP Farmasi Indonesia) dan
International Pharmaethical Manufactories Group.
Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI menemukan bahwa
kasus meninggalnya pasien yang diduga karena injeksi obat
Buvanest Spinal 0,5% Heavy 4 ml/5 (Bupivacaine HCI) produk­
si Industri Farmasi PT. Kalbe Farma, Tbk. hanya terjadi di
Rumah Sakit Siloam Karawaci. Panja Kasus Anestesi Komisi IX
DPR RI tidak menemukan kasus serupa terjadi di rumah sakit
atau fasilitas pelayanan kesehatan lain.
Berdasarkan temuan-temuan di lapangan, Panja Kasus
Anestesi Komisi IX DPR RI merekomendasikan bahwa kejadian
ini adalah musibah di dalam dunia kesehatan sehingga men­
jadi momentum untuk segera melakukan perbaikan mendasar
terkait prosedur dan mekanisme penanganan kasus atau ke­
jadian serupa baik di Rumah Sakit maupun di Industri Obat.
Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI meminta PT. Kalbe
Farma, Tbk, melakukan corrective action preventive action
(CAPA) sesuai CPOB yang ditentukan oleh BPOM secepatnya.
Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka Panja Kasus Anestesi
Komisi IX DPR RI meminta BPOM untuk mencabut segel dan
mengaktifkan kembali line 6 sehingga dapat berproduksi kem­
bali.
Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI meminta kepada
Rumah Sakit Siloam Karawaci untuk mematuhi ketentuan
20
EDISI 132 TH. XLV, 2015
Kunjungan Komisi IX DPR RI ke RS Siloam Karawaci
dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit, khususnya pasal 32 terkait hak pasien secara konsisten
sehingga pasien dapat terlindungi.
Selain membentuk Panja Anestesi, Komisi IX DPR juga
membentuk Panja BPJS Kesehatan, Panja Tenaga Kesehatan,
dan Panja Kesehatan Haji.
Panja BPJS Kesehatan dibentuk karena banyaknya perma­
salahan yang timbul terkait pelaksanaan program jaminan ke­
sehatan nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan yang
telah digulirkan pemerintah sejak Januari 2014.
Berbagai permasalahan timbul dalam pelaksanaan program
jaminan kesehatan nasional tersebut. Mulai dari aktivasi ke­
anggotaan, e-catalog, pelayanan fasilitas kesehatan dan aneka
masalah lain kerap dikeluhkan masyarakat maupun pelayanan
kesehatan.
Sementara itu, Panja Tenaga Kesehatan Komisi IX dibentuk
adalah untuk mengawal perekrutan CPNS Tenaga Kesehat­
an di tahun 2016 terutama terhadap 42.000 Bidan PTT. Hal
tersebut, didasarkan pada Keputusan Presiden Joko Widodo
yang tidak akan menghentikan perekrutan CPNS, khususnya
tenaga kesehatan.
Komisi IX DPR RI berharap perekrutan tersebut harus
memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangan lamanya
pengabdian. Tenaga kesehatan khususnya bidan dan perawat
yang diangkat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi
Pegawai Tidak Tetap (PTT) telah diusulkan kepada Kemen­
PAN untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes. Pertimbangannya
adalah karena PTT ini telah mengabdi cukup lama dan bertu­
gas di daerah terpencil. Namun, masalah ini belum disetujui
karena harus memiliki regulasi sebagai payung hukum.
Sedangkan untuk memberikan pengawasan kesehatan bagi
jemaah haji yang akan beribadah di tahun 2015 ini, Komisi
IX DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Kesehatan Haji.
Panitia ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap
persiapan dan juga pelaksanaan pemberian pelayanan ke­
sehatan terhadap para jemaah haji, khususnya bagi jemaah
haji dengan resiko tinggi.
Dewan berharap bahwa seluruh fasilitas kesehatan haji
mulai sebelum keberangkatan jemaah haji, kemudian mereka
masuk ke embarkasi, dan mereka terbang kemudian sampai di
madinah, ini harus dapat perhatian secara sungguh-sungguh
dari Kementerian Kesehatan. (SC) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR
laporan utama
KALEIDOSKOP KOMISI X DPR RI
SEPAKAT HAPUS PASAL
KRETEK PADA RUU
KEBUDAYAAN
Komisi XI DPR. Sohibul yang terpilih sebagai Presiden Partai
Keadilan Sejahtera (PKS), dinilai memiliki tanggung jawab se­
makin luas di partainya.
Di bidang anggaran, Komisi X DPR dan Mendikbud me­
nyepakati pagu alokasi anggaran definitif Kementerian Pendi­
dikan dan Kebudayaan untuk RAPBN 2016 sebesar Rp 49,232
Komisi X DPR, atau yang lebih dikenal sebagai Komisi Pen­ triliun. Sementara, penurunan anggaran Badan Ekonomi
didikan, menunjukkan komitmennya dengan memaksimalkan Krea­tif tahun 2016 yang telah disetujui Komisi X, diharapkan
tiga fungsi Dewan, kepada mitra kerjanya. Mengawali tahun tidak mengganggu target yang telah disepakati. Pagu angga­
2015, Komisi X sudah melakukan pengawasan terhadap per­ ran sementara Bekraf semula sebesar Rp 1,157 triliun, namun
siapan Ujian Nasional (UN) 2015 berbasis komputer (Computer me­ngalami pengurangan sebesar Rp 43 miliar, sehingga men­
Based Test), yang baru pertama kalinya dilaksanakan. UN On­ jadi Rp 1,113 trilun untuk tahun mendatang.
Pertengahan Oktober, Komisi X DPR sepakat untuk
line dianggap lebih efisien dan mengurangi kecurangan.
Komisi X mendorong pelaksanaan UN berbasis komputer menghapus Pasal Kretek dari Rancangan Undang-Undang
dapat diperluas dan digunakan oleh banyak sekolah. Walau­ Kebudaya­an yang saat ini sedang dibahas. Mengingat, pasal ini
pun, program ini dianggap tidak menjamin permasalahan yang cukup menuai kontroversi dan polemik di masyarakat. Kepu­
melingkupi UN itu sendiri, maupun pendidikan Indonesia. tusan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari aspirasi masyara­
Mendikbud mengklaim, dengan UN berbasis komputer ini akan kat yang menilai, dengan adanya Pasal Kretek ini, seperti i­ngin
meminimilisir kecurang­a n
membudayakan konsumsi
selama UN berlangsung.
kretek kepada anak-anak.
Implementasi Kurikulum
Memperingati Hari Guru
2013 pun menjadi sorotan
Nasional (HGN) pada 25 No­
Komisi X. Komisi X meni­
vember 2015, Komisi X meni­
lai penghentian sementara
lai, distribusi guru yang tidak
penerapan K13 membuat
merata menyebabkan banyak
pihak penyelenggara pen­
sekolah kekurangan guru,
masih menjadi masalah yang
didikan menjadi bingung.
perlu mendapatkan perhatian
Pemerintah dinilai tidak me­
dari Pemerintah.
miliki ketegasan untuk me­
Akhir November, Tim Panja
nentukan, apakah K13 dapat
Program Indonesia Pintar
diterapkan atau dihentikan
(PIP) mendatangi Provinsi
sementara.
Jawa Timur untuk melihat
Permasalahan Kemen­
dari dekat problem implemen­
pora dengan PSSI pada awal
2015 pun mendapat sorotan Penyerahan palu pimpinan kepada Wakil Ketua Komisi X yang baru, Abdul
tasi PIP di daerah. Penyaluran
Kharis Almasyhari
dari Komisi X. Komisi X ber­
dana Program Indonesia Pin­
harap Menpora dapat berkomunikasi dengan PSSI, dan men­ tar (PIP) bagi para siswa miskin harus dipermudah aksesnya.
cari solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Apalagi, Selama ini para siswa miskin di daerah kerap sulit mencairkan
semenjak Menpora Imam Nahrawi dilantik belum ada perte­ dana PIP di bank pelaksana.
Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisjam mengatakan, ada
muan antara Menpora dengan PSSI. Pembekuaan PSSI oleh
sistem pada PIP yang perlu diperbaiki, sehingga pencairan
Kemenpora, pun dianggap salah alamat.
Akibat kekisruhan yang tak kunjung usai, Komisi X meminta bisa lebih cepat dan tak menemui kendala.
Awal Desember 2015, Komisi X menurunkan Tim Panja RUU
Kemenpora untuk melakukan pertemuan dengan PSSI paling
lambat 23 Juni 2015. Komisi X juga meminta Menpora dan PSSI Kebudayaan ke Mojokerto, Jawa Timur, untuk mensosialisasi­
membicarakan langkah-langkah strategis bersama PSSI untuk kan dan menjaring masukan bagi RUU tentang Kebudayaan.
segera mengakhiri sanksi FIFA.
RUU ini diharapkan mampu membantu pengembangan kebu­
Prestasi Indonesia di Sea Games 2015 Singapura dinilai dayaan di Indonesia.
mengecewakan. Dengan perolehan medali yang didapat, me­
Dalam waktu bersamaan, Tim Panja RUU Sistem Perbu­
nempatkan Indonesia di peringkat ke lima. Padahal, Indonesia kuan, berkunjung ke Provinsi DI Yogyakarta untuk menyerap
menargetkan minimal peringkat ke tiga. Hasil ini dinilai masih aspirasi terkait RUU ini. Dengan adanya RUU, diharapkan ma­
mengecewakan dan tak memenuhi harapan.
syarakat dapat dengan mudah memperoleh dan memanfaat­
Mengawali September 2015, jabatan Wakil Ketua Komisi X kan buku untuk mengembangkan dirinya dan memperoleh
DPR Sohibul Iman (F-PKS), kini digantikan oleh Anggota DPR ilmu pengetahuan guna mewujudkan kesejahteraan dan
Abdul Kharis Almasyhari. Sebelumnya, Kharis bertugas di mencerdaskan kehidupan bangsa. (SF) FOTO: JAKA/PARLE/IW
EDISI 132 TH. XLV, 2015
21
laporan utama
KALEIDOSKOP KOMISI XI DPR RI
TARGETKAN RUU JPSK DAN RUU PERBANKAN
SELESAI TAHUN 2015
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015 yang sudah
dimulai pada awal Januari, memacu Anggota Dewan untuk
segera mengerjakan tugasnya di tiga fungsi Dewan, yakni
legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selama tahun 2015 pun,
Komisi XI sebagai komisi yang membidangi ekonomi dan per­
bankan, menjalankan ketiga fungsinya dengan maksimal.
Mengawali tahun 2015, Komisi XI langsung membahas
RAPBN-P 2015 bersama Pemerintah. Berbagai pandangan
Anggota Komisi XI yang mewakili fraksinya pun mewarnai
jalannya pembahasan. Kesepakatan yang didapat, pertum­
buhan ekonomi sebesar 5,7 persen. Besaran inflasi disepakati
Komisi XI DPR RI Menyerahkan DIM RUU JPSK kepada Menteri Keuangan
sebesar 5,0 persen, Suku Bunga SPN 3 Bulan 6,2 persen dan
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar sebesar Rp 12.500 per 1
US$.
Sementara, terkait bidang keuangan, Komisi XI DPR mem­
buat sejarah baru bagi bangsa Indonesia yaitu Arsitektur
Sistem Keuangan Republik Indonesia. Komisi XI sudah mem­
buat kerangka berfikir tentang pembangunan ke depan, dima­
na ada target, ada kerangka makro pembangunan mengenai
pertumbuhan ekonomi, BI, inflasi dan lain-lain.
Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi pada beberapa
bulan waktu yang lalu, pun tak luput dari perhatian Komisi
XI. Komisi XI langsung mengadakan rapat kerja dengan Ke­
menkeu, BI, OJK, dan LPS. Rapat menghasilkan tujuh kesimpu­
lan, yang diharapkan mampu memperbaiki performa rupiah.
Menghadapi ekonomi yang tidak bersahabat, Komisi IX sempat
meminta pemerintah untuk membentuk crisis center.
Terkait kinerja pengawasan, Komisi XI juga melakukan kun­
jungan kerja ke beberapa daerah. Dalam kunker ke DI Yogya­
karta yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI, Marwan Cik Asan,
pihaknya meminta Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian
Keuangan, untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.
Diharapkan ada kebijakan agar para wajib pajak dapat patuh
terhadap kewajiban membayar pajak.
Terkait Paket Kebijakan Ekonomi yang telah diluncurkan
oleh Pemerintah, Marwan menilai kebijakan ini lebih mem­
berikan kepastian, sehingga diharapkan dapat mendorong
22
EDISI 132 TH. XLV, 2015
pertumbuhan ekonomi. Sementara, Anggota Komisi XI DPR,
Willgo Zainar berharap, paket kebijakan ini dapat memicu per­
tumbuhan ekonomi di Indonesia, di tengah kondisi perekono­
mian yang kurang bersahabat.
Komisi XI pun terlibat dengan pemilihan pejabat publik,
salah satunya Calon Deputi Gubernur BI. Pertengahan April,
Komisi XI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and
proper test) kepada tiga calon, yakni Dody Budi Waluyo, Erwin
Riyanto, dan Hendy Sulistiowati. Usai melalui uji yang ketat,
Komisi XI menyetujui Erwin Riyanto.
Target penerimaan pajak pada tahun 2015, Komisi XI mem­
perkirakan tidak lebih dari 90 persen dari target. APBN-P 2015
menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.294,258 triliun.
Namun hingga 4 November 2015, penerimaan pajak baru men­
capai 59,84 persen, atau sebesar Rp 774,4 triliun. Akibat tidak
tercapainya target, Dirjen Pajak pun mengundurkan diri.
Akhir September 2015, Komisi XI DPR dan Pemerintah
a­­k­h ir­nya menyepakati asumsi makro dalam RAPBN tahun
2016. Asumsi pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5,3
persen. Kesepakatan berikutnya, asumsi inflasi dan SPN 3
bulan, dipatok masing-masing 4,7 persen dan 5,5 persen. Se­
dangkan untuk asumsi nilai tukar rupiah disepakati Rp13.900
per dolar AS, lebih rendah dibandingkan asumsi dalam nota
keuangan Rp13.400 per dolar AS.
Fungsi anggaran Komisi XI dijalankan dengan menyetujui
anggaran empat mitranya untuk tahun anggaran 2016. Untuk
Kementerian Keuangan, disetujui sebesar Rp 39,278 triliun,
BPK disepakati sebesar Rp 3,471 triliun, BPS sebesar Rp 5,4
triliun, dan BPKP sebesar Rp 1,663,4 triliun.
Penandatanganan kesepakatan Asumsi Makro RAPBN 2016
Komisi XI DPR menargetkan RUU Jaring Pengaman Sistem
Keuangan (JPSK) dan RUU Perbankan rampung Tahun 2015.
Komitmen ini ditunjukkan dengan penyerahan Daftar Inven­
tarisasi Masalah (DIM) dari Komisi XI kepada Menkeu pada
akhir November lalu. Total DIM sebanyak 409 pasal, dengan
315 pasal masih terdapat masalah substansif, 70 pasal tetap,
dan 23 pasal redaksional yang berubah.
Untuk memperkaya draft RUU JPSK, pada awal Oktober
lalu, Komisi XI meminta dari masukan dari para pakar eko­
nomi, diantaranya, Mantan Wakil Presiden RI Boediono, Hasan
Bisri, Bambang Subianto, Erman Rajagukguk, Hadi Purnomo,
dan Miranda Goeltom. (SF) FOTO: JAKA/PARLE/IW
laporan utama
KALEIDOSKOP BANGGAR DPR RI
MINTA PEMERINTAH SUSUN
ANGGARAN LEBIH REALISTIS
Mengawali tahun 2015, Badan Ang­
garan (Banggar) DPR, membahas Ranca­
ngan Undang-undang APBN-Perubahan
2015, dan menyepakati berbagai poin di
dalamnya. Hasil pembahasan di Bang­
gar, kemudian di bawa ke Pembahasan
Tingkat II di Paripurna DPR.
BADAN ANGGARAN
perkembangan perekonomian saat ini.
“Untuk itu, perlu Pemerintah melaku­
kan penyesuaian Rencana Pembangu­
nan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019, sehingga dapat menjadi acu­
an dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah tahun 2016 dan tahun-ta­
hun berikutnya, yang juga akan menjadi
penyusunan APBN,” jelas Ahmadi.
Suasana Rapat Banggar DPR RI
Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor
Supit melaporkan, kesepakatan pada
asumsi dasar APBN 2015, yaitu pertum­
buhan ekonomi disepakati di angka 5,7
persen, inflasi sebesar 5,0 persen, dan
nilai tukar Rp 12.500 per 1 USD. Kemu­
dian, tingkat suku bunga SPN 3 bulan
disepakati 6,2 persen, dan harga min­
yak mentah 60,0 USD/barel. Lifting mi­
nyak bumi 825 ribu barel/hari, lifting
gas bumi 1.221 ribu barel setara minyak
perhari, sehingga lifting minyak dan gas
bumi disepakati 2.046 ribu barel per
hari.
Dengan asumsi dasar tersebut, di­
sepakati pendapatan negara dan hibah
dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp 1.761
triliun, dan belanja negara sebesar Rp
1.984 triliun. Sementara, besaran defisit
disepakati sebesar Rp 222,5 triliun, atau
1,9 persen dari PDB. Besaran defisit ini
lebih rendah dari APBN 2015 sebesar 2,21
persen dari PDB.
Dimulainya pembahasan Ranca­
ngan Anggaran dan Pendapatan Belanja
Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016,
Banggar meminta Pemerintah agar lebih
realistis serta berdasarkan kondisi dan
Melemahnya nilai tukar rupiah terha­
dap dolar AS, hingga mencapai lebih dari
Rp 14 ribu lebih, juga menjadi sorotan
Banggar. Wakil Ketua Badan Anggaran
DPR Jazilul Fawaid menilai Pemerintah
kurang serius dalam mengantisipasi hal
ini. Termasuk dalam menghadapi pelam­
batan pertumbuhan ekonomi global.
“Pemerintah kurang antisipasi dan
telat berpikir. Sekarang kurs rupiah ter­
hadap dolar AS sudah Rp 14 ribu lebih. Ini
ibarat sakit sudah sampai leher, kita su­
dah tidak dalam upaya bagaimana me­
ngantisipasi. Termasuk dalam mengha­
dapi ekonomi dunia. Padahal DPR sudah
memberikan dorongan,” tegas Jazilul.
Terkait pertanggungjawaban pelak­
sanaan APBN 2014, sebelum disepakati
di Paripurna, terlebih dahulu di Bang­
gar. Sejumlah catatan turut menyertai
persetujuan ini. Diantaranya, masih
ada­nya permasalahan birokrasi pencair­
an anggaran, dan masih adanya temuan
BPK yang merupakan pengulangan dari
temuan BPK tahun-tahun sebelumnya.
Berkutat dengan keuangan negara,
Banggar menilai banyak APBN yang
mubazir setiap tahunnya karena tidak
terserap dengan optimal oleh Kemente­
rian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
Banggar melihat, penyebab rendahnya
peran belanja negara dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi adalah akibat
buruknya koordinasi lintas kementerian
atau lembaga (K/L).
“Kita masih melihat masih lemahnya
koordinasi antar Kementerian dan Lem­
baga. Misalnya Kementerian Pekerjaan
Umum, membangun jalan yang diper­
untukan untuk menunjang pelabuhan,
tapi pelabuhannya belum dibangun,”
kata Ahmadi.
Di tahun 2015 ini pun, Banggar mem­
perkirakan Pemerintah tidak akan me­
nyerap anggaran secara optimal. Bang­
gar pesimis Pemerintah dapat menyerap
anggaran hingga 100 persen di waktu
yang tersisa ini.
Mendekati deadline pengesahan
RAPBN 2016, DPR mengebut pemba­
hasan. Hingga akhirnya, sembilan fraksi
DPR (F- Gerindra menolak) di Bang­
gar menyatakan persetujuannya untuk
melanjutkan pembahasan RAPBN 2016,
ke Pembahasan Tingkat II. Di Paripurna
pun, pembahasan sempat mengalami
kebuntuan. Hingga akhirnya dilakukan
lobi, dan didapati dua ke­sepakatan.
Pertama, menyetujui Rancangan
APBN 2016 untuk disahkan menjadi
Undang-Undang APBN Tahun Anggaran
2016, dengan catatan, bahwa seluruh
catatan merupakan bagian yang utuh
dan tidak terpisahkan dari yang wajib
dilaksanakan dari pemerintah. Kedua,
Penanaman Modal Negara (PMN) dikem­
balikan kepada komisi terkait, dan akan
dibahas kembali dalam pembahasan
APBN Perubahan 2016 mendatang.
Terkait postur anggaran, pendapa­
tan negara disepakati sebesar Rp 1.822,5
triliun, dan belanja negara sebesar Rp
2.095 triliun. Sementara Asumsi Makro
yang disepakati meliputi Pertumbuhan
ekonomi 5,3 persen, Inflasi 4,7 persen,
Kurs Rp13.900/US$, Tingkat Suku Bun­
ga SPN 3 bulan 5,5 persen, ICP (Indone­
sia Crude Price) US$ 50/barel, Lifting
Minyak 830.000 barel per hari, dan Lifting Gas 1.155 ribu barel setara minyak
per hari. (SF) FOTO: ANDRI/PARLE/IW
EDISI 132 TH. XLV, 2015
23
laporan utama
KALEIDOSKOP BALEG DPR RI
BADAN LEGISLASI
BALEG BERHASIL
PERJUANGKAN UP2DP
Wacana pembentukan polisi parle­ sendiri,” kata Sareh.
Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo
men sempat menuai pro kontra, karena
urgensinya dianggap belum relevan de­ menambahkan yang sedang dibahas
ngan kondisi saat ini. Dibentuknya polisi Baleg adalah Peraturan Tata Tertib DPR
parlemen di komplek parlemen senayan RI tentang Sistem Pengamanan di Ling­
dinilai akan menjauhkan anggota dewan kungan Gedung DPR RI, bukan memba­
dengan rakyatnya.
Ketua Badan Legislasi DPR
RI (Baleg) Sarehwiyono me­
nyatakan DPR bukan memben­
tuk polisi parlemen tapi mem­
buat peraturan mengenai sistem
pengaman terpadu di komplek
Gedung Parlemen. Ia mengaku
banyak yang salah mengartikan
mengenai hal ini, seolah-olah
DPR akan membentuk polisi
parlemen sendiri.
“Sebetulnya bukan demikian,
tapi bagaimana sistem penga­
manan di Gedung Parlemen ini
tertata dengan baik. Dengan
demikian kita harus bekerja
sama dengan pihak kepolisian.
Tidak mungkin kita akan berdiri Ketua Baleg DPR RI Sareh Wiyono
24
EDISI 132 TH. XLV, 2015
has pembentukan polisi parlemen.
“Peraturan DPR RI ini menjadi hal
yang penting dan keamanan menjadi
sesuatu yang mutlak karena komplek
Parlemen ini adalah merupakan lem­
baga negara, dimana lembaga negara
ini belum mendapatkan satu perhatian
khusus,” kata Firman.
Mengenai pembentukan Peraturan
DPR RI tentang Sistem Keamanan di
lingkungan Gedung DPR RI ini mendapat
dukungan dari Kepolisian
Republik Indonesia. Kepala
Bad a n Pemeli h a ra a n Ke­
amanan Mabes Polri Komjen.
Pol. Putut Eko Bayuseno, S.H.
menyatakan sangat mendu­
kung terhadap rencana pem­
berdayaan tenaga Pamdal (Pe­
ngamanan Dalam.red) dalam
rangka peningkatan keaman­
an di lingkungan DPR. Pada
prinsipnya polri mendukung
peningkatan keamanan menu­
ju kepada yang lebih baik.
Menurutnya, sistem pe­
ngamanan di DPR perlu disem­
purnakan. Salah satu solusi­
nya yaitu dengan melakukan
seleksi ulang terhadap tenaga
Pimpinan dan anggota Baleg DPR saat peninjauan sistem keamanan di Lingkungan DPR
pengamanan dalam (pamdal) yang ada
saat ini untuk kemudian diberikan pen­
didikan dan pelatihan sebagaimana
petugas keamanan. Karena menurut­
nya, berdasarkan informasi tidak semua
tenaga pamdal yang ada telah mengikuti
pendidikan yang bersertifikat.
Ia juga menyarankan pentingnya
ke­sadaran dan pengertian dari semua
yang melakukan aktivitas di Gedung De­
wan termasuk Anggota Dewan sendiri.
Menurutnya, perlu dibuat suatu per­
aturan yang benar-benar ditaati oleh
semua penghuni Gedung Rakyat ini.
Selain membuat Peraturan DPR RI
tentang Sistem Keamanan di Lingku­
ngan Gedung DPR RI yang sampai hari
ini masih dibahas Baleg, Baleg juga telah
berhasil menyelesaikan pembahasan
Peraturan DPR RI tentang Tata Cara
Pengusulan Program Pembangunan
Daerah Pemilihan atau lebih dikenal
dengan “Dana Aspirasi”.
Peraturan DPR RI tentang Tata Cara
Peng usulan Program Pembang un­
an Daerah Pemilihan disahkan Rapat
Paripurna DPR RI tanggal 23 Juni 2015.
Dalam Rapat Paripurna tersebut, Ketua
Panja Dana Aspirasi yang juga Wakil Ke­
tua Baleg DPR Totok Daryanto menyam­
paikan usulan program dana aspirasi ini
telah dibahas dan disepakati dalam be­
berapa tahap di DPR, termasuk dalam
Panja Baleg DPR.
