...

JENIS HAK ATAS PROPERTI Ada begitu banyak macam ha katas

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

JENIS HAK ATAS PROPERTI Ada begitu banyak macam ha katas
JENIS HAK ATAS PROPERTI
Ada begitu banyak macam ha katas property. Hak guna Bangunan, Hal Pengelolaan, Hak Milik,
dan lainya. Apakah perbedaan masing-masing ? berikut ulasannya.
1. Hak Guna Bangunan (HGB)
Hak guna bangunan (HGB) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.40 Tahun
1996. Hak guna bangunan dapat diberikan atas tanah negara, yakni tanah hak pengelolaan
oleh pemerintah. Biasanya jangka waktu yang diberikan oleh pemerintah mengenai hak
guna bangunan selama-lamanya 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun.
Permohonan perpanjangan atau pembaruan hak harus diajukan selambat-lambatnya 2
(dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan tersebut. Objek hak
adalah tanah untuk mendirikan bangunan. Subjek hak perorangan warga negara Indonesia
dan badan hukum di Indonesia.Jenis Hak Guna Bangunan:
o Hak guna bangunan atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian
oleh BPN atau pejabat yang ditunjuk
o Hak guna bangunan atas hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian
hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul dari pemegang hak
pengelolaan.
o Hak guna bangunan atas tanah hak milik terjadi dengan pemberian hak oleh
pemegang Hak Milik dengan akta perjanjian yang dibuat oleh pejabat pembuat
akta tanah (PPAT)
Hak guna bangunan ini dapat beralih dan dialihkan, serta dapat dibebani dengan hak
tanggungan sebagai jaminan utang.
2. Hak Milik
Jangka waktu yang tidak dibatasi. Objek hak adalah tanah pertanian dan bukan pertanian
(peruntukan). Sementara itu, subjek hak adalah perorangan warga negara Indonesia,
badan hukum yang ditujuk, antara lain, bank-bank pemerintah dan badan keagamaan
yang menggunakan tanahnya untuk tempat peribadahan, seperti masjid dan gereja.Hak
milik atas tanah negara dapat diperoleh dengan keputusan pemberian hak oleh instansi
BPN. Hak milik atas tanah dapat juga diperoleh dengan mendaftarkan tanah hak milik
adat/tanah girik ke kantor BPN untuk dikonversi menjadi hak milik. Hak milik dapat
beralih dan dialihkan serta dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan utang.
3. Hak Guna Usaha (HGU)
Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996.Jangka Waktu
Biasanya jangka waktu untuk penggunaan hak guna usaha maksimum 35 tahun dan dapat
diperpanjang paling lama 25 tahun. Permohonan perpanjangan hak guna usaha diajukan
selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya hak guna usaha tersebut.Objek
Hak
Tanah yang diusahakan dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan
luas minimum lima hektar, untuk perseorangan luas maksimum 25 hektar. Untuk badan
usaha luas maksimum ditetapkan oleh menteri.Subjek Hak
Perorangan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.Hak Guna Usaha dapat
beralih dan dialihkan dan dapat dibebani dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan
hutang. Hak Guna Usaha diberikan atas tanah negara dengan keputusan dari instansi BPN
(Badan Pertanahan Nasional)
4. Hak Pakai
Hak Pakai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996. Hak pakai
dapat diberikan atas tanah negara (TN), tanah hak pengelolaan (HPL) oleh pemerintah
dan atas tanah hak milik oleh pemegang hak milik (HM).Jangka waktu hak pakai atas TN
dan tanah HPL paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang maksimum 20 tahun. Objek
hak adalah tanah untuk pertanian dan bukan pertanian, tanah negara, tanah hak
pengelolaan. Subjek hak adalah perorangan warga negara Indonesia dan warga asing
yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum Indonesia dan badan hukum asing yang
mempunyai kantor perwakilan di Indonesia, perwakilan asing, serta badan-badan
pemerintah.Hak Pakai atas tanah negara hanya dapat dialihkan atas izin pejabat yang
berwenang/BPN. Pengalihan hak pakai atas tanah hak milik hanya dapat dialihkan jika
hal tersebut dimungkinkan dalam perjanjian pemberian haknya, peralihan hak pakai atas
tanah hak pengelolaan harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pemegang hak
pengelolaan. Hak pakai dapat terbebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan utang.
5. Hak Pengelolaan
Hak pengelolaan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1953 dan Peraturan
Menteri Agraria No.9 Tahun 1965. Jangka waktu tidak terbatas dan objek hak adalah
tanah untuk pertanian dan bukan pertanian.Subjek hak adalah badan pemerintahan
(Pemda), BUMN, dan BUMD. Hak pengelolaan ini hanya dapat diberikan atas tanah
negara yang dikuasai oleh suatu badan pemerintah, BUMN, dan BUMD. Di atas hak
pengelolaan masih dapat diberikan hak lain (HGB atau HP) atas nama badan hukum lain
atau perseorangan, atas dasar perjanjian dengan BUMN/BUMD tersebut.
Fly UP