...

Good Governance Provinsi Sumatera Utara Cukup Baik

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Good Governance Provinsi Sumatera Utara Cukup Baik
Good Governance Provinsi Sumatera Utara Cukup Baik
Kategori: POLITIC - Dibaca: 59 kali
dnaberita/ilustrasi
MEDAN | DNA - Menurut hasil penelitian tentang demokrasi di Indonesia, sebagian besar demonstrasi
yang berujung pada kekerasan disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kinerja penyelenggaraan
negara dan pelayanan publik (50,6%), berikutnya adalah ketidakpuasan terhadap hasil pilkada (11,2%)
dan demonstrasi buruh (11,0%).
Kenyataan ini menunjukkan bahwa adanya variasi kualitas Good Governance (Tata kelola pemerintahan
yang baik) yang tidak hanya berpotensi merusak iklim pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di
daerah, melainkan juga mengancam stabilitas keamanan nasional yang berujung pada disintegrasi
bangsa.
Pemerintah pusat sejauh ini belum membuat kriteria penilaian kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) di
seluruh provinsi di Indonesia, sehingga belum ada ukuran yang baku untuk melihat sejauh mana kualitas
implementasi good governance di daerah. Untuk itu, sejak tahun 2008 Partnership/Kemitraan
(www.kemitraan.or.id) telah melakukan serangkaian analisis data publik dan persepsi di 33 Provinsi
guna melihat sejauh mana kualitas sekaligus mengetahui disparitas implementasi good governance di
satu daerah dengan daerah lain. Proses dan hasil dari kegiatan tersebut disajikan dalam sebuah indeks
bernama IGI (Indonesia Governance Indeks), sebelumnya bernama PGI (Partnership Governance Indeks).
Hasil IGI Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2013 berada dalam kategori cukup dengan nilai 5,92 dan
berada diatas rata-rata nasional yang memperoleh nilai 5,67. Sumatera Utara menempati urutan ke 12
dari 33 provinsi di seluruh Indonesia, peringkat pertama diduduki oleh proovinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, sedangkan peringkan terbawah ditempati oleh proinsi Maluku Utara.
Peringkat lima teratas adalah Provinsi DIY (6,80) Jatim (6,42) DKI (6,33) Jambi (6,24) dan Bali (6,23),
sedangkan lima provinsi terbawah diantaranya adalah Provinsi Papua (4,86), NTT (4,82), Bengkulu (4,77),
Papua Barat (4,42) dan Maluku Utara (4,41). Dalam wilayah regional Pulau Sumatera, hasil IGI Sumatera
Utara berada di urutan tengah (urutan 6) dari 10 provinsi yang ada. Berada di bawah Provinsi Jambi,
Riau, Sumatera Selatan, Lampung dan Bangka Belitung, dan berada di atas Provinsi Sumatera Barat,
Aceh, Kepulauan Riau dan Bengkulu.
Oleh karena itu Partnership dalam penelitiannya, baik IGI maupun PGI sama-sama mengukur kinerja di
empat arena tersebut dengan menggunakan enam prinsip good governance diantaranya: akuntabilitas,
transparansi, partisipasi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Penilaian kinerja di empat arena memiliki
nilai/bobot yang proporsional sesuai dengan perannya dalam menentukan peringkat sebuah provinsi.
Sementara itu, Iswanto peneliti Partnership di Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa selain
peringkat provinsi yang dapat di akses secara lengkap di www.kemitraan.or.id, IGI juga memberikan
kepada Pemda di masing-masing provinsi dokumen laporan terkait dengan informasi seputar temuantemuan serta rekomendasi terhadap perbaikan implementasi governance yang lebih baik di provinsi
bersangkutan.
Muhammad Chozin, perwakilan Partnership Jakarta mengatakan bahwa sejauh ini Pemerintah Pusat
melalui UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian) dan Kementerian Dalam
Negeri telah merekomendasikan Indeks yang kami buat agar dapat digunakan sebagai alat monitoring
tatakelola pemerintahan provinsi. Sedangkan pada level internasional, selain beberapa negara Afrika
seperti Mesir, Senegal dan Afrika Selatan yang tertarik mereplikasi, metode Indeks kami juga telah
diadopsi oleh UNDP sebagai materi dalam Panduan Pengukuran Tatakelola Pemerintahan (UNDP’s Users
Guide to Measuring Local Governance). (sam/rel)
http://www.dnaberita.com/berita-89857-good-governance-provinsi-sumatera-utara-cukup-baik--.html
Fly UP