Menurutnya, hanya tiga fraksi, yakni
PDI Perjuangan, Partai NasDem dan
Partai Hanura, yang menolak adanya
usulan dana aspirasi dalam Peraturan
jutkan pembahasan UP2DP pada tahap
berikutnya.” Tambah Totok.
Di tahun 2015 ini, selain membahas
dua peraturan DPR RI tentang Sistem
Keamanan di Lingkungan DPR RI dan
Tata Cara Pengusulan Program Pem­
bangunan Daerah Pemilihan, Baleg
DPR telah menyelesaikan harmonisasi
terhadap delapan Rancangan UndangUndang (RUU) Usul DPR antara lain RUU
tentang perubahan atas UU Nomor 1 Ta­
hun 2015 tentang Penepatan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Ta­
hun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi UU, RUU
tentang perubahan kedua atas UU No­
mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin­
tahan Daerah, RUU tentang Tabungan
Perumahan Rakyat, RUU tentang Pen­
jaminan, RUU tentang Larangan Minu­
man Beralkohol, RUU tentang Jasa Kon­
struksi, RUU tentang Kebudayaan, RUU
tentang Sistem Perbukuan.
Dua RUU yaitu RUU tentang peruba­
han atas UU Nomor 1 Tahun 2015 ten­
tang Penepatan Peraturan Pemerintah
Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto
DPR tersebut. “Soal tata cara dalam
melaksanakan hak anggota untuk me­
ngusulkan dan memperjuangkan pro­
gram pembangunan daerah pemilihan,
anggota menyusun secara tertulis dan
ditandatangani anggota yang bersang­
kutan,” imbuhnya. “Dengan itu, Pleno
Badan Legislasi sepakat bulat melan­
Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 ten­
tang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota dan RUU tentang perubahan
kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah telah
disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI
tanggal 20 Januari 2015. (SC) FOTO: NAEFUROJI, ANDRI/PARLE/IW
EDISI 132 TH. XLV, 2015
25
laporan utama
KALEIDOSKOP BKSAP DPR RI
Opening Session
Sidang GOPAC ke-6 di
Yogyakarta
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
ANGGOTA DPR PIMPIN
ORGANISASI PERLEMEN
ANTIKORUPSI SE-DUNIA
Kabar baik ini sepertinya kurang dicatat publik.
Awal Oktober 2015, Wakil Ketua DPR Fadli Zon ter­
pilih menjadi Ketua Organisasi Anggota Parlemen
Global Antikorupsi (GOPAC). Tidak main-main, or­
ganisasi ini didukung oleh anggota parlemen yang
tersebar di 74 negara di dunia. Ia terpilih sebagai
Presiden GOPAC menggantikan Ricardo Garcia
Cervantes dari Meksiko setelah melalui sidang
board meeting yang dihadiri oleh 5 perwakilan
benua dan regional chapter seperti Afrika, Arab,
Latin Amerika, South Asia, Oceania Karibia, North
America. Susunan kepengurusan lainnya adalah,
Wakil Ketua GOPAC Paula Berto dari Amerika Latin
dan Osei Kyei-Mensah-Bonsu dari Ghana. Sekre­
taris GOPAC Oceania, John Hyde dari Australia dan
26
EDISI 132 TH. XLV, 2015
bendaharanya dari Karibia.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, ter­
pilihnya sebagai Ketua GOPAC merupakan tugas
berat. Dia sebagai orang pertama Indonesia yang
menjabat sebagai Ketua GOPAC. “Saya melihat ini
adalah kerja berat. Pertama menyangkut reputasi
internasional GOPAC yang sudah cukup bagus,
standingnya di dunia internasional dan kesempatan
pertama bagi orang Indonesia, buat saya ini suatu
amanah yang berat karena menyangkut nama baik
dan standing position dalam pemberantasan ko­
rupsi itu sendiri,” ujar dia.
Sementara itu Ketua Badan Kerja Sama Antar
Parlemen Nurhayati Ali Assegaf mendapat ke­
sempatan memaparkan konsepnya sebagai panelis
Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf dalam pertemuan di New York
bentuk dan cara yang dilakukan oleh Al Nusrah Front (ANF)
Boko Haram dan Daesh Islamic State (IS). Pada butir kesepaka­
tan juga mengajak seluruh negara parlemen Asia Afrika untuk
berjuang bersama dalam memberantas terorisme, ekstrem­
isme dan group radikal diantara anggota Parlemen Asia Afrika.
Pelaksanaan Asian African Parliamentary Conference
(AAPC) sebagai bagian dari peringatan 60 tahun Konferensi
Asia Africa dinilai cukup berhasil. Harapan publik agar ke­
giatan ini jangan hanya sekedar seremoni dinilai positif dan
berhasil mendorong peserta konferensi bekerja optimal. “Ke­
giatan ini tentu ada aspek seremoni, kita harus akui. Namun
secara umum parlemen dari 30 negara yang hadir telah berha­
sil menyepakati deklarasi yang berisi aksi nyata dalam kerang­
ka ingin mewujudkan perdamaian, kesejahteraan dan keadilan
di dua kawasan ini,” kata anggota BKSAP Hamdani.
Sepanjang tahun 2015, BKSAP DPR telah mengirimkan se­
jumlah delegasi diantaranya ke Forum Parlemen Asia Pasifik
di Quito, Ekuador. Ada empat tema besar yang dibahas dian­
taranya Cooperation for advancing freedom, peace, democracy and prosperity dan non military cooperation for matters regarding peace and regional securities. Awal Desember
BKSAP juga menghadiri Sidang Umum APA ke-8 di Phnom
Penh, Kamboja. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dalam pi­
datonya pada sidang ini menyampaikan pentingnya Parlemen
Asia bersatu menghadapi terorisme. “Teror di Paris dan Beirut
belum lama ini menunjukkan kepada kita bahwa aksi seperti
ini tetap menjadi ancaman bagi perdamaian dan stabilitas.
Perkembangan ini harus kita hadapi bersama, setiap bangsa
harus bersatu, saling bantu dalam menghadapi ancaman itu,”
tekan dia. (IKY) FOTO: IWAN ARMANIAS, RIZKA, DOK. BKSAP/PARLE/IW
dalam pertemuan High Level Thematic Debate on Means of
Implementation for a Transformative Post-2015 Development
Agenda yang diadakan oleh Majelis Umum PBB di New York,
Amerika Serikat. Acara ini mengundang negara-negara ang­
gota untuk mendiskusikan isu-isu kritis. Dari parlemen dunia,
hanya Indonesia dan Mexico yang diundang. Acara dibuka
oleh Presiden Majelis Umum PBB, Sam Kutesa dari Uganda.
Nurhayati menegaskan, parlemen punya peran strategis di
setiap negara dalam program MDGs (Millenium Development
Goals). Dari parlemenlah aturan main berupa UU yang me­
nyangkut pembangunan dirumuskan. Parlemen berkepenti­
ngan menyusun legislasi, anggaran, dan evaluasi undang-un­
dang yang terkait dengan agenda pembangunan global.
April 2015 sejarah kembali ditorehkan DPR karena berha­
sil mengusung hajat besar Konferensi Parlemen Asia A­f rika
(KPAA). Kegiatan yang dikomandoi Badan Kerja Sama Antar
Parlemen — BKSAP DPR ini sebagai
salah satu bagian dari agenda per­
ingatan Konferensi Asia Afrika yang
dilaksanakan di Indonesia 60 tahun
lalu. KPAA menghasilkan 24 butir ke­
sepakatan diantaranya mengenai butir
solidaritas untuk Palestina, Perdamaian
dan Kesejahteraan dan Kerjasama
Asia Afrika di masa mendatang. Parle­
men Asia A­f rika mendukung Palestina
menjadi negara observer di PBB seb­
agai bentuk pengakuan internasional
atas keberadaan Palestina dan hak
kedaulatan terhadap wilayah me­reka.
Terkait persoalan kejahatan transna­
sional terorganisir, seluruh anggota
parlemen menolak segala bentuk te­
rorisme dan manifestasinya. terma­
suk juga perusakan benda bersejarah
serta penyelundupan benda bersejarah
tersebut baik langsung maupun tidak
langsung dari situs arkeologi, museum,
Pemukulan gong oleh Presiden RI membuka acara Asian African Parliamentary Conference
perpustakaan, arsip, dalam ber­bagai
EDISI 132 TH. XLV, 2015
27
laporan utama
KALEIDOSKOP BURT DPR RI
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA
PERJUANGAN BURT TINGKATKAN
SARANA DAN PRASARANA DI DPR
garan negara lebih dari dua ribu triliun.
Tidak hanya itu, di Gedung DPR ini juga
kerap dimanfaatkan untuk menerima
tamu-tamu negara, serta tempat diada­
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) prasarana dari TV Parlemen dan Majalah kannya event-event internasional.
merupakan salah satu alat kelengkapan Parlementaria yang merupakan sub ba­
Ia menilai selama ini pengaman­
dewan yang ada di DPR RI. Tugas BURT gian Pemberitaan. Pasalnya sebagai an dalam atau Pamdal DPR telihat
diantaranya adalah menetapkan kebi­ unit kerja yang yang mempublikasikan kurang reaktif, terutama ketika ada
jakan kerumahtanggan DPR, melaku­ seluruh kegiatan anggota DPR kepada kejadian-kejadian yang genting. Ia
kan pengawasan terhadap Sekretariat masyarakat perlu dukungan peralatan mencontohkan saat terjadi Rapat Pari­
Jenderal dalam pelaksanaan kebijakan yang memadai.
purna pengambilan keputusan pe­
kerumahtanggaan DPR. Tidak se­
milihan Pimpinan DPR beberapa
dikit tugas yang berhasil dijalankan
waktu lalu, dimana Pamdal tidak
BURT DPR selama setahun terakhir
reaktif dan membiarkan begitu
ini, diantaranya adalah:
saja anggota DPR yang naik-naik ke
panggung. Oleh karena itu menu­
DESAK MENKEU CABUT
rutnya keberadaan Polisi Parlemen
PEMBLOKIRAN ANGGARAN
sangat diperlukan saat ini. Saat
DPR
ditemui di sela-sela Rapat Paripur­
Di pembukaan tahun 2015, DPR
RI “bernasib” yang sama dengan be­
na Selasa (14/04), ia mengaku belum
menentukan jumlah personil polisi
berapa lembaga dan Kementerian
parlemen yang akan didatangkan di
lainnya yang mendapat pembloki­ Ketua BURT Roem Kono meninjau Ruang Pemberitaan DPR RI
DPR.
ran anggaran dari Kementerian
“Saya meninjau ruangan TV Parle­ DUKUNG LARANGAN
Keuangan. Dalam pertemuan Menteri
Keuangan dengan Pimpinan DPR pada men kok ruangannya sempit kaya gitu. PENGGUNAAN MOBIL DINAS
Jumat (9/1) terungkap anggaran DPR Padahal ini lembaga besar yang kedudu­ UNTUK MUDIK
sebesar Rp 783 miliar masih diblokir Ke­ kannya sama dengan lembaga Kepre­
Anggota BURT DPR RI Rendy Lama­
sidenan,” kata politisi Partai Demokrat djido mendukung sikap tegas KPK yang
menterian Keuangan.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga tersebut saat meninjau ruangan kerja tetap melarang penggunaan mobil di­
(BURT) DPR Roem Kono tidak menge­ Bagian Pemberitaan Lantai II, Gedung nas untuk mudik pada lebaran yang
akan datang ini. Pasalnya Menteri PAN
tahui secara pasti alasan pemblokiran Nusantara III, Rabu (4/3) siang.
Beberapa sarana dan prasarana yang dan Reformasi Birokrasi Yudy Krisnandi
anggaran tersebut. Ia menduga hal itu
terkait persoalan teknis semata. Oleh­ akan diperjuangkannya diantaranya ketika itu mengijinkan PNS (Pegawai
karena itu Politisi dari Fraksi Partai Gol­ adalah penambahan komputer di TV Negeri Sipil) menggunakan mobil dinas
kar ini mendesak agar Menteri Keuan­ Parlemen dan Majalah Parlementaria. untuk keperluan mudik lebaran. Hal ini
gan segera mencabut pemblokiran Peningkatan akses internet yang selama sempat menuai polemik di masyarakat.
“Namanya mobil dinas tidak boleh
anggaran tersebut, karena akan meng­ ini terlihat sangat lambat terutama ke­
ganggu kinerja Dewan dan Sekretariat tika mengunggah foto dan berita me­ untuk kepentingan pribadi, terma­
Jenderal DPR. ngalami masalah. Ia berharap pejabat di suk mudik. Dari dulu ketentuan sudah
“Saya bilang kalau diblokir berarti Setjen DPR untuk segera mengirim 10 diberlakukan seperti itu,” katanya usai
sama saja mengurangi peranan DPR dan unit komputer terbaru.
mengikuti rapat BURT dengan jajar­
mengurangi kinerja DPR. saya minta ke­
“Kita ini parlemen yang mengatur an Setjen DPR di Komplek Parlemen,
pada Menteri Keuangan untuk dicabut, anggaran negara Indonesia, masak ma­ Senayan, Senin (29/6).
Rendy yang juga anggota Komisi V
karena itu untuk kepentingan pening­ salah-masalah di internal Dewan tidak
(bidang transportasi dan infrastruktur)
katan kinerja anggota dan Kesekjenan diperhatikan,” ujar Agung.
DPR,” ungkap Roem Kono sesaat sebe­ PEMBENTUKAN POLISI PARLEMEN DPR ini menegaskan, mobil dinas tidak
lum mengikuti Rapat Paripurna, Senin
Ketua BURT, Roem Kono menyetu­ diperbolehkan untuk kepentingan mu­
(12/1). jui usulan dibentuknya polisi parlemen. dik. Kecuali status mobil sudah dim, itu
Politisi Partai Golkar ini mengatakan boleh. Apalagi sekarang banyak mobil
PERJUANGKAN PENINGKATAN
sangat diperlukan suatu peraturan dinas yang sudah didim (pindah kepe­
PERALATAN DI BAGIAN
PEMBERITAAN
pengamanan yang jelas mengenai pe­ milikan), itu bisa dilakukan termasuk
Wakil Ketua BURT DPR Agung Budi ng­a manan di Gedung DPR. Karena di pembayaran pajaknya oleh pribadi PNS
Santoso akan memperjuangkan pening­ tempat inilah berlangsung pembahasan yang bersangkutan. (AYU) FOTO: IWAN ARkatan kualitas dan kuantitas sarana dan perundang-undangan dan masalah ang­ MANIAS/PARLE/IW
28
EDISI 132 TH. XLV, 2015
laporan utama
KALEIDOSKOP MKD DPR RI
TEROBOSAN MKD UNTUK
TRANSPARANSI
MKD atau Mahkamah Kehormatan
Dewan benar-benar mendapat perha­
tian publik dalam beberapa waktu tera­
khir. Perhatian itu dijawab pula dengan
melakukan terobosan, membuka sidang
pemeriksaan kepada publik. Langkah
pertama dimulai pada saat mende­ngar
keterangan pihak pengadu Menteri
ESDM Sudirman Said dalam perkara
dugaan pelanggaran etik oleh Ketua DPR
Setya Novanto. “Iya sidang MKD itu pada
prinsipnya tertutup tetapi apabila per­
sidangan meminta terbuka, bisa saja itu
dilakukan. Prinsipnya kami mencermati
kasus ini sangat menarik perhatian ma­
syarakat sehingga ini tentu menjadi per­
timbangan,” kata anggota MKD Darizal
Basir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta
awal Desember 2015.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan
Sumbar I ini menyebut pihaknya me­
nyadari harapan masyarakat sangat
besar pada penuntasan kasus dugaan
pencatutan nama Presiden Jokowi dan
Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua DPR. Ia
menekankan MKD dalam proses peme­
riksaan hanya fokus pada apakah ada
pelanggaran etik. Masalah lain misalnya
pidana merupakan ruang bagi kepolisian
dan kejaksaan.
Pendapat akhir 10 anggota MKD me­
nyatakan Setya Novanto bersalah me­
langgar kode etik dengan sanksi ringan
sedangkan 7 memilih sanksi berat. Per­
sidangan ditutup setelah Novanto me­
nyampaikan surat pengunduran diri
sebagai Ketua DPR.
Mahkamah Kehormatan DPR RI pada
masa persidangan I tahun 2015-2016
telah menerima 17 perkara baik dengan
pengaduan maupun tanpa pengaduan.
Hal ini disampaikan Pimpinan MKD
dalam konferensi pers di Gedung DPR,
Senayan, akhir Oktober lalu. Perkara
yang telah diputuskan diantaranya di­
nyatakan terbukti melanggar kode etik.
Perkara tersebut adalah, Kasus Krisna
Mukti (FPKB) yang terbukti melaku­
kan pelanggaran kode etik terkait etika
keluarga dan pribadi dan dikenakan
sanksi teguran lisan. Selanjutnya perka­
ra Frans Agung Mula Putera (FP Ha­
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN
nura) mendapat sanksi teguran tertulis
demikian pula Zulfadhli (FPG). Semen­
tara perkara Muhlisin (FPPP) dinyatakan
tidak terbukti melakukan pelanggaran
kode etik.
Rapat pleno MKD juga memutus­
kan Ketua DPR Setya Novanto dan
Wakil Ketua Fadli Zon telah melakukan
pelanggaran kode etik saat melakukan
pertemuan dengan pengusaha yang
juga calon kandidat Presiden AS Do­nald
Triumph. Keputusan diambil setelah
melewati pembahasan dan perdebatan
Pimpinan MKD menerima palu sidang dari Wakil
Ketua DPR Fahri Hamzah
diantara anggota mahkamah, pada akh­
irnya semua sepakat dua pimpinan de­
wan ini melakukan pelanggaran kode
etik ringan. Selanjutnya sanksi lain juga
diberikan kepada Wakil Ketua DPR Fahri
Hamzah yang tersandung etik saat me­
nyatakan sebagian anggota dewan ra­
da-rada bloon dalam sebuah talk show
acara televisi.
Ketua MK D Surahman Hidayat
menjelaskan dalam melaksanakan tugas
sejumlah pihak diajak serta diantara­
nya Polri, PPATK, pakar dari perguruan
tinggi dan media yang membantu men­
gabarkan perkembangan perkara ke­
pada masyarakat. “Kita mengharapkan
dukungan DPR baik secara kelembagaan
maupun personal,” tutur politisi FPKS
ini. Tidak kalah penting dukungan ma­
syarakat luas untuk bersama memba­ng­
un dan memperkuat kelembagaan DPR
RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.
MKD HASIL TERBAIK UU MD3
Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI mengundang Pakar Hu­
kum Tata Negara Jimly Assiddiqi un­
tuk menggali masukan dalam upaya
mengoptimalkan peran AKD yang baru
dibentuk ini. Setelah berubah menjadi
Mahkamah ada sejumlah penyesuaian
kalau dibandingkan pendahulunya
Badan Kehormatan. Prof. Jimly Assiddiqi
menyebut MKD sebagai hal positif yang
patut diapresiasi. “Ditengah banyak per­
tanyaan soal materi UU MD3 ada yang
sangat bagus yaitu dimuatnya ketentuan
tentang MKD,” paparnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
ini menyebut perkembangan di dunia
saat ini orang semakin sadar hukum
pidana tidak bisa lagi diandalkan untuk
mengatur manusia. Hukum semakin
rumit, tidak efisien dan persidangan
di pengadilan bisa memakan waktu 2
tahun sementara nama baik institusi
tersandera. “Masalah ini yang dijawab
dengan peradilan etika, bagaimana
menyelamatkan nasib institusi karena
jarang sekali putusan pengadilan bisa
cepat. Jadi MKD ini proyek pertama DPR
yang menggunakan istilah pengadilan.
Saya harap bisa sukses dan mengubah
wajah DPR,” kata dia. Ia menyebut ke­
berhasilan Komite Etik di Senat Amerika
Serikat. Para senator yang terhormat itu
sangat segan kepada lima orang anggota
Komisi Etik yang berhasil menjalankan
tugasnya menjaga wibawa pejabat pub­
lik. Saat ini menurutnya di 50 negara ba­
gian AS sudah memiliki lembaga etik dan
terus berkembang.
Untuk membangun pemahaman yang
benar diantara anggota dewan MKD
mengadakan kegiatan Sosialisasi Per­
aturan DPR RI tentang Kode Etik dan
Tata Beracara. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan secara bertahap. Salah satu
pertanyaan yang mengemuka dalam
sosialisasi di Fraksi PAN akhir Mei lalu
ialah tentang sanksi bagi anggota yang
melanggar kode etik. Sanksi tersebut
yaitu sanksi ringan berupa teguran lisan
atau tertulis, sanksi sedang de­ngan pe­
mindahan keanggotaan pada alat ke­
lengkapan DPR atau pemberhentian
dari jabatan pimpinan DPR atau pimpin­
an AKD. Sedangkan sanksi berat adalah
pemberhentian sementara paling sing­
kat selama tiga bulan atau pemberhen­
tian sebagai anggota dewan. (IKY) FOTO:
IWAN ARMANIAS/PARLE/IW
EDISI 132 TH. XLV, 2015
29
laporan utama
KALEIDOSKOP PANSUS DPR RI
PANITIA KHUSUS
LINDUNGI HAK KARYA INTELEKTUAL MELALUI
PATEN DAN MERK
Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPR memiliki be­
berapa unit kerja yang biasa disebut dengan alat-alat keleng­
kapan. Alat-alat kelengkapan DPR tersebut ada yang bersifat
tetap dan ada yang sementara. Yang dimaksud dengan tetap
adalah unit kerja yang terus menerus ada selama masa kerja
DPR berlangsung, yakni selama lima tahun.
Keanggotannya juga tidak berubah dari awal sampai akhir,
kecuali ada pemberhentian. Sedangkan yang sementara bersi­
fat sebaliknya, hanya dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan
tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.
Tim Pansus RUU Merek tinjau Dirjen HAKI Kemenkumhan
Seperti halnya, Panitia Khusus (Pansus) yang ditetapkan
oleh rapat paripurna berdasarkan perimbangan jumlah ang­
gota tiap-tiap fraksi. Pansus bertugas melaksanakan tugas
tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Namun demikian,
rapat paripurna atau bamus dapat memperpanjang atau mem­
perpendek jangka waktu penugasan Pansus.
Dalam tahun 2015, ada beberapa Pansus yang telah ditetap­
kan. Pada pertengahan Juni, Anggota Komisi III DPR John
Kenedy Azis terpilih menjadi Ketua Pansus RUU Paten. John
Azis terpilih berdasarkan kesepakatan rapat tertutup yang
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (F-PAN), di
Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6).
Politisi dari Partai Golkar, yang terpilih sebagai Ketua Pan­
sus RUU Paten ini meminta kepada seluruh pimpinan dan ang­
gota Pansus untuk sungguh-sungguh, dan saling bekerjasama
dalam penyusunan RUU Paten. Apalagi, tambahnya, saat ini
DPR sangat disorot oleh publik terkait kinerjanya yang kurang
memuaskan.
“Mari kita buktikan kepada masyarakat bahwa dugaan itu
tidaklah benar. Karena itu, saya minta dukungan dari seluruh
Anggota Pansus, apa yang menjadi amanah ini, kita kerjakan
dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Terkait RUU Paten menurutnya, hak paten itu menun­
jukkan kemajuan peradaban suatu negara, sehingga makin
banyak hak paten yang didaftarkan berarti negara itu kaya,
karena hak paten itulah yang akan menggerakkan sektor per­
ekonomian masyarakat. Termasuk usaha kecil dan menengah
(UKM). Hanya saja kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
hak paten tersebut masih rendah.
“Hak paten itu menunjukkan kemajuan peradaban suatu
30
EDISI 132 TH. XLV, 2015
negara. Seperti negara-negara maju yang setiap tahunnya bisa
ratusan ribu bahkan jutaan hak paten atas hasil karya teknolo­
gi yang dihasilkan,” tegas John Kenedy Aziz
Karena itu politisi F-PG itu berharap Indonesia terus
mengembangkan hak paten, mengingat sudah menjadi indika­
tor, peringkat kemajuan suatu negara di dunia. Sekaligus untuk
melindungi hak karya intelektual masyarakat dan mencegah
masyarakat lain untuk mengambil keuntungan secara ilegal.
“Jadi, DPR berkomitmen akan pentingnya hak paten ini un­
tuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Insya Allah
sekitar April – Mei 2016 akan disahkan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari (FPAN) terpilih menjadi Ketua Pansus RUU Merek. Keputusan ini
didapatkan setelah rapat tertutup yang dipimpin oleh Wakil
Ketua DPR Fadli Zon, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7).
Ketua Pansus RUU Merek Desy Ratnasari mengatakan,
dirinya mengharapkan RUU Merek dapat memudahkan pela­
yanan dan pendaftaran merek lokal para pengusaha Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) nantinya.
“Kita mengharapkan RUU ini dapat memberikan pelayanan
bagi UMKM dalam mendaftarkan mereknya serta dapat mun­
cul merek lokal sehingga dapat memberikan manfaat bagi ma­
syarakat Indonesia,” jelasnya kepada Parlementaria, di Gedung
DPR, Jakarta, Senin, (31/8).
Menurutnya, RUU Merek ini akan memangkas waktu
pendaftaran merek yang tadinya bertele-tele melalui RUU ini
semakin dipermudah, serta memberikan kepastian terhadap
merek lokal dan masyarakat dapat semakin mencintai produk
dalam negeri. “Melalui RUU ini kita semua berharap dapat
memberikan pelayanan lebih mudah dan muncul pelaku eko­
nomi lokal yang bersaing dikancah internasional,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RUU Merek Refrizal
mengatakan, kuatnya arus globalisasi di segala bidang, ter­
masuk sektor perdagangan barang dan jasa, yang sudah tidak
mengenal lagi batas-batas wilayah negara, membuat suatu
regulasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk
merek harus mampu memenuhi perkembangan yang ada serta
efektif dalam memberikan jaminan hukum bagi merek yang
telah didaftarkan.
“Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang
erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagang­
an memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan
saat ini,” ujar Refrizal selaku Ketua Tim saat kunker RUU Mer­
ek di Surabaya, Kamis, (17/9).
Menurutnya, pentingnya suatu merek merupakan kon­
sekuensi Indonesia yang telah menjadi anggota Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO) melalui UU Nomor 7 Tahun 1994
tentang Pembentukan Pengesahan Organisasi Perdagangan
Dunia pada tanggal 2 November 1994, yang memuat Lampiran
Aggrement on Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights (Perjanjian TRIPs).
“Tujuan Perjanjian TRIPs adalah memberikan perlindu­
ngan Hak Kekayaan Intelektual dan prosedur penegakkan hak
menuju perdagangan yang sehat,” ujarnya.
sus bisa minta pandangan dan solusi yang ditawarkan.
Anggota Pansus RUU Larangan Minimal Beralkohol (Minol)
Mohammad Syafii mengatakan, anggota DPR periode ini me­
miliki kesamaan pandangan bersama pemerintah bahwa RUU
Minol harus diselesaikan pada Juni 2016. Terkait judul RUU La­
rangan bukan Pengaturan, sebetulnya minol ini tidak punya
dampak positif apapun.
“Substansi yang akan dibahas adalah melindungi segenap
bangsa Indonesia, sebab sudah jadi fakta bahwa kerusuhan,
kecelakaan dan perkelahian serta tindak kejahatan itu berawal
dari konsumsi minuman keras. Dunia sepakat minuman keras
Pimpinan Pansus RUU MInol
jadi sumber berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran hu­
Pada Oktober 2015, Politisi PPP Mohammad Arwani Tomafi kum,” tandas politikus Gerindra, Rabu (2/11).
terpilih dan disahkan sebagai Ketua Pansus RUU Larangan
Sementara itu, baru-baru ini, Pansus Angket Pelindo II DPR
Minuman Beralkohol (Minol) dalam rapat perdana Pansus yang yang diketuai oleh politisi dari F-PDI Perjuangan Rieke Diah
dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Kamis (22/10) di Pitaloka, mendesak agar Dirut PT Pelindo II, RJ Lino, diberhen­
Gedung DPR, Jakarta.
tikan sementara agar tak mengganggu jalannya pemeriksaan
Ketua Pansus Arwani Tomafi yang didampingi tiga wakilnya yang dilakukan Pansus. Desakan pemberhentian sementara
mengatakan, pembahasan RUU Minol adalah kerja bersama itu disampaikan Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka kepada
untuk memenuhi target kebutuhan legislasi yang telah dipu­ Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Pansus Pelindo II DPR terus mendalami beberapa temuantuskan Prolegnas sebagai RUU Prioritas 2015.
Rapat internal Pansus RUU Minol, Selasa (17/11), memu­ temuan berkaitan dengan beberapa kasus di PT. Pelindo II.
tuskan, pembahasan RUU tersebut dilakukan dalam tiga kali Pansus menemukan potensi kerugian negara dan pelanggaran
peraturan perundang-undangan.
masa persidangan dan ditargetkan selesai pada Juni 2016.
Wakil Ketua Pansus Pelindo II Aziz Syamsuddin mengatakan
Menurut Arwani, selain menyetujui jadwal acara pemba­
hasan RUU tersebut, rapat Pansus juga sepakat untuk me­ fakta dan data menjadi bukti penting dalam penyelidikan dan
ngundang beberapa pihak yang terkait dengan masalah minu­ penyidikan atas sebuah skandal. Kesimpulan dan putusan
man beralkohol, seperti tokoh masyarakat, ormas, tokoh dan yang tepat didasarkan pada fakta dan data yang akurat. Inilah
yang sedang dilakukan oleh Panitia
organisasi keagamaan MUI, PGI,
Khusus (Pansus) Pelindo II DPR RI.
KWI dan PHDI, Walubi dan Majelis
Fakta dan data dari ketiga lem­
Tinggi Agama Kong Hu Cu (Mata­
kin).
baga ini sangat dibutuhkan oleh
Pansus menjadwalkan meng­
Pansus untuk saling mengkonfron­
gelar rapat kerja dengan enam ke­
tir data mana yang sesungguhnya
sangat valid atas neraca keuangan
menterian yakni Menteri Perda­
dan data proyek Pelindo II. Dari
gangan, Menteri Perindustrian,
ketiganya pula akan diketahui pe­
Menteri Agama, Menteri Kesehat­
an, Menteri Keuangan dan Men­
nyelewengan yang telah dilakukan
oleh Direksi Pelindo II.
teri Hukum dan HAM. Pansus juga
Anggota Pansus Pelindo II Ma­
mengagendakan mengundang dan Penetapan Pimpinan Pansus Angket Pelindo II
mengunjungi beberapa Pemprov yang sebagian telah memiliki sinton Pasaribu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Per­
Perda Larangan Minol.
juangan, menjelaskan beberapa temuan-temuan berkaitan
Wakil Ketua Pansus RUU Minol Lili Asdjudiredja menga­ dengan beberapa kasus di Pelindo II, antara lain kasus per­
takan, pengaturan minol secara spesifik dalam suatu UU san­ tama mengenai kasus pengadaan barang dan jasa yaitu 10 unit
gat penting. Pasalnya tingkat konsumsi minol pada generasi mobil crane dan 3 unit Quay Container Crane (QCC), serta
muda semakin tinggi, sudah banyak korban jiwa secara masal pengadaan IT.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, hak DPR un­
dan dalam waktu bersamaan terutama untuk kategori minu­
man oplosan.
tuk mengajukan pemberhentian Dirut Pelindo II. Pimpinan
Anggota Pansus Achmad Mustaqim mengusulkan agar Pan­ DPR juga akan menjaga hak konstitusional DPR itu untuk me­
sus juga mengundang Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut nyelidiki suatu kasus hingga terungkap secara jelas dan tun­
Tahrir Indonesia (HTI) serta ormas lain yang akrab dengan tas. Menurut Fahri, proses penyelidikan yang dilakukan DPR
pemberantasan minuman keras (beralkohol). Mereka bisa di­ kerap kali mendapat tantangan besar dan Pimpinan DPR akan
minta pandangannya mengenai pemberantasan minol sebab ikut membantu mengawal kerja Pansus ini. (NT) FOTO: IWAN ARterkadang mereka berada di garis paling depan sehingga Pan­ MANIAS, ANDRI, NAEFUROJI/PARLE/HR
EDISI 132 TH. XLV, 2015
31
laporan utama
KALEIDOSKOP SETJEN DPR RI
TINGKATKAN KINERJA
SETJEN DUKUNG PARLEMEN
MODERN
Pelantikan lima Pimpinan Tinggi Madya Setjen DPR RI
DPR RI berkomitmen mewujudkan
Parlemen Modern, dengan terus men­
dorong transformasi dan reformasi
kelembagaan. Deputi bidang Persida­
ngan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR
RI Damayanti mengatakan reformasi
kelembagaan ini didasarkan pada prin­
sip terwujudnya transparansi, penggu­
naan teknologi informasi dan reformasi
reprentasi rakyat.
Penggunaan teknologi informasi
dalam rangka mewujudkan DPR RI se­
bagai parlemen modern juga diperlukan
dalam melakukan aksi kehumasan de­
ngan memanfaatkan teknologi informasi
yang dikenal dengan sebutan electronic
publik relation atau e-PR.
Selain itu, penataan organisasi di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
juga dilakukan guna meningkatkan ki­
nerja dalam mengemban tugas layanan
dan dukungan kepada anggota dewan
terutama dalam mendukung terciptanya
Parlemen Modern yang selama ini men­
32
EDISI 132 TH. XLV, 2015
baru yaitu Badan Keahlian Dewan (BKD)
guna memperkuat fungsi dan tugas DPR.
Terkait itu, Sekretaris Jenderal DPR RI
Winantuningtyastiti melantik 14 pejabat
baru di lingkungan Sekretariat Jenderal
terutama untuk mengisi struktur baru
di BKD, Kamis (19/11/15).
Dalam sambutan pelantikannya,
Sekjen menyampaikan, Sekretariat Jen­
deral memang harus fleksibel menyam­
but perubahan struktural yang terjadi,
agar layanan publik dan kebutuhan para
anggota bisa segera dipenuhi. Mereka
yang dilantik ini merupakan pejabat
ese­lon II, III, dan IV yang akan bertugas
di Badan Keahlian Dewan (BKD). BKD,
lanjut Win demikian ia biasa dipanggil,
merupakan badan baru yang menyiap­
kan semua kebutuhan kajian, data aka­
demis, dan hasil penelitian. MKD harus
betul-betul profesional bekerja tanpa
harus dicampuri kepentingan politik. Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya No­
vanto melantik 5 (lima) Pimpinan Tinggi
Madya di lingkungan Sekretariat Jen­
deral DPR RI hari ini, Kamis (17/9/2015)
di Pustakaloka Gedung DPR RI, Senayan,
Jakarta.
Sekjen DPR RI menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK
jadi cita-cita DPR RI Periode 2014-2019.
Guna mendukung hal tersebut,
Setjen DPR telah membentuk struktur
Lima pejabat tersebut antara lain
Winantuningtyastiti sebagai Sekretaris
Jenderal DPR RI, K. Johnson Rajaguk­
Sekjen DPR RI melantik Pejabat Eselon II, III, IV Badan Keahlian Dewan (BKD)
guk sebagai Kepala Badan Keahlian,
Se­t yanta Nugraha sebagai Inspektur
Utama, Achmad Djuned sebagai Deputi
Administrasi, dan Damayanti sebagai
Deputi Bidang Persidangan.
KELEMBAGAAN DPR TERBUKTI
TRANSPARAN
Dalam hal transparansi, pengelolaan
keuangan di lingkungan Setjen DPR
terbukti transpaan. Hal ini dilihat dari
penghargaan opini Wajar Tanpa Penge­
cualian (WTP) atas laporan keuangan
Kementerian/Lembaga tahun 2014 yang
diterima Setjen DPR dari BPK RI. Peng­
hargaan opini WTP tersebut diterima
langsung Sekretaris Jenderal DPR Wi­
nantuningtyastiti Swasanani di gedung
BPK, Jakarta, Senin (15/6/2015). Selain
itu, Setjen DPR juga menerima penghar­
gaan yang sama yaitu penghargaan Opi­
ni Wajar tanpa pengecualian (WTP) dari
Kementerian Keuangan dalam pengelo­
laan keuangan lembaga Tahun Angga­
ran 2014. Penghargaan yang diraih DPR
tersebut diterima langsung oleh Sekre­
taris Jenderal DPR RI Winantuningtyas­
titi Swasanani dari Menko Ekuin Darmin
Nasution didampingi Menteri Keuangan
Bambang Brodjonegoro di Kementerian
Keuangan, Jumat (02/09/2015).
Kedua penghargaan tersebut diraih
belajaran sejarah demokrasi dan kepar­
lemenan serta tempat untuk masyarakat
menyampaikan aspirasinya secara baik.
Oleh karenanya saat ini Parlemen In­
donesia sedang merencanakan pemba­
ngunan fasilitas khusus bagi masyarakat
yang dinamakan “alun-alun demokrasi,
museum, pusat riset dan perpustakaan.
Namun untuk hal ini DPR masih meng­
hadapi resistensi dari publik. Maka DPR
terus berupaya melaksanakan berbagai
kegiatan untuk mengajak masyarakat
membangun fasilitas bersama yang akan
bermanfaat tidak saja bagi DPR tetapi
juga bagi masyarakat.
Terkait dengan semangat memben­
tuk parlemen modern yaitu dengan
mendorong terciptanya transparansi
dan akuntabilitas parlemen melalui pe­
ningkatan informasi berbasis IT, Sekjen
oleh Setjen DPR sudah yang keenam
kalinya. “Alhamdulillah untuk keenam
kalinya DPR mendapatkan penghargaan
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) un­
tuk laporan keuangan dari BPK maupun
Kementerian Keuangan, hal ini mem­
buktikan bahwa pengelolaan keuangan
DPR dilakukan secara akuntabel dan
transparan,” ungkap Sekjen DPR.
BERPERAN AKTIF DALAM
PERTEMUAN ASGP
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR,
Winantuningtyastiti, telah mengha­
diri Pertemuan Association of Secreta­
ries General of Parliaments (ASGP)
yang berlangsung pada tanggal 18—21
Oktober 2015 di Jenewa, Swiss. Acara
ini diselenggarakan bersamaan de­ngan
konfe­rensi The 133th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and Its
Related Meetings. Sekjen DPR adalah
anggota Executive Committee ASGP un­
tuk periode 2014—2017.
Dalam sesi-sesi diskusi dalam sidang
ASGP tersebut Sekjen DPR menyam­
paikan antara lain yang terkait dengan
Gedung parlemen merupakan salah satu
bangunan Negara yang harus dapat di
akses secara mudah bagi masyarakat
untuk datang dan menyaksikan prosesproses kerja DPR, sebagai pusat pem­
Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti
DPR mengingatkan perlunya memba­
ngun sistem keamanan fisik maupun
keamanan informasi melalui regulasi.
Dengan demikian masyarakat yang
datang maupun yang tidak berkesem­
patan datang langsung ke gedung DPR
dapat mengetahui proses-proses kerja
dan hasil kerja yang terjadi di Parlemen
melalui sarana tehnologi informasi dan
fasilitas yang baik. Beberapa hal yang
telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jen­
deral Parlemen Indonesia terkait dengan
aksesibilitas masyarakat untuk menge­
tahui proses kerja di Parlemen Indone­
sia, yaitu: Website, Video tron, TV Parle­
men, Majalah Parlementaria, Kerjasama
TV Swasta, Media cetak dan juga Media
Sosial. (SKR) FOTO: NAEFUROJI, ANDRI, JAKA/
PARLE/HR
EDISI 132 TH. XLV, 2015
33
sumbang saran
Kinerja DPR dan Tantangannya
M
enutup Tahun 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Re­
publik Indonesia (DPR RI) masih diliputi berbagai
tantangan yang tidak ringan terutama persoalan
menghadapi persepsi publik (masyarakat) yang me­
nilai bahwa DPR belum menunjukkan kinerja yang optimal dan
cenderung dituduh tidak aspiratif terhadap berbagai tuntu­
tan masyarakat. Kondisi tersebut kemudian ditambah dengan
kondisi internal DPR yang masih dihinggapi berbagai persoa­
lan termasuk kasus yang me­
nimpa Ketua DPR Setya No­
vanto. Hal ini tentu menjadi
tantangan yang tidak ringan
untuk dapat diatasi oleh DPR
secara kelembagaan.
S ej at i ny a , DPR t el a h
berusaha seoptimal mung­
kin dalam kerangka men­
jalankan berbagai fungsinya
yaitu fungsi legislasi, fungsi
anggaran, dan fungsi pen­
gawasan, serta fungsi di­
plomasi parlemen. Hal itu
semua dapat terlihat dalam
Ringkasan Laporan Kinerja
Tahun Sidang 2014-2015. Selain itu DPR juga telah melakukan
reformasi kelembagaan sejak awal periode keanggotaan 20142019 dalam rangka menuju parlemen modern yang ditandai
dengan dibentuknya Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019.
Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan kegiatan pem­
bentukan undang-undang yang di dalamnya terdapat siklus
berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penyu­
sunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pe­
ngundangan. Pelaksanaan fungsi legislasi DPR perlu dimaknai
lebih luas, bukan hanya membahas rancangan undang-undang
(RUU) bersama dengan Pemerintah, untuk kemudian dihitung
secara kuantitatif jumlah RUU yang telah disahkan menjadi
undang-undang, melainkan bagaimana DPR melaksanakan
rangkaian kegiatan dalam sebuah siklus tersebut dari tahap
perencanaan sampai secara intens dan penuh dedikasi.
Kinerja legislasi DPR dalam Tahun Sidang 2014–2015 be­
lum menunjukkan hasil yang signifikan sesuai dengan target
yang diharapkan berdasarkan jumlah RUU yang ditetapkan
34
EDISI 132 TH. XLV, 2015
dalam Prolegnas. Hal ini tidak lepas dari adanya tantangan
dan hambatan dalam membentuk undang undang Antara lain:
Pertama, pengesahan Prolegnas 2014–2019 yang mengalami
keterlambatan sampai dengan masa persidangan kedua Tahun
Sidang 2014–2015. Keterlambatan ini berimplikasi terhadap
waktu penyelesaian pembentukan sebuah undang-undang,
yang kemudian berlanjut terhadap tertundanya proses pem­
bahasan RUU antara DPR dan Pemerintah.
Kedua, dalam penyusu­
nan/penetapan Prolegnas,
persyaratan naskah aka­
demik (NA) dan rancangan
undang-undang (RUU) tam­
paknya belum secara riil
tersedia, karena setelah Pro­
legnas ditetapkan tidak serta
merta komisi menyampaikan
NA dan RUU ke Badan Legis­
lasi (Baleg) untuk dilakukan
pengharmonisasian, pembu­
latan, dan pemantapan kon­
sepsi. Padahal dalam catatan
Baleg ada 15 (lima belas) RUU
yang sudah dalam Tahap
Pembicaraan Tingkat I dan sudah selesai dilakukan harmon­
isasi pada periode keanggotaan DPR 2009-2014 yang berarti
sudah ada draft RUU dan Naskah Akademiknya, namun Komi­
si-komisi Pengusul RUU akan membahas kembali dari awal.
Ketiga, prioritas kerja Anggota DPR yang belum terfokus
pada penyelesaian target legislasi. Hal ini dikarenakan Ang­
gota DPR masih terpecah perhatiannya untuk menyelesaikan
permasalahan baik di tingkat internal, maupun dalam pena­
nganan fungsi DPR yang lainnya yaitu fungsi pengawasan dan
fungsi anggaran. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hal
ini yaitu dengan lebih mengefektifkan 2 hari legislasi dalam
seminggu selama masa sidang. Upaya ini diharapkan dapat
mempercepat penyelesaian RUU yang merupakan Prioritas
Prolegnas. Selain itu, kunjungan kerja Anggota DPR maupun
Komisi dan AKD yang tidak simultan berangkatnya ke daerahdaerah yang dikunjungi, ikut mengurangi waktu yang tersedia
untuk mengadakan rapat Panja tertentu pada alat kelengkapan
yang mengadakan kunjungan kerja.
Indra Pahlevi
Peneliti Bidang Politik Dalam Negeri Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
Keempat, penyelesaian tahap penyusunan dan penyam­
paian RUU dari pemerintah atau DPR untuk dilakukan pemba­
hasan bersama tidak berjalan dengan baik. Hal ini menunjukan
bahwa komitmen terhadap Prolegnas yang sudah disepakati
bersama antara DPR dengan Pemerintah selama ini masih
kurang.
Kelima, Baleg yang memiliki peran sig­
nifikan dalam penyiapan RUU menjadi RUU
Usul
DPR pada periode 2009-2014, pada
periode 2014-2019 tidak lagi memiliki tu­
gas dalam penyiapan RUU sehingga akan
berpengaruh terhadap percepatan jumlah
RUU yang penyiapannya menjadi tanggung
jawab DPR.
Dalam pelaksanaan fungsi Anggaran, se­
luruh siklus pembahasan APBN telah dilak­
sanakan oleh Badan Anggaran dan berhasil
diselesaikan dalam waktu yang seharusnya
karena seluruh siklus pembahasan dibatasi
oleh waktu yang telah ditetapkan oleh UU.
Namun seluruh kinerja tersebut juga tidak
terlepas dari tantangan, terlebih tahun si­
dang 2014-2015 merupakan awal periode
DPR tahun 2014-2019.
Tantangan yang dihadapi dalam pelak­
sanaan fungsi anggaran yaitu dalam konteks era keterbu­
kaan saat ini, tentu masyarakat lebih ingin tahu kinerja dari
wakil rakyat pilihannya di DPR. Transparansi, kemudahan
dan kecepatan untuk mendapat akses informasi tentu sa­
ngat diinginkan oleh masyarakat. Badan Anggaran berupaya
terus untuk melakukan perbaikan pelaksanaan fungsi angga­
ran dengan membuat rapat-rapat bersifat terbuka, sehingga
memudahkan masyarakat untuk memantau kinerja Dewan
dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Juga terus berupaya
untuk meng-upload kesepakatan-kesepakatan dalam website
DPR. Selain itu juga melakukan RDP/RDPU dengan pakar/in­
stitusi/masyarakat untuk mendapatkan masukan/referensi/
aspirasi sebagai bahan evaluasi pengalokasian APBN tahun
berjalan dan sebelumnya, serta persiapan pembahasan APBN
tahun berikutnya.
Terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, dalam ku­
run waktu Tahun Sidang 2014–2015 lalu, pelaksanaan fungsi
pengawasan Dewan sedikit mengalami perlambatan. Hal ini
dikarenakan DPR harus melakukan kesepakatan penguta­
maan atas kepentingan nasional di antara dua koalisi yang
saat itu masih mengemuka, yaitu antara Koalisi Indonesia
Hebat dan Koalisi Merah Putih. Salah satu dampaknya adalah
setiap AKD-terutama Komisi-Komisi yang
mengundang Menteri dan pejabat Esselon
I untuk melakukan rapat-rapat di DPR tidak
hadir. Selain itu, DPR juga harus melakukan
penyesuaian mitra kerja di beberapa komisi
karena adanya perubahan nomenklatur ke­
menterian di Kabinet Kerja.
Dalam Tahun Sidang 2014-2015 lalu, DPR
membentuk 4 (empat) Tim dan 38 (tiga pu­
luh delapan) Panja. Tim dibentuk di Pimpi­
nan DPR sedangkan Panja dibentuk di AKD.
Adapun tim yang dibentuk di Pimpinan DPR
yaitu Tim Pemantau DPR terhadap Pelak­
sanaan Undang-Undang terkait Otonomi
Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat,
dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yog­
yakarta; Tim Pengawas DPR RI terhadap
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Tim
Implementasi Reformasi DPR RI; dan Tim
Mekanisme Penyampaian Hak Mengusul­
kan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pe­
milihan. Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh, Papua, Papua
Barat dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah
mulai dibentuk sejak DPR pada periode 2004-2009. Kemudian
kembali diperpanjang pada periode 2009 – 2014 dan periode
2014 – 2019 dengan alasan untuk memastikan bahwa pembe­
rian otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, Papua, Papua Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dilaksanakan dan
dijalankan sebagaimana mestinya, dan peraturan pelaksana
yang menjadi landasan pemberian keistimewaan pada daerahdaerah tersebut sudah terbentuk dan dilaksanakan.
Tantangan dalam implementasi fungsi pengawasan teruta­
ma adalah terkait dengan tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan
peninjauan yang telah dilakukan DPR terhadap suatu isu. Ke
depan perlu ditetapkan suatu kerangka waktu yang jelas atas
penindaklanjutan hasil kegiatan pengawasan itu, apalagi DPR
SEJATINYA, DPR
TELAH BERUSAHA
SEOPTIMAL MUNGKIN
DALAM KERANGKA
MENJALANKAN BERBAGAI
FUNGSINYA YAITU FUNGSI
LEGISLASI, FUNGSI
ANGGARAN, DAN FUNGSI
PENGAWASAN, SERTA
FUNGSI DIPLOMASI
PARLEMEN.
EDISI 132 TH. XLV, 2015
35
sumbang saran
secara kelembagaan dapat mengguna­
kan berbagai haknya untuk mengawasi
tindak lanjut rekomendasi yang sudah
dihasilkan. Penggunaan hak-hak terse­
but sudah diatur baik dalam konstitusi
UUD Tahun 1945, undang-undang, serta
Peraturan Tata Tertib. Setiap AKD perlu
membuat rencana kegiatan pelaksanaan
fungsi pengawasan yang akan dilaku­
kan dalam satu tahun sidang berdasar­
kan skala prioritas, terutama dari segi
tingkat strategis dan tingkat dampak
suatu kebijakan terhadap masyarakat
banyak, tanpa mengesampingan tindak
lanjut pengawasan atas permasalahan
yang berkembang pada tahun sidang
berjalan.
Agar hal itu bisa terwujud, penyusu­
nan rencana dan kerangka waktu yang
jelas, serta penetapan prioritas follow
up terhadap hasil-hasil kegiatan pe­
ngawasan DPR perlu didukung data dan
informasi yang diperoleh dari temuan
hasil pengawasan baik rapat maupun
kunju­ngan kerja Alat Kelengkapan DPR
dan Hasil Kunjungan Kerja perorangan
anggota serta pengaduan masyarakat
yang masuk ke DPR. Analisis terhadap
hasil-hasil temuan itu tentunya perlu
mendapatkan dukungan keah­lian yang
memadai, baik itu oleh pihak Sekre­
tariat Jenderal maupun dari para Staf
Ahli Anggota Dewan. Analisa follow up
tersebut sangat penting karena meng­
ingat untuk menindaklanjuti suatu
temuan, diperlukan kajian yang cermat
agar solusi yang diberikan Dewan atas
suatu isu dapat tepat sasaran, efektif,
dan seefisien mungkin.
DPR juga perlu menentukan waktu
minimal satu hari dalam seminggu,
untuk melakukan pembahasan dengan
pemerintah atau pemangku kepentingan
(stakeholder) terkait dengan temuan ha­
sil pengawasan dan juga untuk mengon­
firmasi sejauhmana rekomendasi DPR
telah ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Dalam rangka perbaikan ini, DPR telah
menghasilkan Pedoman Pelaksanaan
Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksa­
naan Undang-Undang dan APBN. Pedo­
man ini harus segera disosialisasikan
dan diinternalisasikan guna lebih me­
ningkatkan pelaksanaan fungsi penga­
36
EDISI 132 TH. XLV, 2015
wasan yang dapat berdampak positif
bagi masyarakat.
Di sisi lain, secara kelembagaan DPR
sedang melaksanakan reformasi dalam
rangka meningkatkan performa dan ki­
nerja kelembagaan secara keseluruhan.
Salah satu wujud upaya tersebut adalah
dibentuknya Tim Implementasi Refor­
masi DPR yang dipimpin Wakil Ke­t ua
DPR Fahri Hamzah. Salah satu tugasnya
adalah melakukan akselerasi agar pem­
benahan internal (reformasi) kelem­
bagaan DPR dapat segera terlaksana.
Sebab, reformasi DPR tidak sematamata hanya ingin mewujudkan DPR Mo­
dern yang ditandai oleh semakin terbu­
kanya akses bagi masyarakat terhadap
apa yang dilakukan DPR (transparansi);
penggunaan teknologi informasi dalam
melaksanakan kegiatannya sehingga
terwujud kondisi paperless (tidak boros
kertas) dan masyarakat dapat mengak­
ses secara online dengan mudah; dan
terwujudnya fungsi representasi den­
gan sebenar-benarnya di setiap fungsi
yang dimiliki DPR. Konsep tersebut ter­
lihat sangat ideal dan jika benar-benar
tercapai maka akan terbentuk sebuah
parlemen ideal yang didambakan ma­
syarakatnya.
Sasaran dari reformasi DPR tersebut
adalah para Anggota DPR, alat keleng­
kapan, dan fraksi di satu sisi serta para
sistem pendukungnya di sisi lain (Sekre­
tariat Jenderal, Badan Keahlian, tenaga
ahli, staf anggota, dll). Terhadap kedua
unsur tersebut perlu dilakukan pengua­
tan sistem kedewanan secara benar dan
tepat agar kinerja DPR dapat terukur
dan masyarakat dapat merasakan man­
faatnya. Penguatan tersebut dilakukan
melalui penataan dan pengembangan
tata kelola kelembagaan DPR secara
efisien dan efektif.
Dari semua gagasan dan konsep ideal
di atas terdapat tantangan berat un­
tuk mewujudkannya yang sangat tidak
mudah dilakukan. Secara prosedural
dan sistematis berbagai program terse­
but sudah mulai dilaksanakan seperti
fokus memperhatikan informasi yang
dibutuhkan masyarakat mengenai DPR
dengan mengembangkan museum dan
membangun learning center dan art
center serta exhibition hall untuk dapat
diakses masyarakat yang ingin menge­
tahui proses reformasi yang sedang di­
lakukan DPR. Selain itu, kebutuhan pe­
nataan kawasan gedung DPR merupakan
salah satu prioritas kegiatan guna men­
ciptakan iklim kondusif bekerja anggota
DPR dalam memperjuangkan aspirasi
masyarakat. Selain contoh program fisik
di atas, juga dilakukan upaya di bidang
non fisik seperti penataan kelembagaan,
penataan mekanisme pengambilan
keputusan, penataan manajemen masa
persidangan, penataan manajemen
rapat, serta penatakelolaan pelaksanaan
tiga fungsi utama yakni legislasi, angga­
ran, dan pengawasan.
Persoalannya adalah apakah semua
program dan konsep tersebut dapat di­
implementasikan dengan baik? Sebenar­
nya melalui Renstra DPR 2015-2015
upaya reformasi DPR sudah dijalankan.
Terhadap berbagai item kegiatan baik
fisik dan non fisik sangat tergantung ke­
pada keterlibatan seluruh elemen DPR
baik para Anggota DPR, Sekretariat Jen­
deral, Badan Keahlian DPR, para Tenaga
Ahli, dan unsur pendukung lainnya. Dari
sisi kesiapan anggaran terutama untuk
program fisik, sudah tersedia dalam
APBN tahun 2016 yang akan berlanjut
untuk tahun berikutnya. Artinya, secara
prinsip tidak ada masalah meskipun
prosesnya harus dikawal oleh publik se­
lain secara prosedural dilakukan secara
transparan yang melibatkan berbagai
lembaga pengawas dan audit. Semantara
kesiapan personil menjadi sebuah tan­
tangan besar untuk dapat mewujudkan
cita-cita menjadikan DPR sebagai parle­
men modern.
Sebagai penutup, apa yang sudah, se­
dang, dan akan dilaksanakan DPR saat
ini memang tidak mudah untuk dapat
terlihat secara langsung. Tantangan ter­
beratnya adalah perubahan mindset dari
seluruh stakeholders DPR baik Anggota
maupun para unsur pendukungnya. Jika
hal itu tidak berubah, maka perubahan
kelembagaan (reformasi) DPR akan sulit
terwujud. Namun demikian dengan op­
timisme dan kerja keras seluruh elemen,
niscaya niat dan cita-cita itu dapat ter­
wujud. Amin … FOTO: RIZKA, ANDRI/PARLE/
HR
EDISI 132 TH. XLV, 2015
37
setahun dpr di mata masyarakat
DPR DAN HARAPAN
PUBLIK DI PENGHUJUNG
TAHUN 2015
Anggota DPR melalui seluruh Alat
Kelengkapan Dewan telah diamanatkan
untuk menjalankan fungsi represen­
tasi dari rakyat yang diwakilinya secara
efektif. Hal ini sebagaimana yang ter­
muat dalam UU 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, De­
wan Perwakilan Rakyat, Dewan Per­
wakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah atau yang dikenal dengan
UU MD3. Dalam Pasal 69 disebutkan
bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi,
anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi
ini dijalankan dalam kerangka represen­
tasi rakyat, dan juga untuk mendukung
upaya Pemerintah dalam melaksanakan
politik luar negeri sesuai dengan keten­
tuan peraturan perundang-undangan.
Dalam setahun terakhir kita lihat
bersama melalui berbagai media massa
baik cetak, elektronik dan online, DPR
RI telah berupaya ‘habis-habisan’ dalam
melakukan dan menyampaikan kiner­
janya. DPR RI membangun kerjasama
dengan berbagai TV publik/swasta
dan Radio, hingga diskusi rutin “Forum
Legislasi” dan “Dialektika Demokrasi”
yang dilaksanakan oleh Koordinatoriat
Wartawan DPR RI. Berbagai program
kerjasama dengan TV dan Radio ini
tentu tanpa melihat kedekatan pemilik
kepada partai tertentu, harapannya agar
masyarakat mampu melihat sejauhmana
DPR telah menjalankan fungsi represen­
tasinya. Tidak hanya sampai disitu, TV
streaming yang merupakan acara siaran
TV Parlemen milik DPR juga disiarkan
melalui jaringan internet selama 24 jam
dengan domain tvparlemen.co.id agar
masyarakat bisa memantau jalannya
persidangan-persidangan di DPR.
Namun disisi yang lain, skeptisisme
publik meningkat ketika melihat ke­
mampuan anggota dewan untuk me­
mahami dan merespon kebutuhan me­
reka. Dapat kita sebut beberapa catatan
di tahun ini yang menyita perhatian pu­
blik seperti Konflik KMP-KIH, Peng­
angkatan Kapolri, Pansus Pelindo II,
Pengesahan RAPBN 2016, Seleksi Capim
KPK, Sidang MKD, dan sebagainya. Dari
berbagai tinjauan, publik cenderung me­
nolak untuk mendukung ide (baca: kebi­
jakan) baru apabila mereka merasa tidak
diikutsertakan dalam perumusan kebi­
jakan politik yang dilakukan DPR sebagai
wakilnya, karena publik merasa bahwa
ide tersebut dipaksakan kepada mereka.
Oleh karenanya, dalam situasi seper­
ti ini, publik akan lebih memilih untuk
A. Rifqi Fuadi, 31 tahun
(Pengusaha Muda Sektor
Retail - Jakarta)
Kinerja DPR masih jauh dari kata
memuaskan, belum nampak secara
nyata dan dapat dirasakan kinerja besar
DPR oleh masyarakat. Pimpinan DPR
sering diberitakan negatif oleh media,
mulai dari kasus pertemuan dengan
Donald Trump sampai kasus Papa Minta Saham. Seharusnya DPR fokus un­
tuk mengawasi kinerja pemerintah, jangan sampai DPR gaduh terus, akhirnya
pengawasannya menjadi lemah. Apresiasi untuk pansus Pelindo dan juga upaya
38
EDISI 132 TH. XLV, 2015
menolak kebijakan-kebijakan tersebut.
Sepertinya untuk merespon berbagai
hal tersebut, DPR terlihat lebih lamban
karena harus mempertimbangkan hasil
analisis dan rekomendasi yang terbaik.
Kenyataannya memang DPR perlu me­
ngakomodasi pendapat dari seluruh
lapisan masyarakat, bukan hanya pen­
dapat para ahli. Keadaan ini menyebab­
kan serangkaian proses yang lebih kom­
pleks dalam menemukan konklusi dan
rekomendasi. Rentetan prosedur yang
berjalin-kelindan inilah yang kemudian
muncul karena adanya kesulitan dalam
menentukan pandangan-pandangan
strategis yang patut diperhitungkan.
Bagaimanapun dinamika yang terjadi
di DPR, masyarakat tetap berharap agar
DPR dapat menyuarakan aspirasinya
sebagaimana yang telah dicita-citakan
sesuai tujuan kemerdekaan Indone­
sia. Anggota DPR tetap perlu menjalin
komunikasi dengan publik agar dapat
menjalankan perannya. Salah satu tu­
gas utama dari anggota dewan adalah
memberikan informasi kepada publik
mengenai proses yang terjadi di dalam
parlemen. Anggota dewan merupakan
wakil rakyat, untuk itu penilaian terha­
dap kinerja mereka bergantung pada
kemampuan mereka dalam mendengar,
memahami dan menginterpretasi pan­
dangan dari publik yang diwakili dan
menghasilkan keputusan-keputusan
terbaik demi kemaslahatan bersama
yang tujuannya mampu dipahami oleh
masyarakat yang diwakili dengan seder­
hana dan jelas. (FIKRI & HASBI)
DPR menurunkan ongkos naik haji tahun ini, namun itu masih sangat kurang dan
belum bisa menutup kekurangan kinerja DPR. Apabila boleh memberi nilai, Saya
menilai DPR mendapatkan Nilai 4 dari 10.
A b du l Ha r i s M . H . I ,
27 tahun (Santri Pondok
Pesantren Bahrul Ulum
Tambakberas– Jombang)
Kinerja DPR buruk, di awal peri­
ode, energinya banyak tersita untuk
menyelesaikan sengketa KIH vs KMP,
sehingga banyak RUU mangkrak.
Problem lama juga masih terulang seperti tidur saat sidang atau bahkan tidak
hadir. DPR belum mampu meyakinkan rakyat bahwa mereka adalah betul-betul
wakil rakyat. Penyambung lidah rakyat semestinya memperjuangkan aspirasi
rakyat bukan aspirasi partai dan golongannya. Sebetulnya saya yakin bahwa
masih banyak anggota DPR yang jujur dan bekerja untuk rakyat. Tapi jika me­
reka diam saja terhadap kesalahan anggota lainnya, jangan salahkan apabila
rakyat tidak lagi percaya kepada lembaga DPR secara keseluruhan, ditambah
lagi skandal yang membelit pimpinan Dewan, sejauh penilaian saya pribadi,
Pimpinan DPR saat ini adalah pimpinan yang paling tidak kredibel dibandingkan
dengan pimpinan sebelumnya.
Hanindyo Permana, S.IP, 24 tahun
(Karyawan Swasta - Palangkaraya)
Opini saya, kinerja DPR sebagai lembaga legis­
latif belum berfungsi secara maksimal. Lebih banyak
menunjukkan kontroversi dibanding kinerja dalam
perumusan undang-undang yang pro rakyat. Se­
lain itu saya berharap, tidak ada tendensi-tendensi
yang bersifat negatif yang bukan untuk kepentingan
masyarakat dalam pembentukan Pansus seperti Pelindo dll. Pansus-pansus
tersebut diharapkan menjadi pembuktian DPR dalam menjalankan fungsinya
sebagai pengawas pemerintah, bukan malah dijadikan alat untuk manuvermanuver kepentingan politik tertentu. Terakhir harapannya DPR mampu men­
jadi tangga dalam menjembatani aspirasi Rakyat secara keseluruhan, bukan
terbatas golongan/partai politik.
Abdul Hair, 26 tahun (Penulis –
Tolitoli)
Pengamatan saya tentang DPR selama ini
bersumber dari media, artinya baik atau buruknya
kinerja DPR yang saya ketahui adalah ditentukan
oleh media. Menurut saya media saat ini condong
ke dua sisi: yang satu cenderung pro ke pemerintah
dan yang satunya lagi cenderung kontra. Yang pro
pemerintah biasanya (dan seringkali) menilai buruk kinerja DPR. Hal-hal yang
diliput media tentang DPR kebanyakan hal-hal yang bombastis, pertarungan an­
tar elit Parpol. Jadinya isu tentang kebijakan dan kinerja jadi tersingkir. Menurut
objektivitas saya, DPR itu isinya lebih dari 500 orang, untuk melihat satu persatu
kinerja anggota tentulah sulit, dan media mainstream tentu tidak menjangkau itu.
Kalau saya mengatakan semua anggota DPR berkinerja buruk, kurang tepat
juga, karena pasti masih ada yang kinerjanya bagus.
Menurut saya secara perorangan, ada anggota yang kinerjanya bagus na­
mun ada juga yang buruk. Tapi secara kelembagaan dan secara general, kinerja
DPR saya nilai sangat buruk, itu hasil penilaian saya yang bersumber dari Media.
Iqbal Fajar, 22 Tahun (Aktivis
Mahasiswa Univ Brawijaya –
Malang)
Sesungguhnya Parlemen (dalam hal ini
DPR), merupakan kunci utama dalam sebuah
negara Demokrasi, karena melalui lembaga
inilah Rakyat terwakili untuk mengawasi dan mengatur pemerintah agar tidak
semena-mena dan menjadi diktator. Indonesia telah mengalami masa dimana
DPR lemah sehingga Eksekutif menjadi semena-mena saat zaman Soeharto.
Namun sayang, pasca reformasi, meskipun secara kelembagaan DPR menguat
namun DPR saat ini tidak sama sekali mencerminkan keterwakilan Rakyat In­
donesia. DPR seolah hanya mewakili kepentingan partai dan golongannya saja.
Kerja DPR setahun ini tidak menyentuh secara langsung kepada masyarakat.
Seharusnya DPR membenahi regulasi pendidikan, kesehatan dan pelayanan
dasar agar pro terhadap rakyat kecil, bukan malah mempertontonkan dagelan
politik seperti Papa Minta Saham dll. Jangan sampai karena nila setitik rusak
susu sebelanga. Seluruh Anggota DPR harus melakukan instropeksi diri, bahwa
mereka saat ini memegang amanah Rakyat Indonesia yang begitu besar, se­
hingga tidak boleh main-main dalam menjalankan amanah tersebut. Kesimpu­
lannya adalah, kita jaga lembaga DPR, kita perkuat. namun mari kita robohkan
orang-orang yang membuat kotor DPR!!! Hidup Rakyat Indonesia!!!
Bagus Santa Wardhana,
32 Tahun (Tokoh Pemuda –
Buleleng)
Saya berpendapat kinerja DPR se­
lama 1 tahun ini kurang maksimal, sep­
ertinya yang kita ketahui bersama DPR
mempunyai fungsi: penganggaran, pen­
gawasan dan legislasi. Secara umum kin­
erja DPR bisa dikatakan bagus, tetapi jika
dilihat secara spesifik tidak ada pekerjaan yang kongkrit misalkan dalam legislasi
yang masih lemah. Sejauh pengamatan saya untuk pengawasan dan anggaran
sudah cukup bagus. Namun sayang sekali, fungsi pengawasan dan pengang­
garan yang sudah cukup bagus tersebut harus tertutup oleh pemberitaan negatif
di media, terlebih karena oknum pimpinan DPR yang bertemu Donald Trump
atau yang terbaru kasus pencatutan nama Presiden. Polemik seperti ini mem­
buat masyarakat berpikir bahwa DPR seluruhnya adalah buruk, meskipun di
DPR itu ada 560 anggota yang pasti ada juga anggota yang betul-betul bekerja
untuk Rakyat. Saya berharap DPR ini bekerja demi Indonesia yang maju, adil,
sejahtera dan makmur serta berpedoman pada Pancasila dan UUD1945.
Castie, 42 Tahun (Karyawati
Swasta – Jakarta)
Saya melihat kinerja birokrasi di tubuh
Sekretariat Jenderal DPR semakin baik
dibandingkan tahun kemarin. Sebagai
pihak swasta, para pegawai Setjen ter­
lihat semakin profesional. Namun disisi
lain, sulit untuk melihat kinerja birokrasi
berimbas positif pada lembaga DPR se­
bagai legislatif. Birokrasi Setjen yang notabene PNS atau pegawai, dan anggota
DPR yang dipilih rakyat dari partai politik, seperti terpisah dan berbeda walau
berada dalam satu kompleks dan gedung yang sama. Menurut saya ini pen­ting
untuk menjadi perhatian kita bersama. Saya sebagai masyarakat biasa juga
tetap mengharapkan agar para anggota DPR bisa mendahulukan kepentingan
bersama dibandingkan kepentingan partai atau kelompoknya.
EDISI 132 TH. XLV, 2015
39
berita foto
PRESS GATHERING
Wakil Ketua DPR RI Fahri
Hamzah, Setjen DPR RI
Winantuningtyastiti, dan
Ketua Koordinatoriat Press
Room Hilman Matauch
membuka acara Press
Gathering Wartawan
Koordinatoriat DPR RI dengan
pelemparan pancing.
FOTO: DENUS, JAKA
40
EDISI 132 TH. XLV, 2015
EDISI 132 TH. XLV, 2015
41
berita foto
PANSUS PELINDO II
Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka
menyampaikan Laporan Pendahuluan Kinerja
Pansus Pelindo II yang berisi 7 rekomendasi
penting di Rapat Paripurna DPR RI.
FOTO: IWAN ARMANIAS, ANDRI
42
EDISI 132 TH. XLV, 2015
EDISI 132 TH. XLV, 2015
43
berita foto
44
EDISI 132 TH. XLV, 2015
SEJARAH MKD
Dinamika proses persidangan Mahkamah
Kehormatan Dewan (MKD) berakhir dengan
dibacakannya surat pengunduran diri Ketua
DPR RI Setya Novanto.
FOTO: IWAN ARMANIAS, DENUS, JAKA
EDISI 132 TH. XLV, 2015
45
berita foto
JEJAK GENOSIDA
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto bersama Sumail
Abdullah, delegasi DPR RI dalam Sidang Umum APA ke-8
meninjau Museum Genosida di Kamboja.
FOTO: IBNUR KHALID
46
EDISI 132 TH. XLV, 2015
PANEN RAYA
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menghadiri
Panen Raya di Desa Pamagersari, Jasinga,
Bogor.
FOTO: ANDI MUHAMAD
EDISI 132 TH. XLV, 2015
47
berita foto
DORONG
Tim Kunker Komisi V DPR RI turut beramairamai mendorong bus yang terperosok saat
akan meninjau hutan Mangrove dan Rumput
Laut di Sulawesi Selatan.
FOTO: IWAN ARMANIAS
48
EDISI 132 TH. XLV, 2015
TINJAU TAMBANG
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII
DPR RI meninjau tambang batubara di
Kalimantan Selatan.
FOTO: EKA HINDRA
EDISI 132 TH. XLV, 2015
49
berita foto
50
EDISI 132 TH. XLV, 2015
PAMIT
Pimpinan DPR bersama mantan Ketua DPR RI
Setya Novanto usai memberikan sambutan
pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI.
FOTO: NAEFUROJI, ANDRI
EDISI 132 TH. XLV, 2015
51
berita foto
52
EDISI 132 TH. XLV, 2015
PIMPINAN KPK
Suasana Rapat Paripurna DPR RI
terkait pengesahan Pimpinan KPK
periode 2015-2019.
FOTO: NAEFUROJI, JAKA
EDISI 132 TH. XLV, 2015
53
KIAT SEHAT
MEMBANGUN
NEGERI MELALUI
HEMATOPSIKIATRI
Pengetahuan tentang hubungan
golongan darah dan kepribadian (ketsu eki gata) telah berkembang pesat di
Jepang. Sampai-sampai berkembang
adagium “you are what you bleed” yang
berarti “golongan darah mencerminkan
siapa diri Anda yang sebenarnya”.
bahas korelasi antara (golongan) darah,
kejiwaan manusia, genetika, biologi
molekuler, dan pelbagai gangguan atau
penyakit yang mendasarinya. Tentu­
nya banyak sekali faktor yang berperan
serta mempengaruhi hematopsikiatri.
Salah satunya epigenetik.
SEJARAH
EPIGENETIK
Di Jepang, kajian tentang golongan
darah dan kepribadian bermula dari
tahun 1927. Saat itu, Takeji Furukawa,
profesor di Tokyo Women’s Teacher’s
School, mempublikasikan “The Study
of Temperament Through Blood Type”
di jurnal Psychological Research. Ke­
mudian di tahun 1970, Masahiko Nomi,
seorang jurnalis, berhasil menyelesaikan
dan menerbitkan buku “Ketsueki-gata
de Wakaru Aisho” (Understanding Af­
finity by Blood Type). Ia sukses me­
luncurkan lebih dari sepuluh buku po­
puler. Beruntunglah, di tahun 1971, buku
tersebut menjadi best seller. Di tahun
1981, Toshitaka Nomi melanjutkan studi
ini. Beberapa tahun kemudian, tepat­
nya pada tahun 2004, Toshitaka Nomi
mendirikan Human Science ABO Center.
Epigenetik adalah studi tentang pe­
rubahan yang diturunkan melalui fung­
si gen yang terjadi tanpa perubahan di
untai DNA. Faktor-faktor lingkungan
memberikan “stempel” kepada gen, yang
disebut epigenome. Hal ini mengubah
aktivitas sel dan gen yang dapat me­
nyebabkan perubahan-perubahan yang
tidak menyenangkan pada penampilan
kulit. Jadi epigenetik adalah mekanisme
mayor yang mengakomodasi perubah­
an-perubahan ekspresi gen sebagai res­
pon terhadap interaksi gen-lingkungan.
Di dalam epigenetik terjadi pelbagai
proses, seperti metilasi DNA, metilasi
histon, asetilasi histon. Metilasi DNA
dan deasetilasi histon diketahui terjadi
sesaat setelah sintesis DNA dan dapat
dimodifikasi oleh faktor-faktor fisiologis
atau patologis yang mengubah ekspresi
gen organisme. Enzim-enzim yang ber­
peran di dalam epigenetik antara lain:
histone asetiltransferase, histon de­
metilase, histon metiltransferase.
Ada pelbagai faktor yang berpe­
ngaruh terhadap epigenetik, yakni:
modifikasi epigenetik dan modulasi
epigenetik. Yang termasuk modifikasi
epigenetik, misalnya: obat-obatan, ke­
biasaan makan, olahraga, mikrobiom,
proses penuaan, dan stres. Sedangkan
yang termasuk modulasi epigenetik,
misalnya: diet, perubahan cuaca/iklim/
temperatur, kondisi psikologis, interaksi
sosial, pengobatan alternatif, penyalah­
HEMATOPSIKIATRI
Istilah hematopsikiatri berasal dari
hemato (darah) dan psikiatri (ilmu keji­
waan). Secara singkat berarti ilmu yang
mempelajari hubungan antara (golo­
ngan) darah dan ilmu kejiwaan. Seiring
berkembangnya riset dan teknologi,
maka pelbagai komponen-komponen di
dalam hematopsikiatri semakin lama se­
makin menjadi kompleks, meliputi: he­
matologi, psikologi dan psikiatri, gene­
tika dan biologi molekuler, patobiologi.
Sehingga jelaslah bahwa dalam tinjauan
multidisipliner hematopsikiatri ber­
makna ilmu pengetahuan yang mem­
54
EDISI 132 TH. XLV, 2015
Oleh: dr. Dito Anurogo
gunaan obat, status finansial. Semua ini
memengaruhi fungsi dan kinerja gen.
GEN-LINGKUNGAN
Kondisi eksternal dari lingkungan
amat memengaruhi suasana internal
gen. Maksudnya, sinyal-sinyal lingku­
ngan, asupan (ion, radikal bebas, radiasi,
substrat, dsb) dari lingkungan, meme­
ngaruhi pelbagai gen, seperti: gen untuk
protein regulatori, gen untuk modifikasi
protein, gen untuk pengikatan protein,
dsb.
Jelaslah ada hubungan mesra antara
faktor lingkungan (pengaruh kelompok,
dukungan keluarga/pasangan hidup,
stres, dsb), fisiologis (metabolisme alko­
hol, homeostasis, toleransi, gangguan
metabolisme/enzim, dsb), perilaku
(personaliti, temperamen, gangguan
perilaku, dsb), perkembangan (sosial,
emosional, pubertas, kematangan otak,
kedewasaan berpikir, dsb), dan genetik.
GEN – PERSONALITI
Benjamin J, dkk (1998) berhasil mene­
mukan hubungan antara gen reseptor
D4 dopamin (D4DR) dan trait perso­naliti.
Ada interaksi antara gen D4DR dan gen
reseptor 2C serotonin (5-HT-2C). Ber­
tindak selaku reseptor mekanisme
uptake monoamine adalah serotonin
transporter (5-HTT), sebagai kandidat
gen untuk trait personaliti. Polimorf­
isme 5-HTT terkait erat dengan kejadian
cemas dan deperesi. Sedangkan peneli­
tian yang dilakukan oleh Plomin R dan
Caspi A (1998) berhasil mengungkapkan
asosiasi antara dopamine D4 receptor
(DRD4) dengan trait personaliti. Hasil
ini membuka cakrawala pengetahuan
bahwa ada kait­a n antara trait perso­
naliti, mekanisme biologis (dalam kon­
teks biologi seluler-molekuler), dengan
gen. Jadi ada interaksi dan korelasi an­
tara gen, personaliti, dan lingkungan.
INTERAKSI GEN DENGAN LINGKUNGAN
sehingga menyebabkan penggumpalan
(aglutinasi). Aglutinasi terjadi saat aglu­
tinogen A dicampur dengan alfa-agluti­
nin (anti-A) atau ketika aglutinogen-B di­
campur dengan beta-aglutinin (anti-B).
TENDENSI PERSONALITI
GOLONGAN DARAH
Menurut ISBT (International Society of Blood Transfusion) ada 33 sistem
golongan darah. Misalnya: sistem
golongan darah ABO, rhesus, MNS, P,
Lutheran, Kell, Lewis, Duffy, Kidd, CO,
FY, GE, RhAG, Jk, Cromer, LU, XK, dsb.
Banyaknya sistem golongan darah ini
terjadi karena ada pelbagai tipe antigen
yang ditemukan di membran sel darah.
Jadi sebenarnya sistem golongan darah
yang kita kenal sehari-hari itu (sistem
ABO) hanya satu bagian kecil dari 33
sistem yang ada.
Golongan darah adalah sistem kla­
sifikasi atau pengelompokan yang ter­
diri dari antigen sel darah merah yang
secara spesifik dikendalikan oleh seke­
lompok gen yang bersifat allelic atau ter­
hubung amat dekat di kromosom yang
sama. Karl Landsteiner dikenal berjasa
karena penemuan sistem golongan da­
rah ABO di tahun 1900.
Sedangkan “tipe darah” mengacu ke
pola spesifik dari reaksi terhadap uji an­
tisera di dalam sistem tertentu. Pema­
haman tentang implikasi golongan darah
tidak terbatas hanya pada problematika
terkait transfusi darah, melainkan juga
penyakit spesifik terkait dengan antigen
permukaan sel darah merah.
Penggolongan sistem golongan darah
ABO dan Rh berdasarkan keberadaan
aglutinogen. Aglutinogen adalah antigen
di permukaan sel-sel darah merah yang
bereaksi saat ditempatkan dengan darah
dari tipe yang berbeda. Sedangkan aglu­
tinin adalah antibodi yang berinteraksi
dengan antigen di permukaan partikel
(seperti eritrosit, bakteri, partikel lateks)
Menurut Japan’s Human Science ABO
Center, ada empat tipe personaliti dasar
berdasarkan golongan darah, yaitu: tipe
A, B, AB, dan O.
Karakteristik tipe A adalah perfeksio­
nis, terorganisasi, amat mematuhi nor­
ma dan peraturan yang berlaku, amat
membanggakan pencapaian/prestasi
diri, cenderung rentan terkena stres.
Karakteristik tipe B adalah individu­
alis, bebas berkehendak (“liar”), tam­
pak tidak berambisi untuk menduduki
jabatan sebagai pimpinan, cenderung
berkarir di ranah akademis atau intele­
ktual (riset).
Karakteristik tipe AB adalah realis,
rasional, menjaga jarak dengan yang
lain. Cenderung kreatif, sensitif, emo­
sional (meskipun terpendam).
Karakteristik tipe O adalah berbakat
memimpin, kemauannya kuat, ramah,
mudah bersosialisasi, pendamba kekua­
saan dan kemakmuran.
KELEBIHAN-KEKURANGAN
Kelebihan tipe A: terpercaya, setia,
kredibel, berkomitmen, taat peraturan,
istiqomah, percaya diri tinggi, amat
memerhatikan detail, melakukan segala
sesuatu secara sistematis, tepat waktu. Kekurangan tipe A: perfeksionis, sekali
terluka hatinya cenderung lama untuk
dipulihkan, kalau marah cenderung
diam, kalau berkata-kata terkadang
“nylekit” (menyakiti) tanpa disadarinya,
sekali dikhianati selamanya takkan per­
caya, berpikir terlalu mendalam, rapuh
secara emosional.
Kelebihan tipe B: penyayang anak, pe­
kerja keras, berbakat bisnis, suka spon­
tanitas, suka berpetualang alam, ber­
fokus pada hal yang disenanginya saja,
berpikiran terbuka. Kekurangan tipe B:
moody (suasana hati mudah berubah),
pencemburu, kurang dapat mengapr­
esiasi kelebihan orang lain, kurang ro­
mantis, cenderung boros, susah diatur,
workaholic (pencandu kerja), cenderung
meluapkan emosinya kapanpun ia mau.
Wanita golongan darah B cenderung
banyak berbicara dan suka berbelanja
tanpa perhitungan cermat.
Kelebihan tipe AB: tempat curhat
yang baik, dapat menjaga rahasia, diplo­
matis, menjaga perasaan orang, hatinya
sensitif dan peka, punya kemampuan
negosiasi yang baik, kemampuan ber­
pikir analitik dan rasional yang tinggi,
sangat kritis. Kekurangan tipe AB: mis­
terius, susah menolak bila dimintai ban­
tuan, sulit berkata “tidak”, sering lupa
meletakkan barang-barang (misal: kunci
rumah, HP, dsb).
Kelebihan tipe O: rasa ingin tahu
tinggi, mudah bersahabat dengan siapa­
pun, mudah penasaran, suka membantu
tanpa pamrih. Kekurangan tipe O: am­
bisius, ekspresif, eksplosif (kalau marah
cenderung meledak, meskipun setelah
itu mudah mereda kembali), cenderung
menunda pekerjaan, gagal fokus, mudah
sekali dimanfaatkan orang lain tanpa
pernah menyadarinya.
HEMATOPSIKIATRI DAN
KEMAJUAN INDONESIA
Melalui hematopsik iatr i, dapat
dikembangkan potensi dan karakter
diri. Dalam skala nasional, maka akan
memudahkan perekrutan karyawan,
seleksi pelajar/mahasiswa berprestasi,
memudahkan perusahaan untuk mutasi
/ promosi jabatan, pembuatan database
golongan darah, memudahkan bila ada
yang memerlukan darah, memercepat
proses transfusi darah, pencarian jodoh
berdasarkan golongan darah, konseling
pernikahan berdasarkan golongan da­
rah, dsb.
Melalui hematopsikiatri, pemerintah
bersama masyarakat dapat membangun
karakter dan jatidiri bangsa ini men­
jadi lebih sempurna, bermartabat, dan
beradab. (Disarikan dari berbagai refe­
rensi)
*Dito Anurogo, dokter online/digital,
pemerhati hematopsikiatri, penulis 17 buku,
CEO Sahabat Literasi Indonesia, sedang studi
S2 di Biomedis FK UGM, email: ditoanuro­
[email protected],
EDISI 132 TH. XLV, 2015
55
profil
JAZILUL FAWAID
SOSOK SANTRI
DI PANGGUNG POLITIK
56
EDISI 132 TH. XLV, 2015
P
ribadinya begitu ramah dan
sederhana. Tuturnya jelas,
apa adanya. Ia juga sosok yang
sangat religius. Inilah Jazilul
Fawaid, Anggota F-PKB DPR RI. Bicara
soal dunia pesantren, Jazil adalah sosok
yang tepat untuk diajak bicara. Hampir
separuh hidupnya berada di pesantren.
Kepada Parlementaria, dia berbagi
cerita menarik tentang masa kecilnya
di kampung dan suka dukanya menjadi
santri.
Di tengah kesibukkannya yang luar
biasa, Jazil menyempatkan waktu untuk
wawancara eksklusif dengan Parlemen­
taria. Sejak dilantik sebagai Anggota
DPR, Jazil dipercaya menempati kursi
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar)
DPR. Selain itu, ia juga duduk sebagai
Anggota Komisi V DPR.
MASA KECIL DI BAWEAN
Bawean adalah pulau kecil di laut
Jawa, tepatnya di utara Gresik. Dahulu
akses kapal dari Bawean ke daratan
pulau Jawa masih sulit, karena sangat
bergantung pada cuaca. Butuh waktu
delapan jam ke Gresik dengan kapal.
Bila ombak sedang besar, dermaga ter­
paksa ditutup dan warga pun terisolir.
Umumnya mata pencaharian masyara­
kat Bawean adalah nelayan dan petani.
Secara administratif, Bawean masuk Ka­
bupaten Gresik, Jawa Timur.
Adalah M. Sunan Hamli, seorang PNS
pensiuanan guru agama yang dipindah
dari Pulau Bawean ke Sidayu, Gresik.
Pagi itu, ia sedang menanti kelahiran
anak pertamanya bersama istri tercin­
ta, Insiyah. Minggu pagi, ketika mentari
sedang bersinar indah, tangis bayi me­
mecah kesunyian di rumah sederhana.
Kalender yang tergantung menunjuk­
kan, 5 Desember 1971. Dibantu dukun
beranak, lahirlah bayi mungil laki-laki
yang diberi nama Jazilul Fawaid. Nama
islami yang diharapkan banyak menebar
manfaat bagi masyarakat.
Lahir di masa serba sulit. Hampir
tak ada fasilitas kesehatan di Bawean.
Bayi mungil yang biasa disapa Jazil itu,
menjadi pelipur lara kedua orangtuanya.
Setelah kelahiran Jazil, masih ada dua
adiknya yang lahir kemudian. Jadi, Jazil
adalah sulung dari tiga bersaudara. Adik
pertamanya perempuan wafat karena
sakit. Tak ada upaya pengobatan maksi­
mal yang bisa dilakukan waktu itu, kare­
na di kampungnya tak ada dokter atau
puskesmas.
Jazil kecil hidup di tengah keluarga
yang sangat religius. Bersama teman-te­
man kecilnya di kampung, ia suka sekali
bermain. Sungai dan pantai adalah dua
tempat favorit untuk bermain. Berenang
dan memancing ikan hampir menjadi
keseharian masa kecilnya. Bermain bola
juga menjadi kesukaannya. Tak cuma itu,
Jazil kecil pun sangat kreatif membuat
mainan sendiri dari pelepah pisang un­
tuk dijadikan sebilah pedang. Senangnya
mengingat masa kecil di kampung.
Waktu itu, di kampungnya belum
banyak pemilik TV. Untuk mendapat
hiburan tontonan T V, Jazil mam­
pir ke rumah paman yang kebetulan
bertetangga. Bila malam tiba, rumah
pamannya dipenuhi tetangga yang juga
ingin menonton tv ramai-ramai. Aneka
Ria Safari jadi acara favorit yang disiar­
juga di Madrasah Ibtidaiyah Ma’rif Is­
lamiyah, Kertosono, Gresik. Pagi belajar
di SD, sorenya di madrasah ibtidaiyah.
Pengetahuan umum seperti sejarah jadi
mata pelajaran yang sangat disuka Jazil.
Malamnya, ia juga belajar mengaji
pada sang kakek dan Ayahnya. Nilai-nilai
agama sudah ditanamkan sejak dini oleh
keluarganya. Kedua orangtuanya juga
selalu menanamkan kejujuran. Satu hal
yang tak pernah dilupakan Jazil dari na­
sihat sang kakek, “Jangan pernah merasa
rugi saat menolong orang lain.” Nasihat
itu terus membekas hingga kini.
Setamat SD, Jazil kecil melanjutkan ke
Pondok Pesantren Ihya’ul Ulum, Gresik
di bawah asuhan KH. Ma’shum Sufyan.
Di sinilah dunia pesantren mulai dike­
nalnya. Enam tahun lamanya ia meng­
enyam pendidikan pesantren. Tak hanya
ilmu agama yang didapat, kemandirian
hidup juga jadi pelajaran berharga yang
didapat. Banyak kenangan samasa men­
jadi santri. Ia tak suka pada kegiatan lati­
han pidato di pesantrennya, karena me­
mang tak biasa bicara di depan umum.
Foto kenangan di pesantren. Jazil (paling kiri) saat mengaji kitab kuning bersama KH Ma’shum Sofyan
kan TVRI. Sesekali ada pula hiburan
layar tancap. Kampung dipastikan ramai
bila layar tancap digelar.
Sementara itu, memulai pendidikan
formalnya, Jazil kecil bersekolah di SDN 1
Daun Timur, Bawean. Bersama sahabatsahabat kecilnya, ia biasa berjalan kaki
ke sekolah yang jaraknya tak jauh dari
rumah. Di SD ini hanya dua tahun. Jazil
kemudian pindah ke Gresik dan melan­
jutkan kelas III SD sekaligus bersekolah
Jazil selalu mencari cara agar ia tak
mendapat giliran menjadi orator dalam
latihan pidato tersebut. Namun, disi­
plin pondok memaksanya ia harus tetap
menghadapi latihan berpidato (muhadhoroh dalam istilah pesantren). Akhirnya
ia terbiasa juga dengan kegiatan mu­
hadhoroh. Menariknya lagi, semasa di
pesantren, ternyata Jazil pernah terpilih
menjadi Ketua Pondok. Semacam ketua
OSIS di sekolah yang memimpin adik-
EDISI 132 TH. XLV, 2015
57
profil
Jazil bersama para nelayan di pulau Bawean
adik kelasnya yang mukim di pesantren.
“Saya dipilih teman-teman, karena
dianggap pemalas dan suka tidur. Sejak
itulah, saya menyadari pentingnya be­
lajar pidato. Saya juga belajar tanggung
jawab untuk memimpin santri yang
jumlahnya sekitar 500 orang,” cerita
Jazil penuh tawa, mengenang masa lalu
di pesantren. Dahulu, di pesantrennya
belum ada listrik. Untuk mendapatkan
penerangan, para santri membayar iu­
ran Rp 500 per bulan untuk membeli
solar mesin diesel sebagai sumber pe­
nerangan.
Jelang tengah malam, listrik dipa­
damkan. Baru dinyalakan kembali jelang
subuh. Begitulah kondisi pesantren
tempat Jazil dahulu menuntut ilmu. Kini,
pesantrennya sudah kian modern. Tak
ada mesin diesel lagi untuk mendapat
penerangan. Listrik sudah tersambung
selama 24 jam. Lalu, apa cita-citanya
saat masih di pesantren? Jawabnya, tak
ada. Tugasnya hanya menuntut ilmu un­
tuk menyambut masa depan.
Dengan berilmu, ia menjadi insan
yang mampu menebar banyak manfaat
bagi orang lain. Apalagi dalam tradisi
di pesantren tak diajarkan bercitacita. Ayahanda Jazil pernah berpesan,
menuntut ilmu di pesantren bukan un­
tuk meraih kekayaan, mendapat peker­
jaan, atau kemewahan duniawi.
“Untuk itulah saya tak terbiasa ber­
pikir tentang cita-cita sejak kecil. Hanya
58
EDISI 132 TH. XLV, 2015
saja kakek saya pernah menyarankan
agar saya jadi kiai saja. Jadi kiai itu, kata
kakek saya, sangat mulia,” ujar Jazil, se­
raya menambahkan, “Ayah saya juga
pernah berkata, kalau kamu punya citacita lalu tidak tercapai, nanti bisa putus
asa,” ungkap Jazil lagi, mengingat pesan
ayah dan kakeknya.
MASA KULIAH
fal Al Quran setiap kali semesteran, Jazil
pun telat lulus dari almamaternya itu.
Ia baru merampungkan kuliahnya pada
1998, saat gelombang reformasi bergulir.
Sebagai aktivis kampus, Jazil aktif
di berbagai organisasi kemahasiswaan.
Kapasitas intelektual Jazil juga terus
terasah. Selain aktif di senat mahasiswa,
Jazil aktif pula di PMII dan perkumpulan
mahasiswa Jawa Timur. Berdemonstrasi
menuntut perubahan sering ia lakukan
bersama kawan-kawan aktivis seper­
juangan. Bahkan, Jazil dan kawan-kawan
pernah mendemo kampusnya sendiri
untuk melalukan pembenahan yang
waktu itu dinilainya semraut.
Ada dua mata kuliah yang disuka Jazil
selama kuliah di PTIQ, yaitu mata kuliah
tafsir dan mata kuliah filsafat. Zainun
Kamal adalah salah satu dosen favorit­
nya. Dan di antara para seniornya seal­
mamater yang kini sama-sama menjadi
anggota DPR adalah Mujib Rohmat Ang­
gota Komisi X dari Fraksi Partai Golkar.
MENJADI POLITISI
Usai menamatkan studi Hukum Is­
lam di PTIQ, Jazil berkiprah di Pemuda
Ansor. Kedekatannya dengan kalangan
NU, membawanya pada organisasi sayap
PKB, yaitu Gerakan Pemuda Kebangkit­
Setamat dari pesantren, tahun 1990,
Jazil muda tampil menjadi pribadi yang
religius dan matang.
Bekal ilmu dari
pesantren menjadi mu­
tiara berharga dalam
menapak masa depan­
nya. Ia lalu hijrah ke
Jakarta dan melanjut­
kan studi di Perguruan
Tinggi Ilmu Al Quran
(PTIQ). Pemuda Jazil
menga mbi l jur usa n
Hukum Islam, sebuah
studi yang sangat dekat
dengan penguasaan il­
Keluarga Jazil bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar
munya sebagai santri.
Di kampus ini, semua mahasiswanya an Bangsa, tahun 1999 dan menjadi
diwajibkan hafal Al Quran. Setiap kali Wakil Sekjen. Dunia politik telah mena­
menghadapi ujian semester, syaratnya rik minatnya. Mantan Ketua Komisariat
harus hafal minimal dua juz Al Quran. PMII Jakarta Selatan ini, memiliki ke­
Saat lulus kuliah nanti, diharapkan dekatan personal dengan Ketua Umum
semua mahasiswanya sudah hafal 30 juz PKB Muhaimin Iskandar.
Al Quran. Syarat ujian yang cukup berat
Ketika Muhaimin menjadi Wakil Ke­
bagi Jazil. Karena sering telat mengha­ tua DPR tahun 2006-2009, Jazil adalah
staf ahlinya. Ketika Muhaimin menjadi Kreasi Permaisindo ini, kembali men­
Menakertrans tahun 2009-2013, Ang­ jadi caleg. Kali ini ia mewakili kampung
gota Dewan Pembina Lembaga Pengem­ halamannya sendiri di Jatim X (Gresik,
bangan Pertanian PB NU ini, menjadi Lamongan). Di dapilnya ini, Jazil meraih
staf khususnya. Jazil begitu dekat de­ suara tertinggi dari semua caleg. Setelah
ngan sang Ketua PKB tersebut. “Saya resmi dilantik sebagai Anggota DPR RI
pengikut sekaligus pengagum beliau periode 2014-2019, Jazil kemudian di­
(Muhaimin),” aku dosen STAINU itu.
tempatkan di Komisi V yang membi­
Ketertarikan pada dunia politik, tidak dangi infrastruktur. Bersamaan dengan
semata-mata karena memiliki kedeka­ itu, Jazil juga dipercaya menempati kursi
Wakil Ketua Banggar DPR.
tan dengan elit PKB.
Berbincang tentang politik anggaran,
Bagi Jazil, berkiprah di panggung
politik berarti ikut andil mengelola ke­ Jazil melihat, secara sederhana ang­
bijakan publik di negeri ini. Itulah yang garan negara diambil dari pajak yang
menjadi daya tarik Jazil menjadi politisi. berhasil dikumpulkan. Sebisa mung­
Mencalonkan diri sebagai anggota leg­ kin dikembalikan lagi secepatnya un­
islatif sebetulnya sudah dilakukan sejak tuk pembangunan dan kesejahteraan
Pemilu perdana di masa reformasi, ta­ rakyat. “Nah, soal angka-angkanya dan
hun 1999. Hanya saja belum mendapat bagaimana membaginya, itulah yang
suara yang memadai untuk melenggang kita rembukkan dengan pemerintah.
ke Senayan.
Pada Pemilu 2009, ia kembali
menjadi calon anggota legislatif
(caleg) dari dapil Jatim II (Pasuruan,
Probolinggo). Jazil belum mendapat
suara yang cukup. Perolehan sua­
ranya nomor dua setelah Lily Wahid
(dahulu masih bergabung dengan
PKB). Namun, kemudian Jazil men­
jadi anggota Pengganti Antar-Waktu
(PAW) menggantikan Lily Wahid un­
tuk sisa waktu 2013-2014. Saat itulah
Jazil resmi menjadi Anggota DPR RI.
Apa perasaannya usai dilantik
kali pertama menjadi anggota DPR
RI? Jazil merasa mendapat amanah
dan tanggung jawab yang berat. Se­
Berpose bersama keluarga tercinta
bagai seorang santri yang berpolitik,
tentu ia tahu apa yang harus dilakukan­
nya sebagai wakil rakyat yang religius. HOBI BACA BUKU
Ia raih amanah jabatan ini tanpa ambisi
Aktivitas membaca buku tak pernah
negatif. Ia jalankan saja apa yang menjadi dilupakan Jazil. Di tengah kesibukkan
kewajiban dan tanggung jawabnya.
bekerja, ia selalu luangkan waktu untuk
“Saya harus menjaga amanah ini de­ membaca. Di antara koleksi bukunya
ngan sebaik-baiknya,” tutur peraih gelar yang paling favorit adalah buku tafsir. Di
magister Ulumul Quran dan Hadist dari rumahnya, ia mengoleksi pelbagai buku
Institut Ilmu Al Quran itu. Usai dilantik tafsir. Dahulu, semasa menjadi maha­
menjadi anggota PAW, Jazil ditempat­ siswa, ia ingin sekali membaca bukukan di Komisi I yang membidangi politik buku tafsir sekaligus mengoleksinya.
luar negeri dan pertahanan. Tiga bulan Tapi belum mampu membeli. Kini ia su­
kemudian, ia pindah ke Komisi IV yang dah mengoleksi pelbagai buku tafsir dari
membidangi pertanian, kelautan, dan para ulama klasik hingga kontemporer.
kehutanan.
Ketika sudah menjadi Anggota DPR,
Pada Pemilu 2014, Komisaris CV tentu koleksi bukunya kian bertambah
dengan tema-tema politik modern. Bu­
ku-buku bertema agama memang masih
mendominasi. Begitulah kesukaannya
pada buku. Di tengah kesibukkan beker­
ja sebagai wakil rakyat, mantan Wakil
Sekjen PKB ini, tak melupakan keluarga
tercinta di rumah.
Ada Chalimatus Sa’diyah wanita
Gresik yang dinikahinya pada 1999.
Pertemuannya dengan sang istri jus­
tru terjadi ketika keduanya sama-sama
menempuh pendidikan S2 di IIQ, Cipu­
tat, Jakarta. Dari intensitas pertemuan
di kampus itu, akhirnya berujung ke
pelaminan. “Saya bertemu jodoh justru
di tempat yang baik,” kilah Jazil.
Dari pernikahannya itu, Jazil dika­
runiai empat anak, masing-masing M.
Hilman Mufidi, Ganis Samahah, Kemal
Amjad Mahdavi, dan Hilma Aqila. Soal
pendidikan putra putrinya, sebet­
ulnya Jazil tak ingin memasukkan
buah hatinya itu ke sekolah formal.
Ia ingin mendidiknya sendiri lewat
home shcooling. Toh, hasilnya nanti
sama saja dengan anak-anak yang
bersekolah formal. Namun, keingi­
nan itu ditentang istrinya. Putra pu­
trinya pun tetap bersekolah formal.
Lalu, soal kesukaannya pada lagu,
Jazil menyukai dangdut. Rhoma Ira­
ma adalah favoritnya. Dahulu, waktu
pertama kali nonton layar tancap di
kampung, film yang ditontonnya
adalah film Rhoma Irama berjudul
“Penasaran”. Lagu-lagu dangdut
dari Rhoma Irama membawa ke­
nangan masa lalu. Saat kuliah dulu,
Jazil juga sering mendengarkan nyanyi­
an dari Raja Dang­dut tersebut.
Selain dangdut, lagu pop lawas se­
perti Widuri yang didendangkan Bob
Tutupoli juga sangat disuka. Ada lagi
lagu-lagu Arab dari Umi Kalsum, Jazil
tak ketinggalan mendengarkannya seka­
dar untuk intermezo. Lagu-lagu Arab
tersebut sebenarnya kesukaan istrinya.
Namun, kalau ia didaulaut untuk me­
nyanyi oleh para koleganya, Jazil lebih
senang menyanyikan lagu-lagu yang se­
dang hit saat ini. Jarang mendendangkan
lagu-lagu lawas kesukaannya. (MH) FOTO:
JAKA, DOK. PRIBADI/PARLE/HR
EDISI 132 TH. XLV, 2015
59
kunjungan kerja
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI X DPR RI
Serap AspirasI Kebudayaan
dan Sistem Perbukuan
Rancangan Undang-undang Kebudayaan diharapkan mampu
membantu pengembangan kebudayaan di Indonesia. Sementara
dengan adanya RUU Sistem Perbukuan, muncul harapan masyarakat
dapat dengan mudah memperoleh dan memanfaatkan buku untuk
mengembangkan dirinya dan memperoleh ilmu pengetahuan.
60
EDISI 132 TH. XLV, 2015
K
edua RUU yang saat ini sedang
dibahas oleh Komisi X DPR.
Untuk mendapat masukan ter­
kait RUU Prioritas ini, Komisi X
menerjunkan tiga timnya, yang terbagi
menjadi Panja RUU Kebudayaan dan
Panja RUU Sistem Perbukuan. Berbagai
masukan pun diperoleh, dengan harapan
semakin memperkaya kandungan kedua
RUU.
Tim Panja RUU Kebudayaan dengan
dipimpin Wakil Ketua Komisi X Ridwan
Hisjam bertolak ke Jawa Timur, Sabtu
(5/12/15). Tujuan pertama, Tim men­
sosialisasikan dan menjaring masukan
untuk RUU tentang Kebudayaan di Mo­
jokerto, Jawa Timur. Hisjam menjelaskan
setidaknya delapan poin utama pada
RUU Kebudayaan kepada Pemerintah
Kabupaten Mojokerto.
“Delapan item tersebut yang pertama
adalah penguatan hak berkebudayaan,
pembangunan jati diri dan karakter
bangsa, pelestarian sejarah dan budaya.
Selain itu juga ada pembinaan kesenian,
pengembangan industri budaya, pe­
nguatan diplomasi budaya, pengem­
bangan Pranata SDM kebudayaan serta
sarana dan prasarana budaya,” jelas­
nya di Balai Pelestarian Cagar Budaya
Mojokerto.
Undang-undang ini, lanjut politisi
F-PG itu, sebenarnya sudah lama diba­
has, namun belum disahkan. Diharap­
kan, dengan adanya UU ini, kebudayaan
Indonesia terlindungi dan Jawa Timur
merupakan wilayah peninggalan sejarah
yang tinggi.
“Jatim khususnya Trowulan ini me­
miliki kebudayaan yang tinggi dan juga
melahirkan seni budaya, adat istiadat,
naskah kuno serta artefak. Oleh karena
itu, tujuan kami ke Trowulan ini untuk
melihat dari dekat permasalahan yang
ada untuk diakomodir dalam RUU terse­
but,” jelas politisi asal dapil Jawa Timur
ini lebih lanjut.
Masih dalam kesempatan yang sama,
Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa
Timur mengharapkan wilayah Trowu­
lan menjadi destinasi wisata tingkat
nasional untuk lebih mengenal cikal
bakal Nusantara. Apalagi, jelas Pejabat
Kabupaten Mojokerto, Ardi Prase­tyawan menyatakan cagar budaya yang ada di
Trowulan merupakan warisan dari
leluhur.
“Ini merupakan sejarah yang ha­
rus dilestarikan. Oleh karena itu, cagar
budaya nasional ini diperlukan peran
pemerintah baik dari daerah dan juga
dari pemerintah pusat. Cagar budaya
ini perlu dilakukan pelestarian secara
maksimal dengan tetap memperhatikan
kesejahteraan masyarakat yang ada di
sekitar cagar budaya di Trowulan ini.
Cagar budaya ini, kata Ardi, diharap­
kan bisa terus digali dan kedepan bisa
membantu pengetahuan bagaimana
perdaban zaman dulu. Bahkan, Trowu­
lan bisa menjadi kawasan pariwisata na­
sional tata ruang dan menjadi pusat sen­
tral cagar budaya yang ada di Indonesia.
Tim Panja Kebudayaan ke Mojoker­
to terdiri dari Anggota Komisi X DPR
Wiryanti Sukamdani (PDI-Perjuangan)
, Reni Marlinawati (PPP), Bambang Su­
trisno dan Jhon Kennedy Azis (F-PG),
Ida Bagus Putu Sukarta (F-Gerindra),
dan Yayuk Sri Rahayuningsih (Nasdem).
Setelah pertemuan, Tim Panja melaku­
Tim Panja RUU Kebudayaan menyerap aspirasi di Kabupaten Mojokerto Jatim
EDISI 132 TH. XLV, 2015
61
kunjungan kerja
beradaan Suku Adat Pedalaman adalah
cermin dan budaya bagi nusantara. Jadi
memanng harus didukung. Nanti akan
menjadi bahan bagi kami untuk memba­
hasnya ditingkat legislatif,” janji politisi
dari dapil Jawa Tengah itu.
TIM PANJA DAPAT MASUKAN
LUAR BIASA
Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI berdialog dengan Ptl. Gubernur Riau
kan kunjungan ke Candi Brahu, Vihara
Mojopahit Trowulan, pengrajin logam,
dan UKM di Trowulan.
Sehari sebelumnya, satu lagi Tim
Panja Kebudayaan Komisi X DPR ber­
tolak ke Provinsi Riau, Jumat (4/12/15),
untuk menggali aspirasi terkait RUU
Kebudayaan. Tim Panja dipimpin oleh
Anggota Komisi X DPR, Mujib Rohmat
(F-PG).
“Kunjungan Kerja Tim Panja Komisi
X ini dilakukan guna mencari serta me­
minta masukan kepada pemerintah dae­
rah serta aspirasi masyarakat tentang
revisi RUU Kebudayaan. Baik secara
umum, kebijakan maupun masalah ke­
budayaan Melayu di Provinsi Riau,” kata
Mujib.
Dalam kunjungan ini, Tim Komisi X
DPR disambut oleh Kepala Dinas Pen­
didikan dan Kebudayaan Provinsi Riau,
Kamsol bersama Ketua Lembaga Adat
Melayu Riau (LAMR), Al Azhar. Hadir
juga dalam pertemuan sejumlah Kepala
Dinas terkait, diantaranya Kepala BPAD
Yoserizal Zein, Kadis Pariwisata Fah­
mizal Usman dan Kadisnakertrans Ra­
sidin Siregar serta Pejabat Pemerintah
Provinsi Riau.
Dalam pertemuan, Pemprov Riau
sangat berharap kepada Komisi X agar
dalam RUU Kebudayaan nanti dapat
lebih memperhatikan pengelolaan kebu­
dayaan di daerah dan persoalan dalam
62
EDISI 132 TH. XLV, 2015
pengembangan Kebudayaan Melayu
Riau.
“Untuk memelihara, menjaga dan
membudayakan kebudayaan yang ada di
Riau, agar seluruh cagar budaya dan ke­
senian dapat terkelola dengan baik, tidak
seperti sekarang. Jadi ini penting, dan
kita minta DPR bisa mendukung dalam
perwujudannya,” kata Kepala Dinas Ke­
budayaan Riau, Kamsol.
Provinsi Riau yang memiliki kekayaan
Suku Anak Dalam, melalui Tokoh Adat
Suku Pedalaman, Haryono, menyatakan
bahwa keberadaan Suku Anak Dalam
dianggap disepelekan oleh pemerintah
sehingga kehidupannya makin tidak
jelas. Bahkan, saat ini ada yang pergi ke
kota-kota berbaur dengan masyarakat
lain dan menjadi pengemis.
“Dalam beberapa waktu terakhir,
kami bahkan sering menemukan ke­
beradaan Suku Anak Dalam melintas
di Pekanbaru. Kondisi tersebut menjadi
bukti kepunahan suku asli Riau. Saat ini
sudah mulai datang kepunahan budaya
kami. Masyarakat Suku Laut, Masyara­
kat Sakai dan Suku Anak Dalam sudah
mulai punah,” kata Haryono, yang juga
keberatan dengan sikap pemerintah
yang menyebut Anak Dalam sebagai ko­
munitas adat terpencil.
Menanggapi hal ini, Mujib mengaku
akan menampung aspirasi mereka untuk
dirancang dalam RUU Kebudayaan. “Ke­
Sement ara itu, Tim Panja RUU
Sistem Perbukuan yang mengunjungi
Provinsi Daerah Yogyakarta pada Ju­
mat (4/12/15), mendapatkan berbagai
masuk­a n yang luar biasa untuk mem­
perkaya kandungan RUU yang sedang
dibahas Komisi X itu.
Tim Panja yang dipimpin Wakil Ketua
Komisi X DPR, Abdul Kharis Almasyhari,
langsung melakukan pertemuan dengan
Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogya­
karta, Ichsanuri; Kepala Dinas Pendidi­
kan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY,
Baskara Aji, Kepala Dinas Pendidikan
Menengah dan Non Formal Kabupaten
Bantul, Masharun; Kepala Dinas Pen­
didikan Dasar Kabupaten Bantul, Totok
Sudarto, Kepala Dinas Pendidikan Ka­
bupaten Sleman, Arif Haryono, hingga
Forum Lingkar Pena.
Kharis menekankan pentingnya ke­
beradaan RUU Sistem Perbukuan. Buku
merupakan salah satu sumber utama
dari ilmu pengetahuan, informasi,
teknologi, seni dan budaya. Karena itu,
hingga saat ini, buku masih merupakan
sarana pembentukan dan pengemba­
ngan peradaban suatu bangsa. Pepatah
‘Buku adalah jendela dunia’ pun sudah
taka sing lagi.
“Kita bisa mengetahui apa yang di
luar kita, dan berbagai macam yang be­
lum pernah kita lihat, dan pernah kita li­
hat, itu dari buku. Penelitian yang belum
pernah kita bayangkan, hingga sejarah
masa lalu juga dari buku. Buku adalah
jendela dunia, itulah ungkapan yang pa­
ling tepat,” kata Kharis.
Selama pertemuan dengan stake­
holder dan pelaku pendidikan di Kota
Gudeg, Kharis mengaku mendapat ba­
nyak masukan yang akan dipertimbang­
kan untuk masuk ke dalam draft RUU
Sistem Perbukuan. Diantaranya terkait
materi pendidikan karakter bangsa yang
mungkin dipertimbangkan untuk masuk
dalam draft RUU. Terkait penerbit yang
bertanggungjawab pun mendapat so­
rotan para pelaku pendidikan di Kota
Gudeg itu.
“Mesti ada sebuah institusi, atau sia­
pa nanti yang ditunjuk untuk melakukan
penelahaan konten buku. Jangan sam­
pai, buku yang diterbitkan dan disebar­
kan, mengandung konten yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan. Ini masih ada
hubungannya dengan institusi pener­
bitan yang jelas dan bertanggung jawab
juga,” kata Kharis.
Politisi F-PKS itu menambahkan, in­
stitusi yang dibentuk itu nantinya ber­
tugas untuk mengawasi konten, dalam
hal ini ketika terjadi penyimpangan
dalam konten buku. Bukan kemudian
malah mengatur konten. “Mengawasi
agar tidak terjadi penyimpangan, yang
berdampak pada kontraproduktif dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bang­
sa,” imbuh Kharis.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi
DI Yogyakarta, Baskara Aji, mengaku
pihaknya pernah kecolongan dengan
adanya kesalahan pada buku referensi
untuk anak didik. Ini terjadi pada buku
digital atau e-book, yang dapat diunduh
dengan mudah oleh
kalangan umum.
“Kami beberapa
waktu lalu kecolo­
ngan, kami mene­
mu k a n bu k u re­
ferensi yang isinya
salah dan sangat
fatal. Yakni, Burung
Garuda Indonesia
menengok kearah
yang salah. Dan ti­
dak dicantumkan
siapa yang mener­
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyhari memimpin Tim Panja
bitkan dan bertang­
Sistem Perbukuan ke Provinsi DI Yogyakarta
g ung jawab. Tapi
Rendahnya minat untuk menjadi pro­
anak-anak dengan mudah mudah me­
ngunduhnya. Anak-anak mengunduh­ fesi penulis pun menjadi bahan diskusi.
Kharis menduga, minimnya minat untuk
nya tidak selektif,” jelas Baskara.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan menjadi penulis, diantaranya diakibat­
Menengah dan Non Formal Kabupaten kan oleh kecilnya royalti dan pemba­
Bantul, Totok Sudarto mengaku per­ jakan yang masif.
“Royalti penulis buku itu rendah
nah menemukan buku yang beralisan
radikalisme, padahal buku itu sudah sekali. Ini dikarenakan jumlah oplah ce­
mendapat izin untuk terbit dari Kemen­ tak dari penerbit untuk buku-buku itu
dikbud dan Kemenag. Ia memperta­ sangat kecil. Kalau oplah cetaknya kecil,
nyakan, apakah kedua Kementerian itu berarti royalti kecil. Saya kira ini meru­
sudah benar-benar menyeleksi buku pakan suatu permasalahan yang cukup
yang akan diterbitkan. Akibat kesalahan complicated, sehingga harus diurai satu
cetak buku itu, membuat kondisi sema­ per satu dalam UU Sistem Perbukuan,”
kata politisi asal dapil Jawa Tengah itu.
kin tidak kondusif.
Dalam kesempatan yang sama, Ang­
gota Komisi X DPR, My Esti Wijayati
(F-PDI Perjuangan) mengaku mendapat
masukan yang sangat luar biasa. Ia
meng­apresiasi berbagai masukan yang
telah disampaikan Pemerintah Provinsi
DI Yogyakarta, salah satunya terkait
konten.
“Dengan mendengar apa yang disam­
paikan, saya langsung merasa maknyes.
Di Yogya, kita mendapat masukan ter­
kait konten. Saya kira ini menjadi ke­
sempatan dan juga momentum yang
bisa kita jadikan salah satu masukan dan
referensi untuk kita masukkan di dalam
RUU Sisbuk ini,” imbuh politisi asal dapil
DI Yogyakarta ini.
Kunjungan ini juga diikuti oleh Sofyan
Tan (F-PDI Perjuangan), Yayuk Basuki (FPAN), Dedi Wahidi (F-PKB), dan Dadang
Rusdiana (F-Hanura). (SC,HR,SF) FOTO: EKA
HINDRA, SOFYAN, SUCIATI/PARLE/HR
Tim Panja Sistem Perbukuan Komisi X DPR berfoto bersama dengan pejabat Pemerintah Provinsi DI
Yogyakarta
EDISI 132 TH. XLV, 2015
63
kunjungan kerja
Tim Kunker Panja RUU Migas Komisi VII DPR RI bersama Pemprov. Riau
Panja RUU Migas Komisi VII
Serap Aspirasi Dari Tiga Daerah
D
PR RI sepakat memasukan
RUU tentang perubahan atas
UU No.22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi men­
jadi RUU Prioritas yang masuk dalam
Program legislasi nasional (Prolegnas)
Tahun 2015. Sebagai bagian dari proses
pembentukan RUU beberapa waktu lalu
Panitia Kerja (Panja) RUU Migas Komisi
VII DPR RI menjaring aspirasi Pemerin­
tah daerah langsung dari tiga Provinsi,
yakni Provinsi Riau, Sumatera Selatan
dan Kalimantan Timur.
RIAU
Provinsi Riau merupakan penghasil
minyak terbesar di Indonesia. Panitia
Kerja (Panja) RUU Migas Komisi VII DPR
RI dalam pertemuannya Kamis (3/12)
dengan Plt Gubernur Riau yang diwakil­
kan oleh Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Sumber Daya Mi­neral Riau,
Syahrial Abdi, dan Para Pakar Hukum
dan Migas dari Universitas Islam Riau
menerima sejumlah masukan.
Pemprov Riau memberi masukan
64
EDISI 132 TH. XLV, 2015
terkait porsi bagi hasil antara pemerin­
tah pusat dan pemerintah daerah, serta
pihak swasta sebagai kontraktor atau
developernya. Selama ini dalam pe­
ngelolaan minyak bumi prosentase bagi
hasilnya 85 persen untuk negara dan 15
persen untuk swasta yang menjadi kon­
traktor. Disini pemerintah daerah juga
diberikan porsi khusus yakni sekurangkurangnya sepuluh persen dari jatah 85
persen yang dimiliki negara (pemerintah
pusat). Jika penghasil minyak itu ada di
beberapa kabupaten, maka harus dibagi
secara proposional dari 10 persen jatah
pemerintah daerah tadi.
Pada kesempatan itu Pakar Hukum
dari Universitas Islam Riau, Syafrinaldi
juga berharap adanya perubahan para­
digma terhadap sanksi yang dijatuhkan
kepada para pelaku pelanggaran Un­
dang-undang Migas ke depan. Jika sebe­
lumnya ada kata-kata “selama-lamanya”
diberikan hukuman sebagai berikut,
maka ke depan kata “selama-lamanya”
itu harus diiubah menjadi sekurangkurangnya. Begitupun yang terkait
dengan denda dari kata “sebanyakbanyaknya” diubah menjadi “sekurangkurangnya”. Hal itu tak lain adalah un­
tuk memberikan efek jera terhadap para
pelaku.
Anggota Panja RUU Migas Komisi VII
DPR RI sangat mengapresiasi masukan
tersebut. Dikatakan anggota Komisi VII
DPR Jamaluddin Jafar yang memimpin
Tim Kunjungan kerja, permintaan terse­
but merupakan hal yang wajar. Namun
ia mengingatkan bahwa negara repu­blik
Indonesia ini merupakan negara ke­
satuan, dimana ada daerah-daerah yang
tidak memiliki potensi minyak di dae­
rahnya. Ini pun harus mendapat subsidi
dari negara,
Sementara itu terkait pencantuman
sanksi yang dimaksud para pakar terse­
but, anggota Panja RUU Migas Komisi
VII, Dony Maryadi Oekon menyetujui­
nya. Karena jika masih ada kata selamaselamanya dapat diartikan paling lama,
sehingga bisa saja pengadilan menjatuh­
kan hukuman terendah. Namun seba­
liknya jika “sekurang-kurangnya” maka
pelaku paling sedikit akan menerima
hukuman sekurang-kurangnya seperti
yang tercantum dalam undang-undang
tersebut. Begitupun dengan kata “se­
banyak-banyaknya” untuk denda yang
dijatuhkan pada para pelaku pelangga­
ran Undang-undang Migas ke depan.
syarakat dalam kegiatan Migas. Selama
ini tata kelola Migas ditentukan oleh
pemerintah pusat. Sementara Pemerin­
tah Daerah tempat dimana sumber Mi­
gas itu berada terlihat kurang berperan
terhadap tata kelola Migasnya.
SUMATERA SELATAN
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII ke
Kalimantan Timur juga menyerap as­
pirasi dan mendengar masukan serta
ingin mengetahui kendala-kendala ter­
kait dengan RUU tentang perubahan
atas UU No.22 Tahun 2001 tentang Mi­
gas. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Tamsil
Hal yang sama juga terjadi pada
Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Migas
Komisi VII DPR RI ke Sumatera Selatan.
Bertempat di Kantor Gubernur Suma­
tera Selatan, Kamis (5/12) Wakil Ketua
Komisi VII Syaikhul Islam menyebut­
KALIMANTAN TIMUR
Tim Panja RUU Migas Komisi VII DPR RI ke Sumatera Selatan
kan bahwa Provinsi Sumatera Selatan
merupakan gudangnya energi. Dengan
demikian masukan dari Pemerintah
Provinsi Sumatera selatan sangat diper­
lukan untuk penyusunan RUU Migas,
yang saat ini dalam tahap penyempur­
naan naskah akademik. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) ini menilai dari hasil evaluasi dan
pendapat berbagai kalangan, sektor mi­
gas belum dikelola dengan maksimal,
dan produksinya tidak meningkat dari
waktu ke waktu semakin menurun,
serta tidak mampu meningkatkan taraf
hidup dan kesejahteraan masyarakat se­
cara umum.
Dalam pertemuan ini, Panja RUU
Migas mendapat masukan diantaranya
tentang tata kelola dan kelembagaan
kegiatan usaha Migas baik hulu maupun
hilir. Kemudian perlunya peningkatan
peranan Pemda dan BUMD serta ma­
baru, Tamsil berharap melalui revisi UU
No.22 Tahun 2001 ini ada ruang untuk
kemudahan berinvestasi.
Tidak berbeda dengan pemerintah
daerah lainnya, pada kesempatan itu
Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Mus­
takim berharap agar daerah penghasil
hendaknya diberikan dana bagi hasil
yang proporsional. Artinya, antar dae­
rah penghasil Migas diberikan bagian
berbeda-beda. Pihaknya menganalogi­
kan sebuah perusaahaan yang kar­
yawannya produktif gajinya tidak sama
dengan karyawan yang tidak produktif.
Hal ini menurutnya sangat bermanfaat
untuk mempercepat proses pembangu­
nan daerah. Pada umumnya Kabupatenkabupaten di Kaltim infrastuktur masih
kurang dibanding daerah perkotaan.
Sehingga diperlukan dana untuk pem­
bangunan infrastruktur, dan itu berasal
dari energi Migas yang dihasilkan di
daerahnya.
Sementara itu Kepala Dinas Per­
tambangan Pemprov Kaltim berharap
Pemda penghasil Migas hendaknya se­
lalu diikutsertakan dalam pertemuan
good plain and budgeting yaitu rencana
anggaran karena baginya sangat penting
untuk mengetahui dan memperkirakan
penerimaan perimbangan bagi hasil ber­
dasarkan rencana Kontraktor Kontrak
Tim Komisi VII DPR saat pertemuan dengan Kepala DInas Pertambangan Pemprov Kaltim
Linrung mengatakan dalam kunjungan
kerja ke beberapa daerah sebelumnya
pihaknya kerap mendapat keluhan dari
beberapa investor luar negeri akan sulit­
nya proses perijinan dalam berinvestasi
Migas di Indonesia. Dengan semangat
Kerja Sama (K3S) tersebut itu. Selain itu,
pemerintah daerah diberi kewenangan
untuk memonitoring dan rekomendasi
perbaikan pengelolaan CSR yang di­
lakukan oleh K3S. (AYU, AGUNG, EKA HINDRA) FOTO: EKA HINDRA, AGUNG, AYU/PARLE/HR
EDISI 132 TH. XLV, 2015
65
liputan khusus
SIDANG UMUM KE-8 APA
INTERVENSI YANG MEMBUKA MATA
Ketua Delegasi DPR Agus Hermanto disambut Ketua DPR Kamboja Heng Samrin
U
ntuk kedua kalinya papan
nama delegasi Indonesia di­
angkatnya. Itu pertanda minta
persetujuan pimpinan sidang
untuk melakukan intervensi rapat atau
biasa dikenal sebagai interupsi. Ketua
Delegasi DPR Agus Hermanto kembali
menjelaskan dengan bahasa Inggris
yang jelas tentang sikap Indonesia dan
alur pembahasan APBN. Ia menekankan
kembali alasannya kepada peserta Si­
dang Umum ke-8 Asian Parliamentary
Assembly (APA) di Phnom Penh, Kam­
boja (7-12 Desember 2015), tidak mung­
kin persoalan iuran anggota diputuskan
sekarang dan mulai ditarik tahun depan.
Pasalnya anggaran untuk tahun 2016 su­
dah selesai dibahas oleh DPR bersama
pemerintah, kondisi seperti itu menu­
rutnya pasti juga terjadi di negara ang­
gota APA lainnya.
“Penetapan iuran tidak bisa ditetap­
kan begitu saja, karena harus tertera
dalam anggaran negara — APBN. Se­
mentara APBN 2016 sudah diketok, jadi
sebaiknya pembahasan ini ditunda saja
pada sidang selanjutnya untuk diusulkan
pada anggaran 2017,” papar Wakil Ketua
DPR Koordinator Bidang Industri dan
Pembangunan ini. Sebelumnya Ketua
Sidang Monavar Shah Bahadori, delega­
66
EDISI 132 TH. XLV, 2015
si dari Afganistan terlihat sedikit ngotot
masalah iuran perlu dituntaskan segera.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada
Parlemen Iran yang telah memberikan
dukungan finansial bagi Sekretariat APA
dalam waktu yang cukup lama. Menu­
rutnya tidak sehat apabila organisasi
bergantung pada kebaikan satu parle­
men, sudah saatnya seluruh anggota
berpartisipasi. Setelah memperhati­
kan masukan dari delegasi Indonesia,
akhirnya seluruh peserta sidang dapat
menerima keputusan pembahasan ten­
tang aturan keuangan akan dibicarakan
pada pertemuan standing committee se­
lanjutnya di Afganistan, awal tahun 2016.
Agus Hermanto dalam sidang ini juga
kehormatan untuk menyampaikan pida­
to dalam Rapat Pleno Debat Umum. Di­
hadapan peserta sidang organisasi par­
lemen Asia yang didukung 41 negara ini,
ia menyampaikan pentingnya Parlemen
Asia bersatu menghadapi terorisme. Ia
menekankan teror di Paris dan Beirut
belum lama ini menunjukkan kepada
masyarakat dunia bahwa aksi seperti
itu tetap menjadi ancaman bagi perda­
maian dan stabilitas. Perkembangannya
harus dihadapi bersama, setiap bang­
sa harus bersatu, saling bantu dalam
menghadapi ancaman itu. Senada de­
ngan itu Wakil Ketua Delegasi DPR Rofi’
Munawar mengingatkan untuk mema­
hami aksi terorisme di sejumlah lokasi di
dunia jangan hanya terfokus hanya pada
siapa pelaku teror tetapi perlu didalami
latar belakang dan dalang dibalik aksi
tersebut.
“Dimungkinkan ada oknum-oknum
negara besar yang turut mendalangi
aksi teror ini. Mereka ingin menyeret se­
banyak mungkin wilayah untuk terlibat
di arena konflik dan inilah yang harus
dihentikan. APA perlu mengambil sikap
dalam hal ini,” ungkap dia. Baginya isu
ini bagi sebagian pihak masih dianggap
sensitif tetapi pada kenyataannya keter­
libatan negara tertentu dalam berbagai
konflik berdarah dan memanfaatkan
kelompok bersenjata ilegal semakin ber­
dampak luas bagi kemanusiaan.
PARLEMEN VIRTUAL
Sidang Umum ke-8 APA ini berha­
sil memutuskan Resolusi tentang Asia
yang Terintegrasi dengan Teknologi
Informasi dan Komunikasi. Salah satu
bagian menarik dari resolusi ini adalah
pembentukan Asian Virtual Parliament (Parlemen Virtual Asia). “Ini upaya
mengintegrasikan parlemen di Asia me­
lalui virtual community berbasis IT. Wa­
laupun ini masih embrio tapi saya kira
ini ide menarik dan patut didukung. Ha­
sil-hasil kajian, diskusi, pembahasan UU
dari berbagai negara di Asia bisa diak­
ses seluruh anggota parlemen dari se­
luruh Asia,” kata anggota delegasi DPR,
Zulkieflimansyah. Ia berharap Parlemen
Virtual Asia tidak hanya menampilkan
rekomendasi UU saja tetapi juga dalam
bentuk motion, gambar dan film jadi se­
tiap anggota parlemen di kawasan Asia
bisa melihat proses debat pembahasan
UU. Ini menurutnya bisa menjadi input,
pembelajaran bagaimana hangatnya
perdebatan parlemen pada isu dan di
negara tertentu.
Bicara pada kesempatan berbeda
anggota delegasi DPR dari FP Gerindra
Sumail Abdullah menilai ide Parlemen
Virtual Asia ini dapat dibawa ke dalam
negeri. Persidangan di DPR apabila didokumentasikan dengan yang dilakukan kelompok ekstrim telah menghasilkan aksi
baik dan ditampilkan di laman website dapat menjadi masukan terorisme dan itu tidak dapat dikaitkan dengan budaya, per­
berharga bagi anggota dewan di daerah. “Saya kira menarik adaban, agama atau etnis tertentu. Aksi teror tersebut tidak
juga kalau hal ini diterapkan di Indonesia, yang ditampilkan bisa ditoleransi atau dimaafkan. Penyelesaian masalah melalui
tidak hanya sekedar laporan singkat tetapi
data lengkap termasuk video pembahasan.
Sidang jadi akuntabel, masyarakat juga akan
tahu dan mencatat sikap fraksi dan anggota
dewan dalam isu-isu tertentu,” tekan dia.
Agenda dua tahunan yang dihadiri parle­
men dari 22 negara dan 4 observer berhasil
menyepakati sejumlah keputusan yaitu 18
resolusi dan Deklarasi Phnom Penh. Bagi
Agus Hermanto deklarasi itu cukup posi­
tif untuk menata langkah parlemen Asia
ke depan. “Iya saya rasa apa yang kita ha­
sil dalam pertemuan ini cukup positif, ada
18 resolusi berhasil disepakati kemudian
deklarasi Phnom Penh yang memantapkan
sejumlah pertemuan sebelumnya,” ujar dia.
Ia mengingatkan persidangan parlemen seDelegasi DPR RI pada sidang APA ke-8 di Kamboja
Asia ini pada hakekatnya bagian dari upaya
untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. radikalisasi, kekerasan, terorisme atau perang hanya menye­
Ini juga sejalan dengan goal ke-16 SDGs (Sustainable Develop­ babkan kesulitan yang lebih besar dan melahirkan kekerasan
ment Goals) yang merefleksikan komitmen parlemen sebagai yang lebih banyak.
Parlemen anggota APA bertekad menegakkan prinsip-prin­
bagian dari komunitas internasional.
Pembahasan 18 draf resolusi dipimpin oleh Nguon Nhel sip hidup berdampingan secara damai dan upaya negosiasi
Wakil Ketua Parlemen Kamboja yang juga menjabat sebagai dalam memecahkan sengketa internasional. Menuntaskan
Ketua Panitia Pengarah Sidang Umum ke-8 yang mengusung segala bentuk terorisme dan pendudukan melalui hukum dan
tema; “Promoting Peace, Reconciliation and Dialogue in Asia”. kerja sama internasional.Bagian lain deklarasi juga menyebut
Resolusi yang disepakati diantaranya tentang Resolusi tentang pentingnya agenda moderat dan inisiatif untuk melakukan
Pasar Energi Terintegrasi di Asia, Resolusi Upaya Mengurangi upaya deradikalisasi pada setiap tingkatan masyarakat ter­
Kemiskinan di Asia, Resolusi Menyesalkan Aksi Terorisme dan masuk generasi muda dan sektor swasta sebagai bagian dari
Kekerasan Ekstrim dan Resolusi tentang Masalah Lingkungan. upaya menuntaskan permasalahan radikalisme, kekerasan dan
Sementara Deklarasi Phnom Penh menekankan kekerasan terorisme. (IKY) FOTO: IBNUR KHALID/PARLE/HR
Assalamualaikum, I am from Indonesia
Delegasi DPR pada Sidang Umum ke-8 Asian Parlia­
mentary Assembly (APA) di Phnom Penh, Kamboja 7-12
Desember 2015 meluangkan waktu untuk melaksanakan
ibadah shalat Jumat di Mesjid Agung Al Serkal. Dipimpin
Ketua Delegasi Agus Hermanto, rombongan berbaur deng­
an masyarakat muslim dan juga delegasi dari negara lain.
Ibadah shalat Jumat berlangsung khusuk walaupun
ceramah disampaikan dalam bahasa Kamboja yang tentu pesannya tidak
dimengerti oleh jamaah dari negara lain. Usai ibadah para jamaah bersala­
man dan kesempatan itu dipergunakan oleh rombongan delegasi DPR bersi­
laturahmi dengan masyarakat muslim Kamboja.
“Assalamualaikum, I am from Indonesia,” demikian sapaan Agus yang
juga Wakil Ketua DPR RI ketika menjabat tangan para jamaah. Ketika berte­
mu dengan jamaah yang mampu berbahasa Inggris pembicaraan kemudian
mengalir tentang pekerjaan, kehidupan muslim di Kamboja, dll.
Salah seorang jamaah bernama Ahmad berdialog
cukup lama. Ia mengaku berasal dari suku Cam yang
berdasarkan sejarah nenek moyangnya pernah membe­
sarkan Kerajaan Campa yang menurut para ahli terletak di
perbatasan Kamboja-Vietnam. Salah seorang raja Campa
dikenal ada yang menganut agama Islam, sehingga kera­
jaan waktu itu menerapkan prinsip-prinsip islami.
Delegasi DPR juga berdialog dengan Syam warga
Kamboja asli Malaysia yang sudah tinggal cukup lama di negara ini. Keju­
tan lain dari Hamdi yang ternyata orang Indonesia yang bekerja di sebuah
restoran di Kamboja. “Wah Bapak DPR ini ya,” sapanya sambil tersenyum
lebar.
Salah seorang pejabat KBRI Kamboja, Muhsin menyebut cikal bakal Mes­
jid Al Serkal dibangun prajurit Garuda TNI pada saat bertugas membantu ke­
amanan pasca konflik di wilayah ini. Beberapa tahun lalu mesjid dipugar dengan
dukungan dana dari Uni Emirat Arab. (IKY) FOTO: IBNUR KHALID/PARLE/HR
EDISI 132 TH. XLV, 2015
67
liputan khusus
PARLEMEN HUNGARIA
SIAP KERJASAMA
CAPAI PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
Delegasi BKSAP DPR mengunjungi Komisi Pembangunan Berkelanjutan Parlemen Hungaria
P
ada bulan November lalu, Ketua
Badan Kerja Sama Antar Parle­
men (BKSAP) DPR Nurhayati
Ali Assegaf memimpin delega­
si BKSAP ke Hungaria. Kunjungan ini
dalam rangka menindaklanjuti komit­
men IPU untuk mendorong Tujuan Pem­
bangunan Berkelanjutan (TPB). Delegasi
BKSAP DPR melakukan pertemuan de­
ngan beberapa institusi terkait yang be­
rada di dalam badan parlemen maupun
eksekutif.
Nurhayati menyampaikan apresi­
asinya kepada badan dan institusi yang
berada di Parlemen Hungaria. Menging­
at, Hungaria sendiri memiliki berbagai
institusi di dalam parlemen maupun di
kepresidenan yang berkaitan langsung
dengan pelaksanaan pembangunan
berkelanjutan.
“Parlemen Hungaria menjadi salah
satu contoh terbaik untuk DPR RI, dalam
mempelajari bagaimana parlemen dapat
memaksimalkan peran parlemen untuk
menyukseskan pembangunan berkelan­
jutan. Mereka bercerita bagaimana
68
EDISI 132 TH. XLV, 2015
parlemen merupakan pemimpin yang
memberikan contoh kepada progres
dari pembangunan berkelanjutan disini,”
ungkap Nurhayati.
Komisi Pembangunan Berkelanjutan
Parlemen Hungaria menyatakan bahwa
parlemen mereka siap mendukung pen­
capaian tujuan pembangunan berkelan­
jutan (sustainable development goals)
yang telah disahkan oleh PBB pada bulan
september lalu, dan siap bekerjasama
dengan DPR untuk memperkuat peran
parlemen dalam hal ini.
“Kami telah memiliki komite pem­
bang unan berkelanjutan di dalam
parlemen sebelum tujuan pembangu­
nan berkelanjutan disahkan oleh PBB .
Komite memiliki tugas untuk mereview
dan memberikan amandemen terhadap
legislasi-legislasi agar sesuai de­n gan
konsep pembangunan berkelanjutan,”
ujar Salar R Benedek, selaku Ketua Ko­
mite Pembangunan Berkelanjutan di
Parlemen Hungaria.
Komite Pembangunan Berkelanjutan
sendiri memiliki keanggotaan sebanyak
10 orang yang berasal dari partai-partai
politik yang berbeda untuk meningkat­
kan dukungan politik untuk pembangu­
nan berkelanjutan dan juga meningkat­
kan pemahaman tentang pembangunan
berkelanjutan di masing-masing partai.
Sementara, dalam pertemuan dengan
Direktur Lingkungan di Kantor Kepre­
sidenan, Csaba Korosi, Anggota BKSAP
DPR Okky Asokawati tertarik dengan
kurikulum tentang pembangunan
berkelanjutan di Sekolah Dasar.
“Menarik sekali bagaimana peme­
rintah Hungaria telah mencanang­
kan kurikulum tentang pembangunan
berkelanjutan di Sekolah Dasar. Selain
itu pengajar juga dapat mendapatkan
titel pengajar pembangunan berkelan­
jutan yang merupakan salah satu ti­
tel yang prestisius di Hungaria. Hal ini
dapat dicontoh untuk Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) yang ada di Indonesia
untuk meningkatkan kesadaran pem­
bangunan berkelanjutan sejak dini,”
kata politisi yang juga Anggota Komisi
IX DPR.
BKSAP DPR sendiri sudah memiliki
panitia kerja untuk tujuan pembangu­
nan berkelanjutan yang dibentuk pada
bulan Juni lalu. Panitia Kerja Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan juga telah
mengadakan dialog dengan instansiinstasi terkait mengenai penyusunan
tujuan pembangunan berkelanjutan se­
cara nasional.
Ketua Panitia Kerja Tujuan Pemba­
ngunan Berkelanjutan juga terus meng­
ingatkan bahwasanya pelaksanaan tu­
juan pembangunan berkelanjutan harus
menggunakan bahasa yang lebih mem­
bumi yang dapat dimengerti masyara­
kat.
TINGKATKAN DIALOG ANTAR
AGAMA
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini
mengatakan, Indonesia sebagai negara
demokratis memberikan banyak upaya
dalam meningkatkan stabilitas dan per­
damaian dunia, salah satunya melalui
dialog antar agama. Hal tersebut disam­
paikannya saat mengunjungi Kota Go­
dollo, Hungaria.
“Ada persepsi yang salah saat ini, di­
mana melihat salah satu agama sebagai
dalang dari terorisme. Ini pandangan
yang salah. Oleh sebab itu perwakilan
dari masing-masing agama harus saling
berinteraksi, mengenal satu sama lain
dan sama-sama menumbuhkan rasa to­
leransi,” terang Nurhayati.
Sependapat dengan Nurhayati, Wa­
likota Godollo, Gyargo Gemesi yang
menyambut Delegasi BKSAP di depan
gong perdamaian dunia ini mengatakan,
bahwa kerjasama antara Indonesia dan
Hungaria juga menjadi salah satu upaya
dalam meningkatkan dialog antara dua
kultur yang berbeda. Sebagaimana dike­
tahui Indonesia merupakan negara ber­
penduduk mayoritas muslim. Sedangkan
penduduk Hungaria mayoritas pemeluk
agama Kristen. Kondisi ini dapat digu­
nakan untuk saling mempelajari kultur
antar dua negara.
Godollo yang merupakan sister city
dengan Bogor juga sering mengadakan
dialog antar agama di kotanya. Pada ta­
hun 2014 yang lalu digelar dialog lintas
agama yang diwakili oleh Kementerian
Luar Negeri Indonesia, Kementerian
Agama dan Kementerian Pendidikan
dan Budaya Indonesia. Sedangkan pi­
hak Hungaria diwakili oleh Kementerian
Luar Negeri, Kementerian Pendidikan
dan Budaya Hungaria dan Kota Godollo.
Bahkan Gong perdamaian dunia yang
kini menjadi ikon budaya Kota Godollo
ini merupakan sumbangan Indonesia.
Selain di Godollo, gong perdamaian juga
ada di Bali, Ambon, Palu, Shandong (Chi­
na) dan Jenewa (Swiss). Hal itu menjadi
simbol harapan dunia yang terbebas dari
konflik sara, terorisme, perang yang
masih terjadi di belahan dunia seperti
yang terjadi di Palestina.
APRESIASI PEREMPUAN
PARLEMEN INDONESIA
Wakil Ketua Parlemen Hungaria, Mr.
JakabIstvan mengapresiasi banyaknya
perempuan yang masuk di dalam Parle­
men Indonesia (DPR-RI). “Kami melihat
banyak sekali perempuan yang ada di
delegasi DPR RI ini. Ini berarti Parlemen
Indonesia memberikan kesempatan dan
akses yang lebih banyak kepada ang­
gota parlemen perempuan, dibanding
Parlemen Hungaria. Di Hungaria sendiri
tidak mempunyai Parlemen Perempuan
yang menjadi ketua di Parlemen ataupun
Ketua Komisi untuk saat ini,” ungkap
JakabIstvan.
Sementara, Ketua BKSAP Nurhayati
Ali Assegaf juga mengapresiasi atas pe­
nilaian Wakil Ketua Parlemen Hungaria
terhadap keterwakilan Perempuan In­
donesia di Parlemen. Politisi Fraksi Par­
tai Demokrat ini mengungkapkan bahwa
kunjungannya kali ini ke Hungaria me­
miliki misi untuk mempelajari bagaima­
lemen perempuan untuk menyukseskan
agenda pembangunan global sendiri
telah tertuang dalam deklarasi tujuan
pembangunan berkelanjutan (TPB). Ke­
hadiran parlemen perempuan dipercaya
dapat meningkatkan pencapaian pem­
bangunan nasional, karena parlemen
perempuan dapat memberikan legislasilegislasi terkait di perlindungan perem­
puan, edukasi, kematian ibu dan anak
ataupun kesehatan untuk mensukses­
kan pencapaian negara untuk TPB.
Dalam pertemuan tersebut juga
Delegasi BKSAP DPR di depan Gong Perdamaian Dunia di Kota Godollo, Hungaria
na parlemen dapat menyukseskan tu­
juan pembangunan berkelanjutan, dan
mekanisme yang dapat memaksimalkan
peran parlemen.
Sebagaimana diket ahui Hunga­
ria memiliki Komite Pembangunan
Berkelanjutan di dalam sistem parle­
men, serta Dewan Nasional Pemba­
ngunan Berkelanjutan, yang memiliki
ke­terlibatan parlemen di masing-masing
institusi.
Baik Indonesia maupun Hungaria
sepakat bahwa peran parlemen di dalam
proses maupun implementasi tujuan
pembangunan berkelanjutan sangat
krusial. Terutama dengan mengguna­
kan tiga fungsi parlemen yakni, legislasi,
penganggaran dan pengawasan dari tu­
juan pembangunan berkelanjutan.
Ditambahkan Nurhayati, peran par­
dipaparkan strategi Hungaria yang
lebih mementingkan tindakan preven­
tif dibanding tindakan kuratif dalam
menangani permasalahan kesehatan.
Selain memiliki sistem perawatan ke­
sehatan universal yang dibiayai oleh pa­
jak, Hungaria juga terus mengingatkan
bahaya konsumsi alkohol dan merokok
di negara ini. Karena dua hal itulah yang
menyebabkan permasalahan kesehatan
di Hungaria.
“Namun disini saya sangat menya­
yangkan kurangnya parlemen perem­
puan sebagai Presiden organisasi par­
lemen dunia. karena selama 25 tahun
terakhir ini IPU (Inter-Parliamentary
Union) belum memiliki presiden perem­
puan,” tegas Nurhayati yang diamini
oleh seluruh delegasi. (SKR) FOTO: DOK.
BKSAP/PARLE/HR
EDISI 132 TH. XLV, 2015
69
selebritis
DUKUNGAN
PEMERINTAH
TERHADAP SENIMAN
MASIH KURANG
70
EDISI 132 TH. XLV, 2015
S
edikit sekali artis lawas yang masih tetap eksis hingga
saat ini. Hetty Koes Endang merupakan satu dari se­
dikit artis tersebut. Ditemui usai konferensi Pers acara
Dangdut Academy Asia di Indosiar, penyanyi berdarah
campuran Sunda dan Minang ini berbagi rahasia pada Rahayu
Setiowati dan Naefurodji dari Parlementaria.
“Istirahat, banyak air putih, olahraga, dan kebetulan saya
tidak merokok dan tidak minum minuman beralkohol,” ungkap
pemilik nama lengkap Hetty Koes Madewy ini.
Meski demikian ditambahkannya, sebagai orang Sunda asli,
sejak gadis oleh sang ibu, ia sudah diperkenalkan dengan jamu,
minum tradisional yang diraciknya sendiri. Seperti perasan
daun sirih, kencur dan kunyit. Tak heran jika kualitas vokal
dan penampilannya tetap terjaga meski usianya sudah tidak
muda lagi.
Ketika banyak artis lawas yang bernasib “kurang berun­
tung” di masa tuanya, Hetty bersyukur hal itu tidak terjadi
pada dirinya. Baginya, saat ini menyanyi menjadi hal nomer
dua. Keluarga merupakan yang utama bagi dirinya. Tak sedikit
tawaran menyanyi yang ia tolak, karena berbenturan dengan
agenda keluarganya. Bahkan ia kini menggandeng putra su­
lungnya, Ameer Mahmed untuk memenejerinya.
“Saat ini anak saya sendiri yang menjadi menejer saya. Jadi
kalau dia bilang enggak boleh ambil pekerjaan itu, ya saya ti­
dak akan ambil. Keluarga nomer satu bagi saya,” ungkap Hetty.
Lebih lanjut istri dari Yusuf Erwin Faisal ini menjelaskan
bahwa penyanyi itu ada beberapa kategori, yakni penyanyi
festival atau kompetisi, penyanyi di TV, penyanyi di pentas
ataupun penyanyi di album rekaman saja. Ia bersyukur pernah
merasakan dan melewati semua itu. Bahkan kini diakuinya un­
tuk luar negeri seperti di Malaysia, ia hanya bernyanyi untuk
acara khusus saja, misalnya undangan keluarga kerajaan.
Sebulan terakhir ini hampir setiap hari wajahnya tampil
di layar kaca. Pasalnya, penyanyi kelahiran Jakarta 6 Agus­
tus 1957 ini dipercaya oleh Indosiar untuk menjadi juri acara
contest dangdut tingkat Asia bertajuk Dangdut Academy Asia.
Meski bukan termasuk penyanyi dangdut, namun kemam­
puan, kualitas serta pengalaman ibu empat orang anak dalam
kompetisi menyanyi sudah tidak diragukan lagi.
Maklum awal karir Hetty di sekitar tahun 1970 an dimulai
dari satu kompetisi ke kompetisi lainnya, mulai tingkat daerah
hingga tingkat nasional, bahkan internasional pernah diikuti­
nya. Sebut saja pada Tahun 1972, 1973, 1974, Hetty berturutturut meraih juara pertama festival penyanyi se-Jawa Barat.
Tahun 1976 ia menjadi runner up festival Penyanyi Tingkat
nasional dimana juara pertama diraih Grace Simon, dan juara
tiga diraih Margie siegers.
Tahun berikutnya, ia meraih juara pertama di ajang yang
sama, sementara juara dua diraih oleh Melky Goeslaw dan Di­
ana Nasution, dan juara tiga diraih Ira Puspita. Tidak hanya itu,
di ajang internasional Hetty juga pernah mewakili Indonesia di
ajang WPSF di Tokyo dan berhasil meraih “Most Outstanding
Performance” bersama Aji Bandi, pencipta lagu “Damai Tapi
Gersang”.
JURI DANGDUT ACADEMY ASIA
Saat ini Hetty mengaku kompetisi pencarian bakat dan
penyanyi muda memang lebih banyak dibanding ketika pada
masa dulu. Sayangnya, hal itu bukan diprakasai pemerintah.
Sejatinya pemerintah juga memiliki kewajiban menciptakan
regenerasi penyanyi dan seniman asli Indonesia yang bisa me­
lestarikan budaya bangsa. Namun, justru pihak swastalah yang
lebih tergerak menggelar ajang tersebut.
Hetty bersama Direktur Programing Indosiar dan peserta DAA
“Ya justru pihak swasta yang lebih tertarik menggelar kom­
petisi menyanyi, termasuk dangdut. Ini sangat positif. Namun
sayangnya tidak sedikit penyelenggara yang lebih memilih
pemenang berdasarkan vote atau polling SMS. Terus terang
bunda tidak suka ini. Karena apa gunanya penilaian bunda se­
bagai juri. Ini jugalah yang bunda tanyakan ke Indosiar saat
ditawari menjadi juri Dangdut Academy Asia. Untungnya In­
dosiar tidak demikian. Pemenang berdasarkan penilaian juri,
bukan SMS. Makanya bunda terima tawaran itu,” paparnya.
Terkait keberadaan kontes dangdut tingkat Asia yang di­
prakasai oleh Indosiar, dimana Hetty didapuk menjadi salah
satu jurinya, Ia menilai itu merupakan hal positif yang harus
terus didukung. Mengingat dangdut merupakan musik asli In­
donesia yang harus dilestarikan. Tidak hanya itu, ajang ini juga
bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan musik dan budaya
asli dalam negeri.
Meskipun bukan berasal dari genre musik dangdut, namun
ia bangga dengan perkembangan dangdut masa kini. Itu ter­
bukti dengan semakin banyaknya anak muda yang notabene
sebagai generasi penerus bangsa yang tertarik dan mendalami
music ini.
Lagi-lagi Hetty melihat dukungan pemerintah terhadap
musik dangdut dan seniman Indonesia belum seratus persen.
Pasalnya, saat ini belum ada gedung khusus yang sengaja dise­
diakan negara atau pemerintah bagi penyanyi dan seniman
untuk memamerkan karyanya secara free alias gratis.
“Bunda lihat perhatian pemerintah terhadap seniman khu­
susnya musisi dangdut saat ini masih kurang ya. Misalnya
belum ada gedung khusus kesenian sebagai tempat seniman
memamerkan karyanya secara gratis. Itu kan bagian dari du­
kungan pemerintah juga kan,” pungkasnya sambil berharap
ke depan pemerintah bisa mewujudkan harapannya tersebut.
(AYU) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR
EDISI 132 TH. XLV, 2015
71
pernik
ANTUSIAS MASYARAKAT
PELAJARI TUGAS DAN FUNGSI
DPR CUKUP TINGGI
K
omplek MPR/DPR/DPD yang
memiliki luas 32,1604 Ha meru­
pakan salah satu kawasan tu­
juan wisata bagi masyarakat
yang datang dari berbagai wilayah di ta­
nah air. Ide DPR sebagai salah satu obyek
wisata ini tercetus pada tahun 1994,
pada saat dinas pariwisata DKI Jakarta
mengadakan pertemuan dengan sejum­
lah biro perjalanan di Jakarta, yang juga
dihadiri oleh pejabat dari Humas Sekre­
tariat Jenderal DPR. Upaya ini merupak­
an salah satu cara untuk memberikan
pendidikan politik kepada masyarakat
melalui pemahaman dan pengenalan
lebih luas tentang Lembaga-lembaga
Negara yang ada di Indonesia.
Dari tahun ke tahun, jumlah kunju­
ngan masyarakat ke gedung DPR terus
mengalami peningkatan. Kunjungan ini
tidak hanya terbatas pada kunjungan
wisata saja, tetapi juga berupa kunju­
ngan study tour. Peserta kunjunga study
tour, terdiri dari berbagai macam kala­
ngan masyrakat, termasuk siswa-siswa
dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan Ma­
72
EDISI 132 TH. XLV, 2015
hasiswa.
Kepala Bagian Humas Setjen DPR
Saiful mengemukakan, DPR terbuka di­
kunjungi oleh masyarakat umum baik
untuk menyampaikan aspirasi atau
bahkan hanya sekedar berkunjung ke
DPR untuk melihat rapat-rapat maupun
mempelajari tugas dan fungsi DPR.
“DPR itu kalau dikatakan tertutup
juga tidak, tapi memang terbatas yang
bisa datang kesini namun setelah re­
formasi dan ada Undang-Undang ke­
terbukaan informasi publik. Karena
itu DPR itu membuka diri menerima
elemen masyarakat dengan dibuatnya
ruangan khusus yang namanya Operational Room, dimana di ruangan ini bisa
menerima tamu-tamu DPR baik itu dari
kalangan pelajar, dari tingkat SD, SMP,
SMA, maupun perguruan tinggi serta
elemen masyarakat lain,” ungkap Saiful.
DPR juga menerima rombongan Study
Tour yang berkonsep edukasi politik se­
hingga masyarakat akan memiliki pema­
haman akan tugas-tugas lembaga poli­
tik. Tujuannya adalah untuk mengubah
Humas Setjen DPR RI menerima kunjungan
siswa-siswi SMA Negeri I Ubud Bali
Kabag Humas Setjen DPR RI Saiful
dan membentuk tata perilaku seseorang
agar sebagai partisipan politik yang ber­
tanggung jawab.
Menurut Saiful, pelajar-pelajar itu
selain mendapatkan pemaparan tentang
tugas dan fungsi DPR mereka juga diajak
untuk mengunjungi museum yang ada
di DPR dan diajak untuk tour building
dimana mereka diperkenalkan dan me­
masuki gedung paripurna utama dimana
tempat pelantikan presiden dan mereka
diajak untuk masuk ke ruang paripurna
tersebut melalui ruang balkon.
“Kita harapkan mereka dapat me­
ngetahui yang namanya mekanisme ker­
ja DPR baik gambaran secara positif apa
yang sebenarnya dilakukan oleh DPR,
dimana tugas-tugasnya memang sangat
berat. Selama ini masih banyak acara
yang tidak dapat diliput secara langsung
oleh media, baik itu media cetak maupun
media elektronik,” ungkapnya.
Lebih lanjut Saiful sampaikan bahwa,
banyak informasi kinerja Anggota DPR
atau proses pembahasan suatu UndangUndang hingga menjadi UU yang kurang
diekspos oleh media, sehingga banyak
informasi yang tidak tersampaikan se­
cara utuh ke masyarakat.
Dia juga berharap dengan keterbu­
kaan DPR menerima kunjungan ma­
syarakat, diharapkan bisa memberikan
informasi dan pendidikan politik kepada
masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kita
prioritaskan juga untuk pelajar-pelajar
dan mereka ini kita harapkan bisa men­
jadi corong dari DPR bahwa sebenar­
nya yang ada di lembaga legislatif dan
mendapat gambaran yang sebenarnya.
“Kita harapkan mereka itu bisa me­
ngenal DPR yang sebenarnya dan mer­
eka itu tidak termakan oleh berita-berita
yang lebih banyak memojokkan DPR.
Kita harapkan DPR itu bersidang sam­
pai tengah malam dan dini hari itu perlu
mereka diketahui,” harapnya.
Bagian Humas DPR menerima kun­
jungan Masyarakat yang ingin study tour
ke DPR setiap hari kerja yaitu Senin sam­
pai dengan Kamis.
“Kita bisa menerima pelajar itu dalam
satu hari rata-rata sekitar 200 orang,
dalam sebulan itu kita batasi hanya
rata-rata mengambil 4 hari kerja. Jadi
sekitar sebulan itu sudah sampai 20004000 orang yang kita bisa terima disini.
Kemudian juga ada yang minta tang­
gal tertentu dan jika sudah di booking
lebih awal dari beberapa sekolah atau
dari masyarakat, mereka kita tawarkan
untuk jadwal bulan berikutnya.” terang
Saiful.
“Sampai saat bulan Maret itu sudah
terprogram waktunya oleh beberapa
sekolah dan sampai saat ini saja yang
minta untuk bulan Maret itu sudah ada
lebih dari 30 sekolah,” terangnya.
Beberapa instansi yang sudah terjad­
wal untuk melakukan kunjungan ke DPR
pada Januari hingga 22 Pebruari tahun
2016. Terdiri 11 sekolah tingkat SD, 5
sekolah tingkat SMP, 4 sekolah tingkat
SMA dan sebuah Universitas.
Saiful juga menyampaikan bahwa,
minat dari Sekolah-sekolah yang ingin
berkunjung ke DPR sangat tinggi, bah­
kan beberapa Sekolah harus menunggu
jadwal yang bisa diterima langsung oleh
Bagian Humas Setjen DPR. Selain itu,
Saiful menyampaikan pesan bahwa in­
stansi yang ingin berkunjung ke DPR se­
baiknya sebelum menentukan jadwalnya
bisa melakukan cek jadwal yang terse­
dia di http://www.dpr.go.id/humas/
kunjungan-jadwal agar instansi tersebut
bisa mendapatkan jadwal yang pas.
bangga terutama dengan sekretariat­
nya,” tekan I Wayan Gabra.
I Wayan Gabra juga menyatakan ke­
banggaanya bahwa Indonesia memiliki
karya arsitektur anak negeri yang sa­
ngat membanggakan dan berdiri de­ngan
kokoh yaitu gedung DPR. “Gedung DPR
merupakan ikon bangsa yang harus kita
jaga, karena ini merupakan warisan yang
sangat berharga bagi perjuangan bang­
sa Indonesia meraih kemerdekaannya,”
terang I Wayan Gabra.
TAMBAH WAWASAN
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ubud,
Bali I Wayan Gabra dalam kunjunganya
ke DPR pada 8 Desember 2015 menyam­
paikan bahwa kunjungan ke DPR sebagai
motivasi anak didiknya untuk mengenal
DPR lebih dekat. “Kita berkunjung ke
DPR untuk menambah wawasan me­
reka agar timbul motivasi supaya lebih
mengenal gedung DPR ini. Kemudian
setelah termotivasi, ada dorongan dari
kita untuk bersama-sama menjaga citra
supaya gedung ini menjadi lebih terhor­
mat, anggota dewan menjadi lebih ter­
muliakan lagi, begitu intinya,” ungkap I
Wayan Gabra.
I Wayan Gabra berharap dengan
mengajak anak didiknya berkunjung
langsung ke DPR, mereka mempunyai
pengetahuan yang lebih tentang DPR,
kemudian setelah mereka pulang dapat
menginformasikan kepada temantemannya apa yang mereka dapatkan
disini kemudian yang lebih penting lagi
bagaimana dengan pengetahuan itu
dengan pengalaman itu dengan apa yang
pernah dilihat disini lebih memberikan
motivasi terhadap mereka untuk men­
jaga citra DPR.
Terkait kunjungan ke DPR, I Wayan
Gabra memiliki kesan tersendiri bahwa
ternyata DPR sangat terbuka menyam­
but kunjungan-kunjungan masyarakat
dari daerah.
“Bayangan saya sih orang dari desa
tidak akan bisa seperti ini (datang ke
DP{R) ternyata terhapus kesan salah itu.
Kami diterima dengan baik, kami diper­
lakukan dengan baik dan kami semakin
Ni Putu Ayustin Krisnati Dewi siswa SMA Negeri
1 Ubud
Sementara itu, Ni Putu Ayustin Kris­
nati Dewi dari SMA Negeri 1 Ubud, Bali
menyampaikan bahwa kunjunganya
ke DPR dalam rangka ingin lebih tahu
bagaimana sejarah gedung DPR, teru­
tama bukan hanya sekedar lihat di TV
tetapi juga ingin tahu bagaimana me­
kanisme kerjanya. Dirinya mengaku
yang dide­ngar dari berita-berita diban­
ding aslinya belum tentu sama, sehingga
tertarik untuk datang ke Senayan.
“Kami jadi lebih tahu tentang DPR,
tentang pembagian tugas, tentang cara
menyalurkan aspirasi rakyat dan semua
tugas-tugas yang dijalankannya,” ung­
kap Ni Putu Ayustin.
“Saya sangat senang karena bisa dibi­
lang gedung paripurna itukan tempat
bersejarah, sehingga suatu kebanggaan
saya bisa datang kesana,” ungkapnya.
“Harapan saya semoga DPR bisa
bekerja lebih baik sehingga kemajuan
bangsa ini menjadi lebih cepat karena
semua aspirasi rakyat akan diperjuang­
kan DPR,” tegasnya dengan menambah­
kan, kunjungan seperti ini sangat ber­
manfaat terutama dalam memberikan
pendidikan politik kepada masyarakat.
(SKR) FOTO: JAKA/PARLE/HR
EDISI 132 TH. XLV, 2015
73
parlemen dunia
Parlemen Thailand :
Kesiapan Menjelang MEA
Peneliti CEPP FISIP UI: Larissa Amanda Indianti, S.IP.,
Dessy Raufiana Pramitha, S.IP., Prasetyo Pudji Wasito, ST
N
egara Thailand mengg unakan sistem
p e m e r i nt a h a n M o n a r k i K o s t i t u s i o n a l
secara resmi sejak 10 Desember 1932, yaitu
setelah Sistem Monarki Absolut dihapus.
Artinya kekuasaan raja dibatasi oleh kontitusi, namun
keterbatasan ini sangat tidak transparan karena
kekuasaan raja memainkan peran penting di belakang
layar.
Parlemen Thailand merupakan cabang legislatif
74
EDISI 132 TH. XLV, 2015
pemerintahan Thailand yang menggunakan sistem dua
kamar (bicameral) yaitu Majelis Nasional atau Rathasa­
pha yang terdiri dari 480 anggota Dewan Perwakilan dan
150 anggota Senat. Dalam satu periode, Anggota Dewan
Perwakilan menjabat selama empat tahun, sementara
para senator menjabat selama enam tahun. Senator
Thailand dipilih langsung untuk pertama kalinya pada 2
Maret 2000 (sebelumnya diangkat oleh Raja atas reko­
mendasi Dewan Menteri). Thailand juga memiliki Badan
Kehakiman Tertinggi yaitu Mahkamah
Agung dimana anggotanya adalah para
jaksa yang dilantik oleh raja.
Anggota-anggota Senat tersebut
mewakili distrik-distrik pemilihan dan
dipilih secara langsung dimana setiap
provinsi memiliki setidaknya satu orang
senator. Setelah kudeta militer pada
September 2006, Lembaga Senat terdiri
dari 150 anggota, di mana 76 orang di­
pilih langsung untuk mewakili provinsi
masing-masing, sementara sisanya di­
pilih dari calon-calon yang dinomina­
sikan dari masyarakat umum, kalangan
akademis, swasta dan professional oleh
Komite Pemilihan Senat. Sedangkan
Dewan Perwakilan terdiri dari 480 ang­
gota, di mana 400 orang diantaranya di­
pilih langsung dari distrik pemilihan dan
sisanya berasal dari nama-nama yang
diajukan oleh partai politik.
Dalam sistem pemerintahan, Raja
Thailand merupakan Kepala Negara dan
mempunyai sedikit kekuasaan langsung
di bawah konstitusi. Raja juga menjadi
pelindung Buddhisme Kerajaan Thai
dan menjadi lambang jati diri serta per­
satuan bangsa. Raja yang memerintah
saat ini, Bhumibol Adulyadej yang telah
berusia 85 tahun, merupakan figur yang
sangat dihormati dan dianggap sebagai
pemimpin dari aspek moral, dimana
telah dimanfaatkan dalam beberapa
kesempatan untuk menyelesaikan kri­
sis politik. Raja Thailand melaksanakan
kekuasaan legislatifnya melalui parle­
men, kekuasaan eksekutifnya melalui
kabinet, serta kekuasaan yudisial me­
lalui pengadilan.1 Kerajaan memiliki hak
untuk mendukung dan hak untuk mem­
1 English Division, Bureau of Foreign Languages Secre­
tariat of the House of Representatives. 2008. Guide to
Parliament. Bangkok: Bureau of Printing Services, hal 1
peringatkan pemerintah apabila peme­
rintah tidak menjalankan urusan neg­
ara atas kebermanfaatan untuk rakyat.
Kepala Pemerintahan Thailand adalah
seorang Perdana Menteri, yang dilantik
raja dari anggota parlemen (sejak aman­
demen konstitusi tahun 1992). Perdana
Menteri Thailand saat ini adalah Prayut
Chan-o-cha yang mulai menjabat sejak
24 Agustus 2014.
STRATEGI MENINGKATKAN
KAPASITAS DAN KAPABILITAS
Di akhir tahun 2015, Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) akan diterapkan
di seluruh negara ASEAN. Lima tahun
terakhir setiap negara mempersiapkan
diri untuk menyambut implementasi
MEA tersebut, tidak terkecuali negara
Thailand. Melalui MEA, diharapkan
negara-negara di Asia Tenggara dapat
EDISI 132 TH. XLV, 2015
75
parlemen dunia
menjadi basis produksi dan pasar tung­
gal, wilayah dengan kompetisi ekonomi
yang tinggi, wilayah yang mempunyai
perkembangan ekonomi yang stabil,
serta wilayah yang terintegrasi de­ngan
ekonomi global. 2 Thailand berada di
titik terdepan untuk mempersiapkan
rencana komprehensif menuju imple­
mentasi MEA.
Pada masa pemerintahan Perdana
Menteri Yingluck Shinawarta di tahun
2012, MEA menjadi prioritas utama dan
kebijakan utama yang populis. 3 Peme­
rintah mengadopsi 8 rencana strategis
yang dipersiapkan oleh National Economic and Social Development Council. Strategi tersebut memprioritaskan
kemampuan untuk berkompetisi dalam
perdagangan barang dan jasa, termasuk
investasi. Kedua, pengembangan kuali­
tas hidup dan social safety net. Ketiga,
pembangunan infrastruktur dan logis­
2 Audray Souche, Kunal Sachdev, Matthew Christensen.
Countdown to AEC: Thailand’s Journey So Far. DFDL
Legal and Tax. Hlm. 2-4.
3 Kavi Chongkittavorn. Why Thailand is crazy over AEC.
Diakses dari http://www.nationmultimedia.com/opinion/
Why-Thailand-is-crazy-over-AEC-30194564.html pada 3
Desember 2015 pukul 16:40 WIB.
76
EDISI 132 TH. XLV, 2015
tik. Keempat, Membangun sumber daya
manusia. Kelima, reformasi peraturan.
Keenam, promosi ASEAN untuk mem­
bangun kesadaran masyarakat. Ketujuh,
meningkatkan keamanan nasional. Ke­
delapan, membangun kapasistas pem­
bangunan untuk kota-kota di Thailand
untuk dapat berkompetisi dengan kotakota di negara ASEAN lainnya.
Untuk dapat menerapkan 8 strategi
tersebut, pemerintah dan parlemen
mempunyai peranan penting untuk
mempersiapkan kebijakan-kebijakan,
prosedur dan prasyarat administrasi
untuk mendukung pelaksanaan MEA.
Pada September 2014, Perdana Men­
teri Prayuth Chan-ocha menyampai­
kan policy statement di depan anggota
dewan Thailand mengenai pentingnya
perkembangan ekonomi dan kompe­
tisi bisnis Thailand di Asia Tenggara.4
Melalui MEA, perdana menteri Prayuth
mengharapkan akan menaikkan stan­
4 Thailand Investment Review – Thailand +1: Towards the
AEC
21 May 2015 Announcement. Diakses dari http://www2.
thaiembassy.be/thailand-investment-review-thailand-1-to­
wards-the-aec/ pada 3 Desember 2015 pukul 16:50 WIB.
dar kehidupan masyarakat Thailand
bersamaan dengan masyarakat ASEAN
lainnya.5 Untuk meningkatkan standar
hidup masyarakat tersebutlah kedelapan
strategi tersebut dimasukkan ke dalam
program dan kebijakan-kebijakan yang
diputuskan bersama oleh pemerintah
dengan Parlemen Thailand.
Dinamika politik lokal yang terjadi
di Thailand sedikit menghambat Thai­
land untuk mempersiapkan Masyarakat
Ekonomi ASEAN, terutama dalam aspek
ekonomi. Beberapa perubahan hukum
dan prosedur yang spesifik diperlukan
untuk memastikan implementasi MEA.
Di te­ngah dinamika politik dan pemerin­
tahan yang belum stabil, parlemen mem­
punyai peranan penting untuk dapat
memutuskan kebijakan dan mengawasi
implementasi kebijakan yang dilakukan
dalam menyongsong MEA. Beberapa
isu yang mendapatkan perhatian secara
langsung adalah hukum ketenagakerjaan
Thailand yang membutuhkan amande­
men di parlemen.6 Sesuai dengan Pasal
140 Konstitusi Thailand, segala bentuk
5 Ibid.,
6 Ibid.,
DALAM MEMPERSIAPKAN
EKONOMI THAILAND
MENGHADAPI PASAR
BEBAS MEA, PEMERINTAH
DAN PARLEMEN THAILAND
MEMBANGUN KONSEP
“THAILAND PLUS ONE”.
KONSEP “THAILAND
PLUS ONE” MERUPAKAN
INSTRUMEN UNTUK
MENARIK INVESTASI
ASING KE THAILAND, DAN
MEMPRIORITASKAN JUGA
INVESTASI THAILAND KE LUAR
NEGERI
perjanjian internasional harus disetujui
oleh Parlemen Thailand. 7 Untuk itulah
parlemen merevisi undang-undang ke­
tenagakerjaan agar dapat mendukung
implementasi kebijakan-kebijakan serta
strategi MEA lainnya.
Sampai saat ini, beberapa peraturan
terkait dengan MEA yang sudah disah­
kan dalam parlemen antara lain: Mutual
Recognition Agreements (MRAs) untuk
7 profesi: teknisi, perawat, physician,
dokter gigi, arsitek, surveyor, dan akun­
tan. 8 Sesuai dengan peraturan MRA,
ke-10 negara ASEAN mengakui lisensi
profesi yang tergabung dalam ketujuh
profesi tersebut untuk dapat praktek ke
negara-negara ASEAN, namun mereka
harus mengikuti dan lolos lisensi test
di negara ASEAN yang bersangkutan.
Karena itulah kemudian Parlemen Thai­
land merevisi peraturan tes lisensi yang
sebelumnya hanya dilakukan dengan
menggunakan bahasa Thai. Selanjutnya
untuk melindungi tenaga kerja Thailand
dari serbuan tenaga kerja dari negara
7 Ibid.,
8 A Voice in the Wilderness: Why the AEC in 2015 Will Lead
to Few Changes in Thailand. Diakses dari
http://www.norcham.com/news/why-the-aec-in-2015-will-leadto-few-changes-in-thailand. pada 4 Desember 2015 pukul
12:20 WIB.
ASEAN lainnya, diberlakukan Thailand’s
Alien Employment Act 2551 yang meng­
haruskan tenaga asing harus memiliki
ijin kerja yang valid untuk dapat bekerja
di Thailand. Selain itu, tenaga kerja a­sing
tidak bisa mendirikan praktek secara
mandiri, melainkan harus berkolaborasi
dengan bisnis lokal.
Dalam mempersiapkan ekonomi
Thailand menghadapi pasar bebas
MEA, Pemerintah dan Parlemen Thai­
land membangun konsep “Thailand
Plus One”. Konsep “Thailand Plus One”
merupakan instrumen untuk menarik
investasi asing ke Thailand, dan mem­
prioritaskan juga investasi Thailand ke
luar negeri seperti Indonesia, Singapura,
Burma dan Vietnam di kawasan ASEAN
serta Jepang, Hongkong, Uni Eropa dan
Amerika Serikat melalui program Thailand’s Outbound Foreign Direct Investment (OFDI). Konsep ini didukung oleh
beberapa proyek infrastruktur yang
disponsori oleh Bank Pembangun­
an Asia (ADB) yang menghubungkan
peluang biaya tenaga kerja yang lebih
rendah di wilayah Kamboja, Laos dan
Burma dengan klaster industri yang be­
rada di Thailand. Dengan menggunakan
strategi perlindungan tenaga kerja lokal
dan investasi ini, diharapkan Thailand
siap menghadapi kompetisi pasar bebas
MEA.
Lesson learned yang dapat diam­
bil Indonesia khususnya sinergi antara
Pemerintah dan Lembaga Legislatif
adalah bagaimana merumuskan kebi­
jakan yang tepat dari sisi pembangunan
sosial-ekonomi, ketenagakerjaan dan
investasi untuk memperkuat kapasitas
dalam negeri Thailand dalam rangka
menghadapi MEA yang segera diimple­
mentasikan.
Referensi:
Thailand Political Crisis Affects Ability To Implement Asean Eco­
nomic Community Diakses dari http://www.establishmentpost.
com/thailand-political-crisis-affects-ability-implement-aseaneconomic-community-commitments/
Kavi Chongkittavorn. Why Thailand is crazy over AEC. Diakses dari
http://www.nationmultimedia.com/opinion/Why-Thailand-is-crazyover-AEC-30194564.html
Thailand Investment Review – Thailand +1: Towards the AEC.
Diakses dari
http://www2.thaiembassy.be/thailand-investment-review-thailand1-towards-the-aec/
A Voice in the Wilderness: Why the AEC in 2015 Will Lead to Few
Changes in Thailand. Diakses dari http://www.norcham.com/
news/why-the-aec-in-2015-will-lead-to-few-changes-in-thailand
Souche, Audray, Kunal Sachdev, Matthew Christensen. Countdown
to AEC: Thailand’s Journey So Far. DFDL Legal and Tax.
Rattanakhamfu, Saowaruj, Sumet Ongkittikul, Nutthawut Laksana­
punyakul, Nichamon Thongpat, Natcha O-Charoen. Thailand Coun­
try Study: ASEAN Economic Community Blueprint Mid-term Review
Project. Thailand Development Research Institute. June 2015
EDISI 132 TH. XLV, 2015
77
POJOKPARLE
MEMANCING DI AIR KERUH
Serunya memancing
bersama dalam acara
Press Gathering Wartawan
Koordinatoriat DPR RI
78
A
cara Press Gathering terakhir pada tahun
2015 digelar agak lain dari yang lain. Kalau
sebelumnya di ruangan rapat atau gedung,
kali ini di tempat pemancingan. Acara yang
berlangsung Minggu (13/12) di kolam pemancingan
Fishing Valleys Bogor berjalan meriah.
Suasana makin meriah dengan kehadiran Wakil
Ketua DPR Fahri Hamzah, Sekjen DPR Winantu­
ningtyastiti dan Inspektur Utama Setyanta Nu­
graha serta Deputi Persidangan Damayanti dan
Kepala Bagian Pemberitaan Irfan. Di sebelah kolam
pemancingan, dua biduanita dan para wartawan
diiringi organ tunggal asyik bernyanyi dan berjo­
get melantunkan lagu kesayangannya. Apalagi pa­
nitia juga menyediakan aneka hadiah dari laptop,
pesawat TV 32 inci, home teater, kompor gas juga
uang tunai.
Sekjen DPR yang akrab disapa Win mengatakan,
acara press gathering kali ini agak berbeda dengan
sebelumnya yakni di kolam pemancingan. Seba­
nyak 300 kg ikan disebar oleh panitia diperuntuk­
kan bagi para wartawan yang sehari-hari meliput
kegiatan di Komplek Parlemen Senayan.
Win mengatakan, acara press gathering ini sudah
dibicarakan dengan Ketua Koordinatoriat Hilman.
EDISI 132 TH. XLV, 2015
Dan mereka mengusulkan acara yang tidak mem­
buat jenuh dan memilih jenis rekreasi ini. “Cuma
saya nggak tahu apa ikannya nggak bingung, yang
mancing ramai-ramai,” katanya disambut tawa
termasuk Fahri Hamzah yang mengatakan apalagi
airnya keruh. Memancing di air keruh dalam arti
sebenarnya, bukan sebagaimana arti pepatah, me­
mancing keributan atau kerusuhan.
“Mudah-mudahan ikannya tetap berkumpul dan
makan umpan, tanpa memperkeruh air,” harap Win.
Hilman Matauch mengatakan, sengaja dipilih me­
mancing karena ada filosofinya yaitu melatih ke­
sabaran. Meski memancing di air keruh tetapi piki­
ran kita tetap jernih dan memandang DPR dengan
jernih pula.
Dalam sambutannya Fahri juga memperta­
nyakan, kenapa memilih memancing. Apalagi, ko­
lam ikan tempat memancing, airnya cukup keruh.
Sehingga, bisa dikatakan, ikannya tidak terlihat.
“Saya tidak mengerti ini pilihannya meman­cing,
di air yang keruh pula. Kalau serius mancing, ya se­
harusnya di laut, menggunakan pakaian resmi. Se­
hingga akan ketahuan, siapa yang asli, siapa yang
palsu,” kata Fahri, yang disambut tertawa peserta
acara. (MP) FOTO: DENUS, JAKA/PARLE/HR
EDISI 132 TH. XLV, 2015
79
Fly UP